kementerian perencanaan pembangunan nasional/ badan ... · sidang kelompok ini akan dipimpin oleh...

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

DAFTAR ISI

AGENDA UMUM RAKER ………………………………………………………………………. 3SIDANG PLENO ………………………………………………………………………………… 4SIDANG KELOMPOK ………………………………………………………………………... 5-11MATERI RAPAT KERJA ..…………………………………………………………………….... 12PENANGGUNGJAWAB SIDANG DAN KELENGKAPANNYA ..……………….................. 13RINCIAN ACARA RAPAT KERJA• 18 APRIL 2010 ………………………………………………………………………………...14• 19 APRIL 2010 …………………………………………………………………………… 15-17• 20 APRIL 2010 ……………………………………………………………………………….. 18• 21 APRIL 2010 ……………………………………………………………………………….. 19PESERTA PLENO ………………………………………………………………………..... 20-24PESERTA KELOMPOK ……………………………………………………………………. 25-31DENAH ISTANA TAMPAKSIRING ……………………………………………………………. 32

Pembukaan danArahan Presiden

Pleno Pembangunan Berkeadilan

Program Pro Rakyat Justice for All MDGs

Pleno Hasil SidangKelompok

Paparan HasilRaker

PenandatangananInpres

AGENDA UMUM RAKER

Penutupan

KerangkaPengendalianPelaksanaan

19 April 2010

20 April 2010

21 April 2010

Sinkronisasii

Pleno Pembangunan Ekonomi

3

Pembangunan Ekonomi

Sidang Pleno merupakan sidang yang diikuti oleh seluruh peserta rapat kerja. Didalamrapat kerja ini akan dilaksanakan dua sidang pleno yaitu pembangunan ekonomi danpembangunan berkeadilan. Kedua pleno ini akan dihadiri oleh seluruh pimpinanKementerian/Lembaga, Gubernur, para pakar dan praktisi.

Pembahasan pleno pertama akan mengarah kepada paparan kondisi perekonomian,permasalahan yang dihadapi saat ini serta sasaran pembangunan ekonomi jangka menengah.Pleno pertama akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pleno kedua difokuskan kepada materi pembangunan berkeadilan yang dipimpin olehMenteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan penekanan pada program-programpro-rakyat, program-program penanganan kelompok marjinal dan program-program pencapaianMDG’s.

Didalam kedua pleno ini akan dilakukan diskusi serta brainstroming langsung antarpengambil keputusan diberbagai tingkatan pemerintah dan pakar serta praktisi pasar.

Diharapkan didalam kedua pleno ini dicapai kesamaan visi dan pandangan seluruhstakeholder pembangunan untuk membangun perekonomian nasional dalam rangkameningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesamaan pandangan ini akan menjadi bahan dasarseluruh peserta untuk masuk ke pembahasan mendetail didalam sidang-sidang kelompok padahari kedua sehingga dapat menghasilkan sinergi komitmen yang tertuang didalam rencana kerjayang terukur.

4

SIDANG PLENO

Didalam rapat kerja ini akan dilaksanakan empat sidang kelompok yaitu sidang kelompokpembangunan ekonomi dan dunia usaha, sidang kelompok kerja upaya meningkatkan keadilanuntuk semua (justice for all), sidang kelompok kerja evaluasi dan peningkatan program prorakyat sidang serta kelompok kerja upaya pencapaian millenium development goals (MDG’s).

I. SIDANG KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN EKONOMI DAN DUNIA USAHA

TujuanSidang kelompok pembangunan ekonomi dan dunia usaha bertujuan untuk mensinergikanprogram percepatan pembangunan ekonomi dan dunia usaha baik yang akan dilakukanpemerintah pusat melalui kementerian lembaga maupun pemerintah daerah.PesertaSidang kelompok ini akan dipimpin oleh Menteri Keuangan dan diikuti oleh peserta dariKementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Dunia Usaha.Materi BahasanProgram percepatan pembangunan ekonomi dan dunia usaha meliputi program-program yangdilaksanakan melalui kerangka pendanaan maupun kerangka regulasi untuk mencapai sasaranpercepatan pertumbuhan ekonomi 7 persen.Program-program percepatan yang akan dibahas sangat terkait dengan isu-isu utama untukmempercepat pertumbuhan ekonomi antara lain langkah untuk debottlenecking, domescticconnectivity serta peningkatan iklim usaha disamping isu-isu didalam pengelolaan kerangkapendanaan baik pada APBN maupun APBD.

5

SIDANG KELOMPOK KERJA

Evaluasi dan pemaparan berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini yang berpotensimenghambat percepatan pertumbuhan yang dihadapi baik di pusat maupun daerah akanmenjadi salah satu bagian diskusi dalam sidang ini. DIharapkan dengan ditemukenalinyaberbagai permasalahan tersebut, komitmen antar tingkatan pemerintah untuk memecahkanpermasalahan dapat disepakati. Komitmen ini akan berwujud koordinasi dan sinergi kebijakanyang semakin baik di semua tingkatan pemerintahan.KeluaranSidang kelompok ini diharapkan akan menghasilkan dokumen draft laporan sidang kelompok.

II. SIDANG KELOMPOK KERJA EVALUASI DAN PENINGKATAN PROGRAM PRO RAKYAT

TujuanSidang kelompok ini bertujuan untuk merumuskan rencana tindak pelaksanaan program-program pro rakyat. Rencana tindak ini akan memuat langkah-langkah strategis koordinasipelaksanaan serta penyempurnaan program pro rakyat baik yang dilaksanakan olehKementerian Lembaga maupun oleh pemerintah daerah.PesertaSidang kelompok ini akan dipimpin oleh Menteri Pendidikan Nasional dan diikuti oleh pesertadari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi.Materi BahasanProgram-program pro rakyat yang akan dibahas dapat dikategorikan menjadi tiga klaster yaituklaster terkait program keluarga harapan (PKH); klaster terkait pelaksanaan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) serta klaster terkait pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Masing-masing klaster akan dibahas secara khusus didalam persidangan.

