Upload File

jdih padang panjang no 1...keputusan bersama menteri pendayagunaan aparatur negara dan menteri dalam...

  • Home
  • Documents
  • JDIH Padang Panjang no 1...Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana
19

Upload: others

Post on 21-Dec-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

Report

TRANSCRIPT

Page 1: JDIH Padang Panjang no 1...Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana
Page 2: JDIH Padang Panjang no 1...Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana
Page 3: JDIH Padang Panjang no 1...Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana
Page 4: JDIH Padang Panjang no 1...Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana
Page 5: JDIH Padang Panjang no 1...Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana
Page 6: JDIH Padang Panjang no 1...Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana
Page 7: JDIH Padang Panjang no 1...Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana
Page 8: JDIH Padang Panjang no 1...Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana
Page 9: JDIH Padang Panjang no 1...Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana
Page 10: JDIH Padang Panjang no 1...Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana
Page 11: JDIH Padang Panjang no 1...Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana
Page 12: JDIH Padang Panjang no 1...Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana
Page 13: JDIH Padang Panjang no 1...Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana
Page 14: JDIH Padang Panjang no 1...Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana
Page 15: JDIH Padang Panjang no 1...Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana
Page 16: JDIH Padang Panjang no 1...Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana
Page 17: JDIH Padang Panjang no 1...Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana
Page 18: JDIH Padang Panjang no 1...Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana
Page 19: JDIH Padang Panjang no 1...Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M-PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik …...kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia, nomor nomor nomor nomor nomor nomor nomor nomor

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN …€¦ · 5 295, no.2013 lampiran peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 11 tahun 2013 tentang sistem akuntansi

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI ...jdih.ditjenpas.go.id/file_peraturan/standar pencegahan.pdfPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015

frdaus/PenelusuranInformasi/...DcJdF, SUPARI, sp.JP (K) MENTERI KESEHATAN Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor . 145/MENKES/SK[1/2007 Tanggal . 31 Januari 2007 PEDOMAN PENANGGULANGAN

UCAPAN BAJET TAHUN 2003 oleh YAB DATO SERI DR. · PDF fileucapan bajet tahun 2003 oleh yab dato seri dr. mahathir bin mohamad perdana menteri dan menteri kewangan malaysia ketika membentangkan

SKB 4 Menteri No.2 Tahun 2003 Tentang UKS

 · 2020-04-10 · KESATU KEDUA Mengubah Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

tuk.pip-semarang.ac.idtuk.pip-semarang.ac.id/download/aturan kepegawaian/1.kepka BKN no.38 th.2003.pdf · 11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI ......- 196 - LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

ISSN: 2085-787X Policy Brief - simlit.puspijak.orgsimlit.puspijak.org/files/other/PB_2018_Vol_12_No_05_Merevisi_P...Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) Nomor 163/Kpts-II/2003 tentang

BAB I€¦  · Web view1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

· PDF file222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Menteri Perhubungan RI Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Menteri Kesehatan RI Menteri Agama

Surabaya · 2018-05-28 · Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 707 Tahun 2017,

sdppi.kominfo.go.id · menteri komunikasi dan informatika repuallk indonesia peraturan menteri komunikasi dan informatika republik indonesia tahun 2013 nomor 26 ten tang

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA3 2015, No.1318 Organisasi danTata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348); 11. Peraturan Menteri Agama Nomor

PEDOMAN - core.ac.uk · Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionall Kepala Badan ...jdih.bappenas.go.id/data/peraturan/94_Tahun_2012.pdfLAMPlRAN KEPlITUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP. 94 /M.PPN/HK/10/2012

desakdewipsi.files.wordpress.com · personalia pendamping perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Rektor. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang ... termasuk

mkri.id · 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentõ).g Mahkamah Konstitusi ("UU MO (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan

peraturan menteri negara agraria nomor 4 tahun 1999

m i ^ 1 i - pa.muaratebodan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat. - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003

UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN …

 · Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri keuangan Nomor424/KMK.06/2003, rasio pencapaian tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI …...Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2948/SJ tanggal 8 Agustus 2016, perihal Rekomendasi Hasil ... perundang -undangan

SALINAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN · PDF filePerencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014 ; Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN

Kemenko PMK · 2021. 6. 18. · keputusan bersama menteri agama, menteri ketenagakerjaan, dan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor

DAN 1-2009.pdf · 2017. 12. 28. · 1. Peraturan Bersama Menteri Tenaga I(erja dan Transmigrasi, \Ienteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor PER-21/MEN/XI/2008,

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN ... NOMOR 02... · Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang

hubla.dephub.go.idhubla.dephub.go.id/kebijakan/Transportasi Laut/kkm_no_74...MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Membaca Menimbang Mengingat 2. KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR:

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA … · 1 peraturan menteri komunikasi dan informatika republik indonesia nomor 25 tahun 2014 tentang tabel alokasi spektrum frekuensi

Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan ... · MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI KESEHATAN NOMOR : ... membela

Kementerian Pekerjaan Umum22. Nota Kesepahaman antara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 12/ M/ NK/ 2016, Nomor

remun1.uns.ac.idremun1.uns.ac.id/docs/01Keputusan Rektor No. 409A Tahun 2014_Poin... · Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem ... 12.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009

3 Menteri - Hari Libur... · 2020-05-28 · KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARXÊUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 728 TAHUN 2019, NOMOR 213 TAHUN 2019, NOMOR TAHUN

MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN … · menteri negara agraria/kepala badan pertanahan nasional peraturan menteri negara agraria/ kepala badan pertanahan nasional nomor