Kementerian Kehutanan Kalah di PengadilanKementerian Kehutanan dikalahkan Kamar Dagang dan Industri Batam serta beberapa penggugat lain dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pengadilan membatalkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 463/Menhut-II/2013 yang menunjuk sebagian besar wilayah Kepulauan Riau menjadi hutan. Pembatalan itu dinilai akan kembali membawa iklim cerah dunia investasi di Kepulauan Riau.Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Ahmad Maruf menuturkan, pihaknya menggugat keputusan menteri itu karena sangat merugikan. Mayoritas wilayah Batam ditunjuk secara sepihak menjadi hutan. Padahal, wilayah itu sudah puluhan tahun menjadi kawasan permukiman, industri, dan komersial. Kami berharap Menteri Kehutanan mematuhi perintah pengadilan, ujarnya, Kamis (1/5), di Batam.Keputusan menteri itu juga cacat prosedural dan cacat hukum. Keputusan tersebut tidak mempertimbangkan peraturan lebih tinggi.Kuasa hukum Kadin Batam, Masrur Amin, mengatakan, keputusan menteri itu tidak memasukkan rekomendasi tim terpadu. Padahal, tim yang terdiri atas unsur lintas kementerian dan lembaga sudah bertahun-tahun mengkaji wilayah Kepulauan Riau. Keputusan tersebut pun tidak mengindahkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang tata ruang Bintan, Batam, dan Karimun.Menteri Kehutanan juga dinilai melampaui kewenangan karena menetapkan Daerah Penting Dalam Cakupan Luas dan Strategis (DPCLS) di Batam lewat keputusan menteri. DPCLS harus ditetapkan lewat undang-undang yang disetujui DPR. Undang-undang belum ada, sudah dimasukkan dalam keputusan menteri, ujarnya.Sejumlah cacat itu membuat Kadin Batam sejak awal memenangi gugatan. Keyakinan itu bertambah saat PTUN Tanjung Pinang mengeluarkan putusan sela pada Desember 2013. Lewat putusan sela, PTUN memerintahkan penundaan pemberlakuan SK Menhut Nomor 463/Menhut-II/2013. Ahmad Maruf berharap, ke depan tidak ada lagi peraturan yang diterbitkan tanpa melihat fakta lapangan dan tidak sesuai prosedur.KOMPAS 2 MEI 2014