kategori berita dan konspe piramida · pdf file wartawan indonesia menyajikan berita secara...

Click here to load reader

Post on 01-Dec-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Kategori

    Berita dan

    Konspe

    Piramida

    Terbalik

    Muhammad Irawan S.,

    M.I.Kom

  • Kategori berita

    Straight News/Hard News

    – Menjadi hal utama dalam pemberitaan

    – Berkaitan dengan hal penting yang langsung berkaitan dengan

    audience

    – perlu segera dilaporkan

    – Di cetak diletakkan di halaman depan, di penyiaran diletakkan di

    jam primetime, dan di online langsung diupload seketika

  • Kategori berita

    Feature News

    – Kisah yang bombastis dan sumber khayalan

    – Didesain untuk menghibur

    – Namun tetap mengandung informasi

  • Kategori berita

    Interpretive

    – Kedalaman analisa

    – Survei berbagai hal dari yang akan dilaporkan

  • Kategori berita

    – Infografis

    – Analisis berita yang disajikan dalam gambar yang

    informative, hingga interaktif

  • Piramida Terbalik memudahkan pembaca untuk langsung memahami inti berita

    memudakan editor memotong berita, disesuaikan dengan layout

    – Bagian awal ringkas dan harus yang paling

    berbobot/penting, tidak lebih 35 kata

  • Journalistic

    Ethic & law

    regulation

    Muhammad Irawan S.,

    M.I.Kom

  • Kode Etik PWI

    Kode etik jurnalistik adalah ikrar yang bersumber pada hati

    nurani wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan

    mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh Pasal

    28 UUD 1945, yang merupakan landasan konstitusional

    dalam menjalankan tugas jurnalistiknya

  • Pasal 1

    Wartawan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

    Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar

    negara RI, kesatria, menjunjung harkat, martabat manusia

    dan lingkungannya, mengabdi kepada kepentingan bangsa

    dan negara serta terpercaya dalam mengemban profesinya

  • Pasal 2

    Wartawan dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana

    mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya

    jurnalistik (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang

    dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara,

    persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan

    agama, kepercayaan atau keyakinan satu golongan yang

    dilindungi oleh Undang-Undang

  • Pasal 3

    Wartawan Indonesia pantang menyiarkan karya jurnalistik

    (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan

    memutar balik fakta, bersifat fitnah, cabul serta sensional.

  • Pasal 4

    Wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat

    mempengaruhi obyektivitas pemberitaan.

  • BAB II

    CARA PEMBERITAAN DAN MENYATAKAN PENDAPAT

  • Pasal 5

    Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang

    dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta

    tidak mencampur adukkan fakta dan opini sendiri. Karya

    jurnalistik berisi interprestasi dan opini wartawan, agar

    disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.

  • Pasal 6

    Wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi

    kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik

    (tulisan, suara, serta suara dan gambar) yang merugikan

    nama baik seseorang, kecuali menyangkut kepentingan

    umum.

  • Pasal 7

    Wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang

    diduga menyangkut pelanggaran hukum atau proses

    peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah,

    prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.

  • Pasal 8

    wartawan Indonesia dalam memberitakan kejahatan susila

    (asusila) tidak merugikan pihak korban.

  • BAB III

    SUMBER BERITA

    Wartawan Inonesia menempuh cara yang sopan dan

    terhormat untuk memperoleh bahan karya jurnalistik

    (tulisan, suara, serta suara dan gambar)dan selalu

    menyatakan identitas kepada sumber berita.

  • Pasal 10

    Wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya

    mencabut atau meralat setiap oemberitaan yang kemudian

    ternyata tidak akurat, dan memberi kesempatan hak jawab

    secara proporsional kepada sumber atau obyek berita.

  • Pasal 11

    Wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan

    memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita.

  • Pasal 12

    Wartawan Indonesia tidak melakukan tindakan plagiat, tidak

    mengutip karya jurnalistik tanpa menyebut sumbernya.