6

SIDANG KELOMPOK KERJA …….lanjutan

Pembahasan dimulai dari sisi evaluasi yaitu membahas permasalahan-permasalahan yangdihadapi dalam pelaksanaan program pro rakyat. Hasil evaluasi ini akan mengerucut dalam bentuklangkah-langkah tindak terukur yang diusulkan sebagai alternatif pemecahan permasalahan.Permasalahan dan rencana tindak tersebut tidak hanya pada tingkatan pemerintah pusat namunjuga daerah.Penekanan didalam pembahasan juga dititik beratkan pada koordinasi pelaksanaan kegiatan prorakyat di pusat dan daerah, baik yang didanai oleh APBN maupun APBD. Untuk itu didalampembahasan diharapkan dapat terjadi koordinasi antar tingkatan pemerintahan (pusat – daerah)untuk mensinergikan kebijakan dalam rangka mencapai sasaran program pro rakyat.KeluaranSidang kelompok ini diharapkan akan menghasilkan matriks rencana tindak program pro rakyat

III. SIDANG KELOMPOK KERJA UPAYA MENINGKATKAN KEADILAN UNTUK SEMUA(JUSTICE FOR ALL)

Tujuan1. Menyamakan persepsi mengenai identifikasi tantangan dan langkah-langkah percepatan

pencapaian tujuan justice for all2. Memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam rangka percepatan pencapaian tujuan justice for all3. Mendapatkan masukan mengenai upaya percepatan pencapaian tujuan justice for all4. Mempersiapkan matriks lampiran Inpres tentang pencapaian tujuan justice for allPesertaSidang kelompok ini akan dipimpin oleh Menteri Sosial dan diikuti oleh peserta dariKementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi.

7


MATERI BAHASANKeadilan Untuk Semua adalah keadaan dan proses dimana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, danmenjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui,memahami, menyadari, dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga formal daninformal didukung oleh mekanisme keluhan publik yang mudah diakses mayarakat danresponsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal untuk memperbaiki kualitaskehidupannya sendiri. (Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan, 2009)Keadilan untuk semua akan terwujud bila masyarakat, khususnya yang miskin, terpinggirkandan menderita dari ketidakadilan, mempunyai kemampuan untuk:1. Menyampaikan keluhannya dan didengarkan;2. Mendapatkan pelayanan yang layak atas keluhannya tersebut melalui lembaga formal

maupun informal untuk menghilangkan ketidakadilan berdasarkan prinsip negara hukum.Individu-individu/ kelompok masyarakat yang kehidupannya terpisah/ terpinggirkan darikehidupan masyarakat umum, karena ketiadaan/ keterbatasan akses terhadap pelayanan sosialdasar dan/atau sarana pelayanan publik.Kelompok yang dipahami tidak hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalanmemenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seorang atau sekelompok orang dalammenjalani kehidupan bermartabat (Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan, 2009)

• Faktor penyebab internal : keterbatasan fisik, mental, pengetahuan dan keterampilan• Faktor penyebab eksternal: keterbatasan layanan sosial dasar, lapangan kerja,

ketiadaan aset kepemilikan, lingkungan yang buruk• Akibat: sulit memenuhi kebutuhan dasar, rendahnya produktivitias, terganggu peranan

sosialnya8


• Dampak : kerawanan sosial, tindak kejahatan dan disintegrasi sosial, beban sosial,mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Didalam pelaksanaan program pembangunan yang berkeadilan untuk semua (justice for all)terdapat dua isu utama :

• Disparitas wilayah untuk sebaran masalah dan respon pemerintah masih tinggiterutama untuk Indonesia wilayah timur menunjukan populasi masyarakat marjinal lebihtinggi dibandingkan wilayah lain

• Program-program keadilan untuk semua terutama bagi kelompok marjinal di eraOtonomi Daerah belum diposisikan sebagai program investasi sosial, sehinggapenyediaan APBD masih terbatas dibandingkan dengan APBN

Keluaran1. Diperolehnya komitmen pusat dan daerah dalam upaya pencapaian tujuan justice for

all dan pengurangan disparitas antarprovinsi; dan2. Tersusunnya matriks rencana tindak yang merupakan lampiran Inpres tentang

pencapaian tujuan justice for all

IV. SIDANG KELOMPOK KERJA UPAYA PENCAPAIAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS(MDG’s)

TujuanSidang kelompok ini bertujuan untuk :

1. Menyamakan persepsi mengenai identifikasi tantangan dan langkah-langkahpercepatan pencapaian tujuan MDGs

2. Memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam rangka percepatan pencapaian tujuanMDGs

9


3. Mendapatkan masukan mengenai upaya percepatan pencapaian tujuan MDGs4. Mempersiapkan matrik lampiran Inpres tentang percepatan pencapaian tujuan MDGs

PesertaSidang kelompok ini akan dipimpin oleh Menteri PPN/Ka Bappenas dan diikuti oleh peserta dariKementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi.

