renstra kementerian kehutanan 2015-2019

i | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5

Rencana Kerja Tahun 2015

Kementerian Kehutanan

ii | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5

Perairan TN. Komodo, Nusa Tenggara Timur.

Foto oleh Imas Fardilah

iii | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5

MENTERI KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.46/MENHUT-II/2014

TENTANG

RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun

2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015,

mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga Negara

menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun

2015;

b. bahwa ...

iv | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu

ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang

Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3419);

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Peraturan ...

v | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang

Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4452);

6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-

II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG RENCANA

KERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2015.

Pasal 1

Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2015 adalah sebagaimana

tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2 ...

vi | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5

Pasal 2

Rencana Kerja Kementerian Kehutanan ini menjadi acuan dalam penyusunan

Rencana Kerja dan dokumen anggaran unit kerja Eselon I dan Eselon II lingkup

Kementerian Kehutanan Tahun 2015.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Kehutanan menyusun Rencana

Kerja Tahun 2015 mengacu pada Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I-nya.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan ...

vii | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2014

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2014.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 985

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

KRISNA RYA

viii | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5

ix | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5

Rencana Kerja Tahun

2015

Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Nomor : P.46/MENHUT-II/2014

TN. Danau Sentarum. Foto oleh Sandi Kusuma.

Sampul depan adalah foto salah satu staf Balai Besar Taman Nasional

Betung Kerihun melintas di Sungai Derian, TN. Betung Kerihun.

Sampul belakang : ketinting, kapal motor berukuran kecil, yang

digunakan untuk kegiatan eksplorasi di TN. Betung Kerihun. Keduanya

dokumentasi Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun.

x | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5

xi | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5

Helmi Basalamah Editor

Abdul Hakim

Basoeki Karyaatmadja

Sakti Hadengganan

Hartono

Murdiyono

Amir Wardhana

Trijoko Mulyono

Waspodo Sampul, naskah dan tata letak

Sandi Kusuma

Yanti Novianti

Mira Sofia

Didid Sulastyo

Rini Oktaviani

Kontributor foto (diurutkan sesuai abjad): Agus Triyanto (Balai TN. Danau Sentarum), Asri (Balai TN.

Takabonerate), Bambang Agus Kusyanto (ICWRMIP), BBTN. Betung Kerihun, Didid Sulastyo (Biro Perencanaan),

Evi Wulandari (FORCLIME-TC Module), Fredy Parabang (Balai TN. Lorenz), Haryadi (Balai TN. Kutai), Imas

Fardilah (Biro Perencanaan), Hendro Siswadi (Balai TN. Baluran), Komarwan (Balai TN. Danau Sentarum), Mira

Sofia (Biro Perencanaan), Mohamad Alwi (Balai TN. Wasur), Muhammad Desbi Aditya (Biro Perencanaan), Panji

A Nuariman (Balai TN. Lorenz), Pusat Penyuluhan Kehutanan, Rini Oktaviani (Biro Perencanaan), Rosdy Abaza

(Balai TN. Sebangau), Sandi Kusuma (Biro Perencanaan), Simon Onggo Eko Hastomo (Balai TN. Laiwangi

Wanggameti), Setditjen Planologi Kehutanan, Supratman Taba (Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Manado), Suningsih (Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Palembang), Surya Harun (Dinas Kehutanan

Provinsi Sulawesi Tengah) Syarief M. Ridwan (Balai Besar TN. Betung Kerihun), dan Teguh Rianto (Balai TN.

Gunung Rinjani),

Biro Perencanaan menerima foto terkait dengan pembangunan

kehutanan untuk dimuat di dalam Rencana Kerja Tahun 2016.

Silahkan dikirimkan ke : [email protected] atau

[email protected] dilengkapi dengan informasi fotografer,

lokasi tahun pengambilan dan informasi terkait obyek foto.

Diterbitkan oleh Biro Perencanaan.

Gedung Manggala Wanabkat Blok VII

Lantai II. Jl. Jenderal Gatot

Subroto, Jakarta Pusat

Sungai Derian, TN. Betung Kerihun.

Foto oleh Syarief M. Ridwan.

xii | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5

TN. Taka Bonerate. Foto oleh Asri.

xiii | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5

Bismilahirrohmanirohim. Alhamdulillahirrobil alamin, puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi. Hanya kepadaNYA kita mengabdi dan berserah diri, menunaikan tugas untuk menjaga nikmat Allah, SWT, kepada bumi Indonesia yang kita cintai sepenuh hati.

Dokumen Renja Kerja Tahun 2015 ini disusun, menandai berakhirnya periode pembangunan 2014-2015 dan menyambut periode baru 2015-2019. Hari berganti, tahun berlalu, semoga apa yang telah dicapai menjadi penanda yang dapat kita petik untuk dijadikan pelajaran pada apa yang akan kita lakukan di tahun 2015.

Menyiapkan Rencana Kerja Tahun 2015, seperti menyiapkan sebuah jembatan yang menghubungkan periode pembangunan kehutanan tahun 2010-2014 dengan periode 2015-2019. Hal ini karena harus diakui bahwa mengurus hutan, tak hanya sekedar menjaga pohon tetap berdiri, tetapi lebih dari itu : memastikan sistem di alam tetap berjalan yang memungkinkan kekayaan hayati Indonesia tetap terjaga. Inilah esensi utama pengurusan periode 2010-2014, yang selanjutnya memberikan landasan bagi pengembangan kekayaan hayati Indonesia pada periode 2015-2019. Jembatan inilah yang menghubungkan skenario besar agar kekayaan hayati tak hanya sekedar menjadi potensi, akan tetapi aktual dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan utamanya pengentasan kemiskinan.

Langkah utama pengurusan hutan di tahun 2015 adalah mengelola hutan di

tingkat tapak, sering disebut dengan kesatuan pengelolaan hutan.

Sebagai entitas terkecil, kesatuan pengelolaan hutan ini akan

digunakan sebagai unit bisnis dalam pengembangan kekayaan hayati yang

berkelanjutan. Dari sinilah kebutuhan untuk mempertahankan kawasan

hutan bertaut erat dengan upaya mendorong manfaat kekayaan hayati

untuk pembangunan nasional.

PENGANTAR MENTERI

KEHUTANAN

TN. Taka Bonerate. Foto oleh Asri

xiv | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5

Kesatuan pengelolaan hutan akan didukung oleh semua sumberdaya Kementerian Kehutanan,

mulai dari identifikasi potensi dan sebaran spasial oleh Direktorat Jenderal Planologi dan

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Sekretariat Jenderal membantu Ditjen

Planologi untuk menyiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia kehutanan akan diupayakan oleh

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kehutanan. Sedangkan pelaksana

lapangan diberikan tanggung jawab sesuai fungsi hutan, kepada : Direktorat Jenderal PHKA

untuk hutan konservasi, Direktorat Jenderal BUK untuk hutan produksi dan BPDASPS untuk

hutan lindung. Inspektorat Jenderal akan membantu mengawasi pelaksanaan pembangunan di

tingkat tapak.

Ragam hayati TN.

Baluran. Foto oleh

Hendro Siswadi

xv | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5

Akhirnya, semoga Allah, SWT, memberikan rahmat dan hidayahNYA, sehingga Kementerian Kehutanan

dapat memenuhi setiap target pembangunan yang telah dirumuskan di tahun 2015.

Jakarta, 11 Juli 2014.

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEHUTANAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KRISNA RYA ZULKIFLI HASAN

xvi | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5

xvii | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5

TN. Danau Sentarum.

Gugusan 20 danau

yang menyimpan 16

trilyun meter kubik

air, limpasan dari

pegunungan

sekitarnya. Gugusan

danau ini juga

menyumbang 60%

kebutuhan ikan air

tawar di Provinsi

Kalimantan Barat.

Foto oleh Agus

Triyanto.

Upaya mempertahankan hutan sesungguhnya merupakan upaya untuk

mempertahankan kelangsungan belasan juta orang yang

menggantungkan hidupnya secara langsung pada sistem alami

hutan Indonesia, serta ratusan ribu orang pekerja yang

bekerja di industri sektor hulu, dan ratusan ribu lainnya di

industri hilir. Ikhtiar-ikhtiar untuk mempertahankan hutan

itu juga telah memungkinkan kita masih bisa menikmati Gajah

Sumatera, Orangutan Kalimantan, Elang Jawa, Komodo, Anoa,

Cendrawasih, serta hidupan lain yang pada akhirnya menjadi

karakter adanya suatu wilayah.

Pembangunan kehutanan juga berusaha untuk memulihkan peran

hutan dan lahan dalam menyangga kehidupan manusia, yang

bertaut erat dengan upaya mempertahankan hutan, sehingga

memungkinkan 20 sektor pembangunan nasional bisa berjalan,

sekaligus sebagai bagian dari sub sektor yang harus

memberikan kontribusi bagi produk domestik bruto Indonesia.

RINGKASAN EKSEKUTIF

xviii | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5

Secara numerik, hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai untuk mendorong produk

domestik bruto, antara lain produksi kayu untuk memenuhi bahan baku industri. Angka pada

tahun 2013 sebesar 50,437 juta m3, meningkat dibandingkan tahun 2012 (49,258 juta m3) dan

tahun 2011 (47,429 juta m3). Sumbangan terbesar produksi kayu diberikan oleh hutan

tanaman (29,67 juta m3), angka ini juga meningkat dibanding tahun 2012 (26,13 juta m

3).

