kementerian dalam negeri
DESCRIPTION
KEMENTERIAN DALAM NEGERI. PAPARAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA RAKERNAS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN & KB 2014 “PERSPEKTIF REVISI UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEMPERKUAT IMPLEMENTASI PROGRAM KKB (DITINJAU DARI KEWENANGAN, PEMBIAYAAN & ORGANISASI)”. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
PAPARANMENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIAPADA
ACARA RAKERNAS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN & KB 2014“PERSPEKTIF REVISI UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEMPERKUAT IMPLEMENTASI PROGRAM KKB
(DITINJAU DARI KEWENANGAN, PEMBIAYAAN & ORGANISASI)”
Disampaikan Oleh :GAMAWAN FAUZI
Jakarta, 12 Februari 2014
I. AMANAT UUD’45;
II. KONSEPSI DAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH & REVISI UU NO. 32 TAHUN 2004:a) UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA;b) UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH;c) UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 DIPERBARUI DENGAN UNDANG-UNDANG NO.
24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN;
d) UNDANG-UNDANG NO. 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN & PERKEMBANGAN KELUARGA;
e) PERATURAN PEMERINTAH NO. 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN;
f) PERATURAN PEMERINTAH NO. 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI
g) PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI
h) PERATURAN PRESIDEN NO. 59 TAHUN 2012 TENTANG KERANGKA NASIONAL PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH
DASAR HUKUM
2
…membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial….
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945
PEMBUKAAN
(Preambule)
TUJUAN BERNEGARA SESUAI
3
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAANmenurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UUD 1945
TNI/POLRI
dewan pertimbangan
kementerian negara
badan-badan lain yang fungsinya
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
KYkpubank
sentral
DPR DPDMPRBPK MA MKPresiden
Lingkungan Peradilan TUN
Lingkungan Peradilan Militer
Perwakilan BPK
Provinsi
Pemerintahan Daerah Provinsi
DPRDGubernur
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
DPRDBupati/
Walikota
PUSAT
DAERAHLingkungan
Peradilan Agama
4
Lingkungan Peradilan Umum
EKSEKUTIF LEGISLATIF YUDIKATIF
SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
M P RM P R
BADAN PENGELOLA
BUMN, OTORITA,DLL
BADAN PENGELOLA
BUMN, OTORITA,DLL
DELEGASI(DESENTRALISASI
FUNGSIONAL)
LEMBAGA NEGARA LAINNYA
LEMBAGA NEGARA LAINNYA
D P RD P R PRESIDEN
DAERAHOTONOM
DESENTRALISASI
GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL
GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL
B P KB P K M AM A M KM K
TUGAS PEMBANTUAN
PEMERINTAHAN DAERAH/
PEMERINTAHAN DESA
PEMERINTAHAN DAERAH/
PEMERINTAHAN DESA
MENTERI2
D P DD P D
DEKONSENTRASI
5
KEKUASAAN PEMERINTAHANKEKUASAAN PEMERINTAHAN
PRESIDENPRESIDEN
Kementerian/LPNKKementerian/LPNK
Koordinator dlm penyeleng. urusan pem. di daerah
Psl 222 UU 32/2004Psl 2 Ayat (6) Revisi UU 32/04
Koordinator dlm penyeleng. urusan pem. di daerah
Psl 222 UU 32/2004Psl 2 Ayat (6) Revisi UU 32/04
Pemegang kekuasaan pemerintahan – Psl 4 (1)
UUD 1945
Pemegang kekuasaan pemerintahan – Psl 4 (1)
UUD 1945
KoordinasiKoordinasiKoordinasiKoordinasiSebagian Urusan
Sebagian Urusan
TanggungjawabTanggungjawab
PUSATPUSAT
DAERAHDAERAH
Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ‘45
Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ‘45
Psl 17 UUD 1945Psl 17 UUD 1945
Keuangan NegaraKeuangan Negara
Keuangan DaerahKeuangan Daerah
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
KEMENDAGRIKEMENDAGRI
6
7
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan olehPemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
PRINSIP DAN ASAS PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 24 (1)***Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
MA MK
Pasal 4 (1)Memegang kekuasaan
pemerintahan
Presiden
Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD
Pasal 20 (1)*Memegang kekuasaan
membentuk UU
DPR
8
Presiden
dibantumenteri-menteri negara
[Pasal 17 (1)]
yang diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden[Pasal 17 (2)*]
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan[Pasal 17 (3)*]
BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARAKementerian Negara
terbentuk UU 39/08 tentang
kementerian negara
9
10
(psl 4) urusan pemerintahan yang
nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Ayat (2) huruf a
urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ayat (2) huruf b
urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.
