IMPELEMENTASI ZAKAT TERHADAP KEMASLAHATAN

UMAT SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA UU NO. 23

TAHUN 2011 DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

(Studi Penelitian Zakat Di Bazda)

Oleh:

HIKMATUL HIDAYATI MZ

NIM : 1420311018

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar

Magister Studi Islam Program Studi Hukum Islam

Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah

YOGYAKARTA

2016

vii

ABSTRAK

Pengelolaan zakat di Kabuapten Lombok Timur masih memerlukan

banyak perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat. Dari segi pengelolaan

sangat membutuhkan manajemen penglolaan zakat yang cocok untuk

pengembangannya. Dengan adanya manajemen ini akan dapat terlihat pula

profesionalisme para amil zakat yang bertanggungjawab hingga dana zakat maal

itu bisa sampai tepat pada sasarannya/masyarakat yang berhak menerimanya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih kurang maksimalnya

pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur. Untuk itu para

amil zakat bertanggungjawab sesuai dengan undang-undang baik UU No. 38

Tahun 1999 maupun UU No. 23 Tahun 2011 serta PERDA No. 9 Tahun 2009

dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal secara transparan, karena dengan

manajemen penglolaan yang baik dapat menumbuhkan kepercayaan para muzakki

terhadap lembaga zakat.

Dalam penelitian ini model yang digunakan untuk menganalisis

impelementasi zakat terhadap kemaslahatan umat sebelum dan sesudah adanya

UU No. 23 Tahun 2011 yakni dengan cara pengumpulkan data sebelum adanya

UU No. 23 Tahun 2011 yaitu tahun 2010 dan setelah adanya UU No. 23 Tahun

2011 yaitu diambil tahun 2012-2015. Data ini berdasarkan hasil pengumpulan

zakat oleh PNS (Pegawai Negeri Sipil) selaku muzakki selamat lima tahun

terakhir. Dari lima tahun tersebut kemudian dianalisis dan dibandingkan tahun

manakah yang mengalami peningkatan.

Hasil Analisis data menunjukkan bahwa penghimpunan zakat terbanyak

terjadi pada tahun 2015, jadi baik undang-undang yang lama maupun yang baru

tidak terlalu berpengaruh, namun justru karena menggunakan sistem yang berbeda

pada masa pemerintahan Bupati lama dengan Bupati baru walaupun

menggunakan PERDA yang sama.

Kata kunci: Zakat mal, Manajemen Pengelolaan Zakat, UU No. 23 Tahun 2011,

PERDA No. 9 Tahun 2002.

viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini

berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

Alif أTidak

dilambangkan Tidak dilambangkan

Ba‟ B Be ب

Ta‟ T Te ت

Sa‟ Ṡ Es (dengan titik di atas) ث

Jim J Je ج

ḥa‟ Ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

Kha‟ Kh Ka dan ha خ

Dal D De د

Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

Ra‟ R Er ر

Zai Z Zet ز

Sin S Es س

Syin Sy Es dan ye ش

Ṣād Ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

Ḍāḍ Ḍ De (dengan titik di bawah) ض

Ṭa‟ Ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

Ẓa‟ Ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

ain ʻ Koma terbalik di atas„ ع

ix

Gain G Ge غ

Fa‟ F Ef ف

Qāf Q Qi ق

Kaf K Ka ك

Lam L El ل

Mim M Em م

Nun N En ن

Wawu W We و

Ha‟ H Ha ه

Hamzah ` Apostrof ء

Ya‟ Y Ye ي

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

1

2

متعقدين

عدة

Ditulis

Ditulis

Muta‟aqqidin

„iddah

C. Ta’ Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

1

2

هبة

جزية

Ditulis

Ditulis

Hibbah

Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

‟Ditulis Karâmah al-auliyâ اءيلاألوةامرك

x

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

Ditulis Zakâh al-mal المالاةكز

D. Vokal Pendek

Fathah

Kasrah

Dammah

Ditulis

Ditulis

Ditulis

A

i

u

E. Vokal Panjang

1

2

3

4

Fathah + alif

ةيلاهج fathah + ya‟ mati

ىسنت kasrah + ya‟ mati

ميرك dammah + wawu mati

ضورف

Ditulis

Ditulis

Ditulis

Ditulis

Ditulis

Ditulis

Ditulis

Ditulis

A

jâhiliyyah

â

tansâ

î

karîm

û

furûd

F. Vokal Rangkap

1

2

fathah + ya‟ mati

مكنيب fathah + wawu mati

لوق

Ditulis

Ditulis

Ditulis

Ditulis

Ai

bainakum

au

qaul

xi

G. Vocal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

1

2

3

اانتم

اعدت

لئنسكرتم

Ditulis

Ditulis

Ditulis

a‟antum

u‟idat

la‟in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

1

2

القران

اقياس

Ditulis

Ditulis

al-Qur‟ān

al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf

syamsiayah yang mengikutinya, serta menghilangka hruf l (el)-nya.

1

2

السماء

الشمس

Ditulis

Ditulis

al-Samā‟

Asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

1

2

ذويالفروض

اهلالسنة

Ditulis

Ditulis

ẓawi al-furuḍ

ahl as-sunnah

xii

MOTTO

Jadilah anda sebagai diri anda sendiri,

karena prinsip kita ada di dalam hati kita

dan tekad kita dapat meleburkan besi yang kuat

(Sa’ad bin Abi Waqqas)

Percaya kepada kemampuan diri sendiri

adalah rahasia kesuksesan dan kunci kebahagian

juga serta kemajuan dan keluluhan

Ambillah hikmah kebijaksanaan itu

sekalipun

dari wadah manapun datangnya

xiii

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, rasa syukur hanya milik Allah SWT. yang telah memberikan kekuatan, baik secara zahir maupun bathin untuk bisa menyelesaikan tugas dan sekaligus merupakan tanggung jawab sebagai muslim untuk menuntut ilmu dan untuk mengamalkannya. Dengan selesainya tesis ini penulis merasa memiliki tanggung jawab yang besar untuk bisa mengamalkan ilmu yang selama ini didapatkan dalam bangku sekolah.

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk: Ayah dan bunda tercinta (Drs H. Marzuki Adami dan

Marhamah) yang sangat saya sayangi, terima kasih saya yang tiada terhingga, karena perjuanganMu lah saya bisa sampai seperti ini dan adik-adikku dengan segenap kemampuannya membantu, memberikan saya semangat dan harapan

Semua guru-guruku dan dosen-dosenku yang telah mengajarkan dan membimbing saya hingga bisa sampai saat ini

Teman-teman seperjuangan dan yang tak terlupakan Al-Mamaterku Tercinta Program Pascasarjana, Prodi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga

Teman-teman KP No. 14 yang selalu ada dalan suka dan duka.

xiv

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja, puji, dan syukur kepada Allah swt. Tuhan

Semesta Alam, yang telah memberikan taufiq dan hidayahNya kepada penulis

sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga

senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat

manusia keluar dari jalan kesesatan menuju ke jalan kebenaran yaitu Islam. Salam

takzim yang sekhalis-khalisnya untuk para ulama, para waliyullah.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan

bimbingan dari berbagai pihak, baik yang sifatnya material maupun spiritual. Olah

karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan

kepada penulis untuk menempuh kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Prof. Dr. H. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil, Ph.D, selaku Direktur Program

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan

kesempatan dan juga kemudahan kepada penulis selama proses pendidikan.

3. Ro‟fah, BWS., M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi hukum Islam

Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak

memberikan motivasi dalam menjalani masa perkuliahan.

4. Fenti S.IP, selaku Staf Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana

Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak membantu

penulis dalam melancarkan persoalan-persoalan administrasi selama proses

perkuliahan sampai selesainya tesis ini.

5. Prof. Dr. Abd Salam Arief, M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah

meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis

sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

xv

6. Para guru besar beserta segenap dosen dan staf pengajar yang telah membekali

penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan serta pengalaman sejak awal kuliah

sampai penulisan tesis ini.

7. Segenap civitas akademika UIN Sunan Kalijaga terutama Program

Pascasarjana yang memberikan kerjasama yang maksimal selama proses studi.

8. Pimpinan dan seluruh karyawan dan karyawati Perpustakaan UIN Sunan

Kalijaga yang telah memberikan bantuan berupa pinjaman buku sebagai

referensi dalam penulisan tesis ini.

9. Bapak Rawitah Asy‟ary, selaku ketua BAZNAS Kabupaten Lombok Timur

beserta jajarannya yang telah memberikan izin, kesempatan, dan dukungan

kepada penulis untuk melakukan penelitian.

10. Bapak Mujahid Dony Supanra, selaku informan sekaligus koordinator bidang

Penelitian & Pengembangan yang telah bersedia memberikan informasi-

informasi kepada penulis.

11. Bapak H. Ruslan, selaku ketua salah satu masjid di Kabupaten Lombok

Timur.

12. Bapak H. Hamzah Al-Khair yang menjadi salah satu responden dalam

penelitian ini.

13. Secara khusus orang yang paling saya hormati dan sayangi ayah dan bunda

yang dengan sabar dan ketulusan hati memberikan kasih sayangnya yang tiada

tara, membanting tulang demi memperjuangkan keberhasilanku. Semoga

Allah membalas semua ketulusan mereka. Hanya mutiara do‟a yang

kupanjatkan untuk membalas kasih sayang mereka.

14. Untuk yang tersayang Adikku Siti Puspita Hidaksakti MZ, S.Kom., Siti

Hijratul Hihadah MZ, S.Kom., Siti Roqibatul Mei Laili MZ, dan M. Zahid Al-

widani yang selalu memberikan semangat dan motivasi hingga akhir tesis ini.

15. Semua keluarga, teman dan sahabat-sahabatku yang selalu memberikan

dukungan dan motovasi.

16. Semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah banyak

membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.

xvi

Tiada gading yang tak retak. Sebagai sebuah karya, tentu saja tesis ini

masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritikan konstruktif dari

semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan tesis ini.

Akhir kata, diharapkan karya ini semoga dapat memberikan sumbangan

yang cukup berharga dan bermanfaat demi kemajuan pendidikan. Semoga jasa

baik mereka mendapatkan balasan yang setimpal di sisi Allah swt. Dan dicatat

sebagai amal ibadah di sisi-Nya. Amin ya rabal’alamin.

Yogyakarta, 11 Maret 2016

Penulis,

Hikmatul Hidayati MZ.

NIM: 1420311018

xvii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................ i

PERNYATAAN KEASLIAN .............................................................. ii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ................................................. iii

PENGESAHAN ..................................................................................... iv

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS ............................. v

NOTA DINAS PEMBIMBING .......................................................... vi

ABSTRAK ............................................................................................ vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ............................... viii

MOTTO ................................................................................................ xii

HALAMAN PERSEMBAHAN .......................................................... xiii

KATA PENGANTAR .......................................................................... xiv

DAFTAR ISI.......................................................................................... xvii

DAFTAR TABEL ................................................................................ xx

DAFTAR GAMBAR ............................................................................ xxii

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................ xxiv

BAB I : PENDAHULUAN ................................................................ 1

A. Latar Belakang Masalah .................................................. 1

B. Rumusan Masalah ........................................................... 9

C. Tujuan Penelitian ............................................................ 9

D. Manfaat Penelitian .......................................................... 9

E. Kajian Pustaka ................................................................ 11

F. Kerangka Teoritik ........................................................... 20

G. Metode Penelitian ........................................................... 42

1. Ruang Lingkup Penelitian ........................................ 42

2. Jenis Penelitian ......................................................... 43

3. Pendekatan Penelitian ............................................... 44

4. Sumber Data Penelitian ............................................ 45

5. Teknik Pengumpulan Data ......................................... 46

6. Teknik Analisis Data ................................................ 49

H. Sistematika Pembahasan ................................................. 50

xviii

BAB II : KONSEP ZAKAT DAN PENDAYAGUNAAN UNTUK

KEMASLAHATAN UMMAT ......................................... 52

A. Konsep Zakat .................................................................. 52

1. Pengertian Zakat Menurut Hukum Islam dan UU No.

23 Tahun 2011 .......................................................... 52

2. Dasar Hukum Zakat .................................................. 56

3. Fungsi, Tujuan dan Manfaat Zakat ........................... 60

4. Hikmah Zakat ........................................................... 64

B. Sasaran Pendayagunaan Dana Zakat .............................. 66

C. Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Serta Kemandirian

Ekonomi Umat ................................................................ 80

BAB III : DESKRIPSI TENTANG GAMBARAN UMUM DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TIMUR .................................. 93

A. Islam di Kabupaten Lombok Timur ............................. 94

B. Kondisi Geografis Kabupaten Lombok Timur ............ 99

C. Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Lombok Timur 106

D. Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur ...................... 108

E. Sarana Ekonomi Kabupaten Lombok Timur ............... 110

F. Kondisi Lembaga Zakat Kabupaten Lombok Timur ... 115

BAB IV : ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN .......................... 127

A. Sistem Pengumpulan Dan Pendayagunaan Serta

Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Kemaslahatan Umat

Di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur ....................... 127

B. Realisasi Pemberdayaan Umat Melalui Lembaga

BAZNAS Kabupaten Lombok Timur ........................... 139

C. Landasan Peraturan Pengelolaan Dana Zakat Di

Kabupaten Lombok Timur Sebelum Adanya UU No.

23 Tahun 2011 ................................................................. 144

xix

D. Impelementasi Zakat di Kabupaten Lombok Timur

Sebelum Dan Sesudah adanya UU No. 23 Tahun 2011

terhadap kemaslahatan umat ........................................... 148

BAB V : PENUTUP ............................................................................. 157

A. Kesimpulan ..................................................................... 157

B. Saran ................................................................................ 158

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................... 160

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

xx

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Luas Lahan Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Lombok

Timur Tahun 2014 (Ha).

Table 2 : Luas Kecamatan Kabupaten Lombok Timur tahun 2014.

Table 3 : Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Timur Menurut Jenis Kelamin

Tahun 2014.

Table 4 : Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan dan Tipe Sekolah

Tahun 2014.

Table 5 : Hasil Jumlah Penghimpunan Dana Zakat Di BAZNAS 2010-2015

xxi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Struktur BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok

Timur)

xxii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara, Pedoman Dokumentasi Pedoman Observasi

Lampiran 3 : Instrumen Penelitian

Lampiran 4 : Profil Keluarga Msyarakat Madani

Lampiran 6 : Hasil Jumlah Penghimpunan Dana Zakat Di BAZNAS 2010-2015

Lampiran 7 : UU No. 23 Tahun 2011

Lampiran 8 : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 9 Tahun 2002

Lampiran 9: Surat-surat Izin Penelitian

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh semua

muslim. Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan

negara. Prinsip zakat meliputi dasar-dasar yang sangat luas yakni zakat adalah

kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi (menghindarkan penumpukan

kekayaan pada sekelompok kecil orang kaya), sosial (zakat memungkinkan

pelaksanaan tanggung jawab orang-orang kaya untuk membantu para mustahiq

memenuhi kebutuhan mereka) dan tanggung jawab moral (zakat mensucikan harta

yang dimilki agar hartanya diridhai oleh Allah SWT).

Memberi bantuan kepada masyarakat yang lemah merupakan kewajiban yang

didasari dengan kesadaran sepenuhnya dari lubuk hati guna meringankan beban hidup

mereka, terutama dalam hal kebutuhan ekonomi.Wujud kepedulian kita terhadap

saudara-saudara kita yang lemah adalah salah satunya dalam bentuk kewajiban

berupa zakat dengan batasan tetentu. Kewajiban untuk berzakat ini sudah dijelaskan

dalam Al-qur‟an, kitab-kitab hadits yang kemudian dikembangkan oleh ijtihad

manusia yang memenuhi syarat dalam berbagai aliran (mazhab) hukum Islam. Karena

itu, kendatipun istilahnya sama seringkali rumusan dan pengertiannya berbeda

(diantara aliran-aliran hukum tersebut).1

1 Muhammad Daut Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf,Cet 1. (Jakarta: UI-PRESS,

1988), hlm. 38.

