KEBIJAKSANAAN HAKIM DALAM MELINDUNGI KORBAN PENCABULAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI MEDANBAB IPENDAHULUANA.Latar BelakangKeberadaaan anak ditinjau dari sisi agama selain merupakan amanah juga sebagai karunia Tuhan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun. Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, seorang anak merupakan masa depan dan generasi penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak mendapatkan perlindungan baik itu dari kejahatan, kekerasan, diskriminasi, dan bentuk apa pun lainnya yang dapat dianggap merusak masa depan anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.Perlindungan terhadap anak di Indonesia telah dijamin keberadaannya oleh konstitusi yangtelah mengamanahkan bahwa anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan dalam bentuk seksual. Sebagaimana tercantum pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Dengan adanya jaminan dalam konstitusi UUD 1945 tersebut dapat diartikan bahwa anak dianggap belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk melindungi anak sebagai bagian warganegara yang harus terus dipelihara masa depannya.Perhatian akan perlunya perlindungan khusus bagi anak berawal dari Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalamUniversal Declaration of Human Righttahun 1958. Bertitik tolak dari itu, kemudian pada tanggal 20 Nopember 1958 Majelis Umum PBB mengesahkanDeclaration of The Rights of The Child(Deklarasi Hak-hak Anak). Sementara itu masalah anak terus dibicarakan dalam kongres-kongres PBB mengenaiThe Prevention of Crime and The Treatment of Offenders.Kongres pertama di Jenewa pada tahun 1955 dibicarakan topikPrevention of Juvenile Delinquency. Kemudian pada tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan mengenai hak anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1979 saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan Konvensi Hak Anak. Tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tahun itu juga naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November. Konvenan ini kemudian diratifikasi oleh setiap bangsa kecuali oleh Somalia dan Amerika Serikat.Dalam Pasal 16 Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa tidak ada seorangpun anak akan dikenai campur tangan semena-mena atau tidak sah terhadap kehidupan pribadinya, keluarga, rumah atau surat menyuratnya, atau mendapat serangan tidak sah atas harga diri dan reputasinya. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa anak berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dari campur tangan atau serangan semacam itu. Berdasarkan pada ketentuan tersebut itu, dapat ditarik pengertian bahwa anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari gangguan terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah dan surat menyurat serta dari fitnah.Di Indonesia secara yuridis perhatian terhadap anak-anak telah mulai ada sejak adanya berbagai pertemuan ilmiah yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun badan-badan sosial, seperti Yayasan Pra Yuwana dan Wisma Permadi Siwi yang pada akhirnya telah mendorong pemerintah untuk menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang secara khusus mengatur tentang hak-hak anak.Sebagai hak asasi, kesejahteraan anak di Indonesia diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun demikian melihat arti pentingnya anak bagi kelangsungan bangsa dan negara, pemerintah tetap memandang perlu adanya acuan yuridis formal yang mengatur tentang pelaksanaan perlindungan anak. Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Seiring dengan perkembangan jaman, perlindungan terhadap anak semakin dituntut pelaksanaannya. Perkembangan teknologi dan budaya yang terjadi dewasa ini telah memunculkan beberapa efek positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Efek atau dampak positif dari perkembangan teknologi dan budaya adalah semakin canggihnya teknologi yang ada pada saat ini, sedangkan efek negatifnya adalah adanya pergaulan bebas dan semakin meningkatnya kejahatan seks yang terjadi, khususnya yang menimpa anak-anak.Kewajiban negara dalam melindungi hak-hak anak merupakan kewajiban dasar dalam perspektif HAN/HAM yang harus dilakukan oleh negara. Kewajiban itu meliputi kewajiban menghormati(respect), kewajiban melindungi(protect)dan kewajiban memenuhi(fulfill).[1]Kewajiban menghormati berarti bahwa negara tidak boleh merusak standart hak sebagaimana yang diakui dalam konvensi. Kewajiban ini disebut juga sebagai kewajiban negatif. Kewajiban melindungi menghendaki negara harus melakukan sesuatu guna melindungi agar anak tidak terlanggar hak-haknya. Kewajiban ini disebut juga sebagai kewajiban positif. Sedangkan kewajiban memenuhi yang juga merupakan kewajiban positif menghendaki negara agar melakukan intervensi.