NAMA: HUSSEIN AHMAD ABDUH

NIM

: 12509134033KELAS: M

JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER TAHUN 2015MATA KULIAH: MANAJEMEN dan REGULASI TRANSPORTASI1. Jelaskan tentang perbedaan atau perubahan UULL antara yang lama dan yang baru.

Undang - undang lama Undang - undang Baru

Pada undang-undang lama diketentuan umum hanya di bahas mengenai lalulintas, angkutan, jaringan transportasi jalan, jalan, terminal, kendaraan, kendaraan bermotor, perusahaan angkutan umum, kendaraan umum, pengguna jasa.Sementara ketentuan umum untuk undang - undang baru di berikan penjelasan yang lebih banyak mulai dari lalulintas, angkutan, jaringan lalulintas angkutan jalan, simpul, prasarana lalulintas dan angkutan jalan, kendaraan, kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor, kendaraan bermotor umum, ruang lalulintas jalan, jalan dan bagian jalan, terminal, halte, parker, berhenti, rambu lalulintas, marka jalan, APILL, sepeda motor, perusahaan angkutan umum, pengguna jasa, pengemudi, kecelakaan lalulintas, penumpang, pejalan kaki, pengguna jalan, dan apreservasi, manajemen rekayasa lalulintas, keamanan lalulintas dan angkutan jalan, keselamatan lalulintas dan angkutan jalan, ketertiban lalulintas dan angkutan jalan, kelancaran lalulintas, system informasi dan komunikasi lalulintas, penyidik, penyidik pembantu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, menteri, kepala kepolisian.

Dibagian ini pada undang - undang yang lama asas lalulintas masih menekankan aspek pembangunan Negara yang mencangkup pelosok negeri untuk menunjang pertumbuhan dan penggerak pembangunan nasional. Belum mencakup aspek penegakan hukumnyaPada asas undang-undang baru ditambahkan bahwa lalulintas harus terwujud etika dan berbudaya, memperkukuh kesatuan bangsa, dan penegakan kepastian hukum bagi masyarakat.. sehingga ketertiban berlalu lintas lebih ditekankan dalam Undang Undang ini

Pada bagian ini tidak dijelaskan secara rinci ruang lingkup keberlakuan undang-undang.Pada bagian ini dijelaskan ruang lingkup undang-undang diatur mulai dari gerak kendaraan, kegiatan yang menggunakan sarana prasarana lalulintas, kegiatan identifikasi, manajemen dan penegakan hokum lalulintas .

Pada bagian Pembinaan dalam undang-undang lama adalah menjelaskan bahwa lalulintas dan angkutan jalan dikuasai Negara dan pembinaannya dilakukan pemerintah, Dibagian ini dijelaskan bahwa tugas pembinaan lalulintas dan angkutan jalan yang berupa perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan dijelaskan menteri mana yang bertanggung jawab.

Penyelenggaraan lalulintas diselenggarakan oleh pemerintah, pemda dan badan hokum dan masyarakat.

Dijelaskan juga tugas kementrian bidang sarana, industry, pengembangan teknologi dan kepolisian dalam penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan.

Pada bagian ini menjelaskan rencana induk jaringan lalulintas dan angkutan jalan meliputi jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Dengan memperhatikan tata ruang wilayah nasional. Dan memuat kebutuhan simpul nasional, ruang lalulintas nasional.

Pembagian kelas jalan diatur merujuk keperaturan pemerintah.

Pada perlengkapan jalan fasilitasnya disediakan oleh pemerintah pusat dan tidak dibagi per daerah.

Untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan jalan juga wajib dilengkapi dengan rambu rambu, marka, apil, alat pengawas dan pengaman, dan fasilitas lain dijalan dan diluar jalan.Pada kelas jalan dijelakan klasifikasi kelas jalan dan dimensi kendaraan yang boleh melewatinya juga beban yang ditanggung kendaraan tersebut.

Dijelaskan pula mengenai batas kecepatan.

Dijelaskan pula tentang jalan yang harus dilakukan uji kelaikan fungsi jalan sebelum jalan dioperasikan.

Penyelenggara jalan menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas dan angkutan jalan. Dan penyelenggara patut memperbaiki jalan yang dapat mengakibatkan kecelakaan.

Tambahan perlengkapan jalan diantaranya penerangan jalan, fasilitas sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat.

Ketentuan penyediaan perlengkapan jalan dibagi oleh pemerintah untuk jalan nasional, pemerintah provinsi untuk jalan provinsi, pemerintah kabupaten/kota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa, dilaksanakan berdasarkan undan - gundang, disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume lalu lintas dan pemasangannya diatur oleh pemerintah daerah. Dan setiap orang dilarang merusak, mengganggu fungsi jalan.

