HUKUM KONSTITUSIPANDANGAN DAN GAGASAN MODERENISASI

NEGARA HUKUM

Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H.

RAJAWALI PERSDivisi Buku Perguruan TinggiPT RajaGrafindo Persada

D E P O K

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Junaidi, Muhammad HUKUM KONSTITUSI: Pandangan dan Gagasan Moderenisasi Negara Hukum/ Muhammad Junaidi—Ed. 1,—Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2017. xxx, xxx hlm., 21 cm Bibliografi: hlm. xxx ISBN 978-602-425-xxx-xx

1. xxxxxx I. Judul xxx.xxx

Hak cipta 2017, pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2017.xxxxRAJDr.MuhammadJunaidi,S.H.I.,M.H.HUKUM KONSTITUSI Pandangan dan Gagasan Moderenisasi Negara Hukum

Cetakan ke-1, xxxx 2017

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Desain cover: octiviena@gmail.com

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAfINdO PERSAdA

Kantor Pusat: Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163 E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id http: // www.rajagrafindo.co.id

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. Bandung-40243 Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi Telp. (022) 5206202. Yogyakarta-Pondok Soragan Indah Blok A-1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Telp. (0274) 625093. Surabaya-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok. A No. 9, Telp. (031) 8700819. Palembang-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 Rt. 78, Kel. Demang Lebar Daun Telp. (0711) 445062. Pekanbaru-28294, Perum. De’Diandra Land Blok. C1/01 Jl. Kartama, Marpoyan Damai, Telp. (0761) 65807. Medan-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. (061) 7871546. Makassar-90221, Jl. ST. Alauddin Blok A 14/3, Komp. Perum. Bumi Permata Hijau, Telp. (0411) 861618. Banjarmasin-70114, Jl. Bali No. 31 Rt. 05, Telp. (0511) 3352060. Bali,Jl. Imam Bonjol g. 100/V No. 5B, Denpasar, Bali, Telp. (0361) 8607995, BandarLampung-35115, Perum. Citra Persada Jl. H. Agus Salim Kel. Kelapa Tiga Blok B No. 12A Tanjung Karang Pusat, Telp. 082181950029.

HUKUM KONSTITUSI PANDANGAN DAN GAGASAN MODERENISASI NEGARA

HUKUM

ii

PENGANTAR PENULIS

Ajaran negara hukum merupakan suatau ajaran yang parsial apabila

tidak dilihat secara utuh dalam perspektif konstitusi. Sebegitu pentingnya

konstitusi dalam negara hukum mengingat sebuah konstitusi dalam ajaran

negara merupakan wujud asli dan keabsahan atas hukum itu sendiri.

Pemahaman tersebut acapkali dewasa ini menjadi belum dilihat secara

objektif mengingat paham negara hukum hanya dilihat pada sebuah teks yang

mati dalam wujud sebuah undang-undang. hal yang terjadi pada akhirnya

negara tidak lagi berbentuk negara hukum akan tetapi negara undang-undang

yang memilki konskwensi lembaga pembentuk undang-undanglah yang

memilki dominasi kekuasaan dalam sebuah negara.

Disinilah perlu pemahaman utuh dalam doktrin konstitusi. Dalam wujud

hukum yang sebenar-benarnya konstitusi tidak hanya dianggap sebagai simbul

negara sebagaimana kita melihat Undang-Undang dasar dan Pancasila.

Konstitusi haruslah menjadi karakter dan kepribadian hukum dalam sebuah

negara yang bukan saja dipahami oleh pemerintah akan tetapi juga rakyat.

Konstitusi dijadikan sebagai karakter dan kepribadian inilah yang

demikian halnya di perankan oleh Prancis ketika melalui proses revolusi

prancis dengan melahirkan transformasi sosial dan politik. Konstitusi yang

demikian juga diperankan pula oleh Franklin D. Roosevelt dengan melahirkan

four freedoms yaitu yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan beragama,

kebebasan dari kemiskinan dan kebebasan dari ketakutan yang sampai

sekarang menjadi catatan bagi Amerika dalam menjalankan hukumdi

negaranya.

Buku yang ada di tangan anda ini merupakan strategi praktis dalam

memahami konstitusi sebagai karakter dan kepribadian hukum. Bukan hanya

menguraiakan sejarah dan definisi, dalam buku ini juga mendeskripsikan

bagaimana keberlakuan sebuah konstitusi dan penegakan konstitusi yang

sangat dibutuhkan seperti negara hukum indonesia.

Tertanda

Penulis

iii

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan judulnya, buku ini telah berhasil memberikan

pemahaman mendasar kepada kita semua tentang makna yang paling hakiki

mengenai konstitusi itu sendiri. Sebagai sebuah produk hukum, keberadaan

konstitusi memang tidak terlepas dari tarik menarik antara praktik politik dan

teori hukum. Pergulatan ini tidak akan pernah berakhir sepanjang kehidupan

manusia sehingga sebuah konstitusi harus senantiasa mengikuti dinamika ini.

Hanya saja agar tujuan yang paling hakiki dalam konstitusi tetap dapat

terpelihara dengan baik, maka konstitusi tetap tidak dapat melepaskan diri dari

falsafah hukumnya.

Hal inilah yang dijelaskan secara runtut dalam buku ini sehingga kita

seolah-olah diajak memahami sejarah panjang lahirnya konstitusi. Konstitusi

ini kemudian harus diinternalisasi pada setiap organ negara sebagai dasar

pembuatan kebijakan di masing-masing bidang dan sektor.

Terlepas dari kelebihan dan kelemahan yang mungkin terdapat dalam

buku ini, saya berharap agar kegiatan penulisan ini tidak berhenti sampai di

sini. Jika dikaitkan dengan kondisi yang terjadi dewasa ini di negara yang kita

cintai ini, semua pihak dituntut untuk mengeluarkan gagasan-gagasan bernas

terkait dengan penyempurnaan produk-produk hukum yang didasarkan pada

konstitusi secara benar dan berterima di semua pemangku kepentingan. Hal

inilah yang kelak akan dapat meningkatkan dan membangun budaya hukum

nasional.

Terakhir, buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kita semua

warga bangsa. Khususnya bagi generasi muda, buku ini diharapkan dapat

menjadi modal dasar dalam membangun kesadaran untuk berbhakti dalam

menjalankan dan menyempurnakan aturan-aturan yang didasarkan pada

konstitusi ini.

Dr. Muhanto, AQ

iv

DAFTAR ISI

BAB I KONSTITUSI SEBUAH PENGANTAR

a. Pengertian konstitusi

b. Tujuan Dan Fungsi Konstitusi

c. Prinsip Dasar Dalam Pemikiran Konstitusi

BAB II SEJARAH KONSTITUSI

a. Kedudukan Sejarah Konstitusi

b. Permulaan dianggapnya konstitusi sebagai hukum

BAB III TERBENTUKNYA KONSTITUSI

a. Norma sebagai pembentuk konstitusi

b. Terbentuknya negara sebagai dasar lahirnya konstitusi

c. Benturan Kekuasaan Dalam Doktrin Norma Konstitusi

BAB IV PERKEMBANGAN KONSTITUSI

a. Konstitusi di negara pra modern

b. Konstitusi Negara Modern

BAB V KEBERLAKUKAN KONSTITUSI

a. Pengertian Keberlakukan Konstitusi

b. Teori atas Keberlakukan Konstitusi

c. Nilai Keberlakuan Konstitusi

BAB VI TRADISI DALAM KONSTITUSI

a. Pengertian Tradisi

b. Tradisi Sebagai Bentuk Nilai Dasar Dalam Konstitusi

BAB VII PERUBAHAN KONSTITUSI

a. Pengertian perubahan konstitusi

b. Tujuan perubahan konstitusi

c. Model-model perubahan konstitusi

BAB VIII PENEGAKAN KONSTITUSI

a. Makna dari Penegakan Konstituasi

b. Penegakan Konstitusi Melalui Judicial Review

BAB IX DOKTRIN KONSTITUSIONALISME

a. Pengertian Konstitusionalisme

b. Doktrin Konstitusionalisme

BAB X PERBANDINGAN KONTITUSI

a. Pendekatan Perbandingan Konstitusi

b. Aktualisasi Perbandingan Konstitusi

1

BAB I

KONSTITUSI SEBUAH PENGANTAR

Tujuan Intruksional

1. Dalam bab ini diharapkan dapat menjadi instrument dalam mengantarkan

pemahaman hal-hal yang barkaitan dengan konstitusi utamanya pengertian

konstitusi

2. Diharapkan dapat memberikan pemahaman tujuan dan fungsi atas

keberadaan konstitusi

3. Diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait prinsip-prinsip atau

dasar-dasar dalam kajian konstitusi.

d. Pengertian Konstitusi

Menurut Black‟s Law Dictionary pengertian konstitusi adalah: the

fundamental and organic law of a nation or state, establishing the

conception, character, and organization of its government, as well as

prescribing the extent of its sovereign power and the nianrs of its

exercise”. (Hukum dasar dan organik dan suatu bangsa atau negara dalam

menetapkan konsep, karakter, dan organisasi dan pemerintahannya, juga

menelaskan kekuasaan kedaulatannya serta cara dan pengujiannya)

(Sirajuddin dan Winardi, 2015:47).

Penganut paham modern yang juga menyamakan pengertian

konstitusi dengan undang-undang dasar, menurut Moh. Kusnardi dan

Harmaily Ibrahim, adalah Lasalle. Dalam bukunya “Uber

Verfassungswesen”, Lasalle menyatakan bahwa konstitusi yang

sesungguhnya menggambarkan hubungan antara kekuasaan yang terdapat

di dalam masyarakat. Golongan-golongan yang dimaksud adalah golongan

yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat (rieele

rnac/ztsfactoren), misalnya Kepala Negara, Angkatan Perang, Partai-partai

Politik, kelompok-kelompok penekan (pressure group), buruh, tani,

pegawai, dan lain sebagainya. Dengan pandangannya yang demikian,

Lasalle menghendaki agar semua hal yang penting dituliskan dalam

2

naskah konstitusi (in einer Urkunde auf einem Blatt Papier

alleinstitutionen und Regierings prinzipien des landes) (Jimly Asshidiqie,

2006:141).

Dalam penjelasan lain, istilah konstitusi berasal dari bahasa

Prancis; constituer, yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi

yang dimaksud adalah pembentukan sesuatu negara atau menyusun dan

menyatakan suatu negara. Sedangkan istilah undang-undang dasar

merupakan terjemahan istilah dari bahasa Belanda, gronwet. Perkataan wet

diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia undang-undang dasar, dan grond

berarti tanah atau dasar. Di negara-negara yang menggunakan bahasa

Inggris dipakai istilah constitution,yang bahasa Indonesianya konstitusi.

Pengertian konstitusi dalam praktik dapat diartikan lebih luas dari pada

pengertian undang-undang dasar. Dalam ilmu politik, constitution

merupakan suatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan peraturan-peraturan

yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-

cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu

masyarakat. Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari

dua kata, yaitu cume dan statuere. Cume adalah sebuah presposisi yang

berarti “bersama-sama dengan...”, sedangkan statuere mempunyai arti

berdiri. Atas dasar itu, kata statuere mempunyai arti “membuat sesuatu

agar berdiri atau mendirikan/menetapkan”. Dengan demikian, bentuk

tunggal dari konstitusi adalah menetapkan sesuatu secara bersama-sama

dan bentuk jamak dari konsttusi berarti segala yang ditetapkan(Syahrial

Syarbani, 2014:36).

Dalam pandangan lain terdapat doktrin constituent power

pengertian constituent power berkaitan dengan pengertian hierarki hukum

(hierarchy of law). Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta

paling fundamental sifatnya karena konstitusi merupakan sumber

legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan

3

perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku

universal, maka agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di

bawah undang-undang dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-

peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

Atas dasar logika demikian, maka Mahkamah Agung Amerika Serikat

menganggap dirinya memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan

menguji materi peraturan produk legislative (judicial review) terhadap

materi konstitusi, meskipun Konstitusi Amerika tidak secara eksplisit

memberikan kewenangan demikian kepada Mahkamah Agung (The

Supreme Court)( Jimly Asshidiqie, 2006 :118-119).

Berdasarkan pandangan tersebut akan lebih cenderung diartikan

bahwa kostitusi merupakan arah suatu bangunan membangun. Arah

membangun bukan hanya arti pembangunan hukum, akan tetapi

pembangunan bidang social, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Hal ini

Nampak jelas dalam konstitusi kita yaitu Undang-Undang-Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945 yang secara umum isinya menjabarkan

seluruh masalah-masalah kenegaraan yang dihadapi oleh bangsa.

Tidak jauh beda dengan apa yang dijabarkan di atas, Politeia atau

contituti menurut istilah Cicero, pada pertengahan abad 13 di Yunani,

konstitusi juga disifatkan sebagai Jus publicum regni (aturan yang

terpublikasi yang mengatur urusan publik). Dalam maknanya sebagai jus,

maka substansi konstitusi, dan sananya atau awalnya tidak pemah

mewakili atau melembagakan ide-ide murahan. Sesuai maknanya pula,

konstitusi sebagai suatu dokumen, ,nterupakan rekaman atas ide-ide,

dengan kualifikasi hebat untuk dijadikan patokan pengaturan dalam

penyelenggaraan negara. Ide-ide yang direkam atau dibentuk

“constitutum”constitUe” inilah yang disebut juga sebagai konstitusi. Jadi

Konstitusi, dapat diwujudkan ke dalam satu dokumen. Karena itulah, pada

perkembangan hukum tata negara kemudian hari, dikenal dengan istilah

4

konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Oleh para ahli, konstitusi

tertulis disebut Undang-undang Dasar(Jazim Hamidi dan Malik, 2009:4).

Hadirnya pengertian oleh Cicero tersebut setidak-tidaknya

menganalogikan bahwa konstitusi menjadi instrument kuat pembentuk

Negara. Adanya istilah konstitusi sebagai ide dasar pembentukan Negara

tidak terlepas dari pemikiran bahwa Nation state, seperti dikemukakan

oleh Giddens, merupakan : rangkaian bentuk-bentuk institusional

pemerintahan yang mempertahankan satu monopoli administratif terhadap

suatu wilayah dengan batas-batas tertentu di mana kekuasaan yang

dijalankan melalui hukum serta kontrol Iangsung atas sarana-sarana

kekuasaan internal maupun eksternal. Nation state memiliki karakter

mendasar yang membedakan negara dalam pengertian yang sebenarnya.

