ii
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar ................................................................................................. i
Daftar Isi........................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 1
1.2 Rumusan Masalah ................................................................................... 2
1.3 Tujuan ..................................................................................................... 2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Proses Penataan Dan Pengelolaan PKL .................................................. 3
2.2 Faktor- Faktor Dalam Penetaan Dan Pengelolaan PKL ......................... 3
2.3 Definisi Umkm ....................................................................................... 4
2.4 Karakteristik Umkm ............................................................................... 4
2.5 Kekuatan Dan Kelemahan Umkm .......................................................... 5
2.6 Membangun Dan Mengelola Umkm ...................................................... 5
BAB III METODE KAJIAN
3.1 Sifat Kasian ............................................................................................. 6
3.2 Jenis Data ................................................................................................ 6
3.3 Sumber Data ........................................................................................... 6
3.4 Instrumen Pengumpulan Data................................................................. 6
3.5 Analisis ................................................................................................... 6
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN
4.1 Karakteristik PKL Kabupaten Blitar ...................................................... 8
4.2 Analisis Kebijakan .................................................................................. 8
4.3 Persebaran PKL Di Kabupaten Blitar .................................................... 9
4.4 Penataan PKL ......................................................................................... 9
4.5 Pembagian Zona ..................................................................................... 10
4.6 Konsep Pengembangan ........................................................................... 11
4.7 Pemberdayaan PKL Di Kabupaten Blitar ............................................... 12
BAB V PENUTUP .......................................................................................... 15
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 16
LAMPIRAN .................................................................................................... 20
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1.LATAR BELAKANG
Pembangunan dan pengembangan UMKM khususnya PKL merupakan
langkah strategis dalam pembangunan bidang ekomi di Indonesia. Penataan
dan pemberdayaan PKL berdasarkan pertimbangan bahwa Sektor Informal
merupakan salah satu Sektor Usaha Kecil yang terbukti memiliki daya tahan
cukup baik terhadap kondisi krisis ekonomi/keuangan dan memberikan
kontribusi cukup besar terhadap kinerja perekonomian serta turut pula
menciptakan Lapangan Pekerjaan. PKL memberikan keuntungan tetapi juga
memberikan dampak negatif
Jumlah PKL di kabupaten Blitar, realtif banyak, berkembang dari waktu ke
waktu, yang tersebar diseluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Blitar,
dengan menjual berbagai jenis produk. Dengan perkembangan jumlah PKL
yang semakin banyak tersebut, selain menimbulkan dampak positif, juga
menimbulkan dampak negatif. Berdasarkan pada keadaan tersebut, agar
supaya proses kegiatan UMKM Informal (PKL) dapat berjalan secara
seksama dengan program Pemerintah Daerah; Kota atau Kabupaten; maka
diperlukan adanya suatu tindakan kongkrit dalam membangun dan
mengembangkannya, melalui Penataan dan Pemberdayaan PKL, sehingga
tidak selalu menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat dan Pemerintah
Daerah.
Penataan dan Pemberdayaan PKL tersebut, harus diawali dengan malakukan
studi yang mendalam melalui suatu kajian dengan judul “PENYUSUNAN
KAJIAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG
KREATIF LAPANGAN (PKL) DI KABUPATEN BLITAR”.
Dengan kajian ini, akan diperoleh suatu konsep model Penataan dan
Pemberdayaan PKL di Kabupaten Blitar, sehingga kegiatan dan kehidupan
PKL dapat ditata dan dikelola dengan baik, dapat menciptakan situasi dan
2
kondisi kehidupan usaha yang saling menguntungkan bagi semua fihak,
menciptakan nilai positif dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi
daerah, mengurangi nilai negatif terhadap keberadaan PKL, meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah, menunjang kegiatan dan kehidupan masyarakat
menuju Daerah yang bersih, Indah, dan makmur, serta meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat
1.2.RUMUSAN MASALAH
a. Bagaimana Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Blitar?