Materi BahasanMillenium Development Goals (MDGs) merupakan sebuah paket berisi tujuan yang mempunyaibatas waktu dan target terukur untuk menanggulangi kemiskinan, kelaparan, pendidikan,diskriminasi perempuan, kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit, dan perbaikankualitas lingkungan. Kesemua target tersebut itu tercantum dalam 8 goals (tujuan) dari MDG’syaitu :Goal 1 : memberantas kemiskinan dan kelaparanGoal 2 : mencapai pendidikan dasar untuk semuaGoal 3 : mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuanGoal 4 : menurunkan kematian anakGoal 5 : meningkatkan kesehatan ibuGoal 6 : mengendalikan hiv dan aids, malaria dan penyakit menular lainnya (tb) Goal 7 : menjamin kelestarian lingkungan hidupGoal 8 : mengembangkan kemitraan pembangunan di tingkat globalSalah satu topik bahasan didalam sidang kelompok ini adalah evaluasi atas pelaksanaan danpencapaian target MDG’s. Beberapa isu didalam pencapaian MDG’s ini antara lain :

10


• Beberapa indikator MDGs secara nasional telah tercapai, namun demikian upaya untukmenjaga kinerja indikator tersebut sampai dengan tahun 2015 perlu terus dilakukan.

• Sebagian besar tujuan dan target MDGs secara nasional diperkirakan akan tercapai (ontrack). Untuk itu, kinerja tahunan perlu terus ditingkatkan.

• Penurunan angka kematian ibu (goal 5), pengendalian penyakit HIV dan AIDS (goal 6),dan rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan luas kawasan hutan (goal 7)memerlukan upaya yang lebih keras lagi untuk mencapai tujuan.

• Walaupun secara nasional sebagian besar tujuan dan target MDGs akan tercapai,tetapi disparitas antarprovinsi masih cukup besar.

• Untuk itu, diperlukan sinergi antar kementerian/lembaga serta sinergi antar pusat dandaerah dalam upaya percepatan pencapaian tujuan MDGs dan mengurangi disparitasantarprovinsi.

KeluaranSidang kelompok ini diharapkan akan menghasilkan

1. Diperolehnya komitmen pusat dan daerah dalam upaya percepatan pencapaian tujuanMDGs dan pengurangan disparitas antarprovinsi; dan

2. Tersusunnya matrik rencana tindak yang merupakan lampiran Inpres tentangpercepatan pencapaian tujuan MDGs.

11


Topik Deskripsi/Tema Penanggung jawab Materi

1.Pleno I: Pembangunan Ekonomi

• Konsep Pembangunan Ekonomi JangkaMenengah dan Panjang serta isu-isu pokoktermasuk peran teknologi

• Percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, seimbang dan berkelanjutan

• Peningkatan daya saing melalui inovasiteknologi

Sesmenko Perekonomian

2. Pleno II: KebijakanPembangunan Berkeadilan

• Evaluasi pelaksanaan pembangunanberkeadilan

• Disparitas pembangunan• Kelemahan-kelemahan pelaksanaan kebijakan

Sesmenko Kesra

3. Kelompok I: Pembangunan Ekonomi dan Dunia Usaha

• Evaluasi kebijakan ekonomi makro• Percepatan penyediaan infrastruktur dan energi

(termasuk Kemitraan Pemerintah dan Swasta)• Peningkatan investasi dan ekspor


4. Kelompok II: Evaluasi danPeningkatan Program-program Pro Rakyat

• Perlindungan sosial• Pemberdayaan Masyarakat (PNPM, dll)• Penguatan Ekonomi Rakyat

Deputi Seswapres Bidang Kesra

5. Kelompok III: Upaya untukMeningkatkan Keadilan BagiRakyat (Justice for All)

Masyarakat penyandang masalah sosial, lansia, anak terlantar, cacat, keadilan dan HAM, dll.

Deputi II Kemenko Kesra

6. Kelompok IV: UpayaPencapaian MillenniumDevelopment Goals (MDGs)

Percepatan pencapaian MDGs, Disparitas Wilayah, Off track (HIV/AIDS, AKI, Air Minum)

Deputi SDM & Kebudayaan Bappenas dan Dirjen Binkesmas Kemenkes

MATERI RAPAT KERJA

12

13

Sidang Penanggungjawab Notulensi

Pleno 1: Pembangunan Ekonomi

Menko Perekonomian Sesmenko PerekonomianDibantu pejabat KemenkoPerekonomian

Pleno 2: Kebijakan Pembangunan Berkeadilan

Menko Kesra Sesmenko KesraDibantu pejabat Kemenko Kesra

Kelompok 1: Pembangunan Ekonomi dan Dunia Usaha

Menteri Keuangandan

Kepala BKPM

Sesmenko PerekonomianDibantu pejabat KemenkoPerekonomian

Kelompok 2: Evaluasi dan PeningkatanProgram-program Pro Rakyat

Mendiknas Deputi Seswapres Bidang KesraDibantu pejabat Setwapres

Kelompok 3: Upaya untuk MeningkatkanKeadilan Bagi Rakyat (Justice for All)

Mensos Deputi II Kemenko KesraDibantu pejabat Kemenko Kesra

Kelompok 4: Upaya Pencapaian MDGs

MenPPN/Kepala Bappenas Deputi SDM dan KebudayaanBappenasDibantu Pejabat Bappenas

PENANGGUNGJAWAB SIDANG DAN KELENGKAPANNYA

Waktu Acara Penanggung jawab

16.00 Konferensi Pers Rencana Pelaksanaan Raker Bapak Presiden dengan Para Menteri dan Gubernur se-Indonesia

Juru Bicara Presiden

RINCIAN ACARA RAPAT KERJA BAPAK PRESIDEN DENGAN PARA MENTERI DAN GUBERNUR SE INDONESIA

Tanggal: 18 April 2010

14


08.55 Presiden RI tiba di Ruang Rapat Rumah TanggaKepresidenan

09.00-09.20 Pembukaan dan Pengantar oleh Bapak Presiden RI

09.20-09.55 Pleno Pembangunan Ekonomi:Paparan Menko Perekonomian


09.55-10.15 Pengarahan Oleh Bapak Presiden

10.15-10.45 Rehat

10.45-11.05 Pengantar Oleh Bapak Presiden

11.05-11.40 Pleno Pembangunan BerkeadilanPaparan Menko Kesra

Sesmenko Kesra

11.40-12.00 Pengarahan Presiden

12.00-13.30 Ishoma Rumah TanggaKepresidenan



15


13.30-14.00 Pemaparan Sidang Kelompok: • Kelompok 1

Pembangunan Ekonomi dan Dunia Usaha: Menteri Keuangan dan Kepala BKPM

• Kelompok 2 Evaluasi dan Peningkatan Program-program Pro Rakyat: Menteri Pendidikan Nasional

