1

KONSEP NISHAB ZAKAT SEBAGAI ACUAN STANDARISASI

UPAH MINIMUM

Muhammad Noor Sayuti 1

Abstrak

Upah minimum regional (UMR/UMP) merupakan salah satu komponen penting

dalam kehidupan masyarakat yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan

hidup bagi tenaga kerja, guna meningkatkan taraf hidup. Hingga kini persoalan

pengupahan ibarat lingkaran setan bagi industri, buruh, dan pemerintah. Di

satu sisi, jika pemerintah tidak menaikkan upah, kondisi buruh semakin tertekan

dan ini dapat menciptakan kerawanan sosial yang jauh lebih hebat dari sekedar

orang hidup di bawah garis kemiskinan. Di sisi lain, adanya anggapan dengan

menaikkan upah buruh maka membiarkan investor asing lari.

Dalam perjalanannya penerapan konsep-konsep konvensional untuk

memecahkan kasus upah yang layak bagi buruh ini selalu mengalami kendala

dan kebuntuan, persoalan buruh dalam memperjuangkan kesejahteraannya

seakan tidak menemukan jawaban. Dalam konteks ini Ekonomi Islam

menawarkan solusi agar menemukan titik temu antara dua kepentingan yang

bertolak belakang. Yaitu, dengan konsep bantuan Zakat kepada buruh atau

Nishab Zakat dalam menentukan standar upah minimum.

Kata Kunci: Standar Upah Minimum, Pengaruh Inflasi, Konsep Nishab Zakat

I. PENDAHULUAN

Kebijakan upah minimum merupakan satu-satunya kebijakan pemerintah

Indonesia yang secara langsung dan eksplisit dikaitkan dengan upah buruh. Tidak

mengherankan, jika semua pihak (pemerintah, serikat buruh, LSM) menempatkannya

sebagai isyu sentral. Bahkan, tidak sedikit yang menganggap upah minimum merupakan

obat mujarab (panasea) bagi persoalan kesejahteraan pekerja, dan pada gilirannya

kesejahteraan rakyat.

1 Mahasiswa Magister Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Bandung Sunan Gunung Djati, E-mail: 34198720@yahoo.com.

NoelHighlight

2

Masalah tenaga kerja menjadi sangat rentan dibicarakan jika dikaitkan dengan

kesejahteraan. Apalagi bahasan tersebut menyangkut pengupahan. Hal ini dikarenakan

upah buruh di Indonesia masih sangat rendah dan tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok

yang semakin melambung. Dari sekitar 46 juta buruh, 85% atau sekitar 39 juta buruh

belum mendapatkan upah yang layak. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menilai

porsi upah buruh di Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan keseluruhan

biaya produksi. Porsi itu juga masih jauh jika dibandingkan dengan margin yang

diperoleh pengusaha. Selama ini upah buruh masih sekitar 20% dari keseluruhan biaya

produksi. Sementara total margin yang diperoleh pengusaha dari hasil penjualan mereka

bisa mencapai berlipat-lipat dari upah buruh per barang yang dijual.

Penelitian yang dilakukan oleh BPS menunjukkan bahwa, perbandingan upah dan

hasil kapital masih sangat rendah yaitu 20% hingga 80%. Seharusnya dari keseluruhan

output yang dihasilkan, upah mendapatkan porsi 40% dan 60% sisanya dialokasikan

untuk hasil kapital. Perbandingan tersebut sudah proporsional, artinya upah yang

diperoleh buruh tidak terlalu rendah dan biaya produksi yang ditanggung perusahaan juga

tidak terlalu tinggi.