Dana preservasi jalan

Pada undang undang baru ini dijelaskan mengenai Dana preservasi jalan yang digunakan khusus untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan. Sumber dana berasal dari pengguna jalan dan pengelolanya sesuai ketentuan undang undang.

Dana ini harus dilaksanakan berdasar prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparan, seimbang dan sesuai.

Disini juga dijelaskan pula unit pengelola dari dana ini. Sedangkan organisasi dan tata kerja unit pengelola diatur dengan peraturan presiden

Terminal

Pada bagian ini menjelaskan tujuan pembangunan terminal dan pelaksanaan pembangunan terminal yang mengikut sertakan badan hukum indonesia dan penyelenggara terminal adalah pemerintah. Ketentuan mengenai pembangunan dan penyelenggaraan terminal diatur oleh peraturan pemerintahTerminal

Dibagian ini dijelaskan mengenai fungsi, klasifikasi, dan tipe terminal.

Terminal berupa terminal barang dan penumpang. Terminal penumpang menurut pelayanannya dibagi menjadi tipe A,B,C. Dan setiap kendaraan wajib singgah di terminal.

Dijelaskan pula penetapan lokasi terminal dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan memperhatikan tingkat aksebilitas dan kesesuaian rencana tata ruang wilayah dan banyak faktor lainnya.

Dijelaskan pula fasilitas yang harus ada di terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan meliputi fasilitas utama dan penunjang serta penyelenggara terminal wajib memeliharanya.

Dijelaskan pula lingkungan kerja terminal yaitu daerah yang diperuntukan bagi fasilitas terminal.

Dijelaskan pula pembangunan dan pengoperasian terminal. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai semua hal yang diatur dalam pasal mengenai terminal ini diatur dengan peraturan pemerintah.

Fasilitas parkir umum

Disini dijelaskan tujuan fasilitas parkir umum yaitu untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Dijelaskan pula parkir umum diselenggarakan oleh pemerintah, badan hukum indonesia, atau warga negara indonesia. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh peraturan pemerintahFasilitas parkir

Disini dijelaskan fasilitas parkir umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan dan penyelenggaraanya dapat dilakukan oleh warga negara berupa usaha khusus parkir atau penunjang usaha pokok. Dan hanya pada jalan kabupaten, jalan desa atau jalan kota dan dinyatakan dengan rambu atau marka jalan. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh peraturan pemerintah dan penetapannya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Fasilitas pendukung

Disini dijelaskan Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas yang berupa: trotoar, lajur sepeda, tempat menyebrang, halte, fasilitas khusus penyandang cacat dan usia lanjut.

Kendaraan Kendaraan

Dibagian ini dijelaskan jenis dan fungsi kendaraan.

Dijelaskan pula kendaraan terdiri dari kendaraan bermotor yang meliputi : sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus

Dijelaskan pula kendaraan tidak bermotor yang meliputi: kendaraan yang digerakan orang dan oleh tenaga hewan

Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor

Disini menjelaskan setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan dijalan harus sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh peraturan pemerintahPersyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor

Disini dijelaskan persyaratan teknis meliputi: susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan, penempelan kendaraan bermotor.

Dijelaskan pula persaratan laik jalan diukur sekurang kurangnya terdiri atas: emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi rem,kincup roda, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu, radius putar, akurasi penunjuk kecepatan, kesesuaian mesin penggerak, kesesuaian kinerja roda. Dan ketentuan lebih lanjut diatur oleh peraturan pemerintah.

Pengujian kendaraan bermotor

Disini dijelaskan setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kereta khusus wajib diuji sebelum dioperasikan meliputi uji tipe dan uji berkala dan dinyatakan dengan tanda bukti lulus uji, ketentuan lebih lanjut diatur oleh peraturan pemerintah.Pengujian kendaraan bermotor

Disini dijelaskan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang akan dioperasikan dijalan wajib dilakukan pengujian

Dijelaskan pula pengujian meliputi, uji tipe dan uji berkala.

Disini juga dijelaskan uji tipe meliputi : pengujian fisik, dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan. ketentuan lebih lanjut diatur oleh peraturan pemerintah.

Disini juga dijelaskan bahwa uji berkala diwajibkan bagi kendaraan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan. Uji berkala meliputi kegiatan: pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan dan pengesahan hasil uji. Dan ketentuan lain yang diatur oleh peraturan pemerintah

Perlengkapan kendaraan bermotor

Disini dijelaskan perlengkapan wajib kendaraan bermotor yang meliputi untuk sepeda motor berupa Helm standar nasional indonesia dan bagi kendaraan roda empat atau lebih meliputi : sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi, P3K lalu lintas. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh peraturan pemerintah.

