kebijakan dan program pusat layanan pembiayaan...
TRANSCRIPT
Kebijakan dan Program
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
Abdul KaharPlt. Kepala Pusat
Struktur Organisasi Setjenberdasarkan Permendikbud No. 45/2019
Keterangan:Terdapat 6 Unit kerja baru di Setjena.Biro Organisasi dan
Tata Laksana b.Biro Hukumc.Pusat Data dan
Teknologi Informasi
d.Pusat Prestasi Nasional
e.Pusat Penguatan Karakter
f. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Pemisahan Biro Hukor
Satker Baru
gabungan PDSPK dan Pustekkom
2
Pusat Data
dan Teknologi
Informasi
Pusat
Pendidikan dan
Pelatihan
Pegawai
Pusat
Prestasi
Nasional
Pusat
Penguatan
Karatker
Pusat
Layanan
Pembiayaan
Pendidikan
STRUKTUR ORGANISASI PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KASUBBAG TATA USAHA
KOORDINATORBEASISWA
KOORDINATOR TUNJANGAN DAN INSENTIF
GURU/KEPALA SEKOLAH
SUB KOORDINATORKIP KULIAH
SUB KOORDINATORTK, KEPSEK
KEPALA PUSAT
SUB KOORDINATORBEASISWA UNGGULAN
SUB KOORDINATORDIKDAS
JABATAN PELAKSANA (ANALIS, PERENCANA, SIM, ADMINISTRATOR DSB).
SUB KOORDINATORDIKMEN
KOORDINATORBANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN
SUB KOORDINATORPIP SD/PAKET A
SUB KOORDINATORPIP SMP/PAKET B
SUB KOORDINATORPIP DIKMEN/PAKET C
TUGAS PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019)
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan mempunyai tugas; melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pembiayaan pendidikanserta urusan ketatausahaan Pusat
1
2
3
1. Melaksanakan Penyusunan Program kerja Pusat;
2. Melaksanakan Penyusunan Kebijakan teknis layanan pembiayaan
kepada peserta didik;
3. Melaksanakan Analisis Usulan Penerima Layanan Pembiayaan
Pendidikan;
4. Melaksanakan Seleksi Usulan pemberian beasiswa peserta didik;
5. Melaksanakan Penetapan dan Penyaluran bantuan biaya
pendidikan bagi peserta didik;
6. Melaksanakan Penetapan dan/atau Pemberian Tunjangan/Insentif
bagi guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan;
7. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi penerima layanan
pembiayaan pendidikan;
8. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan layanan
pembiayaan pendidikan;
9. Melaksanakan Penyusunan Laporan pelaksanaan layanan
pembiayaan pendidikan; dan
10. Melaksanakan Penyusunan Laporan Pusat.
FUNGSIPUSLABDIK
PermendikbudNo 45 Tahun 2019
PROGRAM UTAMAPUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
PROGRAM KIP KULIAH
DAN BEASISWA
UNGGULANPeningkatan akses
masyarakat miskin terhadap
pendidikan tinggi secara adil
dan merata
PROGRAM PIPPeningkatan akses
masyarakat miskin
terhadap pendidikan secara
merata dan berkeadilan
TUNJANGAN PROFESI
GURU- Tunjangan profesi guru Non
PNS
- Tunjangan khusus Non PNS
- Tamsil guru PNS Non
Sertifikasi
LAYANAN
PERKANTORANLayanan Ketatausahaan
Pusat Layanan Pembiayaan
Pendidikan
1
2 3
4
Program Indonesia PintarKIP Siswa SD, SMP, SMA/SMK1
Kegiatan Prioritas(Kartu Indonesia Pintar (KIP) Siswa SD, SMP, SMA/SMK)
TUJUANKartu Indonesia Pintar (KIP) adalah untuk membantu biaya personal pendidikan peserta didik miskin atau rentan miskin, agar tidak putus sekolah di SD, SMP, SMA/SMK
SASARANAnak dari keluarga miskin atau rentan
miskin
TARGET14.793.503 siswa
ANGGARANRp8.666.398.464.000,-
(PLPP: 14,79 jt = Rp. 8,6 T;
PAUD & Dikdasmen: 3,13 jt =
Rp. 867,3 M)
KIP Sebagai Penguatan Akses Pendidikan
meningkatkan kualitas hidup melalui
Program Indonesia Pintar
Membangun keluarga produktif
Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program perlindungan sosial
Meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial dan Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan, dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kebupaten/Kota
Menyediakan Kartu Indonesia Pintar sejumlah penerima siswa SD, SMP, SMA/SMK
Membayarkan manfaat Program Indonesia Pintar kepada siswa
Mensosialisasikan secara intensif kepada penerima program Indonesia pintar
Upaya mencegah peserta
didik putus sekolah, dan
diharapkan siswa yang putus
sekolah kembali melanjutkan
pendidikannya. KIP juga
dapat meringankan biaya
personal pendidikan peserta
didik, baik biaya langsung
maupun tidak langsung“Program Indonesia Pintar merupakan kerja sama tiga kementerian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, dan
Kementerian Agama.”