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk meningkatkan supplay kayu dari hutan tanaman

dan mengurangi supplay kayu dari hutan alam (lebih dikenal dengan kebijakan soft

landing) telah mulai terlihat hasilnya. Secara langsung, upaya ini dapat dipahami sebagai

upaya untuk mendorong mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan yang telah menjadi

komitmen Pemerintah Indonesia.

Nilai ekspor produk kehutanan berupa kayu pada tahun 2013 sebesar US$ 6.078.187.543,74.

Sumbangan terbesar diberikan oleh produk panel sebesar US$ 2.644.183.733,25, berturut-

turut setelahnya adalah pulp US$ 1.850.147.441,80 dan kertas sebesar US$ 842.019.354,95.

Terkait dengan upaya peningkatan nilai tambah produk kehutanan, produksi kayu olahan terus

ditingkatkan. Pada tahun 2013 produksi kayu olahan untuk jenis serpih kayu sebesar 23,209

juta m3, meningkat dibanding tahun 2012 (19,64 juta m

3). Produk olahan lain tahun 2013

diantaranya plywood mencapai 3,2 juta m3, veneer 904,9 ribu m3 dan kayu gergajian 1,18 juta

m3.

xix | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5

Situasi TN.Lorenz, Papua (gambar atas dan bawah, sebelah kiri). Lanskap TN. Lorenz (gambar sebelah kanan) : atas, Danau Habema di ketinggian 3225 mdpl dengan luas 224,35 ha. Nama Habema diadopsi dari nama seorang perwira detasemen militer Belanda, Letnan D. Habbema, yang mengawasi detasemen militer pada ekspedisi pimpinan H. A. Lorentz di kawasan ini tahun 1909 dengan misi utama untuk mencapai salju tropis yang terdapat di Puncak Wilhelmina (Puncak Trikora saat ini). Bawah, sebelah kiri, Danau Walesi, yang difoto dari camp pendakian 3.602 mdpl, Distrik Trikora Kabupaten Jayawijaya. Sebelah kanan, meander sungai Baliem yang terdapat di lembah Kwiyawage di bagian Utara Pegunungan Tengah. Meander ini membelah formasi hutan Nothofagus raksasa yang terlihat hijau di punggung perbukitan, di bagian kanan dan kiri meander terpola dengan baik perladangan masyarakat lokal yang bermukim di lembah ini. Peta dan foto oleh Panji A Nuariman.

xx | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5

DAFTAR ISI

vii. Pengantar Menteri Kehutanan

xi. Ringkasan Eksekutif

xiv. Daftar Isi

xv. Keterangan Istilah

I. Pendahuluan

II. Capaian Pembangunan Kehutanan 2013

III. Tantangan dan Kebijakan 2015

IV. Sasaran, Program dan Kegiatan 2015

V. Penutup

TN. Alas Purwo. Foto oleh Rini Oktaviani.

xxi | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5

KETERANGAN ISTILAH

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mekanisme pengangggaran

tahunan oleh Negara, yang mencerminkan besarnya pendapatan dan

belanja.

BPK-RI : Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia, salah satu lembaga

tinggi Negara yang bertugas melakukan audit keuangan terhadap

pelaksanaan pembangunan. Hasil audit diungkapkan dalam bentuk

opini, antara lain : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan

Pengecualian (WDP) dan Disclaimer.

DAK : Dana Alokasi Khusus, transfer dana pemerintah pusat ke pemerintah

kabupaten/kota untuk memperkuat fiskal dan membiayai prioritas

nasional.

DAS : Daerah Aliran Sungai, sebuah unit pengelolaan yang didasarkan atas

wilayah tangkapan air hujan, dibatasi punggung-punggung bukit.

Dekonsentrasi : Pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat (dalam hal ini

Kemenhut) kepada pemerintah provinsi (Dinas yang menangani urusan

kehutanan), yang diikuti dengan penganggaran.

HA : Hutan Alam, kawasan hutan produksi yang masih alami. Pemanfaatannya

dilakukan melalui penebangan kayu jenis komersial, selanjutnya

dilakukan penanaman.

HD : Hutan Desa, sebuah mekanisme pengelolaan yang diberikan kepada

lembaga desa.

HHBK : Hasil Hutan Bukan Kayu,biasanya dalam bentuk getah, rotan, sutera

alam, buah jelutung dan lain-lain.

xxii | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5

HKm : Hutan Kemasyarakatan, sebuah mekanisme pengelolaan hutan yang

diberikan kepada kelompok masyarakat.

HR : Hutan Rakyat, sebuah mekanimse pengelolaan hutan di atas tanah

milik.

HT : Hutan Tanaman, kawasan hutan produksi yang pemanfaatannya diawali

dengan mekanisme penanaman, hingga mencapai umur tertentu untuk

dilakukan penebangan. Jika pemanfaatan dilakukan oleh kelompok

masyarakat, selanjutnya disebut dengan hutan rakyat (HTR).

IUCN : International Union for Conservation of Nature Resources, komisi

internasional untuk konservasi alam.

IUPHHK-HA : Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam, mekanisme

pemanfaatan kayu di hutan alam.

IUPHHBK : Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan kayu, mekanisme

pemanfaatan HHBK di kawasan hutan produksi dan hutan lindung

IUPHHK-HT : Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanamman, mekanisme

pemanfaatan kayu di hutan tanaman

KHDTK : Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus, alokasi kawasan hutan untuk

tujuan penelitian dan pengembangan.

KKN : Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

KPH : Kesatuan Pengelolaan Hutan, unit pengelolaan hutan terkecil, di

tingkat tapak. Untuk kelompok hutan yang luasnya didominasi oleh

hutan produksi, disebut dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

(KPHP), hutan lindung (KPHL) dan hutan konservasi (KPHK).

KPS : Kerjasama Pemerintah Swasta, mekanisme pembiayaan pembangunan

diluar anggaran pemeerintah, biasanya oleh masyarakat dan swasta.

xxiii | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5

KTH : Kelompok Tani Hutan, mekanisme penguatan kelembagaan dalam upaya

pemberdayaan masyarakat

NSPK : Norma, Standar Pedoman dan Kriteria, koridor yang mengatur hal-hal

tertentu untuk dijadian pedoman dalam pelaksanaannya.

PHPL : Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, standar pengelolaan hutan

produksi untuk mendorong keberlanjutan produksi hutan.

PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak, di Kemenhut diterima dari

pemanfaatan kayu, HHBK, peredaran TSL, pemanfaatan wisata alam dan

jasa lingkungan, penggunaan kawasan hutan

RAN-GRK : Rencana Aksi Nasional-Gas Rumah Kaca, rencana aksi yang menjadi

kesepakatan pemerintah dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

Ditandatangani oleh Presiden sebagai Instruksi Presiden Nomor 61

Tahun 2011.

Renja : Rencana Kerja, dokumen perencanaan kementerian/lembaga, dalam hal

ini adalah Kementerian Kehutanan.Untuk jangka 5 tahunan, disebut

dengan Rencana Strategis (Renstra)

RJP : Rencana Jangka Panjang, disusun untuk memandu pengelolaan KPH,

berjangka waktu 10 tahun.

RKP : Rencana Kerja Pemerintah, dokumen perencanaan tahunan pemerintah.

Untuk jangka 5 tahunan sering disebut dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJMN)

RKTN : Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), arahan pemanfaatan ruang

untuk kawasan hutan tingkat nasional. Untuk provinsi (RKTP) dan

untuk kabupaten/kota (RKTK).

xxiv | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5

RTRW : Rencana Umum Tata Ruang Wilayah, pola pengaturan ruang, didalamnya

mengatur pola pemanfaatan lahan. Untuk wilayah nasional (RTRWN),

provinsi (RTRWP) dan Kabupaten/kota (RTRWK).

SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mekanisme

transparansi kinerja instansi pemerintah yang penilaiannya

dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur

Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB). Hasil penilaian dalam

bentuk poin yang dimasukkan ke dalam kategori (A, B, CC, dan

seterusnya).

SDM : Sumberdaya Manusia

SPORC : Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat, kesatuan polisi hutan yang

dipergunaan yang memiliki kemampuan lebih untuk meningkatkan

pemberantasan penebangan liar.

TN : Taman Nasional, salah satu tipe hutan konservasi sesuai UU Nomor 5

Tahun 1990 dan UU Nomor 41 Tahun 1999. Hutan Konservasi dibagi

kedalam (1) kawasan saka alam (KSA), terdiri atas cagar alam (CA),

suaka margasatwa (SM); (2) kawasan pelestarian alam (KPA), terdiri

atas : taman wisata alam (TWA) dan cagar biosfer (CB); dan (3)

taman buru (TB).

TSL : Tumbuhan dan Satwa Liar, hasil hutan berupa tumbuhan dan satwa dari

hasil penangkaran yang diperkenanan untuk diperdagangkan.

UPT : Unit Pelaksana Teknis, satuan kerja di bawah Kemenhut yang

melaksanakan kebijakan.