Karakter mendasar tersebut oleh Held dirumuskan ke dalam empat

karakter penting, yaitu teritorialitas, kontrol atas sarana-sarana kekuasaan,

struktur kekuasaan yang bersifat impersonal, dan adanya legitimasi politik

(Mahfud MD, 2010 :35-36).

Oleh karena system monopoli, sikap mencakup semua dan daya

paksa tidak semata-mata bisa dijalankan secara objektif terarah dan tertib

jika tidak dilandasai dasar konstitusional yang sebelumnya telah menjadi

kesepakatan bersama dalam sebuah Negara.

Hal ini juga tidak jauh beda dengan adanya peristilahan dalam

konstitusi kita yang pertama kali disebuat dengan istilah Piagam Jakarta.

Disebut “piagam” (charter), karena isinya mengakui hak-hak kebebasan

beragama dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan kehendak umum

warga Madinah supaya keadilan terwujud dalam kehidupan mereka,

mengatur kewajiban-kewajiban kernasyarakatan semua golongan,

menetapkan pembentukan persatuan dan kesatuan semua warga dan

prinsip-prinsipnya untuk rnenghapuskan tradisi dan peraturan kesukuan

yang tidak baik. Disebut “konstitusi” (constitution), karena di dalamnya

5

terdapat prinsip-prinsip untuk mengatur kepentingan umum dan dasar-

dasar politik yang bekerja untuk membentuk suatu masyarakat dan

pemerintahan sebagai wadah persatuan penduduk madinah yang majemuk

tersebut(Dahlan Thaib DKK, 2008:43-44).

Dalam hal ini yang perlu menjadi penegasan adalah pengertian

bahwa konstitusi mendahului pemerintahan tetap berlaku, meskipun dalam

praktik banyak negara sudah lebih dulu diproklamasin baru undang-

undang dasarnya disahkan. Misalnya, the Federal Cons titution of the

United States of America baru disahkan pada tanggal 17 September 1787,

yaitu 11 tahun setelah dekiarasi kemerdekaan Amerika Serikat dan Inggris

pada taggal 4 Juli 1776. Bekas negara federasi Uni Soviet mengesahkan

undang-undang dasarnya (KonstituSi Federal) pada tahun 1924, setelah 2

tahun berdirinya, yaitu pada 30 Desember 1922. Kerajaan Belanda yang

sekarang juga baru mengesahkan Grondwet pada tanggal 2 Februari 1814,

yaitu setelah 2 bulan dan 11 hari sejak prokiamasi kemerdekaan dan

Perancis pada tanggal 21 November 1813. Republik Indonesia sendiri

yang sudah diprokiamasikan sebagai negara merdeka dan berdaulat pada

tanggal 17 Agustus 1945, baru mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945

pada tanggal 18 Agustus 1945(Jimly Asshidiqie, 2006: 19-20). Dalam

ilmu hukum tata negara juga berlaku doktrin “teori fiktie hukum” (legal

fiction theory) yang menyatakan bahwa suatu negara dianggap telah

memiliki konstituSi sejak negara itu terbentuk. Terbentuknya negara itu

terletak pada tindakan yang secara resmi menyatakannya terbentuk, yaitu

melalui penyerahan kedaulatan (transfer of authority) dan negara induk

seperti penjajah kepada negara jajahannya, melalui pernyataan dekiarasi

dan proklamasi, ataupun melalui revolusi dan perebutan kekuasaan melalui

kudeta. Secara juridis formal, negara yang bersangkutan atau pemerintahan

tersebut dapat dinyatakan legal secara formal sejak terbentuknya. Namun,

legalitas tersebut masih bersifat formal dan sepihak. Oleh karena itu,

6

derajat legitimasinya masih tergantung kepada pengakuan pihak-pihak

lain(Jimly Asshidiqie, 2006:20).

Oleh karenanya tidak musatahil jika dikatakan bahwa konstitusi

menjadi induk dari pada sebuah Negara. Dalam ajaran konstitusi tersebut

prinsip Negara menjadi mutlak dalam mewujudkan tatanan sosial dan

budaya secara demokratis menjadi hal yang harus dijalankan oleh Negara

dewasa ini dengan menempatkan konstitusi sebagai bagian yang mutlak

harus ada dalam menjalankan Negara.

Istilah konstitusi juga tidak jauh beda dengan peristilahan Negara

hukum. Istilah rechtstaat (negara hukum) merupakan istilah baru jika

dibandingkan dengan istilah demokrasi, konstitusi maupun kedaulatan

rakyat. Para ahli telah memberikan pengertian terhadap negara hukum. R.

Soepomo misalnya memberikan pengertian terhadap negara hukum

sebagai negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum

berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara

hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya

memberikan perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan ada

hubungan timbal balik. Senada dengan Soepomo, Arief Sidharta

menyatakan negara hukum sebagai negara yang penyelenggaraan

pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan bersaranakan hukum yang

berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar

Sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilai

pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah(Sirajuddin dan Winardi,

2015:23).

Pengertian Negara hukum inilah yang kemudian merujuk dari

paham pengertian konstitusi sangat dianggap sebagai wujud dari

keabsahan Negara yang konstitusional. Beberapa praktik yang

memperistialhkan Negara hukum sebagai Negara konstitusional atau yang

berlandaskan konstitusi dianggap rujukan dalam mengartikan pengertian

7

konstitusi secara umum. Korelasi antara Negara hukum sebagai bentuk

dari Negara konstitusi mengingat dalam negara hukum, hukumlah yang

memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

Sesungguhnya, yang memimpin dalam penye1nggaraan negara adalah

hukum itu sendiri, sesuai dengan prinsip „the Rule of Law, And not of

Man‟, yang sejalan dengan pengertian „n omocratie‟, yaitu kekuasaan yang

dijalankan oleh hukum, „nomos (Ni‟matul Huda, 2015:88).

Dalam bukunya, Constitutional Government and Democracy;

Theory and Practice in Europe and America, Carl J. Friedrich

memperkenalkan sebuah istilah negara hukum dengan nama rechtstaat

atau constitutional state. Sebagaimana dikutip Miriam Budiardjo, tokoh

Iainnya yang berperan dalarn peristilahan rechtstaat adalah Friedrich J.

StahL Setidaknya, menurut Stahl, terdapat empat unsur berdirinya

rechtstaat, yaitu: (1) hak-hak manusia; (2) pemisahan atau pembagian

kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; (3) pemerintah berdasarkan

peraturan-peraturan; dan (4) peradilan administrasi dalam perselisihan.

Adalah Albert Venn Dicey dalam magnum opus-nya, Introduction to the

Law of the Gonstitution memperkenalkan istilah the Rule of Law yang

secara sederhana diartikan dengan keteraturan hukurn. Menurut Dicey, ada

tiga unsur fundamental dalam rule of law, yaitu: (i) supremasi aturan-

aturan hukum; tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti,

seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum; (2) kedudukan

yang sama dalam menghadapi hukum. Petunjuk ini berlaku, baik bagi

masyarakat biasa maupun para pejabat; dan (3) terjaminnya hak-hak asasi

manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.

Berdasarkan pandangan di atas, kelihatan bahwa negara tidak bersifat

proaktif melainkan pasif. Sikap negara yang demikian ini dikarenakan

pada posisinya negara hanya menjalankan apa yang termaktub dalam

konstitusi semata. Dengan kata lain, negara tidak lebih hanya sebatas

8

naclitwächterstaat (negara penjaga malam), atau meminjam istilah Miriam

Budiarjo, negara hukum klasik(Majda El Muhtaj, 2005:21).

Dalam hal ini yang perlu dipahami bahwa konsep Negara hukum

sebagai bentuk wujud konstitusi tidak bisa disamakan pada setiap Negara.

Maksudnya setiap Negara memiliki karakteristik Negara hukum yang

berbeda-beda sesuai ideologinya masing-masing. Hal tersebut tentunya

berbeda dengan konsep rechtstaat yang bersumber dan rasio manusia,

liberalistik individualistik, humanisme yang antroposentrik, pemisahan

negara dan agama secara mutlak-ateisme dimungkinkan. Adapun unsure-

unsur utama menurut F. J. Stahl terdapat 4 (empat) unsur dan negara

hukum, yakni: (1) Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia; (2) adanya

pembagian kekuasaan; (3) pemerintah harusah berdasarkan peraturan-

peraturan hukum; dan (4) adanya peradilan administrasi. Sementara

menurut Scheltema unsur-unsurnya terdiri dan: (1) Kepastian Hukum; (2)

Persamaan; (3) demokrasi dan; (4) pemerintahan yang melayani

kepentingan umum(Sirajuddin dan Winardi, 2015:25).

Meskipun unsur-unsur yang disampaikan oleh F. J. Stahl tersebut

bisa dilihat bersumber dan rasio manusia, liberalistik individualistik,

humanisme yang antroposentrik, akan tetapi praktik di Negara kita tidak

memungkinkan demikian terjadi. Nilai-nilai pancasila di indoensia

dianggap sebagai konstitusi dan landasan konse hukum yang tentunya

sangat relevan jika mengikuti kebutuhan dan penegrtian Negara hukum

yang konstitusional menurut Negara Indonesia.

Oleh karena itu, dalam ide dan realitas politik serta hukum di

Indonesia, Pancasila tidak mungkin tergantikan sebagai dasar dan ideologi

negara yang dapat menampung, meramu, dan memproduk solusi dengan

kearifan dan toleransi yang tinggi atas berbagai aliran dan kepentingan di

dalam masyarakat Indonesia yang majemuk(Moh. Mahfud MD, 2013:13).

9

Hal yang penting adalah konstitusi bukanlah undang-undang biasa.

Ia tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif yang biasa, tetapi oleh badan

yang lebih khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Jika norma hukum yang

terkandung di dalamnya bertentangan dengan norma hukum yang terdapat

dalam undang-undang, maka ketentuan undang-undang dasar itu lah yang

berlaku, sedangkan undang-undang harus memberikan jalan untuk itu (it

prevails and the ordinary law must give way)(Jimly Asshidiqie, 2006:18).

Selaian iu yang patut dipertimbangkan adalah mendefinisikan

konstitusi tidak lepas dari konsep hukum tata Negara. Beberapa definisi

konstitusi di beberapa Negara memberikan penegrtian terhadap konstitusi

sebagai kajian hukum tata Negara. Dalam al ini hukum tata Negara dapat

diartikan sebagai :

1) Hukum tata Negara itu adalah ilmu yang termasuk salah satu cabang

ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum

publik;

2) Definisi hukum tata Negara telah dikembangkan oleh para ahli

sehingga tidak hanya mencakup kajian mengenai organ Negara, fungsi

dan mekanisme hubungan antar organ Negara itu, tetapi mencakup

pula persoalan-persoalan yang terkait dengan mekanisme hubungan

antara organ-organ Negara itu dengan warga Negara.

3) Hukum tata Negara tidak hanya merupakan Recht atau hukum dan

apalagi hanya sebagai Wet atau norma hukum tertulis, tetapi juga

adalah lehre atau teori, sehingga pengertiannya mencakup apa yang

disebut sebagai erfassungsrecIit (hukum konstitusi) dan sekaligus

verfassungslehre (teori konstitusi); dan

4) Hukum tata Negara dalam arti luas mencakup baik hukum yang

mempelajari negara dalam keadaan diam (staat in rust) maupun yang

mempelajari negara dalam keadaan bergerak (staat in beweging)(

Sirajuddin dan Winardi, 2015: 5).

10

Dalam kajian Undang-Undang Dasar yang dikenal sebagai Hukum

Tata Negara, bentuk konstitusi yag diantaranya adalah Undang-Undang

Dasar berbeda degan peraturan di bawahnya. UUD adalah peraturan

perundang-undangan yang masih berupa himpunan asas yang belum

menjadi norma yang ada sanksi hukumnya. Pelanggaran atas UUD hanya

dapat dijatuhi sanksi politik, kecuali Ianggaran atas isi UUD yang telah

dijadikan UU (norma) yang disertai ancaman sanksi hukum yang jelas.

Dengan kata lain, isi UUD baru bisa menjadi norma yang disertai sanksi

hukum jika sudah diturunkan (derivasi) ke dalam UU dan UU inilah yang

harus dimasukkan di dalam Lembaran Negara agar berlaku asasfictie

bahwa setiap orang dianggap tahu pemberlakuan UU tersebut dengan

semua ancaman sanksi hukumnya. Oleh karena UUD adalah peraturan

perundang-undangan yang masih merupakan himpunan asas-asas yang

tidak memuat ancaman sanksi hukum bagi pelanggarnya, melainkan hanya

dapat ditegakkan dengan sanksi politik, maka UUD tidak harus

dimasukkan di dalam Lembaran Negara dan kesahannya tergantung pada

prosedur penetapan atau perubahan yang diatur di dalam UUD itu sendiri.

Untuk memperjelas ini dapat ambil contoh tentang semua Ketetapan (Tap)

MPR/MPRS yang selama puluhan tahun berlaku sebagai peraturan

perundang-undangan pada derajat kedua di bawah UUD Dalam kurun

waktu 1960 sampai dengan tahun 2002, MPR/MPRS telah mengeluarkan

sebanyak 139 Ketetapan yang semuanya berkedudukan sebagai peraturan

perundang-undangan di atas UU, namun semua Ketetapan MPR/MPRS itu

tidak pernah dimasukkan di dalam Lembaran Negara dan tak pernah ada

yang mempersoalkan. Mengapa?Karena semua Ketetapan MPR/MPRS itu

bukan berupa norma yang disertai ancaman sanksi hukum. Peraturan

perundang-undangan yang belum berupa norma yang disertai ancaman

sanksi hukum tak perlu dimasukkan di dalam Lembaran Negara(Moh.

Mahfud MD, 2013:45-46).

11

e. Tujuan dan Fungsi Konstitusi

Posisi kontitusi memainkan peran yang strategis dalam sebuah

Negara. Bahkan dalam pandangan Dicey, konstitusi dianggap sebagai cikal

bakal tumbuh dan berkembangnya Negara. Melalui pandangan terkait

konvensi dicey mengungkapkan hal yang demikian.

Jika dirinci, konvensi ketatanegaraan menurut Dicey, maka terdiri

atas (1) konvensi adalah bagian dan kaidah ketatanegaraan (konstitusi)

yang tumbuh, diikuti dan ditaati dalam praktik penyelenggaraan Negara;

(2) konvensi sebagai bagian dan konstitusi tidak dapat ditegakkan oleh

(melalui) pengadilan; (3) konvensi ditaati semata-mata didorong oleh

tuntutan etika, akhlak atau politik dalam penyelenggaraan Negara; (4)

konvensi adalah ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana seharusnya

(sebaliknya) discretionary powers dilaksanakan(Sirajuddin dan Winardi,

2015:18)..

