ii

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ................................................................................................. i

Daftar Isi........................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 1

1.2 Rumusan Masalah ................................................................................... 2

1.3 Tujuan ..................................................................................................... 2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Proses Penataan Dan Pengelolaan PKL .................................................. 3

2.2 Faktor- Faktor Dalam Penetaan Dan Pengelolaan PKL ......................... 3

2.3 Definisi Umkm ....................................................................................... 4

2.4 Karakteristik Umkm ............................................................................... 4

2.5 Kekuatan Dan Kelemahan Umkm .......................................................... 5

2.6 Membangun Dan Mengelola Umkm ...................................................... 5

BAB III METODE KAJIAN

3.1 Sifat Kasian ............................................................................................. 6

3.2 Jenis Data ................................................................................................ 6

3.3 Sumber Data ........................................................................................... 6

3.4 Instrumen Pengumpulan Data................................................................. 6

3.5 Analisis ................................................................................................... 6

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 Karakteristik PKL Kabupaten Blitar ...................................................... 8

4.2 Analisis Kebijakan .................................................................................. 8

4.3 Persebaran PKL Di Kabupaten Blitar .................................................... 9

4.4 Penataan PKL ......................................................................................... 9

4.5 Pembagian Zona ..................................................................................... 10

4.6 Konsep Pengembangan ........................................................................... 11

4.7 Pemberdayaan PKL Di Kabupaten Blitar ............................................... 12

BAB V PENUTUP .......................................................................................... 15

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 16

LAMPIRAN .................................................................................................... 20

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Pembangunan dan pengembangan UMKM khususnya PKL merupakan

langkah strategis dalam pembangunan bidang ekomi di Indonesia. Penataan

dan pemberdayaan PKL berdasarkan pertimbangan bahwa Sektor Informal

merupakan salah satu Sektor Usaha Kecil yang terbukti memiliki daya tahan

cukup baik terhadap kondisi krisis ekonomi/keuangan dan memberikan

kontribusi cukup besar terhadap kinerja perekonomian serta turut pula

menciptakan Lapangan Pekerjaan. PKL memberikan keuntungan tetapi juga

memberikan dampak negatif

Jumlah PKL di kabupaten Blitar, realtif banyak, berkembang dari waktu ke

waktu, yang tersebar diseluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Blitar,

dengan menjual berbagai jenis produk. Dengan perkembangan jumlah PKL

yang semakin banyak tersebut, selain menimbulkan dampak positif, juga

menimbulkan dampak negatif. Berdasarkan pada keadaan tersebut, agar

supaya proses kegiatan UMKM Informal (PKL) dapat berjalan secara

seksama dengan program Pemerintah Daerah; Kota atau Kabupaten; maka

diperlukan adanya suatu tindakan kongkrit dalam membangun dan

mengembangkannya, melalui Penataan dan Pemberdayaan PKL, sehingga

tidak selalu menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat dan Pemerintah

Daerah.

Penataan dan Pemberdayaan PKL tersebut, harus diawali dengan malakukan

studi yang mendalam melalui suatu kajian dengan judul “PENYUSUNAN

KAJIAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG

KREATIF LAPANGAN (PKL) DI KABUPATEN BLITAR”.

Dengan kajian ini, akan diperoleh suatu konsep model Penataan dan

Pemberdayaan PKL di Kabupaten Blitar, sehingga kegiatan dan kehidupan

PKL dapat ditata dan dikelola dengan baik, dapat menciptakan situasi dan

2

kondisi kehidupan usaha yang saling menguntungkan bagi semua fihak,

menciptakan nilai positif dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi

daerah, mengurangi nilai negatif terhadap keberadaan PKL, meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah, menunjang kegiatan dan kehidupan masyarakat

menuju Daerah yang bersih, Indah, dan makmur, serta meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat

1.2.RUMUSAN MASALAH

a. Bagaimana Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Blitar?