2

Pintu-pintu ijtihad2 yang selama ini tersumbat dalam bidang zakat harus

dibuka kembali, demi mencapai substansi dari ajaran zakat itu sendiri.Ijtihad dalam

bidang zakat ini telah dan selalu dilaksanakan di Indonesia, baik secara individual dan

konstitusi. Salah satu bukti dari proses ijtihad tersebut yakni dengan keberadaan Amil

Zakat Infak dan Sodaqoh yang mendapat respon positif pemerintah terhadap

pelaksanaan zakat. Selain itu juga respon positif pemerintah terhadap zakat yakni

dengan digantinya UU No. 38 Tahun 1999 menjadi UU No. 23 Tahun 2011.3

Zakat ini juga merupakan wujud salah satu pemasukan yang penting dari

pemasukan-pemasukan lainnya yang dimilki negara pada masa Rasulullah Saw, dan

khulafa‟ al-Rasyidin dalam bentuk uang serta para pengikut mereka sampai hari

kiamat tiba.Jika hukum pidana merupakan wujud perlindungan dasar bagi manusia

yang tidak dapat terlepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat, maka zakat adalah

sebagai wujud batasan paling rendah yang mesti ada pada aturan ekonomi di

masyarakat.4

Disamping kesadaran yang makin tumbuh dalam masyarakat Islam Indonesia

tentang pengelolaan zakat, ada juga yang tidak percaya terhadap penyelenggaraan

2 Ijtihad adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat dengan

kitab Allah dan sunnah Rasul saw, baik melalui suatu nash yang disebut qiyas, maupun melalui

maksud dan tujuan umum hikmah syariat. 3 Kebijakan di gantinya UU tersebut dilihat dari kebutuhan hukum karena UU sebelumnya

belum mampu menjawab keinginan masyarakat di tanah air, belum bisa efektif mengkondisikan

masyarakat agar gemar berzakat melalui lembaga, serta belum ada manfaat yang cukup signifikan

terhadap berlakunya UU tersebut namun disahkannya UU yang baru pun justru malah menimbulkan

kontroversi dikalangan para pegiat zakat sehingga realisasi pelaksanaan UU tersebut masih tidak jelas.

Lihat, Kurtanto Noor Aflah & Mohd.Nasir Tajang, Zakat & Peran Negara. (Jakarta: Forum Zakat

(FOZ), 2006), hlm. 67. 4 Pendahuluan Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba‟ly, Dalam Ekonomi Zakat ‘Sebuah Kajian

Moneter Dan Keuangan Syariah. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006). hlm. ix

3

zakat itu sendiri seperti yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Sikap ini

sebenarnya ditujukan kepada pengurus zakat karena kesalahan-kesalahan yang dibuat

oleh pengurusnya, malahan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur lebih percaya

dengan amil tradisional yang sudah ada sejak dahulu sebagai sejarah adanya zakat

pertama kali. Hal ini tidak terlepas dari kelembagaan atau pengelolaan dana zakat

yang tidak sesuai dengan sasarnnya.

Penelitian ini akan dilakukan di BAZDA Kabupaten Lombok Timur, karena

melihat fenomena yang ada di Kabupaten Lombok Timur tersebut masih terlihat agak

tertutup, masyarakat yang wajib zakatmasih melakukan secara sendiri-sendiri dan

kurang begitu antusias dalam mengeluarkan zakat. Penelitian dilakukan untuk melihat

perbandingan potensi zakat sebelum dan sesudah adanya UU No. 23 Tahun 2011,

kalau ada terjadi perbedaan hasil penelitian sebelum dan sesudah adanya UU No. 23

Tahun 2011 tersebut, maka pengelolaan dana zakat di Kabupaten Lombok Timur

mengalami perubahan. Penelitian ini juga dilakukan agar dapat menjadi acuan yang

lebih baik untuk masyarakat dalam mengeluarkan zakat.

Memang sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu para wajib zakat lebih-lebih

dipedesaan, mereka tidak menyerahkan zakatnya kepada beberapa dari delapan

golongan yang berhak menerimanya akan tetapi mereka menyerahkan zakatnya

kepada para pemimpin agama setempat, sementara pemimpin agama tersebut

terkadang tidak bertindak sebagai amil yang berkewajiban membagikan dan

menyalurkan zakat tersebut kepada mereka yang berhak menerimanya tetapi justru

4

bertindak sebagai mustahiq5sendiri yang masuk dalam kategori sabilillah.

6 Sikap

tersebut seharusnya bisa ditinggalkan untuk menghindari penumpukan harta zakat

pada orang tersebut.

Cara ini tidak sepenuhnya salah, namun harus diperhatikan tujuan zakat yang

sesungguhnya salah satunya yakni pemerataan untuk mencapai keadilan sosial.

Bahkan setelah adanya UU No. 23 Tahun 2011 pengelolaan dana zakat masih tetap

kurang maksimal walaupun mengalami beberapa pergeseran. Aktualisasi UU

pengelolaan zakat itu merupakan tugas daerah masing-masing untuk menginfentaris,

mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengelolanya sesuai dengan ketentuan

nash, hal ini merupakan bagian dari aktualisasi makna zakat yang substansial yakni

menjadikan si penerima zakat menjadi si pembayar zakat.

Kemiskinan memang merupakan fenomena yang tidak akan pernah

terpisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat. Kemiskinan membuat orang tidak

memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang cukup, pendidikan yang

layak dan penyediaan kebutuhan lain yang semestinya. Masyarakat khususnya

Kabupaten Lombok Timur sudah saatnya mengintrospeksi diri, karena masih banyak

kekurangan dan ketertinggalan dalam bidang ekonomi, terutama dalam pengelolaan

zakat.

5 Mustahik adalah orang-orang yang masuk kedalam kategori 8 golongan yakni yang berhak

menerima zakat dan yang lebih diutamakan dari 8 golongan itu adalah fakir dan miskin. 6 Menurut asy-Syafi‟iyyah ‘Sabilillah’ ada dua macam yakni orang yang mau bepergian dan

orang yang di tengah perjalanan, ke duanya berhak menerima zakat, meskipun ada yang mau

menghutanginya atau ia mempunyai harta di negerinya, dalam arti bepergian dalam bidang ketaatan,

seperti hajji, perang, ziyarah yang disunnatkan, berhak diberi bagian zakat untuk nafkah, pakaian,

perbekalan dan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kepergiannya itu. Baca: pendapat

imam-imam lainnya dan zakat produktif dalam pespektif hukum Islam oleh Asnaini.

5

Pengelolaan zakat di Kabupaten Lombok Timur masih terkesan bersifat lokal

dan dilaksanakan secara sendiri-sendiri, apalagi dalam pemungutan zakat fitrah yang

hanya terjadi pada bulan ramadhan saja, namun seharusnya zakat yang lain seperti

zakat maal (harta) dan zakat profesi harus dikelola dengan baik pula disamping infak

dan shadaqah.

Pandangan zakat dan kemiskinan dalam Islam meliputi dua dimensi yang

sangat penting mencakup keseluruhan aspek kehidupan. Pertama dimensi vertikel

yang didalamnya meliputi sistem tindakan, dan tata nilai, yang mengatur hubungan

antara manausia dengan tuhannya, kedua dimensi horizontal yakni aturan-aturan yang

mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan sosialnya dan lingkungan

sekitarnya dalam usaha pemenuhan kebutuhan mereka.

Zakat memiliki potensi yang dapat digali sebagai sumber dana untuk

kemaslahatan umat. Selain memiliki dimensi vertikel sebagai bentuk pengabdian

kepada Sang khaliq, juga memiliki dimensi horizontal sebagai bentuk kepedulian

terhadap sesama manusia terutama masyarakat yang kurang beruntung kehidupannya.

Tak seorang pun ingin menjadi penerima zakat dan jika seorang membiarkan „yang

jelas‟ maupun „yang tidak jelas‟ (yang actual dan potensial) menganggur, maka ia

akan semakin kehilangan harta (karena dimakan zakat) dan oleh karena itu ia harus

bekerja.7

7 Muhammad Aslam Haneef, Pemikiran Eokonomi Islam Kontemporer ‘Analisis Komparatif

Terpilih’, (Terj: Suherman Rosyidi, Judul Asli: Contemporary Muslim Economic Though‟ A

Comparative Analysis), Ed 1, Cet 1. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 24.

6

Aspiratif umat Islam yang menginginkan agar zakat diletakkan pada proporsi

yang benar, sebagian telah terakomodasi dengan pembentukan BAZNAS sebagai

amil zakat yang mendapat legitimasi undang-undang negara.Yang diperlukan saat

sekarang dan kedepan adalah keberpihakan politik dan back up kebijakan pemerintah,

sehingga BAZNAS dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan kekuatan dan

kewibawaan.8 Undang-undang negara hanya mengatur lembaga pengelolaan zakat

sedangkan hukum zakat itu tetap mengikuti ketentuan syariah sesuai dengan Al-

qur‟an dan sunnah.9

Dengan UU No. 23 Tahun 2011 tersebut diharapkan mampu menjawab

kebutuhan hukum di Indonesia mengenai pengelolaan dana zakat ini. Tetapi pada

kenyataanya justru malah memunculkan banyak kontroversi dikalangan para pegiat

zakat yang menilai bahwa UU No. 23 Tahun 2011 tersebut tidak sesuai dengan

kebutuhan kondisi masyarakat, terlalu ketat. UU ini seolah-olah mempersempit

kemandirian masyarakat sendiri serta mempengaruhi kinerja dan menghambat kerja

daripada lembaga zakat yang telah ada terkait dengan pengelolaan dana zakat

tersebut.

Disamping itu juga kurangnya pemahaman masyarakat Kabupaten Lombok

Timur terutama para muzakki untuk memahami konsep zakat itu sendiri, Kemudian

kurangnya kesadaran akan wajib zakat, hal ini disebabkan tidak lain adalah

8 Fakhruddin, Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia, Cet 1. (Malang: UIN Malang Press,

2008), hlm. 259-260. 9 Kurtanto Noor Aflah & Mohd.Nasir Tajang, Zakat & Peran Negara. (Jakarta: Forum Zakat

(FOZ), 2006), hlm. 67.

7

masyarakat kurang memahami konsep zakat yang merupakan ibadah (sosial).

Kemudian ditambah lagi kurangnya kepercayaan masyarakat akan pengelolaan dana

zakat dilembaga zakat tertentu, terkait dengan maraknya masalah korupsi yang selalu

menjadi sorotan publik membuat masyarakat terutama para muzakki takut akan

adanya zakat yang sudah dikeluarkan tersebut dikorupsikan oleh oknum yang tidak

bertanggung jawab.

Peran pemerintah daerah dan tokoh agama sangat diperlukan untuk bersinergi

sebaik mungkin agar pelaksanaan zakat dapat dikoordinasikan dan diarahkan tepat

pada sasarannya demi kemaslahatan umat, serta untuk memantapkan kepercayaan

masyarakat akan wajib zakat. Terkait dengan kemaslahatan umat pendayagunaan

zakat tidak hanya berorientasi pada kebutuhan komsumtif saja tetapi juga kebutuhan

produktif.

Sebagai amil tidak cukup hanya sekedar mematok saja „target fundraising’10

dan „sasaran pendayagunaan‟ dalam makna karitatif semata. Ia perlu melengkapi

dengan target dampak seperti apa yang diharapkan dari pendayagunaan zakat ke

tengah mustahiq yang disasarnya.11

Lebih-lebih zakat maal yang sangat dibutuhkan

oleh para mustahiq untuk kebutuhan jangka panjang, hingga dapat mencapai

10

Fundraising masksudnya kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya

lainnya (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunkan

untuk membiayai opersional program lembaga zakat, tidak hanya itu, fundraising juga diartikan salah

satu cara supaya lembaga zakat tetap eksis dalam menghadapi tantangan global yang mana bukan

hanya sekedar pengumpulkan dana namun juga dapat berupa segala macam benda dan fasilitas yang

bisa di manfaatkan sekaligus merupakan bentuk partisipasi dan kepedulian masyarakat. (baca: April

Purwanto Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat. (Yogyakarta:Teras, 2009). 11

Kurtanto Noor Aflah & Mohd.Nasir Tajang, Zakat & Peran Negara.(Jakarta: Forum Zakat

(FOZ), 2006), hlm. 5.

8

kemaslahatan umat.Untuk itulah dibutuhkan strategi dan manajemen yang baik dalam

pengelolaan dana zakat maal ini.

Komaz menilai pemberlakuan undang-undang ini (UU No. 23 Tahun 2011)

dapat mematikan peran amil zakat tradisional yang sebelum ini telah eksis jauh

sebelum undang-undang ini diberlakukan. Salah satu poin yang dikhawatirkan adalah

adanya sanksi untuk para amil yang tidak memiliki izin dari Pemerintah, sebagaimana

diatur dalam pasal 38 dan 41. Padahal selama ini amil tradisional yang berbasis

masjid, pesantren atau perkumpulan masyarakat telah menjalankan kegiatan ini

bertahun-tahun, seperti yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur masih banyak amil

tradisonal yang bahkan lebih dipercaya oleh masyarakat terutama yang masih di

lingkungan pedesaan yang mana jangkauan daripada LAZ masih terbatas.

Untuk mengetahui perbandingan impelementasi sebelum dan sesudah adanya

UU No. 23 Tahun 2011, Penelitian ini akan mengambil sampel sebelum adanya UU

No. 23 Tahun 2011 yakni pengelolaan zakat pada tahun 2010 dan setelah adanya UU

No. 23 Tahun 2011 yakni pada tahun 2012-2015.

Dengan demikian, mengacu pada permasalahan tersebut penulis ingin

menggali lebih dalam lagi sebagai upaya untuk mengetahui prospek dan

perkembangan zakat dalam implementasinya terhadap kemaslahatan umat di BAZDA

Kabupaten Lombok Timur, yang bukan hanya sebagai retorika dan legalitas formal

yang tidak terlaksana, namun sebagai konsep yang dapat terimplentasi dalam

kehidupan masyarakat hingga saat sekarang ini.

9

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat di tarik rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan zakat maal sebelum dan sesudah adanya UU No. 23

tahun 2011 di BAZNAS Kabupaten Lombok timur?

2. Apakah peran amil dimasyarakat masih aktif dalam menghimpun zakat?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas dapat diambil tujuan penelitiannya adalah

1. Untuk mengetahui profesionalisme para amil zakat hingga dana zakat maal itu

bisa sampai tepat pada sasarannya/masyarakat yang berhak menerimanya baik itu

sebelum dan sesudah adanya UU No. 23 Tauhn 2011 di Kabupaten Lombok

Timur.

2. Untuk mengetahui sejauhmana keaktifan amil yang tidak berbadan hukum

berperan dimasyarakat

D. Manfaat Penelitian

Manfaatyang diharapkan oleh penulis disini ada dua yaitu manfaat teoritis dan

manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat yang digunakan untuk mengembangkan

ilmu pengetahuan secara teoritis dalam arti data yang diperoleh di lapangan saat

mengadakan penelitian nanti diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan analisis

dan kajian untuk dijadikan pola dukung pengembangan ilmu secara teoritis

seperti: Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada berbagai bidang terutama

10

tentang peran lembaga-lembaga zakat yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun

2011 tentang pengelolaan dana zakat ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi

pengetahuan tentang bagaimana peran lembaga zakat dalam mengelola dana zakat

tersebut kemudian bagaimana pelaksanaan pendistribusian dana zakat tersebut

supaya tepat pada sasarannya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis adalah dapat dimanfaatkan secara langsung dalam hidup

dan kehidupan sehari-hari dalam arti kata informasi pengetahuan yang didapatkan

baik dari teori maupun data yang diperoleh dari lapangan saat mengadakan

penelitian dapat dijadikan bahan tambahan pengalaman dan pengetahuan baru,

diantaranya:

a. Diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi

masing-masing lembaga zakat maupum amil perorangan dalam mengelola

dana zakat khususnya di Kabupaten Lombok Timur.

b. Bagi masing-masing lembaga dan masyarakat dapat menyadari akan hak dan

kewajibannya serta tanggung jawab yang dipikulnya

c. Dapat menjadi masukan serta melengkapi koleksi bahan pustaka dan dapat

dijadikan sebagai bahan pembanding bagi penelitian-penelitian berikutnya,

khususnya yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini.

11

E. Kajian Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui, banyak tulisan baik berupa hasil penulisan,

artikel, jurnal maupun buku yang membahas tentang masalah zakat, namun sebagai

barometer untuk penulisan yang akan penulis lakukan, penulis mendapatkan beberapa

literatur terdahulu yang berhubungan dengan persoalan yang penulis kemukakan, dari

berbagai perspektif baik hukum, sosial, ekonomi, dan peranannya untuk

kemaslahatan umat dan mengentaskan kemiskinan.

Diskusi tentang zakat ini cukup meramaikan peta pemikiran ke-Islam-an.

Dengan kehadiran buku yang berjudul „strategi pengelolaan zakat di Indonesia‟ oleh

Noor Aflah mengemukakan bahwa pengelolaan zakat memang mengalami

pertumbuhan, OPZ makin kreatif dalam melakukan penggalangan maupun

penyaluran dana kemudian diikuti lahirnya lembaga-lembaga zakat baru yang kini

jumlahnya mengalami peningkatan yang signifikan, itu semua belum termasuk

kepanitiaan zakat yang muncul secara sporadis khususnya dibulan ramadhan, jika

dicermati penomena tersebut nampaknya malah terjadi dan bertumpuk di Jakarta dan

serta kota-kota besar lainnya.