Disini juga dijelaskan bahwa untuk keperluan tertentu kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat atau sirine. Lampu isarat terdiri warna merah kuning dan biru. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh peraturan pemerintah

Pendaftaran kendaraan bermotor

Disini dijelaskan bahwa setiap kendaraan yang dioperasikan wajib didaftarkan dan diberi bukti pendaftaran kendaraan. Dan syarat lebih lanjut diatur oleh peraturan pemerintahRegistrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

Disini dijelaskan bahwa kendaraan bermotor wajib diregistrasikan. Registrasi meliputi : registrasi kendaraan baru, registrasi perubahan identitas kendaraan, perpanjangan kendaraan, dan registrasi pengesahan kendaraan bermotor.

Bengkel umum kendaraan bermotor

Disini dijelaskan tujuan diadakannya bengkel umum kendaraan. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraannya diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintahBengkel umum kendaraan bermotor

Disini dijelaskan fungsi bengkel kendaraan bermotor. Bengkel yang memiliki akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor. Pengawasanya dilakukan oleh pemerintah

Persyaratan kendaraan tidak bermotor

Disini dijelaskan kendaraan tidak bermotor wajib memenuhi faktor keselamatanKendaraan tidak bermotor

Disini dijelaskan persyaratan keselamatan meliputi: persyaratan teknis berupa: konstruksi, sistim kemudi, roda, sistim rem, lampu, pemantul cahaya, alat peringatan bunyi dan persyaratn tata muat barang meliputi dimensi dan berat

Pengemudi

Disini dijelaskan mengenai persyaratan pengemudi diantaranya surat izin mengemudi dan untuk mendapatkan pertama kali melalui ujian mengemudi

Disini juga dijelaskan pergantian pengemudi dengan ketentuan waktu kerja pengemudi dan waktu istirahatPengemudi

Disini dijelaskan persyaratan pengemudi yang wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan dan untuk mendapatkannya harus melalui pendidikan pelatihan mengemudi.

Disini juga dijelaskan mengenai pendidikan pelatihan mengemudi yang mendapatkan izin dari pemerintah dan terakreditasi.

Disini juga dijelaskan bentuk dan penggolongan surat izin mengemudi dan tata cara mendapatkannya yang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.

Disini juga dijelaskan golongan surat iizin mengemudi meliputi SIM A, SIM B I Umum, B II Umum, dengan sarat umum 20 untuk SIM A, Umur 22 untuk SIM B I umum dan umur 23 untuk SIM B II umum.

Disini juga dijelaskan fungsi surat izin mengemudi sebagai bukti kompetensi mengemudi.

Disini juga dijelaskan penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi dan juga waktu kerja pengemudi kendaraan umum yaitu paling lama 8 jam per hari. Dan kendaraan bermotor biasa selama 4 jam perhari .

Lalu lintas

Tata cara berlalu lintas

Dibagian ini dijelaskan tata cara berlalu lintas yaitu mengambil jalur sebelah kiri dan dalam keadaan tertentu dilakukan pengecualian dan diatur oleh peraturan pemerintah.

Pada undang undang lama ini lebih menekankan pad keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan denagn menetapkan ketentuan ketentuan mengenai rekayasa dan manajemen lalu lintas, gerakan lalu lintas kendaraan, berhenti dan parkir, gangguan peralatan,tata cara penetapan kecepatan maksimum, tata cara mengangkut orang dsb. Namun disini hanya dibahas pokoknya saja tidak terperinci sedang ketentuan lebih lanjut dibahas oleh peraturan pemerintahLalu lintas

Manajemen dan rekayasa lalu lintas

Sedangkan pada bagian ini dijelaskan lebih teroperinci mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas. Manajemen ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam menjamin keamanan dan keselamatan ketertiban dan kelancaran. Manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi kegiatas perencanaan, pengaturan, perekayasaan pemberdayaan, pengawasan. Jadi didalam bagian ini dijelaskan semua kegiatan yang ada didalam manajemen dan rekayasa lalu lintas tersebut.

Disini juga dijelaskan tanggung jawab masing masing lembaga penyelenggara lalu lintas dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas

Pada bagian ini dijelaskan semua hal atau kegiatan yang dilakukan dalam memanfaatkan jalan dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dan persaratanya diatur oleh peraturan pemerintah.Analisis dampak lalu lintas

Pada bagian ini dijelaskan bahwa hal apa saja yang harus dimuat dalam analisis dampak lalu lintas . analisis ini merupakan sarat untuk mendapatkan izizn dari pemerintah bagi pengembang dan dilakukan oleh lembaga ahli bersertifikat.

Disini juga dijelaskan bahwa hasil dari analisis ini harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang terkait. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh peraturan pemerintah.

