implementasi permenpan no. 13 th 2019 dalam...

IMPLEMENTASI PERMENPAN NO. 13 TH 2019 DALAM PEMBINAAN KARIR JABATAN

FUNGSIONAL PENILIK

OLEH : ADJANG SURAHMAN

Kasi PKPK PTK DIKMAS 081213695487

[email protected]

Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Kompleks Kemendikbud Gd. D Lantai 13

Jl. Jend. Sudirman-Senayan Jakarta

mailto:[email protected]

ARAHAN KEPALA NEGARA/PEMERINTAHAN

DALAM PIDATO PELANTIKAN

PEMBANGUNAN

SDM

PEMBANGUNAN

SIMPLIFIKASI

REGULASI

1

2

3

4

INFRASTRUKTUR

5

PENYEDERHANAAN

BIROKRASI

TRANSFORMASI

EKONOMI

LANGKAH KONKRET PENYEDERHANAAN BIROKRASI

BIROKRASI

RAMPING &

EFEKTIF

MENJAMIN

PROGRAM

UNTUK

MASYARAK

AT

Penataan Organisasi

• Menentukan kriteria

penyederhanaan

birokrasi.

• Mengidentifikasi unit

yang dapat/tidak

dapat

disederhanakan.

• Menyusun Peraturan

Perundang-undangan

untuk penataan

organisasi.

• Melaksanakan

transformasi/penataan

organisasi (Peralihan

Jabatan Struktural ke

Fungsional).

Penataan Jabatan Fungsional

• Menyesuaikan regulasi

tentang JF yang

komprehensif

(menambahkan informasi

faktor jabatan pada tugas

manajerial/decision making,

sehingga 1 jenjang ada

beberapa kelas jabatan).

• Menyelaraskan kelas

jabatan:

-JF dengan Jab. Struktural

-JF satu dengan JF yang

lain

• Menyusun Peraturan

Perundangan mengenai

Jabatan & Pangkat ASN.

• Menyelaraskan

tunjangan JF dengan

tunjangan Jabatan

Struktural (jika masih

dimungkinkan).

Transformasi Jabatan

Menyusun peraturan

perundang- undangan

penyederhanaan birokrasi.

Memetakan jabatan dan

pejabat struktural yang

terkena dampak.

Memetakan jabatan

fungsional yang dapat dan

dibutuhkan untuk

menampung peralihan

jabatan.

Menyelaraskan kebutuhan

anggaran setiap instansi

pemerintah.

Menetapkan masa transisi

peralihan.

Transformasi jabatan

dilakukan secara nasional

seluruh instansi pemerintah.

• PNS kurang tertarik menduduki jabatan fungsional .

• Tunjangan jabatan fungsional dirasakan kurang memadai dibanding dengan jabatanstruktural .

• Kewenangan yang ada pada jabatan struktural dianggap cukup besar dan memiliki prestise dibanding jabatan fungsional

.

• Diklat penjenjangan jabatan fungsional belum jelas .

• Masih dipandang sbg jabatan alternatif .

• Dinamika sekedar utk memperpanjang BUP .

• Belum kuatnya komitmen pimpinan dalam mengembangkan jabatan fungsional .

65

PERMASALAHAN JABATAN FUNGSIONAL

Kriteria Jabatan Fungsional (Pasal 9)

1

• fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Instansi Pemerintah

2

• mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu

3

• dapat disusun dalam suatu jenjang Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi

4 • pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam

menjalankan tugas profesinya

5

•kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan dalam bentuk angka kredit

Pengangkatan PNS kedalam

JF (Pasal 18)

1. Pengangkatan pertama;

2. perpindahan dari jabatan lain;

3. penyesuaian/inpassing; dan

4. promosi.

KEHARUSAN IJJI KOMPTENSI

Pasal 20 (1) Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, dan

telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling

lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam JF.

(2) PNS yang telah diangkat dalam JF

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling

lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan

lulus pendidikan dan pelatihan fungsional.

(3) Pejabat Fungsional yang belum mengikuti

dan/atau tidak lulus pendidikan dan

pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tidak diberikan kenaikan jenjang

satu tingkat diatas.