[2]Sebenarnya pengaturan hukum perlindungan anak meliputi berbagai bidang hukum, di antaranya bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum Islam, hukum acara perdata dan acara pidana, dan sebagainya. Akan tetapi perbedaan masalah yang dihadapi dalam melakukan perlindungan anak, dapat mengakibatkan berbedanya bidang hukum yang dihadapi. Menghadapi kekerasan, penganiayaan, pencabulan dan sebagainya, penanganannya berada pada bidang hukum pidana. Prosesnya melalui jalur penyelidikan dan penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh penuntut umum/jaksa, kemudian dilanjutkan dalam sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim. Sementara penentuan pengasuhan anak bagi orang tua yang bercerai diputuskan melalui Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan di Pengadilan Negeri bagi yang beragama non Islam.[3]Walau banyak sekali regulasi yang mengatur tentang pentingnya perhatian dan pemenuhan terhadap ahak anak-anak namun ternyata kasus kekerasan terhadap anak masih sering terjadi, bahkan diantara bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan dalam bentuk pencabulan.[4]Perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan dan pelecehan seksual harus menjadi prioritas pemerintah dan perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban untuk melindungi anak melekat terus dalam situasi dan kondisi apapun, baik itu kondisi darurat maupun nondarurat, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, baik korban tindak pidana maupun pelaku tindak pidana.Dalam hal perlindungan terhadap anak ini, pasal 59 dan pasal 64 UU No. 22 tahun 2003 menyatakan sebagai berikut:Pasal 59:Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.Pasal 64:(1)Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.(2)Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:a.perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;b.penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;c.penyediaan sarana dan prasarana khusus;d.penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;e.pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;f.pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dang.perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.(3)Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:a.upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;b.upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;c.pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental,maupun sosial; dand.pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.Berdasarkan pasal 59 dan 64 UU No. 22 tahun 2003 sebagaimana tersebut di atas, maka anak-anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai korban wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah. Seorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara phisik maupun secara mental spritual dan sosial, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya wajib dijaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggungjawab pemerintah, dan anak yang jadi korban tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya.Salah satu institusi pemerintah/negara yang relatif banyak berhadapan langsung dengan anak-anak korban tindak pidana adalah institusi pengadilan, hal ini karena kasus-kasus pidana yang dihadapi anak muaranya akan diselesaikan di pengadilan. Ketika penyelesaian kasus-kasus di pengadilan inilah, anak yang menjadi korban tindak pidana berinteraksi dengan hakim baik secara langsung maupun tidak langsung. Selama proses peradilan tersebut hakim di pengadilan mempunyai kewajiban untuk melindungi anak yang menjadi korban kejahatan (tindak pidana).Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumatera Utara, di Kota Medan sering terjadi kejahatan pencabulan terhadap anak, bahkan untuk tingkat Sumatera Utara, kota Medan adalah daerah yang paling angka kejahatan pencabulannya.[5]Secara logika, jika pada suatu daerahbanyak terjadi tingkat kejahatan pencabulan terhadap anak maka pengadilan negeri setempat akan banyak menangani kasus-kasus pencabulan anak tersebut. Namun di lapangan masih banyak ditemui adanya korban yang enggan melaporkan kasus yang menimpanya ke pengadilan. Padahal kesaksian korban di pengadilan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana.Sebagaimanadiungkapkan oleh Muchamad Iksan,[6]bahwa dalam penegakan hukum pidana Indonesia pembuktiannya menganut sistemnegatif wettelijke(Pasal 183 KUHAP) yang harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (dari lima alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP) dan adanya keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Selain itu barangkali ada juga faktor kurangnya kepercayaan untuk memperoleh keadilan lewat persidangan di pengadilan.Pelapor pada hakikatnya adalah saksi, akan tetapi secara formal tidak memberikan kesaksian dipersidangan.