.

Pengutamaan alat pemberi isyarat klalu lintas, rambu lalu lintas , marka jalan dan petugas yang berwenang.

Pada bagian ini dijelaskan mengenai syarat dan prosedur pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas, dan marka jalan

Pada bagian ini juga dijelaskan pengutamaan alat pemberi isyarat dan rambu lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan dari pada marka jalan. Sedangkan dalam kondisi tertentu marka kuning lebih diutamakan. Ketentuan lain diatur oleh peraturan pemerintah.

Pengutamaan petugas

Disini dijelaskan tindakan yang dapat dilakukan oleh petugas dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang lebih diutamakan dari pada alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas maupun marka jalan dan pemakai jalan wajib mematuhinya. Pengaturan lebih lanjut diatur oleh peraturan pemerintah.

Tata cara berlalu lintas

Ketertiban dan keselamatan

Disini dijelaskan mengenai hal hal yang harus dilakukan setiap orang yang menggunakan jalan baik terutama saat mengemudikan kendaraan bermotor, semuanya dijelaskan secara terperinci kewajiban orang ketika mengemudikan kendaraan. Disini juga dijelaskan ketentuan ketentuan yang harus dipatuhi oleh orang yang sedang mengemudikan kendaraan.

Disini juga menjelaskan hal hal yang harus ditunjukan oleh orang yang sedang mengemudikan kendaraan saat dilakukan pemeriksaan kendaraan.

Dan juga semua hal sikap dan tindakan yang harus dilakukan oleh pengemudi baik itu sepeda motor maupun roda empat atau lebih

Disini juga dijelaskan mengenai penggunaan lampu utama yang wajib dinyalakan ketika digunakan dijalan saat malam hari dan juga saat siang hari.

Dibagian ini juga dijelaskan mengenai jalur dan lajur lalu lintas

Dijelaskan pula pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri, dan juga dijelaskan penggunaan jalur jalan sebelah kanan.

Dijelaskan pula penggunaan jalur jalan yang disesuaikan dengan jenis kendaraannya.

Belokan dan tikungan

Dibagian ini dijelaskan hal hal yang harus diperhatikan oleh pengemudi saat berbelok dan beralih arah, berpindah jalur dan pada saat dipersimpangan jalan yang dilengkapi lampu APIL maka pengemudi juga harus memperhatikan hala hal yang berkaitan dengan peremapatan tersebut yang sudah diatur didalam aturan ini. Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai kewajiban pengemudi saat menemui perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan

Kecepatan

Disini dijelaskan pengemudi dilarang melewati batas kecepatan yang telah ditentukan dan dilarang balapan

Disini juga dijelaskan bahwa pengemudi harus memperlambat kendaraan sesuai dengan rambu rambu yang ada dan hal hal lain atau suatu keadaan yang mewajibkan pengemudi harus memperlambat kecepatannya

Berhenti

Pada bagian ini dijelaskan bahwa untuk kendaraan diluar trayek dilarang berhenti berhenti jika terdapat rambu larangan berhenti, tempat yang berbahyaa dan dijalan tol selain itu dijelaskan juga tata cara yang harus dilakukan saat kendaraan akan berhenti.

Parkir

Pada bagian ini dijelaskan mengenai tata cara parkir kendaraan dijalan secara sejajar ataupun membentuk sudut yang disesuaikan dnegan arah lalu lintas

Dibagian ini juga dijelaskan mengenai hala hal yang dilarang bagi pengendara kendaraan tidak bermotor, pesepeda, dan pengendara gerobak.

Dan hal hal yang harus dilakukan bagi pesepeda tuna rungu.

Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai Tata cara berlalu lintas bagi pengemudi kendaraan bermotor umum meliputi kewajiban pengemudi angkutan orang dalam trayek, dan dalam trayek yang bertarif ekonomi. Dan juga kewajiban pengemudi angkutan barang.

Selain itu juga menjelaskan larangan larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor umum angkutan orang.

Penggunaa jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang diperbolehkan

Pada undang undang yang baru ini bedanya dengan yang lama lebih mengarah pad jalan yang boleh digunakan untuk kegiatan lain dan tata cara perijinannya secara lebih rinci.

Pejalan kaki

Disini dijelaskan bahwa pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan dan menyebrang pada tempat penyebrangan yang telah ditentukanPada bagian ini juga dijelasakan mengenai hak dan kewajiban pejalan kaki dalam berlalu lintas

Disini juga dijelaskan mengenai manajemen kebutuhan lalu lintas agar lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang lalu lintas

Dijelaskan juga hak utama pengguna jalan untuk kelancaran meliputi hak utama ynag harus diperoleh pengguna jalan untuk didahulukan berdasarkan urutan yang juga dijelaskan dalam bagian ini.