• Kelompok 3Upaya untuk Meningkatkan Keadilan Bagi Rakyat(Justice for All) : Menteri Sosial

• Kelompok 4Upaya Pencapaian Millennium Development Goals (MDGs): Menteri PPN/Kepala Bappenas

Penanggung jawab Materi:

• Sesmenko Perekonomian

• Deputi Seswapres BidangKesra

• Deputi II Kemenko Kesra

• Deputi SDM & KebudayaanBappenas

14.00-16.00 Pembahasan Sidang Kelompok



16

No Kelompok Ruang

1. Pembangunan Ekonomi PLENO

2. Program Pro Rakyat Wisma Yudhistira

3. Justice for All Wisma Bima

4. MDGs Gedung Wantilan


10:00 – 10:15 Sambutan dari Wakil Menteri PPN Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP), Deputi EKP Bappenas, Dirjen Bangda Kemendagri

10:15 – 11:15 Persiapan Pemantauan Program Prioritas Pusat dan Daerah• Pendahuluan• Prioritas Nasional• Peran UKP4• Kontribusi Daerah

11:15 – 12:00 Tanya Jawab

12.00-13.30 Ishoma Rumah Tangga Kepresidenan

13.30-16.00 SIDANG KELOMPOK

16.00 –16:30 Rehat

16:30 – 18:00 • Pelatihan mengenai Format Monitoring• Peran Daerah dalam Inpres 1/2010

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) , Deputi EKP Bappenas, Dirjen Bangda Kemendagri



17

ACARA KHUSUS BAPPEDA PROVINSI DAN BPMD DENGAN UKP-PPP

Waktu Acara Keterangan09.00-012.30 Lanjutan Sidang Kelompok:

• Kelompok 1 Pembangunan Ekonomi dan Dunia Usaha: Menteri Keuangan dan Kepala BKPM

• Kelompok 2 Evaluasi dan Peningkatan Program-program Pro Rakyat: Menteri Pendidikan Nasional

• Kelompok 3Upaya untuk Meningkatkan Keadilan Bagi Rakyat(Justice for All) : Menteri Sosial

• Kelompok 4Upaya Pencapaian Millennium Development Goals (MDGs): Menteri PPN/Kepala Bappenas

12.30-14.00 Ishoma

14.00-15.00 Perbaikan dan Penyempurnaan Hasil Pokja dan Konsep Inpres

15.00-17.00 Sinkronisasi materi 3 kelompok dan penyelesaian konsep Inpres

17.00-18.00 PLENO: Pemaparan penyempurnaan hasil pokja dan konsepInpres: Menteri Keuangan dan Kepala BKPM; Menteri PendidikanNasional; Menteri Sosial; dan Menteri PPN/Kepala Bappenas

Pleno Pokja akan dipaparkan oleh masing-masing Ketua Pokja (Pimpinan Sidang) : • Pokja Pro Rakyat oleh Mendiknas• Pokja Justice For All oleh Mensos• Pokja MDGs oleh Men PPN/Kepala

BappenasSedangkan untuk Pokja Ekonomi akan dilaporkan tersendiri

19.30-selesai Jamuan makan malam Presiden dan Wakil Presiden denganPara Menteri dan Gubernur Se Indonesia (Acara Kesenian Bali)Pakaian: Batik Lengan Panjang


18


Waktu Acara Keterangan

09.00 Presiden RI tiba di Ruang Rapat

09.05-09.55 Laporan Hasil Raker dan Sidang Kelompok oleh Menko Kesra

Penanggungjawab Materi:Bappenas, Sesmenko Perekonomian, Sesmenko Kesra, Deputi SetWapres, UKP4 dan Setkab

09.55-10.05 Penandatanganan Inpres Rumah Tangga Kepresidenan

10. 05-11.00 Pengarahan dan Penutupan Raker oleh BapakPresiden


19


Waktu Acara Keterangan

12.00-13.00 Konferensi Pers Hasil Pelaksanaan Raker Bapak Presiden dengan Para Menteri dan Gubernur se-Indonesia

Menko : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan2. Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian3. Menteri Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat

A. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri :1. Menteri Sekertaris Negara2. Sekertaris Kabinet3. Menteri Dalam Negeri4. Menteri Luar Negeri5. Menteri Pertahanan6. Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia7. Menteri Keuangan8. Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral9. Menteri Perindustrian10. Menteri Perdagangan11. Menteri Pertanian12. Menteri Kehutanan13. Menteri Perhubungan14. Menteri Kelautan dan Perikanan15. Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi16. Menteri Pekerjaan Umum17. Menteri Kesehatan18. Menteri Pendidikan Nasional19. Menteri Sosial20. Menteri Agama

21. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata22. Menteri Komunikasi dan Informatika23. Menteri Riset dan Teknologi24. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah25. Menteri Lingkungan Hidup26. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak27. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi28. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal29. Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas30. Menteri Badan Usaha Milik Negara31. Menteri Perumahan Rakyat32. Menteri Pemuda dan Olahraga

B. Wakil Menteri :1. Wakil Menteri Luar Negeri2. Wakil Menteri Pertahanan3. Wakil Menteri Perindustrian4. Wakil Menteri Perdagangan5. Wakil Menteri Pertanian6. Wakil Menteri Perhubungan7. Wakil Menteri Pekerjaan Umum8. Wakil Menteri Pendidikan Nasional9. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional10. Wakil Sekretaris Kabinet