Ayat (2) huruf c
URUSAN(psl 5)
Urusan pemerintahan meliputi
urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan
(Ayat (1))
Urusan pemerintahan meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan
(Ayat (2))
Urusan pemerintahan meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.(Ayat (3)
TUGAS(psl 7)
MENYELENGGARAKAN URUSAN TERTENTU DALAM PEMERINTAHAN UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN NEGARA
MENYELENGGARAKAN URUSAN TERTENTU DALAM PEMERINTAHAN UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN NEGARA
MENYELENGGARAKAN URUSAN TERTENTU DALAM PEMERINTAHAN UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN NEGARA
UU NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
10
11
FUNGSI(psl 8)
a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
d.pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah
(Ayat (1))
a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan
e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
(Ayat(2))
a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan
d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
(Ayat (3))
SUSUNAN ORGANISASI (psl 9)
a. pemimpin, yaitu Menteri;b. pembantu pemimpin, yaitu
sekretariat jenderal;c. pelaksana tugas pokok, yaitu
direktorat jenderal;d. pengawas, yaitu inspektorat
jenderal;e. pendukung, yaitu badan
dan/atau pusat; dan
f. pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(Ayat (1))
a. pemimpin, yaitu Menteri;b. pembantu pemimpin, yaitu
sekretariat jenderal;c. pelaksana, yaitu direktorat
jenderal;d. pengawas, yaitu inspektorat
jenderal; dane. pendukung, yaitu badan dan/atau
pusat.
Diperkecualikan, Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan sebagaimana juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah.
(Ayat (2) dan (3))
a. pemimpin, yaitu Menteri;b. pembantu pemimpin, yaitu
sesmen;c. pelaksana, yaitu deputi; dand. pengawas, yaitu inspektorat.
(Ayat (4))
UU NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
11
LANJUTAN...
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan [Pasal 18 (2)**]
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan
sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **]
berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan
otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi
atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan
daerah, yang diatur dengan undang-undang
[Pasal 18 (1)**]
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi
atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan
daerah, yang diatur dengan undang-undang
[Pasal 18 (1)**]
PEMERINTAHAN DAERAH
KEPALA PEMERINTAH DAERAH
KEPALA PEMERINTAH DAERAH DPRDDPRD
BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH
anggota DPRD dipilih
melalui pemilu
[Pasal 18 (3) **]
Gubernur, Bupati,
Walikota dipilih secara demokratis
[Pasal 18 (4)**]
12
UUD 1945
BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH (Lanjutan…)Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang[Pasal 18 B (1)**]
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang[Pasal 18 B (1)**]
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang[Pasal 18 B (2)**]
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang[Pasal 18 B (2)**]
Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang[Pasal 18 A (2)**]
Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang[Pasal 18 A (2)**]
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah[Pasal 18 A (1)**]
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah[Pasal 18 A (1)**]
13
Pasal 4 UUD 1945Pasal 18 UUD
1945
Pasal 4 UUD 1945Pasal 18 UUD
1945
Gubernur sebagai wakil Pemerintah(PP No. 19/2010 dan PP No. 23/2011)
punya 4 kewenangan