Usia untuk pindah, paling lama:

1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang

akan menduduki JF Kategori Keterampilan;

2) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang

akan menduduki JF Ahli Pertama dan Ahli

Muda;

3) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang

akan menduduki JF Ahli Madya; dan

4) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan

menduduki JF Ahli Utama bagi PNS yang telah

menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi; dan

Ketentuan Promosi

Pasal 29

Pengangkatan melalui Promosi JF ditetapkan

berdasarkan kriteria:

a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;

b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi

instansi dan kepentingan nasional, dan

diakui oleh lembaga pemerintah terkait

bidang inovasinya; dan

c. memenuhi standar kompetensi jenjang

jabatan yang akan diduduki.

Target Angka Kredit yang harus dicapai

Pasal 44:

a. paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima)

Angka Kredit untuk ahli pertama;

b. paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka

Kredit untuk ahli muda;

c. paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma

lima) Angka Kredit untuk ahli madya; dan

d. paling sedikit 50 (lima puluh) Angka Kredit

untuk ahli utama.

ANGKA KREDIT UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI

III/b-III/c

III/c-III/d

III/d-IV/a

IV/a-IV/b

IV/b-IV/c

IV/c-IV/d

4

6

8

10

12

14

Angka Kredit pengembangan profesi

Pasal 54 ayat (5)

a. 6 (enam) bagi Pejabat Fungsional Ahli

Muda yang akan naik jabatan setingkat

lebih tinggi menjadi Pejabat Fungsional

Ahli Madya.

b. 12 (dua belas) bagi Pejabat Fungsional

Ahli Madya yang akan naik jabatan

setingkat lebih tinggi menjadi Pejabat

Fungsional Ahli Utama.

ANGKA KREDIT UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI

III/b-III/c

III/c-III/d

III/d-IV/a

IV/a-IV/b

IV/b-IV/c

IV/c-IV/d

-

-

6

-

-

12

Pasal 60 ayat (1)

Pejabat Fungsional diberhentikan dari

jabatannya apabila:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam)

bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan

Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator,

Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana;

atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Pemberhentian

Pasal 62

Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1)

huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:

a. tidak memenuhi kualifikasi

pendidikan yang dipersyaratkan untuk

menduduki JF; atau

b. tidak memenuhi standar kompetensi yang

ditentukan pada JF yang diduduki.

Standar Kompetensi

Pasal 64

(1) JF harus memiliki Standar Kompetensi sesuai dengan

jenjang jabatan.

(2) Kompetensi jabatan fungsional meliputi:

a. kompetensi teknis;

b. kompetensi manajerial; dan

c. kompetensi sosial kultural.

(3) Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan disusun

oleh Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, dan ditetapkan

dalam Peraturan Menteri tentang JF yang ditetapkan.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 76

(1) Pejabat Fungsional yang bertugas di

daerah terpencil/rawan/berbahaya, dapat diberikan

tambahan Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen)

dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat

setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok

dalam PAK.

(2) Pemberian tambahan Angka Kredit

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama

melaksanakan tugas di daerah tersebut

terpencil/rawan/berbahaya.

(3) Kriteria dan penetapan daerah

terpencil/rawan/berbahaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh

pimpinan Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pembebasan Sementara

Pasal 80

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai

berlaku, ketentuan pembebasan sementara

karena tidak memenuhi angka kredit dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Pejabat Fungsional yang dibebaskan

sementara karena tidak memenuhi angka

kredit sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan belum ditetapkan keputusan

pemberhentian dari JF, diangkat kembali

dalam JFnya sesuai dengan jenjang

jabatannya.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Lulus Tidak Lulus

34

426

DATA HASIL ORIGINAL UJI KOMPETENSI PENILIK

TAHUN 2018

Lulus (nilai ≥ 55); Tidak Lulus (nilai < 55)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Lulus Tidak Lulus

437

23

DATA HASIL AKHIR UJI KOMPETENSI PENILIK TAHUN 2018

Lulus (nilai ≥ 55); Tidak Lulus (nilai < 55)

HASIL UJI KOMPETENSI KENAIKAN JENJANG

JABATAN PENILIK & PAMONG BELAJAR

TAHUN 2019

NO

.