Dibagian ini juga dijelaskan mengenai tata cara pengaturan kelancaran lalu lintas yang dilaksanakan oleh kepolisian republik indonesia dan juga fungsinya digunakan saat keadan seperti apa.

Angkutan orang dan angkutan barang

Dibagian ini menjelaskan bahwa pengangkutan orang wajib menggunakan kendaraan bermotor untuk orang sedangkan untuk barang wajib menggunakan kendaraan bermotor untuk barang. Dan dalam keadaan tertentu dilakukan pengecualian yang persyaratannya diatur oleh peraturan pemerintah.Angkutan

Dibagian ini dijelaskan mengenai ketentuan ketentuan yang berkaitan dengan angkutan orang dan angkutan barang serta larangan larangan bagi kedua macam angkutan tersebut. Dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah.

Angkutan orang dengan kendaraan umum

Disini dijelaskan mengenai jenis jenis angkutan orang dengan kendaraan umum meliputi :angkutan antar kota, angkutan kota, angkutan pedesaan, angkutan lintas batas negara.

Disini juga dijelaskan mengenai pembagian pelayanan angkutan barang dengan kendaraan umum yang dilaksanakan dengan trayek dan tanpa trayek. Dan juga dijelaskan mengenai pengangkutan orang untuk pariwisata.Angkutan umum

Disini dijelaskan mengenai definisi angkutan umum serta tujuannya. Dijelaskan pula pihak yang berkewajiban menyelenggarakan angkutan umum. serta Pemerintah dimasing masing daerah yang betanggung jawab sesuai daerahnya.

Angkutan barang dengan kendaraan umum

Pada undang undang lama ini hanya dibahas untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat diterapkan jaringan lalu lintas angkutan barang yang dapat dilayani dengan kendaraan bermotor barang tertentu sedangkan tata cara dan persyaratan nya tidak dijelaskan scara terperinci namun diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah

Pengangkutan barang berbahaya, barang khusus, peti kemas dan lat berat juga tidak dibahas terperinci disini namun diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintahDisini juga dijelaskan standar pelayanan minimal angkutan orang yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan umum.

Disini juga dijelaskan mengenai hal hal yang termasuk kedalam angkutan orang dengan kendaraan bermotor dalam trayek dan juga kriterianya.

Selain itu juga dijelaskan untuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek meliputi hal hal yang termasuk didalamnya dan kriterianya.

Disini juga dijelaskan mengenai angkutan masal dan hal hal yang harus mendukung adanya angkutan masal tersebut

Disini juga dijelaskan mengenai angkutan barang menggunakan kendaraan bermotor umum meliputi angkutan barang umum dan angkutan barang khusus dan alat berat . didalam bagian ini dijelaskan mengenai persyaratan dan kewajiban dari angkutan umum dan angkutan khusus.

Disini juga dijelaskan mengenai angkutan multimoda

Disini juga menjelaskan dokumen angkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor umum

Dibagian ini juga dijelaskan mengenai pengawasan yang dilakukan pada muatan barang yang dilakukan menggunakan alat penimbangan. Dan semua teknis pengawasan dan penimbangannya.

Pengusahaan

Disini dijelaskan usaha angkutan orang dan barang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh badan hukum indonesia atau warga negara indonesia dan dilakukan berdasarkan izin, jenis persyaratan dan tata cara memperoleh izin diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.Disini juga dijelaskan mengenai pengusahaan angkutan yang meliputi perizinan angkutan dan angkutan yang wajib memiliki izin dan juga membahasa tentang izin angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek meliputi badan yang berhak memberikan perijinan.

Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai perijinan penyelenggaraan angkutan barang khusus dan angkutan alat berat

Tarif

Pada bagian ini dijelaskan bahwa struktur dan golongan tarif angkutan dengan kendaraan umum ditetapkan oleh pemerintah.

Pada undang undang yang baru ini juga dijelaskan mengenai tarif angkutan umum, subsidi angkutan penumpang umum dan hak, kewajiban, serta tanggung jawab perusahaan angkutan umum.

Selain itu juga dijelaskan mengenai tanggung jawab penyelenggara angkutan.

Tanggung jawab pengangkut

Pada bagian ini juga dijelaskan tanggung jawab dan kewajiban pengusaha angkutanPada bagian ini juga dijelaskan mengenai industri jasa angkutan umum yang merupakan pengembangan dari jasa angkutan umum sehingga meningkatkan standar pelayanan dan mendorong persaingan sehat. Dan tindakan tindakan yang harus diambil oleh pemerintah daerah agar mewujudkan standar tersebut.