WBK : Wilayah Bebas Korupsi, sebuah upaya untuk mendorong pemberantasan

korupsi yang dengan kriteria tertentu, sebuah satuan kerja dapat

ditetapkan sebagai WBK.

xxv | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5

Pagi di TN. Danau Sentarum. Foto oleh Mira Sofia.

1 | R e n c a n a K e r j a K e m e n t e r i a n K e h u t a n a n 2 0 1 5

I. PENDAHULUAN Mandat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, Kementerian Kehutanan dibentuk untuk menyelenggarakan urusan kehutanan.

Amanat. Penyusunan Rencana Kerja (selanjutnya disebut dengan Renja) Kementerian Kehutanan Tahun 2015,merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006.

Proses penyusunan. Kamis, 20 Maret 2014. Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan menerbitkan surat bersama yang berisi pagu indikatif Kemenhut Tahun 2015. Dari sinilah trilateral meeting (Kemenhut,Kemen PPN/Bappenas dan Kemenkeu) dilaksanakan untuk merumuskan dan menyepakati target yang akan dicapai tahun 2015.

Rumusan berikutnya disusun dan disepakati pada trilateral desk (Kemenhut,Kemen PPN/Bappenas dan Bappeda seluruh provinsi), untuk target dan anggaran di setiap provinsi.

Sebelumnya, kisi-kisi pembangunan kehutanan 2015-2019 dirumuskan di berbagai diskusi dan lokakarya. Kisi-kisi pembangunan ini yang menjadi pijakan, sehingga apa yang akan dilakukan tahun 2015 merupakan bagian dari pembangunan kehutanan tahun 2015-2019.


Visi. Hutan lestari untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Visi dan selanjutnya misi yang disepakati di dalam Trilateral Meeting masih mengacu pada Rencana Strategis (selanjutnya disebut dengan Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014. Hal ini mengingat bahwa Renstra masih menunggu RPJMN Tahun 2015-2019 yang harus disyahkan oleh Presiden terpilih hasil Pemilu Tahun 2014.

Jalak Bali di TN. Bali Barat.

Foto oleh Didid Sulastyo.


Ikhtiar untuk mempertahankan dan memulihkan kawasan

hutan itu terserak dari Pegunungan Leuser hingga

Pegunungan Lorentz. Mulai dari menjaga hidupan Harimau

Sumatera hingga menjamin Cendrawasih di Papua.Bahkan

yang menarik, di dalamnya masih harus memenuhi kebutuhan

kayu, rotan, madu, sutera alam dan hasil hutan bukan

kayu lainnya untuk konsumsi dalam dan luar

negeri.Semuanya seperti menautkan fungsi hutan Indonesia

sebagai penyangga, yang memungkinkan 20 sektor

pembangunan nasional bisa berjalan, sekaligus sebagai

bagian dari sub sektor yang harus memberikan kontribusi

bagi produk domestik bruto Indonesia.

Namun yang paling penting, mempertahankan hutan

sesungguhnya adalah mempertahankan kelangsungan belasan

juta orang yang menggantungkan hidupnya secara langsung

pada sistem alami hutan Indonesia, serta ratusan ribu

orang pekerja yang bekerja di industri sektor hulu, dan

ratusan ribu lainnya di industri hilir.

Hasil utama dari ihktiar itu adalah turunnya laju

deforestasi Indonesia menjadi seluas 0,61 juta ha pada

periode 2011-2012,angka ini cenderung turun dibandingkan

2 (dua) dasawarsa sebelumnya.

TN. Sebangau. Foto atas dan samping oleh Rosdy Abaza.

II. CAPAIAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN 2013


1,87

3,51

1,081,17

0,83

0,45 0,61

1990-1996 1996-2000 2000-2003 2003-2006 2006-2009 2009-2011 2011-2012


No. Sasaran Capaian (%) 2012 2013

1 Terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga pengelolaan sumberdaya hutan dapat

dilaksanakan secara lebih optimal

95,55 104,71

2 Peningkatan investasi usaha pemanfaatan hutan produksi dan industri primer hasil

hutan, serta peningkatan produksi dan

diversifikasi hasil hutan

116,10 132,20

3 Biodiversitas dan ekosistemnya berperan signifikan sebagai penyangga ketahanan

ekologis dan penggerak ekonomi riil, serta

pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan

global

123,72 119,04

4 Berkurangnya lahan kritis pada DAS prioritas 102,64 111,66

5 Minimal 60% hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan

dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan

teknis kehutanan, dan pengayaan ilmu

pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan

dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu

perubahan iklim

72,22 78,55

6 Terwujudnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemenhut, serta

mendorong perwujudan reformasi birokrasi dan

tata kelola Kemenhut

126,79 130,86

7 Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan kemenhut secara efektif dan

efisien, serta mewujudkan reformasi

birokrasi dan tata kelola

106,30 92,35

8 Peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan dan peningkatan kualitas aparatur

Kemenhut

107,94 134,42

Rerata 106,41 112,97

Capaian kinerja tahun 2013

memperoleh nilai sebesar

112,97%. Capaian ini meningkat

6,56% bila dibandingkan capaian

Tahun 2012 (106,41%).

Berdasarkan hasil pengukuran

terhadap capaian 18 sasaran

strategis yang telah ditetapkan,

realisasi pencapaian target

kumulatif rata-rata sampai

dengan tahun 2013 sebesar

87,59%.

Terkait dengan pelaksanaan

anggaran,Kemenhut menerima

Rp.6,606 trilyun,atau meningkat

sebesar 16,14% dibandingkan

alokasi anggaran tahun 2012

(Rp.5,688 trilyun). Secara

relatif, realisasi pelaksanaan

anggaran tahun 2013 sebesar

92,36%. Angka ini juga meningkat

16,73% dibandingkan tahun 2012 .

Dengan demikian, kinerja

pelaksanaan anggaran Kemenhut

tahun 2013 selain meningkat dari

nilai absolutnya, juga meningkat

dari aspek relatifnya,

dibandingkan dengan tahun 2012.


12

12

36

30

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

3.366

5.148,83

16.336,07

18.359,88

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

PERENCANAAN MAKRO BIDANG KEHUTANAN

DAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

Tata batas kawasan hutan yang

diselesaikan tahun 2013 sepanjang

18.359,88 km. Angka ini terus

ditingkatkan dari tahun 2010 untuk

memastikan penyelesaian pemantapan

kawasan hutan sebagai hutan tetap.

Batas kawasan hutan yang dibutuhkan

untuk ditata batas sepanjang 63.000 km,

sedangkan secara kumulatif, panjang

batas yang sudah ditata batas hingga

tahun 2013 sepanjang 43.210,78 km.

Secara paralel, pemantapan kawasan

hutan juga didorong dengan penguatan

pengelolaan hutan di tingkat tapak

dalam bentuk KPH.

Dari target 600 KPH yang akan dibangun

di seluruh kawasan hutan, target pada

tahun 2010-2014 sebanyak 120 KPH.

Hingga tahun 2013, telah dibangun 90

KPH. Sebagai upaya awal

operasionalisasi KPH, 90 KPH yang

dibangun telah dideliniasi wilayah,

disiapkan kelembagaan, dan dipenuhi

sarana prasarana minimal dalam bentuk

kantor dan kendaraan operasional.


BINA USAHA KEHUTANAN

Nilai ekspor produk kehutanan berupa kayu pada tahun 2013 sebesar US$ 6.078.187.543,74.

Sumbangan terbesar diberikan oleh produk panel sebesar US$ 2.644.183.733,25, berturut-

turut setelahnya adalah pulp US$ 1.850.147.441,80 dan kertas sebesar US$ 842.019.354,95.

Produksi kayu untuk memenuhi bahan baku industri pada tahun 2013 sebesar 50,437 juta m3,

meningkat dibandingkan tahun 2012 (49,258 juta m3) dan tahun 2011 (47,429 juta m

3). Sumbangan

terbesar produksi kayu diberikan oleh hutan tanaman (29,67 juta m3), angka ini juga meningkat

dibanding tahun 2012 (26,17 juta m3).

Terkait dengan upaya peningkatan nilai tambah produk kehutanan, produksi kayu olahan terus

ditingkatkan. Pada tahun 2013 produksi kayu olahan untuk jenis serpih kayu sebesar 23,209

juta m3, meningkat dibanding tahun 2012 (19,64 juta m3). Produk olahan lain tahun 2013

diantaranya plywood mencapai 3,2 juta m3, veneer 904,9 ribu m3 dan kayu gergajian 1,18 juta m3.

Pengelolaan hutan produksi di PT. Balikpapan Forest Industry (BFI), Kalimantan Timur. Foto oleh Sandi Kusuma.


37.690

30.15224.02725.922

32.323

18.778

2011 2012 2013

Toleransi maksimal Jumlah hotspot

KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN

PERLINDUNGAN HUTAN

Luas konflik yang telah diselesaikan hingga tahun 2013 seluas

26.559,70 ha. Angka ini telah melebihi target tahun 2010-2014 (25.000

ha). Lokasi konflik yang telah diselesaikan di tahun 2013 berada di

Taman Wisata Alam Sibolangit (Sumatera Utara) dan Taman Wisata Alam

Laut Padamarang (Sulawesi Selatan).