Karena organisasi zakat tersebut sulit untuk melakukan sinergi, sangat sulit

untuk di ajak kerjasama terutama dalam satu hal membuat program besar yang bisa

berdampak dan bermanfaat besar bagi masyarakat miskin. Padahal visi, misi dan

sasaran organisasi relatif sama yakni mengangkat harkat martabat kaum dhuhafa,

dalil yang digunakan sama, target programnya sama, hanya kemasannya yang

berbeda.

12

Fakta yang sangat ketara adalah manakala melihat OPZ ditengah

lokasi/daerah yang baru terkena bencana, masing-masing organisasi begitu ingin

sekali mengangkat bendera sendiri setinggi-tingginya seakan lokasi bencana

dijadikan ajang „memamerkan‟ program masing-masing. Dari fenomena inilah

tampaknya sinergi masih hajatan „mahal‟ sehingga belum dianggap sebagai

kebutuhan bersama bagi OPZ.Salah satu kendala terhambatnya sinergi adalah

dikarenakan dorongan kuat sekaligus cerminan sikap egosentris.Diantara harapan

para petinggi OPZ terutama dalam penataan regulasi perzakatan adalah muatan revisi

UU zakat, diharapkan bisa mempertahankan yang positif dan yang masih kurang bisa

diperbaiki.12

Substansi UU Pengelolaan Zakat yang baru didominasi oleh pengaturan

terkait dengan kelembagaan yang meliputi aspek teknis, yang tidak bisa dipisahkan

dengan kelembagaan pelaksana. Dari proses perumusan hingga diundangkan UU No.

23 Tahun 2011 banyak mendapat sorotan dari organisasi pengelola zakat (OPZ)

khususnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Asnaini13

yang berjudul pemetaan potensi

zakat di provinsi Bengkulu sebagai upaya pengembangan ekonomi umat menyatakan

bahwa potensi zakat dapat dilihat dari potensi demografi, sumber/jenis zakat mal

yang dapat dikembangkan, dan aktualisasi zakat di BAZ dan masjid. Ternyata potensi

12

Noor Aflah, Strategi Pengelolaan Zakat Di Indonesia, Cet 1. (Jakarta: Forum Zakat (FOZ),

2011), hlm. 157. 13

Asnaini, Pemetaan Potensi Zakat Di Provinsi Bengkulu Sebagai (Upaya Perngembangan

Ekonomi Ummat), Disertasi, Koleksi Program Pascasarjana Pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

2011, Tidak Diterbitkan.

13

yang terungkap adalah potensi minimum (paling jelek), disebabkan karena masih

banyaknya muzakki yang tidak membayar zakat ke BAZ dan ke masjid malah justru

langsung ke mustahiknya, meskipun ada juga yang kelembaga pendidikan dan

sosial/agama.

Kemudian minat masyarakat dalam membayar zakatnya kelembaga yang

sudah disediakan masih rendah, karena dilihat dari sisi internal muzakki disebabkan

oleh tiga hal, yakni ibadah sosial (zakat) masih diperlakukan sebagai ibadah

individual, kepercayaan (trust) muzakki terhadap lembaga zakat masih rendah, hal ini

menunjukkan prilaku sosial masyarakat yang tidak saling percaya didunia yang

sedang berkembang ini bahkan terjadi juga dalam pelaksanaan zakat, dan dalam

memberikan zakat, muzakki mengutamakan lingkungannya (tetangga dan saudara),

dalam hal ini membayar zakat langsung sekaligus memberikan, mencari aman, untuk

menghilangkan keraguan/rasa takut zakatnya tidak samapi pada kepada yang berhak

menerimanya jika diberikan melalui lembaga.

Adapun dalam penelitian tersebut terdapat beberapa korelasi paling rendah

terhadap faktor pengembangan ekonomi zakat (FEZ), yakni kurangnya

pengetahuan/kesadaran masyarakat tentang zakat, SDM pengelola sangat terbatas,

penerimaan zakat di lembaga sangat kecil, dan korelasi paling tinggi yakni dukungan

pemerintah, lokasi lembaga yang strategis, pengajaran zakat disekolah dan perguruan

tinggi. Penelitian ini hampir sama dengan yang diteliti akan tetapi bedanya lokasi

penelitian ini dilakukan di Lombok Timur yang memiliki adat dan kebiasaan yang

14

berbeda di masyarakat serta peraturan dan sistem pengelolaan zakat yang digunakan

berbeda pula.

Dalam penelitian lainoleh Zaki Ismail, dengan judul „politik syariah Islam di

Lombok Timur (studi kebijakan peraturan daerah Kabupaten Lombok Timur No. 9

Tahun 2002 Tentang Penelolaan Zakat)‟ pada tahun 2007,menjelaskan bahwa untuk

melaksanakan peraturan daerah itu dibentuk LAZ sebagai lembaga yang mengatur

pelaksanaan zakat yang disebut “zakat profesi”.14

Hal ini menimbulkan perbedaan

sikap dari masyarakat, para guru dan tokoh agama yakni terjadinya pro dan kontra

dengan memiliki alasan masing-masing.15

Peraturan ini bersifat menindas dan ortodoks walaupun didasarkan pada

pemahaman atau nilai luhur yang bertujuan sangat baik yakni keadilan sosial serta

bersifat represif. Perbuatannya yang tergesa-gesa dan pelaksanaannya meresahkan

sosial karena ada pihak yang menolak dan mendukung hingga berujung pada konflik.

pelaksanaan zakat profesi di Lombok Timur masih dianggap debateable karena hanya

merupakan hasil ijtihad hanya seorang ulama, tanpa didukung oleh ulama-ulama lain

(ijma‟).Penelitian ini masih berada pada periode pertama setelah disahkannya

PERDA No. 9 Tahun 2002 dan belum lahir UU No. 23 Tahun 2011.

14

Zakat profesi adalah zakat yang diwajibkan kepada seorang pegawai negeri yang diambil

dari gaji, upah atau pun honorarium setiap bulannya, misalnya dokter, konsultan, pengacara dan lain-

lain .Zakat profesi ini masih manuai kontra dikalangan para pekerja karena nizab yang diwajibkan

terkadang tidak sesuai dengan gaji yang mereka dapatkan.(Baca: Dzakiah Drajat, Zakat Pembersih

Harta Dan Jiwa, Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam „Ruhama‟) 15

Zaki Ismail, „Politik Syariah Islam Di Lombok Timur (Studi Kebijakan Peraturan Daerah

Kabupaten Lombok Timur No. 9 Tahun 2002 Tentang Penelolaan Zakat), Tesis Koleksi Perpustakaan

Program Pascasarjana Pada Magister Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, Tidak

Diterbitkan.

15

Berbeda dengan penelitian ini, yakni membandingkan pengelolaan zakat

sebelum dan sesudah disahkannya UU No. 23 Tahun 2011, namun, dengan memakai

peraturan turunan yang sama yakni PERDA No. 9 Tahun 2002, dan penelitian ini

memasuki periode ke dua dan ke tiga setelah disahkannya PERDA tersebut serta

terkait masa pemerintahan daerah yang berbeda pula.

Dalam buku Muhammad Daut Ali yang berjudul „sistem ekonomi Islam zakat

dan wakaf‟, menjelaskan kesadaran umat Islam yang cukup tinggi untuk

mengeluarkan zakat hanya baru tampak dalam penunaian zakat fitrah saja, sedangkan

kesadaran yang sama untuk pengeluarkan zakat harta masih belum nyata,16

Karena

tidak adanya pengorganisasian zakat yang jelas. Pengorganisasian sangat perlu diatur

sebaik-baiknya agar pelaksanaan zakat dapat dikoordinasikan dan diarahkan. Hal ini

perludilakukan untuk memantapkan kepercayaan masyarakat dan wajib zakat

khususnya di Kabupaten Lombok Timur.

Dalam jurnal Bimas Islam oleh mustolih siradj, UU No. 23 Tahun 2011

tentang pengelolaan zakat, sebuah pendapat menjelaskan bahwa, undang-undang

tersebut segera berhadapan langsung dengan berbagai masalah dalam

penerapannya,baik disebabkan adanya kekosongan atau celah hukum yang terbuka,

rumusannya terlampau luas, kekeliruan perumusan atau pendefinisian maupun kata

atau rumusan yang mengandung ambiguitas.

16

Muhammad Daut Ali, Sistetm Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf, Cet 1.(Jakarta:UI-Press,

1988), hlm. 65.

16

Apalagi dihubungkan dengan realitas kehidupan masyarakat yang sangat

padat saat sekarang bisa saja semakin membuat UU No. 23 Tahun 2011 akan menjadi

rumusan kalimat mati ditinggalkan oleh perubahan masyarakat itu sendiri. Oleh

karena sangat mungkin umur dari UU No. 23 Tahun 2011 sendiri tidak akan bertahan

lama seperti halnya yang dialami oleh UU No. 38 Tahun 1999 yang hanya bertahan

dua belas tahun saja.

Faktanya, sebelum UU Pengelolaan Zakat diundangkan, pengelolaan zakat

dilakukan oleh masyarakat sendiri, baik oleh organisasi (antara lain organisasi

kemasyarakatan yang bergerak di bidang dakwah atau pendidikan), organisasi

berbadan hukum (yayasan), perkumpulan orang (seperti pengurus/takmir masjid atau

musholla), atau bahkan oleh satu atau beberapa orang yang dianggap sebagai tokoh

agama (alim ulama) dengan mengumpulkan dan membagi zakat dalam komunitas

tertentu yang anggota dan wilayahnya relatif kecil.

Masyarakat Kabupaten Lombok Timur masih menganggap UU No. 23 Tahun

2011 itu masih terlalu umum, tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Lombok

Timur, bahkan dapat mendiskriminasi amil tradisional hingga memungkin terjadi

kriminalisasi terhadap amil tradisional yang sampai saat ini masih mendapat ruang

gerak dari BAZNAS Kabupaten Lombok Timur. Terkait dengan hasil yudicial review

MK tentang UU No.23 Tahun 2011 masih memberikan peluang bagi amil tradisional.

Kemudian terkait dengan larangan melakukan pengumpulan pendistribusian,

atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang dan ketentuan pidana

bagi amil berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, dari hasil penelitian yang dilakukan

17

olehfaisal17

yang berjudul pemidanaan pengelolaan zakat (studi untuk penerapan

hukum Islam secara komfrehensif). Ketentuan UU zakat tersebut sesuai dengan

ketentuan yang ada dalam hukum pidana Islam.

Penelitian tersebut juga memberikan menjelaskan dari segi filosofi sanksi

yang diterapkan dalam pemidanaan pengelolaan zakat yakni sanksi takzir, karena

permasalahan zakat memang ada ketentuannya dalam al-qur‟an dan hadist, tetapi

hukuman dan takzir bagi pelanggaran pengelolaan dan pengembangannya diserahkan

kepada hakim. Di Kabupaten Lombok Timur sendiri sanksi yang ada dalam PERDA

No. 9 Tahun 2002 itu tidak diterapkan, namun, tetap diimbau kepada masyarakat.

Secara sosiologis permasalahan zakat di Indonesia sejak lama terjadi, namun

sanksinya belum ada, yang berlaku hanyalah sanksi sosial saja. Akan tetapi sejak

adanya UU No. 23 Tahun 2011 ditetapkan, hukuman pidana bagi amil mulai berlaku,

inilah yang merupakan salah satu pasal yang krusial dan menimbulkan kontra dari

para pegiat zakat, dikarenakan masih banyaknya amil tradisional yang tidak memiliki

izin khususnya di Kabupaten Lombok Timur, serta jangkauan LAZ yang masih

terbatas. Sementara menurutnya, Pengelolaan zakat oleh pemerintah sangat logis

karena beberapa pertimbangan salah satu adalah untuk menjamin kepastian dan

kedisiplinan pembayar zakat.

Salah satu pendapat Presiden Direktur Dompet Dhuafa dalam menyikapi

putusan MK tersebut, Ahmad Juwaini menyatakan bahwa yang terpenting keberadaan

17

Faisal, Pemidanaan Pengelolaan Zakat (Studi Penerapan Sanksi Dalam Pasal 21 Undang-

Undang No. 38 Tahun 1999 Dalam Perspektif Takzir) Disertasi, Koleksi Program Pascasarjana Pada

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, Tidak Diterbitkan.

18

Undang-undang ini jangan membatasi masyarakat yang ingin melakukan

pemberdayaan zakat. Lebih jauh kedepan, dengan adanya undang-undang ini

diharapkan mekanisme pengelolaan zakat di Indonesia lebih optimal lagi, mengingat

potensi zakat di Indonesia yang mencapai 200 Triliun per tahun. Koordinasi yang

baik antara LAZ dengan BAZ ataupun UPZ yang lain merupakan kunci sukses

pemberdayaan zakat di Indonesia. Karena dalam Islam juga menjelaskan zakat itu

harus didistribusikan tepat pada sasarannya.

Dalam buku yang berjudul fiqih kontekstual dari normaif ke pemaknaan sosial

yang ditulis oleh H. Ahmad Rofiq, mengkaji bahwa dalam memperbaharui

pemahaman masyarakat itu memerlukan keberanian, lebih-lebih mereka yang diserahi

amanat sebagai amil untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan

mengaplikasikannya. Pesan pokok zakat sebagai pemberdayaan ekonomi umat dapat

direalisasikan dengan sungguh-sungguh, hal ini perlu didukung dengan manajemen,

pengadministrasian dan pertanggung jawaban yang baik. Apabila langkah-langkah

tersebut dilakukan maka kemungkinan kepercayaan muzzaki kepada amil akan lebih

besar.

Menurut Hazairin dalam buku sistem ekonomi Islam zakat dan wakaf yang

ditulis oleh Muhammad Daut Ali, bahwa dalam penyusunan ekonomi Indonesia,

disamping komponen-komponen yang telah ada dalam sistem adat kita yaitu gotong

royong dan tolong-menolong, pengertian zakat yang terdapat dalam al-qur‟an sangat

besar manfaatnya kalau dipahami secara seksama. Khususnya di Kabupaten Lombok

19

Timur diharapkan dari semua segi baik agama, sosial ekonomi bisa dipahami dengan

baik oleh semua masyarakat.

Mengenai cara pelaksanaannya, sangat perlu dilakukan perubahan sehingga

memenuhi keperluan masa kini dan keadaan di Indonesia, mis alnya diadakan Bank

Zakat, yakni tempat mengumpulkan dana yang tidak ada lagi golongan yang

menerimanya dari mustahik (penerima zakat) yang delapan itu. Dari Bank Zakat ini

akan dapat disalurkan pinjaman-pinjaman jangka panjang yang tidak berbunga untuk

rakyat miskin guna membangun lapangan hidupnya yang produktif.

Menurut Qodri Azizy dalam bukunya yang berjudul membangun fondasi

ekonomi umat „meneropong prospek perkembangannya ekonomi Islam‟, dalam buku

ini terkait dengan manajemen zakat, beliau menyatakan bahwa berusaha untuk tidak

terperangkap pada kefrustasian mengelola zakat dan bersembunyi pada kefrustasian

terhadap anggapan tidak adanya Negara Islam yang sebenarnya. Akan tetapi kita

mencoba keadaan yang ada, bagaimana kita mampu mengelola menggunakan

manajemen yang tepat untuk keberhasilan yang sebesar-besarnya, sejauh kemampuan

kita.pada buku tersebut Beliau juga mengutarakan dalam perkembangan konsep

individualisme menemukan bahwa konsep yang semulaidentik dengan egoism,

selfishness dalam perkembangannya menjadi konsep untuk share (berbagi)

kebahagiaan dengan orang lain.

Berbagai telaah pustaka di atas, telah menggariskan bahwa menurut penulis

ini sangat penting karena sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial budaya

masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Timur yang masih membutuhkan

20

konsep dan tawaran pengembangan kondisi sosial-ekonomi umat Islam salah satunya

melalui pengelolaan zakat tersebut.