Lalu lintas bagi penderita cacat

Disini dijelaskan bahwa penderita cacat berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan khusus dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dan tidak dijelaskan secara terperinci disini.Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan

Disini dijelaskan lembaga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudakan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan dan kegiatan yang dilakukan didalamnya.

Dibagian ini juga dijelaskan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas terjaminya keselamatan lalu lintas dan nagkutan jalan dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin hal tersebut.

Didalamnya juga terdapat pengawasan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi audit, insoeksi dan pengamatan dan pemantauan, dijelaskan pula pelaksana dari semua kegiatan yang ada dalam pengawasan tersebut.

Disini juga dijelaskan mengenai budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Pembina lalu lintas bertanggung jawab dalam hal mewujudakan budaya tersebut.

Dampak lingkungan

Disini dijelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib memnuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan dan setiap pengemudi , pemilik, atau pengusaha angkutan wajib mencegah terjdinya pencemaran udara dan kebisingan tersebut. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.Dampak lingkungan

Dalam bagian ini menjelaskan perlindungan kelestarian lingkungan lalu lintas dan angkutan jalan serta pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pada bagian ini juga dijelasklan hak dan kewajiban pemerintah terhadap lalu lintas dan angkutan jalan. Dijelaskan pula hak dan kewajiban perusahaan angkutan umum. Serta hak dan kewajiban masyarakat.

Pengembangan industri dan teknologi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan didalam bagian ini dijelaskan semua hal yang ada pada pengembangan tersebut.

Didalam bagian ini juga dijelaskan pengembangan rancang bangun kendaraan bermotor baik membahas tentang pelaku yang melakukan pengembangan ataupun hal hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan.

Pengembangan industri dan teknologi prasarana lalu lintas juga dibahas disini meliputi pihak yang berwajib mengembangkan dan kegiatan kegiatan yang dilakukan dalam pengembanagan prasarana lalu lintas tersebut.

Kecelakaan lalu lintas

Pada undang undang lama ini menjelaskan kewajiban dari pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas dan kewajiban melaporkan diri kepada pejabat polisi jika tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut

Pada bagian ini juga dijelaskan tanggung jawab pengemudi kendaraan bermotor atas kerugian yang diderita penumpang yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengemudi tersebut.

Selain itu juga dijelaskan keadaan memaksa yang menyebabkan semua kewajibannya tadi tidak berlaku.Kecelakaan lalu lintas

Dibagian ini dibahas langkah langkah yang dilakukan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dan pola yang diambil untuk pencegahannya.

Selain itu dibagian ini juga menjelaskan tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas. Dan juga menjelaskan kewajiban polisi saat terjadi kecelakaan lalu lintas.

Dibagian ini juga membahas penggolongan kecelakaan lalu lintas dan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas

Selain itu juga menjelaskan pertolongan dan perawatan korban meliputi kewajiban pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, kewajiban setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dibagian ini juga dijelaskan mengenai pendataan kecelakaan lalu lintas.

Selain itu juga dijelaskan kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau perusahaan angkutan, serta kewajiban dan tanggung jawab pemerintah saat terjadi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dibagian ini juga dijelaskan hak korban kecelakaan

Asuransi

Pada bagian ini dijelaskan bahwa setiap kendaraan umu wajib diasuransikan dan ketentuan lebih lanjut diatur oleh peraturan pemerintah

Selain kendaraannya orang yang dipekerjakannya juga wajib untuk diasuransikanPerlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak anak, wanita hamil, dan orang sakit

Dibagian ini dijelaskan ruang lingkup perlakuan khusus yang meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan.

Sistim informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan

Pada bagian ini menjelaskan penyelenggaraan sistim informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk mendukung keamanan, keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Dibagian ini juga dijelaskan pihak yang berkewajiban menyelenggarakan nya. Disini juga dijelaskan mengenai pengelolaan sistim informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan. Dan juga pengembangannya

Dibagian ini juga dijelaskan mengenai fungsi dari pusat kendali sistim informasi dan komunikasi

Sumber daya manusia

Disini dijelaskan bahwa pembina lalu lintas dan angkutan jalan wajib mengembangkan SDM untuk menghasilkan petugas yang profesional dan memiliki kompetensi.

Disini juga disebutkan lembaga lembaga yang berkewajiban mengem,bangkan SDM dan juga pembinaan serta pengembangan apa saja yang harus dilakukan oleh mereka

Penyerahan

Disini dijelaskan bahwa pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusan dalam bidang lalu lintas dan angkutan kepada pemerintah daerah dan ketentuan lebih lanjut diatur oleh peraturan pemerintah.Dibagian ini juga dijelaskan mengenai peran serta masyarakat dalam hal lalu lintas dan angkutan jalan serta bentuk dari peran serta masyarakat tersebut dalam lalu lintas dan angkutan jalan.