1.3.TUJUAN
a. Untuk menjelaskan Penataan PKL di Kabupaten Blitar
b. Untuk menjelaskan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Blitar
3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. PROSES PENATAAN DAN PENGELOLAAN PKL
Proses melaksanakan penataan dan pengelolaan operasional Usaha Kecil
Informal
a. Melakukan Identifikasi PKL
b. Menyusun Program dan Sistem Operasional PKL
c. Pelaksanaan Operasional PKL
d. Penilaian dan Evaluasi Operasional PKL
e. Tindakan penyempurnaan operasional PKL
2.2. FAKTOR- FAKTOR DALAM PENETAAN DAN PENGELOLAAN
PKL
Faktor dalam Penataan dan Pengelolaan PKL
1. Faktor Dasar
Faktor dasar pengelolaan PKL, adalah Status dan Orientasi Pengelolaan
PKL;
Dikelola secara otonomi murni atau otonomi lainnya. Orientasi Bisnis
atau Pelayanan Publik.
2. Faktor Operasional
Faktor operasional pengelolaan PKL, meliputi:
a. Wilayah/ Lokasi (Pemetaan / zoning) operasional PKL
b. Waktu operasional PKL
c. Penempatan PKL
d. Pengorganisasian - Organisasi pengelolah operasional PKL
e. Model pengelolaan PKL
f. Peraturan, Hukum operasional PKL
g. Bentuk sarana fisik PKL
h. Status lahan PKL
i. Pembiayaan dan kewajiban PKL
j. Pembinaan dan Pengembangan PKL
k. Sistem pengawasan dan pengendalian PKL
4
2.3. DEFINISI UMKM
Small Business Administration Act (SBAA) dalam Vernon (1981: 139)
menyatakan bahwa usaha kecil (UMKM), adalah usaha yang dimiliki secara
independen dan beroperasi pada tempat yang tidak dominant, yang pada
umumnya mempunyai beberapa pekerja, investasi modal yang terbatas, dan
penjualannya rendah
2.4. KARAKTERISTIK UMKM
Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah
a. memiliki kekayaan
bersih paling
banyak
Rp50.000.000,00
(lima puluh juta
rupiah) tidak
termasuk tanah dan
bangunan tempat
usaha; atau
b. memiliki hasil
penjualan tahunan
paling banyak
Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta
rupiah).
a. memiliki kekayaan
bersih lebih dari
Rp50.000.000,00
(lima puluh juta
rupiah) sampai dengan
paling banyak
Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah)
tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat
usaha; atau
b. memiliki hasil
penjualan tahunan
lebih dari
Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah)
sampai dengan paling
banyak
Rp2.500.000.000,00
(dua milyar lima ratus
juta rupiah).
a. memiliki kekayaan
bersih lebih dari
Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah)
sampai dengan paling
banyak
Rp10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah)
tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat
usaha; atau
b. memiliki hasil
penjualan tahunan
lebih dari
Rp2.500.000.000,00
(dua milyar lima ratus
juta rupiah) sampai
dengan paling banyak
Rp50.000.000.000,00
(lima puluh milyar
rupiah).
5
2.5. KEKUATAN DAN KELEMAHAN UMKM
Kekuatan Kelemahan
Padat karya Daya saing global yang lemah
Sederhana – tidak membutuhkan keahlian khusus
Diversifikasi yang rendah
Produk unik/kultur Masalah lain yang meliputi Pengelolaan keuangan dan Keterbatasan dana; baik untuk modal kerja dan investasi; Kesulitan dalam pemasaran; distribusi dan input-input lainnya; Keterbatasan sumber daya manusia dengan kualitas yang baik; Pengetahuan atau wawasan yang minim mengenai bisnis; Tidak adanya akses ke informasi dan keterbatasan teknologi”.
Agricultural based
Modal sendiri
2.6. MEMBANGUN DAN MENGELOLA UMKM
Penerapan Azas dasar, Peningkatan kemampuan, kwalitas Individu
pengusaha, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Kegiatan usaha, Penguatan
Daya dukung.