JENIS JUMLAH NILAI MURNI

LULUS TIDAK

LULUS

1. PENILIK 505 5 500

2. PAMONG

BELAJAR

211 4 207

JUMLAH 716 9 707

ASUMSI NILAI KELULUSAN > 70



TAHUN 2019

NO

.


LULUS TIDAK

LULUS

1. PENILIK 505 64 441

2. PAMONG

BELAJAR

211 24 187

JUMLAH 716 88 628




TAHUN 2019

NO

.


LULUS TIDAK

LULUS

1. PENILIK 505 218 287

2. PAMONG

BELAJAR

211 79 132

JUMLAH 716 297 419


MASALAH DALAM PENILAIAN AK

1

2

3

4

Pemahaman yang rendah mengenai tata cara pengusulan penetapan angka kredit;

Angka Kredit lama yang sangat tinggi dan perbedaan AK pd PAK dan SK Kenaikan pangkat terakhir;

5 Rendahnya kemampuan dalam menyusun

tugas pengembangan profesi.

Bukti fisik yang kurang dan tidak relevan;

Kurang mampu menyusun DUPAK;

PENILAIAN ANGKA KREDIT PGTK PAUD

DAN DIKMAS

Mengingat PP 9 tahun 2003 ttg wewenang

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian

PNS dan telah diubah dengan PP 63 tahun 2009

DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI, maka kenaikan

pangkat dari golongan III/d ke IV/a kemudian ke

IV/b, menjadi kewenangan Direktorat PGTK PAUD dan

Dikmas;

Penilaian angka kredit Guru TK mulai Januari 2017

dilakukan di LPMP terpilih;

PP NO. 9 TAHUN 2003

BAB III KENAIKAN PANGKAT

Pasal 7 (2) Gubernur menetapkan kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota dan PNS yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

Pasal 8 (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kenaikan pangkat PNS Daerah dan PNS yang diperbantukan di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d.

PENILAIAN ANGKA KREDIT PGTK PAUD

DAN DIKMAS

Penetapan angka kredit untuk PB UPT Pusat

untuk golongan III/a – IV/c di lakukan oleh

Ditjen PAUD dan Dikmas;

Berkas usulan disampaikan kepada: Direktur

PGTK PAUD dan Dikmas, Kompleks

Kemendikbud Gedung D Lantai 13 Jl. Jend,

Sudirman Senayan-Jakarta.

WAKTU PENILAIAN & PENYAMPAIAN

BERKAS

Pelaksanaan penilaian dilakukan pada

bulan Juni untuk proses kenaikan pangkat

bulan Oktober, dan berkas diterima paling

lambat akhir bulan Mei;

Dan bulan November untuk proses

kenaikan pangkat bulan April, dan berkas

diterima paling lambat akhir bulan Oktober.

Kenaikan

Pangkat

Masuk Berkas

Penilaian

Bulan Oktober

Bulan April

Bulan Mei

Bulan Oktober

Bulan Juni

Bulan

November/

Desember

HASIL PENILAIAN

PAK

HPAK

AK cukup

untuk naik

pangkat

AK kurang

untuk naik

pangkat

Proses lebih

lanjut ke

BKN/BKN

Regional

Melengkapi

kekurangan

AK

CONTOH PAK PENILIK

Contoh HPAK

Muda

Madya

IV/c = 700 ak

IV/b = 550 ak

IV/a = 400 ak

III/d = 300 ak

III/c = 200 ak

III/b = 150 ak

III/a = 100 ak

Pertama

Muda

150

100

50

Jabatan, Pangkat dan

Angka Kredit

Pertama

Madya

UTAMA

IV/d: 850

Utama

150

http://www.zwani.com/graphics/cartoons/

http://www.zwani.com/graphics/cartoons/

implementasi permenpan no. 13 th 2019 dalam...

Documents