Pejabat Negara Setingkat Menteri :1. Gubernur Bank Indonesia2. Panglima Tentara Nasional

Indonesia3. Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia4. Jaksa Agung5. Kepala BIN6. Kepala BKPM7. Kepala UKP48. Gubernur Lembaga Ketahanan

Nasional9. Ketua Harian Dewan Nasional

Perubahan Iklim10. Utusan Khusus Presiden untuk

Milleneium Development Goals (MDGs)

11. Utusan Khusus Presiden untukPasific Barat Daya

12. Utusan Khusus Presiden untukTimur Tengah

Wantimpres :Ketua Dewan PertimbanganPresiden

Pejabat Lain :1. Sesmenko Perekonomian2. Sesmenko Kesra3. Deputi 2 Kemenko Kesra4. Deputi 7 Kemenko Kesra

20

Kepala LPNK :1. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)2. Kepala Badan Tenaga Nuklir (BATAN)3. Kepala Badan Koordinasi Keluarga

Berencana Nasional (BKKBN)4. Kepala Badan Koordinasi Survei dan

Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)5. Kepala Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi (BPPT)6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia (LIPI)7. Kepala Badan Pertanahan Nasional

(BPN)8. Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan (BPOM)9. Kepala Badan Meteorologi dan

Geofisika (BMKG)10. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (LKPBJP)11. Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB)12. Kepala Badan Pelaksanaan Kegiatan

Usaha - Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

13. Kepala Badan Pengatur KegiatanUsaha Hilir Migas

14. Kepala Badan Narkotika Nasional(BNN)

15. Kepala Badan Pengawasan danPembangunan Pemerintah (BPKP)

Staf Khusus Presiden :1. Sekretaris Pribadi Presiden2. Staf Khusus Presiden Bidang

Hubungan Internasional3. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum,

Hak Asasi Manusia, dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

4. Juru Bicara Presiden5. Staf Khusus Presiden Bidang

Informasi/Public Relation6. Staf Khusus Presiden Bidang

Komunikasi Politik7. Staf Khusus Presiden Bidang

Komunikasi Sosial8. Staf Khusus Presiden Bidang Pangan

dan Energi9. Staf Khusus Presiden Bidang

Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah

10. Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi dan Dokumentasi

11. Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana

12. Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim

Staf Wakil Presiden :1. Deputi Sekretaris Wakil Presiden

Bidang Politik2. Deputi Sekretaris Presiden Bidang

Ekonomi3. Deputi Sekretaris Presiden Bidang

Kesejahteraan Rakyat

4. Deputi Sekretaris Presiden Bidang Dukungan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan

5. Staf Khusus Wakil Presiden (Mohammad Ikhsan)

6. Staf Khusus Wakil Presiden (Yopie Hidayat)

7. Staf Khusus Wakil Presiden (Faried Harianto)

8. Staf Khusus Wakil Presiden (Satya Arinanto)

9. Staf Khusus Wakil Presiden (Muchtar Luthfi Mutty)

10. Sekretaris Wakil Presiden

Pejabat Lain :1. Deputi Menteri Sekretaris Negara

Bidang Dukungan Kebijakan2. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang

Pemerintahan 3. Deputi Sekretaris Kabinet Hukum4. Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara

(Prof. Dr. H. Dadan Wildan, M.Hum) 5. Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang

Ekonomi6. Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang

Bidang Sosial Budaya7. Kepala Rumah Tangga

Kepresidenan8. Sekretaris Militer9. Dirjen Perimbangan Keuangan

Kementerian Keuangan

21

Gubernur :1. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara3. Gubernur Provinsi Sumatera Barat4. Gubernur Provinsi Riau5. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan6. Gubernur Provinsi Jambi7. Gubernur Provinsi Bengkulu8. Gubernur Provinsi Lampung9. Gubernur Provinsi Bangka Belitung10. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau11. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta12. Gubernur Provinsi Jawa Barat13. Gubernur Provinsi Jawa Tengah14. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta15. Gubernur Provinsi Jawa Timur16. Gubernur Provinsi Banten17. Gubernur Provinsi kalimantan Barat18. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah19. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan20. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur21. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara22. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah23. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan24. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara25. Gubernur Provinsi Gorontalo26. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat27. Gubernur Provinsi Bali28. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat29. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur30. Gubernur Provinsi Maluku31. Gubernur Provinsi Maluku Utara32. Gubernur Provinsi Papua33. Gubernur Provinsi Papua Barat

Ketua DPRD :1. Ketua DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat4. Ketua DPRD Provinsi Riau5. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan6. Ketua DPRD Provinsi Jambi7. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu8. Ketua DPRD Provinsi Lampung9. Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung10. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau11. Ketua DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta12. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat13. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah14. Ketua DPRD Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta15. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur16. Ketua DPRD Provinsi Banten17. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat18. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah19. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan20. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur21. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara22. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah23. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan24. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara25. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo26. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat27. Ketua DPRD Provinsi Bali28. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat29. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur30. Ketua DPRD Provinsi Maluku31. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara32. Ketua DPRD Provinsi Papua33. Ketua DPRD Provinsi Papua Barat

Dirut BUMN :1. Direktur Utama Perum BULOG2. Direktur Utama PT Pertamina3. Direktur Utama PT Bank Mandiri4. Direktur Utama PT Bank Negara