Memang, upah minimum regional (UMR), yang kemudian berubah menjadi UMP

(Upah Minimum Propinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten), terus mengalami

kenaikan sesuai dengan perkembangan daya beli masyarakat. Namun, persentase

kenaikan UMR tersebut tidak memiliki korelasi kuat dengan peningkatan kebutuhan

buruh dan lajunya inflasi rill. Itu berarti tingkat kesejahteraan buruh masih dibawah

standar. Hal ini yang membuat eskalasi tuntutan dan demontrasi semakin meningkat

khususnya yang dilancarkan oleh pekerja. (Iskandar 2004)

Upah merupakan komponen penting dalam pelaksanaan hubungan kerja yang

mempunyai peranan strategis dalam pelaksanaan hubungan industrial. Dalam

menentukan tingkat upah, pengusaha dan buruh memiliki dua kepentingan yang bertolak

belakang. Bagi pengusaha, upah merupakan bentuk biaya yang dikeluarkan untuk

operasional perusahaan dan berdampak pada keuntungan yang diterima. Sedangkan bagi

buruh, upah merupakan sumber pendapatan, sehingga mereka sangat mengharapkan

peningkatan upah.

Dua kepentingan yang bertolak belakang tersebut, sering memunculkan

perselisihan antara pengusaha dan buruh. Oleh karena itu untuk mencapai kesepakatan

NoelHighlight

NoelHighlight

NoelHighlight

NoelHighlight

3

dalam penentuan tingkat upah maka peran dan intervensi pemerintah sangat diperlukan.

Pertama, agar dapat menguatkan posisi buruh dimata pengusaha. Kedua, sebagai bentuk

perlindungan terhadap kaum buruh yang menjadi agen bullying, disaat posisi tawar buruh

sangat rendah. Ketiga, menyeimbangkan posisi buruh dan pengusaha dalam suatu

hubungan industrial.

Bentuk intervensi pemerintah dalam menentukan upah buruh diperbolehkan

dalam Islam, demikian itu dapat ditoleransi jika tujuannya untuk mencapai

kemashlahatan. Pemerintah melakukan intervensi jika pasar terdistorsi sehingga akhirnya

upah yang dihasilkan bukanlah upah yang adil. (yusuf al-Qardhawi 1995) Campur tangan

pemerintah dalam menentukan upah buruh/pekerja dikenal dengan teori Ibnu Taimiyah.

Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana yang dikutip oleh Islahi, Upah yang setara adalah

upah yang secara bebas diserahkan kepada kekuatan permintaan dan penawaran pasar,

tanpa intervensi pemerintah. Tetapi ketika upah berjalan tidak wajar maka pemerintah

berhak menentukan upah.(Al-Islahi 2008)

Salah satu bentuk keterlibatan pemerintah dalam hubungan industrial adalah

dalam penetapan tingkat upah. Kebijakan ini disebut dengan kebijakan upah minimum.

Upah minimum diartikan sebagai ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai

keharusan perusahaan untuk membayar upah sekurang-kurangnya sama dengan

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kepada pekerja yang paling rendah tingkatannya.

Dengan kata lain, bahwa upah minimum dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen

kebijakan pemerintah untuk melindungi kelompok pekerja lapisan paling bawah di setiap

perusahaan agar memperoleh upah serendah-rendahnya sesuai dengan nilai atau harga

kebutuhan hidup layak.

NoelHighlight

NoelHighlight

NoelHighlight

4

II. PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN DAN ASAS-ASAS PENGUPAHAN

1. Pengertian Upah

Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional: Upah adalah suatu penerimaan

sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang

telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi

kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan

menurut suatu persetujuan undang-undang dan peraturan. Dan dibayarkan atas dasar

suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.(Ruky 2001)

2. Asas-asas Pengupahan

Berdasarkan perundangundangan ketenga kerjaan tentang asas pengupahan dapat dirinci

sebagai berikut:

a) Hak menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat

hubungan kerja putus (Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang

perlindungan Upah).

b) Pengusaha tidak boleh mengadakan diskriminasi upah bagi buruh laki-laki dan wanita

untuk jenis pekerjaan yang sama (Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981

tentang Perlindungan Upah).

c) Upah tidak dibayar apabila buruh tidak melakukan pekerjaan atau disebut asas no

work no pay (Pasal 93 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan).

Asas tersebut dikecualikan bagi buruh yang tidak melakukan pekerjaan karena

beberapa hal sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU

No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sehingga pengusaha wajib membayar

upah kepada buruh secara proposional berdasarkan jenis-jenis sebab masing-masing.

d) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum

(Pasal 90 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan).

e) Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, dengan formulai upah

pokok minimal 75 % dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap (Pasal 94 UU No.