Jelas dalam pandangan diatas, kaidah-kaidah yang berkembang

menjadi landasan dasar tumbuh dan berkembangnya hukum adalah

dimulai dengan lahirnya konstitusi dalam sebuah Negara. Hal ini

meyakinkan kita bahwa keberadaan konstitusi menjadi bagian terpenting

dalam sebuah Negara dan juga menjadi citra luhur konsep kemajuan

bangsa.

Jemes Madison, seorang penyusun utama konstitusi menuliskan

pengamatannya: “seandainya manusia adalah malaikat, maka pemerintah

tidak akan diperlukan. Seandainya malaikat memerintah manusia, maka

tidak perlu adan kontrol internal dan eksternal terhadap pemerintah. Dalam

merancang sebuah pemerintahan yang diatur oleh manusia atas manusia,

kesulitan terbesar terletak dalam hal ini: pertama-tama anda harus

memberikan kemungkinan pemerintah mengontrol yang diperintah; dan

selanjutnya, menentukan kewajiban pemerintah untuk mengontrol dirinya

sendiri”( Sirajuddin dan Winardi, 2015:36).

12

Apa yang disampaikan james Madison di atas memberikan kata

kunci bahwa secara tidak langsung Negara memiliki porsi untuk bertindak

dan porsi yang ada dalam bertindak tersebut tidak bisa dikatakan semua

legal dan sah. Keabsahan suatu tindakan kekuasaan dalam Negara harus

dibatasi oleh element pengontrol kekuasaan yang ada tersebut yang ada

dalam konstitusi.

Uraian tersebut berkorelasi dengan apa yang disampaikan oleh

Soetandyo Wignjosoebroto dengan menyatakan bahwa ide

konstitusionalisme sebagaimana bertumbuh kembang di bumi aslinya

Eropa Barat mengandung dua esensi; esensi pertama adalah “Konsep

Negara Hukum” atau di negeri-negeri yang terpengaruh oleh hukum Anglo

Saxon disebut Rule of Law yang menyatakan bahwa kewibawaan hukum

secara universal mengatasi kekuasaan negara, dan sehubungan dengan itu

hukum akan mengontrol politik (dan tidak sebaliknya). Esensi kedua;

adalah konsep hak-hak sipil warga negara yang menyatakan bahwa

kebebasan warga negara dijamin oleh konstitusi, dan kekuasaan negara

akan dibatasi oleh konstitusi, dan kekuasaan itu pun hanya memperoleh

legitimasinya dan konstitusi saja (Jazim Hamidi dan Malik, 2009:13-14).

Tujuan yang demikian yang kemudian memungkinkan pengertian

konstitusi dalam Black‟s Law Dictionary memberikan pengertian

konstitusi sebagai the fundamental and organic law of a nation or state,

establishing the conception, character, and organization of its

government, as well as prescribing the extent of its sovereign power and

the nianrs of its exercise”. (Hukum dasar dan organik dan suatu bangsa

atau negara dalam menetapkan konsep, karakter, dan organisasi dan

pemerintahannya, juga menjelaskan kekuasaan kedaulatannya serta cara

dan pengujiannya)( Sirajuddin dan Winardi, 2015:47).

Hal inilah yang menjadikan konstitusi sebagai bentuk lain untuk

mengukur ciri khas suatu Negara dalam menjalankan fungsi baik fungsi

13

kekuasaan maupun fungsi yang dijalankan oleh masyarakat pada

umumnya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Disamping itu konstitusi yang dianggap sebagai cita ideal sebuah Negara,

maka konstitusi banyak diartikan menjadi arah penentu sutau Negara

dalam mewujudkan cita-citanya disamping juga konstitusi dianggap

sebagai cita-cita itu sendiri.

Kehadiran konstitusi merupakan condition sine qua non (syarat

mutlak) bagi sebuah negara. Konstitusi tidak saja memberikan gambaran

dan penjelasan tentang mekanisme lembaga-lembaga negara, lebih dari itu

di dalamnya ditemukan letak relasional dan kedudukan hak dan kewajiban

warga negara. Konstitusi merupakan social contract antara yang

dipenintah (rakyat) dengan yang memenintah (penguasa, pemerintah).

Begitu pentingnya kehadiran konstitusi di sebuah negara, maka adalah

sulit dibayangkan bagaimana sebuah negara jika mengalami krisis

terhadap konstitusi Selain itu, secara umum sebagaimana dalam

terminologi ilmu politik, konstitusi mengandung dua pengertian, pei‟taina

dalani pengertian luas, yakni mencakup sistem pemerintah dari suatu

negara dan merupakan himpunan peraturan yang mendasari serta mengatur

pemerintaham dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya(Majda El Muhtaj,

2005:28-29).

Begitu pentingnya kehadiran konstitusi bagi sebuah negara, maka

muncullah istilah pemerintahan konstitusional (constitutional government),

yakni pemerintahan yang berdasarkan konstitusi. Gagasan ini kemudian

melahirkan sebuah era baru konstitusionalisme (constitutio nalisin).

Intinya, menekankan adanva supremasi konstitusi dalam penyelenggaraan

pemerintahan sebuah negara. Dengan amat baik, Hitcner dan Levine

mengatakan sebagai berikut: Today, the ideal of constitutional government

is universally accepted among democracies. Each newly independent

nation considers the promulgation of a constitution a significant step in

14

attaining equal status with established states. The practice of

constitutionalism, however, is much less frequent, for “ the claim that a

constitution exists is not a guarantee that it really does. In fact, one of the

most important, and difficult, evaluations to make about a government is

whether or not it has working constitution.( Majda El Muhtaj, 2005:31)

Fungsi tersebut secara praktis, juga dapat kita tinjau dari sebuah

konsepsi dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi

konstitusional, undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu

membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga

peyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenag-wenang. Caranya yang

efektif adalah dengan membagi kekuasaan. Konstitusi merupakan

perwujudan dari hukum yang tertinggi (supremasi hukum) yang harus

ditaati oleh rakyat dan penguasanya. Di negara-negara Komunis, undang-

undang mempunyai fungsi ganda, yaitu mencerminkan kemenangan-

kemenangan yang telah dicapai, dan undang-undang dasar memberikan

rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan

dalam tahap perkembangan berikutnya. Jadi, undang-undang dasar

mengikuti perkembangan kearah terbentuknya masyarakat komunis dan

diganti setiap kali dicapainya suatu tahap yang lebih maju(Syahrial

Syarbani, 2014:38).

f. Prinsip Dasar Dalam Pemikiran Konstitusi

J.C.T. Simorangkir dalam disertasinya, memberi istilah yang

berbeda tapi mempunyai makna yang sama, yaitu UUD 1945 merupakan

Izarya agung bangsa dan rakyat Indonesia. Undang Undang Dasar 1945

adalah konstitusi yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus

1945, yang persiapan-persiapan sebelumnya telah dilakukan oleh BPUPKI

(jadi terdapat kesamaan pandangan mengenai pengkualifikasian tokoh-

tokoh bangsa dengan yang dimaksudkan di atas). Lebih lanjut Simorangkir

mengatakan jika yang dimaksud UUD 1945 merupakan hasil karya agung

15

seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, maka yang dimaksud bukanlah

semata-mata penyusun, pengesahan, dan penetapan UUD sebagai suatu

proses formal perundang-undangan, melainkan yang lebih dipentingkan

lagi, bahwa UUD 1945 yang disusun, disahkan, dan ditetapkan itu,

maknanya, isinya, pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam

merupakan hasil perjuangan dan milik seluruh hansa dan rakyat

Indonesia(Dahlan Thaib DKK, 2008:97).

Pandangan simongkir di atas menegaskan bahwa konstitusi

menjadi prinsip-prinsip bernegara. Dalam arti formal di sebagai hukum

dasar memang, akan tetapi prinsip dasar konstitusi tidak hanya mengarah

sebagai landasan dasar bernegara saja. Prinsip dasar konstitusi dianggap

sebagai institusi dasar dalam membentuk, melakukan rekayasan dan

element memperkuat pondasi dasar-dasar Negara agar tetap terjaga.

Jika konstitusi dikatakan demikian, maka dalam hukum dia harus

mampu menjadi cita dari sebuah perwujudan keadilan. Memandang

sebuah nilai hukum ketika akan diterapkan dan kemudian dikatakan

hukum itu adil atau tidak bukan hanya dilihat ada sebuah nilai putusan dan

puasnya para pihak sebagai objek putusan. Hal yang harusnya diterapkan

ada adalah keberadaan cita hukum sebagai prinsip dasar yang ada dalam

pemikiran konstitusi.

Cita hukum (ideals) adalah maksud, semangat, visi, misi, dan

obsesi yang melatarbelakangi lahirnya atau dibuatnya suatu aturan hukum

yang sering kali berhubungan dengan tempat dan waktu di mana aturan

tersebut dibuat. Misalnya, cita hukum dalam hal diperkenalkannya bentuk

usaha koperasi dalam hukum bisnis, yaitu untuk menolong pengusaha-

pengusaha kecil agar dapat berusaha dengan baik, tertib, adil, dan

terlindungi oleh hukum. Kemudian, cita hukum yang menyebabkan

dikenalnya sistem jun dalam sistam hukum Anglo Saxon ialah sebagai

lambang keikutsertaan rakyat masyarakat dalam memutus perkara, di

16

samping untuk mempermudah proses pembuktian karena asal muasal juri

dalam sejarah hukum merupakan para tetangga pelaku kejahatan yang

kemungkinan besar sangat mengetahui tabiat si pelaku, bahkan mungkin

mereka melihatnya ketika dilakukan perbuatan jahat tersebut. Sedangkan

di Indonesia, Pancasila sering disebut-sebut sebagai cita hukum

Indonesia(Munir Fuady, 2010:72).

Pada zaman abad pertengahan, prinsip dasar corak

konstitusionalismenya bergeser ke arah feodalisme. Sistem feodal ini

mengandung suatu pengertian bahwa tanah dikuasai oleh para tuan tanah.

Suasana seperti ini dibarengi oleh adanya keyakinan bahwa setiap orang

harus mengabdi pada salah satu tuan tanahnya. Sehingga raja yang

semestinya mempunyai status lebih tinggi daripada tuan tanah, menjadi

tidak mendapat tempat. Pada abad VII (zaman kiasik) Iahirlah piagam

konstitusi Madinah. Piagam Madinah adalah konstitusi Negara Madinah

yang dibentuk pada awal masa kiasik Islam, tepatnya sekitar tahun 62.2 M.

Tinjauan tentang konstitusi Madinah secara memadai akan dibahas lebih

lanjut di Bab II(Dahlan Thaib DKK, 2008:3).

Prinsip-prinsip yang ada dalam konstitusi demikian juga menjadi

pedoman diselenggarakan beberapa lembaga, seperti pemerintahan yang

bertanggung jawab dan “sistem peradilan yang bebas. Jika demokrasi

dikaitkan dengan kontitusi, maka muncul istilah demokrasi konstitusi

sebagai lawan dan konstitusi otokrasi. Konstitusi demokrasi dan konstitusi

otokrasi menurut Hans Kelsen sebenarnya bukan gambaran tentang

konstitusi-konstitusi yang diberikan oleh sejarah, melainkan lebih

merupakan tipe-tipe yang ideal. Di dalam realitas politik, tidak ada satu

negara pun yang sepenuhnya ,sesuai dengan salah satu dan dua tipe ideal

ini. Tiap-tiap negara menunjukkan suatu perpaduan antar unsur dan kedua

tipe ini, sehingga sejumlah masyarakat lebih mendekati kepada kutub yang

satu, sementara sejumlah masyarakat lainnya lebih mendekati kutub yang

17

lain. Suatu negara disebut negara demokrasi jika berlaku prinsip demokrasi

di dalam oraganisasinya dan suatu negara disebut negara otokrasi apabila

berlaku prinsip otokrasi di dalam organisasinya, demikian Hans

Kelsen(Taufiqurrahman Syahuri, 2004:24).

Namun tentunya cita konstitusi yang ideal memiliki makna yang

berbeda-beda dalam setiap institusi. Cita bagi institusi yudisial adalah cita

ideal penegakan hukum yang berkeadilan, cita ideal bagi eksekutif adalah

menjalankan undang-undang yang seseuai kedaulatan rakyat dan cita ideal

bagi legislative adalah pengawasan dan pembuatan undang-undang,

pengawasan dan penganggaran.

Dalam hal ini dapat diambil contoh semisal terdapat 6 (enam)

prinsip penting yang harus dijadikan pegangan bagi para hakim di dunia

sebagaimana tercantum dalam The Bangalore Principle sebagai cita ideal

hakim sesuai konstitusi yakni:

1. Independensi (Independence Principle) Independensi hakim

merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat

bagi terwujudnya cita-cita negara hukum.

2. Ketidakberpihakan (Impartiality Principle). Ketidak berpihakan

merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai

pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap

perkara yang diajukan kepadanya.

3. Trite gritas (Integrity Principle). Integritas hakim merupakan sikap

batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian

setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalarn

menjalankan tugas jabatannya.

4. Kepantasan dan Kesopanan (Propriety Principle). Kepantasan dan

kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dan norma kesusilaan

antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim, baik sebagai

18

pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas

profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan

kepercayaan.

5. Kesetaraan (Equality Principle). Kesetaraan merupakan prinsip yang

menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan

kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa membeda-bedakan satu

dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit,

jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik, status sosial ekonomi,

umur, pandangan politik ataupun alasan-alasan yang serupa.

6. Kecakapan dan Keseksamaan (Competence dan Diligence Principle)

Kecaka pan dan Kesamaan hakim merupakan prasyarat penting dalam

pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin

dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan,

pelatihan dan atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan

kesamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan

kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan

dalam pelaksanaan tugas profesional hakim(Sirajuddin dan Winardi,

2015:141-142).

Cita hukum ideal bagi hakim atau institusi yudisial adalah bentuk

lain dari kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. tentunya akan

sangat berbeda dengan cita hukum bagi anggota DPR dalam menjalankan

fungsi pengawasan, penganggaran dan pembuatan perundang-undangan.

Perbedaan ini merupakan wujud karakteristik dari institusi-institusi

tersebut yang berbeda.

Hal tersebut terjadi karena secara definitif, alat-alat kelengkapan

suatu Negara atau yang lazim disebut sebagai lembaga negara adalah

institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara.