F. Kerangka Teoritik

Berbicara tentang konsep zakat merupakan salah satu pembahasan yang

senantiasa menjadi kajian para ahli fiqih maupun para pakar ekonomi Islam untuk

menganalisa berbagai masalah perekonomian masyarakat, tentunya dalam hal ini

berkaitan dengan konsep zakat yang kebanyakan orang memaknai zakat itu tidak

hanya untuk mengentaskan kemiskinan saja, namun dapat memberikan kemaslahatan

bagi umat.Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah

disepakati (maliyyah ijtima‟iyyah) yang memiliki posisi strategis dan menentukan,

baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan

umat.18

Zakat memang bukan dimaksudkan untuk menghilangkan kemiskinan sama

sekali, tetapi bertujuan untuk menekan volume kemiskinan. Kemiskinan, di manapun

dan sampai kapanpun tetap akan ada, termasuk di negara-negara maju karena itu

sudah menjadi „sunnatullah‟. Hanya saja di negara kita jumlah orang miskin terlalu

banyak, sedang di negara-negara maju relatif lebih sedikit. Maka hadirnya zakat

diharapkan menjadi salah satu upaya agar bisa terjadi pemberdayaan terhadap

kalangan tidak mampu, bahkan dengan sedikit bereforia.

18

H. Ismail Nawawi, Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi. (Surabaya: Putra

Media Nusantara, 2010), hlm. 1.

21

Beberapa kalangan mengandaikan zakat sebagai sosok „Imam Mahdi‟ atau

„Ratu Adil‟. Meski personifikasi ini sangat sulit dicerna rasio, tetapi diyakini suatu

saat, kehebatan dan kemukjizatan zakat akan muncul ke permukaan. Ungkapan

tersebut menggambarkan betapa kuatnya posisi zakat dalam ruang keyakinan

masyarakat.19

Karena zakat juga memiliki prinsip keyakinan keagamaan, prinsip

pemerataan dan keadilan, prinsip produktifitas dan kematangan, prinsip nalar, prinsip

kebebasan, prinsip etik dan kewajaran.20

Zakat sangat menonjol dalam pemikiran etis yang dihubungkan dengan

masalah-masalah sosial ekonomi. Besarnya peranan zakat dalam perkembangan

struktur sosial-ekonomi, Allah SAW mengingatkan, bahwa yang lalai dalam

melaksanakan keawajiban mengeluarkan zakat akan mendapat azab yang sangat

pedih. QS. At-Taubah ayat 34-35 merupakan ayat yang bersifat mengancam bagi

mereka yang tidak malakukan membayar zakat, sebagaiamana yang berbunyi:

19

Mustolih Siradj, Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat Indonesia ‘Studi Terhadap UU No.

23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat’, Jurnal Bimas Islam, Vol 7, No. 3 Tahun 2014, hlm. 412. 20

Muhammad Daut Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf,Cet 1. (Jakarta: UI-PRESS,

Tth), hlm. 39.

22

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari

orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan

harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia)

dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan

tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka berikanlah kabar gembira

kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, dan

pada hari ketika emas dan perak dipanaskandalam neraka Jahannam, lalu

dengannya itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya

dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk

dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu

simpan itu”.21

Jadi berzakat tidak semata-mata diartikan sebagai manifestasi keimanan

kepada Allah dan manfaatnya tertuju kepada diri sendiri berupa pahala, malainkan

juga dipikirkan dan dirasakan secara etis, yaitu dilihat dari sudut pandang

kemanusiaan. Oleh karena itu, kaum muslimin menjadi peka terhadap lingkungan

sosialnya, sehingga bisa melihat adanya lapisan masyarakat miskin yang harus

mendapatkan perhatian dari golongan kaya.

Kemudian menimbulkan pemikiran rasional yang lebih teknis, yaitu

menghubungkan masalah zakat dengan masalah realokasi sumber-sumber ekonomi.

Dengan demikian, apabila ditinjau dari pendekatan etis dan pemikiran rasional-

eknomis, adalah sebagai kebijaksaan ekonomi yang dapat mengangkat derajat orang-

21

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnnya. (Jakarta: Departemen Agama RI,

2009), hlm. 153.

23

orang miskin, sehingga dampak sosial yang diharapkan ini dapat tercapai secara

maksimal. Lebih jauh dari itu. Bahwa kekuatan suatu komunitas terletak pada

distribusi kekayaan yang adil. Jika terdapat beberapa orang menjadi sangat kaya,

sementara sebagian besar masih tetap miskin, maka komunitas itu akan sangat lemah

sehingga mudah dihancurkan oleh pihak lain.22

Pendekatan ekonomi Islam terhadap upaya pemberantasan kemiskinan dan

pelaksanaan ekonomi Islam yang adil, melalui adanya jaminan sosial yang berbentuk

zakat yang berladaskan ajaran Islam. Sistem jaminan sosial dimaksudkan untuk

menjadi sistem pemerataan dalam kehidupan ekonomi, hal ini juga harus dilakukan

oleh negara karena yang berkaitan dengan tanggungjawab negara atas pemerataan

dan kesejahteraan rakyat. Rasulullah SAW, memberikan statemen tentang

tanggungjawab individu, keluarga dan negara. Maka bagi negara diharapkan

membantu dan mendanai rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Bantuan

negara itulah yang diambil dari dana zakat. Sistem yang diterapkan dalam ekonomi

Islam dalam pemerataan mempunyai konsep-konsep yang jelas sehingga tidak

membatasi hal kepemilikan dalam Islam.23

Kendati Islam membolehkan kepemilikan secara pribadi, namun esensi

kepemilikannya sangat berbeda dengan yang diperaktikkan sistem ekonomi

kapitalis.Perbedaan tersebut salah satunya adalah adanya pengeluaran zakat terhadap

harta benda yang dimiliki.Disinilah letak yang membedakan dan menjawab

22

Ibid, hlm. 43-44. 23

Muhammad & Ridwan Mas‟ud, Zakat Dan Kemiskinan Instrument Pemberdayaan

Ekonomi Umat. (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 23-24.

24

bagaimana penaggulangan ketimpangan ekonomi, karena ketimpangan tidak dapat

dielakakan karena kebebasan.Pemilikan atas benda dalam konsep ekonomi Islam, jika

ada akibat, maka Islam telah memiliki solusi yang sistematis yakni adanya zakat.

Keberhasilan ekonomi Islam terletak pada sejauhmana keselarasan atau

keseimbangan dapat dilakukan antara kebutuhan materi dan kebutuhan etika

manusia.sistem ekonomi Islam tidak melupakan ciri pokok kemajuan manusia yang

tergantung kepada sejauhmana lancarnya koordinasi dan keharmonisan antara aspek

moral dan material dalam kehidupan manusia. apabila aspek moral dipisahkan dari

perkembangan ekonomi, maka ia akan kehilangan control yang berfungsi menjaga

kestabilan dan keseimbangan dalam sistem sosial.

Disamping itu apabila kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi

tidak mempunyai batasan-batasan moral yang jelas dan menuju pada paham

materialis, amoralis dan korupsi, maka akan mengakibatkan goyahnya kestabilan

ekonomi masyarakat, sehingga akan menimbulkan permusuhan dan tidak ada lagi

rasa saling tolong menolong. Cita cita dari sistem ekonomi adalah bagaimana

menciptakan kesejateraan pengikutnya secara optimal, namun untuk meningkatkan

kesejateraan itu tidak lepas dari bagaimana meningkatkan pertumbuhan.

Istilah pertumbuhan cenderung berkonotasi pada produksi dalam

perekonomian bangsa dan dan bagaimana menciptakan pemerataan (distribusi) yang

adil sehingga tidak terjadi ketimpangan. Produksi dan distribusi sangat erat kaitannya

dengan perekonomian. Dari sisi inilah zakat memiliki peran penting, sebab zakat akan

25

memperbaiki pola produksi dan sistem ekonomi.24

Terlepas dari usaha pemberantasan

kemiskinan dengan mengelola hasil pemungutan zakat sejenisnya, maka pandangan

Islam terhadap sebuah tatanan sosial ekonomi yang adil juga memberikan solusi

untuk pemerataan pendapatan.Namun tidak memiliki peran yang begitu banyak

dalam pertumbuhan.25

Selain sebagai poros dan keuangan Islam, zakat juga sebagai pengaman sosial

dan ekonomi. Dibidang ekonomi zakat mencegah penumpukan harta kekayaan

sehingga produktif dan menciptakan pendistribusian ke golongan-golongan yang

telah ditentukan dalam syariat. Golongan-golongan penerima zakat selalu ada sampai

akhir zaman dan sistem ekonomi Islam yang bersumber kepada Al-Qur‟an dan

sunnah telah mengantisipasi dengan diwajibkannya oleh Allah untuk menyisihkan

sebagian harta untuk orang yang membutuhkan.

Islam menganggap kehidupan ekonomi yang baik sebagai suatu rangsangan

bagi jiwa dan sarana berhubungan dengan Allah. Dari sini terlihat bahwa Islam

memperlihatkan masalah harta. Menurut Islam, harta adalah suatu sarana untuk

memperoleh kebaikan, sedangkan segala sarana untuk memperoleh kebaikan adalah

baik.26

Tidak bisa dipungkiri dalam masyarakat selalu terdapat perbedaan tingkat

kemampuan dalam bidang ekonomi sehingga melahirkan adanya golongan ekonomi

24

Ibid, hlm. 25-26. 25

Ibid, hlm. 63. 26

Yusuf Qardhawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, (Terj: Zainal Arifin, Dahlia Husain),

Cet 1. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 74.

26

lemah dan ekonomi kuat.Dalam keadaan ekonomi yang lebih mencolok terdapat pula

dalam masyarakat adanya golongan fakir miskin dan golongan kaya. Dan yang selalu

lebih dominan dalam masyarakat adalah golongan fakir miskin dan golongan kaya

bagian kecil saja dari anggota masyarakat. Sebagai mahluk sosial, yang tak mungkin

bisa hidup sendirian, tentu kita sangat membutuhkan teman berbagi dan teman saling

membantu.27

Perbedaan kelas yang sangat timpang pada masyarakat sering menimbulkan

rasa iri hati dan dengki dari yang miskin terhadap yang kaya dan rasa memandang

rendah atau kurang menghargai dari yang kaya terhadap yang miskin. Suasana

kondisi yang demikian itu tidak menguntungkan bagi masyarakat dan dapat

menimbulkan pertentangan sosial. Hal demikian akan merugikan golongan yang

kaya, sebab terganggunya ketertiban sosial berbentuk kerusuhan, maka orang-orang

yang kaya selalu menjadi sasaran orang-orang miskin. Dampak tersebut jelas

menimbulkan gejala sosial yang merugikan si kaya itu sendiri akibat dari

ketimpangan pendapatan.

Disinilah letak zakat dalam menjawab berbagai kegelisahan atas ketimpangan

ekonomi.Zakat merupakan ajaran Islam yang mengacu pada pemberdayaan dan

perekonomian umat. Dengan berzakat harta akan terbentengi dari bencana.

Berhasilnya zakat sebagai salah satu cara dalam mengembalikan distribusi kakayaan

adalah karena zakat itu diwajibkan atas segalamacam harta yang tumbuh sehingga

27

H. Rosiady Husaenie Sayuti & H. Lalu Gafar Ismail, Revitalisasi Zakat Dan Penomena

Kemiskinan Di Lombok Timur, Cet 1.(Mataram, Pantheon Media Pessindo & LARISPA, 2007), hlm.

153.

27

zakat itu bersifat menyeluruh dan luas kaidah penerapannya, zakat juga nerupakan

alat permanen bagi pengembalian distribusi kekayaan.28

Tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi

dalam masyarakat hingga kebatas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah

menjadikan perbedaan ekonomi diantara masyarakat secara adil dan seksama,

sehingga yang kaya tidak semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat

yang miskin) dan yang miskin semakin miskin, jadi dalam hal ini yang berhak

menerima zakat hanyalah orang-orang miskin karena tujuannya adalah

menghapuskan kemiskinan.29

Jadi zakat didasarkan pada kesadaram religius.

Tindakan seorang berzakat bukanlah umpannya, tindakan ekonomi.Artinya, bukan

motif ekonomi semata yang mendorong orang berzakat

Istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari

golongan kaya kepada golongan yang tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer

sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu mengakibatkan perubahan tertentu yang

bersifat ekonomis, umpannya saja, seorang menerima zakat bisa mempergunakannya

untuk konsumtif atau produktif.30

Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat

darurat, artinya, ketika ada mustahiq yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk

mempunyia usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka

28

Muhammad & Ridwan Mas‟ud, Zakat Dan Kemiskinan Instrument Pemberdayaan

Ekonomi Umat.(Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 28-29. 29

Ibid, hlm. 40. 30

Ibid, hlm. 42.

28

penggunan konsumtif dapat dilakukan. Dana zakat, infak sadaqah dan wakaf akan

lebih cepat digunakan untuk mengentaskan umat dari kemiskinan jika dikelola untuk

menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal seperti pelatihan sampai

dengan modal usaha.31

Zakat mempunyai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan yakni, pihak yang

berkedudukan sebagai penerima zakat yang disebut mustahik yang berhak mendapat

bagian dari dana/harta zakat.dan orang-orang yang wajib membayar zakat yang

disebut muzakki yaitu orang-orang yang memiliki harta benda sesuai dengan

ketentuan peraturan zakat yang dikeluarkan berdasarkan dengan jumlah kekayaan

(nishab) serta lamanya kepemilikan harta (haul) tersebut. Sisi yang terakhir itulah

yang masuk dalam kategori arkan al-Islam.

Dimensi yang pertama hanya merupakan konsekuensi logis dari adanya sisi

yang kedua. Dengan kata lain, adanya pengumpulan zakat disebabkan karena adanya

muzakki (wajib zakat). Pemanfaatan zakat memang sangat tergantung pada

pengelolaannya. Apabila pengelolaannya baik, maka manfaatnnya akan dapat

dirasakan oleh masyarakat.

Dalam memanajemeni zakat proses awal perlu dilakukan perencanaan. Secara

konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang

ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk

31

Qodri Azizy, Membangun Fondasi Eknomi Ummat ‘Meneropong Prosspek

Perkembangannya Ekonomi Islam’. Cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.) hlm. 148-149.

29

mencapainya dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang

hendak dilaksanakan oleh badan/lembaga amil zakat.32

Pendayagunaan teknik dan manajemennya harus telah mulai dikaji dan

diperhatikan mana yang lebih sesuai untuk perkembangan saat ini. Perubahan ini

sangat penting mengingat adanya tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam

pengelolaan zakat (pengumpulan, pembagian dan pengelola). Ketiga hal tersebut

harus seiring agar eksistensi dan pengelolaan zakat semakin hari semakin baik dan

zakat dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Dana zakat tidak hanya berfungsi konsumtif seperti yang dipahami oleh

masyarakat, tetapi dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, zakat mestinya juga

diarahkan kepada sifat produktif 33

agar tercapainya peningkatan taraf hidup dan

perekonomian umat. Seperti yang kita ketahui lembaga amil zakat bertugas

mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan sesuai dengan ketentuan

agama.34

Dalam hal ini diperlukan teori manajemen untuk menganalisa pelaksanaan

pengelolaan dana zakat baik BAZ maupun masjid atau mushalla di Kabupaten

Lombok Timur. John G. Glover mendefinisikan manajemen sebagai kepandaian

manusia menganalisa, merencanakan, memotivasi, menilai dan mengawasi

32

H. Ismail Nawawi, Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi. (Surabaya: Putra

Media Nusantara, 2010), hlm. 48. 33

Bersifat produktif artinnya dengan cara memberikan modal atau zakat yang dapat

dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka panjang, misalnaya: pedagang dikasih

modal, pengrajin dikasih alat dan bahan. Lihat, Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknan Sosial,

Oleh Ahmad Rofiq, hlm. 259-260. 34

Mursyid, Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shodaqah (Menurut Hukum Syara’

Dan UU), Cet 1. (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2006), hlm. 24.

30

penggunaan secara efektif sumber-sumber manusia dan bahkan yang digunakan untuk

mencapai tujuan tertentu.35

Manajemen juga dipandang sebagai sebuah proses yang merupakan/terdiri

dari beberapa pelaksanaan kegiatan dari fungsi manajemen itu sendiri. Manajemen

yang dilakukan secara sederhana merupakan naluri setiap manusia dalam mencapai

tujuan serta memenuhi.Keadaan yang demikian yang merupakan manajemen secara

naluriah.

Dengan melaksanakan manajemen secara naluriah ini tidak jarang akan terjadi

adanya kekeliruan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dan akan sering

pula terjadi adanya ketidakefesienan dalam pelaksanaan mananejemen. Dari

ketidakefesienan ini akhirnya akan berakibat tidak dapat dicapainya tujuan yang

diharapkan atau paling tidak akan terjadi ketidaksesuaian hasil yang diperoleh dengan

yang diharapkan. Penerapan manajemen seperti ini tidak boleh diterapkan untuk

organisasi yang besar seperti perusahaan, lembaga sosial ataupun lembaga

pemerintah.36

Agar dapat menerapkan konsep manajemen yang baik dan benar serta

profesional, maka kita harus mengetahui prinsip-prinsip dasar teori manajemen.