Indonesia5. Direktur Utama PT Bank Rakyat

Indonesia6. Direktur Utama PT Bank

Tabungan Negara7. Direktur Utama PT

JAMSOSTEK8. Direktur Utama PT Perusahaan

Gas Negara Tbk9. Direktur Utama PT Perusahaan

Listrik Negara10. Direktur Utama PT Pos

Indonesia11. Direktur Utama PT Permodalan

Nasional Madani

22

23

Pakar Ekonomi, Teknologidan Dunia Usaha :1. Adi Putra Thaher2. Rahmat Gobel3. James T. Riyadi4. Arifin Panigoro5. Franciscus Welirang6. Gunadi Sindhu Winata7. Anindya Bakrie8. Budi Hartono9. Arwin Rasyid10. Surya Darmadi11. Sandiaga Salahudin

Uno12. Avi Y. Dwipayana13. Pande Raja Silalahi14. Tommy Winata15. Pieter Gontha16. Christianto Wibisono17. Edwin Gerungan18. Anton Gunawan19. Emirsyah Satar20. Wisnu Wardhana

21. Yudhi Purbaya Sadewa22. Mirza Adityaswara23. Blasius Haryanto24. Chairul Tanjung25. Dr. M. Fadhil Hasan26. Aviliani, S.E., MSi27. Umar Juoro, MA., MAPE28. John A. Prasetyo29. Faisal H. Basri, MA30. Dr. Chatib Basri31. TP Rachmat32. Siti Hartati Murdaya33. Prof.Dr.Ir. Zuhal, M.Sc., E.E34. Prof. Drs. Freddy Permana

Zen, M.S.,M.Sc.,D.Sc35. Prof. Lukman hakim,

M.Sc.,PhD.36. Prof. Bustanul Arifin, M.S.,

PhD37. Ir. Amir Sambodo, MBA38. Dr.Ing.Ilham A. Habibie39. Wimpy Tangkilisan40. Palgunadi T. Setiawan

41. Raden Pardede42. Tonny Uloli43. Herman Afif Kusumo44. Chris Kanter45. Lukman Purnomosidi46. Erwin Aksa47. M. Ridwan Mustofa48. Silmy Karim49. Dr. Ninasapti Triaswati50. Didik J. Rachbini51. Hermanto Siregar52. Onno W. Purbo53. Dedi Muchtadi54. Daniel M. Rosyid55. Patrick Waluyo56. Hariyadi Sukamdani57. Yanti Sukamdani58. Hadi Susastro59. Prof. Dr. Irzan Tanjung60. Prof. Dr. Badia

Perizade

61. Dr. A. Tony Prasetiantono, M.Sc

62. Dr. H.S. Dillon63. Prof. dr. Sangkot Marzuki,

D.Sc64. Prof. Dr. Sahari Besari65. Dr. Ninok Leksono, MA66. Dr. Ir. Idwan Suhardi67. Prof. Dr. Mien A. Rifai68. Prof. Tien Muhtadi69. Dr. Ir. Anton Apriantono,

M.S.70. Jusman Syafii Djamal71. Untoro Suryo72. Dave A. Laksono73. Febrizal Rahmana74. Ketut Suandhana Linggih75. Triharyo Soesilo76. Erlangga Satriagung77. Nyoman Suwirta, S.Pd78. H. Nuzli Arismal79. I Made Sukma Swacita

Akademisi :1. Rektor Universitas

Indonesia2. Rektor Universitas Gajah

Mada

3. Rektor Institut Pertanian Bogor 4. Rektor Universitas Padjadjaran

5. Rektor Institut Teknologi Bandung

6. Rektor Institut TeknologiSurabaya

24

Pemimpin Umum/Perusahaan Media Cetak/Elektronik :

1. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia

2. Pemimpin Umum LKBN ANTARA

3. Pemimpin Umum Lembaga Penyiaran Publik TVRI

4. Pemimpin Umum Lembaga Penyiaran Publik RRI

5. Pemimpin Umum Harian Bisnis Indonesia

6. Pemimpin Umum harian Sinar Harapan

7. Pemimpin Umum Harian Jawa Pos

8. Pemimpin Umum Harian Kompas

9. Pemimpin Umum Harian Media Indonesia

10. Pemimpin Umum Harian The Jakarta Post

11. Pemimpin Umum Tempo Grup

12. Pemimpin Umum Harian Republika/Pemimpin Perusahaan TV One

13. Pemimpin Umum Harian Suara Pembaruan

14. Pemimpin Umum Harian Jawa Pos

15. Pemimpin Perusahaan MNC News

16. Pemimpin Perusahaan Trans Corp

17. Pemimpin Perusahaan INDOSIAR

18. Pemimpin Perusahaan SCTV

19. Pemimpin Perusahaan ANTEVE

20. Pemimpin Perusahaan Metro TV

Pembangunan Ekonomi danDunia Usaha

Evaluasi danPeningkatan Program-program Pro Rakyat

Upaya untuk MeningkatkanKeadilan Bagi Rakyat

(Justice for All)

Upaya Pencapaian MDGs

Menteri Koordinator BidangPerekonomian

Menteri KoordinatorBidang KesejahteraanRakyat

Menteri Koordinator BidangPolitik, Hukum, danKeamanan

Menteri :1. Keuangan2. Perindustrian3. Perdagangan4. ESDM5. Pekerjaan Umum6. Pertanian7. Kelautan & Perikanan8. Perhubungan9. BUMN10. Riset dan teknologi

Menteri :1. Pendidikan Nasional2. Dalam Negeri3. Koperasi dan UKM4. Nakertrans5. Perumahan Rakyat6. Kebudayaan dan

Pariwisata7. PDT

Menteri :1. Sosial2. Pertahanan3. Hukum dan HAM4. Komunikasi dan

Informasi5. Pemb. Perempuan dan

Perlindungan Anak6. PAN dan Reformasi

Birokrasi

Menteri :1. PPN/Bappenas2. Kesehatan3. Agama4. Luar Negeri5. Lingkungan Hidup6. Kehutanan7. Pemuda dan OR