6
BAB III METODE KAJIAN
3.1. SIFAT KAJIAN
Deskriptif Kuantitatif dan Kualitatif
3.2. JENIS DATA
a. Primer
b. Sekunder
3.3. SUMBER DATA
a. Internal
b. Eksternal
3.4. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
a. Dokumentasi
b. Wawancara
c. Observasi
3.5. ANALISIS
Analisis data yang digunakan dalam kajian ini, adalah Analisis deskriptif,
dengan menggunnakan data Kwantitatif dan Kwalitatif, dengan proses
sebagai berikut:
a. Pemetaan wilayah pada 22 Kecamatan dengan Konsentrasi pada 8
Kecamatan di Kabupaten Blitar.
b. Menetapkan wilayah kegiatan PKL pada 22 Kecamatan dengan
Konsentrasi pada 8 Kecamatan di Kabupaten Blitar.
c. Menetapkan waktu kegiatan PKL pada 22 Kecamatan dengan Konsentrasi
pada 8 Kecamatan di Kabupaten Blitar.
d. Menetapkan penempatan PKL pada 22 Kecamatan dengan Konsentrasi
pada 8 Kecamatan di Kabupaten Blitar.
7
e. Menetapkan bentuk fasilitas kegiatan PKL pada 22 Kecamatan dengan
Konsentrasi pada 8 Kecamatan di Kabupaten Blitar.
f. Menetapkan pola pemberdayaan PKL pada 22 Kecamatan dengan
Konsentrasi pada 8 Kecamatan di Kabupaten Blitar, meliputi: 1).
Pengorganisasian - Organisasi pengelolah PKL, 2). Model pengelolaan
PKL, 3). Peraturan, Hukum PKL, 4). Status lahan, 5). Pembiayaan dan
kewajiban kegiatan PKL, 6). Sistem pengawasan dan pengendalian
kegiatan PKL, 7). Sistem pembinaan dan pengembangan PKL.
8
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN
4.1. KARAKTERISTIK PKL KABUPATEN BLITAR
a). Berdasarkan jenis :
1. Makanan dan minuman
2. Sayur dan buah-buahan,
3. Kelontong,
4. Bengkel,
5. Pakaian,
6. Jasa perorangan (cukur rambut, ojek, ahli kunci, dll),
7. Aksesoris handphone,
8. Lainnya.
b). Berdasarkan waktu :
1. Pagi,
2. Siang,
3. Malam.
c). Berdasarkan sarana usaha :
1. Bergerak tanpa tempat menetap,
2. Tanpa bangunan seperti PKL deprokan/ lesehan/ dasaran/ gelaran,
3. Bangunan non permanen/ bongkar pasang,
4. Bangunan semi permanen.
4.2. ANALISIS KEBIJAKAN
1. Peraturan Presiden nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan
dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
9
4.3. PERSEBARAN PKL DI KABUPATEN BLITAR
4.4. PENATAAN PKL
a). Karakteristik PKL yang diijinkan :
1. Peralatan dagang yang mudah dibongkar pasang dan dipindahkan,
2. Mempergunakan bagian jalan di luar daerah milik jalan (damija),
dan/atau tempat lain untuk kepentingan umum yang bukan
diperuntukkan untuk tempat berdagang secara tetap,
3. PKL memiliki ijin yang dikeluarkan dinas terkait, dan dapat
menunjukkan ijin tersebut pada saat pemeriksaan
4. PKL harus mampu menjadi salah satu daya tarik Pariwisata Daerah.
b). Klasifikasi PKL yang diijinkan :
1. Jenis dagangan yang diijinkan adalah selama tida k melanggar hukum
dan norma yang berlaku di masyarakat,
10
2. Sarana usaha yang digunakan merupakan sarana non permanen dan
semi permanen,
3. Sarana usaha permanen hanya di lokasi yang telah ditentukan
sebelumnya.
4.5. PEMBAGIAN ZONA
1). Zona Merah (zona bebas PKL)
a. Jalan nasional,
b. Jalan provinsi,
c. Jalur hijau,
d. Tempat ibadah,
e. Rumah sakit,
f. Komplek militer,
g. Kantor-kantor pemerintahan yang masih berfungsi.