  • Pasal 13

    Wartawan Indonesian harus menyebut sumber berita,

    kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak

    disebut nama dan identitasnya sepanjang menyangkut fakta

    dan data bukan opini.

    Apabila nama dan identitas sumber berita tidak disebutkan,

    segala tanggung jawab ada pada wartawan yang

    bersangkutan.

  • Pasal 14

    Wartawan Indonesia menghormati ketentuan embargo,

    bahan latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi yang

    oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan berita

    serta tidak menyiarkan keterangan "off the record"

  • Pasal 17

    Wartawan Indonesia mengakui bahwa pengawasan dan

    penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini

    adalah sepenuhnya hak organisasi dari Persatuan Wartawan

    Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan

    PWI.

    Tidak satu pihakpun di luar PWI yang dapat mengambil

    tindakan terhadap wartawan Indonesia dan atau medianya

    berdasarkan pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik ini.

  • Pengaduan Wartawan

    – Pasal 36 ayat 3:

    Pengaduan harus dilampiri pernyataan dari pengadu bahwa

    ia melepaskan haknya mengajukan gugatan ke pengadilan,

    jika Dewan Kehormatan berhasil menyuruh wartawan atau

    media bersangkutan mematuhi kode etik jurnalistik dan

    melaksanakan segala yang diputuskan oleh Dewan

    Kehormatan

  • Pengaduan Wartawan

    – Pasal 38 Keputusan Dewan Kehormatan :

    – Ayat 1:

    – Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan,

    pembelaan dan bukti-bukti, Dewan Kehormatan dapat:

    a. …

    b. …

    c. Mempersilahkan pengadu untuk menempuh jalur

    hukum

  • Pasal 39

    – Sanksi

    (1) Hukuman yang dapat dijatuhkan oleh Dewan

    Kehormatan adalah:

    a. peringatan biasa

    b. peringatan keras

    c. pemberhentian sementara dari keanggotaan PWI

    untuk selama-lamanya 2 (dua) tahun

  • Pasal 39

    2) Peringatan biasa maupun peringatan keras langsung

    disampaikan oleh Dewan Kehormatan kepada

    wartawan/media bersangkutan, dengan tembusan

    kepada PWI Pusat dan PWI cabang

    3) Keputusan pemberhentian sementara disampaikan

    oleh Dewan Kehormatan kepada Pengurus Pusat PWI

    untuk dilaksanakan

  • Undang-Undang RI Nomor

    40 Tahun 1999

    – Bab I Pasal 1:

    8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian

    atau seluruh materi Informasi yang akan diterbitkan atau

    disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang

    bersifat mengancam dari pihak manapun; dan atau

    kewajiban melapor serta memperoleh izin dari pihak

    berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik

  • Undang-Undang RI Nomor

    40 Tahun 1999

    9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah

    penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran

    secara paksa atau melawan hokum

    10. Hak tolak adalah hak wartawan, karena profesinya,

    untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas

    lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya

  • Undang-Undang RI Nomor

    40 Tahun 1999

    11. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang

    untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap

    pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

    12. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi

    atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan

    oleh pers, baik tentang dirinya, maupun tentang orang lain

    13. Kewajiban koreksi…

  • Undang-Undang RI Nomor

    40 Tahun 1999

    Pasal 4

    1…

    2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran,

    pembreidelan, atau pelarangan penyiaran

    3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional

    mempunyai hak mencari, memperoleh dan

    menyebarluaskan gagasan dan informasi

  • Undang-Undang RI Nomor

    40 Tahun 1999

    Pasal 5

    1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa

    dan opini dengan menghormati norma-norma agama

    dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak

    bersalah.

    2. Pers wajib melayani hak jawab.

  • Undang-Undang RI Nomor

    40 Tahun 1999

    Pasal 6

    Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:

    a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui

    b. ..

    Pasal 8

    Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat

    perlindungan hukum

  • Undang-Undang RI Nomor

    40 Tahun 1999

    Pasal 9