Peranan manajemen sangat penting guna menunjang keberhasilan dan tercapai tujuan

yang diharapkan. Setiap lembaga atau organisasi memiliki tujuan yang berbeda-beda.

Perlu diketahui bahwa meskipun dalam jenis organisasi yang sama, apabila statusnya

35

Bukhari Alma, Pengantar Bisnis, Cet 15. (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 139. 36

Indriyo Gitosudarmo, Pengantar Bisnis, Ed 2, Cet 8. (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta,

2003. hlm. 316-317.

31

berlainan akan dapat menyebabkan adanya tujuan yang berbeda. Akan tetapi apapun

bentuknya, apapun namanya, apapun statusnya dalam mencapai dan merealisasikan

tujuannya secara efektif dan efesien akan selalu memerlukan manajemen, begitu juga

halnya dengan lembaga zakat ini.

Ada lima fungsi manajemen yakni sebagai suatu kegiatan planning,

organizing, staffing,coordinating, dan controlling.37

Lembaga BAZ merupakan

sebuah organisasi sosial keagamaan yang konsen dalam pengelolaan dana zakat.

Sebuah organisasi yang melayani kepentingan masyarakat, BAZ juga memiliki visi

dan misi serta tujuan, maka penerapan fungsi-fungsi manajemen menjadi sesuatu

yang sangat penting dan sangat mendesak. Teori ini dirasa paling tepat untuk

mengupas persoalan zakat dan pendekatan dalam membahas implementasi zakat

terhadap kemaslahatan umat.

Pertama, planning adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan

persiapan masa depan kegiatan bisnis seperti mempormulasikan prosedur dan

programnya, menyediakan metode untuk pengawasan keuangan termasuk

penggunaan anggaran. Planning ini merupakan fungsi manajemen yang paling

penting karena disini diformulasikan apa yang akan dikerjakan, siapa yang

mengerjakan, dimana, dan carannya serta bagaimana penilainnya.

Kedua, organizing adalah mencakup persiapan untuk melaksanakan planning

menjadi kegiatan nyata.Ini memerlukan membentuk struktur organisasi, membuat

prosedur, dan mengalokasikan fungsi-fungsi dan kewajiban unit organisasi dan

37

Bukhari Alma, Pengantar Bisnis, Cet 15, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 142-144.

32

individu-individu. Tugas organizing ialah merancang suatu tim kerjasama, mengatur

aturan otoritas dan komunikasi dalam berbagai jenjang organisasi.

Ketiga, Staffing adalah memilih dan mengembangkan personil terutama yang

membantu ditingkat eksekutif formal. Keempat, coordinating adalah fungsi ini

menyangkut mengintegrasikan berbagai unit yang berbeda, termasuk prosedur, orang,

polisy, dan perencanaan. Makin besar organisasi, makin penting fungsi ini.Koordinasi

harus ada pada setiap tingkat organisasi.

Kelima, controlling adalah membimbing pekerjaan agar mengikuti arah yang

diharapkan, yang telah ditetapkan. Ini tidak sama artinya dengan memberi perintah

atau komando, yang banyak dilakukan oleh para pengawas. Demikian pula control

bukan berarti mencari-cari kesalahan orang lain, akan tetapi control bertujuan

mengembalikan segala sesuatu ke jalan yang benar, seandainya terlihat ada yang

menyimpang.

Pola pendukung dalam sebuah lembaga atau organisasi yakni sistem informasi

manajemen.Informasi merupakan elemen yang paling kritikal dalam sebuah

organisasi atau lembaga, karena informasi merupakan dasar bagi penentuan sterategi,

perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu manajemen harus

menciptakan dan memelihara sistem informasi manajemen yang dipahami dan

diterima oleh semua jajaran dalam lembaga tersebut.38

38

Dengan adanya sistem manajemen yang baik pada sebuah lembaga atau oraganisasi sangat

berpengaruh pada keberhasilan program yang telah direncanakan, Lihat, Sondang P. Siagian,

Manajemen Internasional, Cet 2. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 198.

33

Adapun tujuan pengelolaan keuangan tersebut sebenarnya bisa berlaku untuk

siapa saja, bukan terbatas pada perusahaan, individu, dan pemerintahpun mungkin

akan menerapkan konsep keuangan tersebut dalam pengaturan keuangan mereka39

tentunya dengan sebuah manajemen yang baik, Lebih-lebih pada manajemen

pengelolaan dana zakat ini agar supaya tepat pada sasarannya.

Sasaran zakat berkaitan dengan orang yang berkewajiban zakat (muzzaki) dan

orang yang berhak mendapatkan zakat (mustahik) dan tujuannya adalah menyantuni

orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya atau meringankan beban

mereka, bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat

kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat, melakukan penggalian

sumber dan distribusi zakat seperti melakukan identifikasi orang-orang yang

berkewajiban zakat dan orang yang berhak menerima zakat kemudian dikompilasikan

dengan data khusus sehingga teridentifikasi secara tertib dan rapi, menentukan waktu

penggalian sumber data dan waktu untuk mendistribusikan zakat dengan skala

prioritas.

Kemudian berkaitan dengan tanggung jawab yakni menetapkan amil atau

pengelola zakat yang mempunyai komitmen, kompetensi, mindset dan

profesionalisme dalam mengelola dana zakat serta adanya sistem pengawasan

terhadap pelaksanaan zakat mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaannya

secara berkesinambungan untuk menciptakan efesiensi dan efektivitas.

39

Ni Luh Putu Wiagustini, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. (Denpasar, Bali: Udayana

University Press, 2010), hlm. 10.

34

Di Indonesia praktik pengelolaan zakat dilakukan secara tradisional.Ada yang

dipercayakan kepada amil (pengurus), ada pula yang langsung diberikan muzaki

kepada mustahik. Antusiasme pembayar zakat sudah sangat tinggi, hanya saja belum

terorganisir dengan baik sehingga sulit diukur. Kadangkala zakat hanya dikelola oleh

amil temporer baik penghimpunan maupun pendayagunaannya, personalianya juga

dibentuk secara ad hoc terutama menjelang datang Ramadhan atau dibentuk

manakala ada kepentingan mendesak tertentu seperti membangun pesantren, masjid,

mushalla, madrasah maupun kepentingan sosial lainnya. Setelah itu selesai, amil ad

hoc membubarkan diri.

Program sekejap seperti itu pada hakekatnya sama saja dengan melestarikan

keimiskinan itu sendiri. Sebelum adanya UU No. 23 Tahun 2011 organisasi

pengelolaan zakat terdiri dari dua jenis yakni Badan Amil Zakat (BAZ) pada pasal 6

dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada pasal 7 yang terdapat dalam bab III UU No. 38

Tahun 1999.

Fenomena perzakatan secara sederhana dalam masyarakat Islam di Indonesia

dari sisi historis sudah menjadi kebiasaan selama ratusan tahun sehingga berurat akar

di tengah masyarakat muslim Indonesia. Sayangnya, belum ada satu catatan sejarah

manapun yang bisa memastikan kapan persisnya praktik zakat mulai berlangsung.

Pada zaman kolonial praktik zakat secara tradisional sudah terjadi.Zakat pada

masa lalu merupakan tulang punggung dan sekaligus penggerak bagi tegaknya

dakwah Islam di nusantara. Kegiatan zakat kental sebagai dimensi ekspresi dan

antusiasme masyarakat muslim dalam menjalankan ajaran agamanya menjadi salah

35

satu faktor pendorong. Pengelolaan ZIS (zakat, infak, dan sedekah) masih dominan

bersifat personal, yang tingkat akuntabilitas dan transparansinya tidak begitu bagus.

Dalam hadist mengatakan:

بيل ذلك خيس للريه يسيدون وجه هللا فئبت ذا القسبى حقه والمسكيه وابه الس

وأولئك هم المفلحون

Artinya: Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian

(pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan.Itulah

yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan

mereka itulah orang-orang beruntung.

Zakat masih dianggap sebagai kegiatan membantu orang tidak mampu yang

merupakan pekerjaan sosial yang tidak perlu diseriusi sebagaimana memposisikan

pekerjaan/profesi sehari-hari. Akibat „pola‟ semacam ini pemikiran dan praktik zakat

memiliki banyak kelemahan baik dalam aspek filosofis, struktur kelembagaan dan

manajemen operasional yang menjadikan visi zakat teredusir dari semula merupakan

simbol gerakan sosial menjadi aksi simbolik personal semata yang tidak berdampak

pada realitas sosial.40

Para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat adalah sebagai harta yang

ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau

individual yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapatkan imbalan tertentu yang

40

H. Ismail Nawawi, Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi.(Surabaya: Putra

Media Nusantara, 2010), hlm. 413-414.

36

dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta.41

Dana zakat

dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan

bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu

gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga

semakin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan

kelompok masyarakat yang kurang mampu.42

Merebaknya amil di satu sisi menjadi penomena yang menggembirakan,

namun disisi lain sangat menghawatirkan. Peran amil diyakini sangat menentukan

dalam mekanisme zakat. Namun banyak mekanisme yang salah kaprah dengan

berbagai bentuknya dalam upaya mengumpulkan potensi zakat antara lain: amil

mengambil porsi yang berlebihan, tidak adanya audit, rawan penyalahgunaan, muzaki

tidak pernah melakukan kontrol, pemolesan yang laporan keuangan dan kegiatan,

amil tidak tau kemana zakat disalurkan, membuat program yang salah sasaran,

kegiatan mengumpulkan zakat yang sporadis, minimnya pengetahuan menejemen dan

sebagainya.43

Mengenai kendala optimalisasi fungsi zakat di Indonesia ada beberapa

kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik dalam menerapkan zakat di tengah-tengah

masyarakat. Kebiasaan tersebut termasuk sikap tradisional. Kebiasaan terjadi

41

Gazi Inayah, Teori Komprehensip Tentang Zakat Dan Pajak, (Judul Asli: Al-Iqtishad Al-

Islami Az-Zakah Wa Ad-Adribah, Penerjemah: Zainuddin Adnan & Nailil Falah), Cet 1. (Yogyakarta:

Tiara Wacana, 2003), hlm. 3. 42

Umratul Khasanah, Manajemen Zakat Modern ‘Instrumen Pemberdayaan Ekonomi

Ummat’. (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 39. 43

Noor Aflah, Strategi Pengelolaan Zakat Di Indonesia, Cet 1. (Jakarta: Forum Zakat (FOZ),

2011), hlm. 65-66.

37

diantaranya pada masalah mustahiq (termasuk sifat tradisional dalam dalam

mengeluarkan zakat), sumber zakat, dan pendayagunaan zakat. Tentang persoalan ini

terjadi dualisme antara kenyataan dilapangan yang dimotori oleh sebagian ulama‟

yang berbasis pondok salafi dengan Departmen Agama yang dimotori oleh ulama-

akademisi. Sebagian ulama tradisional tetap pada pendiriannya bahwa zakat itu wajib

dikeluarkan, tetapi dengan syarat yang sangat ketat, seperti mengenyangkan,

makanan pokok, tahan lama, kering dan sebagainya, sementara Departemen Agama

dengan mensyaratkan komoditi yang bernilai ekonomis.44

Masyarakat muslim Indonesia seharusnya mampu mengoptimalkan

pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umum. Sayangnya, pengelolaan zakat masih

menyisakan beberapa kendala konseptual dan teknis.Salah satu akar persoalannya ada

pada formalitas zakat.Artinya, zakat hanya dianggap sebagai kewajiban normatif,

tanpa memperhatikan efeknya bagi pemberdayaan ekonomi umat. Akibatnya,

semangat keadilan ekonomi dalam implementasi zakat menjadi hilang.

Ekonomi zakat dan relevansinya dengan zaman modern menjadi isu

perdebatan hangat antara penganut muslim liberal dan muslim konservatif. Bebeda

dengan keyakinan muslim sekuler maupun konsrevatif yang dicapai Nabi didasarkan

tidak hanya berlangsung sementara, namun memiliki nilai-nilai permanen Qur‟an.

Beliau membawa revolusi terbesar bahkan keajaiban ekonomi dan politik dalam

44

Muslihun Muslim, Fiqh Ekonomi. (Mataram: Lembaga Kajian Islam Dan Masyarakat

(LKIM), 2005), hlm. 89-90.

38

sejarah manusia.tidak berapa lama setelah hijrah ke Madinah dan melaksanakan

sistem shalat dan zakat, kondisi ekonomi masyarakat berubah.

Karenanya sistem zakat yang diciptakan ini merupakan sistem kesejateraan

universal pertama dalam sejarah manusia.ia secara bertahap menggantikan ekonomi

berbasis pada perbudakan yang ada dikala itu menjadi ekonomi berbasis

kesejahteraan. Diakhir masa kenabian, seluruh semenanjung Arabia menikmati

keamanan ekonomi dan politik.Dan sistem ini mencapai kegemilangan dimasa

Khalifah umar.

Dengan demikian mereka telah membajak „kereta Islam‟ dari jalur rel Nabi

kita (SAW) dan sahabat (RA) dan menempatkannya pada jalur baru yang disebut

Shari‟ah sejak itu minoritas orang kaya dan berkuasa telah mengendalikan kereta dan

menyenangkan teman-temannya sambil mengeksploitasi sebagian besar umat Islam.

Akibatnya, kaum muslimin harus terus-menerus hidup dalam kemiskinan dan

menderitadibidang ekonomi dari generasi ke generasi. Sistem zakat yang dimiliki

Islam akhirnya tidak mampu menjawab apapun mengatasi kondisi yang menyedihkan

ini.45

Orientasi zakat tidak diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, tapi

lebih karena ia merupakan kewajiban dari Tuhan. Bahkan, tidak sedikit muzakki yang

mengeluarkan zakat disertai maksud untuk menyucikan harta atau supaya hartanya

bertambah (berkah).Ini artinya, muzakki membayarkan zakat untuk kepentingan

45

M. Donny Supanra, Revolusi Zakat & Revitalisasi Baitulmaal,Cet 1.(Yogyakarta: Genta

Press, 2014), hlm. 35-39.

39

subyektifitasnya sendiri.Memang tidak salah, tapi secara tidak langsung, substansi

dari perintah zakat serta efeknya bagi perekonomian masyarakat menjadi terabaikan.

Untuk itu dibuatlah UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang

kemudian diganti dengan UU No. 23 Tahun 2011, namun UU yang baru ini memuat

kontroversi dikalangan para pegiat zakat, karena didalamnya terdapat beberapa pasal

yang krusial sehingga para pegiat zakat mengajukan yudicial review ke Mahkamah

Konstitusi.

Konsep dan praktek zakat telah dikurangi menjadi bentuk ritual tanpa

kehidupan dimana orang kaya mempercayai mereka akan memperoleh surga

dikemudian. Sebaliknya, Nabi SAW bertindak untuk membangun agama Allah yang

maha kuasa di Madinah, dengan melaksanakan sistem shalat dan zakat sebagaimana

diperintahkan dalam Al-Qur‟an.

Bilamana zakat adalah salah satu pilar agama, maka haruslah ada alasan kuat

bahwa pilar itu haruslah sebuah fondasi yang kokoh. Fondasi yang kokoh ini haruslah

terbangun dari keyakinan yang tak tergoyahkah dari setiap muslim, 100 % komitmen,

ketulusan penuh, serta dedikasi penuh terhadap keyakinan bahwa semua sumber

daya yang dimiliki Allah di planet ini tersedia bagi semua mahluk dan umat manusia

untuk kelangsungam hidup, gizi dan pertumbuhan.

Setiap individu, kelompok, pemerintahan atau sistem yang menganggu aliran

alami sumberdaya yang dimiliki Allah pada planet kepada semua manusia akan

menciptakan keseimbangan di alam yang disebabkan dalam masyarakat kaya, miskin,

majikan, budak, pekerja. Namun ketidakseimbangan ekonomi terus berlajut dan

40

tumbuh tanpa kendali karena manusia telah menolak dalam ketamakannya, untuk

mempercayai prinsip ekonomi mendasari zakat: aliran sumberdaya bagi semua

manusia yang tidak terbatas.46

Disamping teori manajemen juga digunakan teori minat, minat ialah suatu

dorongan yang menyebabkan terikatnya perhatian individu pada objek tertentu seperti

pekerjaan, pelajaran, benda dan orang. Minat berhubungan dengan spek kognitif,

efektif dan motorik dan merupakan sumber motivasi untuk melakukan apa yang

diinginkan.Minat berhubungan dengan sesuatu yang menguntungkan dan dapat

menimbulkan kepuasan bagi dirinya.Kesenangan merupakan minat sifatnya yang

sementara. Adapun minat bersifat tetap (persistent) dan ada unsur memenuhi

kebutuhan dan memberikan kepuasan. Semakin sering minat diekspresikan dalam

kegiatan akan semakin kuat minat tersebut, sebaliknya minat akan menjadi pupus

kalau tidak ada kesempatan untuk mengekspresikannya.47

Minat dapat diartikan pula sebagai kesadaran seseorang bahwa suatu objek,

seseorang, suatu masalah ataupun situasi yang mempunyai sangkut paut sengan

dirinya yang dilakukannya dengan sadar, serta diikuti rasa senang.Minat memiliki

sifat dan karakter khusus seperti:48

1. Minat bersifat pribadi (individual), ada perbedaan antara minat seseorang dan

orang lain.