2). Zona Kuning (zona bersyarat)
a. Kantor pemerintahan yang sudah tidak terpakai,
b. Sekitar area perbelanjaan,
c. Depan kantor/pertokoan yang hanya buka setengah hari,
d. Sekitar lapangan olah raga,
e. Sekitar sekolah
Syarat :
1. Menggunakan bangunan non permanen/ bongkar pasang,
2. Tidak meninggalkan jejak bangunan PKL,
3. Tidak berpindah tempat dan/atau memindah-tangankan izin,
4. Tidak merugikan pihak lain menyangkut kebersihan, keindahan,
ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan,
5. Pasar tumpah hanya boleh berdagang pada pukul 22.00 - 06.00,
6. PKL yang berlokasi di depan kantor atau pertokoan yang masih
berfungsi, hanya boleh berdagang setelah bangunan induk berhenti
beroperasi setiap harinya,
11
7. PKL yang berlokasi di sekitar sekolah adalah PKL bergerak dengan
waktu berdagang, pada saat jam pulang sekolah,
8. Tidak menyebabkan kerumunan hingga menggunakan badan jalan.
3). Zona Hijau
Merupakan zona yang memang diperuntukkan untuk PKL :
1. Daerah relokasi PKL, dan
2. Revitalisasi pasar,
4.6. KONSEP PENGEMBANGAN
1). Konsep relokasi
a. Penataan untuk PKL yang berada di zona larangan PKL,
b. Gedung sentral PKL yang lokasinya telah ditentukan sebelumnya,
c. Area pusat jajanan yang menggunakan konsep jajanan jalanan (walk
street) yang lokasinya telah ditentukan sebelumnya,
d. Lokasi relokasi merupakan hasil dari studi kelayakan,
e. Fasilitas dasar seperti air, listrik, pengelolaan sanitasi dan sampah telah
disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar.
2). Konsep sarana usaha
a. Harus dapat dibongkar, dikemas, dan dibawa setelah jam operasional
selesai serta tidak meninggalkan bekas,
b. Sarana usaha yang diijinkan adalah sarana non permanen dan semi
permanen,
c. Sarana usaha harus memiliki fungsi tempat berjualan, sarana
penyimpanan, dan sarana pengangkutan barang,
d. Sarana usaha menempati kapling-kapling yang telah ditentukan
sebelumnya.
3). Konsep pola penyebaran
a. Sebaran PKL berjajar di sepanjang koridor jalan yang diijinkan,
12
b. Letak kios/warung hanya diperbolehkan buka pada pukul 17.00 hingga
23.00,
c. Penataan PKL menggunakan prinsip Sharing Time, yaitu PKL
diperbolehkan menggunakan sebagian area privat pertokoan atau
perkantoran yang sudah tutup.
4.7. PEMBERDAYAAN PKL DI KABUPATEN BLITAR
1. PENGORGANISASIAN
2. MODEL PENGELOLAAN PKL
a. Relokasi dan zonasi
b. Revitalisasi pasar
c. Pembentukan pusat belanja tematik
d. Integrasi dengan pusat perbelanjaan
e. Pemberian ijin berjualan di fasum
f. Relokasi dan zonasi
g. Revitalisasi pasar
h. Pembentukan pusat belanja tematik
i. Integrasi dengan pusat perbelanjaan
j. Pemberian ijin berjualan di fasum
3. HUKUM DAN PERATURAN
a. Peraturan Daerah (Perda)
b. Peraturan, Keputusan Bupati
13
c. AD/ ART kelompok/ paguyuban PKL
4. SATUS LAHAN
1). Lahan pemerintah
a. Hak pengelolaan (HPL)
b. Hak Guna Bangunan
c. Hak sewa
2). Lahan swasta
a. CSR
b. Sewa
5. PEMBIAYAAN
a. Pembiayaan untuk sarana fisik PKL
b. Pembiayaan lainnya yang terkait dengan kegiatan PKL
c. Kewajiban membayar retribusi PKL
d. Kewajiban membayar iuran keanggotaan PKL secara periodik
6. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Beberapa materi pegawasan dan pengendalian (penilaian) operasional PKL di
Kabupaten Blitar, antara lain terdiri dari:
a. Penilaian Kwalitas produk dan layanan PKL
b. Penilaian Kwalitas pengendalian lingkungan operasional PKL
c. Penilaian Manajemen bisnis; omset penjualan PKL, dan lainnya
d. Penilaian dari unsur kesehatan (khusus untuk mamin)
e. Penilaian penampilan, tataruang; penataan bisnis; untuk mamin, kerajinan
lainnya.