History Bantuan Siswa Miskin 2005 - 2019
2005 - 2011 Beasiswa Siswa Miskin SD, SMP, SMA dan SMK
2012 Beasiswa siswa miskin SD
Subsidi Siswa Miskin SMP
Bantuan KhususMurid SMA/SMK
2013 - 2014 BantuanSiswa Miskin
2015Program Indonesia Pintar
PenerimaBeasiswaberdasarkanindekskemiskinan
Diprioritaskansiswa darikeluargapenerima KPS, korban bencana
Diprioritaskanuntuk anak darikeluargapenerimaKPS/KKS
Diprioritaskanpemegang suratketeranganmiskin
SasaranPenerima
LembagaPenyalur
NamaProgram
Nomenklatur
2016-2019Program Indonesia Pintar
Diprioritaskan anakdari keluarga yang tercata dalam Basis Data Terpadu (BDT) oleh Kemensos.
Pemanfaatan Dana PIP
Buku dan
alat tulis
Seragam dan
perlengkapan sekolah
Membiayai transportasi ke
sekolah
Uang saku
peserta didik
Kursus bagi peserta didik
pendidikan formal
Praktik tambahan/UJK,
biaya magang
Catatan: Tidak diperkenankan untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan
Tujuan PIP adalah untuk membantu biaya personal pendidikan peserta
didik miskin atau rentan miskin, meliputi:
Diagram Penyaluran Dana PIP
KEMDIKBUD
1 1. Membuat SK penerima PIP2. Mengajukan SPP, SPM ke KPPN untuk diterbitkan SP2D3. Mengirimkan SK penerima ke Disdik dan lembaga
penyalur
KPPN
2 KPPN menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekeningpenyalur
3 1. Memetakan lokasi pembuatan penerima PIP
2. Membuatkan rekening simpel
3. Menyalurkan dana bantuan ke rekeningpenerima PIP
4. Berkoordinasi terkait kesiapan pencairan dana kepada penerima dengan Disdik dan sekolah.
DISDIK
4 1. Mengirimkan SK penerima kepada sekolah2. Berkoordinasi dengan bank dan sekolah terkait
percepatan pencairan PIP
5 1. Memberitahukan siswa penerima PIP2. Berkoordinasi dengan bank terkait percepatan
pencairan PIP
6 Siswa mengambil dana PIP di bank penyalur
Alur penyaluran dana
Alur penyampaian SK
Bank/Lembaga Penyalur
Sekolah/SKB/PKBM
Kartu Indonesia Pintar (KIP/ATM)
Program Indonesia PintarKIP-Kuliah untuk Mahasiswa Miskin2
Kegiatan Prioritas(Kartu Indonesia Pintar Kuliah)
TUJUANKartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah agar anak-
anak dari keluarga tidak mampu dapat menempuh
pendidikan sampai pendidikan tinggi sebagai
kelanjutan KIP di SMA/SMK/MA sederajat dan
menjadi salah satu upaya memutus mata rantai
kemiskinan.
SASARAN- Penerima KIP pada jenjang SMA/SMK/MA
sederajat dan/atau penerima KKS, atau termasuk
dalam 40% pendapatan terbawah (data
Kemensos).
- Mahasiswa on going yang keluarganya jatuh
miskin akibat bencana.
TARGET784.503 Mahasiswa
ANGGARANRp3.707.148.693.000,-
- 366.088 Mhsw On going
- 418.415 Mhsw Baru
• Pemegang KIP yang lulus dari pendidikan menengah danberprestasi akademik
• Diterima di PTN dan PTS yang Prodinya terakreditasi A dan B. dan dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu padaProdi dengan Akreditasi C.