13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan).

f) Pelanggaran yang dilakukan oleh buruh karena kesengajaan atau kelalaian dapat

dikenakan denda (pasal 95 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan).

NoelHighlight

5

g) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan

pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah buruh

(Pasal 95 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan).

h) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari buruh

merupakan utang yang didahulukan pembayarannya (Pasal 95 ayat (4) UU No. 13

Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan). Dalam Pasal 90 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003

disebutkan bahwa: bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum

sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 UU No. 13 tahun 2003 dapat dilakukan

penangguhan. Adapun tatacara penangguhannya diatur sedemikian rupa dalam

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-231/MEN/2003.

i) Tuntutan pembayaran upah buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan

kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak

timbulnya hak (Pasal 96 UU No.13 Tahun 2003).

B. KEBIJAKAN PENGUPAHAN BURUH DI INDONESIA

Kebijakan pengupah ini ditempuh pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan

kepada buruh.

1. Upah Minimum

Kebijakan upah minimum dilakukan oleh pemerintah sejak akhir tahun 1980-an.

Kebijakan ini dituangkan ke dalam beberapa perundang-undangan, seperti Peraturan

Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, yang kemudian

disempurnakan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-

226/MEN/2000 dan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER-

17/MEN/VII/2005. Dalam Pasal 88 sampai dengan pasal 90 UU. No. 13 Tahun 2003

secara eksplisit semakin memperkuat pengaturan Upah Minimum.

Pengertian upah minimum menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga

Kerja No. PER-01/MEN/1999 adalah upah bulan terendah yang terdiri dari upah pokok

termasuk tunjangan tetap. Dalam praktiknya masih sering bermasalah khususnya pada

sektor industri padat karya, penafsiran terhadap fungsi upah minimum cenderung

merugikan para buruh yang mempunyai masa kerja lebih dari satu tahun, telah

berkeluarga, serta memiliki jabatan tertentu di semua level. Para buruh tersebut masih

6

menerima upah yang besarnya sama dengan upah minimum. Begitu juga terhadap buruh

yang mempunyai keahlian tertentu atau yang berprestasi, tidak memiliki perbedaan upah

secara nyata jika dibandingkan dengan upah rata-rata buruh pada umumnya. (Hakim

2006)

2. Upah Kerja Lembur

Upah kerja lembur merupakan kewajiban pengusaha untuk membayarkannya

kepada buruh yang telah melebihi ketentuan waktu kerja yang telah disepakati.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.

KEP-102/MEN/VI/2004, pengertian waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang

melebihi 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6

(enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat

puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1(satu) minggu, atau waktu

kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan

pemerintah.

Adapun Jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus seperti pekerjaan

di bidang pelayanan kesehatan dan transportasi, dimana pengusaha memperkerjakan

pekerja/buruh pada hari-hari libur resmi, wajib membayar upah kerja lembur. Tetapi, bagi

pekerja/buruh yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu, tidak berhak atas upah

kerja lembur, dengan ketentuan mendapat upah yang lebih tinggi. Yang termasuk

golongan jabatan tertentu adalah pekerja/buruh yang memiliki tanggungjawab sebagai

pemikir, perencana, pelaksana dan pengendali jalannya perusahaan yang waktu kerjanya

tidak dapat dibatasi menurut waktu kerja yang ditetapkan perusahaan sesuai dengan

perundang-undangan.

3. Upah Tidak Masuk Kerja Karena Berhalangan

Upah ini diberikan oleh pengusaha kepada buruh yang tidak masuk kerja karena

berhalangan akibat sakit atau haid, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a

dan huruf b UU No. 13 Tahun 2003

4. Upah Tidak masuk Kerja Karena Melakukan Kegiatan Lain di Luar Pekerjaannya.

NoelHighlight

7

Upah ini diberikan oleh pengusaha kepada buruh yang tidak masuk kerja karena

melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, sebagimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2)

huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i UU No. 13 Tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan.

5. Upah Karena Menjalankan Hak Waktu Istirahat Kerja.

Upah ini diberikan oleh pengusaha kepada buruh yang tidak masuk kerja karena ia

melaksanakan hak waktu istirahat kerja sebagaimana diatur Pasal 93 ayat (2) huruf g UU

No. 13 Tahun 2003.