Pihak yang memberikan penilaian operasional PKL di Kabupaten Blitar, terdiri
dari:
a. Lembaga pengelola PKL
b. Pemerintah setempat; Kecamatan, Kelurahan, RW/ RT
c. SKPD terkait
14
d. Paguyuban
Sistem dan teknik penilaian operasional PKL di Kabupaten Blitar, meliputi:
a. Penilaian langsung :Penilaian yang dilakukan dengan melakukan
kunjungan ke tempat operasional PKL
b. Penilaian tidak langsung
7. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
a. Menyediakan dan memberikan dukungan informasi mengenai permodalan
b. Peningkatan keterampilan
c. Pengembangan jaringan kerjasama usaha dan kemitraan
d. Pendataan komoditi unggulan
Secara khusus Materi pembinaan dan pengembangan bagi PKL di Kabupaten
Blitar, terdiri dari:
a. Kewirausahaan
b. Manajemen bisnis, Produksi, Pemasaran, SDM, Keuangan. Perencanaan
bisnis, Akuntansi (keuangan, biaya)
c. Manajemen PKL
d. Teknik dan seni menjual
e. Kepribadian
f. Gizi dan kesehatan
g. Pengelolaan lingkungan
h. Manajemen kelompok
i. Materi lainnya yang diperlukan
Waktu pembinaan dan pengembangan PKL di Kabupaten Blitar, dilaksanakan
secara periodik; Bulanan, Triwulan, Catur wulan, Semester, Tahunanl serta
berkesinambungan.
15
BAB V
PENUTUP
Demikian Ringkasan Eksekutif tentang pelaksanaan kegiatan Kajian Tentang
Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Blitar, yang merupakan
kerjasama antara Bappeda Bidang Litbang Kabupaten Blitar dengan Klinik Bisnis
UMKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Atas perhatian serta
kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.
16
DAFTAR PUSTAKA Achmad Helmy Djawahir, 2010, Penataan dan Pengelolaan Padagang Kaki
Lima.
Makalah, Klinik Bisnis UMKM FEB UB, Malang.
Asia Foundation dan Yayasan Indonesia Forum, 1998, Usaha Kecil Menengah: Tantangan dan Alternatif jalan keluar .
The Asia Foundation and AKATIGA, 1999, The Impac of Economic Crisis on Indonesia Small Medium Enterprises.
Baswir, Revirson,1997, Agenda Ekonomi Kerakyatan, Cetakan pertama, Yogyakarta IDEA .
Bernas,1994, Mampukah pola kemitraan mendorong usaha kecil, 14 September1994
Buchari Alma, 2004, Kewirausahaan. Bandung , Penerbit Alfabeta
Bygrave W D, 1994, The Porteble MBA in Entrepreneurship, Singapore : John wiley & Sons, Inc .
Chandler, G N, 1990, Business Similarity As A Moderator of the Relationshiop Between Pre Ownership Experience and Venture Performance, EnterpreneurshipTheory and Practice, Baylor University, pp: 51-65.
Chadwick, K, Barnett, T and , Dwyer, S, 2004, Entrepreneurial Orientation, Organisaazational Culture, and Firm Performance: An Empirical Study in the Banking Industry., Executive Summary, Nicolas State University, pp:1-14.
Dennis, Lock and Farrow Nigel, 1989, The Gower Handbook of Management. Buku Pertama, Jakarta, Penerbit : PT. Elex Media Komputindo.
- , 1998, Pola Pemberdayaan Usaha Kecil di Indonesia , LPM Unibraw Malang
Dyke, L S, Fisher, E , Rebecca, and Reuber, 1992, An Inter – Industry Examination of the Impact of Owner Experience on Firm Performance, Journal of Small Business Management, October, pp: 72-86.