• Termasuk dari keluarga dengan ekonomi tidak mampu(Pemegang KIP, KKS atau termasuk dalam 40% pendapatan terbawah, integrasi dengan data Kemensos)
• Mahasiswa on going yang keluarganya jatuh miskin akibat bencana
• Diutamakan pada Pendidikan Vokasi/Politeknik dan Pendidikan Sarjana Program Studi Sains dan Teknologi.
BIDIKMISIKIP KULIAH
Meningkatkan kesempatan belajar diperguruan tinggi bagi peserta didik yang tidakmampu secara ekonomi dan berpotensiakademik baik
Meningkatkan kesempatan belajar di perguruantinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secaraekonomi dan berpotensi secara akademik,diarahkan pada Prodi yang employabilitasnya tinggisebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan
• Lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA/sederajat yang berprestasi akademik
• Diterima di PTN atau PTS Akreditasi A atau B.• Mahasiswa on going yang keluarganya jatuh
miskin akibat bencana.
Tujuan
Syarat/Kriteria
KIP KULIAH SEBAGAI PENYEMPURNAAN BIDIKMISI
SISWA DARI SEKOLAH MENENGAH KE PERGURUAN TINGGI
Masuk Pasar Kerja
1,8 Juta (49%)
Melanjutkan
Kuliah
1,9 Juta (51%)
Potensi
Penerima KIP
Kuliah
Potensi Penerima
Kartu Pra-kerja
LULUSAN SEKOLAH MENENGAH PERTAHUN
TATACARA PENERIMA KIP KULIAH
1. Siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di Sistem KIP-Kuliah pada laman https://kip-kuliah.kemdikbud.go.idatau melalui KIP-Kuliah mobile apps yang dapat diunduh di Play Store;
2. Pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN danalamat email yang aktif;
3. Sistem KIP-Kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP-Kuliah;
4. Jika proses validasi berhasil, Sistem KIP-Kuliah selanjutnya akanmengirimkan Nomor Pendaftaran dan Kode Akses ke alamat email yang didaftarkan;
5. Siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP-Kuliah dan memilihproses seleksi yang akan diikuti(SNMPTN/SBMPTN/SMPN/Mandiri);
6. Siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sisteminformasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi sesuai jaluryang dipilih;
7. Bagi calon penerima KIP-Kuliah yang telah dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut olehPerguruan Tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswapenerima KIP-Kuliah.
Desain Kartu Indonesia Pintar Kuliah
LambangBurungGaruda
NomorKartu
Nama Mahasiswa(Maks 20 digit)
Penerbit
Logo Himbara
CATATAN:1. Menyimpan informasi data pemegang Kartu KIP Kuliah2. Merupakan rekening basic saving account untuk KIP Kuliah dengan fungsi;
a. Menyimpan dana bantuan, digunakan untuk tarik tunai;b. Menabung
3. Merupakan Kartu ATM/Debit yang dapat digunakan untuk transaksi4. Kartu KIP Kuliah dan PIN tidak diperbolehkan untuk dipindahtangankan ke pihak-pihak selain Mahasiswa
yang tertera namanya dalam Kartu KIP Kuliah
Masa Berlaku
No KIP(6 digit)
ANEKA TUNJANGAN
PROFESI GURU 3
Kegiatan Prioritas(Tunjangan Profesi/Khusus/Insentif Guru dan Kepsek)
TUJUANMemberikan tunjangan Profesi/Khusus/insentif bagi guru dan kepala sekolah agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga dapat melaksanakan tugas dengan tenang.