[7]Pelapor dapat juga sebagai korban dari tindak pidana itu sendiri, seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 ayat (1) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. dan ayat (2) Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.Selain itu dalam rangka untuk lebih memberi rasa keadilan bagi para korban, para hakim seyogianya mempertimbangkan pemberian ganti kerugian terhadap si korban dalam tuntutannya, karena merupakan suatu hal yang wajar apabila penderitaan atau kepedihan yang menimpa si korban itu diringankan dengan diberi kemungkinan mendapat penggantian kerugian.[8]Sehubungan dengan pentingnya perlindungan dan perlakuan yang baik terhadap korban tindak kejahatan, Arif Gosita berkomentar sebagai berikut:Adalah wajar apabila kita sebagai bangsa yang mempunyai Pancasila dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang juga memperhatikan kepentingan para korban berbagai macam tindakan yang merugikan, benar-benar mencurahkan perhatian dan melaksanakan pelayanan kepada para korban kejahatan tertentu sesuai dengan kemampuan dan dengan berbagai cara. Apabila para pelaku dan para residiviesyang pernah melakukan kejahatan mendapat pelayanan demi peri kemanusiaan, maka para korban kejahatan yang bukan penjahat, jelas patut mendapatkan pelayanan juga.[9]Masalahnya adalah bahwa sampai dewasa inipengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan pencabulan belum menampakkan pola yang jelas.[10]Selanjutnya, bagaimanakah hakim melakukan perlindungan terhadap korban tindak kejahatan. Barangkali di sinilah perlunya kebijaksanaan seorang hakim.Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana perlindungan hakim terhadap korban kejahatan pencabulan anak di Pengadilan Negeri Medan, yang mana nantinya penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul Kebijaksanaan Hakim Dalam Melindungi Korban Kejahatan Pencabulan Anak di Pengadilan Negeri Medan.B.Perumusan MasalahBerdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka ada beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yang mana masalah-masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut:1.Bagaimana bentuk perlakuan korban kejahatan pencabulan anak di Kota Medan?2.Bagaimana perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan anak di Kota Medan?3.Bagaimana kebijaksanaan hakim dalam melindungi korban kejahatan pencabulan anak di Pengadilan Negeri Medan?C.Tujuan Penelitian1.Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlakuan korban kejahatan pencabulan anak di Kota Medan2.Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan anak di Kota Medan3.Untuk mengetahui dan menganalisis kebijaksanaan hakim dalam melindungi korban kejahatan pencabulan anak di Pengadilan Negeri Medan.D.Manfaat Penelitian1.SecaraTeoritis,Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi upaya peningkatan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan tindak pidana, serta dapat menjadi bahan rujukan dan atau perbandingan untuk kepentigan penelitian ilmiah selanjutnya.2.Secara praktisSecara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membarikan masukan dan manfaat bagi aktivis lembaga-lembaga perlindungan anak serta masukan bagi para hakim pidana dalam mengambil kebijakan terhadap perlindungan anak di dalam pengadilan.E.Keaslian PenelitianBerdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan di kepustakaan USU penelitian mengenai masalah Kebijaksanaan Hakim dalam Melindungi Korban Kejahatan pencabulan Anak di Pengadilan Negeri Medan belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan yang sama, walaupun ada topik penelitian tentang perlindungan anak yangditulis oleh Syawal Aswad Siregar dengan judulPerlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Peroses Peradilan Pidana Sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang peradilan Anak: Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deliakan tetapi topik dan permasalahan yang akan dibahas ini berbeda dengan apa yang telah dibahas oleh Syawal tersebut, karena Syawal dengan topiknya tersebut diatas meneliti masalah sebagai berikut:1.Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana di wilayah hukum Tebing Tinggi Deli?2.Hambatan-Hambatan apa saja yang terjadi dalam peroses peradilan pidana anak yang merintangi perlindungan hukum terhadap anak?3.Program apakah untuk membina anak-anak selama mereka berada di Rutan Tebing Tinggi?Jadi dilihat dari topik dan permasalahan yang dikaji oleh Syawal serta topik dan permasalahan yang akan penulis kaji jelas-jelas sangat berbeda, oleh karena itu penelitian ini dapat disebut asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, objektif, dan terbuka. Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.F.Kerangka Teori dan Konsepsi1.Kerangka Teoria.Teori Keadilan HukumMenurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (rechtgerechtigheid), kemanfaatan (rechtsutiliteit)dan kepastian hukum (rechtszekerheid).[11]Dalam hal mewujudkan keadilan, Adam Smith (1723-1790), Guru Besar dalam bidang filosofi moral dan sebagai ahli teori hukum dari Glasgow University pada tahun 1750,[12]telah melahirkan ajaran mengenai keadilan (justice).Smith mengatakan bahwa: tujuan keadilan adalah untuk melindungi diri dari kerugian (the end of justice is to secure from injury).[13]Menurut Aristoteles Keadilan itu ada dua macam, yaitu; keadilan distributif(distributief)dan keadilan komutatif(commutatief),namun pakar hukum lain membedakan keadilan atas enam macam, yaitu :1.Keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap orangjatah menurut jasanya;2.Keadilan komutatif, ialah keadilan yang memebrikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus menginagt jasa-jasa perseorangan.3.Keadilan vindikatif, yaitu keadilan yang memberikan ganjaran atau hukuman kepada seseorang atau lebih sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.4.Keadilan kreatif, yaitu keadilan yang memberikan perlindungan kepada seseorang yang dianggap kreatif dalam mengahsilkan karya ciptanya.5.Keadilan protektif, yaitu keadilan yang memberikan bantuan dan perlindungan kepada setiap manusia, sehingga tidak seorang pun dapat diperlakukan sewenang-wenang.6.Keadilan legalis, adalah keadilan yang ingin diciptakan oleh Undang-Undang.[14]Aspek keadilan adalah aspek terpenting dalam penegakan hukum. Hukum tanpa keadilan bukanlah hukum. Keadilan itu sesungguhnya merupakan esensi dari hukum, hukum adalah keadilan, dan keadilan adalah hukum ius quia iustum.Dalam hal perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan sesuai dengan jenis-jenis keadilan sebagaimana tersebut diatas, berarti seorang anak yang dalam hal ini merupakan korban tindak pidana pencabulan berhak untuk memperoleh keadilan protektif, yaitu keadilan yang memberikan bantuan dan perlindungan kepada setiap manusia, dalam hal ini anak yang menjadi korban pencabulan.Seorang anak korban kejahatan pencabulan jikalau tidak dilindungi baik secara pisik, mental, sosial maupun spritual berpotensi untuk mengalami ketidakadilan yang lebih besar disebabkan berbagai hal, misalnya tekanan dari pelaku untuk tidak memaparkan kejadian yang dialaminya di muka persidangan, pemeberitaan media massa yang bisa jadi akan membuat dirinya merasa tidak senang dan tidaknyaman akibat pemberitaan tersebut, maupun perasaan malu karena dirinya telah pernah dicabuli, hal-hal seperti itu bisa menyebabkan dirinya merasa dirugikan secara mental. Oleh sebab itu seorang anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan berhak untuk dilindungi baik secara fisik, mental maupun sosial, baik itu dilembaga pengadilan maupun di luar lembaga pengadilan, dan pemerintah serta masyarakat wajib memenuhi hak anak tersebut.b.Teori Kebijakan HukumUntuk mewujudkan tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, negaraIndonesiatelah menentukan kebijakan sosial (social policy) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (social defence policy).[15]Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial(social defence policy)salah satunya dengan upaya-upaya memberikan perlindungan terhadap anak, pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal(criminal policy).[16]Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:[17]1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar.Masalah menentukan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi, pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy).[18]Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Dalam kehidupan tata pemerintahan hal ini merupakan suatu kebijakan aparatur negara.Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilahpolicy(Inggris) ataupolitiek(Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana.Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lainpenal policy.Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social defence policy).[19]Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).[20]Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan sebagai berikut :Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social Defence) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Dan oleh karena itu wajarpulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (social policy). Kebijakan sosial (social policy) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi di dalam pengertian social policy sekaligus tercakup didalamnya social welfarepolicydan social defence policy.