Gill, Underhill, 2003, Producticity Small and Medium Eterprise, Journal Management Service(MNS) ISSN: 307 – 6768, Vol: 45, Iss: 4. March 2003, pp. 1 – 12.
Gimin., 2002, Analisis Pengaruh Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan Pengusaha Kecil Terhadap Keberhasilan Usaha. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
Griffin , W Ricky & J. Ebert Ronald, 2002, Business. Sixth Edition, New Jersey, Prentice Hall International, Inc.
17
Harimurti Subanar, 2001, Manajemen Usaha Kecil. Edisi Pertama, Yogyakarta , Penerbit : PT. BPFE.
Hisrich, Peters, Peters, 1998, Enterpreneurship , Fourth Editions, Boston , Irwin Mc Graw Hill Companies, Inc.
Hodgetts, M R., 1979, Management : Theory, Process, and Practice. Second Edition, Philadelphia , W.B. Saunders Company : West Washington Square.
Holt, D.H., 1992, Entrepreneurship : New Venture Creation. New Jersey, Prentice Hall.
Idrus, M. Syafi’ie, 1999, Strategi Pengembangan Kewirausahaan (Enterpreneurship) dan Peranan Perguruan Tinggi dalam Rangkan Membangun Keunggulan Bersaing (Competitive Advantage) Bangsa Indonesia pada Mellenium Ketiga, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Brawijaya, Malang
Irianto, Yusuf, 1996, Industri Kecil Dalam Perpektif Pembinaan dan Pengembangan. Surabaya, Penerbit : Ailangga University Press.
ISEI, KADIN, TAF,(1998), Masalah-masalah diseputar usaha kecil Indonesia, cetakan kedua, Jakarta, ISEI dan KADIN, Jakarta.
Jatmiko, RD., 2004, Pengantar Bisnis. Malang, Penerbit : UMM Press.
John, J Kao 1989, Entrepreneurship, Creativity, and Organization. New Jersey, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
Kotey,Bernice, and G.G. Meredith, 1997, Relationship among Owner / Manager Personal Values, Business Strategies and Enterprise Performance, Journal of Small Business Management, July 1997: pp.37 – 61.
Kusjari, A Ridwan, SE., 1986, Small Business Management. Malang, Penerbit : LMFE, Unibraw
Lang, James R, Roger J.Calantone, and Donald Gudmundson, 1997, Small Fgirm Information Seeking as a Response to Invironmental Threats and Opportunities, Journal of Small Business Management , January 1997, pp: 11 – 23.
Langley, A. & Truax, J., 1994, A Process Study of New Technology Adoption in Smaller Manufacturing Firms. Journal of Management Studies, 31:5 September.
Lerner, J Joel, M.S., P.D., 1986, Introduction to Business Oganization and Management. Singapore, McGraw-Hill Book Co.
Luk, S T, 1996, Success in Hongkong: Factors Self Reported by Successful Small Business Owner, Journal of Small Business Management, pp: 68-74.
Maryatmo dan Y. Sri Susilo,(1996), Kumpulan tulisan dari masalah Usaha kecil sampai masalah ekonomi makro, edisi pertama, Yogyakarta, Penerbitan UAJY.
18
Maynard, H.B., 1967, Handbook of Business Administration. McGraw-Hill Book Company.
McCormick, J Ernest, 1980, Industrial Psychology. New Jersey 0732, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs.
Meng, L.A., Liang, T.W., 1996, Entrepreneurs, Entrepreneurship and Enterprising Culture. Paris, Addison-Wisley Publishing Company.
Modus, 1995, Pegadaian sebagai pendukung pertumbuhan usaha kecil, edisi 11, Yogyakarta , Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya.
Morris M.J., 1995, Usaha Kecil Yang Berhasil. Alih Bahasa : Arum Gayatri, , Jakarta , Penerbit : Arcan.
Pekerti, A., 1985, The Personal Network of Succesful Entrepreneurs. Disertation. California, Faculty of The Graduate School, University of Southern California.