6. Bentuk dan cara pembayaran upah sebagaimana telah dijelaskan pada

pembahasan asas pengupahan di atas.

7. Struktur dan Skala Pengupahan yang Proposional.

Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman penetapan upah sehingga terdapat kepastian upah

setiap buruh, serta untuk mengurangi kesenjangan antar upah terendah dan tertinggi di

perusahaan bersangkutan. Kenyataannya kebijakaan ini bersifat fakultatif sehingga

pengusaha dapat melaksanakannya secara suka rela. Tidak ada sanksi hukum jika ia tidak

melaksanakannya.

Pasal 92 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 berbunyi:

"Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan,

jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi."

Dalam Pasal tersebut memang tidak ada kata wajib sehingga tidak mengikat untuk

dilaksanakan. Kendatipun demikian, secara teknis pengaturan tentang struktur dan skala

upah telah dikeluarkan Keputusn Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi No. KEP-

49/MEN/IV/2004. minimal Kepmen tersebut menjadi alat bantu administrasi dan alat

kebijakan pengupahan bagi perusahaan-perusahaan yang belum memiliki struktur dan

skala upah yang standar.

8. Upah Untuk Pembayaran Pesangon

Di sinilah letak keunikan ketentuan upah dalam sistem hukum ketenaga kerjaan, tidak

ada keseragaman definisi untuk semua kebutuhan. ada yang khusus untuk perhitungan

8

pesangon, ada yang khusus untuk kebutuhan lain, seperti untuk perhitungan upah lembur,

untuk pajak penghasilan dan sebagainya.

9. Upah Untuk Perhitungan Pajak Penghasilan

Upah untuk perhitungan pajak penghasilan telah diatur dalam peraturan pemerintah No.

72 Tahun 2001 tentang Pajak Penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan

sebesar upah minimum provinsi atau upah minimum Kabupaten/Kota. Pasal 1

menegaskan bahwa: "Pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima pekerja sampai

dengan sebesar upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten/kota ditanggung

pemerintah".

C. KONSEP PENGUPAHAN BURUH DALAM TINJAUAN ISLAM

Pada dasarnya, upah (al-Ujrah) adalah salah satu bentuk kompensasi yang

diberikan oleh orang yang mempekerjakan kepada orang yang dipekerjakan berdasarkan

aqad-aqad tertentu, dan secara khusus berhubungan erat dengan akad ijarah, suatu akad

terhadap manfaat suatu benda atau jasa tertentu dengan jumlah imbalan (iwadh) yang

jelas (Al-Zailai. 1898). Secara etimologi kata al-ujrah berarti al-Jaza (balasan) yang

berarti al-thawab (pahala).

Abdurrahman al-Maliki mengatakan bahwa upah adalah setiap harta yang

diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang

maupun barang. Lanjutnya, bahwa kompensasi yang berupa uang jika dikaitkan dengan

barang dinamakan harga (thaman), dan jika dikaitkan dengan tenaga dinamakan upah (al-

ujrah). (Al-Maliki 2001)

Menurut al-Quran bekerja itu adalah suatu kemuliaan dan kenikmatan tersendiri,

yang kemudian dikaitkan dengan upah atau imbalan. Sebagaimana penjelasan Al-Quran

dalam QS. At Taubah: 105:

9

dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang

mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang

mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang

telah kamu kerjakan.

Quraish Shihab dalam bukunya, Tafsir Al Misbah menjelaskan, QS. At Taubah: 105:

sebagai berikut: Bekerjalah kamu demi karena Allah semata dengan aneka amal yang

sholeh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, Allah

akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu. Ganjaran yang

dimaksud adalah upah atau kompensasi.(Shihab 2002)

Sedangkan dalam perspektif hadith dikatakan bahwa upah yang sifatnya materi

(Upah di dunia) mestilah terkait dengan keterjaminan dan ketercukupan pangan dan

sandang buruh yang Menerima upah Perkataan: harus diberinya makan seperti apa yang

dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri)",

bermakna bahwa upah yang diterima harus menjamin makan dan pakaian karyawan yang

menerima upah. (Aziz)

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa upah adalah setiap uang atau barang yang

diberikan kepada pekerja sebagai kompensasi atas jasa pekerjaan yang telah

dikerjakannya dan bukan sekedar hadiah dari pemberi kerja kepada penerima kerja/buruh.

Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi

kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan.

Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam memberi pedoman kepada para

pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup

dua hal, yaitu adil dan mencukupi.

Prinsip tersebut terangkum dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Al-

Baihaqi, Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan

ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan. (Aziz) Dan, bahwasanya Umar

Radhiyallahu Anhu melarang penundaan hak dari orang yang memilikinya, di mana

beliau mengatakan, "Siapa pun yang menyewa sesuatu, lalu pemiliknya telah melewati

Dzulhulaifah, maka sesungguhnya dia telah wajib membayar sewanya". (DR.Jaribah bin

Ahmad Al-Haritsi 2003)

Seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah mengerjakan tugas-

tugasnya, maka jika terjadi penunggakan gaji pekerja, hal tersebut selain melanggar

NoelHighlight

NoelHighlight

10

kontrak kerja juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain ketepatan

pengupahan, keadilan juga dilihat dari proporsionalnya tingkat pekerjaan dengan jumlah

upah yang diterimanya.

D. KERANGKA TEORI MENGENAI UPAH

Sebelum bicara lebih jauh berbicara tentang standarisasi kelayakan upah, terlebih

dulu harus diperhatikan asumsi dasar pengupahan, yakni pertama, ada hubungan yang

signifikan antara upah dengan perolehan laba; dan kedua, ada tindakan tidak maksimal

dari pihak buruh jika upah tidak diperhatikan. (Hanbal 1988)

Ada banyak teori yang menjelaskan besaran dan jenis upah yang mesti diterima

buruh.(Indaryani 2002) Antara lain adalah;

1. Teori Subsistensi yang digunakan untuk pekerja yang tidak mempunyai

keterampilan khusus. Upah, menurut teori ini, didasarkan pada tingkat subsistensi

sesuai tingkat kebutuhan mendasar;

2. Teori Dana Upah. Menurut teori ini, upah pekerja adalah bagian dari modal untuk

berproduksi. Besaran upah pekerja akan selalu didasarkan pada penambahan

modal atau pengurangan jumlah pekerja;

3. Teori Marginal Productivity. Menurut teori ini, upah tenaga kerja didasarkan pada

permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pengusaha akan menambah upah pekerja

sampai batas pertambahan produktivitas marjinal minimal sama dengan upah

yang diberikan pada mereka.

4. Teori Bargaining. Teori ini mengandaikan ada batas minimal dan maksimal upah.

Upah yang ada merupakan hasil persetujuan kedua belah pihak;

5. Teori Daya Beli. Teori ini mendasarkan permintaan pasar atas barang dengan

upah. Agar barang terbeli, maka upah harus tinggi. Jika upah rendah, maka daya

beli tidak ada, dan barang tidak laku. Jika hal ini dibiarkan, maka akan terjadi

pengangguran besar-besaran;

6. Teori upah hukum alam. Teori ini menyatakan bahwa upah ditetapkan atas dasar

biaya yang diperlukan untuk memelihara atau memulihkan tenaga buruh yang

telah dipakai untuk berproduksi.

Konsepsi Islam tentang upah sesungguhnya hampir sama dengan Teori Marginal

Productivity dan Teori Bargaining. Sebagaimana penjelasan di atas, teori marginal

NoelHighlight

11

productivity menyatakan bahwa upah tenaga kerja didasarkan pada permintaan dan

penawaran tenaga kerja. Pengusaha akan menambah upah pekerja sampai batas

pertambahan produktivitas marjinal minimal sama dengan upah yang diberikan pada

mereka. Dengan cara ini, maka upah dapat ditentukan secara transparan, seksama, adil,

dan tidak menindas pihak manapun. Setiap pihak mendapat bagian yang sah dari hasil

usahanya, tanpa menzalimi pihak yang lain, sebagaimana firman Allah SWT:

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah

diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).

Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna"

Setelah besaran upah berdasarkan produktivitas marjinal ketemu angkanya, kedua

belah pihak kemudian melakukan bargaining berdasarkan perubahan umum tingkat harga

barang dan biaya kebutuhan hidup, sehingga upah riil merupakan hasil persetujuan kedua

belah pihak. Islam selalu memotivasi untuk memberikan penjelasan (dan persetujuan)

besaran upah dari kedua belah pihak. Nabi bersabda: (Hanbal 1988)

"Sesungguhnya Nabi melarang mempekerjakan buruh sampai ia menjelaskan besaran

upahnya

Masuknya kompenen biaya hidup dalam upah, tidak semata-mata pertimbangan

produktivitas kerja, memang masalah tersendiri jika majikan memetaforakan tenaga kerja

sebagai mesin. Akan tetapi, dengan pertimbangan surplus value dan kemanusiaan, hal

tersebut bisa diterima.

E. UPAH MINIMUM DALAM TINJAUAN ISLAM

Proses penentuan upah yang islami berasal dari dua faktor: objektif dan subjektif.

Objektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja.

Sedangkan subjektif, upah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial.

Maksud pertimbangan-pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan tenaga kerja.

Selama ini ekonomi konvensional berpendapat, upah ditentukan melalui pertimbangan

tingkat upah di pasar tenaga kerja. Namun ada sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan

pula.

NoelHighlight

NoelHighlight

NoelHighlight

NoelHighlight

12

Dalam penentuan upah nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi ini meliputi

nilai kerjasama dan tolong menolong, kasih sayang dan keinginan untuk menciptakan

harmoni sosial tingkat market wage pada dasarnya bersifat obyektif, sementara nilai

manusia bersifat subjektif, jadi tingkat upah yang Islami akan ditentukan berdasarkan

faktor obyektif dan subyektif. (Anto 2003)

Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Berbeda dengan konvensional

yang hanya memandang manusia sebagai barang modal. Manusia tidak boleh

diperlakukan seperti halnya barang modal. (Sadeeq 1989a)

Dalam konteks di Negara kita upah minimum (UMR/UMP) itu sama dengan

Ujrah al-misli, yakni upah yang sepadan, dalam daerah tertentu, upah minimum regional

(UMR/UMP) di setiap daerah besarnya berbeda-beda yang didasarkan pada indeks harga

konsumen, kebutuhan fisik minimum, perluasan kesempatan kerja. Upah pada umumnya

yang berlaku secara regional dipengaruhi oleh tingkat perkembangan perusahaan, tingkat

perkembangan perekonomian regional yang berlaku di daerah tersebut.

Dalam menentukan upah minimum provinsi, terdapat beberapa unsur yang

dipertimbangkan. Unsur-unsur tersebut mencakup pangan, sandang, dan papan dll (ada

43 butir seperti tertera dalam Surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.

889 HK. 01.32.2002 tertanggal 10 September 2002). Kebutuhan yang dihitung dalam

Surat edaran ini adalah kebutuhan seorang pekerja (lajang). Jika kebutuhannya sewa

rumah, pekerja tidak akan pernah memiliki rumah sampai kapan pun. Hal ini tentu

melanggar aturan hadis yang diriwayatkan oleh Mustawrid bin Syadad: Aku mendengar

Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barangsiapayang menjadi pekerja bagi kita,

hendaklah ia mencarikan isteri (untuknya); seorang pembantu bila tidak memilikinya,

hendaklah ia mencarikannya untuk pembantunya. Bila ia tidak mempunyai tempat

tinggal, hendaklah ia mencarikan tempat tinggal.Abu Bakar mengatakan, Diberitakan

kepadaku bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Siapa yang mengambil sikap selain

itu, maka ia adalah seorang yang keterlaluan atau pencuri." (HR. Abu Daud).