Dalam banyak istilah yang digunakan, istilah lembaga Negara atau organ

Negara mengandung pengertian yang secara teoritis mengacu pada

19

pandangan Hans Kelsen mengenai the concept of the state organ. Menurut

Hans Kelsen, siapa pun yang menjalankan suatu fungsi yang ditetapkan

oleh tatanan hukum (legal order) merupakan sebuah organ. Artinya, organ

Negara itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang

berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh

hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat

menciptakan norma (norm creating) dan atau bersifat menjalankan norma

(norm applying)( Sirajuddin dan Winardi, 2015:174).

20

BAB II

SEJARAH KONTITUSI

Tujuan Instruksional

1. Diharapkan melalui pemahaman sejarah dapat memhami kedudukan

konstitusi dari sebuah Negara.

2. Diharapkan melalui pembahasan sejarah konstitusi dapat memhamai kapan

konstitusi dalam sebuah Negara berlaku

A. Kedudukan Sejarah Konstitusi

Sesungguhnya, apa yang terjadi di dalam tatanan sosial kehidupan

manusia sekarang ini merupakan rangkaian sebab akibat yang bersumber

dan masa lalu. Dari uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa pengembangan

ilmu pengetahuan selalu seiring dengan tingkat pemikiran manusianya

(peradaban) manusianya. Apabila pada era masa lalu, ilmu pengetahuan

dikembangkan berbasis pemikiran Keillahian, namun dalam

perkembangannya, ilmu pengetahuan dikembangkan berbasis pikiran

manusia (rasio) dan melepaskan diri dan pengaruh keillahian. Sejarah

pemikiran masa lalu tidak bisa dilepaskan bahkan disalahkan, akan tetapi,

rasionalitas juga tidak bisa dipersalahkan. Keduanya, langsung atau tidak

langsung, memiliki andil dalam pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan

termasuk di dalamnya ilmu hukum(Fx Adji Samekto, 2013:11).

Makna yang demikian menggaisbesari bahwa hukum tidak akan

mungkin terbentuk tanpa proses sejarah yang dijalankan dan aplikasikan

sedemikian rupa sehingga wujudnya akan menjadi hukum yang lebih baik

pada masanya. Pemahaman atas kondisi tersebut juga berlaku pada produk

konstitusi yang terbentuk karena sebuah proses sejarah yang dengan

kontruksinya mendesaian konstiusi sebagai norma dasar yang patut

menjadi rujukan bagi norma-norma lainnya.

Dalam memhamai sejarah, pada prinsipnya perkembangan yang

ada dalam sebuah alam nyata merupakan kesadaran untuk merefleksikan

21

sejarah masa lalu yang senantiasa formal dan alamiah untuk ditegakkan

sebagai institusi yang akan menjadikan umat manusia terus berkembang

pada koridor yang diharapkan. Dalam konstitusi juga tidak jauh berbeda.

Adanya akar sejarah sebuah konstitusi dalam pembentukan hukum

menjadi salah satu Negara yang terus berkembang dan bergerak.

Tidak hanya demikian, konsepsi Negara menjadi salah satu bentuk

terjalinnya element-element yang senantiasa berpeluang untuk dipadukan

yang pada akhirnya menciptakan sebuah cita hukum yang tetap dan

konstans dapat digunakan alat ukur keadilan dan ketertiban selalu hadir

dan selalu ada dalam masyarakat untuk digunakan baik oleh element

pemerintah maupun element masyarakat itu sendiri. Hal ini semua

dibangun melalui proses sejarah yang panjang.

Peran sejarah terhadap konstitusi ini sangat mempengaruhi betul

adanya keberadaan Negara dalam tertib hukum. Desain Negara yang baik

tetap menjadi pola yang secara ideal mengembangkan Negara pada arah

yang responsive terhadap pembentukan pola pikir Negara yang selalu ideal

terhadap tantangan zaman, dengan istilah dari ius constitutum menuju ius

constituendum.

Testimoninya tersebut tidak jauh berbeda seperti halnya dalam

kondisi baik sejarah civil law maupun common law. Di dalam

perkembangan sejarah, tradisi hukum civil law menguat di Perancis,

kemudian diikuti Belanda, Jerman, dan berkembang di negara-negara

Eropa Kontinental. Tak ayal ketika Belanda menjalankan imperialisme dan

kolonialisme di Indonesia, maka tradisi hukum civil law mendominasi cara

berhukum di Indonesia. Hingga kini, dominasi cara berhukum civil law

menjadi kultur berhukum di Indonesia. Konsekuensinya, dalam sistem

hukum di Indonesia, kepastian hukum sangat mengandalkan pada

ketentuan hukum tertulis. Di sisi lain, tradisi hukum common law, yang

mengandalkan pada peran hakim, kurang dikembangkan di Indonesia.

22

Peran hakim dalam penemuan hukum sangat kecil. Padahal, karakter kasus

terus-menerus berkembang dan sesungguhnya tidak bisa didekati secara

deduktif saja. Sesungguhnya, tradisi hukum common law sangat memberi

ruang terciptanya keadilan yang kontekstual. Lebih lanjut, cara berhukum

yang memadukan tradisi hukum civil law dan common law secara

seimbang akan memberi manfaat bagi terciptanya keadilan substantif.

Oleh karena itu, bagi tujuan keadilan, upaya-upaya pemaduan tradisi

hukum civil law dan common law dalam tradisi hukum di Indonesia

seharusnya mulai dilakukan(Fx Adji Samekto, 2013:5).

Praktik tardisi dalam sejarah hukum yang demikian inilah yang

kemudian menjadi embrio hukum dan konstitusi di Indonesia yang dengan

bentuknya diiringi perjuangan bangsa mewujudkan adanya tatana Negara

yang dicita-citakan adil dan sejarahtera lepas dari proses penjajahan

sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karakterisktik yang ada di Negara

Indonesia tentunya dalam sejarahnya berbeda dengan Negara lain yang

bentuk Negara lain bisa jadi Negara tersebut terbentuk tidak melalui proses

penjajahan panjang akan sebagaimana Indonesia.

Berangkat berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa

sejarah konstitusi yang disetiap Negara berbeda tidak bisa kemudian

dipersamakan. Konstitusi sebagaimana idealismenya merupakan sebuah

cita-cita, tidak akan menjadi wujud lain dari adanya identitas hukum yang

terus berkembang. Adakalanya perkembangan dimotori oleh factor

kebiasaan, pengaruh gaya berpolitik maupun daya tekan kekuasaan yang

ada dalam sebuah Negara terhadap rakyatnya sehingga rakyat kemudian

mengambil keputusan untuk melakukan perubahan gaya pemerintahan

melalui berbagai macam cara.

Cara pandang dengan melihat dalam perspektif sejarah demikian

tentunya menjadi pertimbangan karaena memahami konstitusi tidak

23

terlepas dari upaya mereorientasikan apa yang diinginkan oleh pendiri

negar apada masa lampau, sebagaimana yang ada di Indonesia dengan

mempertimbangkan pancasila sebagai orientasi bangsa apa-apa yang ingin

dituju.

Pancasila sebagai dasar Negara dan konstitusi jelas dikehendaki

oleh seluruh rakyat Indonesia karena ia sebenarnya telah tertanam dalam

kalbunya rakyat, oleh karena itu ia juga merupakan dasar Negara yang

mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah, maka

Pancasila yang kita gali dan bumi Indonesia sendiri merupakan:

a. Dasar Negara kita, Republik Indonesia, yang merupakan sumber dan

segala sumber hukum yang berlaku di Negara kita.

b. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan kita,

serta memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan

kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat kita yang beraneka

ragam sifatnya.

c. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan

corak yang khas kepada bangsa Indonesia, dan tak dapat dipisahkan

dan bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang membedakan

bangsa Indonesia dan bangsa yang lain. Terdapat kemungkinan,

bahwa tiap-tiap Sila - secara terlepas dan yang lain - bersifat universal,

yang juga dimiiki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini, akan tetapi

kelima Sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak berpisah-pisah

itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

d. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni suatu

masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual

berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang merdeka. berdaulat, bersatu. dan berkedaulatan rakvat

dalam suasana perikehidupan bangsa yangaman. tenteram. tertib dan

24

dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia Yang merdeka.

bersahabat, tertib dan damai.

e. Perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil

rakyat Indonesia menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan

yang kita junjung tinggi, bukan sekedar karena ia ditemukan kembali

dan kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang

terpendam sejak berabad-abad yang lain. melainkan karena Pancasila

itu telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah

perjuangan bangsa(Solly lubis, 1993:80-81).

Orientasi yang demikian sangat dipahami oleh jelas pada masa-

masa Negara Indonesia sebagai bangsa yang baru. Hal tersebut seperti

dalam penelitian Pompe yang sejalan dengan hasil studi yang pernah

dilakukan yang menunjukkan bahwa dalam periode tertentu sejarah

Indonesia, tepatnya pada tahun 1950-an, ternyata hukum dapat ditegakkan

dengan baik melalui pimpinan yang tegas dan penuh integritas dalam

menegakkan hukum. Pada masa itu, tercatat nama harum JaksaAgung,

Soeprapto, yang

tegas mengajukan siapapun, termasuk menteri, kepengadilan karena tindak

pelanggaran hukum. Selain itu, pada saat itu muncul hakim-hakim yang

jujur dan berani menghukum pejabat yang terbukti melakukan tindak

pidana(Moh. Mahfud MD, 2013:170).

Berbeda dengan kondisi yang sekarang dimana memaknai

pancasila dan Undang-Undang Dasar dilepaskan dari proses sejarah.

Disini, problema yang sifatnya jangka panjang dan lebih mendasar harus

diselesaikan melalui solusi paradigmatik yakni pergeseran orientasi

paradigma atas konsepsi negara hukum dan rechtsstaat menjadi the rule of

law seperti yang banyak dikembangkan di negara-negara Anglo Saxon.

Dengan paradigma ini, maka setiap upaya penegakan hukum akan mampu

melepaskan diri dari jebakan-jebakan formalitas-prosedural serta

mendorong para penegak hukum untuk kreatif dan berani menggali nilai-

25

nilai keadilan serta menegakkan etika dan moral di dalam masyarakat

dalam setiap penyelesaian kasus hukum. Perubahan paradigma ini harus

diartikan pula sebagai upaya mengembalikan rasa keadilan dan moral

sebagai sukma hukum yang akan dibangun untuk masa depan negara

hukum Indonesia. Untuk melakukan penggeseran paradigma itu,

kemungkinannya pada saat ini sudah lebih terbuka, sebab UUD 1945 hasil

amandemen tidak lagi secara eksplisit menyebut “rechtsstaat” sebagai

acuan negara hukum Indonesia. Istilah rechtsstaat yang dulu secara resmi

terdapat di dalam Penjelasan UUD 1945 sekarang sudah tidak

dicantumkan lagi.Setelab UUD 1945 mengalami empat kali perubahan

(amandemen), Penjelasan UUD tersebut dihapuskan dan tidak lagi menjadi

bagian dan UUD 1945. Sebagai gantinya, pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

digariskan tentang negara hukum anutan Indonesia dengan bunyi ayat

“Negara Indonesia adalah negara hukum(Moh. Mahfud MD, 2013:186).

B. Permulaan Dianggapnya Konstitusi Sebagai Hukum

Sejarah konstitusi dianggap sebagai hukum dasar sangat sulit untuk

memastikannya. Hal ini mengingat bahwa konstitusi dianggap kesepakatan

politik yang harus ditetapkan dan berbagai pilihan yang berdasar

perspektifnya sendiri sama-sama baik. K.C. Wheare ketika mengatakan

bahwa konstitusi itu adalah resultante alias kesepakatan bangsa melalui

para pembuatnya (misalnya konstituante badan legislasi) sesuai dengan

situasi tempat dan waktu tertentu. Tepatnya, Wheare menulis:

Constitution, when they are framed and adopted, tend to reflect dominant

beliefs and interest, or some compromise between con (licr Ib eliefs and

interests, which are characteristic the society at r time... .A constitution is

indeed the resultant of parallelogram of forces -political, economic and

social- which operate at that its adoption. Proses pencapaian resultante

atau kesepakatan politik sudah pasti melalui perdebatan antar berbagai

konsep subtitusi mempunyai arti sangat penting bagi penyelenggaraan

26

negara, pemerintahan, dan perlindungan hak-hak rakyat. Tidak mungkin

sebuah konstitusi dapat lahir tanpa perdebatan dan kontroversi, kecuali

dalam keadaan tidak normal di mana sebuah konstitusi ditetapkan secara

sepihak oleh suatu kekuatan penguasa. Mutu sebuah konstitusi justru

menjadi tinggi jika pembuatannya melalui perdebatan-perdebatan yang

tajam. Hanya saja yang perlu ditekankan di sini, kita harus mempunyai

konstitusional, yakni sikap untuk tunduk dan melaksanakan konstitusi

dengan sebaik-baiknya jika sebuah resultante atau ikatan politik telah

disepakati melalui prosedur yang sah(Mahfud MD, 2010:114-115).

Hal di atas dapat kita tegaskan bahwa sebuah Negara ketika

menganggap konstitusi sebagai hukum dasar harus diawali dengan

permulaan wujud komitment. Meskipun perdebatan-perdebatan keras telah

menjadi cirri khas proses pembuatan konstitusi, nampaknya hal tersebut

hanya sekedar metamorphosis dari sebuah iklim proses berkonstitusi.

Dalam hal ini yang paling penting bukan soal beda pendapatnya, pada

tahap akhir yang paling penting adalah komitmentnya dibangun.

Akan tetapi wujud komitment tersebut tidak selamanya harus

diwujudkan tertulis semua. Dalam praktik ketatanegaraan konstitusi dibuat

dalam bentuk tertulis. Namun, jika dikatakan sebagai konstitusi tidak

dikodifikasi, tentu ada benarnya karena Konstitusi Indonesia yang

dikodifikasi adalah UUD 1945. Sedangkan menurut Wheare, dipandang

dan aspek bentuknya, konstitusi dapat dibagi menjadi konstitusi tertulis

(written) dan konstitusi tidak tertulis (unwritten). Akan tetapi, kemudian

Wheare menambahkan, kiasifikasi konstitusi dalam bentuk tertulis

(written) dan tidak tertulis (unwritten) sebenarnya tidak tepat, dan yang

tepatnya adalah kiasifikasi antara negara-negara yang memiliki konstitusi

tertulis dan yang tidak memiliki konstitusi tertulis, atau antara negara-

negara yang mempunyai konstitusi dan yang tidak mempunyai konstitusi.