Secara statistik, rerata dari 14 spesies berhasil ditingkatkan

populasinya, namun demikian, jumlah spesies yang berhasil

ditingkatkan populasinya hingga tahun 2013 sebanyak 11 spesies, 3

spesies diantaranya mengalami penurunan yaitu Gajah Sumatera,

Orangutan dan Jalak Bali.

Jumlah hotspot di 3 pulau prioritas pengendalian kebakaran hutan-Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi (21 provinsi)- pada tahun

2013 sebanyak 18,778 titik, atau berhasil menurunkan jumlah hotspot sebanyak 40.112 titik dari rerata 2005-2009 (58.890 titik). Dengan

demikian, pada tahun 2013 target penurunan hotspot tercapai sebesar 115.03%.

Keragaman burung TN. Laiwangi Wanggameti, Foto oleh Simon

Onggo Eko Hastomo


PENINGKATAN DAYA DUKUNG DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL


100.737201.480

302.466

408.122400.608

801.216

1.358.733

1.175 2.5702.570

3.606

10.401 19.21031.613

2010 2011 2012 2013

rehabilitasi hutan (ha)rehabilitasi lahan (ha)hutan kota (ha)rehabilitasi mangrove/pantai (ha)

Pemulihan kawasan hutan yang telah rusak, utamanya

di hutan konservasi dan hutan lindung, pada tahun

2013 telah dilakukan 105, 6 ribu ha (kumulatif

mencapai 408,1 ribu ha). Untuk lahan kritis seluas

557,5 ha (kumulatif 1,3 juta ha). Upaya rehabilitasi

juga dilakukan di mangrove dan pantai, seluas 12,4

ribu ha dan pembangunan hutan kota 1.036 ha.

Penetapan areal kerja HKm dan HD juga dilakukan

untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap

pengelolaan hutan. Tahun 2013, telah ditetapkan

areal kerja seluas 446,4 ribu ha (kumulatif seluas

1,9 juta ha). Sedangkan untuk di luar kawasan hutan,

telah didorong kemitraan hutan rakyat seluas 54,8

ribu ha di tahun 2013 (kumulatif mencapai 213,3 ribu

ha) Persemaian Permanen BPDAS Tondano, Sulawesi Utara,

Foto oleh Sandi Kusuma.


PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

KEHUTANAN

Jumlah kelompok usaha produktif (KUP) yang telah

difasilitasi tahun 2013 sebanyak 137 unit (secara

kumulatif menjadi 452 unit). Keberhasilan dari capaian

ini dapat dilihat dengan adanya perkembangan perputaran

permodalan dan pendapatan kelompok yang bertambah kurang

lebih 30% dari modal awal yang dikucurkan (Rp.25 juta

per kelompok). Jenis usaha yang dikembangkan meliputi

pembibitan tanaman kayu-kayuan, persemaian, budidaya

lebah madu, budidaya jamur kayu/jamur tiram, pengolahan

kopi mangrove, inokulasi gaharu, pembibitan tanaman

mangrove, dan sebagainya.

Jumlah kemitraan yang dibangun tahun 2013 sebanyak 16

kelompok. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan peran

serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan

masyarakat, yang dilakukan kemitraan antara industri

pengolahan kayu dan Kelompok Tani Hutan (KTH sebagai

pelaku utama).

KUP di Kabupaten Pringsewu,Lampung, keberadannya menyumbang keberlanjutan ketersediaan air untuk 25 ha usaha padi, dengan menyediakan pilihan ekonomi masyarakat selain menebang hutan.

Foto oleh Pusat Penyuluhan Kehutanan


No Indikator Kinerja 2010 2011 2012 2013

1. Sertifikasi penyuluh kehutanan sebanyak 1.500 orang - 189 307 560

2. Terbentuknya 500 kelompok usaha produktif kehutanan 81 105 129 137

3. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan administrasi

kehutanan minimal 15.000 orang

5.190 9.231 3.036 4.667

4. Pendidikan menengah kejuruan kehutanan sebanyak 1.440 orang 308 311 323 461

5. Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran

serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan

masyarakat

18 2 10 16

Capaian Kinerja Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan

Memberdayakan masyarakat untuk melestarikan hulu DAS Citarum, salah satu tujuan dari Integrated Citarum Water Resources Management Investment Programme (ICWRMIP). Bersinergi dengan model desa konservasi di Balai Besar KSDA Jawa Barat. Foto diatas menggambarkan pelatihan pertanian organik dan kewirausahaan sebagai bagian dari penguatan kelompok dalam upaya pelestarian kawasan konservasi di hulu das Citarum. Foto oleh Bambang Agus Kusyanto.


Target output program pada akhir tahun 2014 adalah menghasilkan 25 paket iptek, dan

sampai dengan tahun 2013 telah tercapai sebesar 80%. Sasaran utama Program Penelitian

dan Pengembangan adalah minimal 60% hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat

dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan

ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu

perubahan iklim.

Dari target 60%, hasil iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna setiap

kegiatan adalah : bidang konservasi dan rehabilitasi sebesar 81,16%, di bidang

produktivitas hutan sebesar 80,88%, bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil

hutan sebesar 72,00%, dan bidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebesar 80,17%

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

Penangkaran Flora dan Fauna Endemik Sulawesi, Balai Litbang Kehutanan Manado bekerjasama dengan Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sulawesi Utara, yang menyediakan informasi prilaku satwa untuk mengetahui faktor penting dalam peningkatan populasi spesies langka. Foto oleh Sandi Kusuma.


No. Diseminasi Hasil Litbang Jumlah Terbitan/Event

2009 2010 2011 2012 2013

A. Penerbitan hasil litbang 86 99 93 127 131

1. Jurnal ilmiah 31 35 34 34 37

2. Prosiding Seminar 18 16 11 31 27

3. Publikasi Semi Ilmiah (Info/Wana/Tajuk/Seri 19 29 26 38 41

4. Publikasi (Warta/newsletter) 18 19 22 24 26

B. Event Diseminasi 306 318 277 340 422

1. Penyelenggaraan Pameran 83 79 21 37 34

2. Partisipasi Pameran 83 79 81 71 89

3. Penyelenggaraan Seminar/ekspose 42 45 52 60 58

4. Pelayanan konsultasi/advis teknis 73 86 102 146 223

5. Penyelenggaraan Alih teknologi 25 29 21 26 18

Jumlah 392 417 370 467 553

Diseminasi hasil Litbang

Beberapa hasil litbang yang cukup menonjol antara lain : teknologi budidaya gaharu,

teknik pembibitan metode KOFFCO, aplikasi mikorisa, kelembagaan mikrohidro, bibit hasil

pemuliaan (mangium, jati, kayu putih, jabon dll), pengendalian penyakit sengon, sistem

perencanaan DAS, penangkaran rusa dan anoa, budidaya bambu dan rotan, sutera alam,

rekayasa alat pemadam kebakaran, bambu lamina, cuka kayu, persamaan allometrik penduga

biomassa pohon dan kebijakan perubahan iklim/REDD+. Badan Litbang Kehutanan juga telah

menghasilkan 31 sumber benih bersertifikat. Hasil dari sumber benih dapat dimanfaatkan

lebih lanjut untuk mendukung pembangunan hutan tanaman dan rehabilitasi. Perlindungan

hasil penelitian sebagai hasil karya intelektual peneliti melalui Hak atas Kekayaan

Intelektual (HKI) sampai tahun 2013 telah diperoleh 23 hak paten dan 9 hak

cipta.Selanjutnya, hasil-hasil penelitian dan pengambangan serta hasil kerjasama dapat

diunduh di alamat website http://www.forda-mof.org dan http://www.redd.indonesia.org


Indikator kinerja Tahun

2009 2010 2011 2012 2013

Kelemahan administrasi diturunkan (%) 20,04 23,59 29,85 12,74 9,23

Pelanggaran terhadap peraturan perundangan

berkurang (%) 14,69 7,10 6,12 3,78 3,51

Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas berkurang

(%) 14,31 13,65 10,69 6,19 8,57

Potensi kerugian negara diturunkan (Rp. milyar) 695, 079 644, 575 633,046 580,702 87,668

PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR

KEMENTERIAN KEHUTANAN

Sasaran utama program ini untuk menurunkan beberapa jenis kelemahan, yang hasilnya

pada tahun 2013 adalah :

Hari Bakti Rimbawan Tahun 2013 di Gedung Manggala Wanabakti, salah satu upaya untuk merekatkan dan meningkatkan kualitas aparatur

Kementerian Kehutanan. Foto oleh Sandi Kusuma.


53,3756,5 58,49

65,0668,04

86,2982,18 81,2

91,8992,63

2009 2010 2011 2012 2013

SAKIP (point) Realisasi Anggaran (%)

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA


Laporan keuangan Kementerian Kehutanan

menunjukkan peningkatan kualitasnya

dari tahun ke tahun. Tahun 2011, Badan

Pemeriksa Keuangan memberikan opini

Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Sedangkan untuk tahun 2012, masih

belum diterbitkan oleh BPK karena

masih dalam proses audit. Meski

demikiian, hasil audit semester I

(audited) laporan keuangan tahun 2013

sudah mengarah pada target opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Kondisi yang sama juga untuk nilai

sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah yang diberikan oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi. Tahun

2013, Kementerian Kehutanan memperoleh

nilai 68,04 (predikat B).