1.3.TUJUAN

a. Untuk menjelaskan Penataan PKL di Kabupaten Blitar

b. Untuk menjelaskan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Blitar

3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PROSES PENATAAN DAN PENGELOLAAN PKL

Proses melaksanakan penataan dan pengelolaan operasional Usaha Kecil

Informal

a. Melakukan Identifikasi PKL

b. Menyusun Program dan Sistem Operasional PKL

c. Pelaksanaan Operasional PKL

d. Penilaian dan Evaluasi Operasional PKL

e. Tindakan penyempurnaan operasional PKL

2.2. FAKTOR- FAKTOR DALAM PENETAAN DAN PENGELOLAAN

PKL

Faktor dalam Penataan dan Pengelolaan PKL

1. Faktor Dasar

Faktor dasar pengelolaan PKL, adalah Status dan Orientasi Pengelolaan

PKL;

Dikelola secara otonomi murni atau otonomi lainnya. Orientasi Bisnis

atau Pelayanan Publik.

2. Faktor Operasional

Faktor operasional pengelolaan PKL, meliputi:

a. Wilayah/ Lokasi (Pemetaan / zoning) operasional PKL

b. Waktu operasional PKL

c. Penempatan PKL

d. Pengorganisasian - Organisasi pengelolah operasional PKL

e. Model pengelolaan PKL

f. Peraturan, Hukum operasional PKL

g. Bentuk sarana fisik PKL

h. Status lahan PKL

i. Pembiayaan dan kewajiban PKL

j. Pembinaan dan Pengembangan PKL

k. Sistem pengawasan dan pengendalian PKL

4

2.3. DEFINISI UMKM

Small Business Administration Act (SBAA) dalam Vernon (1981: 139)

menyatakan bahwa usaha kecil (UMKM), adalah usaha yang dimiliki secara

independen dan beroperasi pada tempat yang tidak dominant, yang pada

umumnya mempunyai beberapa pekerja, investasi modal yang terbatas, dan

penjualannya rendah

2.4. KARAKTERISTIK UMKM

Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah

a. memiliki kekayaan

bersih paling

banyak

Rp50.000.000,00

(lima puluh juta

rupiah) tidak

termasuk tanah dan

bangunan tempat

usaha; atau

b. memiliki hasil

penjualan tahunan

paling banyak

Rp300.000.000,00

(tiga ratus juta

rupiah).

a. memiliki kekayaan

bersih lebih dari

Rp50.000.000,00

(lima puluh juta

rupiah) sampai dengan

paling banyak

Rp500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah)

tidak termasuk tanah

dan bangunan tempat

usaha; atau

b. memiliki hasil

penjualan tahunan

lebih dari

Rp300.000.000,00

(tiga ratus juta rupiah)

sampai dengan paling

banyak

Rp2.500.000.000,00

(dua milyar lima ratus

juta rupiah).

a. memiliki kekayaan

bersih lebih dari

Rp500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah)

sampai dengan paling

banyak

Rp10.000.000.000,00

(sepuluh milyar rupiah)

tidak termasuk tanah

dan bangunan tempat

usaha; atau

b. memiliki hasil

penjualan tahunan

lebih dari

Rp2.500.000.000,00

(dua milyar lima ratus

juta rupiah) sampai

dengan paling banyak

Rp50.000.000.000,00

(lima puluh milyar

rupiah).

5

2.5. KEKUATAN DAN KELEMAHAN UMKM

Kekuatan Kelemahan

Padat karya Daya saing global yang lemah

Sederhana – tidak membutuhkan keahlian khusus

Diversifikasi yang rendah

Produk unik/kultur Masalah lain yang meliputi Pengelolaan keuangan dan Keterbatasan dana; baik untuk modal kerja dan investasi; Kesulitan dalam pemasaran; distribusi dan input-input lainnya; Keterbatasan sumber daya manusia dengan kualitas yang baik; Pengetahuan atau wawasan yang minim mengenai bisnis; Tidak adanya akses ke informasi dan keterbatasan teknologi”.

Agricultural based

Modal sendiri

2.6. MEMBANGUN DAN MENGELOLA UMKM

Penerapan Azas dasar, Peningkatan kemampuan, kwalitas Individu

pengusaha, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Kegiatan usaha, Penguatan

Daya dukung.