Lalu ia mencontohkan Inggris, bahwa negara mi bukannya memiliki

27

konstitusi tidak tertulis, namun justru sebenarnya negara mi tidak

mempunyai konstitusi tertulis. Oleh karena kebanyakan negara, termasuk

Inggris, tidak memiliki sistem ketatanegaraan yang diwujudkan semata-

mata dalam peraturan-peraturan tertulis atau semata-mata dalam peraturan-

peraturan tidak tertulis. Peraturan hukum maupun non-hukum dan tertulis

maupun tidak tertulis, semuanya dipadukan untuk membentuk suatu sistem

ketatanegaraan(Jazim Hamidi dan Malik, 2009:97).

Model baik bentuk tertulis maupun tidak tertulis acapkali

menimbulkan polemic perdebatan baik tafsir maupun gagasan

konstitusional. Hal ini tentunya wajar. Sudah seperlunya memang yang

disoroti adalah bagaimana konstitusi dibentuk secara ideal dalam sebuah

dengan melihat dalam norma tekstual dan norma-norma yang hidup di

masyarakat.

Perdebatan dalam kelahiran konstitusi menjadi suatu hal yang

sangat memungkinkan terjadi. Kenyataan tersebut tidak dapat disangkal

lagi, karena memang, menurut F. Lassalle sebagaimana dikutif Abu Daud

Busroh dan Abu Bakar Busroh, konstitusi dipakai dalam dua pengertian,

yaitu pengertian sosiologis atau politis dan pengertian yuridis. Dalam

pengertian sosiologis atau politis (sociologische atau politische begrip),

konstitusi merupakan sintesis faktor-faktor kekuatan yang ada

(dereclemachtsfac toren) dalam masyarakat. Pada pengertian ini,

konstitusi akan menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan

tersebut, seperti raja, parlemen, kabinet, pressure groups, partai politik,

dan sebagainya(Jazim Hamidi dan Malik, 2009:105).

Kedua unsur tersebut yang kemudian yang menjadi permulaan

dianggapnya konstitusi sebagai hukum. Hal yang mendasari dari itu semua

adalah kedudukan konstitusi secara tidak langsung akan menjadi sumber

bagi hukum yang lain karena konstitusi yang telah terbentuk secara

subtansi merupakan jalinan kekuatas yang terlahir secara abstrak dan

28

kongkrit perwujudan dari keteraturan masyarakat yang menjadi akar

penyesuaian pertama kali.

Pada sisi lain kedua unsur dalam mempraktikkan perannya dalam

membantuk konstitusi sebenarnya tidak bisa mandiri. Adanya pengaruh

pada pihak lain yaitu unsure letak kekuasaan menjadi cirri khas yang tidak

bisa dihindari dari keberadaan konstitusi. Fakta tersebut kita ambil saja

pada masa Imperium Romawi.

Tradisi hukum era Imperium Romawi sesungguhnya mewarisi

tradisi hukum Yunani. Adapun tradisi hukum Yunani sebenarnya dapat

dirujuk dan pemikiran Plato dan Anistoteles. Pemikiran-pemikiran mereka

telah menginspirasi lahirnya hukum alam yang dipengaruhi pemikiran

Keilahian. Tradisi hukum alam yang berorientasi pada Keilahian ini

bertahan hingga hampir 300 tahun sesudah keruntuhan Imp erium Romawi

Timur (1453). Hukum alam yang berkembang di Imperium Romawi,

digunakan terutama untuk mengatur hubungan orang dengan orang

(hubungan privat). Hal itu bisa dipahami mengingat bahwa pada masa

Imperium Romawi, kekuasaan raja merupakan kekuasaan mutlak yang

tidak tersentuh oleh hukum. Raja diasumsikan selalu benar adanya. Pihak

yang bisa menjadi objek keberlakuan hukum adalah rakyat. Dalam konsep

kemutlakan raja, keberadaan rakyat adalah karena belas kasihan

penguasa(Fx Adji Samekto, 2013:24-25).

Begitupun sebaliknya, jika kemudian kekuasaan rakyat yang

tertinggi dipandang oleh penciptaan unsur sosiologis dan yuridis sebagai

kekuatan besar, maka sudah barangpasti hukum dianggap menjadikan

rakyatlah sebagai kekuatan yang dominant dibandingkan kekuasaan. Hal

ini bisa kita bandingkan pada era imperium romawi dengan era saat ini

yaitu ketika Undang-Undang dasar Negara republic Indonesia menegaskan

bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan kekuasaan tertinggi ada di

tangan rakyat.

29

Hal inilah yang menjadi dasar dari terbentuknya hukum yang

tentunya tidak bersifat konstan. Sebagaimana pandangan Oliver Wendel

Holmes yang memperperkuat oleh Jerome Frank (1889-1957) yang

menyatakan bahwa hukum tidak bisa disamakan seperti aturan-aturan alam

yang bersifat konstan. Aturan-aturan alam seperti itu berbasis logika,

sedangkan hukum tidak seperti itu. Hukum sebagai aturan yang diharapkan

dapat mengatur kehidupan manusia tentu banyak dipengaruhi faktor-faktor

lain dalarn pembentukannya. Pembenaran terhadap legal realisme bagi

penulis dapat dilandaskan pada argumen bahwa, faktor-faktor yang ada di

dalam kenyataan sesungguhnya sesuatu yang kompleks yang tidak bisa

dilogika secara deduktif berbasis ajaran-ajaran logika ilmu pengetahuan

alam yang ketat. Sesuatu yang berbasis fakta tidak bisa dipungkiri, dan

tidak selalu harus dipersalahkan berbasis teori(Fx Adji Samekto, 2013:68).

Meskipun demikian, apabila kekuasaan tertinggi dimiliki oleh

rakyat, belum tentu hal ini menjadi sebuah kemutalkhan dalam hukum

yang terlahir oleh konstitusi, hukum menjadi unsure yang berpihak bagi

kepentingan masyarakat. Hal tersebut mengingat terbangunnya intepretasi

yang jelas-jelas terfokus pada kepentingan rakyat tersebut produk hukum

hasil konstitusi, dengan melihat pada sebuah factor yaitu sejauhmana

component strktural digerakkan.

Komponen bersifat struktural adalah kelembagaan yang diciptakan

oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka

mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu dan lembaga-lembaga

semacam itu adalah pengadilan. Di dalam kerangka strukturalnya ini maka

kita misalnya dapat membedakan antara jenis-jenis pengadilan yang

diciptakan oleh sistem hukum, seperti pengadilan negeri, pengadilan

administrasi, pengadilan agama dan sebagainya. Selanjutnya tentang ada

atau tidaknya dasar-dasar peraturan yang melandasi bekerjanya lembaga

hukum tersebut; tentang pembagian kompetensi di antara para hakim

30

sendiri tentang pembagian kekuasaan di antara para hakim serdiri tentang

pembagian kekuasaan di antara hakim, legislator, eksekutip dan

seterusnya. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa dengan mengemukakan

komponen strukturalnya ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana

sistem hukum itu membenihkan pelayanan terhadap penggarapan bahan-

bahan hukum secara teratur(Sadjipto Rahardjo, 1980:84).

Sebagai rujukan bisa diambil sampel hakim yang ada di amerika

sebagai sebuah testimony peran structural dalam mempengaruhi

terbentuknya hukum dari penafsiran konstitusi. Hakim dalam hal ini

dianggap memiliki peranan yang strategis dalam ruang structural hukum.

Di dalam studinya terhadap para hakim di Amerika Serikat,

Chambliss dan Seidman menghubungkan antara sikap-sikap konservatip

dan para hakim dengan tekanan keadaan yang bekerja atas diri mereka.

Sebagai manusia yang tidak ada bedanya dengan orang-orang lain, maka

hakim juga menghendaki status, kekuasaan dan kedudukan istimewa

(privilege) yang semakin meningkat di masyarakat. Untuk memenuhi

keinginan-keinginan tersebut maka ia harus memandang ke atas, kepada

hakim yang lebih tinggi. Mereka menyadari, bahwa keputusan-keputusan

yang mereka buat merupakan indeks yang paling penting untuk

menentukan kenaikannya. Di samping tekanan untuk bersikap patuh

kepada pola pikiran yang berkuasa, masih ada lagi tekanan lain yang lebih

Iangsung sifatnya. Hakim, terutama para hakim tingkat banding,

mempunyai kemungkinan besar untuk memegang status yang tertinggi di

dalam masyarakat. Dalam kedudukannya yang demikian itu maka ia akan

terlibat dalam suasana kehidupan golongan atas, golongan elite.

Menghadiri acara-acara minum-minum, keanggotaan di dalam klub-klub,

pertemuan-pertemuan politik, merupakan bagian dan kegiatan-kegiatan

sosial yang harus dilakukannya. Dengan demikian ia akan mengalami

pergaulan yang erat dengan orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan

31

orang-orang kaya. Di sini pengaruh orang-orang tersebut dengan mudah

akan memasuki pikiran para hakim melalui percakapan-percakapan

informal yang dilakukan di situ(Sadjipto Rahardjo, 1980:64).

Berangkat berdasarkan uraian di atas, konstitusi sebagai hukum

tidak bisa mandiri. Ketertarikan kepada unsure penegak hukum menjadi

salah satu unsure penting bagi konstitusi bukan hanya pada proses

pembuatannya akan tetapi pada proses penegakannya. Oleh karena itu

konstitusi permulaanya dianggap sebagai hukum bergantung pada

manusianya, sejauh mana manusia mampu menerjemahkan dan menjadi

karakter keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam masyarakat, maka

sejauh itupula hukum akan menjadi unsur yang mengakar secara baik.

Ide tentang permulaan konstitusi tentunya akan menjadi perdebatan

yang panjang jika hanya mengedepankan akar sosiologis pemikiran

personal. Disinilah perlu dan pentingnya memahami permulaan konstitusi

bedasarkan akar filosofis yaitu ajaran konstitusi dimana konstitusi

memiliki ajaran pokok dan baku dalam keberlakuannya.

Pengertian dari Konstitusionalisme atau ajaran konstitusi sendiri

adalah, Konstitusionalisme merupakan pemikiran yang telah lama

berkembang. Pemikiran ini menghendaki pembatasan kekuasaan.

Pembatasan kekuasaan itu terutama dilakukan melalui hukum lebih khusus

lagi melalui konstitusi. Constituionalism is a belief in imposition of

restrains on government by means of a constituion. Menurut Daniel S Lev

pada intinya konstitusionalisme adalah proses hukum.Sementara itu

menurut Mc Ilwan sebagaimana dikutip Adnan Buyung Nasution, ada dua

unsur fundamental dari paham konstitusionalisme, yaitu batas-batas

hokumterhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dan

pertanggungjawaban politik sepenuhnya dari pemerintah kepada yang di

perintah(Sri Soemantri Martosoewignjo, 2005:1-2).

32

Disamping itu yang perlu ditegaskan adalah di dalam gasasan

konstitusinalisme, konstitusi atau undang-undang dasar tidak hanya

merupakan suatu dakumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan

(anatomy of a power relationship), seperti antara eksekutif, legislatif dan

yudikatif. Akan tetapi dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi atau

undang-undang dasar dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai

fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan di satu pihak

dengan melakukan perimbangan kekuasaan antara eksekutif, parlemen dan

yudikatif. Sementara di pihak lain menjamin hak-hak asasi dan hak-hak

politik dari warganegaranya. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan

dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat

pemerintah, sesuai dengan dalil: “Government by laws, not by men”

Negara yang menganut gagasan ini dinamakan Constitutional States

(negara konstitusional). Sementara Adnan Buyung Nasution dalam

desertasinya, mengatakan bahwa yang dimaksud negara konstitusional

adalah pertama-tama ia merupakan negara yang mengakui dan menjamin

hak-hak warga negara, serta membatasi dan mengatur kekuasaannya

secara hukum. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Muhammad Yamin,

yang mengatakan bahwa dalam pengertian konstitusionalisme harus

dipenuhi persyaratan: (1) bahwa pengakuan dan deklarasi hak-hak asasi

manusia merupakan persyaratan mutlak bagi setiap deklaraasi

kemerdekaan suatu negara; (2) kekuasaan rakyat atau kedaulatan harus

diselaraskan dengan keadilan; (3) kedaulatan rakyat dan kesejahteraan

rakyat tidak hanya perlu dicatat dalam istilah yang jelas, tetapi harus

diwujudkan pula dalam pasal-pasal yang jelas di dalam undang-undang

dasar(Taufiqurrohman S, Negara Konstitusional: 9-10).

Prinsip yang ada di atas merupakan sebagai indikator dalam ajaran

konstitusi yang menegaskan keberlakuan konstitusi melihat dari aspek

berlakunya hak asasi manusia dalam norma konstitusi, adanya kekuasaan

rakyat dan system kedaulatan rakyat yang dibuat secara tegas dan jelas.

33

Kaidah hak asasi manusia sendiri paling tidak menjadi indikator utama

dalam keberlakuan konstitusi.

Ajaran konstitusi semisal dalam kaitannya hak asasi manusia

mengingat kebebasan warga negara sangat erat kaitannya dengan “hak

asasi” atau human right, terutama dengan hak asasi yang paling

fundamental antara lain :

a) Kebebasan untuk bergerak atau berpindah

b) Kebebasan untuk berkumpul atau berorganisasi

c) Kebebasan berbicara secara lisan atau tertulis

d) Kebebasan beragama dan beribadah

e) Kebebasan berkontrak dalam bidang perdata

f) Kebebasan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan(Ahmad Kamil,

M. Fauzan, 2004:18).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

juga menegaskan hal demikian yang diantaranya dapat dicontohkan dalam

pasal 28 yang dapat diuraikan menjadi salah satu bentuk prinsip-prinsip

dasar konstitusi. uraian atas pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar Negara

sebagai berikut :

Table 2.1

Pasal 28 Undang-Undang Dasar

No Pasal Isi Pasal

1 Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak

mempertahankan hidup dan kehidupannya

2 Pasal 28B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3 Pasal 28C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi

kesejahteraan umat manusia.

34

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk

membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

4 Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di hadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat

imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam

hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh

kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

5 Pasal 28E (1)Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat

menurut agamanya, memilih pendidikan dan

pengajaran, memilih pekerjaan, memilih

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah

negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini

keper-cayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai

dengan hati nuraninya.

(3)Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

6 Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan

memperoleh informasi untuk mengembangkan

pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

mengolah, dan menyampaikan informasi dengan

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

7 Pasal 28G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta

benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas

rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang

merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan

atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat

manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari

negara lain.

8 Pasal 28H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak

memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan

perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan

manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan

35

keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang

memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh

sebagai manusia yang bermartabat.

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik

pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil

alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

9 Pasal 28I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak

kemer-dekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama,

hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai

pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak

dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah

hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apa pun.