Lokalatih sustainable livelihood assessment di Kapuas Hulu untuk fasilitator desa di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Dilaksanakan Forestry and Climate Change Programme, kerjasama Pemerintah Indonesia dan Jerman,untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan kehutanan dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 300-400 ton setara karbon di Kapuas Hulu, Malinau (Kalimantan Utara) dan Berau (Kalimantan Timur). Pelaksana dari program inii adalah Biro Perencanaan. Foto oleh Evi Wulandari, Forclime Programme.


III. TANTANGAN DAN KEBIJAKAN TAHUN 2015 Harus diakui bahwa ekosistem hutan Indonesia memiliki mekanisme yang rumit.

Ragam hayati yang besar dalam satu ruang, pastilah berbanding terbalik dengan

kelimpahan tiap spesiesnya. Belum lagi tautan keseimbangannya dengan

keberadaan masyarakat dan kebutuhan pembangunan secara nasional.

Dengan demikian, tantangan utama pembangunan kehutanan tahun 2015 adalah

bagaimana menyiapkan skenario pengelolaan di tingkat tapak, yang didasari

basis data di tiap tapak yang jelas, sehingga membuka ruang pemanfaatan

keanekaragaman hayati untuk mendukung pembangunan nasional.

Lanskap dan ragam hayati TN. Sebangau.Foto oleh Rosdy Abaza.


Tantangan dan kebijakan pembangunan nasional

2015, memantapkan perekonomian nasional,

menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat

pengurangan pengangguran. Selanjutnya tema

pembangunan nasional 2015, melanjutkan

reformasi bagi percepatan pembangunan ekonomi

yang berkeadilan.

Bidang-bidang yang didukung oleh pembangunan

kehutanan di dalam prioritas nasional tahun

2015 : (1) Ekonomi, terkait dengan

penyelesaian isu strategis transformasi

sektor industri dalam arti luas, yang

kebijakannya diarahkan dalam penumbuhan

populasi dan pemerataan persebaran industri,

yang dilakukan melalui peningkatan tata

kelola hutan pada 109 KPH serta peningkatan

produktivitas 120 KPH dengan luas 16,35 juta

ha yang tersebar di luar Pulau Jawa untuk

mendukung forest based industry di luar Pulau

Jawa; (2) Sarana dan Prasarana, terkait

dengan penyelesaian isu strategis peningkatan

ketahanan air. Kebijakan dan strateginya

ditempuh melalui peningkatan kualitas

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan

evaluasi DAS, peningkatan rehabilitasi dan

reklamasi DAS, peningkatan pengelolaan DAS

dalam KPH dan peningkatan fungsi konservasi

sumberdaya air DAS yang bersangkutan;


(3) Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan, terkait dengan isu strategis peningkatan

keekonomian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup. Kebijakan yang

dilaksanakan diarahkan untuk mengembangkan upaya konservasi dan rehabilitasi

keanekaragaman hayati, mengembangkan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati

yang bernilai tambah (bioprospecting), meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui

fasilitasi pemulihan tutupan hutan dan memperkuat penanganan perubahan iklim; dan (4)

Lintas bidang, utamanya terkait isu strategis gender dan perubahan iklim.

Foto Atas : Danau Habema pada ketinggian 3.200 mdpl, berlatar belakang Barisan Pegunungan Jayawijaya dan Paramatiya montium di Lembah Habema. Keduanya di TN. Lorenz, Papua. Foto oleh Fredy Parabang. Foto Samping Danau Sentarum, TN. Danau Sentarum, Kalimantan Barat.Foto oleh Agus Triyanto.


Kebijakan pembangunan kehutanan tahun 2015,

diarahkan pada :

1. Peningkatan tata kelola sumberdaya

hutan melalui pembangunan dan

peningkatan pengelolaan KPH di hutan

produksi, hutan konservasi dan hutan

lindung.

2. Peningkatan hasil hutan dan

bioprospecting melalui pola kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan (public private patnership)dan perkuatan integrasi industri hulu-hilir dalam

bentuk pengembangan integrated forest based cluster industry.

3. Peningkatan perlindungan dan pengamanan

kawasan hutan serta pencegahan

penanggulangan kebakaran hutan.

4. Pemulihan kawasan hutan untuk

meningkatkan fungsi dan daya dukung

DAS.

5. Peningkatan Litbang serta penguasaan

ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM

kehutanan untuk memenuhi

operasionalisasi KPH.

Air terjun di TN. Gunung Rinjani. Foto oleh Teguh Rianto.


Air terjun panas Danau Segara Anakan, TN. Gunung Rinjani. Foto

oleh Teguh Rianto.


Seluruh program dan kegiatan yang dilakukan

tahun 2015 diberikan konteks (pengarusutamaan)

yang responsif gender, utamanya untuk mendorong

pelibatan perempuan dalam pembangunan

nasional.Kegiatan tersebut antara lain : (1)

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Lingkup Badan Penelitian dan

Pengembangan Kemenhut; (2) Pengembangan

perhutanan sosial; (3) Penyelenggaraan RHL,

Reklamasi hutan, perhutanan sosial dan

perencanaan DAS; (4) Perencanaan Pengembangan

SDM Kehutanan; (5) Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Itjen

Kemenhut; (6) Pengelolaan kawasan konservasi

dan pengembangan kawasan ekosistem esensial;

(7) Pemanfaatan jasa lingkungan kawasan

konservasi; (8) Pengelolaan taman nasional; (9)

Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam; (10)

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya pada Ditjen Planologi Kehutanan; (11)

Pemantapan kawasan hutan; (12) Peningkatan

tertib peredaran hasil hutan dan iuran hutan

kehutanan; (13) Koordinasi perencanaan dan

evaluasi Kemenhut; dan (14) Pembinaan

standardisasi, pengelolaan lingkungan dan

penanganan perubahan iklim kehutanan.


Anak-anak suku Bajo di TN. Taka Bonerate. Foto atas dan

samping oleh Asri.


Ragam hayati TN. Baluran. Foto oleh Hendro Siswadi.


Sasaran 2015 1. Pembentukan 109 KPH baru serta penetapan kawasan hutan

35% melalui penyelesaian tata batas 6.000 km

2. Pengelolaan 120 KPHP dan KPHL serta 50 taman nasional,

data dan informasi kawasan hutan di bagian hulu 108 DAS

dan rehabilitasi hutan mangrove 2.000 ha

3. Produksi kayu dari hutan alam sebesar 7 juta m3, dari

hutan tanaman 26 juta m3, hutan rakyat 15 juta m

3

4. Ekspor kayu senilai USD 6,5 Milyar, tumbuhan dan satwa

liar Rp.5 trilyun dan hasil hutan bukan kayu sebesar Rp.

1,6 trilyun, dan kontribusi PNBP dari pemanfaatan wisata

alam dan jasa lingkungan Rp. 200 milyar.

5. Populasi 25 spesies terancam punah sesuai RED List IUCN

meningkat 2%, hotspot di kawasan hutan untuk Pulau

Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi turun hingga 17.464

hotspot

6. Peningkatan akses dan pemberdayaan masyarakat melalui HTR

50.000 ha, dan HKm/HD 100 unit

7. Pemanfaatan iptek dasar dan terapan untuk mendukung

produksi, konservasi dan rehabilitasi sebesar 20% dari

produk iptek guna mendukung pengembangan KPH

8. Peningkatan sumberdaya manusia yang profesional sebanyak

5.000 orang

IV. SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015


Program 2015 1. Perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan

hutan

2. Bina hutan produksi dan usaha kehutanan

3. Pengelolaan hutan konservasi dan keanekaragaman hayati

4. Bina hutan lindung dan pengelolaan DAS

5. Penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan

6. Penelitian dan pengembangan Kementerian Kehutanan

7. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur


8. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya



TN. Danau Sentarum. Foto oleh

Agus Triyanto


Kegiatan Kinerja Rp. Milyar

Pembangunan wilayah

pengelolaan hutan

Tersedianya 100% peta permohonan areal pemanfaatan

kawasan hutan

3,6

Tersedianya peta penetapan dan kelembagaan 109 KPH 5,9

Pengukuhan dan

tenurial kawasan

hutan

Terselesaikannya substansi penetapan kawasan hutan

minimal 35% kawasan hutan

9,4

Terselenggaranya 100% pengukuhan hutan secara parsial 2,3

Terselenggaranya pengendalian penetapan kawasan hutan

minimal 35% kawasan hutan melalui tata batas kawasan

hutan 6.000 km

2,6

Inventarisasi

sumberdaya hutan

Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan di 109

KPH (keanekaragaman hayati, sosial ekonomi dan sebaran

spasial)

9,4

Penyusunan rencana

makro kawasan hutan

Terjaminnya 258 KPH dalam RTRWN, RTRWP dan RTRWK 9,8

Terjaminnya 258 KPH dalam RKTN, RKTP dan RKTK 5,1

Pengendalian

penggunaan kawasan

hutan

Tercapainya pembayaran PNBP penggunaan kawasan hutan

minimal 80%

6,4

PERENCANAAN MAKRO BIDANG KEHUTANAN DAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN



Dukungan manajemen

dan pelaksanaan

tugas teknis

lainnya pada Ditjen

Planologi Kehutanan

Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen

planologi sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk

menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai

minimal 70,00 (kategori A)

71,2

Pemantapan kawasan

hutan

Terlaksananya penataan batas kawasan hutan sepanjang

6.000 km dan terbangunnya kesepahaman publik serta

pengendalian pemantapan kawasan hutan

140,9

Terselesaikannya tata hutan dan rencana pengelolaan 109

KPH

203,6

Terselesaikannya inventarisasi sumberdaya hutan

(keanekaragaman hayati, sosial ekonomi dan sebaran

spasial di 109 KPH setara 330 klaster

30,9

Penataan batas,

salah satu upaya

mengurangi

konflik kawasan

hutan. Gambar

samping adalah

penataan batas di

Hutan Lindung

Padu Empat, Lebak

Kerawang. Foto

hasil dokumentasi

Ditjen Planologi

Kehutanan



Peningkatan

perencanaan

pengelolaan hutan

produksi

Terjaminnya penyelenggaraan pengelolaaan HP di 80 unit KPHP 5,3

Tersedianya data arahan pemanfaatan dan investasi hutan

produksi pada kawasan HP yang belum dibebani izin di 27

provinsi

4,1

Meningkatnya produksi dan ragam hasil HHBK dari kawasan HP

sebesar 4% dari tahun 2013

1,4

Peningkatan usaha

hutan alam

Meningkatnya sertifikat PHPL pada 8 unit IUPHHK-HA/RE 6,6

Meningkatnya penerapan multi sistem silvikultur pada 10 unit

IUPHHK-HA

2,3

Total produksi kayu bulat dari HA sebesar 7 juta m3 3,3

Bertambahnya investasi usaha pemanfaatan HA/RE sebesar 200.000

ha

1,2

Peningkatan usaha

hutan tanaman

Meningkatnya kinerja usaha pemanfaatan pada 10 unit manajemen

HT

3,1

Total produksi kayu bulat dari HT menjadi 26 juta m3 2,5

Bertambahnya usaha pemanfaatan HT untuk pertukangan dan

bioenergy sebanyak 10 unit

3,0

Bertambahnya usaha pemanfaatan HTR seluas 50.000 ha 1,5

Penyelesaian konflik lahan pada 10 lokasi 3,0

Implementasi SI-PUHH on line pada 14 unit manajemen IUPHHK 6,1

BINA HUTAN PRODUKSI DAN USAHA KEHUTANAN



Peningkatan tertib

peredaran hasil

hutan dan iuran

hutan kehutanan

PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat 5%

dari tahun 2013

2,5

Peningkatan

industri primer

kehutanan

Meningkatnya nilai investasi industri kehutanan sebesar Rp.500

Miliar

2,1

Meningkatnya implementasi RPBBI on line pada industri primer

hasil hutan kayu sebesar 5% dari tahun 2013 (746 unit)

3,2

Meningkatnya produksi hasil hutan dari IUPHHK yang

bersertifikat legalitas kayu sebesar 5% dari tahun 2013 (27,9

juta m3)

2,3

Total nilai eksport produksi hasil hasil hutan kayu menjadi

sebesar US$ 6,5 Miliar

3,6

Dukungan manajemen

dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya

Ditjen BUK

Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen BUK

sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang

optimal : SAKIP dengan nilai minimal 70 point

52,1

Peningkatan

pengelolaan hutan

produksi

Terlaksananya pengelolaan hutan produksi di 80 KPHP 742,0

Tersedianya perencanaan dan evaluasi usaha hutan alam di 18

wilayah

5,6

Meningkatnya kinerja produksi hutan tanaman pada 18 wilayah

sebesar 26 juta m3

24,0

Terbinanya tenaga teknis kehutanan PHPL sebesar 100% 27,4

Meningkatnya usaha industri primer hasil hutan di 18 wilayah 83,7


BINA HUTAN LINDUNG DAN PENGELOLAAN DAS

Persemaian permanen BPDAS Tondano, Sulawesi Utara. Foto oleh Sandi Kusuma.



Pembinaan

pengelolaan HL dan

rehabilitasi hutan

Terjaminnya pengelolaan HL di 40 KPHL 12,6

Pembuatan tanaman hutan kota dan pemeliharaannya seluas 200 ha 0,5

Pengembangan

perhutanan sosial

Peningkatan produksi dan ragam HHBK di KPHL dan HR sebesar 11%

dari tahun 2014

1,6

Produksi kayu di HR menjadi 15 juta m3 1,5

Terlaksananya pemberian akses dan pengembangan kapasitas HKm/HD

sebanyak 100 unit

4,4

Pembinaan

penyelenggaraan

pengelolaan DAS

Tersusunnya RPDAST sebanyak 36 DAS 2,0

Tersedianya data dan informasi serta reporting kinerja 108 DAS 3,0

Terbentuknya/berfungsinya kelembagaan DAS di 34 provinsi 2,0

Pengembangan

perbenihan tanaman

hutan

Terjaminnya sumber benih berkualitas melalui kebun benih

semai/kebun benih klon dan areal sumber daya genetik seluas 170

ha

4,8

Terjaminnya penyediaan dan distribusi bibit sebanyak 37,5 juta

batang dari 50 unit persemaian permanen dan sumber lainnya

untuk mendukung KPHL, HL dan HR

0,7

Areal sumber benih seluas 10.500 terkelola 1,0

Dukungan manajemen

dan pelaksanaan

tugas teknis

Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen BPDASPS



329,4



lainnya Ditjen

BPDASPS

Penyelenggaraan RHL,

Reklamasi hutan,

perhutanan sosial

dan perencanaan DAS

Terlaksananya pengelolaan HL di 40 KPHL 393,0

Pembuatan tanaman hutan kota dan pemeliharaannya seluas 200 ha 16

Peningkatan produksi dan ragam HHBK di KPHL dan HR sebesar 11%

dari tahun 2014

14

Produksi kayu di HR sebesar 15 juta m3 50

Terlaksananya pemberian akses dan pengembangan kapasitas HKm/HD

sebanyak 100 unit

30

Tersusunnya RPDAST sebanyak 36 DAS 18

Tersedianya data dan informasi serta reporting kinerja 108 DAS 49

Terbentuknya/berfungsinya kelembagaan DAS di 34 provinsi 11

Penyediaan dan distribusi bibit berkualitas sebanyak 27 juta



30

Penyelenggaraan

perbenihan tanaman

hutan

Terbangunnya sumber benih berkualitas melalui kebun benih

semai/kebun benih klon dan areal sumberdaya genetik seluas 170

ha

5

Penyediaan dan distribusi bibit berkualitas sebanyak 10,5 juta



13



Pengelolaan

kawasan konservasi

dan pengembangan

kawasan ekosistem

esensial

Terjaminnya 12 unit KPHK beroperasi pada kawasan konservasi non

TN

2,1

Tersusunnya rencana pengelolaan di kawasan konservasi sebanyak

30 rencana pengelolaan

3,8

Terjaminnya kawasan ekosistem esensial terbentuk di 3 lokasi 3,4

PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Keanekaragaman hayati TN. Kutai. Foto oleh Hariyadi.



Terjaminnya pemulihan ekosistem kawasan konservasi yang

terdegradasi seluas 50.000 ha

2,9

Konservasi

keanekaragaman

hayati

Terjaminnya peningkatan populasi 25 spesies terancam punah

(menurut Redlist IUCN) sebesar 2% sesuai baseline data tahun

2013

2,1

Terjaminnya 10 unit penangkaran yang mendapat sertifikat untuk

melakukan peredaran luar negeri

2,1

Terjaminnya nilai ekspor pemanfaatan TSL dan bioprospecting

sebesar Rp. 5 trilyun

2,1

Terjaminnya nilai PNBP dari pemanfaatan TSL sebesar Rp. 10

Milyar

2,1

Terjaminnya jumlah jenis satwa liar yang dikembangbiakan di

lembaga konservasi bertambah 2 jenis dari database 2013

2,3

Pemanfaatan jasa

lingkungan kawasan

konservasi

Terjaminnya pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 20

unit dari tahun 2014

2,3

Terjaminnya usaha jasa lingkungan air sebanyak 5 perusahaan 2,1

Terjaminnya kader konservasi, kelompok pecinta alam, kelompok

swadaya masyarakat/kelompok profesi yang aktif sejumlah 1.200

orang

1,8

Terjaminnya kontribusi PNBP dari pengusahaan jasa lingkungan

mencapai Rp. 200 milyar

1,9



Pengendalian

kebakaran hutan

Terjaminnya penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan di

Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dari toleransi maksimum

tahun 2014 (17.820 hotspot) menjadi 17.464 hotspot

5,8

Terjaminnya penurunan luas KSA dan KPA yag terbakar di Pulau

Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dari toleransi maksimal tahun