6

BAB III METODE KAJIAN

3.1. SIFAT KAJIAN

Deskriptif Kuantitatif dan Kualitatif

3.2. JENIS DATA

a. Primer

b. Sekunder

3.3. SUMBER DATA

a. Internal

b. Eksternal

3.4. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

a. Dokumentasi

b. Wawancara

c. Observasi

3.5. ANALISIS

Analisis data yang digunakan dalam kajian ini, adalah Analisis deskriptif,

dengan menggunnakan data Kwantitatif dan Kwalitatif, dengan proses

sebagai berikut:

a. Pemetaan wilayah pada 22 Kecamatan dengan Konsentrasi pada 8

Kecamatan di Kabupaten Blitar.

b. Menetapkan wilayah kegiatan PKL pada 22 Kecamatan dengan

Konsentrasi pada 8 Kecamatan di Kabupaten Blitar.

c. Menetapkan waktu kegiatan PKL pada 22 Kecamatan dengan Konsentrasi

pada 8 Kecamatan di Kabupaten Blitar.

d. Menetapkan penempatan PKL pada 22 Kecamatan dengan Konsentrasi

pada 8 Kecamatan di Kabupaten Blitar.

7

e. Menetapkan bentuk fasilitas kegiatan PKL pada 22 Kecamatan dengan

Konsentrasi pada 8 Kecamatan di Kabupaten Blitar.

f. Menetapkan pola pemberdayaan PKL pada 22 Kecamatan dengan

Konsentrasi pada 8 Kecamatan di Kabupaten Blitar, meliputi: 1).

Pengorganisasian - Organisasi pengelolah PKL, 2). Model pengelolaan

PKL, 3). Peraturan, Hukum PKL, 4). Status lahan, 5). Pembiayaan dan

kewajiban kegiatan PKL, 6). Sistem pengawasan dan pengendalian

kegiatan PKL, 7). Sistem pembinaan dan pengembangan PKL.

8

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1. KARAKTERISTIK PKL KABUPATEN BLITAR

a). Berdasarkan jenis :

1. Makanan dan minuman

2. Sayur dan buah-buahan,

3. Kelontong,

4. Bengkel,

5. Pakaian,

6. Jasa perorangan (cukur rambut, ojek, ahli kunci, dll),

7. Aksesoris handphone,

8. Lainnya.

b). Berdasarkan waktu :

1. Pagi,

2. Siang,

3. Malam.

c). Berdasarkan sarana usaha :

1. Bergerak tanpa tempat menetap,

2. Tanpa bangunan seperti PKL deprokan/ lesehan/ dasaran/ gelaran,

3. Bangunan non permanen/ bongkar pasang,

4. Bangunan semi permanen.

4.2. ANALISIS KEBIJAKAN

1. Peraturan Presiden nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan

dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

9

4.3. PERSEBARAN PKL DI KABUPATEN BLITAR

4.4. PENATAAN PKL

a). Karakteristik PKL yang diijinkan :

1. Peralatan dagang yang mudah dibongkar pasang dan dipindahkan,

2. Mempergunakan bagian jalan di luar daerah milik jalan (damija),

dan/atau tempat lain untuk kepentingan umum yang bukan

diperuntukkan untuk tempat berdagang secara tetap,

3. PKL memiliki ijin yang dikeluarkan dinas terkait, dan dapat

menunjukkan ijin tersebut pada saat pemeriksaan

4. PKL harus mampu menjadi salah satu daya tarik Pariwisata Daerah.

b). Klasifikasi PKL yang diijinkan :

1. Jenis dagangan yang diijinkan adalah selama tida k melanggar hukum

dan norma yang berlaku di masyarakat,

10

2. Sarana usaha yang digunakan merupakan sarana non permanen dan

semi permanen,

3. Sarana usaha permanen hanya di lokasi yang telah ditentukan

sebelumnya.

4.5. PEMBAGIAN ZONA

1). Zona Merah (zona bebas PKL)

a. Jalan nasional,

b. Jalan provinsi,

c. Jalur hijau,

d. Tempat ibadah,

e. Rumah sakit,

f. Komplek militer,

g. Kantor-kantor pemerintahan yang masih berfungsi.