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang

bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak

mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang

bersifat diskriminatif itu.

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional

dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan

peradaban.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan

pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab

negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi

manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang

demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia

dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan

perundang-undangan.

10 Pasal 28J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi

manusia orang lain dalam tertib kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap

orang wajib tunduk kepada pembatasan yang

ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan,

dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat

demokratis.

Prinsip dasar yang tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar

tersebut merupakan prinsip nyata keberadaan Negara dalam mmeberikan

36

jaminan terhadap hak individu maupun kelompok baik. Tentunya hal ini

juga berlaku dalam konstitusi setiap Negara karena menjadi komitment

bahwa hak asasi manusia menjadi bagain yang tidak bisa ditinggalkan

dalam muatan konstitusi.

37

BAB III

TERBENTUKNYA KONSTITUSI

Tujuan Instruksional

1. Dapat memberikan pemahaman terkait proses terbentuknya konstitusi baik

secara teoritis maupun praktis

2. Memberikan pemahaman posisi norma sebagai pembentuk konstitusi

dalam sebuah Negara

3. Memberikan pemahaman alasan ideology sebagai pembentuk kaidah-

kaidah dasar dalam konstitusi

A. Norma Sebagai Pembentuk Konstitusi

Secara sosiologis, hukum merupakan lembaga kemasyarakatan

yaitu himpunan daripada kaidah-kaidah dari segala tingkatan berkisar pada

suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini

disebabkan oleh karena hukum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan

pokok seluruh warga masyarakat akan ketertiban dan sebagai lembaga

kemasyarakatan hukum jelas berfungsi sebagai pedoman bertingkah laku,

sebagai alat untuk menjaga keutuhan masyarakat dan sebagai suatu sistim

pengendalian sosial (Bambang Arumanadi, Sunarto, 1990:3).

Pada sisi lain selain mengartikan arti sosiologis, dalam hal ini

mengingat Ilmu hukum mempelajari hal-hal yang bersifat meta yuridis

yang mendasari keberlakuan suatu norma hukum. Ilmu hukum juga

mempelajari asal-muasal (sumber) dan keberadaan sistem hukum modern.

Ada keterkaitan erat antara pengaruh ajaran-ajaran era Imperium Romawi

dengan keberadaan sistem hukum modern. Imperium Romawi telah

menguasai hampir seluruh daratan Eropa sejak 27 Sebelum Masehi hingga

476 Masehi (untuk Kekaisaran Romawi Barat) dan hingga 1453 (untuk

Kekaisaran Romawi Timur). Begitu lamanya cengkeraman Imperium

Romawi atas daratan Eropa menyebabkan pengaruh tradisi budaya

maupun hukum-hukum dan Imperium Romawi menjadi sangat mengakar

di daratan Eropa(Fx Adji Samekto, 2013:10).

38

Hukum memiliki makna sosial disamping makna yuridis-normatif

yang melekat. Makna sosial dan hukum dapat memberikan gambaran

kepada kita bagaimana konsep yuridis normatifdijalankan di dalam

masyarakat. Berbagai doktrin yang lazim diterima sebagai sesuatu “yang

baik-baik” begitu sajajuga dapat mempunyai makna sosial yang tidak

persis sama seperti dipikirkan orang. Dalam doktrin ROL misalnya,

diterima asas “Supremacy of Law” dan kita menerima begitu saja asas

tersebut sebagai sesuatu yang memang baik, adil dan sebagainya. Tetapi

makna sosial dan asas seperti itu dapat menjadi lain apabila diterapkan

dalam kenyataan. Dalam konteks kenyataan kita akan menghadapi para

justisiabel yang berbeda dalam kemampuan ekonominya, dan karena itu

tidak semua orang dapat menikmati bekerjanya asas yang tampak netral

atau non diskriminatif tersebut dengan sama baiknya. Pengamatan

sosiologis menunjukkan, bahwa dalam dunia hukum tidak hanya terjadi

pergumulan yuridis, tetapi juga ekonomi dengan segala akibat dan

hasilnya. Marc Galanter misalnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa

dengan kekuatan ekonomi (uang), maka seseorang dapat memenangkan

suatu perkara (“the haves come out ahead”). Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa, doktrin “supremacy of law” dapat mempunyai makna

sosial yang lain, yang bahkan dapat menimbulkan ketidakadi1an atau efek

diskriminatif. Kebenaran pemyataan-pernyataan tersebut di muka, dapat

terbukti dan praktik-praktik hukum di Indonesia. Indonesia ialah negara

berdasarkan hukum. Konsepsi negara berdasar atas ukum Indonesia

memiliki ciri-ciri (yang dioper dan Rule of Law):

1. Adanya asas legalitas yuridis (juga berarti supremacy of law)

2. Adanya peradilan yang bebas , merdeka, mandiri (independen

judiciary) dan

3. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia

(equality before the law)( Suteki, 2013:182-183)

39

Hukum yang dimaksudnya dalam hal ini adalah “norm”. kualitas

hukum memang sejatinya tidak bisa dilepasakan oleh pembentukan

masyarakat. Oleh karena itulah maka konsepsi dalam konstitusi kita yaitu

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

menempatkan dasar Negara hukum pasal 1 ayat 3 keberaanya di dahului

pasal 1 ayah 2 yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai

dengan UUD.

Norma hukum harus dibentuk dalam suatu cara tertentu dan

dituangkan dalam format tertentu. Pendapat seorang ahli hukum dalam

sebuah buku misalnya belum dapat dikatakan sebagai norma hukum

karena belum memenuhi bentuk yang dipersyaratkan oleh norma. Lain

halnya kalau ucapan itu kemudian dikutip oleh seorang hakim dan

dimasukkannya kedalam pertimbangan putusannya. Dapat dikatakan,

ucapan ahli tadi telah mengalami transformasi dan bentuk doktrin menjadi

putusan hakim. Doktrin di sini bukan merupakan norma hukum, tetapi

sumber formal hukum. Adapun putusan hakim, adalah sumber formal

hukum sekaligus norma hukum(Muhammad Erwin, 2013:119).

Pesan singkat yang diuraikan dalam konstitusi kita sebenarnya

menegaskan bahwa konstitusi sebagai nilai dasar dalam hukum terlahir

dan berkembang di tengah keberadaan masyarakat. Konstitusi dalam hal

ini bukan hanya sebagai nilai dalam masyarakat akan tetapi kemudian

menjadi acuan normative dari masyarakat tersebut untuk berkembang.

Konsepsi norma sebagai pembentuk konstitusi tersebut akan

berbeda dengan pandangan aliran normative hukum diantara oleh Austin.

Menurut paham positivisme, hukum diartikan sebagai berikut.:

1. Hans Kelsen memberikan arti kepada hukum sebagai suatu sistem

norma yang keabsahannya berasal dan norma dasar (grundnorm).

2. Menurut John Austin, hukum merupakan suatu perintah- (command)

dan pemeg ang kekuasan untuk mengatur anggota masyarakat.

40

3. Menurut Aif Ross (Denmark), hukum adalah seperangkat ide normatif

yang abstrak yang berfungsi sebagai model interpretasi atas fenomena

hukum dalam kenyataannya.

4. Hukum adalah aturan yang digunakan oleh masyarakat dengan tujuan

untuk menentukan sifat manusia yang dapat dipaksakan kepadanya

dengan kekuatan kekuasaan publik. Untuk menentukan mana di antara

aturan dalam masyarakat yang merupakan aturan khusus tersebut

(aturan hukum), haruslah digunakan “tes asal-usul” (pedigree test).

5. Masalah yang tidak ada pengaturannya harus diputus dengan suatu

kebijaksanaan (misalnya kebijaksanaan hakim) untuk mencari

jawabannya di luar hukum yang ada, misalnya dengan jalan membuat

hukum yang baru atau menambah terhadap hukum yang lama(Munir

Fuady, 2010:38).

Konsepsi aspek normativisme tersebut dalam sebuah konstitusi

prinsipnya sah-sah saja, akan tetapi terdapat konsepsi nilai yang

seperlunya dikembangkan. Dalam pandangan Soetandyo Wignyosoebroto

menyatakan bahwa positivisasi norma-norma hukum adalah suatu proses

politik yang amat menentukan bagi perkembangan hukum sebagai suatu

applied art. Ajaran hukum mi dengan jabaran-jabaran yang dikembangkan

sebagai doktrin (seperti netralitas dan objektivitas dan impartialitas

hukum) sudah demikian standar sejak awal abad 19. Ajaran mi pun

kemudian diintroduksikan ke negara-negara jajahan Eropa termasuk

Indonesia. Dalam hal mi Soetandyo Wignyosoebroto menyebutkan di

negeri jajahan Hindia Belanda, doktrin-doktrin positivisme yang

dikembangkan dan liberal legal justice ini telah dicoba dikembangkan

lewat proses-proses replikasi(Fx Adji Samekto, 2013:56-57).

Dalam ranah legal formalism hukum dikonsepsikan terutama

sebagai sarana kontrol sosial untuk menjamin kepastian agar perilaku

selalu tetap dan dapat diprediksikan (Logika Normologik). Jadi, kajian

41

utamanya sebagaimana di sebut Soetandyo Wignyosoebroto, adalah

bermotivasi mengatur (to regulate). Norma hukum lalu menjadi pembenar

atau penolak perilaku, atau dengan kata lain, norma hukum digunakan

untuk melakukan justifikasi apakah suatu fakta memiliki dasar legitimasi

atau tidak. Berdasarkan hal itu, maka pola berpikir yang digunakan untuk

melakukan penelitiannya adalah silogisme deduktif. Akan tetapi

perkembangan keilmuan tidak pernah berhenti. Pencarian kebenaran

secara terus-menerus dalam dunia ilmu adalah keniscayaan. Demikianlah,

perkembangan pemikiran dalam (ilmu) hukum tidak berhenti pada

pemikiran tersebut di atas saja(Fx Adji Samekto, 2013:56-57).

Berangkat dari sinilah menjadi pembenar bahwa konstitusi menjadi

bentuk lain dari upaya pembenar dari konstitusi yang sifatnya dasar dalam

sebuah Negara. Meskipun demikian proses legalisasi norma di bawah

norma dasar harus memang benar-benar diseleksi betul bukan hanya pasca

pembuatannya, akan tetapi dalam implementasinya juga demikian.

Salah seorang murid Kelsen bernama Hans Nawiasky

mengembangkan teori yang dikedepankan Kelsen. Nawiasky dalam

bukunya berjudul Algeineine Rechtlehre mengemukakan bahwa sesuai

dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dan negara manapun selalu

berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, dimana norma yang dibawah

berlaku, berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma

yang lebih tinggi berlaku, berdasar dan bersumber pada norma yang lebih

tinggi lagi, sampai pada norma yang lebih tertinggi yang disebut norma

dasar. Tetapi Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-

lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dan suatu negara itu juga

berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan norma-norma

hukum dalam suatu negara itu menjadi 4 (empat) kelompok besar yang

terdiri dari:Kelompok I: Staatfundamentalnorm (norma fundamental

negara), Kelompok II: Staatgrundgeset-z (aturan dasar/pokok negara),

42

Kelompok III: Formell Gesetz (Undang-undang formal) dan Kelompok IV

: Verordnung dan Autonome Satzung (aturan pelaksana & aturan ortonom)

(Sirajuddin dan Winardi, 2015:13).

Pancasila disebut sebagai dasar Negara, sebagai

philosofisceggrondslag dalam pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya

berkedudukan sebagai Staatfundamentalnorm dalam system tata tertib

hukum di Indonesia. Dalam pengertian ini fungsi pancasila merupakan

sumber bagi pembentukan pasal-pasal dalam verfassungnorm atau

Undang-Undang dasar1945, merupakan sumber dan dasar bagi

pembentukan aturan-aturan dalam grundgesetznorm atau ketatapan MPR

dan juga sekaligus merupakan sumber dan dasar bagi pembentukan

gezetznor atau undang-undang. Konsekwensinya jikalau hal itu merupakan

suatau taat tertib hukum, maka secara keseluruhannya memiliki hubungan

yang sistematis, konsisten dan koheren(Kaelan, 2017:3).

Dalam hal penegakannya, norma hukum mendapat dukungan dan

kekuatan negara. Penguasa negara yang sah wajib menjamin keberlakuan

norma hukum itu, baik terhadap individu maupun masyarakat

keseluruhannya. Hukum tanpa dukungan kekuasaan hanya akan menjadi

kata-kata mati. Sekalipun demikian, kekuatan inipun tidak boleh

sewenang-wenang tanpabatas. Hukum pula yang membatasi penerapan

kekuasaan Negara itu(Muhammad Erwin, 2013:119).

Norma sebagai pembentuk konstitusi dianggap menjadi cita ideal

konstitusi dalam sebuah Negara. Akan tetapi tetap dalam hal ini

pembentukan norma sebagai landasan dasar konstitusi tersebut kiranya

belum dapat dikatakan instrument dasar terbentuknya konstitusi. dalam hal

ini terdapat konsteleasi politik yang mempengaruhi terbentuknya

konstitusi dalam sebuah Negara.

43

Sebagai uraian pengaruh konsteliasi politik dalam pembentukan

konstitusi dalam suatu Negara. Kiranya dapat dilihat dari perubahan

konstitusi di Indonesia melalui uraian, sebagai berikut :

a) Perubahan Pertama dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun

1999 yang arahnya adalah membatasi kekuasaan Presiden dan

memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai

lembaga legislatif.

b) Perubahan Kedua dilakukan dalam sidang Tahunan MPR Tahun 2000

meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah,

menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat

kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan yang terperinci tentang

HAM.

c) Perubahan Ketiga yang ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun

2001 meliputi ketentuan tentang Asas-asas landasan bernegara,

kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, dan

ketentuan-ketentuan tentang Pemilihan Umum.

d) Perubahan keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun

2002. Materi perubahan pada Perubahan Keempat adalah ketentuan

tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara,

penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketentuan tentang

pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang perekonomian dan

kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan(Jimly

Asshiddiqie, Ideologi, Pancasila:9).

Disinilah jelas bahwa pengaruh politik dalam pembentukan

konstitusi dominant dalam menentukan kualitas norma. Peran sentral yang

peru dikedepankan memang seharusnya desain politik yang utama

dijabarkan oleh kekuasaan partai politik benar-benar mampu menjamin

masalah pokok itu semua.