[21]Muladimengemukakan, penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.[22]Bertolak dari pendekatan kebijakan itu pula, Sudarto berpendapat bahwa dalam kebijakan penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:[23]a.Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.b.Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.c.Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.d.Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overvelasting).Jadi, kebijakan hukum pidana(penal policy)ataupenal-law enforcement policyoperasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi(kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan tahapeksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Dari ketiga tahap tersebut, tahapformulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan danpenanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.c.Teori Penegakan HukumPenegakan hukum merupakan suatu usaha mewujudkan ide-ide yang bersifat abstrak menjadi kenyataan, jadi penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang dalam hal ini tidak lain merupakan pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.[24]Hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparatur negara, maka perlu ditindaklanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Disini kita telah masuk ke dalam bidang penegakan hukum. Dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.[25]Menurut Satjipto Rahardjo,[26]Penegakan hukum merupakan suatu usaha mewujudkan ide-ide yang bersifat abstrak menjadi kenyataan, jadi penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang dalam hal ini tidak lain merupakan pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.Kalau penegakan hukum diartikan sebagai proses perwujudan ide-ide, nilai-nilai, yang terkandung didalam hukum maka sebenarnya telah masuk pada bidang manajemen. Kebutuhan untuk pengelolaan hukum ini memerlukan wadah yang disebut organisasi beserta birokrasinya. Dalam masyarakat yang semakin kompleks kehadiran suatu organisasi untuk mengelola segala kebutuhan hidup sangat menonjol. Untuk bisa menjalankan tugasnya, organisasi itu dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu.Otonomi ini dibutuhkan untuk bisa mengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sumber-sumber daya ini berupa:1.Sumber daya manusia seperti hakim, polisi, jaksa, panitera.2.Sumber daya fisik seperti gedung, perlengkapan, kendaraan.3.Sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan sumber lain.4.Sumber-sumber daya yang selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usahanya mencapai tujuannya.[27]Secara konsepsional maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[28]Lebih lanjut Soerjono Soekantomengatakan bahwa Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.Roscoe Poundmenyatakan, bahwa pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).[29]Joseph Goldsteinmembedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:1.Total enforcement,yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (subtantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten).Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagaiarea of no enforcement.2.Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangiarea of no enforcementdalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.3.Actual enforcement,menurut Joseph Goldsteinfull enforcementini dianggapnot a realistic expectation,sebab adanya keterbatasanketerbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannyadiscretiondan sisanya inilah yang disebut denganactual enforcement.[30]Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:1.penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.2.penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.3.penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.Sehubungan dengan pelbagai dimensi di atas dapat diakatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.[31]d.Teori Perjanjian MasyarakatTeori perjanjian masyarakat merupakan teori asal usul negara yang paling tua yang pernah dikemukakan dalam catatan sejarah manusia.[32]Selain itu, teori perjanjian masyarakat juga dikenal sebagai teori mengenai asal usul negara yang paling bersifat universal karena teori ini dapat dijumpai baik dalam budaya barat maupun budaya timur, serta dapat juga ditemui dalam hukum Islam maupun hukum Nasrani. Universalitas dari teori ini disebabkan karena kesederhanaannya, karena secara logika, pemerintahan dan hukum lahir dari sebuah kelompok individu (masyarakat) seperti yang dikatakan dalam adagiumubi societas ibiius. Dari adagium tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum lahir dari masyarakat (ataupun bagian dari masyarakat yang berwenang mengenainya) dan ditetapkan atas persetujuan anggota-anggotanya. Persetujuan itu dapat diberikan secara tegas (expressed) atau dianggap telah diberikan secara diam-diam (tacitly assumed).