Gubernur sebagai wakil Pemerintah(PP No. 19/2010 dan PP No. 23/2011)
punya 4 kewenangan 14
Diatur dengan PP, Keppres dan Permen masing-masing
Diatur dengan PP, Keppres dan Permen masing-masing
Untuk pelaksanaan 31 kewenangan, semua kementerian sudah menetapkan NSPK
Untuk pelaksanaan 31 kewenangan, semua kementerian sudah menetapkan NSPK
- 6 urusan Pusat- 31 urusan ke Daerah + Pusat
- 6 urusan Pusat- 31 urusan ke Daerah + Pusat
PP No. 38/2007PP No. 38/2007
UU No. 32/2004UU No. 32/2004
KEWENANGAN PEMERINTAH
PUSAT YG DILIMPAHKAN
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH
KEWENANGAN PEMERINTAH
PUSAT YG DILIMPAHKAN
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH
ASAS – ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN INDONESIA
ASAS – ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN INDONESIA
ASAS DESENTRALISASI
TUGASPEMBANTUAN
ASASDEKONSENTRASI
15
•Menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta keutuhan NKRI
•Menjaga & mengamalkan ideologi Pancasila & memb kehidupan demokrasi
•Memelihara stblts pol yg dinamis
•Menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan 16
FUNGSIGUB SBGWKL PEM
KOORDINASI
PEMBINAAN
PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN UMUM
PENGAWASAN
Pem Kab/Kota dan instansi
vertikal
Pem Kab/Kota dan instansi
vertikal
Sinergitas pemb & penyelenggaraan
pemerintahan
Pemerintah Kabupaten/ Kota
Pemerintah Kabupaten/ Kota
Mempercepat peningkatan
kapasitas Pemerintahan
Kab/Kota
Pemerintah Kabupaten/ Kota
Pemerintah Kabupaten/ Kota
•Penyelenggaran Pem sesuai NSPK
•Peningkatan Akuntabilitas
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (Disain Perubahan UU No. 32 Tahun 2004)PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
(Disain Perubahan UU No. 32 Tahun 2004)
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat)
CONCURRENT(34 Urusan bersamaPusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
PILIHAN/OPTIONAL(Sektor Unggulan)8 Urusan Pilihan
WAJIB/OBLIGATORY•Wajib (13) Pelayanan Dasar: Pend; Kes; LH; PU & PR; Han Ngan;
Adminduk Capil; Dal Duk & KB;Sos;Naker; Pera & Waskim; Trantib Um & Linmas; Hub & Perlindungan Anak•Wajib (12) tidak Pelayanan Dasar: Pertanahan; Kominfo ; Kop & UKM; PenModal; Kempora; PMD; Pem. Perempuan; Statistik; Persandian;Kebudayaan; Perpus; & Kearsipan
1. Pertahanan2. Keamanan3. Moneter4. Yustisi (Peradilan dan
Kejaksaan)5. Politik Luar Negeri6. Agama
Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb
1. Dilaksanakan sendiri2. Dekonsentrasi3. TP
Desentralisasi17
Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan (Pasal 2 Ayat 4 PP 38/2007):
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Uumum;
4. Perumahan;
5. Penataan Ruang;
6. Perencanaan Pembangunan;
7. Perhubungan;
8. Lingkungan Hidup;
9. Pertanahan;
10. Kependudukan dan Catatan Sipil;
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
13. Sosial;
14. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Penanaman Modal;
17. Kebudayaan dan Pariwisata;18. Kepemudaan dan Olah raga;19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri;20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;22. Statistik;23. Kearsipan;24. Perpustakaan;25. Komunikasi dan Informatika;26. Pertanian dan Ketahanan Pangan;27. Kehutanan;28. Energi dan Sumber Daya Mineral;29. Kelautan dan Perikanan;30. Perdagangan; dan31. Perindustrian.
18
URUSAN PEMERINTAHANURUSAN PEMERINTAHAN
KONKURENKONKURENABSOLUTABSOLUT
1.PERTAHANAN
2.KEAMANAN3.AGAMA4.YUSTISI5.POLITIK
LUAR NEGERI6.MONETER
1.PERTAHANAN
2.KEAMANAN3.AGAMA4.YUSTISI5.POLITIK
LUAR NEGERI6.MONETER
PILIHANPILIHAN
Pertambangan, Perdagangan,
dll.
Pertambangan, Perdagangan,
dll.
Kes, Pendidik, PU, dll.
Kes, Pendidik, PU, dll.