Memang arti "mencarikan" bisa bermacam-macam. Bisa menyewakan rumah

untuk pekerja agar bisa tinggal di dalamnya. Bisa juga membelikan rumah untuk

ditempati pekerja. Atau bisa juga menyediakan rumah gratis (semacam rumah Dinas) bagi

pekerja. Dalam praktiknya di Indonesia, bagi karyawan rendahan disediakan tempat

tinggal gratis. Bentuknya bisa rumah sederhana bagi pegawai perkebunan, bisa asrama

NoelHighlight

NoelHighlight

13

bagi anggota TNI dan polisi. Untuk karyawan yang sudah tinggi, disediakan rumah Dinas

bagi pejabat di departemen dengan pangkat eselon 2 ke atas, dan sebagainya.

F. STANDARISASI UMR MELALUI KONSEP NISHAB ZAKAT

Dalam beberapa tahun terakhir nominal upah burung terus mengalami kenaikan

sesuai dengan perkembangan daya beli masyarakat. Namun, persentase kenaikan UMR

tersebut tidak berpengaruh kuat dengan peningkatan kebutuhan buruh dan lajunya inflasi

rill. Kenaikan harga barang-barang dan jasa yang disebabkan turun naiknya BBM sangat

memengaruhi daya beli mereka. upah nominal buruh mengalami kenaikan dibandingkan

tahun lalu. Tapi, karena harga-harga naik, maka daya beli mereka bisa lebih rendah dari

tahun sebelumnya.

Dalam praktiknya, meski upah minimum telah dihitung teliti dengan melibatkan

pangan, sandang, dan papan seperti surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi No. 889 HK. 01.32.2002, masih saja gaji minimum itu tidak mencukupi

kebutuhan dasar karyawan, khususnya di negara-negara berkembang.

Sadeeq (Sadeeq 1989b) merekomendasikan, jika upah minimum tidak cukup, para

karyawan harus diberi zakat. Jika gaji karyawan tidak mencukupi kebutuhannya,

karyawan dikategorikan sebagai orang miskin dan berhak atas dana zakat. Namun harus

ada mekanisme yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan karyawan. Secara garis

besar, harus ada ukuran berapa gaji minimum yang diberikan kepada karyawan.

Konsep upah minimum harus diperbaiki dengan cara mengenalkan konsep nishob

zakat sebagai upah minimum. Artinya, jika nishob zakat disesualkan dengan harga 85

gram emas dalam setahun, dalam sebulan, batas gaji minimum sebesar 85/12 = 7,083

gram emas. Jika harga rata-rata satu gram emas selama 2015 sebesar Rp 500.000, maka

upah atau gaji minimum 2015 sebesar 7,083 x Rp 500.000 = Rp 3.541.500 Dengan asumsi

kondisi harga emas stabil. Dalam hal kondisi harga emas sangat berfluktuasi, penyesuaian

upah minimum dapat dilakukan dua kali dalam setahun seperti yang sekarang

diberlakukan di negara dan Spanyol. Di dua Negara ini, penyesuaian upah minimum

dilakukan satu kali atau dua kali setahun, tergantung situasi ekonomi negara tersebut.

Bahkan Yunani memberlakukan penyesuaian upah minimum dua kali dalam setahun

secara reguler. Namun, dalam penerapannya konsep ini perlu dikaji lagi, mengingat

penetapan UMP berdasarkan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) dan standar KHL disetiap

NoelHighlight

NoelHighlight

NoelHighlight

14

daerah berbeda-beda, terlebih lagi pengusaha akan menolak kalau aturan ini

diberlakukan.

III. PENUTUP

Salah satu problem yang langsung menyentuh kaum buruh adalah rendahnya atau

tidak sesuainya pendapatan (gaji) yang diperoleh dengan tuntutan untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya beserta tanggungannya. Sementara itu dalam sistem ekonomi

Kapitalis, rendahnya gaji buruh justru menjadi penarik bagi para investor asing termasuk

pemerintah untuk kepentingan peningkatan pendapatannya sendiri (bukan rakyat). Untuk

membantu mengatasi problem gaji, pemerintah tiap tahun membuat batas minimal gaji

yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerjanya, yang kemudian dikenal

dengan istilah UMR/UMP, UMK, dan UMD Nilai UMR, UMK, dan UMD ini biasanya

dihitung bersama berbagai pihak yang merujuk kepada Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

atau kondisi lain di daerah yang bersangkutan.