[33]Persetujuan diberikan oleh masyarakat dalam rangka mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak individu dan personal mereka pula. Hal tersebut membawa pada fungsi dan tujuan negara pada umumnya, yaitu menjalankan pemerintahan atau kepemimpinan dengan baik serta melindungi kesejahteraan dan ketertiban masyarakatnya. Terhadap fungsi dan tujuan negara pun, banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya. Terdapat beberapa kelompok ahli yang mengemukakan bahwa sesungguhnya fungsi negara adalah untuk memberikan kesejahteraan materiil dan kebahagiaan bagi setiap individunya. Aliran ini didukung oleh pemikiran dari James Wilford Garner.[34]2.KonsepsionalKonsepsional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti dan konsep itu sendiri merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.Namundemikian masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep itu dengan jalan memberikan defenisi operasionalnya. Berikut ini akan dikemukakandepenisi operasional dari konsep-konsep yang akan diteliti.1.Kebijaksanaan hakimSecara etimologiskatakebijaksanaanberasal dari katabijaksanayang kemudian mendapat imbuhan gabungke--an. Kata ini mengandung makna kepandaian menggunakan akal budi. (wisdom). Pada katabijaksanaterkandung maknabijak, yakni akal budi, arif atau tajam pikiran, sehingga katabijaksanadapat berarti pandai dan cermat serta teliti ketika menghadapi kesulitan dan sebagainya.Makna katakebijaksanaanlebih luas daripada makna katabijaksana.[35]Adapun defenisi hakim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitanadalah(1) orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah); (2) pengadilan; atau (3) juri penilai.[36]Berdasarkan pengertian kedua kata tersebut, maka kebijaksanaan hakim dalam hal ini dimaksudkan sebagai kepandaian, kecermatan serta ketelitian hakim menggunakan akal budinya dalam mengadili suatu perkara.2.Anakadalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[37]3.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[38]4.Korban kejahatandiartikan sebagaimereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.[39]Sedangkan kejahatan menurut diartikan sebagaiperbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu dan yang dilakukan dengan sengaja, merugikan ketertiban umum dan yang dapat dihukum oleh negara[40]Adapun korban kejahatan dapat diartikan sebagai orang-orang yang menderita atau merasa dirugikan baik secara badaniyah maupun secara rohaniyah akibat perbuatan jahat yang dilakukan seseorang.5.Pencabulan adalah semua segala perbuatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan kenikmatan seksual yang mana perbuatan dimaksud mengganggu kesusilaan dan diancam dengan pidana.G.Metode Penelitian1.Jenis PenelitianJenis penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Dalam penelitian ini, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana pencabulan.2.Sumber Bahan Penelitiana.Bahan hukum primer:1)Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945;2)Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;3)Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;4)Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;5)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;b.Bahan hukum sekunder1)Referensi berupa buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana pencabulan;2)Tulisan atau artikel yang berkaitan dengan judul skripsi.c.Bahan hukum tertier:1)Kamus Besar BahasaIndonesia2)Kamus Hukum.3.Metode Pengumpulan Bahan PenelitianSetelah mendapatkan sumberr bahan hukum primer dan sekunder, metode pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan menelaah putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan korban kejahatan pencabulan anak. Untuk selanjutnya pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan doktrin atau pendapat para sarjana.4.Metode AnalisisSumber bahan penelitian yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan landasan berpikir nalarinduktif-deduktif.Dipilihnya metodetersebutadalah agar gejala-gejala normatif yang diperhatikan dapat dianalisis dari berbagai aspek secara mendalam dan terintegral antara aspek yang satu dengan yang lainnya. Setelah bahan penelitian dikumpulkan, kemudian diabstraksi untuk menentukan konsep-konsep yang lebih umum. Konsep yang lebih umum sebagai hasil abstraksi merupakan jawaban-jawaban dari permasalahan yang didukung oleh argumentasi-argumentasi yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang sudah ada. Dengan demikiandari hasil analisis yang dilakukan diharapkan akan diperoleh temuan-temuan dan kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis sehingga pokok permasalahan yang dijawab dalam permasalahan ini dapat dijawab.