2). Zona Kuning (zona bersyarat)

a. Kantor pemerintahan yang sudah tidak terpakai,

b. Sekitar area perbelanjaan,

c. Depan kantor/pertokoan yang hanya buka setengah hari,

d. Sekitar lapangan olah raga,

e. Sekitar sekolah

Syarat :

1. Menggunakan bangunan non permanen/ bongkar pasang,

2. Tidak meninggalkan jejak bangunan PKL,

3. Tidak berpindah tempat dan/atau memindah-tangankan izin,

4. Tidak merugikan pihak lain menyangkut kebersihan, keindahan,

ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan,

5. Pasar tumpah hanya boleh berdagang pada pukul 22.00 - 06.00,

6. PKL yang berlokasi di depan kantor atau pertokoan yang masih

berfungsi, hanya boleh berdagang setelah bangunan induk berhenti

beroperasi setiap harinya,

11

7. PKL yang berlokasi di sekitar sekolah adalah PKL bergerak dengan

waktu berdagang, pada saat jam pulang sekolah,

8. Tidak menyebabkan kerumunan hingga menggunakan badan jalan.

3). Zona Hijau

Merupakan zona yang memang diperuntukkan untuk PKL :

1. Daerah relokasi PKL, dan

2. Revitalisasi pasar,

4.6. KONSEP PENGEMBANGAN

1). Konsep relokasi

a. Penataan untuk PKL yang berada di zona larangan PKL,

b. Gedung sentral PKL yang lokasinya telah ditentukan sebelumnya,

c. Area pusat jajanan yang menggunakan konsep jajanan jalanan (walk

street) yang lokasinya telah ditentukan sebelumnya,

d. Lokasi relokasi merupakan hasil dari studi kelayakan,

e. Fasilitas dasar seperti air, listrik, pengelolaan sanitasi dan sampah telah

disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar.

2). Konsep sarana usaha

a. Harus dapat dibongkar, dikemas, dan dibawa setelah jam operasional

selesai serta tidak meninggalkan bekas,

b. Sarana usaha yang diijinkan adalah sarana non permanen dan semi

permanen,

c. Sarana usaha harus memiliki fungsi tempat berjualan, sarana

penyimpanan, dan sarana pengangkutan barang,

d. Sarana usaha menempati kapling-kapling yang telah ditentukan

sebelumnya.

3). Konsep pola penyebaran

a. Sebaran PKL berjajar di sepanjang koridor jalan yang diijinkan,

12

b. Letak kios/warung hanya diperbolehkan buka pada pukul 17.00 hingga

23.00,

c. Penataan PKL menggunakan prinsip Sharing Time, yaitu PKL

diperbolehkan menggunakan sebagian area privat pertokoan atau

perkantoran yang sudah tutup.

4.7. PEMBERDAYAAN PKL DI KABUPATEN BLITAR

1. PENGORGANISASIAN

2. MODEL PENGELOLAAN PKL

a. Relokasi dan zonasi

b. Revitalisasi pasar

c. Pembentukan pusat belanja tematik

d. Integrasi dengan pusat perbelanjaan

e. Pemberian ijin berjualan di fasum

f. Relokasi dan zonasi

g. Revitalisasi pasar

h. Pembentukan pusat belanja tematik

i. Integrasi dengan pusat perbelanjaan

j. Pemberian ijin berjualan di fasum

3. HUKUM DAN PERATURAN

a. Peraturan Daerah (Perda)

b. Peraturan, Keputusan Bupati

13

c. AD/ ART kelompok/ paguyuban PKL

4. SATUS LAHAN

1). Lahan pemerintah

a. Hak pengelolaan (HPL)

b. Hak Guna Bangunan

c. Hak sewa

2). Lahan swasta

a. CSR

b. Sewa

5. PEMBIAYAAN

a. Pembiayaan untuk sarana fisik PKL

b. Pembiayaan lainnya yang terkait dengan kegiatan PKL

c. Kewajiban membayar retribusi PKL

d. Kewajiban membayar iuran keanggotaan PKL secara periodik

6. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Beberapa materi pegawasan dan pengendalian (penilaian) operasional PKL di

Kabupaten Blitar, antara lain terdiri dari:

a. Penilaian Kwalitas produk dan layanan PKL

b. Penilaian Kwalitas pengendalian lingkungan operasional PKL

c. Penilaian Manajemen bisnis; omset penjualan PKL, dan lainnya

d. Penilaian dari unsur kesehatan (khusus untuk mamin)

e. Penilaian penampilan, tataruang; penataan bisnis; untuk mamin, kerajinan

lainnya.