WAJIBWAJIB
Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi
Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
YAN DASARYAN DASAR NON YAN DASAR
NON YAN DASAR
S P MS P M
19
KMDN 29/02KMDN 29/02Omnibus Regulation
UU 17/2003UU 17/2003 UU 1/2004UU 1/2004 UU 15/2004UU 15/2004UU 25/2004UU 25/2004 UU 33/2004UU 33/2004
PPPP PPPP PPPP
UU 32/2004(Psl 15, 16, 17, 21,22,23
155, 156)
UU 32/2004(Psl 15, 16, 17, 21,22,23
155, 156)PERMENDAGRI 13/06PERMENDAGRI 13/06
PP 58/2005(Omnibus
Regulation)
PERMENDAGRI 59/07PERMENDAGRI 59/07
LANDASAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
UU 5/74UU 5/74
PP 105/00PP 105/00UU 22/99UU 22/99
PP 41/07PP 41/07
PP 38/07PP 38/07
20
PMDN 32/11PMDN 32/11
PMDN 39/12PMDN 39/12
misal: PP 24/05 Ttg SAP, dstnya
APBNAPBNBelanja Untuk
DaerahBelanja Untuk
Daerah
DAK
DAU
Dana Penyesuaian
DBH
Dekon / TP
Belanja PusatDi Daerah
PEMERINTAH PUSAT
Dana Vertikal Melalui K/L
POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH(UU 32/2004 dan UU 33/2004)
APBDAPBD
PendapatanDaerah
Belanja DaerahBelanja Daerah
PAD DAPERLain-Lain
Pendapatanyang sah
OperasionalOperasional
Surplus /Defisit Daerah
Surplus /Defisit Daerah
PembiayaanDaerah
PembiayaanDaerah
DesentralisasiDesentralisasi
Pinjaman (termasukObligasi Daerah)
Pinjaman (termasukObligasi Daerah)
• Pajak• Retribusi• Bag. Laba BUMD• Lain-PAD
Penggunaan SILPAPenggunaan SILPA
PEMERINTAH DAERAH
• B. Pegawai• B. Barang• B. Lainnya
• B. Pegawai• B. Barang• B. Lainnya
Dana Otsus
6 Urusan
Di luar 6 Urusan
Mendanai Kegiatan Desentralisasi
Mendanai Kegiatan Dekon/TP dan
Instansi Vertikal
PELIMPAHAN URUSAN DAN WEWENANG
1 2 3 4
Pembiayaan LainnyaPembiayaan Lainnya
ModalModal
21
22
Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
Perencanaan
Pelaksanaan Penatausahaan
Pertgjwban Pemeriksaan
RPJMD RKPD
KUA PPAS
Nota Kesepakatan
Pedoman Penyusunan
RKA-SKPD o/ KDH
RKA-SKPD
RAPBD
Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/
Mendagri
Rancangan DPA-SKPD
DPA-SKPD
Verifikasi
Laporan Realisasi Semester Pertama
R P-APBD
Penatausahaan Belanja
• Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD
• Penerbitan SP2D oleh PPKD
Penatausahaan Pendapatan
Kekayaan dan Kewajiban daerah
• Kas Umum• Piutang• Investasi• Barang• Dana Cadangan• Utang
AkuntansiKeuangan Daerah
Laporan KeuanganPemerintah Daerah
• LRA• Neraca• Lap. Arus Kas• CaLK
Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK
Raperda PJ Pel APBD
Perda APBD
• Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja
Penatausahaan Pembiayaan
• Dilakukan oleh PPKD
Pelaksanaan APBD
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan
Disusun dan disajikan Sesuai
SAP
Persetujuan Bersama (KDH +
DPRD)
Evaluasi o/ Gubernur/MDN
15 hari
7 hari penyesuaian o/
Pemda
Perda PJ Pel APBD
EvaluasiR P-APBD
Oleh Gbrnr/MDN
Perda P-APBD
setelah 3 hari
PEDUM APBD o/ MDN
22
BAB VIII BAB VIII KEUANGAN DAERAHKEUANGAN DAERAH
Pasal 155 Pada Pasal 155 Pada UU No. 32 Tahun 2004UU No. 32 Tahun 2004
1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagairnana dimaksud pada ayat (2).
23
PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHPEMERINTAH
MendagriMendagri
PembinaanPembinaan Pengawasan
Pengawasan
Binwas UmumBinwas Umum Binwas TeknisBinwas Teknis
K/LK/L
ProvinsiProvinsi
Gubernur sbg wakil Pem. Binwas umum & teknis (PP 19/2010 & PP 23/2011 Kab/KotaKab/Kota
PASAL 222
BINWAS Secara Nas. koordinasikan
Mendagri
24
Pasal 29 Pada Revisi UU No. 32 Tahun Pasal 29 Pada Revisi UU No. 32 Tahun 20042004
25
1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, kapasitas pegawai, dan ketersediaan sarana dan prasarana.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 32 Pada Revisi UU No. 32 Tahun Pasal 32 Pada Revisi UU No. 32 Tahun 20042004
26
(1) Daerah berhak menetapkan kebijakan untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Daerah dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempedomani norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.
(3) Dalam hal kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan daerah dimaksud.