[41]DAFTAR PUSTAKAA.BUKUArief, Barda Nawawi.Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).Ali,Achmad.Menguak Tabir Hukum:Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis.(Jakarta:Gunung Agung, 2002).F. Isjwara.Pengantar Ilmu Politik. Cetakan Kesembilan. (Bandung: Putra A Bardin, 1999).Hasanuddin A.F., dkk.Pengantar Ilmu Hukum,(Jakarta: Pustaka Al Husna Baru, 2004).Iksan, Muchamad. Hukum Perlindungan Saksi: Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.(Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2008).Kapita Selekta Hukum Pidana.(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).Muladi.Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.(Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995).Rahardjo, Satjipto.Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologi.(Bandung: Sinar Baru, 1983).Soekanto, Soerjono.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.(Jakarta: Rajawali Press, 1983).Sudarto.Hukum dan Hukum Pidana.(Bandung:Alumni,1997).B.INTERNETPencabulan Mendominasi Kasus Anak di Sumut,dalamhttp://www.detiknews.com/read/2010/02/26/040540/1307185/10/kasus-pencabulan-dominasi-kasus-anak-di-sumutShalahuddin,Odi.Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual, dalamhttp://odishalahuddin.wordpress.com/2010/06/04/perlindungan-anak-dari-kejahatan-seksual/, diakses 10 Juli 2010.C.JURNAL DAN MAKALAHHarkrisnowo, Harkristuti. Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan,Jurnal KeadilanVol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004.Hasyim, Nur. Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum,dalamMakalah KPAID Provinsi Riau.Nasution, Bismar. Mengkaji Ulang Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi,Pidato pada Pengukuhan sebagai Guru Besar USU Medan, 17 April 2004.D.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANUndang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

[1]Odi Shalahuddin,Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual,http://odishalahuddin. wordpress.com/2010/06/04/perlindungan-anak-dari-kejahatan-seksual/.[2]Ibid.[3]Nur Hasyim,Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum,(makalah: KPAID Provinsi Riau).[4]Tentangtingginya kasus kejahatan pencabulan terhadap anak ini,Odi Shalahaddin seorang Koordinator Eksekutif Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN), memaparkannya sebagai berikut: ...Pusat Pariwisata UGM (1999) yang melakukan penelitian dilimakotamengenai Child Abused menemukan adanya kekerasan seksual terhadap anak. Di Semarang yang menjadi salah satu lokasi penelitian, ditemukan hampir 60 % anak pernah mengalami kekerasan seksual. Pada kelompok anak yang lebih spesifik yaitu anak jalanan perempuan di Semarang, Yayasan Setara berdasarkan hasil penelitiannya pada tahun 1999 menyatakan hampir seluruh anak jalanan pernah mengalami pelecehan seksual.Perkosaan terhadap anak, dalam banyak kasus juga sering tidak dilaporkan oleh korban. Purnianti Mungunsong (Suara Merdeka, 12 Juli 1993) memperkirakan jumlah keseluruhan kasus perkosaan mencapai 1500-2000 per tahun. Mohammad Farid (1998) yang melakukan penghitungan atas berita-berita perkosaan tahun 1994-1996 yang dihimpun Kalyanamitra menemukan bahwa setiap tahunnya rata-rata 60% korban perkosaan adalah anak-anak. Mengacu kepada jumlah kasus perkosaan yang dinyatakan oleh Mangunsong, Farid memperkirakan jumlah perkosaan terhadap anak di Indonesia tak kurang dari 900-1200 kasus. Kasus perkosaan diyakini meningkat tajam setiap tahunnya dan terjadi kecenderungan korbannya lebih mengarah kepada anakanak. Hasil monitoring di Jawa Tengah yang di lakukan oleh K3JHAM (sekarang berganti nama menjadi LRC KJHAM) pada tahun 2000 mencatat 65% korban perkosaan adalah anak-anak. Sedangkan hasil monitoring Yayasan KAKAK pada periode Januari-September 2001 di wilayah yang sama mencatat 80% korban perkosaan adalah anak-anak. (lihat: Odi Shalahuddin, Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual, dalam http://odishalahuddin.wordpress.com/2010/06/ 04/perlindungan-anak-dari-kejahatan-seksual/), diakses 10 Juli 2010. Selain data yang dikemukakan oleh Odi tersebut diberbagai daerah juga ditemukan angka tindak kejahatanpencabulan terhadap anak yang relatif tinggi, sebagai gambaran di Sumatera Utara misalnya sebagaimana laporan KPAID Sumut menyatakan bahwa kasus pencabulan mendominasi kasus anak di Sumut (baca: http://www.detiknews.com/read/2010/02/26/040540/1307185/10/kasus-pencabulan-dominasi-kasus-anak-di-sumut), demikianjuga diRiau (lihat:Pencabulan, Kasus Tertinggi 2009,http://www.sumutcyber.com/?open=view&newsid=6671). Di Jabodetabek juga kasus yang paling dominan adalah kekerasan seksual, (lihat:Kasus Kekerasan Anak Di Jabodetabek Meningkat,http://bataviase.co.id/detailberita-10391410.html. 11 Dec 2009). diKalimantan selatanjuga demikan (baca: Kasus Anak di Kalsel Meningkat 100 persen,http://www.kalselprov.go.id/berita/kasus-anak-dikalsel-meningkat-100-persen,Rabu, 20 Januari 2010 09:34), Kalimantan Timur (lihat:55 Kasus KDRT di Balikpapan,http://kaltim.antaranews.com/berita/2546/55-kasus-kdrt-di-balikpapan,Senin, 14 Desember 2009 20:35 WITA).[5]Baca Pencabulan Mendominasi Kasus Anak di Sumut dalamhttp://www.detiknews.com/read/ 2010/02/26/ 040540/1307185/10/kasus-pencabulan-dominasi-kasus-anak-di-sumut, diakses 20 Juli 2010.[6]Muchamad Iksan,Hukum Perlindungan Saksi: Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,(Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2008), hal. 82.[7]Ibid.,hal. 76.[8]Sudarto,Hukum dan Hukum Pidana,(Bandung: Alumni, 1981), hal 194.[9]Arief Gosita,Masalah Korban Kejahatan,(Jakarta: Akademika Presindo, 1983), hal. 155.[10]Muladi,Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,(Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995),hal. 72.[11]Achmad Ali,Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),PT. Gunung Agung Tbk., Jakarta, 2002, hlm. 85.[12]Bismar Nasution,Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi,Pidato pada Pengukuhan sebagai Guru Besar USU Medan, 17 April 2004, hlm. 4-5. Sebagaimana dikutip dari Neil Mac Cormick, Adam Smith On Law dalamValvaraiso University Law Review, Vol. 15, 1981, hlm. 244.[13]Ibid.,hlm. 247, sebagaimana dikutip dari R. L. Meek, D.D. Raphael dan P.G. Stein, ed.Lecture of Jurisprudence, Indianapolis,Liberty Fund, 1982, hlm. 9.[14]Lihat Hasanuddin AF, dkk,Pengantar Ilmu Hukum,(Jakarta: Pustaka Al Husna Baru bekerjasama dengan UIN Jakarta, 2004), hal.64-65.[15]Barda Nawawi Arief,Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hal. 73.[16]Ibid,hal. 73.[17]Barda Nawawi Arief,Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 32.[18]Barda Nawawi Arief,Kapita Selekta Hukum Pidana,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 240.[19]Barda Nawawi Arief,Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 73-74.[20]Barda Nawawi Arief,loc.cit.,hal 26.[21]Ibid.[22]Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana(Semarang:Penerbit UNDIP,1995), hal.35.[23]Sudarto,Hukum dan Hukum Pidana,(Bandung:Alumni,1997), hal. 44-48.[24]Satjipto Rahardjo,Masalah Penegakan Hukum:Suatu Tinjauan Sosiologi, (Bandung:Sinar Baru, 1983), hal. 24.[25]Lihat Harkristuti Harkrisnowo,Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang BerkeadilandalamJurnal KeadilanVol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004.[26]Satjipto Rahardjo,op.cit.[27]Satjipto Rahardjo,Masalah Penegakan Hukum:Suatu Tinjauan Sosiologis,BPHN Departemen Kehakiman, Tanpa Tahun, hal. 18.[28]Soerjono Soekanto,Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,(Jakarta: Rajawali Press, 1983), hal. 47.[29]Ibid,hal. 4[30]Muladi,op.cit.[31]Ibid,hal. 41.[32]Naskah tertua yang dapat ditemui dalam peradaban barat yang membahas mengenai teori perjanjian masyarakat ini ditemukan di Yunani yaitu merupakan naskah Plato yang ditulis antara tahun 428 347 Sebelum Masehi, sedangkan naskah tertua di budaya timur ditemukan di India yang ditulis oleh Kautilya yang ditulis antara tahun 321 300 Sebelum Masehi.[33]F. Isjwara,Pengantar Ilmu Politik,Cetakan Kesembilan,(Bandung:Putra A Bardin,1999),hal.136.[34]Garner mengatakan bahwa negara memiliki tiga tujuan yakni: Tujuan Negara yang Asli dimana fungsi negara adalah mengutamakan kebahagiaan individu, Tujuan Negara Sekunder yang mengatakan bahwa fungsi negara adalah mensejahterakan warganegara secara kolektif, dan Tujuan Peradaban yang bertujuan memajukan peradaban negara.Ibid.,hal. 174. Lihat juga J.W. Garner,Politicxal Science and Government, hal. 69-73.[35]http://www.indonesia.co.jp/bataone/ruangbahasa24.html . diakses tanggal 20 Juli 2010.[36]Pengertian sebagaimana tersebut dikutip olehhttp://www.lexregis.com/?menu=news&idn=434.Diakses tanggal 20 Juli 2010.[37]UU No. 32 Tahun 2002 Pasal 1 butir 1.[38]UU No. 32 Tahun 2002 Pasal 1 butir 2.[39]Arif Gosita,Masalah Perlindungan Anak:Kumpulan Karangan, (Jakarta:Bhuana Ilmu Populer, 2004), hal. 97.[40]Abdul Wahid dan Muhammad Irfan,Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan,(Bandung:RefikaAditama,2000),hal.200.[41]Bambang Sunggono,Metode Penelitian Hukum:Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 196.