Pihak yang memberikan penilaian operasional PKL di Kabupaten Blitar, terdiri

dari:

a. Lembaga pengelola PKL

b. Pemerintah setempat; Kecamatan, Kelurahan, RW/ RT

c. SKPD terkait

14

d. Paguyuban

Sistem dan teknik penilaian operasional PKL di Kabupaten Blitar, meliputi:

a. Penilaian langsung :Penilaian yang dilakukan dengan melakukan

kunjungan ke tempat operasional PKL

b. Penilaian tidak langsung

7. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

a. Menyediakan dan memberikan dukungan informasi mengenai permodalan

b. Peningkatan keterampilan

c. Pengembangan jaringan kerjasama usaha dan kemitraan

d. Pendataan komoditi unggulan

Secara khusus Materi pembinaan dan pengembangan bagi PKL di Kabupaten

Blitar, terdiri dari:

a. Kewirausahaan

b. Manajemen bisnis, Produksi, Pemasaran, SDM, Keuangan. Perencanaan

bisnis, Akuntansi (keuangan, biaya)

c. Manajemen PKL

d. Teknik dan seni menjual

e. Kepribadian

f. Gizi dan kesehatan

g. Pengelolaan lingkungan

h. Manajemen kelompok

i. Materi lainnya yang diperlukan

Waktu pembinaan dan pengembangan PKL di Kabupaten Blitar, dilaksanakan

secara periodik; Bulanan, Triwulan, Catur wulan, Semester, Tahunanl serta

berkesinambungan.

15

BAB V

PENUTUP

Demikian Ringkasan Eksekutif tentang pelaksanaan kegiatan Kajian Tentang

Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Blitar, yang merupakan

kerjasama antara Bappeda Bidang Litbang Kabupaten Blitar dengan Klinik Bisnis

UMKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Atas perhatian serta

kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

16

DAFTAR PUSTAKA Achmad Helmy Djawahir, 2010, Penataan dan Pengelolaan Padagang Kaki

Lima.

Makalah, Klinik Bisnis UMKM FEB UB, Malang.

Asia Foundation dan Yayasan Indonesia Forum, 1998, Usaha Kecil Menengah: Tantangan dan Alternatif jalan keluar .

The Asia Foundation and AKATIGA, 1999, The Impac of Economic Crisis on Indonesia Small Medium Enterprises.

Baswir, Revirson,1997, Agenda Ekonomi Kerakyatan, Cetakan pertama, Yogyakarta IDEA .

Bernas,1994, Mampukah pola kemitraan mendorong usaha kecil, 14 September1994

Buchari Alma, 2004, Kewirausahaan. Bandung , Penerbit Alfabeta

Bygrave W D, 1994, The Porteble MBA in Entrepreneurship, Singapore : John wiley & Sons, Inc .

Chandler, G N, 1990, Business Similarity As A Moderator of the Relationshiop Between Pre Ownership Experience and Venture Performance, EnterpreneurshipTheory and Practice, Baylor University, pp: 51-65.

Chadwick, K, Barnett, T and , Dwyer, S, 2004, Entrepreneurial Orientation, Organisaazational Culture, and Firm Performance: An Empirical Study in the Banking Industry., Executive Summary, Nicolas State University, pp:1-14.

Dennis, Lock and Farrow Nigel, 1989, The Gower Handbook of Management. Buku Pertama, Jakarta, Penerbit : PT. Elex Media Komputindo.

- , 1998, Pola Pemberdayaan Usaha Kecil di Indonesia , LPM Unibraw Malang

Dyke, L S, Fisher, E , Rebecca, and Reuber, 1992, An Inter – Industry Examination of the Impact of Owner Experience on Firm Performance, Journal of Small Business Management, October, pp: 72-86.