Penyidikan

Disini dijelaskan bahwa pemeriksaan kendaraan atau penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tidak disertai dengan penyitaan kendaraan bermotor maupun surat suratnya kecuali karena suatu hal tertentu.

Disini dijelaskan hal hal yang menyebabkan dilakukan penyitaan pada saat pemeriksaan dan penyidikan kendaraan terhdap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Disini juga dijelaskan mengenai wewnang dari penyidik dalam hal penyidikan atau pemeriksaan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Disini juga dijelaskan bahwa selain kepolisian, pegawai negeri sipil juga bertanggung jawab yang lingkup tugas nya dibidang lalu lintas dan angkutan jalan diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dan pelaksanaan penyidikannya dilakukan dengan peraturan perundang undangan yang telah berlaku.Penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

Disini dijelaskan bahwa yang melakukan penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan adalah penyidik kepolisisan republik indonesia dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang.

Disini juga dijelaskan mengenai kewenangan penyidik kepolisian negara republik indonesia dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan.\

Dibagian ini juga dijelaskan mengenai kewenangan pegawai negeri sipil dalam hal penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Serta didalam bagian ini juga dijelaskan mengenai koordinasi pengawasan penyidik pegawai negeri sipil yaitu koordinasi dalam hal pelasksanaan penyidikan pelanggaran lalu lintas antara kepolisian dan pegawai negeri sipil

Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

Disini dijelaskan mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan yang dilakukan oleh petugas kepolisisan dan pegawai negeri sipil dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Serta dijelaskan mengenai kegiatan kegiatan yang dilakukan saat dilakukan pemeriksaan dijalan. Serta dijelaskan tentang tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

Dibagian ini juga dijelaskan penanganan benda sitaan tentang tata caranya, pihak yang berhak melakukan penyitaan,penyimpanan, dan penitipan barang yang diiduga berhubungan dengan tindak pidana lalu lintas. Serta kewajiban penyidik terhadap barang sitaan tersebut.

2. Sebutkan produk regulasi berupa peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan menteri perhubungan setelah undang-undang yang lama dan setelah undang-undang yang baru.

PP dan PM Undang Undang Lalu Lintas Yang LamaPP dan PM Undang Undang Lalu Lintas Yang Baru

1. 1. Peraturan Menteri perhubungan Nomor PM 17 tahun 2014 tentang formulasi dan mekanisme penetapan biaya pelayanan navigasi penerbangan

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu lalu lintas

3. Peraturan Menteri perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2014 tentang Besaran biaya tambahan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan niaga berjadwal dalam negeri

4. Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu lintas dan angkutan jalan

5. Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 62 Tahun 2013 tentang investigasi kecelakaan transportasi

6. Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

7. Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 77 tahun 2012 tentang Perusahaan umum lembaga penyelenggara pelayanan penerbangan indonesia

8. Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan

9. Peraturan Pemerintah Republik indonesia nomor 32 tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa analisis dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas

10. Peraturan Menteri perhubungan Nomor PM 51 tahun 2011 tentang terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiiri.

3. a. latar belakang pentingnya manajemen dan regulasi transportasi adalah :

setelah adanya sarana dan prasarana, yaitu jalan dan kendaraan bermotor maka perlu diatur ataupun di buat peraturan untuk kepentingan bersama. Hal ini untuk mengurangi angka kecelakaan berlalu lintas dan angka korban jiwa serta angka pelanggaran lalu lintas. Nah, pentingnya manajemen dan regulasi ini adalah untuk membekali para pengguna transportasi agar mengetahui seluk beluk bagaimana berkendara di jalan raya itu yg baik dan benar, mengetahui aplikasi aplikasi yang ada di jalan raya serta tujuan aplikasi tersebut, mengetahui sanksi apa saja dalam pelanggaran. Hal ini dibuat yaitu manajemen dan regulasi transportasi karena pastinya di lapangan ditemukan berbagai macam bentuk kejadian atau peristiwa saat berkendara, seperti kecelakaan, kesemrawutan apalagi di perempatan. Nah dari contoh diatas maka di buatlah manajemen sepeti lampu lalu lintas di perempatan, media media seperti jalan licin, dll masih banyak lagi dan di bentuk regulasi untuk menguatkan aturan tersebut dan membentuk sanksi bagi pelanggar yang tujuannya adalah untuk mengurangi angka kecelakaan, keamanan dan keselamatan berkendara, dan mengurangi atau agar tidak ada korban jiwa akibat berkendara.

b. konsep manajemen dan regulasi transportasi adalah dengan sarana dan prasarana sudah ada maka aturan di dibuat perencanaan,

pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas, dan diberlakukan serta di publikasikan kepada masyarakat dan di sahkan,

c. tujuan dan manfaat manajemen dan regulasi transportasi adalah untuk menertibkan, mendisiplinkan, membuat teratur, aman, nyaman serta menghindari kecelakaan dalam berkendara.

d. lembaga yang menangani manajemen dan regulasi lalu lintas dan implementasinya adalah menteri, kepolisian, dinas perhubungan.