Prihatin, Benedicta Dwi Riyanti., 2002, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Keberhasilan Usaha Skala Kecil. Disertasi. Jakarta , Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- , 2003, Kewirausahaan , dari sudut pandang psikologi kepribadian, Jakarta , Grasindo, PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Pujosumarto, Mulyadi, , 1999, Analisis Perbedaan kinerja bagi Pengusaha kecil yang memperoleh bantuan dan yang belum / tidak memperoleh bantuan . Disertasi, Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya
Ravianto J, 1985, Produktifitas dan Manusia Indonesia : Kumpulan Kertas Kerja, Seri Produktifitas III. Jakarta, Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produktifitas.
Robert, G. Murdick. Joel E. Ross and James R. Cllegett, 1986, Sistem Informasi Untuk Manajemen Modern., Edisi Ketiga. Jakarta : Erlangga..
Rodney, Overton, 2000, Are You An Entrepreneur ?. Jakarta, Penerbit : PT. Elex Media Komputindo.
Scarborough, N.M., Zimmerer, T.W., Naumes, W., 1992, Effective Small Business Management. Third Edition, New York , An Imprint of MacMillan Publishing, Co.
Steiner A G & F. Steiner John, 2000, Business, Government, and Society A Managerial Perspective. Ninth Edition, Unitewd State America, Irwin McGraw-Hill Companies.
Suara Karya, 1994, Kontribusi sektor usaha kecil, 8 November 1994.
Survei Usaha Terintegrasi, 2000, Profil Usaha Kecil dan Menengah Tidak Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2000, Jakarta, . BPS.
Swasono, Sri-Edi, 1982, Peningkatan Kewiraswastaan Nasional Sebagai Kunci Keberhasilan Pembangunan. Pidato Ilmiah pada Hari Wisuda Akademi Wiraswasta Deantara Jakarta 10 November.
19
Tambunan, Tulus, 1999, Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia, cetakan pertama, Jakarta, Mutiara Sumber Widya.
- , 2002, Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. Jakarta, Penerbit : Salemba Empat.
Tohar, M, 2000, Membuka usaha kecil, cetakan kelima, Yogyakarta, Kanisius.
Thoha, Mahmud 1998, Dampak persetujuan Putaran Uruguay- GATT terhadap industri kecil, Jakarta, Universitas Indonesia.
Utama , Hargo, 2001, Studi Eksplorasi tentang penyebaran TI untuk Usaha Kecil dan Menengah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi UGM ,153 – 163
Urata, Sujiro, 2000, Policy Recommendation for SME Promotion in the Republic of Indonesia. Japan International Cooperation Agency.
Vernon, A musselman & H. Hughes Eugene, 1981, Introduction to Modern Business. Eighth Edition, United Stae of America, Prentice Hall, Inc.
Zimmerer, T.W, & Scarborough N.M, 1998, Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management. Second Edition, Prentice Hall.
1. Desain Model: Gedung ( dalam ruang/indoor )
LAMPIRAN
Desain Relokasi, Sarana PKL
Desain Model: Gedung ( dalam ruang/indoor )
Layout Gedung tampak depan
Layout Gedung tampak dalam
20
2. Desain Model: Samping Jalan Raya
ruang/outdoor)
Samping Jalan Raya dua deret berhadapan (diluar
Layout Posisi Stand tampak dari atas
Layout Posisi Stand tampak dari tengah
21
dua deret berhadapan (diluar
3. Desain Model: Samping Jalan Raya/Terbuka (Posisi
Layo
Layout Posisi Stand dari depan
Samping Jalan Raya/Terbuka (Posisi Berjarak
Layout Posisi Stand dari belakang (Trotoar)
Layout Posisi Stand dari depan (Jalan Raya)
22
Berjarak)
4. Desain Model; Samp
Layout Posisi Stand dari depan
Layout Posisi Stand dari belakang (Trotoar)
Desain Model; Samping Jalan Raya/Terbuka (Posisi Merapat)
Layout Posisi Stand dari depan (Jalan Raya)
Layout Posisi Stand dari belakang (Trotoar)
23
Merapat)