2. Minat menimbulkan efek diskriminatif.

46

Ibid, hlm. 43-44. 47

Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, Ed 1, Cet 1. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 63. 48

Ibid, hlm. 63.-64.

41

3. Erat hubungannya dengan motivasi, mempengaruhi dan dipengaruhi motivasi.

4. Minat merupakan sesuatu yang dipelajari, bukan bawaan lahir dan dapat berubah

tergantung pada kebutuhan, pengalaman, dan mode.

Faktor-faktor yang meliputi minat antara lain, kebutuhan fisik, sosial dan

egoistis serta penglaman.49

Minat ini bisa muncul seketika atau secara spontan ketika

individu merasa senang terhadap objek tersebut dan bahkan ketika objeknya

berbentuk barang, individu tersebut cenderung ingin memiliki objek tersebut. Dari

minat tersebut dapat memunculkan sebuah motivasi.

Motivasi merupakan suatu proses dimana kebutuhan-kebutuhan mendorong

seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapainya

tujuan tertentu. Tujuan yang jika berhasil dicapai akan memuaskan dan memenuhi

kebutuhan-kebuthan tersebut.50

Adanya dorongan dalam diri manusia untuk berbuat,

memenuhi kebutuhan hidupnya disebut motif.

Motif sebagai kekuatan yang ada dalam diri manusia menyebabkannya

bertindak atau berbuat untuk memenuhi kebutuhannya ataupun mencapai tujuan

tertentu baik pribadi maupun dalan lembaga atau organisasi. Motif ini lebih

menekankan pada dorongan internal dalam diri individu.51

Dalam hal ini masyarakat

membayar zakat tersebut atas dorongan apa,dengan adanya motivasi atau dorongan

tersebut masyarakat akan berminat untuk membayar zakat.

49

Ibid, hlm 64. 50

Ashar Sunyoto Munandar, Psikologi Industry Dan Organisasi. (Jakarta: UI Press, 2001),

hlm. 323. 51

Lihat, Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, Ed 1, Cet 1. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.

64-65.

42

Disamping itu juga digunakan teori kepercayaan, kepercayaan artinya

kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan

padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi

seseorang dalam konteks sosialnya, misalnya ketika seseorang mau melakukan

sesuatu, ia akan melakukan sesuatu tersebut berdasarkan orang yang dipercayanya.

Kepercayaan juga dapat diartikan adanya penilaian seseorang terhadap orang

lain, dari penilaian tersebut dapat menimbulkan kepercayaan. Dengan kepercayaan

tersebut dapat menciptakan hubungan yang baik. Dalam hal ini, bagaimana seorang

muzakki mempercayakan zakatnya kepada sebuah lembaga baik BAZ maupun masjid

atau mushalla khususnya masyarakat di Kabupaten Lombok timur yang didasarkan

pada tujuan lembaga zakat itu adalah mengentaskan kemiskinan serta untuk mencapai

kemaslahatan umat. Dimensi kepercayaan ini yakni sejauh mana sesorang percaya

dan merasa yakin terhadap orang lain dalam suatu situasi.

Dalam penjelasan di atas, penulis dapat mengambil kerangka teori

manajemen, teori minatdan teori kepercayaan sebagai salah satu teori yang dijadikan

rujukan untuk mengembangan penelitian ini.

G. Metode Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang lebih jauh dari judul penelitian ini,

maka ruang lingkup penelitian ini hanya membahas masalah implementasi zakat

terhadap kemaslahatan umat sebelum dan sesudah adanya UU No. 23 tahun 2011

43

mengenai pengelolaan dana zakat hanya di BAZDA Kabupaten Lombok Timur

saja.

2. Jenis Penelitian

Dengan memahami dan menganalisis permasalahan yang ada, makadalam

penelitian ini penulis memakai jenis penelitian lapangan (field research), yaitu

suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap

suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai kasus. Dalam hal ini penulis

akan mencoba untuk mengeksplorasi sistem kerja yang diterapkan dalam

pengelolaan dana zakat ini di Kabupaten Lombok Timur.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini dikaji berdasarkan

imformasi apa adanya dari sumber data. Data yang diproleh tidak dirubah dalam

bentuk angka atau simbol-simbol dan tidak dilakukan analisa dengan rumusan

statistik dan matematika. Hal ini terkait dengan definisi yaitu penelitian yang

bersifat atau memiliki karakteristik bahwa data dinyatakan dalam keadaan

sewajarnya atau sebagaimana adanya (natural setting), dengan tidak dirubah

dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.52

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (field

research) dengan alasan pertama, metode field research ini lebih mudah, hanya

berbentuk penjelasan dan kata-kata. Kedua, metode ini lebih mudah menyajikan

hasil penelitian secara langsung antara peneliti dengan responden maupun

52

Dedy Mulyan, Metode Penelitian Kualitatif ‘Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu

Sosial Lainnya’, Cet 1. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 150.

44

informan dan ketiga, motode ini lebih peka terhadap pola-pola yang terkait

dengan permasalah tersebut.

Dalam hal ini penulis akan meneliti masalah implementasi zakat sebelum

dan sesudah adanya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat karena ada

beberapa perbedaan dalam UU tersebut, yang mana dalam UU tersebut juga

masih menimbulkan kontroversi diantara kalangan pegiat zakat. walaupun sudah

ada keputusan Mahkamah Konstitusi, namun penulis ingin meneliti lebih

mendalam lagi mengenai undang-undang tersebut, sejauhmana implementasi UU

tersebut dalam pengelolaan dana zakat terhadap kemaslahatan umat khususnya di

Kabupaten Lombok Timur. Jadi Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini

dikaji berdasarkan hasil revisi UU No. 23 Tahun 2011 yang sebelumnya

merupakan UU No. 38 Tahun 1999.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain: pendekatan

fenomenologis yakni penulis tidak hanya sekedar berupaya mencari jawaban

terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara pasti dan berstruktur,

namun harus mengangkat masalah-masalah yang bersifat esensial yang ditemukan

selama penelitian, pendekatan sosiologis dan historis yakni, dimana pendekatan

ini tidak terlepas dari kehidupan sosial masyarakat yang merupakan salah satu

kewajibannya adalah dengan membayar zakat yang memang sudah ada sejak

dahulu diwajibkan bagi orang muslim.

45

pendekatan konseptual yakni bagaimana pengelolaan dana zakat yang

sebenarnya didalam lembaga zakat yang sudah dipercaya hingga bisa sampai pada

sasarannya, dan pendekatan hermeneutika hukum ialah bagaimana pengelolaan

dana zakat berdasarkan hukum Islam dan UU yang sudah ditetapkan, apakah itu

sudah sejalan? hal inilah yang menjadi salah satu tolak ukur penulis untuk

melakukan sebuah penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua

pendekatan serta regulasi yang menyangkut pengelolaaan zakat.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.53

Pada penelitian ini penulis memperoleh sumber data utama yakni dari responden

dan informan. data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi

dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder: data primer, adalah data

yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dan

informan. Adapun responden dan informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat

dan para pegiat zakat, praktisi, dan akademisi yang ada di Kabupaten Lombok

Timur.

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari penelitian

kepustakaan sebagai data pendukung, yang merupakan hasil penelitian dan

pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau

53

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ilmiah.(Jakarta: PT. Bina

Aksara, 1993), hlm. 114.

46

dokumen, majalah, artikel dan karya ilmiah. Data sekunder ini bisa didapatkan di

mana saja selama berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Metode merupakan suatu yang penting dalam sebuah penelitian guna

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.54

Metode pengumpulan

data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk

mengumpulkan data.55

Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting

dalam setiap kegiatan penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan data

yang akurat, terperinci dan dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan,

maka tehnik penelitian yang digunakan harus tepat agar sesuai data yang

diperlukan, Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka

dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara: observasi,

wawancara (interview) dan dokumenter. Ketiga tekhnik pengumpulan data ini

dianggap paling tepat karena sesuai dengan permasalahan.

a. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja,

sistematis, mengenai fenomena dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian

dilakukan pencatatan. Dengan menggunakan observasi atau pengamatan

memungkinkan gejala-gejala penelitian dapat diamati dari dekat. Peneliti

54

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D. (Bandung: Alfabeta, 2013),

hlm. 2. 55

Riduwan, Metode Dan Tehnik Penyusunan Tesis, Cet VII.(Bandung: Alfabeta,2010),hlm.

97.

47

bertugas melihat obyek dan kepekaan mengungkapkan serta membaca

permasalahan dalam momen-momen tertentu.

Dalam pencatatan data observasi bukanlah sekedar mencatat tetapi

juga mengadakan obsevasi yang rehabilitasnya dapat dipertahankan

semaksimal mungkin.Penelitian merupakan bagian yang integral dari situasi

yang diteliti, sehingga kehadiran peneliti tidak mempengaruhi situasi itu

dalam kewajarannya, yakni dilakukan dengan menggunakan instrumen

observasi dengan model checklist ( ) yang didalamnya terdapat beberapa hal

atau parameter yang dijadikan bahan untuk mengumpulkan data.

b. Wawancara, (interview)

Wawancara adalah merupakan pertemuan antara dua orang untuk

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.56

Wawancara digunakan

guna mendapat informasi yang di butuhkan sesuai dengan permasalahan yang

peneliti angkat, dimana teknik wawancara yang digunakan terhadap

dataprimer dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (non-

directive interview) atau tidak terstruktur (free flowing interview) yaitu dengan

mengadakan komunikasi langsung kepada respoden yakni masyarakat dan

informan yang dalam hal ini adalah para pegiat zakat atau praktis dan

akademisi, dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) guna

56

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D,Cet IV.(Bandung:

Alfabeta,2008),hlm. 231.

48

membantu mencari jawaban atas analisis pengelolaan zakat sebelum dan

sesudah adanya UU No. 23 tahun 2011 implementasinya terhadap

kemaslahatan umat di Kabupaten Lombok Timur.

Menggunakan wawancara yang tidak terstruktur ini supaya terjalin

hubungan baik terlebih dahulu dengan responden, kemudian pertemuan awal

itu diharapkan akan menghimpun data dan informasi yang beraneka ragam

dan masih bersifat umum. Setelah itu, untuk menspesifikasi perolehan data

dan informasi tersebut agar sesuai dengan fokus penelitian, maka barulah

dilakukan wawancara bestruktur.

c. Studi Dokumenter

Disamping pengumpulan datadengan menggunakan tehnik observasi

dan wawancarajuga dilakukan studi dokumenter. Data yang terhimpun

melalui studi dokumenter ini adalah data otentik yang terhimpun dalam

dokumentasi, kemudian dilakukan penjajakan terhadap dokumen, literatur,

pencatatan dan informasi lainnya yang relevan dengan fokus penelitian ini

serta dapat menunjang penyajian hasil penelitian ini. Studi dokumenter ini

perlu karena hal ini dimungkinkan untuk dapat memanfaatkan data sekunder

dan juga untuk menyesuaikan data yang di dapatkan dengan cara observasi

dan wawancara tersebut supaya tidak terjadi penyimpangan antara keduanya.

Guba dan Lincoln dalam Yatim Riyanto mengatakan bahwa dokumen

adalah setiap bahan tertulis ataupun film yang sering digunakan untuk

keperluan penelitian karena alasan-alasan seperti dokumen merupakan sumber

49

yang stabil, sesuai untuk penelitian kualitatif deskriftip karna sifatnya yang

alamiah dan berguna sebagai bukti untuk pengujian.

6. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan

cara mengorganisasikan data kedalam kataegori, menjabarkan ke dalam unit-unit,

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri

sendiri maupun orang lain.57

Dalam penelitian ini data yang diperoleh baik dari studi dokumenter

maupun dari data lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis

deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan

menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan

kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-

kaidah hukum yang diperoleh dari studi dokumenter sehingga diperoleh jawaban

atas permasalahan yang dirumuskan. Analisis data dilakukan untuk mengetahui

implementasi zakat terhadap kemaslahatan umat sebelum dan sesudah adanya UU

No. 23 tahun 2011 pengelolaan dana zakat di Kabupaten Lombok Timur. Dengan

menggunakan tehnik analisis data seperti ini peneliti akan dapat melihat

sejauhmana implementasi zakat tersebut khususnya di Kabupaten Lombok Timur.

57

Ibid, hal. 244.

50

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing terkait satu dengan

yang lainnya secara logis dan sistematis. Pada bab satu yang merupakan pendahuluan

akan menjelaskan unsur-unsur penting yang menjadi syarat dalam suatu penelitian

ilmiah yakni dari segi aspek-aspek metodologisnya yang meliputi latar belakang

masalah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian ini hingga muncul

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,

metode penelitian dan dilengkapi dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang kajian konsep zakat dan impelementasinya

terhadap kemaslahatan umat yang mencakup landasan kewajiban zakat sampai pada

pengelolaan zakat sebagaimana mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat. Pada bagian ini penulis akan mencoba untuk menelusuri

sejuhmana zakat itu berperan untuk kemaslahan umat sebelum dan sesudahnya

adanya UU tersebut.

Bab ketiga mendeskripsikan tentang gambaran umum daerah yang dijadikan

objek penelitian yang meliputi sketsa historis Kabupaten Lombok Timur seperti

tentang Islam di Kabupaten Lombok Timur, kondisi geografis Kabupaten Lombok

Timur, pendidikan dan kebudayaan serta sarana ekonomi Kabupaten Lombok Timur,

dan lembaga zakat Kabupaten Lombok Timur mulai dari kepengurusan sampai pada

mekanisme pengelolaannya. Dengan ini diharapkan memberikan gambaran kondisi

lokasi penelitian yang dijadikan sebagai rujukan pada penelitian impelentasi zakat

terhadap kemaslahatan umat sebelum dan sesudah adanya UU No. 23 Tahun 2011 ini.

51

Bab keempat menguraikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan baik data

yang didapatkan dari hasil lapangan seperti wawancara dengan informan dan

respoden maupun pustaka seperti buku, majalah, koran kemudian dikomparasikan

dengan menggunakan metode analisis data. Pada bagian ini penulis akan

memfokuskan pada impelementasi zakat terkait UU No. 23 Tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat terhadap kemaslahatan umat.

Bab kelima merupakan penutup dengan merumuskan kesimpulan-kesimpulan

dari penjelasan sebelumnya atau sebagai jawaban dari pokok masalah yang diangkat

dan saran atau masukan-masukan sekaligus harapan penulis yang bersifat

membangun dalam perbaikan penelitian ilmiah lebih lanjut.

157

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang telah dilakukandari hasil

penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan zakat di Kabupaten Lombok Timur pada masa pemerintahan Bupati

lama (periode 2008–2013) mengalami naik turun akibat gejolak yang muncul

sebelumnya yakni pada tahun 2005 karena adanya pro dan kontra masyarakat

terhadap pemberlakuan undang-undang nomor 9 tahun 2002 kepada

PNS(pegawai negeri sipil), dan pada masa Pemerintahan yang baru (periode

2013-2018) pengumpulan zakat maal cukup meningkat karena para PNS mulai

sadar akan kewajiban zakat ini. Jumlah peningkatan yang paling banyak dari

tahun 2010-2015 yakni pada tahun 2015 dengan mencapai angka 11,038,533,632.

Pada tahun ini juga kembali menuangkan keberhasilannya sebagai BAZDA

urutan ke 2 yang berhasil. Jadi peningkatan hasil pengumpulan zakat maal itu

dikarenakan sistem kepemerintahan yang berbeda, bukan karena UU.

2. Untuk zakat pertanian masyarakat Kabupaten Lombok Timur masih mengikuti

budaya yang dibiasakan dari dulu yakni mendistribusikannya langsung zakatnya

kepada mustahik yang dianggap berhak menerima zakat tanpa harus melalui

Lembaga Amil Zakat yang ada.