(4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian belum menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria, maka penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
POKOK –POKOK PENGATURAN DALAM PP NOMOR 41 TAHUN 2007
POKOK –POKOK PENGATURAN DALAM PP NOMOR 41 TAHUN 2007
1. Dasar Pembentukan dengan Perda;2. Mempertegas Tupoksi Masing-Masing (Setda, Setwan, Inspektorat,
Dinas, dan LTD, Kecamatan dan Kelurahan);3. Kriteria dengan Variable Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan
Besaran APBD untuk menentukan jumlah SKPD;4. Perumpunan Urusan yang diwadahi dalam bentuk Dinas dan LTD
(Badan atau Kantor);5. Pola dan Susunan Organisasi masing – masing SKPD;6. Eselon;7. Staf Ahli;8. Perangkat Daerah Otonom Baru;9. Perangkat Daerah yang memiliki istimewa dan khusus;10. Lembaga Lain yang diamanatkan oleh Per-UU-an;11. Pembinaan dan Pengendalian serta Evaluasi.
27
1. Dasar Pembentukan dengan Peraturan Daerah (terjadi politisasi dalam pembentukan SKPD);
2. Terjadi Pola Organisasi yang sama antar daerah (Provinsi dan Kab/Kota), tidak sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, potensi, dan karakteristik daerah;
3. Perumpunan menyebabkan kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan K/L dan kesulitan dalam menetapkan kompetensi pimpinan SKPD);
4. Susunan Organisasi SKPD dibuat tidak berdasarkan hasil analisis beban kerja (ABK) dalam arti Pemda cenderung mengambil pola maksimal;
5. Nomenklatur SKPD antar Prov/Kab/Kota sangat variatif;6. Eselon terpola secara nasional tanpa memperhatikan beban kerja (eselon
Sekda Provinsi Babel dengan Provinsi Jawa Timur sama yaitu eselon Ib);7. Kriteria Variabel hanya menentukan jumlah SKPD yang terdiri dari
jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD;
28
POKOK – POKOK PERMASALAHAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PP NO. 41 TAHUN
2007)
POKOK – POKOK PERMASALAHAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PP NO. 41 TAHUN
2007)
8. Lembaga yang dibentuk berdasarkan amanah peraturan perundang-undangan (Lembaga Lain) menyebabkan pembebanan APBD;
9. Tidak mengatur pembentukan lembaga sesuai dengan karakteristik daerah (misalnya Bakorwil di Provinsi Jatim, Jateng dan Jabar ) serta Provinsi yang berkarakteristik kepulauan;
10. Kelembagaan Daerah yang memiliki istimewa dan khusus (Khususnya Provinsi DKI Jakarta, mengingat Walikota/ Bupati Administrasi merupakan Jabatan karir struktural);
11. Staf Ahli Kepala Daerah, tugas dan fungsi serta kewenangan yang tidak jelas;
12. Belum ada Kriteria Pembentukan UPTD sehingga jumlahnya tidak terkendali;
13. Sebagian kab/kota tidak melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan evaluasi;
14. Pemberdayaan Kapasitas SKPD oleh K/L tidak diatur;15. Pemanfaatan Jabatan Fungsional belum optimal;16. Ketiadaan sanksi terhadap pelanggaran PP Nomor 41 Tahun 2007. 29
POKOK – POKOK PERMASALAHAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PP NO. 41 TAHUN
2007) Lanjutan....
POKOK – POKOK PERMASALAHAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PP NO. 41 TAHUN
2007) Lanjutan....
PROBLEMATIKPROBLEMATIK
1.1.Makin dekat pelayanan dengan Makin dekat pelayanan dengan Kewenangan, makin sukses program Kewenangan, makin sukses program KB?KB?2.2.Kalau tidak sukses, itu indikasi apa?Kalau tidak sukses, itu indikasi apa?3.3.Komitmen? Kesungguhan yang Komitmen? Kesungguhan yang rendah setelah diserahkan kepada rendah setelah diserahkan kepada daerah? daerah?