44

Mukthie Fadjar menegaskan fungsi partai politik secara umum

sebagai berikut:

a. Sebagai sarana komunikasi politik, yaitu di satu pihak merumuskan

kepentingan (interest articulation) dan menggabungkan atau

menyalurkan kepentingan (interest aggregation) masyarakat untuk

disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah, sedangkan di

pihak lain juga berfungsi menjelaskan dan menyebarluaskan

kebijaksanaan pemerintah kepada masyarakat (khususnya anggota

partai politik yang bersangkutan).

b. Sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu proses dimana seseorang

memperoleh pandangan, orientasi, dan nilai-nilai dan masyar akat di

mana dia berada. Proses tersebut juga mencakup proses di mana

masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dan satu generasi

ke generasi berikut-nya.

c. Sebagai sarana rekrutmen politik (instrument of political recruitment),

yakni proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak

orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

d. Sebagai sarana pengatur konflik, yakni bahwa dalam Negara

demokratis yang masyarakatnya terbuka dan plural, perbedaan dan

persaingan pendapat sangatlah wajar, akan tetapi sening menimbulkan

konflik sosial yang sangat luas. Oleh karena itu, konflik harus bisa

dikendalikan atau dijinakkan agar tidak berlarut-larut yang bisa

menggoyahkan dan membahayakan eksistensi bangsa. Dalam hal ini,

parpol dapat berperan menekan konflik seminimal mungkin(Sirajuddin

dan Winardi, 2015:286-287)

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa jika desain partai politik

diarahkan dengan baik akan menentukan kualitas penjabaran norma dalam

konstitusi menjadi optimal. Unsure-unsur keberlakuan konstitusi sebagai

45

sebuah ajaran juga bisa dijalankan dengan mudah dalam keberlakuan

norma dibawah norma konstitusi.

Oleh karenanya mengingat kekuasaan politik mempengaruhi

terbentuknya konstitusi, maka dalam pelaksaannya konstitusi kekuasaan

juga menjadi unsure dominant dalam pemberlakuan konstitusi. unsure

inilah yang menjadikan dasar Negara memiliki kekuasaan fisik. Negara

mempunyai monopoli kekuasaan fisik kata Von Eering, yang artinya

negara sebagai salah satu organisasi dalam masyarakat dibedakan dengan

organisasi-organisasi lainnya karena ia memiliki hak istimewa dalam

mempergunakan kekuatan jasmaniahnya, misalnya:

1. Negara bisa memaksakan warga negaranya untuk tunduk kepada

peraturannya, jika perlu dengan sanksi hukuman mati.

2. Negara bisa memerintahkan warga negaranya untuk mengangkat

senjata untuk membela tanah airnya, sekalipun berada di luar negeri.

3. Negara berhak menentukan mata uang yang berlaku dan beh ak pula

untuk memungut pajak.

Oleh Miriam Budiardjo, kekuasaan politik diartikan sebagi

kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemeritah) baik

terbentuknya maupun akibat-akibatnya, sesuai dengan tujuan-tujuan

pemegang kekuasaan sendiri. Misal, sebelum reformasi dalam sistem

pemerintahan (sistem politik) yang berlaku di Indonesia sebagai suatu

konvensi ketatanegaraan bahwa Presiden/Mandataris MPR menyiapkan

bahan-bahan untuk ketatapan-ketetapan MPR mendatar Kalau bahan-

bahan tersebut sebagai rancangan ketetapan MPR kemudian oleh MPR

dijadikan ketetapannya, maka Presiden/Mandataris MPR telah

mempengaruhi kebijaksanaan umum (kebijaksanaan atau ketetapan MPR)

baik terbentuknya ketetapan-ketetapan MPR tersebut maupun akibat-

akibatnya, dan tentu sesuai dengan keinginan Presiden sebagai pemegang

kekuasaan pemerintahan(Moh Kusnardi dan Bintan R Saragih, 1994:118).

46

Dalam contoh lain bentuk kekuasaan presiden dalam masa

jabatannya dirubah mengingat kondisi demokrasi politik pasca reformasi

juga berubah. Hal ini dapat dimuat dalam Perubahan I (pertama) 19

Oktober 1999 yang sebelumnya berbunyi : Presiden dan Wakil Presiden

memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat

dipilih kembali, yang kemudian dirubah menjadi Presiden dan Wakil

Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat

dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa

jabatan. Perubahan dalam amandement pertama berdampak pada tatanan

system politik dan pemerintahan secara keseluruhan.

Selain itu dapat dicontohkan pula pasca reformasi melalui adanya

amandement Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia telah

merubah system politik yang pada era orde baru tidak tepat yang salah

satunya menempatkan kedudukan MPR. Perubahan tersebut diwarnai oleh

pada kondisi politik yang berubah pula.

MPR sekarang ini bukan lembaga tertinggi negara yang dulu

dilekatkan kepadanya karena MPR melakukan sepenuhnya kedaulatan

rakyat sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2)

UUD 1945 yang asli. Penyebutan MPR sebagai lembaga tertinggi negara

di masa lalu didasarkan juga pada bunyi Penjelasan, Bagian Sistem

Pemerintahan Negara butir III, yang menggariskan bahwa “Kekuasaan

Negara yang tertinggi di Majelis Permusyawaratan Rakyat,” yang

kemudian dimasukkan juga di dalam Ketetapan MPRS Nomor

XX/MPRS/1 966. Padahal, seperti dikemukakan di atas, UUD basil

amandemen tidak lagi memiliki Penjelasan Tap MPRS Nomor

XX/MPRS/1966 sudah tidak berlaku, baik karena pada tahun 2000

dengan Tap Nomor III/MPR/2000 maupun karena konsekuensi bahwa

menurut UUD 1945 hasil amandemen Tap MPR bukan merupakan

peraturan perundang-undangan(Moh. Mahfud MD, 2013:31).

47

Adanya penggarisan bahwa Tap MPR itu bukan merupakan

peraturan rundang-undangan dapat dengan mudah digali dan dipahami dari

dua pasal di dalam UUD yakni Pasal 24 C ayat (1) dan Aturan Tambahan

Pasal I serta Tap MPR Nomor I/MPR/2003 dan Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2004:

1) Pasal 24C ayat (1) menggariskan bahwa “Mahkamah Konstitusi

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap

Undang-Undang Dasar..,” dan seterusnya. Ini berarti bahwa peraturan

perundang-undangan yang langsung berada di bawah UUD adalah UU.

Kalau seandainya ada Tap MPR di bawah UUD maka ketentuan

pengujiannya tentu akan menentukan bahwa MK menguji Tap MPR

terhadap UUD dan atau menguji UU terhadap Tap MPR Dengan

demikian, jelas bahwa Tap MPR bukanlah peraturan perundang-

undangan.

2) Aturan Tambahan Pasal I UUD basil amandemen menentukan bahwa

“Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan

peninjauan terhadap materi dan status hukurn Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang MPR

tahun 2003.” Ketentuan ini jelas memerintahkan kepada MPR untuk

meninjau dan menentukan status baru bagi semua Tap MPR/MPRS

yang sudah ditetapkan bukan sebagai peraturan perundang-undangan

lagi. Jadi ketentuan Aturan Tambahan ini dibuat karena Tap MPR

bukan lagi sebagai peraturan perundang-undangan sehingga harus

dibuat status baru unuk yang sudah ada dan terlanjur menjadi peraturan

perundang-undangan.

3) Berdasarkan ketentuan UUD hasil amandemen atas status Tap MPRS

dan Tap MPR itu maka Sidang Tahunan MPR tahun 2003

48

mengeluarkan Tap MPR yang (secara populer) dikenal sebagai Tap

Sapujagat yakni Tap Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan

Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapam MPRS dan Ketetapan

MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002. Tap ini

mengelompokkan 139 Tap MPRS dan Tap MPR yang sudah ada ke

dalam enam kelompok status baru, yaitu: (1) yang dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku sebanyak 8 Tap (2) yang dinyatakan tetap

berlaku dengan ketentuan tertentu sebanyak 3 Tap, (3) yang dinyatakan

tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilu

sebanyak 8 Tap, (4) yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan

terbentuknya UU sebanyak 11 Tap, (5) yang dinyatakan masih berlaku

sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib baru oleh MPR

hasil Pemilu tahun 2004 sebanyak 5 Tap, (6) yang dinyatakan tidak

perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut baik karena bersifat final

(einmalig), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan sebanyak

104 Tap(Moh. Mahfud MD, 2013:33-34).

Meskipun berdasarkan uraian di atas, unsure-unsur kepentingan

politik acapkali dominant dalam keberlakuannya, namun kedudukan

norma tetap utama dalam pembentuk konstitusi dalam suatau Negara. Hal

ini mengingat jika ditelaah dalam Undang-Undang Dasar terdapat pasal 1

ayat 2 yang menyatakan system kekuasaan dalam suatau Negara yang

dominant ada di tangan rakyat.

Hal tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa sebuah

pendekatan yang melihat hukum dalam konteks atau merupakan bagian

dan proses sosial yang lebih besar, akan menghasilkan pemahaman yang

Iebih baik terhadap hukum dan poses pembentukannya. Dengan

melakukan pengidentifikasian tentang hubungan kait-mengait antara

hukum dengan lingkungan sosialnya itu, baik ke depan maupun ke

belakang, dimungkinkan memperoleh gambaran lebih benar mengenai

49

kedudukan, peranan, kekurangan, dan macam-macam kualitas lain yang

melekat pada hukum.6 Dan segi asal usul hukum, timbulnya hukum

sebagai tingkah laku anggota-anggota masyarakat adalah karena didorong

oleh motif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Paul

Vinogradoff, hukum tumbuh dari praktekpraktek yang dijalankan anggota

anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan antara yang seorang

dengan orang lain. Praktek-praktek itu tidak berpedoman pada norma

norma dan suatu sistem hukum tertentu, tetapi didasarkan pada

pertimbangan memberi dan menerima dalam hubungan yang diukur

dengan pertimbangan kepatutan atau kepantasan. based on a give and take

consideration in reasonable social intercourse. Masih menurut

Vinogradoff, tidak ada lembaga hukum yang timbulnya disebabkan karena

dimulai dengan pengaturan oleh hukum atau karena terjadinya

konflik(Suteki, 2013:83).

Masyarakat dengan sistem sosial yang tertentu akan memberikan

pedoman-pedoman kepada para anggotanya tentang bagaimana hendaknya

hubungan-hubungan antar mereka itu dilaksanakan. Pedoman-pedoman

bisa berupa larangan maupun keharusan. Apabila hal ini dihubungkan

dengan tujuan untuk memperoleh sumber daya, maka pedoman itu

memberi tahu tentang bagammana masing-masmng anggota masyarakat

itu berbuat dalam hubungannya satu sama lain, dalam rangka mengejar

sumber-sumber daya tersebut. Suatu pasal undang-undang misalnya, bisa

mengatam an. bahwa untuk mendapatkan suatu barang yang diinginkan

Orang harus melakukan perbuatan jual-beli, artinya si pembeli harus

bersedia untuk membayar harga yang ditentukan. Disini, jalan masuk

untuk memperoleh sumber daya itu dilakukan dengan sarana uang, yang

berarti, mereka yang tidak memiliki uang sejumlah yang ditentukan oleh

harga itu, tidak akan mendapatkan barang tersebut. Secara lebih

konsepsional kita akan menemukan pernyataan tentang pembagian sumber

sumber daya dalam masyarakat itu dalam perundang-undangan yang

50

bersifat dasar, misalnya yang mengatakan, bahwa di suatu negara,

kehidupan perekonomian didasarkan pada azas kebebasan berusaha,

sedang negara lain didasarkan pada azas kekeluargaan atau

kebersamaan(Sadjipto Rahardjo, 1982:47-48).

Menurut Emile Durkheim, masyarakat itu mengikat oleh karena

adanya solidaritas di antara anggota-anggotanya. Untuk menjelaskan

mengenai perkembangan masyarakat yang berbeda-beda, Durkheim

menunjukkan adanya masyarakat dengan solidaritas mekanis dan

masyarakat dengan solidaritas organis. Solidaritas mekanis mendasarkan

terwujudnya masyarakat pada rasa keterikatan dan rasa persatuan di antara

anggota-anggotanya. Perbedaan pendapat dan penyimpangan-

penyimpangan tingkah laku merupakan hal yang bertentangan dengan

solidaritas. Di lain pihak, pada masyarakat yang didasarkan pada

solidaritas organis, terwujudnya masyarakat didasarkan pada kebebasan

para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan dan untuk

berhubungan satu dengan yang lain, karena sifat sosial manusia maka

kebebasan demikian ini tidak menyebabkan musnahnya

masyarakat(Suteki, 2013:126-127).

Masyarakat atau kehidupan sosial sesungguhnya merupakan

himpunan dan berbagai macam hubungan antara para anggotanya.

Hubungan-hubungan inilah yang pada akhirnya membentuk kehidupan

sosial itu. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kehidupan sosial itu

merupakan jalinan dan Derbagai hubungan yang dilakukan antara para

anggota rnasyarakat satu sama lain. Hubungan-hubungan ini berkisar Dada

kepentingan-kepentingan. Kepentingan-kepentingan ditujukan kepada

sasaran-sasaran dan yang paling kasar, seperti benda-benda ekonomi,

sampai kepada yang paling halus. Dalam hal perkawinan, misalnya, sulit

bagi kita untuk mengatakan, bahva di situ terlibat sasaran yang bersifat

kebendaan ekonomi. Namun bagaimana pun, tentunya kedua pasangan itu

51

hanya akan berhubungan satu sama lain apabila disitu ada suatu

kepentingan(Sadjipto Rahardjo, 1982:79-80).

B. Terbentuknya Negara Sebagai Dasar Lahirnya Konstitusi

Sebagaimana dalam konstitusi kita, norma dasar menjadi sarana

pembentuk konstitusi, dan konstitusi tersebut membentuk melalui

penjiwaan norma-normanya melalui gagasan baku dengan melahirkan

kaidah-kaidah dasar norma-norma di bawahnya. Bentuk inilah yang

kemudian dapat ditinjau dari berbagai macam ketentuan peraturan

perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar misalnya.

Konsep yang demikian berbeda dengan konsep Negara hukum

klasik yang kering dengan norma. Konsep negara hukum formal (klasik)

mulai digugat menjelang pertengahan abad ke-20 tepatnya setelah Perang

Dunia (World War). Beberapa faktor yang mendorong lahirnya kecaman

atas negara hukum formal, yang pluralis liberal, seperti dikemukakan oleh

Miriam Budiardjo antara lain adalah akses-akses dalam industrialisasi dan

sistem kapitalis, tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan

pembagian kekuasaan secala merata serta kemenangan beberapa partai

sosialis di Eropa(Majda El Muhtaj, 2005:22).