158

3. Peran amil zakat dimasyarakat masih terbilang cukup aktif karena dari BAZNAS

sendiri memang tidak mengambil porsi amil yang sudah ada sejak dulu

dimasyarakat sebelum adanya undang-undang dengan batasan-batasan ketentuan

yang sudah ada. Walaupun amil tersebut tidak berbadan hukum, namun salah satu

pernyataan Mahkamah Konstitusi bahwa amil tradisional tidak perlu izin dan

badan amil berbadan hukum pun tidak harus berbentuk organisasi

kemasyarakatan. Itu bukanlah merupakan syarat wajib.

B. Saran-saran

Dari uraian di atas dapatlah kiranya disampaikan saran dan harapan yang

berguna bagi semua kalangan, baik masyarakat maupun pemerintah agar tercapainya

sebuah kemaslahatan umat dengan dana zakat sebagaimana telah disarankan oleh

agama dan negara. Saran-saran tersebut yaitu :

1. Bagi masyarakat lebih-lebih para muzakki hendaknya memahami konsep dan

makna dari zakat itu sendiri, sehingga di harapkan para muzaki mempunyai

pandangan yang luas dan tidak hanya sekedar mengeluarkan zakat begitu saja

tanpa ada rasa atau niat hanya semata-mata karena Allah, dan dapat diaplikasikan

dalam kehidupan umat beragama.

2. Di harapkan juga bagi Pemerintah selaku amil untuk lebih tegas, melakukan

sosialisasi dan harus transparansi/terbuka terhadap masyarakat.

3. Diharapkan kepada para mustahiq sebisa mungkin untuk dapat memanfaatkan

dana zakat dengan sebaik-baiknya, tidak hanya digunakan untuk konsumtif saja

159

namun juga untuk produktif. Untuk itu diharapkan kepada para mustahiqharus giat

dan tekundalam bekerja di bidang masing-masing.

4. Diharapkan ilmu pengetahuan tentang kewajiban zakat ini mampu mengubah cara

pandang masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Lombok Timur kearah

yang lebih luas, baik muzakki maupun mustahikdalam memahami tujuan dan

dampak dari penunaian zakat ini.

160

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba‟ly, Dalam Ekonomi Zakat ‘Sebuah Kajian Moneter

Dan Keuangan Syariah’. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Abdullah Al-Muslih & Shalah Ash-Shawi, Fiqih Ekonomi Keuangna Islam, (Terj:

Abu Umar Basyir, Judul Asli:Ma La Yasa‟ At-Tajiro Jabluhu). Jakarta: Darul

Haq, 2004.

Abdurrahman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Mahdhoh Dan Sosial. Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 1998.

Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Islami: Suatu Kajian Ekonomi Makro. Jakarta:

Iiit Indonesia 2002.

Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknan Sosial. Surabaya: Bina

Ilmu, 1996.

Ahmad Subianto, Shadaqah, Infak, Dan Zakat ‘Sebagai Instrument Untuk

Membangun Indonesia Yang Bersih, Sehar Dan Benar. Jakarta: Yayasan

Bermula Dari Kanan, 2004.

A. A. Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.

Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana, 2015.

April Purwanto, Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat.

Yogyakarta: Teras, 2009.

Ashar Sunyoto Munandar, Psikologi Industri Dan Organisasi. Jakarta: UI Press,

2001.

161

Asnaini, Zakat Produktif Dalam Pespektif Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Azyumardi Azra, Islam Subtantib ‘Agar Umat Islam Tidak Jadi Buih’. Bandung:

Mizan, 2000.

Bahrie, Tokoh & Sejarah Perkembangan Islam Lombok. Mataram, NTB: Pustaka

Widya, 2010.

Bukhari Alma, Pengantar Bisnis. Bandung: Alfabeta, 2012.

Citra Permatasari, Dkk, Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset. Jakarta:

Kencana 2015.

Dedy Mulyan, Metode Penelitian Kualitatif ‘Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan

Ilmu Sosial Lainnya’. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnnya. Jakarta: Departemen Agama

RI, 2009.

Didin Hafifuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah. Jakarta: Gema

Insani Press, 1998.

Dzakiah Drajat, Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa. Jakarta: Yayasan Pendidikan

Islam ‘Ruhama’, 1991.

Fakhruddin, Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia. Malang: UIN Malang Press,

2008.

Gazi Inayah, Teori Komprehensip Tentang Zakat Dan Pajak. Yogyakarta: Tiara

Wacana, 2003.

Gunawan Sumodiningrat, Pemberdayaan Sosial ‘Kajian Ringkas Tentang

Pembangunan Manusia Indonesia’. Jakarta: Kompas, 2007.

162

Gustian Djuanda Dkk, Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan. Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

H. Ismail Nawawi, Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi. Surabaya: Putra

Media Nusantara, 2010.

Hj. Umratul Khasanah, Manajemen Zakat Modern ‘Instrumen Pemberdayaan

Ekonomi Umat’. Malang: UIN-Maliki Press, Tth.

H. Rosiady Husaenie Sayuti & H. Lalu Gafar Ismail, Revitalisasi Zakat Dan

Penomena Kemiskinan Di Lombok Timur. Mataram, Pantheon Media

Pessindo & LARISPA, 2007

Ilyas Supena & Darmuin, Manajemen Zakat. Semarang: Walisongo Press, 2009.

Indriyo Gitosudarmo, Pengantar Bisnis. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2003.

Khalid Bin Ali Al-Masyiqah, Fiqih Zakat Kontemporer. Yogyakarta: Samodra Ilmu,

2007.

Kurtanto Noor Aflah & Mohd.Nasir Tajang, Zakat & Peran Negara. Jakarta: Forum

Zakat (FOZ), 2006.

Muhammad Aslam Haneef, Pemikiran Eokonomi Islam Kontemporer ‘Analisis

Komparatif Terpilih, (Terj: Suherman Rosyidi, Judul Asli: Contemporary

Muslim Economic Though‟ A Comparative Analysis). Jakarta: Rajawali

Pers, 2010.

M. Donny Supanra, Revolusi Zakat & Revitalisasi Baitulmaal. Yogyakarta: Genta

Press, 2014.

163

Muhammad Daut Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf. Jakarta: UI-PRESS,

1988.

Muhammad Daut Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf. Jakarta: UI-PRESS,

Tth.

Muhammad & Ridwan Mas‟ud, Zakat Dan Kemiskinan Instrument Pemberdayaan

Ekonomi Umat. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Muhammad, Lembaga Keuangan Mikro Syariah ‘Pergulatan Melawan Kemiskinan

Dan Penetrasi Ekonomi Global. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Muslihun Muslim, Fiqh Ekonomi. Mataram: Lembaga Kajian Islam Dan Masyarakat

(LKIM), 2005.

Mursyid, Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shodaqah (Menurut Hukum

Syara’ Dan UU).Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2006.

Mustolih Siradj, Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat Indonesia ‘Studi Terhadap

UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat’, Jurnal Bimas Islam,

Vol 7, No. 3 Tahun 2014.

Noor Aflah, Strategi Pengelolaan Zakat Di Indonesia. Jakarta: Forum Zakat (FOZ),

2011.

Nurudin Mhd. Ali, Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fikal. Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada, 2006.

Qodri Azizy, Membangun Fondasi Eknomi Ummat ‘Meneropong Prospek

Perkembangannya Ekonomi Islam’. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Riduwan, Metode Dan Tehnik Penyusunan Tesis. Bandung: Alfabeta,2010.

164

Syahrin Harahap, Islam Dinamis ‘Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran Al-Quann Dalam

Kehidupan Modern Di Indonesia’. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.

Sofyan Hasan, Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Sondang P. Siagian, Manajemen Internasional. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ilmiah. Jakarta: PT. Bina

Aksara, 1993.

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D. Bandung:

Alfabeta,2008.

Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, Sifat Zakat Nabi, seri ke 3. Jakarta:

Darus sunnah, 2014.

Umratul Khasanah, Manajemen Zakat Modern ‘Instrumen Pemberdayaan Ekonomi

Ummat’. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan. Jakarta: Kencana, 2011.

Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat ‘Studi Komparatif menegnai Stataus Dan pilsafat

zakat Berdasarkan Qur’an Dan Hadits’. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa,

1993.

Yusuf Qardhawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, (Terj: Zainal Arifin, Dahlia

Husain). Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Zaki Ismail, ‘Politik Syariah Islam Di Lombok Timur (Studi Kebijakan Peraturan

Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 9 Tahun 2002 Tentang Penelolaan

Zakat), Tesis Program Pascasarjana Pada Magister Studi Islam UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta, 2007.

165

UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

PERDA Zakat No. 9 Tahun 2002.

UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Mustofa, M.EI, Sistem Ekonomi Keuangan Publik Berbasis Zakat,

http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ma/article/view/173/12

Duta, Sejarah Perkembangan BAZDA Lombok Timur,

http://dutaselaparang.com/?p=395.

Fuad Nasar, Artikel ‘Reorganisasi BAZNAS di Daerah dan Permasalahannya’,

https://berugaqelen2013.wordpress.com/tag/radar-lombok/

Fuad Nasar, Reorganisasi BAZNAS di Daerah dan Permasalahannya,

http://www.baznaskablotim.com/reorganisasi-baznas-di-daerah-dan

permasalahannya/

Redaksi Lombok Post, Dua Usulan Raperda Disetujui,http://www.lombokpost.net/

2016/02/24/ dua-usulan-raperda di setujui.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO 9 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa kewajiban membayar zakat sebagai Rukun Islam yang ketiga merupakan syariat Islam yang wajib ditunaikanoleh

setiap orang atau badan usaha yang dimiliki orang Islam yang berkecukupan dan mampu;

b. Bahwa zakat disamping merupakan ibadah yang bernilai sosial yaitu merupakan sumber dana yang potensial dalam upaya

memberdayakan ekonomi masyarakat/umat untuk mewujudkan kesejateraan sosial yang lebik baik;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu membentuk peraturan Daerah

tentang Pengelolaan Zakat.

Mengingat :

1. Undang nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Tahun Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3884);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3885);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikel di Daerah (Lembaran Negara

Tahun 1988 Nomor 10,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah

Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangndangan dan Bentuk

Rancangan Undang-ndang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 70);

9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Zakat.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KEBUPATEN LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok timur;

3. Bupati adalah Bupati Lombok timur;

4. DPRD Adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Timur;

5. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang musllim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan

ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;

6. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orsng muslim yang berkewajiban menunaikan zakat;

7. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;

8. Agama adalah agama Islam;

9. Rikaaz adalah hasil galian harta zaman purbakala yang tidak bertuan;

10. Badan amil zakat adalah organisasi yang bertugas mengelola zakat.

BAB II

KEWAJIBAN MENUNAIKAN ZAKTA

Pasal 2

Setiap Penduduk Daerah yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang Islam berkewajiban menunaikan

zakat.

Pasal 3

Pemerintah Daerah berkewajiban meberi perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahik dan Amil Zakat.

BAB III

HARTA YANG DIKENAI ZAKAT

Pasal 4

(1) Zakat terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah

(2) Harta yang kenai zakat adalah:

a. Emas, perak dan uang;

b. Hasil perdagangan dan perusahaan;

c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;

d. Hasil pertambangan;

e. Hasil pendapatan dan jasa;

f. Rikaaz

(3) Perhitungan Zakat Mal menurut nisab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

BAB IV

AZAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 5

Pengelolaan zakat berdasarkan syariat (hukum ) Islam yang tertuang dalam Al-Qur;an dan Al-Hadist sertaperaturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan Islam

2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam pengelolaan zakat sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan

masyarakat dan keadilan sosial;

3. Meningkatkan fungsi dan pemanfaatan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat.

BAB V

ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Pertama

Badan Amil Zakat

Pasal 7

(1) Pengelolaan Zakat dilakukan oleh amil zakat yang dibentuk oleh:

a. Daerah Kabupaten oleh Bupati atas usul kepala kantor departemen agama;

b. Kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan;

c. Desa/kelurahan oleh kepala desa/lurah atas persetujuan BPD/LMD/LKMD.

(2) Badan Amil Zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsumtif dan informatif;

(3) Pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.

(4) Organisasi Badan Amil Zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawasan dan unsur pelaksana.

Pasal 8

(1) Badan Amil Zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah daerah bersama aparat dibawahnya.

(2) Badan Amil Zakat sebaagiamana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1harus memenuhi persyaratan yang diatur selanjutnya oleh

Bupati

Pasal 9

Badan amil zakat sebagiamana dimaksud pasal 7 dan pasal 8 mempunyai tugas pokok mencatat pengumpulkan, mendistribusikan

dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya , Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggujawab kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat ditetapkan dengan

keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Lembaga Amil Zakat

Pasal 12

(1) Selain Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, maka masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat.

(2) Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh prakarsa masyarakat dan oleh

masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.

(3) Pengukuhan dan pembinaan lembaga amail zakat dilakukan oleh pemerintah daerah.

(4) Untuk mendapatakan pengukuhan, Lembaga Amil Zakat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan

tingkatan organisasi masyarakat Islam yang memilikinya dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Akte pendirian (bentuk badan hukum)

b. Data Muzakki dan Mustahik;

c. Daftar susunan pengurus;

d. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah,dan jangka panjang;

e. Neraca atau laporan pisisi keunangan;

f. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Pasal 13

(1) Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan memiliki kewajiban sebagai berikut:

a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat;

b. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan;

c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa;

d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah daerah.

(2) Lembaga amil zakat yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembalia apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak

melaksanakan kewajiban sebagiamana yang telah ditentukan.

(3) Mekanisme peninjauan ulang terhadap pengukuhan lembaga amil zakat yang dilakukan melalui tahap pemberian peningkatan

secara tertulis sampai tiga (3) kali dan baru dilakukan pencabutan pengukuhan.

(4) Pencabutan pengukuhan Lembaga Amil Zakat dapat menghilangkan hak pembinaan, perlindungan dan pelayanan dari

pemerintah, tidak diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkan sebagai pengurangan pendapatan kena pajak dan tidak dapat

melakukan pengumpulan dana zakat.

BAB VI

PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 14

(1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dengan cara menerima dan/atau mengambil

dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki;

(2) Badan Amail Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulkan zakat harta muzakki yang

berada di Bank atas permintaan muzakki.

Pasal 15

Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shodaqoh, hibah wakaf, warisan dan kaffarat

Pasal 16

(1) Muzakki melakukan perhitungan sendiri harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama;

(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri zakat harta dan kewajiban zakatnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk

menghitungnya;

(3) Zakat yang telah dibayarkan kepada amil zakat dikurangkan dari laba/pendaptan sisa ke pajak dan wajib pajak yang

bersangkutan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Pasal 17

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat adalah sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Kabupaten mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-

perusahaan dan dinas daerah;

2. Badan Amil Zakat kecamatan pengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah swasta dan perusahaan-

perusahaan kecil dan pedagang serta pengusaha di pasar;

3. Badan Amil Zakat desa/kelurahan mengumpulkan zakat dari para petanidan mayarakat umum termasuk pengumpulan zakat

fitrah dari para muzakki.

BAB VII

PEMANFAATAN ZAKAT

Pasal 18

(1) Hasil pengumpulan zakat untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama.

(2) Pemanfaatan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan usaha

produktif.

(3) Persyaratan dan prosedur pemanfaatan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan keputusan

Bupati.

Pasal 19

Hasil penerimaan infak, shadaqoh, wasiat, warisan dan kaffarat, sebagaimana dimkasud dalama pasal 1 dimanfaatkan untuk usaha

yang produktif.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 20

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban muzakki dilakukan oleh Badan Amil Zakat.

(2) Pengwasan terhadap pelakasanaan tugas Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh unsur pengawasan,

sebagiamana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan (4), pasal 12 dan pasal 13.

(3) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.

(4) Unsur pengawas berkedudukan disemua tingkat badan amil zakat.

(5) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan pubik.

Pasal 21

Bupati memberikan laporan tahunan tentang pelaksanaan dan pengelolaan zakat kepada DPRD.

Pasal 22

Masyarakat dapat berperan serta dalam peengawasan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.

BAB IX

SANKSI

Pasal 23

Setiap muzakki yang karena keengganan dan kelalaiannya tidak menunaikan zakat mal dihukum sebagai berikut:

a. Diberikan peringatan sebanyak tiga (3) kali;

b. Apabila setelah teguran sebagaimana dimaksud huruf (a) tidak diindahkan maka nama diumumkan didepan Jemaah pada hari

jum’at.

Pasal 24

(1) Setiap pengelolaan zakat karena kelalaian tidak mencatat atau dengan tidak benar harta zakat, infak, shadaqah, hibah, wasiat

dan kaffarat sebagaimana dimaksud pasal 9 , pasal 12, pasal 13 dan 15 diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya

tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah).