30
SOLUSISOLUSI
Politicalwill Politicalwill Pemerintah yang kuat dalam program Pemerintah yang kuat dalam program pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, dengan :pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, dengan :1.1. memformat kembali disain hubungan kewenangan pusat & memformat kembali disain hubungan kewenangan pusat &
daerahdibidang pengendalian penduduk & keluarga daerahdibidang pengendalian penduduk & keluarga berencana;berencana;
2.2. menjadikanpengendalian penduduk dan keluarga menjadikanpengendalian penduduk dan keluarga berencana menjadi urusan wajib pemerintahan yang berencana menjadi urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasarpemerintahan berkaitan dengan pelayanan dasarpemerintahan (Perubahan PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian (Perubahan PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan menjadi lampiran pada Revisi UU Ttg Pemda);Urusan menjadi lampiran pada Revisi UU Ttg Pemda);
3.3. berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah Pusat dimana SPM ditetapkan Pemerintah Pusat dimana SPM mempertimbangkan : kapasitas keuangan daerah, mempertimbangkan : kapasitas keuangan daerah, kapasitas pegawai dan ketersediaan sarpras.SPM akan kapasitas pegawai dan ketersediaan sarpras.SPM akan ditetapkan dengan PP;ditetapkan dengan PP;
31
SOLUSISOLUSI
(Lanjutan) :(Lanjutan) :4.Daerah dalam menetapkan kebijakan pengendanlian kependudukan & keluarga berencana wajib mempedomani norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian;5.Dalam hal kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan daerah dimaksud;6.Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian belum menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria, maka penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;7.7.Implikasi perubahan UU No. 32 Tahun 2004 akan berkorelasi dengan Implikasi perubahan UU No. 32 Tahun 2004 akan berkorelasi dengan pembiayaan (kapasitas fiskal daerah) & kelembagaan (perubahan PP No. 41 pembiayaan (kapasitas fiskal daerah) & kelembagaan (perubahan PP No. 41 Tahun 2007);Tahun 2007);
32
SOLUSISOLUSI
(Lanjutan) :(Lanjutan) :
8.Penataan SKPD Provinsi harus pararel dengan penataan perangkat Gubernur, sebagai wakil pemerintah;9.Revisi PP 41 tahun 2007 memperhatikan Revisi UU No. 32 Tahun 2004 & UU No. 5 Tahun 2014 Ttg ASN;10.Pembentukan UPT Kementerian dan Lembaga dilakukan secara selektif dan harus mendapat rekomendasi Menteri Dalam Negeri selaku Ketua DPOD dan Koordinator Binwas Penyelenggaraan Pemda;11.Pengangkatan Kepala UPT K/L harus mendapatkan rekomendasi dan dilantik oleh Gubernur.
33
Terima Terima KasihKasih
Nama : REYDONNYZAR MOENEKTempat/Tgl. Lahir : Padang, 14 Nopember 1962Agama : IslamAlamat : Kementerian Dalam Negeri Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat
Tel/Fax: 021-3811101Hp : 0818710342 Email : [email protected]/Gol./Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)PENDIDIKAN1987 : S1 Tugas Belajar pada UNIVERSITAS GADJAH MADA Yogyakarta Jurusan Ilmu Administrasi Negara.1993 – 1994 : S2 (Pasca Sarjana) pada ASIAN INSTITUTE Of MANAGEMENT (AIM) – Makati, Metro Manila, Phillippines. Master in
Development Management (M. Devt. M) – Analyst Investasi, Keuangan, Desentralisasi Fiskal dan Public-Private Partnership Specialist.1994 : “Exchange Program” between Asian Institute Of Management (AIM) Phillippines with Australian Universities, Australia.2007 : Post Graduated (Candidate Ph.D) pada Local Autonomy College University of Tokyo Jepang, spesialis “Local Government &
Regional Finance“. Disertasi: “Searching for the Equilibrium : Reformatting the National Integrity, Fiscal Decentralization Indonesia’s Cases “.2013 : Kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan pada Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung
PENGALAMAN/PEKERJAAN Pengajar/Pengajar Tamu, Konsultan Lepas pd berbagai institusi bid. Ekonomi, Keu, Manajemen, & Desentralisasi Fiskal dalam dan luar negeri. Penyusun Modul berbagai Pelatihan / Pendidikan Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen. Pembicara / Keynote Speakers / Organizer Seminar dalam dan luar negeri bidang Ekonomi, Politik, Keuangan, Manajemen & Desentralisasi
Fiskal. Saksi Ahli Bidang Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah.
PENGHARGAAN Satyalancana Karya Satya 30 Tahun Penghargaan dalam bidang Environment Diplomacy Relation pada “the 10th Republic of Korea Environmental Culture Award”, di Seoul, Korea
Selatan. Tahun 2012 “Elshinta Award Tahun 2012” sebagai the Most Favourite Jubir/Kapuspen berdasarkan Poling
JABATAN1. Direktur Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD), Depdagri (2008 –
2010);2. Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri/Kepala Pusat Penerangan (2010 – Juni 2013); 3. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum, Politik, Dan Hubungan Antar Lembaga (Feb 2013 – Sekarang)
B I O D A T A