PAPARAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIAPADA ACARA RAKERNAS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN & KB 2014PERSPEKTIF REVISI UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEMPERKUAT IMPLEMENTASI PROGRAM KKB(DITINJAU DARI KEWENANGAN, PEMBIAYAAN & ORGANISASI) Disampaikan Oleh :GAMAWAN FAUZIJakarta, 12 Februari 2014

AMANAT UUD45;KONSEPSI DAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH & REVISI UU NO. 32 TAHUN 2004:UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA;UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH;UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 DIPERBARUI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN; UNDANG-UNDANG NO. 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN & PERKEMBANGAN KELUARGA;PERATURAN PEMERINTAH NO. 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN;PERATURAN PEMERINTAH NO. 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSIPERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSIPERATURAN PRESIDEN NO. 59 TAHUN 2012 TENTANG KERANGKA NASIONAL PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH

DASAR HUKUM*

membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN (Preambule)TUJUAN BERNEGARA SESUAI*

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAANmenurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945UUD 1945

TNI/POLRI

dewan pertimbangan

kementerian negarabadan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakimanKYkpubank sentralDPRDPDMPRBPKMAMKPresidenLingkungan Peradilan TUNLingkungan Peradilan MiliterPerwakilan BPK ProvinsiPemerintahan Daerah ProvinsiDPRDGubernurPemerintahan Daerah Kabupaten/KotaDPRDBupati/WalikotaPUSATDAERAHLingkungan Peradilan Agama*Lingkungan Peradilan UmumEKSEKUTIFLEGISLATIFYUDIKATIF

SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA*

KEKUASAAN PEMERINTAHANPRESIDENKementerian/LPNKKoordinator dlm penyeleng. urusan pem. di daerah Psl 222 UU 32/2004Psl 2 Ayat (6) Revisi UU 32/04Pemegang kekuasaan pemerintahan Psl 4 (1) UUD 1945KoordinasiKoordinasiSebagian UrusanTanggungjawabPUSATDAERAHOtonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD 45Psl 17 UUD 1945Keuangan NegaraKeuangan DaerahPemerintahan DaerahKEMENDAGRI*

*Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan olehPemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.PRINSIP DAN ASAS PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 24 (1)***Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakanperadilan guna menegakkan hukum dan keadilan

Pasal 4 (1)Memegang kekuasaan pemerintahanPresidenLembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUDPasal 20 (1)*Memegang kekuasaan membentuk UUDPR*

Presiden

dibantumenteri-menteri negara[Pasal 17 (1)]

yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden[Pasal 17 (2)*] membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan[Pasal 17 (3)*]BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARAKementerian Negaraterbentuk UU 39/08 tentangkementerian negara*

*UU NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA*

(psl 4)urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Ayat (2) huruf aurusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ayat (2) huruf burusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Ayat (2) huruf cURUSAN(psl 5)Urusan pemerintahan meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan

(Ayat (1))Urusan pemerintahan meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan

(Ayat (2))Urusan pemerintahan meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.(Ayat (3)TUGAS(psl 7)MENYELENGGARAKAN URUSAN TERTENTU DALAM PEMERINTAHAN UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN NEGARAMENYELENGGARAKAN URUSAN TERTENTU DALAM PEMERINTAHAN UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN NEGARAMENYELENGGARAKAN URUSAN TERTENTU DALAM PEMERINTAHAN UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN NEGARA

*UU NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA*LANJUTAN...

FUNGSI(psl 8)perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah

(Ayat (1))perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; danpelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. (Ayat(2))perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya;koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya;pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; danpengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

(Ayat (3))SUSUNAN ORGANISASI (psl 9)pemimpin, yaitu Menteri;pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal;pengawas, yaitu inspektorat jenderal;pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; danpelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(Ayat (1))pemimpin, yaitu Menteri;pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;pelaksana, yaitu direktorat jenderal;pengawas, yaitu inspektorat jenderal; danpendukung, yaitu badan dan/atau pusat.

Diperkecualikan, Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan sebagaimana juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah. (Ayat (2) dan (3))pemimpin, yaitu Menteri;pembantu pemimpin, yaitu sesmen;pelaksana, yaitu deputi; danpengawas, yaitu inspektorat.

(Ayat (4))

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**]menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **]berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1)**]PEMERINTAHAN DAERAHBAB VI. PEMERINTAHAN DAERAHanggota DPRD dipilih melalui pemilu[Pasal 18 (3) **]Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis[Pasal 18 (4)**]*UUD 1945

BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH (Lanjutan)Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang[Pasal 18 B (1)**]Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang[Pasal 18 B (2)**]Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang[Pasal 18 A (2)**] Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah[Pasal 18 A (1)**]*

Pasal 4 UUD 1945Pasal 18 UUD 1945Gubernur sebagai wakil Pemerintah(PP No. 19/2010 dan PP No. 23/2011)punya 4 kewenangan*Diatur dengan PP, Keppres dan Permen masing-masingUntuk pelaksanaan 31 kewenangan, semua kementerian sudah menetapkan NSPK 6 urusan Pusat 31 urusan ke Daerah + PusatPP No. 38/2007UU No. 32/2004

KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT YG DILIMPAHKAN GUBERNUR SEBAGAI WAKILPEMERINTAHASAS ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN INDONESIA*

*FUNGSIGUB SBGWKL PEMKOORDINASIPEMBINAANPENYELENGGARA PEMERINTAHAN UMUMPENGAWASANPem Kab/Kota dan instansi vertikalPemerintah Kabupaten/ KotaPemerintah Kabupaten/ Kota

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (Disain Perubahan UU No. 32 Tahun 2004)*

Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan (Pasal 2 Ayat 4 PP 38/2007):Pendidikan;Kesehatan;Pekerjaan Uumum;Perumahan;Penataan Ruang;Perencanaan Pembangunan;Perhubungan;Lingkungan Hidup;Pertanahan;Kependudukan dan Catatan Sipil;Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;Sosial;Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;Penanaman Modal;

Kebudayaan dan Pariwisata;Kepemudaan dan Olah raga;Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;Statistik;Kearsipan;Perpustakaan;Komunikasi dan Informatika;Pertanian dan Ketahanan Pangan;Kehutanan;Energi dan Sumber Daya Mineral;Kelautan dan Perikanan;Perdagangan; danPerindustrian.*

URUSAN PEMERINTAHANKONKURENABSOLUTPERTAHANANKEAMANANAGAMAYUSTISIPOLITIK LUAR NEGERIMONETERPILIHANPertambangan, Perdagangan, dll.Kes, Pendidik, PU, dll.WAJIBDibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan EfisiensiURUSAN PEMERINTAHAN UMUMYAN DASARNON YAN DASARS P M*

KMDN 29/02Omnibus RegulationUU 17/2003UU 1/2004UU 15/2004UU 25/2004UU 33/2004PPPPPPUU 32/2004(Psl 15, 16, 17, 21,22,23155, 156)PERMENDAGRI 13/06PP 58/2005(Omnibus Regulation)PERMENDAGRI 59/07LANDASAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAHUU 5/74PP 105/00UU 22/99PP 41/07PP 38/07*PMDN 32/11PMDN 39/12misal: PP 24/05 Ttg SAP, dstnya

APBNBelanja UntukDaerahDAKDAUDana PenyesuaianDBHPEMERINTAH PUSATMelalui K/LPOLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH (UU 32/2004 dan UU 33/2004)APBDBelanja DaerahOperasionalSurplus /Defisit DaerahPembiayaanDaerahDesentralisasiPinjaman (termasukObligasi Daerah)Penggunaan SILPAPEMERINTAH DAERAHB. PegawaiB. BarangB. LainnyaDana Otsus6 UrusanDi luar 6 UrusanMendanai Kegiatan DesentralisasiMendanai Kegiatan Dekon/TP dan Instansi VertikalPELIMPAHAN URUSAN DAN WEWENANG1234Pembiayaan LainnyaModal*

*Siklus Pengelolaan Keuangan DaerahPerencanaanPelaksanaanPenatausahaanPertgjwbanPemeriksaanRPJMDRKPDKUAPPASNota KesepakatanPedoman Penyusunan RKA-SKPD o/ KDH RKA-SKPD RAPBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ MendagriRancangan DPA-SKPD DPA-SKPDVerifikasi Laporan Realisasi Semester PertamaR P-APBDPenatausahaan BelanjaPenerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPDPenerbitan SP2D oleh PPKDPenatausahaan PendapatanKekayaan dan Kewajiban daerah

Kas UmumPiutangInvestasiBarangDana CadanganUtang AkuntansiKeuangan DaerahLaporan KeuanganPemerintah Daerah

LRANeracaLap. Arus KasCaLK Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Raperda PJ Pel APBD Perda APBDBendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja Penatausahaan PembiayaanDilakukan oleh PPKD Pelaksanaan APBD Pendapatan Belanja Pembiayaan Disusun dan disajikan Sesuai SAP Persetujuan Bersama (KDH + DPRD) Evaluasi o/ Gubernur/MDN 15 hari 7 hari penyesuaian o/ Pemda Perda PJ Pel APBD EvaluasiR P-APBDOleh Gbrnr/MDN Perda P-APBD

setelah 3 hariPEDUM APBD o/ MDN*

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagairnana dimaksud pada ayat (2).

*

PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHMendagriPembinaanPengawasanBinwas UmumBinwas TeknisK/LProvinsiGubernur sbg wakil Pem. Binwas umum & teknis (PP 19/2010 & PP 23/2011Kab/Kota

PASAL 222

BINWAS Secara Nas. koordinasikan Mendagri

*

*

Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah Pusat.Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, kapasitas pegawai, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

*

Daerah berhak menetapkan kebijakan untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.Daerah dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempedomani norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.Dalam hal kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan daerah dimaksud.Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian belum menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria, maka penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

POKOK POKOK PENGATURAN DALAM PP NOMOR 41 TAHUN 2007Dasar Pembentukan dengan Perda;Mempertegas Tupoksi Masing-Masing (Setda, Setwan, Inspektorat, Dinas, dan LTD, Kecamatan dan Kelurahan);Kriteria dengan Variable Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Besaran APBD untuk menentukan jumlah SKPD;Perumpunan Urusan yang diwadahi dalam bentuk Dinas dan LTD (Badan atau Kantor);Pola dan Susunan Organisasi masing masing SKPD;Eselon;Staf Ahli;Perangkat Daerah Otonom Baru;Perangkat Daerah yang memiliki istimewa dan khusus;Lembaga Lain yang diamanatkan oleh Per-UU-an;Pembinaan dan Pengendalian serta Evaluasi.