Gill, Underhill, 2003, Producticity Small and Medium Eterprise, Journal Management Service(MNS) ISSN: 307 – 6768, Vol: 45, Iss: 4. March 2003, pp. 1 – 12.

Gimin., 2002, Analisis Pengaruh Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan Pengusaha Kecil Terhadap Keberhasilan Usaha. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang.

Griffin , W Ricky & J. Ebert Ronald, 2002, Business. Sixth Edition, New Jersey, Prentice Hall International, Inc.

17

Harimurti Subanar, 2001, Manajemen Usaha Kecil. Edisi Pertama, Yogyakarta , Penerbit : PT. BPFE.

Hisrich, Peters, Peters, 1998, Enterpreneurship , Fourth Editions, Boston , Irwin Mc Graw Hill Companies, Inc.

Hodgetts, M R., 1979, Management : Theory, Process, and Practice. Second Edition, Philadelphia , W.B. Saunders Company : West Washington Square.

Holt, D.H., 1992, Entrepreneurship : New Venture Creation. New Jersey, Prentice Hall.

Idrus, M. Syafi’ie, 1999, Strategi Pengembangan Kewirausahaan (Enterpreneurship) dan Peranan Perguruan Tinggi dalam Rangkan Membangun Keunggulan Bersaing (Competitive Advantage) Bangsa Indonesia pada Mellenium Ketiga, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Brawijaya, Malang

Irianto, Yusuf, 1996, Industri Kecil Dalam Perpektif Pembinaan dan Pengembangan. Surabaya, Penerbit : Ailangga University Press.

ISEI, KADIN, TAF,(1998), Masalah-masalah diseputar usaha kecil Indonesia, cetakan kedua, Jakarta, ISEI dan KADIN, Jakarta.

Jatmiko, RD., 2004, Pengantar Bisnis. Malang, Penerbit : UMM Press.

John, J Kao 1989, Entrepreneurship, Creativity, and Organization. New Jersey, Prentice Hall, Englewood Cliffs.

Kotey,Bernice, and G.G. Meredith, 1997, Relationship among Owner / Manager Personal Values, Business Strategies and Enterprise Performance, Journal of Small Business Management, July 1997: pp.37 – 61.

Kusjari, A Ridwan, SE., 1986, Small Business Management. Malang, Penerbit : LMFE, Unibraw

Lang, James R, Roger J.Calantone, and Donald Gudmundson, 1997, Small Fgirm Information Seeking as a Response to Invironmental Threats and Opportunities, Journal of Small Business Management , January 1997, pp: 11 – 23.

Langley, A. & Truax, J., 1994, A Process Study of New Technology Adoption in Smaller Manufacturing Firms. Journal of Management Studies, 31:5 September.

Lerner, J Joel, M.S., P.D., 1986, Introduction to Business Oganization and Management. Singapore, McGraw-Hill Book Co.

Luk, S T, 1996, Success in Hongkong: Factors Self Reported by Successful Small Business Owner, Journal of Small Business Management, pp: 68-74.

Maryatmo dan Y. Sri Susilo,(1996), Kumpulan tulisan dari masalah Usaha kecil sampai masalah ekonomi makro, edisi pertama, Yogyakarta, Penerbitan UAJY.

18

Maynard, H.B., 1967, Handbook of Business Administration. McGraw-Hill Book Company.

McCormick, J Ernest, 1980, Industrial Psychology. New Jersey 0732, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs.

Meng, L.A., Liang, T.W., 1996, Entrepreneurs, Entrepreneurship and Enterprising Culture. Paris, Addison-Wisley Publishing Company.

Modus, 1995, Pegadaian sebagai pendukung pertumbuhan usaha kecil, edisi 11, Yogyakarta , Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya.

Morris M.J., 1995, Usaha Kecil Yang Berhasil. Alih Bahasa : Arum Gayatri, , Jakarta , Penerbit : Arcan.

Pekerti, A., 1985, The Personal Network of Succesful Entrepreneurs. Disertation. California, Faculty of The Graduate School, University of Southern California.