Para Pejabat lainnya :1. Deputi Sekretaris Wakil

Presiden Bidang Ekonomi2. Staf Khusus Wakil Presiden

(Mohammad Ikhsan)3. Staf Khusus Wakil Presiden

(Yopie Hidayat)

Para Pejabat lainnya :1. Deputi Sekretaris

Wakil Presiden Bidang KesejahteraanRakyat

2. Staf Khusus Wakil Presiden (Faried Harianto)

Para Pejabat lainnya :1. Deputi Sekretaris Wakil

Presiden Bidang Politik2. Staf Khusus Wakil

Presiden (Satya Arinanto)

Para Pejabat lainnya :1. Deputi Sekretaris Presiden

Bidang Dukungan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan

2. Staf Khusus Wakil Presiden (Muchtar Luthfi Mutty)

3. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Dr. Nafsiah Mboi SpA, MPH)

25

26

Pembangunan Ekonomidan Dunia Usaha

Evaluasi dan PeningkatanProgram-program Pro

Rakyat

Upaya untukMeningkatkan KeadilanBagi Rakyat (Justice for

All)

Upaya PencapaianMDGs

Pejabat Negara SetingkatMenteri :

Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal


Kepala Unit Kerja PresidenBidang Pengawasan danPengendalianPembangunan


1. Kejaksaan Agung

2. Kepala Badan IntelijenNegara

3. Kepolisian RI

4. Panglima Tentara Nasional Indonesia

Pejabat Negara lainnya1. Ketua Harian Dewan

Nasional Perubahan Iklim

2. Utusan Khusus Presiden untuk Pasific Barat Daya

3. Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah

4. Utusan Khusus Presiden untuk Millenium Development Goals (MDGs) Prof. Nila F. Moeloek

Wakil Menteri :1. Wakil Menteri

Perindustrian2. Wakil Menteri

Perdagangan 3. Wakil Menteri

Pertanian4. Wakil Menteri

Perhubungan

Wakil Menteri :Wakil Menteri Pertahanan

Wakil Menteri :1. Wakil Menteri Luar

Negeri2. Wakil Menteri Diknas3. Wakil Menteri PU

27

Pembangunan Ekonomi danDunia Usaha

Evaluasi danPeningkatan Program-program Pro Rakyat


All)


Pejabat Negara lainnya :

Gubernur Bank Indonesia

Para Kepala LembagaPemerintah Non Kementerian :1. BKPM2. BPN3. BPPT4. LIPI5. BATAN6. BAKOSURTANAL7. LKPBJP8. Badan Pelaksanaan

Kegiatan Usaha - Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

9. Badan Pengatur KegiatanUsaha Hilir Migas

Para Kepala LembagaPemerintah Non Kementerian :

1. BNN

Para Kepala LembagaPemerintah Non Kementerian :1. BKKBN2. BPS3. BMKG4. BNPB5. BPOM

28



Rakyat


All)


Dewan PertimbanganPresiden :Ketua Dewan Pertimbangan Presiden

Gubernur :1. Sumatera Utara2. Riau3. Kalimantan Timur4. Jawa Tengah5. Jawa Timur6. Bali7. Sulawesi Selatan8. Papua Barat

Gubernur :1. Sumatera Barat 2. Jambi3. Kepulauan Riau4. Banten5. Kalimantan Tengah6. Sulawesi Utara7. Sulawesi Tenggara8. Maluku Utara

Gubernur :1. NAD2. Sumatera Selatan3. Lampung4. DKI Jakarta5. D.I Yogyakarta6. Kalimantan Barat7. Maluku8. Sulawesi Barat

Gubernur :1. Bangka Belitung2. Bengkulu3. Jawa Barat4. NTB5. NTT6. Kalimantan Selatan7. Sulawesi Tengah8. Gorontalo9. Papua

Ketua DPRD :1. Bangka Belitung2. Bengkulu3. Jawa Barat4. NTB5. NTT6. Kalimantan Selatan7. Sulawesi Tengah8. Gorontalo9. Papua

Ketua DPRD :1. Sumatera Utara2. Riau3. Kalimantan Timur4. Jawa Tengah5. Jawa Timur6. Bali7. Sulawesi Selatan8. Papua Barat

Ketua DPRD :1. Sumatera Barat 2. Jambi3. Kepulauan Riau4. Banten5. Kalimantan Tengah6. Sulawesi Utara7. Sulawesi Tenggara8. Maluku Utara

Ketua DPRD :1. NAD2. Sumatera Selatan3. Lampung4. DKI Jakarta5. D.I Yogyakarta6. Kalimantan Barat7. Maluku8. Sulawesi Barat

29



Rakyat

Upaya untuk MeningkatkanKeadilan Bagi Rakyat

(Justice for All)


Kepala Bappeda :1. NAD2. Sumatera Selatan3. Lampung4. DKI Jakarta5. D.I Yogyakarta6. Kalimantan Barat7. Maluku8. Sulawesi Barat

Kepala Bappeda :1. Bangka Belitung2. Bengkulu3. Jawa Barat4. NTB5. NTT6. Kalimantan Selatan7. Sulawesi Tengah8. Gorontalo9. Papua

Kepala Bappeda :1. Sumatera Utara2. Riau3. Kalimantan Timur4. Jawa Tengah5. Jawa Timur6. Bali7. Sulawesi Selatan8. Papua Barat

Kepala Bappeda :1. Sumatera Barat 2. Jambi3. Kepulauan Riau4. Banten5. Kalimantan Tengah6. Sulawesi Utara7. Sulawesi Tenggara8. Maluku Utara

Kepala PMD :1. Sumatera Barat 2. Jambi3. Kepulauan Riau4. Banten5. Kalimantan Tengah6. Sulawesi Utara7. Sulawesi Tenggara8. Maluku Utara