(2) Setiap Badan Amil Zakat dan petugas Lembaga Amil Zakat yang melakukan tidak kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat merupakan pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

(1) Selain pejabat penyidik umum,penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku:

(2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda dan / atau surat;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. Memanggil seseornag untu didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Memanggil seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

h. Menghentikan penyidikan;

i. Melakukan tindakan lain menurut hukum ynag dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib membuat berita acara terhadap setiap tindakannya:

a. Pemeriksaan tersangka;

b. Perusakan rumah;

c. Pemeriksaan surat;

d. Pemeriksaan saksi;

e. Pemeriksaan ditempat kejadian perkara.

f. Berita acara tersebut ayat (3) dikirim kepenuntut umum melalui penyidik polri.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Dalam menunjang pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksudpasal 7, Pemerintah Daerah dapat membantu biaya

operasional

Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang pengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran

Kabupaten Lombok Timur.

Disahkan diSelong

Pada tanggal 29 Juli 2002

BUPATI LOMBOK TIMUR

Ttd

H.SYAHDAN

Diundangkan di Selong

Pada tanggal 28 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Ttd

H. LALU KAMALUDDIN

Instrument Penelitian

Berilah tanda centang ( ) pada jawaban yang anda pilih!

Keterangan: SS=Sangat Setuju, S=Setuju, KS=Kurang Setuju, TS=Tidak Setuju, STS=Sangat Tidak Setuju

Uraian

SS S KS TS STS

1. Membayar zakat di Lembaga zakat karena ingin mengharap rahmat

dari Allah

2. Membayar di Lembaga zakat karena kewajibannya sebagai umat

muslim

3. Membayar zakat pada Lembaga zakat agar dapat digunakan untuk

kemaslahan umat

4. Membayar zakat di Lembaga zakat karena anjuran dari keluarga dan

mengikuti keluarga

5. Membayar zakat di Lembaga zakat karena merupakan kebiasaan/

tradisi yang ada dalam keluarga

6. Membayar zakat di Lembaga karena mendapat informasi dari

masyarakat setempat

7. Membayar zakat di Lembaga zakat tersebut karena disukai oleh

banyak orang

8. Membayar zakat di Lembaga zakat tersebut karena sosialisasi yang

dilakukan oleh pihak pemerintah

9. Membayar zakat di Lembaga tersebut karena menjalankan tugas dan

kewajiban berdasarkan aturan yang berlaku

10. Membayar zakat di Lembaga karena salah satu amil zakat yang ada

dilembaga zakat adalah keluarga

11. Membayar zakat di Lembaga zakat tersebut karena zakat dikelola

dengan baik

12. Membayar di Lembaga zakat karena digunakan untuk meningkatkan

taraf hidup para fakir miskin

13. Membayar zakat di Lembaga zakat karena tidak disalurkan hanya

pada satu golongan saja.

14. Membayar zakat di Lembaga zakat karena merupakan instruksi dari

pemerintah maupun pemerintah daerah

15. Membayar zakat di Lembaga zakat karena pengelolaannya dikontrol

dan diawasi langsung oleh pemerintah

16. Membayar zakat di Lembaga zakat karena adanya UU dan PERDA

yang mengatur

17. Membayar Zakat di Lembaga karena UU tersebut menjelaskan tujuan

dan manfaat zakat

18. Membayar zakat di Lembaga zakat karena laporan keuangannya

selalu dipublikasikan untuk setiap penggunaan/ pengeluarannya

19. Membayar zakat di Lembaga zakat karena setiap programnya

dijalankan dengan baik dan benar

20. Membayar zakat di Lembaga zakat tersebut karena menyediakan

layanan pembayaran zakat sepanjang hari

21. Membayar zakat di Lembaga zakat tersebut karena amil zakat

menjemput zakat dari rumah ke rumah

22. Membayar zakat di Lembaga Zakat tersebut karena dekat dari rumah

23. Membayar zakat di Lembaga zakat tersebut karena tempatnya mudah

dijangkau

24. Saya membayar zakat di Lembaga Zakat karena sudah dikenal oleh

masyarakat luas

25. Membayar zakat di Lembaga Zakat karena memiliki reputasi yang

baik

PEDOMAN WAWANCARA BAGI AMIL ZAKAT

1. Apa visi dan misinya BAZNAS Kabupaten Lombok Timur?

2. Kapan berdirinya BAZNAS Kabupaten Lombok Timur?

3. Apa saja program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur?

4. Bagaimana penyaluran/pembayaran zakat yang selama ini diperaktikkan oleh

masyarakat Kabupaten Lombok timur? Apakah selama proses menghadapi

kendala?

5. Kesulitan apa saja yang ditemui dalam pengelolaan zakat di BAZNAS

Kabupaten Lombok Timur?

6. Apakah pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur sesuai

dengan UU No. 23 Tahun 2011? sudah sesuai prosedur?

7. Apakah dana zakat didistribusikan kesemua daerah Kabupaten Lombok Timur

atau daerah tertentu saja?

8. Bagaimana pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur

sebelum adanya UU No. 23 Tahun 2011?

9. Apakah Setelah adanya UU No. 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat di

BAZNAS Kabupaten Lombok Timur banyak mengalami perubahan mulai dari

penghimpunan sampai penyalurannya terkait peralihan kedudukan LAZ/BAZ

yang berada di bawah koordinasi BAZNAS sesuai dengan UU No. 23 Tahun

2011 ataukah masih berjalan menurut UU sebelumnya?

10. Model pendekatan bagaimanakah kira-kira yang diterapkan dalam mengelola

dana zakat tersebut untuk kemaslahatan ummat di BAZNAS Kabupaten

Lombok Timur?

11. apakah menurut anda PP No. 14 tahun 2014 sudah melengkapi UU

sebelumnya?

12. Apakah ada landasan hukum yang dijadikan pedoman didalam pendistribusian

zakat, baik hukum Islam maupun positif? Peraturan daerah?

13. Standar atau kriteria seperti apa saja yang dikenakan pada mustahik?

14. Bagaimana sistem pendapatan mustahik? Dan berapa besarnya dana yang

diberikan kepada mustahik?

15. Apakah semua mustahik mendapatkan dana zakat dengan jumlah yang sama?

16. Apakah dana yang diberikan bersifat konsumtif atau produktif?

17. Bagaimana pemahaman muzakki terhadap kewajiban melaksanakan zakat

melalui lembaga?

18. Kira-kira sistem pelaporan dan pertanggungjawaban lembaga amil zakat dapat

memberikan penataan lembaga amil zakat yang lebih baik?

19. Zakat apa saja yang telah dibayarkan atau dikeluarkan oleh masyarakat

Kabupaten Lombok Timur? jenis zakat?

20. Dari penghasilan dan harta dalam bentuk apa zakat dikeluarkan, serta kepada

siapa zakat tersebut diberikan?

21. Bagaimana pengelolaan zakat fitrah dan zakat maal di BAZNAS Kabupaten

Lombok Timur?

22. Selain BAZNAS apakah ada lembaga yang mengurus zakat didesa/kelurahan

atau dinas/instansi/swasta di Kabupaten Lombok Timur?

23. Adakah bimbingan pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat oleh

pengelola BAZNAS Kabupaten Lombok Timur?

24. Apa harapannya kedepan untuk kemajuan BAZNAS Kabupaten Lombok

Timur?

25. Di Kabupaten Lombok Timur kecamatan manakah yang paling banyak

pendapatan zakatnya?

26. Ada berapa macam lembaga amil zakat yang mengurusi dana ummat ini?

Pedoman Wawancara Bagi Mustahik

1. Bagaimana pendapat anda tentang pengelolaan zakat Kabupaten Lombok

Timur?

2. Apakah menurut anda pendistribusian zakat di Kabupaten Lombok Timur

sudah sesuai prosedur?

3. Bagaimana system dan prosedur penerimaan dana zakat dari BAZNAS

Kabupaten Lombok Timur?

4. Kapandana zakat tersebut diterima dan sudah beberapa kali anda menerima?

5. Dalam bentuk apa saja zakat yang anda terima? Konsumtif atau produktif?

6. Berapa besar jumlah dana yang pernah anda terima?

7. Dipergunakan untuk apa dana zakat tersebut?

8. Apakah manfaat dana zakat terhadap mustahik?

9. Apavisidanmisinya BAZNAS Kabupaten Lombok Timur?

10. Kapanberdirinya BAZNAS KabupatenLotim?

11. bagaimanapengelolaan zakat sebelumadanya UU No. 23 Tahun 2011?

12. ApakahSetelahadanya UU No. 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat di BAZNAS

Kabupaten Lombok

Timurbanyakmengalamiperubahanmulaidaripenghimpunansampaipenyalurann

yaterkaitperalihankedudukan LAZ/BAZ yang berada di bawahkoordinasi

BAZNAS sesuaidengan UU No. 23 Tahun 2011ataukahmasihberjalanmenurut

UU sebelumnya?

13. Sepengetahuanandaapasaja program yang dilakukanoleh BAZNAS Kabupaten

Lombok Timur?

14. Menurutandabagaimanapenyaluran/pembayaran zakat yang

selamainidipraktikkanolehmasyarakatKabupaten Lombok timur?

Apakahselama proses menghadapikendala?

15. Denganadanyapendistribusiandana zakat

iniapakahdapatmengentaskankemiskinan yang maksimal?

16. Menurutandaapakahpendistribusian zakat di BAZNAS

KabupatenLotimsesuaidengan UU No 23 Tahun 2011?

17. apakahmenurutanda PP No. 14 tahun 2014 sudahmelengkapi UU sebelumnya?

18. Kira-kiraapakahmenurutandasistem yang ditentukan di BAZNAS

tersebutdapatdiimplementasikanterhadapsemualembagapengelola zakat?

19. Kira-kiradenganandamenerima zakat,

apakahandamerasakesejateraandankeadilansosialitusudahtercapai?

20. Bagaimanapemahamanmustahikterhadappemanfaatan zakat melaluilembaga

BAZNAS Kabupaten Lombok Timur?

21. Bagaimanatanggapanmustahiktentangkeberadaan BAZNAS Kabupaten

Lombok Timur?

22. Selain BAZNAS apakahadalembaga yang mengurus zakat

didesa/kelurahanataudinas/imstansi/swasta di Kabupaten Lombok Timur?

23. Adakahbimbinganpengetahuan yang diterimamustahikdaripengurus BAZNAS

Kabupaten Lombok Timur?

24. Menurutandaapakahkepengurusanlembaga BAZNAS

aktif/maksimaldalammengeloladana zakat samapaisaatini

25. Sebagaimustahikapaharapanandakedepanuntukkemajuan BAZNAS

dankesejahteraanmasyarakat?

Pedoman Wawancara Bagi Muzakki

1. Bagaimana pendapatan dItentang pengelolaan zakat Kabupaten Lombok

Timur?

2. Apakah menurut anda pendistribusian zakat di Kabupaten Lombok Timur

sudah sesuai prosedur?

3. Sejak tahun berapa anda mulai mengeluarkan zakat?

4. Dalam bentukapa zakat yang anda keluarkan?

5. Kapan wajib zakat di laksanakan dan sudah berapa kali anda menyerahkan

zakat harta atau profesi selain infaq dan shadaqah?

6. Apakah setiap mengeluarkan zakat selalu di BAZNAS? Atau diserahkan

kepada amil tradisional ataukah disalurkan sendiri langsung kemustahiknya?

7. Apa visi dan misinya BAZNAS Kabupaten Lombok Timur?

8. Kapan berdirinya BAZNAS Kabupaten Lotim?

9. Bagaimana pengelolaan zakat sebelum adanya UU No. 23 Tahun 2011?

10. Apakah Setelah adanya UU No. 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat di

BAZNAS Kabupaten Lombok Timur banyak mengalami perubahan mulai dari

penghimpunan sampai penyalurannya terkait peralihan kedudukan LAZ/BAZ

yang berada di bawah koordinasi BAZNAS sesuai dengan UU No. 23 Tahun

2011 ataukah berjalan menurut UU sebelumnya?

11. Sepengetahuan anda apasaja program yang dilakukan oleh BAZNAS

Kabupaten Lotim?

12. Menurut anda bagaimana penyaluran/pembayaran zakat yang selama ini

dipraktikkan oleh masyarakat Kabupaten Lombok timur? Apakah selama

proses menghadapi kendala?

13. Dalam mengeluarkan zakat apakah anda lebih percaya lembaga BAZNASA

Atau amil tradisional?

14. Sepengetahuan anda apakah dana zakat didistribusikan kesemua daerah

Kabupaten Lombok Timur atau daerah tertentu saja?

15. Menurut anda apakah pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Lotim

sesuai dengan UU No 23 Tahun2011?

16. Apakah menurut anda PP No. 14tahun 2014 sudah melengkapi UU

sebelumnya?

17. Kira-kira apakah menurut anda sistem yang ditentukan di BAZNAS tersebut

dapat diimplementasikan terhadap semua lembaga pengelola zakat?

18. Kira-kira dengan anda mengeluarkan zakat, apakah dapat mengentaskan

kemiskinan dan dapat mencapai kesejateraan dan keadilan sosial?

19. Bagaimana pemahaman muzakki terhadap kewajiban melaksanakan zakat

melalui lembaga BAZNAS Kabupaten Lotim?

20. Bagaimana tanggapan muzakki tentang keberadaan BAZNAS Kabupaten

Lombok Timur?

21. Selain BAZNAS apakah ada lembaga yang mengurus zakat didesa/kelurahan

atau dinas/imstansi/swasta di Kabupaten Lombok Timur?

22. Sebagai muzakki kesulitan apa saja yang anda temui dalam melaksanakan

kewajiban zakat?

23. Dalam mengeluarkan zakat apakah selalu di BAZNAS atau dilembaga lain?

24. Adakah bimbingan pengetahuan yang anda peroleh dari pengelola BAZ/LAZ

ataupun BAZNAS?

25. Menurut anda apakah kepengurusan lembaga BAZNAS aktif/maksimal dalam

mengelola dana zakat sampai saat ini

26. Sebagai muzakki apa harapan anda kedepan untuk kemajuan BAZNAS dan

kesejahteraan masyarakat?

Penghimpunan2003-2014

2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2,015

1 JANUARI 376,626,693 364,850,565 173,650,417 421,361,851 180.120.865 134. 553.776 446,294,094 294,379,739 132,898,288 372,271,081 724,193,614

2 PEBRUARI 373,450,932 365,826,108 234,791,787 256,347,919 198.563.764 147.176.578 164,098,709 164,271,529 149,733,219 584,832,137 663,374,167

3 M A RE T 365,397,477 366,314,274 228,532,120 273,071,749 161.151.179 180.883.216 143,676,554 211,538,093 147,368,669 600,093,764 846,255,770

4 A P R I L 368,017,259 361,727,270 232,737,562 340,779,146 169.244.852 167.419.685 169,986,623 209,144,252 240,112,237 542,206,250 880,767,042

5 M E I 367,834,638 369,196,019 303,571,895 299,798,874 158.924.685 157.154.201 159,584,998 232,730,787 132,712,880 569,642,155 864,296,827

6 J U N I 778,191,887 376,126,492 265,189,919 348,676,001 184.578.500 277.880.128 209,777,508 167,928,549 160,596,924 573,724,203 798,235,229

7 J U L I 369,613,734 756,045,007 332,151,992 284,833,224 160.059.434 398.314.955 197,195,027 179,068,392 257,628,791 757,874,325 1,688,925,033

8 AGUSTUS 351,857,522 373,786,709 247,103,268 210,207,156 154.539.732 214.683.764 229,597,833 187,621,271 229,563,129 610,403,213 775,522,944

9 SETEMBER 368,850,992 373,567,088 336,820,874 263,792,388 164.695.383 333.752.814 161,623,561 154,312,480 201,364,446 642,246,163 851,536,198

10 OKTOBER 370,133,254 374,361,188 324,506,906 60,002,078 147.368.380 221.779.952 161,852,223 177,333,619 309,721,100 660,889,672 870,062,639

11 NOPEMBER 10.792.978 370,229,409 122,753,462 253,828,187 142,770,541 158.578.268 153.030.910 157,775,479 166,522,301 363,292,301 709,618,814 926,327,243

12 DESEMBER 358.992.171 366, 591,305 361,338,846 129,670,881 218.431.619 188.353.514 183,655,474 213,760,202 413,682,200 900,464,926 1,149,036,926

4,460,205,801 4,204,556,187 3,294,223,773 3,031,311,808 2,056,256,661 2,574,983,493 2,646,127,582 2,358,611,214 2,738,676,197 7,524,268,717 11,038,533,632