4. Yang dimaksudkan dalam pasal 2 PP No.41 tahun 1993 adalah seluruh kendaraan bermotor yang dapat dengan legal mengangkut orang adalah sepeda motor,mobil penmpang,mobil bus dan kendaraan khusus dengan catatan tidak melebihi kapasitas pengangkutan orang dalam kendarran tersebut. Kasus yang sering kali terjadi di masyarakat adalah mobil peumpang yang kapasitasnya hanya 8 orang sering dinaiki oleh 9 sampai 10 orang.kasus tersebut melanggar pasal 1 ayat 6 PP No. 41 tahun 1993.

5. Menurut saya pasal 1 ayat 1 perlu di perjelas lagi lebih detail kendaraan bermotor seperti apa yang dilakukan pemeriksaan di jalan. Karena jika dilihat dari pegertiaannya bahwa pada pasal 1 ayat 1 PP no 42 thn 1993 tidak menerangkan atau menjelaskan kendaraan secara spesifik kendaraan bermotor yang di gerakkan oleh peralatan teknik seperti sepeda motor, mobil, bus, truk, pick up. Pada ayat 2 itu melakukan pemeriksaan pada kendaraan bermotor yang kendaraan bermotornya seperti dalam ayat 1. Nah, menurut saya jika dilihat pegertian ayat 1 maka praktek di lapangan harusnya memeriksa semua kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil, pick up, bus. Namun pada kenyataanya, pemeriksaan di jalan sering kali di sebut dengan razia itu seringnya hanya pemeriksaan terhadap sepeda motor. Oleh karena itu perlu diterangkan secara detail apakah sepeda motor saja atau semua kendaraan bermotor.6. Pada peraturan pemerintah no.43 tahun 1993, hal hal utama yang di atur dalam peraturan ini adalah sarana prasarana dalam lalu lintas. Yaitu membahas tentang jalan, rambu rambu, media media yg berfungsi dalam per lalu lintasan seperti tanda jalan licin, tanda peringatan hati hati dll.

7. a. pentingnya sanksi bagi setiap pelanggar lalu lintas adalah untuk memberi efek jera bagi pelaku pelanggaran agar tidak melakukan lagi pelanggaran. Selain itu sanksi digunakan secara tidak langsung untuk mendisiplinkan, menertibkan, membuat untuk mentaati peraturan yang telah diadakan bagi setiap individu pengguna kendaraan bermotor dalam berkendara. Serta secara tidak langsung membuat keamanan dan keselamatan berkendara dan dapat mengurangi angka pelanggaran lalu lintas.

b. alasan alasan perbedaan bobot sanksi karena :

tingkat pelanggaran berbeda beda

apakah menghilangkan nyawa atau tidak

bagaiman terjadinya perkara

c. penyimpangan-penyimpangan dalam praktik penanganan kasus (tidak diselesaikan secara regulatif) yaitu :

membayar sanksi ditempat perkara antara oknum polisi dengan oknum pelanggar, d. budaya masyarakat dalam berlalu lintas ada yang teratur dan ada yang tidak teratur. Pada umumnya budaya berlalu lintas ini di masyarakat banyaknya tidak teratur. Penyebabnya adalah karena karakter pribadi seseorang dan juga disebabkan karena ketidakpahaman terhadap peraturan, dank arena juga pemikiran yang masa bodo dengan peraturan. Budaya yang tidak teratur ini adalah sikap yang melakukan pelanggaran lalu lintas, tidak taat aturan berlalulintas, dll.

Sedangkan budaya teratur adalah sikap dalam berkendara yang taat peraturan, tidak melakukan pelanggaran, dll.

e. Dalam penegakan pelanggran ,penegak hukum saya seperti polisi ,saya contohkan polisi yang sedang berjaga disuatu tempat dan melihat masyarakat yang melanggar lalulintas kemudian dia memberhentikan orang tersebut, dan memberi surat tilang, idealnya, masyarakat yang diberi surat tilang harus mengikuti sidang, namun kenyataanya polisi malah justru memungut biaya dari orang tersebut atas nama pelangaran pasal-pasal tertentu, Anehnya pada saat pemungutan ini justru harga bisa ditawar-tawar sesuai dengan keinginan polisi tersebut, jadi menurut saya perilaku penegakan hukum belumlah baik dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.