*

Dasar Pembentukan dengan Peraturan Daerah (terjadi politisasi dalam pembentukan SKPD);Terjadi Pola Organisasi yang sama antar daerah (Provinsi dan Kab/Kota), tidak sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, potensi, dan karakteristik daerah;Perumpunan menyebabkan kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan K/L dan kesulitan dalam menetapkan kompetensi pimpinan SKPD);Susunan Organisasi SKPD dibuat tidak berdasarkan hasil analisis beban kerja (ABK) dalam arti Pemda cenderung mengambil pola maksimal;Nomenklatur SKPD antar Prov/Kab/Kota sangat variatif;Eselon terpola secara nasional tanpa memperhatikan beban kerja (eselon Sekda Provinsi Babel dengan Provinsi Jawa Timur sama yaitu eselon Ib);Kriteria Variabel hanya menentukan jumlah SKPD yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD;

*POKOK POKOK PERMASALAHAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PP NO. 41 TAHUN 2007)

Lembaga yang dibentuk berdasarkan amanah peraturan perundang-undangan (Lembaga Lain) menyebabkan pembebanan APBD;Tidak mengatur pembentukan lembaga sesuai dengan karakteristik daerah (misalnya Bakorwil di Provinsi Jatim, Jateng dan Jabar ) serta Provinsi yang berkarakteristik kepulauan;Kelembagaan Daerah yang memiliki istimewa dan khusus (Khususnya Provinsi DKI Jakarta, mengingat Walikota/ Bupati Administrasi merupakan Jabatan karir struktural);Staf Ahli Kepala Daerah, tugas dan fungsi serta kewenangan yang tidak jelas;Belum ada Kriteria Pembentukan UPTD sehingga jumlahnya tidak terkendali;Sebagian kab/kota tidak melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan evaluasi;Pemberdayaan Kapasitas SKPD oleh K/L tidak diatur;Pemanfaatan Jabatan Fungsional belum optimal;Ketiadaan sanksi terhadap pelanggaran PP Nomor 41 Tahun 2007.

*POKOK POKOK PERMASALAHAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PP NO. 41 TAHUN 2007) Lanjutan....

*

*

*

*

Terima Kasih

Nama:REYDONNYZAR MOENEKTempat/Tgl. Lahir:Padang, 14 Nopember 1962Agama:IslamAlamat:Kementerian Dalam Negeri Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta PusatTel/Fax: 021-3811101Hp: 0818710342 Email: donny_moenek@yahoo.comPgkt/Gol./Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)PENDIDIKAN1987:S1 Tugas Belajar pada UNIVERSITAS GADJAH MADA Yogyakarta Jurusan Ilmu Administrasi Negara.1993 1994:S2 (Pasca Sarjana) pada ASIAN INSTITUTE Of MANAGEMENT (AIM) Makati, Metro Manila, Phillippines. Master in Development Management (M. Devt. M) Analyst Investasi, Keuangan, Desentralisasi Fiskal dan Public-Private Partnership Specialist.1994:Exchange Program between Asian Institute Of Management (AIM) Phillippines with Australian Universities, Australia.2007 : Post Graduated (Candidate Ph.D) pada Local Autonomy College University of Tokyo Jepang, spesialis Local Government &Regional Finance. Disertasi: Searching for the Equilibrium : Reformatting the National Integrity, Fiscal Decentralization Indonesias Cases .2013: Kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan pada Pascasarjana Universitas Padjadjaran BandungPENGALAMAN/PEKERJAANPengajar/Pengajar Tamu, Konsultan Lepas pd berbagai institusi bid. Ekonomi, Keu, Manajemen, & Desentralisasi Fiskal dalam dan luar negeri.Penyusun Modul berbagai Pelatihan / Pendidikan Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen.Pembicara / Keynote Speakers / Organizer Seminar dalam dan luar negeri bidang Ekonomi, Politik, Keuangan, Manajemen & Desentralisasi Fiskal.Saksi Ahli Bidang Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah.PENGHARGAANSatyalancana Karya Satya 30 TahunPenghargaan dalam bidang Environment Diplomacy Relation pada the 10th Republic of Korea Environmental Culture Award, di Seoul, Korea Selatan. Tahun 2012Elshinta Award Tahun 2012 sebagai the Most Favourite Jubir/Kapuspen berdasarkan PolingJABATANDirektur Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD), Depdagri (2008 2010);Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri/Kepala Pusat Penerangan (2010 Juni 2013); Staf Ahli Menteri Bidang Hukum, Politik, Dan Hubungan Antar Lembaga (Feb 2013 Sekarang)B I O D A T A

****************************************