Kepala PMD :1. NAD2. Sumatera Selatan3. Lampung4. DKI Jakarta5. D.I Yogyakarta6. Kalimantan Barat7. Maluku8. Sulawesi Barat

Kepala PMD :1. Bangka Belitung2. Bengkulu3. Jawa Barat4. NTB5. NTT6. Kalimantan Selatan7. Sulawesi Tengah8. Gorontalo9. Papua

Kepala PMD :1. Sumatera Utara2. Riau3. Kalimantan Timur4. Jawa Tengah5. Jawa Timur6. Bali7. Sulawesi Selatan8. Papua Barat

30

[ Evaluasi dan PeningkatanProgram-program Pro Rakyat

Upaya untuk MeningkatkanKeadilan Bagi Rakyat (Justice for

All)

Upaya Pencapaian MDGs

Para Direktur Utama BUMN Tertentu :1. Pertamina2. Perusahaan Listrik Negara3. Perusahaan Gas Negara

Para Direktur Utama BUMN Tertentu :1. Bulog2. PT. POS3. Bank Mandiri4. Bank BNI5. BRI6. BTN7. PT JAMSOSTEK

Pembangunan Ekonomi dan Dunia UsahaPakar Ekonomi, Teknologi danDunia Usaha :1. Adi Putra Thaher2. Rahmat Gobel3. James T. Riyadi4. Arifin Panigoro5. Franciscus Welirang6. Gunadi Sindhu Winata7. Anindya Bakrie8. Budi Hartono9. Arwin Rasyid10. Surya Darmadi11. Sandiaga Salahudin Uno12. Avi Y. Dwipayana13. Pande Raja Silalahi14. Tommy Winata15. Pieter Gontha16. Christianto Wibisono17. Edwin Gerungan18. Anton Gunawan19. Emirsyah Satar20. Wisnu Wardhana

21. Yudhi Purbaya Sadewa22. Mirza Adityaswara23. Blasius Haryanto24. Chairul Tanjung25. Dr. M. Fadhil Hasan26. Aviliani, S.E., MSi27. Umar Juoro, MA., MAPE28. John A. Prasetyo29. Faisal H. Basri, MA30. Dr. Chatib Basri31. TP Rachmat32. Siti Hartati Murdaya33. Prof.Dr.Ir. Zuhal, M.Sc., E.E34. Prof. Drs. Freddy Permana

Zen, M.S.,M.Sc.,D.Sc35. Prof. Lukman hakim,

M.Sc.,PhD.36. Prof. Bustanul Arifin, M.S.,

PhD37. Ir. Amir Sambodo, MBA38. Dr.Ing.Ilham A. Habibie39. Wimpy Tangkilisan40. Palgunadi T. Setiawan

41. Raden Pardede42. Tonny Uloli43. Herman Afif Kusumo44. Chris Kanter45. Lukman Purnomosidi46. Erwin Aksa47. M. Ridwan Mustofa48. Silmy Karim49. Dr. Ninasapti Triaswati50. Didik J. Rachbini51. Hermanto Siregar52. Onno W. Purbo53. Dedi Muchtadi54. Daniel M. Rosyid55. Patrick Waluyo56. Hariyadi Sukamdani57. Yanti Sukamdani58. Hadi Susastro59. Prof. Dr. Irzan Tanjung60. Prof. Dr. Badia Perizade

61. Dr. A. Tony Prasetiantono, M.Sc

62. Dr. H.S. Dillon63. Prof. dr. Sangkot Marzuki,

D.Sc64. Prof. Dr. Sahari Besari65. Dr. Ninok Leksono, MA66. Dr. Ir. Idwan Suhardi67. Prof. Dr. Mien A. Rifai68. Prof. Tien Muhtadi69. Dr. Ir. Anton Apriantono, M.S.70. Jusman Syafii Djamal71. Untoro Suryo72. Dave A. Laksono73. Febrizal Rahmana74. Ketut Suandhana Linggih75. Triharyo Soesilo76. Erlangga Satriagung77. Nyoman Suwirta, S.Pd78. H. Nuzli Arismal79. I Made Sukma Swacita

31

Pembangunan Ekonomi dan Dunia Usaha

Akademisi1. Rektor Universitas

Indonesia2. Rektor Universitas

Gajah Mada

3. Rektor Institut Pertanian Bogor

4. Rektor Universitas Padjadjaran

5. Rektor Institut Teknologi Bandung

6. Rektor Institut Teknologi Surabaya

Pemimpin Umum/Perusahaan Media Cetak/Elektronik1. Ketua Persatuan

Wartawan Indonesia2. Pemimpin Umum

LKBN ANTARA3. Pemimpin Umum

Lembaga Penyiaran Publik TVRI

4. Pemimpin Umum Lembaga Penyiaran Publik RRI

5. Pemimpin Umum Harian Bisnis Indonesia

6. Pemimpin Umum harian Sinar Harapan

7. Pemimpin Umum Harian Jawa pos

8. Pemimpin Umum Harian Kompas

9. Pemimpin Umum Harian Media Indonesia

10.Pemimpin Umum Harian The jakarta Post

11.Pemimpin Umum Tempo Grup

12.Pemimpin Umum Harian Republika/Pemimpin Perusahaan TV One

13.Pemimpin Umum Harian Suara Pembaruan

14.Pemimpin Perusahaan MNC News

15.Pemimpin Perusahaan Trans Corp

16.Pemimpin Perusahaan INDOSIAR

17.Pemimpin Perusahaan SCTV

18.Pemimpin Perusahaan ANTEVE

19.Pemimpin Perusahaan Metro TV

kementerian perencanaan pembangunan nasional/ badan ... · sidang kelompok ini akan dipimpin oleh...

Documents