SASARAN1. Guru yang telah memiliki SK inpassing atau
penyetaraan diberikan setara gaji pokok PNS sesuaidengan yang tertera pada SK inpassing ataupenyetaraan;
2. Guru yang belum memiliki SK inpassing ataupenyetaraan diberikan sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
TARGET363.548 Guru/Kepsek Non PNS
ANGGARANRp7.302.892.293.000,-
274.625 org tunjangan profesi
21.603 org tunjangan khusus
67.320 org Insentif
SEKOLAH/GURU GTK DINAS PROV/KAB/KOTASETDITJEN DIKDASMEN/PAUD
Operator
Sekolah
Durasi :
Tergantung kecepatan
sekolah
Durasi : 3 hari Durasi : 1 hari
Jika pada hari yg sama
telah dicentang dinas Durasi :
paling lambat
7 hari
PENERBITAN SKTP
Tugas :
1. Baca data dari Dapodik
2. Validasi Data sesuaikan
dengan Pasal 15
3. Infokan di Website
4. Menerbitkan SK
5. Membayar Tunj. Guru
Bukan PNS
Tugas :
1. Download SK (Durasi 1 Hari
setelah terbit)
2. Bayar tanpa ada verifikasi
dokumen lagi (Paling Lambat 7
hari setelahSK terbit)
Tugas :
1. Menyiapkan aplikasi
Dapodik
2. Struktur kurikulum/
Spektrum/Kode Referensi
Tugas :
1. Kirim data dapodik
2. Setiap guru memastikan
datanya benar termasuk
gol & masakerja
3. Cek Validasi Data Guru
melalui aplikasi online
yang disediakan GTK
Durasi : 3
hari
Durasi : (Sinkron realtime)
Tergantung kecepatan
sekolah Durasi :
Tergantung kecepatan
Ditjen Dikdasmen/PAUD
Rincian Tugas GTK dalam Pengelolaan Tunjangan
LINI MASA PENERBITAN SKTP
KRITERIA DAN MEKANISME PENYALURAN TPG
Kriteria Penerima TPG:
1. Berstatus sebagai guru tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau
Guru Bukan PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh PEMDA yang tercatat di DAPODIK.
2. Aktif mengajar sebagai guru kelas/Guru Mapel atau aktif sebagai guru BK/Guru TIK sesuai dengan
sertifikat yang dimilikinya.
3. Memiliki satu atau lebih Sertifikat pendidik.
4. Memiliki NRG yang resmi diterbitkan oleh kemdikbud.
5. Memenuhi Beban Kerja Guru PNSD sesuai ketentuan perundang-undangan
6. Memiliki nilai Kinerja paling rendah dengan sebutan “BAIK”.
7. Mengajar di kelas sesuai rasio Guru dan Siswa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
8. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga atau satuan pendidikan lain.
1. Guru yang mengikuti Program PKB dengan pola Diklat Paling banyak 600 JP (3 bulan) dan dapat
persetujuan dari Dinas Pendidikan
2. Guru bukan PNS yang mengikuti program pertukaran Guru bukan PNS dan/atau kemitraan, serta
mendapat izin/persetujuan dari dinas pendidikan setempat/ penyelenggara satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat dengan menyediakan guru pengganti yang relevan; dan/atau
3. Guru yang bertugas di Daerah Khusus
OperatorSekolah
Awasi Pekerjaan Operator agar pengisian data benar- Sekolah Induk- Beban Kerja- Gol/Masakerja- NUPTK- Tgl Lahir- Status (PNS/Non)
Sinkron Dapodik
Guru
Lihat Info GTK
Print Info GTKdan serahkan keoperator Dinas
Koreksi jikaada salahdata
Periksakebenarandata
Centang usulanterbit SKTP
Print Info GTK ygsudah benar dandi paraf guru
Buat SPM bagiyg terbit SKTPTarik data SKTP & Absensi
Operator SIMBAR
OperatorSIMTUN
Umumkan ke guru jika ada kesalahangaji agar diperbaiki segera dapodiknya
MEKANISME PEKERJAAN SEBELUM TERBIT SKTP
MEKANISME PEKERJAAN SETELAH TERBIT SKTP
SP2D YGterbayarkan
LaporanRealisasi
Status Pembayaranke RekeningGuru
Durasi : 1 hari
Durasi : 3 hari
Durasi :2 hari
Durasi :Tergantungkecepatandinas
Durasi :Tergantungkecepatan sekolah
Durasi : paling lambat 7 hari
Durasi : 1 hari
Durasi : 2 hari
KONTAK KAMIPusat Layanan Pembiayaan
Pendidikan
Sekretariat Jenderal, Kemdikbud RI
Gedung C Lt. 13 Komplek Kemdikbud RI
Jl. Jend. Sudirman, Senayan
Jakarta Selatan 10710
25
puslabdik
puslabdik
puslabdik
https://puslabdik.kemdikbud.go.id