Dalam perjalanannya penerapan konsep-konsep konvensional ini menemukan

kebuntuan, karena konsep-konsep konvensional ini juga memiliki kekurangan. Oleh

karena itu Islam bisa dijadikan alternatif sebagai solusi memecah kebuntuan tersebut.

Misal, dengan acuan Nishab Zakat.

Upah minimum dengan acuan nishob zakat ini boleh jadi dapat diterapkan dengan

asumsi menekan biaya produksi, dalam beberapa pengamatan serikat buruh, korupsi,

pungutan liar, serta birokrasi yang berbelit memakan biaya produksi hingga 30%, maka

dengan adanya pemangkasan rantai birokrasi perizinan, akan memangkas banyak biaya

siluman yang selama ini dikeluhkan oleh para pengusaha. Hal ini sejalan dengan janji dan

program pemerintah dalam upaya membangun persaingan pasar yang sehat.(Koran

Jakarta - Jokowi-JK Tumbuhkan Usaha Baru 2015)

Islam adalah solusi dari berbagai macam problema yang ada didunia ini, tak

terkecuali problema dalam bidang ekonomi. Dari sini dapat kita lihat perbedaan yang

mendasar antara pandangan Islam dan konvensional. Perbedaan tersebut ada dua. Yakni

(1) Islam melihat upah sangat besar kaitannya dengan konsep moral atau kemanusiaan

sedangkan konvensional tidak. (2) Upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi. Tetapi

juga menembus batas kehidupan, yaitu dimensi akhirat yang disebut juga dengan pahala

sedangkan konvensional tidak. Oleh sebab itu dalam pemecahan masalah buruh ataupun

NoelHighlight

15

hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, sudah saatnya pemerintah mencari solusi melalui

agama yang berlandaskan keadilan.

16

IV. DAFTAR PUSTAKA

Al-Islahi, Abdul Adhim. 2008. Mabadi Al-Iqtishadi Al-Islami: Nusus Iqtishadiyah

Mukhtarah. II. Riyadh: maktabah Dar al-Manhaj.

Al-Maliki, Abdurrahman. 2001. Politik Ekonomi Islam. Bangil: Al-Izzah.

Al-Zailai., Fakhr al-Din Utsman ibn Ali. 1898. Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanz Al-Daqaiq. Cairo: Matbaah al-Kubra al-Amiriyah.

Anto, M.B. Hendrie. 2003. Pengantar Ekonomi Mikro Islam.

Aziz, Shaleh bin Abdul. Mausuah Al-Hadith Al-Syarif Kutub Al-Sittah Shahih Muslim. Cairo: Maktabah Dar al-ilm.

DR.Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. 2003. Al-Fiqh Al-Iqtishd Li Amr Al-Muminn Umar Ibn Al-Khattb. I. Jeddah: Dar al-Andalus al-Khadra.

Hakim, Abdul. 2006. Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003.

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hanbal, Ahmad ibn. 1988. Musnad Al-Imam Ahmad. Mesir: Dar al-Maarif.

Indaryani. 2002. Hasil Penelitian Penetapan Upah Minimal Di Kabupaten Kudus

Jateng. Kudus.

Iskandar, Muhaimin. 2004. Membajak Di Ladang Mesin. Semaran: Yawas.

Koran Jakarta - Jokowi-JK Tumbuhkan Usaha Baru. 2015. Accessed April 10. http://koran-jakarta.com/?15681-jokowi-jk tumbuhkan usaha baru.

Ruky, Ahmad S. 2001. Manajemen Penggajian Dan Pengupahan Untuk Karyawan

Perusahaan. Jakarta: Pustaka Utama Gramedia.

Sadeeq, DR. A.H.M. 1989a. Factor Pricing And Income Distribution From an Islamic Perspective. Journal of Islamic Economics 2.

. 1989b. Determination of Wages and Income Distribution in Islam. Malaysia.

Shihab, M. Quraish. 2002. Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati.

yusuf al-Qardhawi. 1995. Daurul Qiyam Wal Akhlak Fil Iqtishad Al-Islami. I. Cairo:

Maktabah Wahbah.