2014 (3.861,3 ha) menjadi 3.784 ha

5,8

Jumlah SDM pengendalian kebakaran hutan yang ditingkatkan

kapasitasnya sejumlah 600 orang

10,4

Terjaminnya jumlah brigade Pengendalian Kebakaran Hutan yang

terbentuk pada KPH di Pulau Sumatera, Kalimantan dn Sulawesi

sebanyak 20 brigade

8,4

Penyidikan dan

pengamanan hutan

Terjaminnya penanganan perkara tindak pidana kehutanan

terselesaikan minimal 75 kasus per tahun

9,4

Terjaminnya pengamanan dan penindakan terhadap gangguan dan

ancaman bidang kehutanan terlaksana di 15 lokasi UPT PHKA

9,9

Terpenuhinya standar minimum sarana dan prasarana pengamanan

hutan di 50 lokasi UPT PHKA dan Brigade SPORC

8,8

Terjaminnya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang

pengamanan hutan sebesar 2.000 orang

1,9

Dukungan manajemen

dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya

Ditjen PHKA

Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PHKA



313,1



Pengelolaan taman

nasional

Jumlah rencana pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun

sebanyak 10 dokumen

13,0

Terbentuknya kawasan ekosistem esensial di 1 lokasi 4,5

Pemulihan ekosistem kawasan konservasi yang terdegradasi seluas

30.000 ha

72,5

Peningkatan populasi 25 spesies terancam punah (menurut redlist

IUCN) sebesar 2% sesuai baseline data tahun 2013

37,0

Nilai eksport pemanfaatan TSL dan bioprospecting sebesar

sebesar Rp.2,5 Trilyun

12,0

Nilai PNBP dari pemanfaatan TSL sebesar Rp. 5 Milyar 6,0

Jumlah jenis satwa liar yang dikembangbiakan di lembaga

konservasi bertambah 1 jenis dari database

5,0

Jumlah hotspot pada kawasan hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan

dan Sulawesi menurun dari toleransi maksimum tahun 2014 (17.820

hotspot) menjadi 17.464 hotspot

12,0

Luas kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam yang terbakar di

Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi menurun dari toleransi

maksimum tahun 2014 (3.861,3 Ha) menjadi 3.784 Ha

13,0

Jumlah SDM Pengendalian Kebakaran Hutan yang ditingkatkan


2,0



Jumlah Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan yang terbentuk pada

Kesatuan Pemangku Hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan

Sulawesi sebanyak 2 Brigade

1,0

Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan Terselesaikan

minimal 75 Kasus

16,0

Pengamanan dan Penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang

kehutanan Terlaksana di 10 Lokasi pada UPT PHKA

13,0


hutan di 50 Lokasi pada UPT PHKA dan Brigade SPORC

15,5

Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia di bidang pengamanan

hutan sebesar 1.000 orang

5,5



optimal : SAKIP dengan nilai minimal 70 poin

333,4

Pengelolaan

Konservasi Sumber

Daya Alam

Beroperasinya 12 Unit KPH Konservasi pada Kawasan Konservasi

non Taman Nasional

40,0

Jumlah Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi yang tersusun

sebanyak 20 Dokumen

7,0

Terbentuknya Kawasan Ekosistem Esensial pada 2 Lokasi 10,0

Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi yang Terdegradasi seluas

20.000 Ha

37,7



Peningkatan populasi 25 spesies terancam punah (menurut Redlist

IUCN) sebesar 2 %

10,5

Tersertifikasinya 10 unit penangkaran yang akan melakukan

peredaran Luar Negeri.

13,0

Nilai Ekspor pemanfaaatan TSL dan bioprospecting sebesar Rp 2,5

trilyun

8,0

Nilai PNBP dari Pemenfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar sebesar Rp

5 Milyar

4,0

Jumlah jenis satwa liar yang dikembangbiakkan di Lembaga

Konservasi bertambah 1 jenis

4,5

Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 10 unit 20,0

Beroperasinya usaha jasa lingkungan air sebanyak 3 perusahaan 8,0

Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA),

Kelompok Swadaya Masyarakat/Kelompok Profesi (KSM/KP) yang

aktif sejumlah 600 KK

5,0

Kontribusi PNBP dari perusahaan jasa lingkungan mencapai 100

Milyar

7,0

Jumlah hotspot pada kawasan hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan

dan Sulawesi menurun dari toleransi maksimum tahun 2014 (17.820

hotspot) menjadi 17.464 hotspot

12,5



Luas Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam yang terbakar di

Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi menurun dari toleransi

maksimal tahun 2014 (3.861,3 Ha) menjadi 3.784 Ha

10,5

Jumlah SDM Pengendalian Kebakaran Hutan yang ditingkatkan


3,0

Jumlah Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan yang terbentuk pada

Kesatuan Pemangkuan Hutan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan

Sulawesi sebanyak 18 Brigade

19,0

Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan Terselesaikan

minimal 75 kasus

14,0

Pengamanan dan Pinindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang

kehutanan terlaksana di 10 lokasi pada UPT PHKA

12,5


hutan di 50 lolasi pada UPT PHKA dan Brigade SPORC

10,0

Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia di bidang pengamanan

hutan sebesar 1.000 orang

3,5



optimal : SAKIP dengan nilai minimal 70 poin

362,0


Pengunjung mancanegara menikmati Segara Anakan di TN. Gunung Rinjani. Foto oleh Teguh Rianto.



Perencanaan

Pengembangan

Sumber Daya

Manusia Kehutanan

Jumlah tenaga bakti rimbawan sebanyak 987 Orang di 600 KPH 48,5

Jumlah sertifikat SDM KPH dan SDM Kehutanan lainnya yang

kompeten 1.000 orang

7,6

Peningkatan

Penyuluhan

Kehutanan

Meningkatnya kelas kelompok Tani Hutan (KTH) di dalam KPH dan

Hutan Rakyat menjadi kelas madya sebanyak 600 KTH

27,5

Terbentuknya 25 unit koperasi KTH di dalam KPH dan hutan

rakyat

1,6

PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN

KUP di Kabupaten Pringsewu,Lampung, keberadannya menyumbang keberlanjutan ketersediaan air untuk 25 ha usaha padi, dengan menyediakan pilihan ekonomi masyarakat selain menebang hutan. Foto hasil dokumentasi Pusat Penyuluhan Kehutanan



Terbentuknya kemitraan KTH yang profitable dengan pelaku

usaha kehutanan, 10 unit di dalam KPH dan Hutan Rakyat

0,9

Penyelenggaraan

pendidikan dan

latihan SDM KPH dan

SDM Kehutanan

lainnya

Jumlah SDM KPH dan SDM kehutanan lainnya yang lulus diklat

berbasis kompetensi minimal 8.540 orang

187,2

Tersedianya SDM Aparatur Kehutanan yang lulus pendidikan S2

dan S3, 35 orang

9,9

Meningkatnya kapasitas pengelolaan di 1 KHDTK sebagai sarana

kediklatan

8,5

Penyelenggaraan

Pendidikan Menengah

Kejuruan Kehutanan

Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan minimal 280

orang

60,4

Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya

Lingkup Badan

Penyuluhan dan

Pengembangan SDM

Kehutanan

Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Lingkup

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan sesuai

kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang

optimal: SAKIP dengan nilai minimal 70 Poin


Persemaian konservasi genetik Diospyros sp, di Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Manado, Sulawesi Utara . Foto oleh Sandi Kusuma.



Penelitian dan

pengembangan

teknologi pengolahan

hasil hutan untuk

peningkatan daya

saing produk kayu

dan bukan kayu

Iptek dasar dan terapan bidang teknologi pengolahan hasil

hutan untuk mendukung inovasi teknologi, diversifikasi

produk, peningkatan kualitas, optimasi proses produksi, dan

pemanenan hasil hutan di 7 KPHP dan 3 KPHL sebesar 20 %

17,5

Pilot project litbang di KPH Lakitan sebesar 30% 0,7

Penelitian dan

pengembangan

konservasi dan

rehabilitasi SDH

(flora, fauna,

mikroba dan kawasan)

Iptek dasar dan terapan bidang teknologi konservasi dan

rehabilitasi sumberdaya hutan dalam mendukung peningkatan

pemanfaatan flora dan fauna langka, mikroba hutan tropis dan

pengelolaan kawasan konservasi serta penurunan laju

sedimentasi DAS prioritas di 22 KPHP, 18 KPHL dan 22 KPHK

sebesar 20 %

41,5

Pilot project litbang di KPHP Banjar dan KPHP Kuburaya

sebesar 20 %

1,0

Penelitian dan

pengembangan

peningkatan

produktivitas hutan

(kayu dan non kayu)

Iptek dasar dan terapan bidang peningkatan produksi kayu dan

HHBK di 29 KPHP, 3 KPHL dan 2 KPHK sebesar 20%

40,7

Pilot project litbang di KPHP Biak Numfor, KPHP Bualemo,

KPHP Jeneberang sebesar 20%

1,8

Peningkatan kapasitas

penyusunan kebijakan

Iptek terapan untuk peningkatan kapasitas penyusunan

kebijakan dan penanganan perubahan iklim, yang meliputi :

17,5

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN



kehutanan dan

penanganan perubahan

iklim

(1) kontribusi sektor kehutanan dalam penanganan perubahan

iklim; (2) kebijakan lanskap dan jasa hutan; (3) politik dan

hukum pemanfaatan hutan; (4) kebijakan tata kelola dan

ekonomi kehutanan di 3 KPHP, 2 KPHL sebesar 20%

Pilot project litbang di KPH Yogyakarta sebesar 20% 0,8

Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

Lingkup Badan

Penelitian dan

Pengembangan Kemenhut


Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan

sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja

yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 70 Poin

208,4

Tanaman Jelutung muda, hasil pembiakan Litbang di kebun masyarakat. Foto oleh Suningsih (Gambar kanan). Gambar kiri adalah sepasang Julang Sulawesi, hasil eksplorasi Litbang untuk mengetahui populasi. Foto oleh Supratman Taba.