Prihatin, Benedicta Dwi Riyanti., 2002, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Keberhasilan Usaha Skala Kecil. Disertasi. Jakarta , Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

- , 2003, Kewirausahaan , dari sudut pandang psikologi kepribadian, Jakarta , Grasindo, PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Pujosumarto, Mulyadi, , 1999, Analisis Perbedaan kinerja bagi Pengusaha kecil yang memperoleh bantuan dan yang belum / tidak memperoleh bantuan . Disertasi, Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya

Ravianto J, 1985, Produktifitas dan Manusia Indonesia : Kumpulan Kertas Kerja, Seri Produktifitas III. Jakarta, Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produktifitas.

Robert, G. Murdick. Joel E. Ross and James R. Cllegett, 1986, Sistem Informasi Untuk Manajemen Modern., Edisi Ketiga. Jakarta : Erlangga..

Rodney, Overton, 2000, Are You An Entrepreneur ?. Jakarta, Penerbit : PT. Elex Media Komputindo.

Scarborough, N.M., Zimmerer, T.W., Naumes, W., 1992, Effective Small Business Management. Third Edition, New York , An Imprint of MacMillan Publishing, Co.

Steiner A G & F. Steiner John, 2000, Business, Government, and Society A Managerial Perspective. Ninth Edition, Unitewd State America, Irwin McGraw-Hill Companies.

Suara Karya, 1994, Kontribusi sektor usaha kecil, 8 November 1994.

Survei Usaha Terintegrasi, 2000, Profil Usaha Kecil dan Menengah Tidak Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2000, Jakarta, . BPS.

Swasono, Sri-Edi, 1982, Peningkatan Kewiraswastaan Nasional Sebagai Kunci Keberhasilan Pembangunan. Pidato Ilmiah pada Hari Wisuda Akademi Wiraswasta Deantara Jakarta 10 November.

19

Tambunan, Tulus, 1999, Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia, cetakan pertama, Jakarta, Mutiara Sumber Widya.

- , 2002, Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. Jakarta, Penerbit : Salemba Empat.

Tohar, M, 2000, Membuka usaha kecil, cetakan kelima, Yogyakarta, Kanisius.

Thoha, Mahmud 1998, Dampak persetujuan Putaran Uruguay- GATT terhadap industri kecil, Jakarta, Universitas Indonesia.

Utama , Hargo, 2001, Studi Eksplorasi tentang penyebaran TI untuk Usaha Kecil dan Menengah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi UGM ,153 – 163

Urata, Sujiro, 2000, Policy Recommendation for SME Promotion in the Republic of Indonesia. Japan International Cooperation Agency.

Vernon, A musselman & H. Hughes Eugene, 1981, Introduction to Modern Business. Eighth Edition, United Stae of America, Prentice Hall, Inc.

Zimmerer, T.W, & Scarborough N.M, 1998, Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management. Second Edition, Prentice Hall.

1. Desain Model: Gedung ( dalam ruang/indoor )

LAMPIRAN

Desain Relokasi, Sarana PKL

Desain Model: Gedung ( dalam ruang/indoor )

Layout Gedung tampak depan

Layout Gedung tampak dalam

20

2. Desain Model: Samping Jalan Raya

ruang/outdoor)

Samping Jalan Raya dua deret berhadapan (diluar

Layout Posisi Stand tampak dari atas

Layout Posisi Stand tampak dari tengah

21

dua deret berhadapan (diluar

3. Desain Model: Samping Jalan Raya/Terbuka (Posisi

Layo

Layout Posisi Stand dari depan

Samping Jalan Raya/Terbuka (Posisi Berjarak

Layout Posisi Stand dari belakang (Trotoar)

Layout Posisi Stand dari depan (Jalan Raya)

22

Berjarak)

4. Desain Model; Samp

Layout Posisi Stand dari depan

Layout Posisi Stand dari belakang (Trotoar)

Desain Model; Samping Jalan Raya/Terbuka (Posisi Merapat)

Layout Posisi Stand dari depan (Jalan Raya)

Layout Posisi Stand dari belakang (Trotoar)

23

Merapat)