Pengawasan yang

profesional guna

menjamin mutu

kinerja

Kementerian

Kehutanan pada

Wilayah Kerja

Inspektorat I

Berkurangnya temuan kerugian negara hasil pemeriksaan BPK-RI

pada wilayah kerja Inspektorat I sebesar 10% dari baseline

rata-rata temuan tahun 2007-2012

3,1

Persentase unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas

kinerja kategori A pada wilayah kerja Inspektorat I sebesar

20%

1,5

Pengawasan yang

profesional guna

menjamin mutu

kinerja

Kementerian

Kehutanan pada

Wilayah Kerja

Inspektorat II


pada wilayah kerja Inspektorat II sebesar 10% dari baseline


3,1


kinerja kategori A pada wilayah kerja Inspektorat II sebesar

20%

1,5

Pengawasan yang

profesional guna

menjamin mutu


pada wilayah kerja Inspektorat III sebesar 10% dari baseline


3,9

PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR




kinerja

Kementerian

Kehutanan pada

Wilayah Kerja

Inspektorat III


kinerja kategori A pada wilayah kerja Inspektorat III

sebesar 20%

1,5

Pengawasan yang

profesional guna

menjamin mutu

kinerja Kementerian

Kehutanan pada

Wilayah Kerja

Inspektorat IV


pada wilayah kerja Inspektorat IV sebesar 10% dari baseline


3,9


kinerja kategori A pada wilayah kerja Inspektorat IV sebesar

20%

1,5

Pengawasan terhadap

kasus pelanggaran

yang berindikasi KKN

Terbentuknya satker berpredikat WBK sebanyak 35 satker 2,6

Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya

Lingkup Itjen

Kementerian

Kehutanan


Itjen Kementerian Kehutanan sesuai kerangka reformasi

birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan

nilai minimal 70 Poin

34,0



Penyelenggaraan

tata hutan dan

organisasi

Kemenhut

Tersedianya regulasi dengan prioritas mendorong peningkatan

produksi dan nilai ekspor hasil hutan (kayu, HHBK, TSL), HKm,

HD, HR, HTR, KPS sebanyak 2 regulasi

3,5

Gugatan perkara yang sudah putus terhadap Kemenhut yang

dinyatakan menang oleh pengadilan sebesar 80%

2,0

Dukungan terbentuknya kelembagaan 109 KPH 3,7

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA


Penandatanganan kinerja pembangunan kehutanan tahun 2014 oeh Menteri Kehutanan, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal,Direktur Jenderal, Kepala Badan dan Kepala Dinas. Foto oleh Muhammad Desbi Aditya.



Penyelenggaraan

administrasi dan

penataan

kepegawaian

Kemenhut

Terpenuhinya kebutuhan pegawai di lingkup Kemenhut (pusat dan

UPT) serta KPH sekurang-kurangnya 900 orang sesuai dengan

hasil analisis jabatan oleh Kemenpan dan RB

5,0

Terpenuhinya standar kompetensi pegawai pada setiap sebanyak

1.500 orang

10,2

Penyelenggaraan

administrasi

keuangan Kemenhut

Opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) 13,8

Peningkatan PNBP sebesar 10% dari PNBP tahun 2013 39,3

Koordinasi

perencanaan dan

evaluasi Kemenhut

Capaian sasaran strategis Kementerian Kehutanan 95% 225,2

Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan sebesar 70 point 2,9

Penyelenggaraan

ketatausahaan

kerumahtanggan dan

pengelolaan

perlengkapan

Kemenhut

Optimalnya pelayanan kerumahtanggaan di lingkup Sekratriat

Jenderal dan Kementerian Kehutanan di dalam mendukung

pencapaian SAKIP Kemenhut sebesar 70 point

139,1

Terkelolanya manajemen aset untuk mendukung pencapaian opini

WTP di 236 satker

8,4

Penyiaran dan

penyebarluasan

informasi

pembangunan

kehutanan

Meningkatnya dukungan pemberitaan pembangunan kehutanan di 10

media massa

10,6

Meningkatnya dukungan pembangunan kehutanan di 5 institusi

dan lembaga

7,0

Pengelolaan

keuangan, penyaluran

Terdistribusikannya pendanaan mitra kerja KPH sebesar Rp. 0,4

trilyun

100,8



dan pengembalian

dana bergulir

pembiayaan

pembangunan

kehutanan

Pembinaan dan

koordinasi kerjasama

luar negeri

Kerjasama bilateral, regional dan multilateral baru yang

mendukung pencapaian sasaran strategis sebanyak 3 kerjasama

11,3

Pengendalian

pembangunan

kehutanan regional I

Disahkannya RJP Pengelolaan KPH di regional I sebanyak 29

unit

3,8

Diselesaikannya masalah tenurial di regional I sebanyak 2

kasus

1,0

Pengendalian

pembangunan

kehutanan regional

II

Disahkannya RJP Pengelolaan KPH di regional II sebanyak 10

unit

3,6

Diselesaikannya masalah tenurial di regional II sebanyak 2

kasus

1,1

Pengendalian

pembangunan

kehutanan regional

III

Disahkannya RJP Pengelolaan KPH di regional III sebanyak 40

unit

2,6

Diselesaikannya masalah tenurial di regional III sebanyak 2

kasus

0,6

Pengendalian

pembangunan

Disahkannya RJP Pengelolaan KPH di regional IV sebanyak 30

unit

4,2



kehutanan regional

IV

Diselesaikannya masalah tenurial di regional IV sebanyak 2

kasus

1,0

Pembinaan

standardisasi,

pengelolaan

lingkungan dan

penanganan perubahan

iklim kehutanan

Rancangan SNI dan SNI harmonisasi, dan hasil evaluasi

penerapan standar sebanyak 25 rancangan

3,5

Meningkatnya tata kelola unit pengelolaan hutan lestari

sebesar 20%

2,9

Instrumen dan invetarisasi pencapaian hasil RAN-GRK bidang

kehutanan dan lahan gambut sebanyak 1 rancangan

6,0

Penataan sarana dan

peralatan kehutanan

Sarana dan peralatan kehutanan tersedia dan berfungsi baik di

354 satker

8,0

Penyediaan norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) sarana

dan prasarana kehutanan sebanyak 2 pedoman

1,2


Vegetasi Jabon di Hutan Rakyat Desa Batui, Kabupaten Luwuk, Sulawesi Tengah.Foto oleh Surya Harun.


Umum Transformasi pembangunan kehutanan dari mempertahankan dan

memulihkan kawasan hutan di tahun 2010-2014 menjadi

memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati menjadi produk

aktual di tahun 2015-2019, membutuhkan perubahan paradigma

kearah pemangkuan kawasan hutan. Penguasahaan terhadap

potensi kawasan hutan (kayu, non kayu, TSL, jasa

lingkungan dan hasil hutan lainnya) dalam skala jumlah

spesies dan populasi mutlak diperlukan.

Prakondisi Badan Litbang Kehutanan dan Ditjen Planologi Kehutanan

bertugas menyiapkan iptek pemanfaatan dan data potensi,

utamanya di tingkat tapak (KPH), sehingga pengembangan KPH

dilakukan dengan menggunakan iptek kehutanan dan potensi

di tingkat tapak.

Pengurusan NSPK pengelolaan hutan produksi disiapkan oleh Ditjen Bina

Usaha Kehutanan, NSPK pengelolaan hutan lindung oleh

Ditjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, dan

NSPK pengelolaan hutan konservasi oleh Ditjen Perlindungan

Hutan dan Konservasi Alam.

Pengaturan

kawasan hutan

Ditjen Bina Usaha Kehutanan membina KPHP, Ditjen Bina

Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial membina KPHL, dan

Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam membina KPHK

dan mengelola Taman Nasional.

V. PENUTUP


Regulasi dan

kelembagaan

Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal mengatur

regulasi pengelolaan di tingkat tapak dan kemungkinan

pemanfaatan keanekaragaman hayati. Lembaga KPH disiapkan

oleh Ditjen Planologi Kehutanan. SDM KPH diatur dan

disiapkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Kehutanan. Termasuk dalam pengaturan regulasi dan

kelembagaan adalah membangun birokrasi yang efektif dan

efisien

Pembiayaan dan

evaluasi

Sekretariat Jenderal mengatur mekanisme pembiayaan APBN

(UPT dan dekonsentrasi) dan DAK, yang mendorong

pelaksanaan KPH. Inspektorat Jenderal memantau kinerja,

sehingga memberikan sumbangan nyata dalam pembangunan

nasional, dan Sekretariat Jenderal menyusun hasil

evaluasi.

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEHUTANAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, REPUBLIK INDONESIA,

ttd. KRISNA RYA ZULKIFLI HASAN


Pantai Tinabo, TN. Taka Bonerate, Sulawesi Selatan. Foto oleh Sandi Kusuma.

renstra kementerian kehutanan 2015-2019

Documents