Dalam teori Norma Sumber Legitimasi yang dikemukakan oleh

Jimly Asshiddiqie, semisal alat-alat perlengkapan Negara dikelompokkan

menurut bentuk norma hukum yang menjadi sumber atau pemberi

kewenangan kepada lembaga terkait. Di tingkat pusat pengelompokkan

lembaga-lembaga Negara terbagi atas.

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar yang

diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan undang-undang,

peraturan pemerintah, peraturan presiden dan keputusan presiden.

Lembaga Negara pada tingkat konstitusi ini misalnya, DPR, DPD

,Presiden, BPK, MA dan MK. Kewenangan lembaga-lembaga ini

diatur dalam konstitusi, dan dirinci lagi dalam undang-undang,

52

meskipun pengangkatan para anggotanya ditetapkan dengan keputusan

presiden sebagai pejabat administrasi Negara tertinggi.

2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang diatur atau

ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan peraturan pemerintah,

peraturan presiden dan keputusan presiden. Lembaga tingkat kedua ini

adalah lembaga yang sumber kewenangannya berdasarkan undang-

undang. Proses pemberian kewenangan pada lembaga-lembaga mi

melibatkan peran DPR dan Presiden, atau untuk hal-hal tertentu

melibatkan pula peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Oleh karena

itu, pembubaran atau peru bahan bentuk dan kewenangan lembaga

semacam ini juga melibatkan DPR dan Presiden. Sebagai misal,

Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, KPK, KPI, PPATK dan

sebagainya, dibentuk berdasarkan undang-undang, karena itu tidak

dapat diubah atau dibubarkan kecuali dengan mengubah atau mencabut

undang-undangnya.

3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah atau

peraturan presiden, yang ditentukan lebih lanjut dengan keputusan

presiden. Lembaga-lembaga ini memiliki sumber kewenangan yang

murni dan presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga

pembentukannya sepenuhnya bersumber dari beleid presiden

(presidential policy). Artinya, pembentukan, perubahan ataupun

pembubarannya tergantung kepada kebijakan presiden semata.

Pengaturan mengenai organisasi lembaga Negara yang bersangkutan

juga cukup dituangkan dalam peraturan presiden yang bersifat

regeling, dan pengangkatannya dilakukan dengan keputusan presiden

yang bersifat beschiking.

4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan mentari, yang

ditentukan lebih lanjut dengan keputusan menteri atau keputusan

pejabat di bawah menteri. Pada tingkatan terendah ini, lembaga terkait

53

dibentuk atas inisiatif menteri sebagai pejabat public, berdasarkan

kebutuhan berkenaan dengan tugas-tugas pemerintah dan

pembangunan di bidang-bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

Menteri dapat saja membentuk badan, dewan. Lembaga, ataupun

panitia-panitia yang sifatnya tidak permanen dan bersifat spesifik (

Sirajuddin dan Winardi, 2015:178-180).

Berangkat dari uraian di atas, tentunya gagasan konstitualisme

telah tercermin dalam lembaga Negara sesuai dengan pemaknaan norma.

Namun tidak menepis kemungkinan memang berhasilnya norma dalam

menggiring noma-norma di bawahya tentunya berangkat dari kualitas

ketatanegaraan kita seara formil dan materiil yang didorong oleh kekuatan

political will.

Pandangan dengan mendudukan political will tersebut oleh penulis

menolak pemahaman dari beberapa tokoh hukum. Diantaranya Eugen

Erlich menekankan pada signifikasi sistem ekonomi sebagai faktor yang

penting dalam pembentukan hukum. Bagi Erlich, ekonomi merupakan

faktor yang menentukan bagi kehidupan. Dalam batas ini pendapat Eugen

Erlich sama seperti Karl Marx yang mengatakan dunia ini berubah karena

ekonomi, bukan karena politik. Pendapat Eugen Erlich yang pragmatis

seperti itu tampaknya tidak bisa dipungkiri apabila dibicarakan dalam

konteks kelahiran sistem hukum modern di Eropa Barat pada abad ke-19.

Pendapat Eugen Erlich di masa lalu itu kini tampak kebenarannya, apabila

kita menyimak karya David M. Trubek dan Alvaro Santos dalam bukunya:

The New Law and Economic Development A Critical Appraisal. Beberapa

hal dikatakan dalam buku tersebut: (1) hukum dan ekonomi merupakan

variabel yang saling memengaruhi; (2) pada periode 1950-1960 an

kebijakan pembangunan ekonomi dunia dipusatkan pada peran negara

dalam mengelola ekonomi dan harus dilakukan transformasi terhadap

masyarakat tradisional; (3) pada periode 1980-1990 an hukum diabdikan

54

pada pembuatan kebijakan pembangunan dan pemikir-pemikir neo-liberal

menekankan pada peran mekanisme pasar dalam pertumbuhan

ekonomi(Fx Adji Samekto, 2013:92).

Merespon hal di atas, penulis melihat aspek ekonomi menjadi

dominant dianggap mengigat kebutuhan manusia untuk berada pada

kekuasaan ekonomi memang tidak bisa dibantahkan. Hal tersebut

ditambah sumber hukum material adalah factor-faktor masyarakat yang

mempengaruhi pembentukan hukum, factor yang mempengaruhi materi

(isi) dari aturan-aturan hukum. Sumber hukum materil ini merupakan

faktor hukum yang membantu pembentukan hukum(Ni‟matul Huda,

2015:31). Namun tentunya dalam ranah pembentuk kita tidak

mengesampingkan retorika structural dalam menafsirkan konstitusi dalam

ruang perundang-undangan di bawahnya.

C. Ideology Sebagai Pembentuk

Salah satu wujud konstitusi seringkali didesiankan dalam wujud

ideology. Dalam sebuah Negara ideology memiliki peranan penting karena

ia sebgai jiwa dan menjadi bagian dari karakteristik sebuah Negara dalam

menjalankan tertib bernegara.

Kuntowijoyo membagi ideologi dalam bentuk ideologi murni dan

ideologi praktis. Ideologi murni selalu memerlukan ideologi praktis.

Ideologi Praktis dalam berbagai bidang kehidupan dapat diturunkan dari

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ideologi praktis itu adalah: (1)

Kekuasaan, yaitu amanat Tuhan dan rakyat yang harus diselenggarakan

secara bertanggungjawab dengan berbagai kekuasaan bersama kekuatan

sosial yang hidup dalam masyarakat; (2) Kesejahteraan masyarakat diatur

berdasar sistem kekeluargaan dalam arti harus diusahakan suatu proses

egalitarianisasi atas dasar idealisme kerakyatan; (3) Kehidupan sosial tidak

merupakan tempat bagi pertentangan antar-kelas dan golongan, tetapi

merupakan wadah konsolidasi tempat pertentangan-pertentangan

55

diselesaikan; (4) Budaya bangsa hidup atas dasar kepribadian dalam

kebudayaan, dan pemerintah bersama masyarakat menyelenggarakan

langkah ke arah preservasi, inovasi, dan kalau perlu proyeksi terhadap

budaya sendiri; dan (5) Tertib merupakan ideologi praktis yang lebih

merupakan langkah positif daripada negatif(Marilang,Jurnal Konstitusi

:261-262)

Peran ideology demikian memiliki implikasi yang bersifat

signifikan terhadap eksistensi pola pembangunan dan perwujudan Negara.

Kaitannya terhadap hal tersebut maka sangatlah memungkinkah masa

depan suatau bangsa dapat diprediksikan melalui instriument sejauh mana

ideology diterapkan. Semisal kaitannya ideology bangsa kita yang tertuang

dalam pancasila dalam sila kelima yait keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia, dalam bidang ekonomi maka fungsi Negara adalah memberikan

jaminan.

Secara teoritis, W. Friedmann mengemukakan empat Konsep

fungsi negara dalam bidang ekonomi, yaitu :

a. Fungsi negara sebagai provider (penjamin). Fungsi ini berkenaan

dengan negara kesejahteraan (welfare state) yaitu negara

bertanggungjawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan

secara keseluruhan serta bentuk-bentuk jaminan sosial lainnya

b. Fungsi negara sebagai regulator (pengatur). Kekuasaan negara untuk

mengatur merupakan wujud dari fungsi sebagai regulator. Bentuknya

bermacam-macam, ada yang berupa peraturan perundang-undangan,

tetapi juga bersifat peraturan kebijaksanaan. Secara sektoral misalnya

pengaturan tentang investasi di sektor industri pertambangan, ekspor-

impor, pengawasan dan lain-lain.

c. Fungsi negara selaku entrepereneur (melakukan usaha ekonomi).

Fungsi ini sangat penting dan perkembangannya sangat dinamis.

Negara dalam kedudukan demikian, menjalankan sektor tertentu dalam

56

bidang ekonomi melalui badan usaha milik negara (state owned

corporations). Sifat dinamis tersebut berkaitan dengan usaha yang

terus menerus dilakukan untuk menciptakan keseimbangan dan hidup

berdampingan (co-existence) antara peran sektor swasta dan sektor

publik.

d. Fungsi negara sebagai umpire (wasit, pengawas). Dalam kedudukan

demikian, negara dituntut untuk merumuskan standarstandar yang adil

mengenai kinerja sektor-sektor yang berbeda dalam bidang ekonomi,

di antaranya mengenai perusahaan negara. Fungsi terakhir ini diakui

sangat sulit, karena di satu pihak negara melalui perusahaan negara

selaku pengusaha, tetapi di lain pihak ditentukan untuk menilai secara

adil kinerjanya sendiri di banding dengan sektor swasta yang lainnya

(Marilang, Jurnal Konstitusi :277-278).

Jika Negara dalam fungsinya menjamin itu semua yaitu prinsip-

prinsip keadilan sosial dengan menekankan pada Fungsi negara sebagai

provider (penjamin), Fungsi negara sebagai regulator (pengatur), Fungsi

negara selaku entrepereneur (melakukan usaha ekonomi), dan Fungsi

negara sebagai umpire (wasit, pengawas) tentunya prediksi negar aakan

stabil dalam mewujudkan kesejahteraan dapat tercapai dengan mudah. Hal

inilah yang kemudian dapat dikatakan ideology menjadi unsure indikator

penting dalam sebuah Negara dan ideology menjadi pembentuk norma-

norma yang terdapat dalam konstitusi.

Ideology terbentuk bukan hanya berdasarkan pada sebuah

karakterisktik local yang sifatnya murni. Bisa memungkinkan dalam

desainnya sebuah ideology terbentuk karena sebuah proses pencampuran

atas berbagai ideology yang ada yang kemudian membentuk dalam dalam

masyarakat dan satu sama lain saling mempengaruhi semisal ideology

islam yang ada di Indonesia yang mewarnai ideology Negara kita.

57

sebagaimana yang disimpulkan oleh Schacht dalam Encyclopedia

of the Social Science bahwa Islam tidak hanya sebuah agama, namun juga

merupakan ideologi politik dan hukum yang telah direalisasikan dalam

sebuah kekuasaan terbesar dan meluas di berbagai negara sampai pada hari

ini. Islam menunjukan seluruh kebudayaan yang meliputi agama dan

negara yang bersumber pada konsep negara dan ajaran Islam yang murni

(Cecep Supriadi, Jurnal Kalimah:207)

Konsep masuknya ideology agama dalam ideology nasional kita

karena dimungkinkan beberapa alasan Pertama, Demokrasi Islam yang

didukung oleh Muhammad Natsir. Model ini berupaya menerima nilai-

nilai politik modern tanpa mengabaikan doktrin-doktrin Islam klasik.

Islam sebagai dasar negara yang sifatnya komprehensif dalam mengatur

kehidupan manusia, membumi, dan cocok untuk segala zamandan tempat.

Dengan karakter seperti ini, Islam tidak dapat ditundukan di bawah sistem

manapun. Dalam pandangan Natsir Islam harus menjadi dasar negara

karena dua alasan; pertama, Islam adalah agama lengkap dan sempurna

yang memberikan doktrin bersifat global tentang sosial politik. Kedua,

secara sosiologis, Islam dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, namun

tetap menjunjung tinggi toleransi serta menghargai ajaran agama lain.

Umat Islam yang mayoritas itu memerlukan suatu landasan yang kokoh

bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan dijadikannya Islam

sebagai dasar negara, diharapkan terciptanya cita-cita bersama baldatun

tayyibatun wa rabbun ghafur(Cecep Supriadi, Jurnal Kalimah : 213).

Berkaitan dengan ideology pancasila sebagai citra bangsa maka

Banyak diuraikan dalam sejarah bangsa Indonesia bahwa pancasila

merupakan filosofische grondslag dan common platforma. Pancasila

merupakan dasar negara. Tentu hal ini telah disampaikan oleh Notonagoro.

Pancasila tentu hal harus dicipatakan suatu ide-ide dalam pacasila untuk

bisa digunakan sebagai hukum positif. Dengan penepatan tersebut tentu

58

sudah menjadi ketentuan bahwa hukum, penerapan dan pelaksanaannya

tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai pancasila. Namun, dalam

penerapannya pancasila menempatkan posisinya di atas konstitusi.

Penerapan nilai-nilai pancasila dalam konstitusi dapat dilakukan malalu

lembaga-lembaga pemerintahan sebagai penjabaran dari konstitusi.

Lembagalembaga tersebut tentu sudah mencakup dari bidang sosial,

ekonomi, lingkungan atau hukum. Sebagai bagian dari kebutuhan dan

tuntutan reformasi, telah lahir kelembagaan negara baru untuk memberi

ruang bagi penyelesaian berbagai masalah kemasyarakatan, mencakup

sosial, ekonomi, lingkungan atau hukum. Keadaan ini ditujukan bukan saja

untuk memperkuat fungsi lembaga kenegaraan yang sudah ada, tetapi juga

untuk mengkoreksi pengalaman bad practice yang merugikan masyarakat.

Hasil kajian Hakim (2010), lembaga negara dapat dikelompokkan dalam

sepuluh kategori. Kategori tertinggi adalah yang dibentuk dan disebutkan

kewenangannya di dalam UUD 45 (Sutrisno, Jurnal Pancasila dan

Kewarganegaraan:45-46).

D. Benturan Kekuasaan Dalam Doktrin Norma Pembentuk Konstitusi

Dalam pemerintahan Oligarki ini maka orang-orang yang

memegang pemerintahan, yaitu orang-orang yang kaya-kaya tadi,

mempunyai hasrat atau kecenderungan ingin lebih kaya lagi. Keadaan mi

menimbulkan kemelaratan umum, oleh karena itu lalu sebagian besar

daripada anggauta masyarakat terdiri daripada orang-orang

miskin.Sedangkan tekanan dan pihak penguasa semakin bertambah berat,

maka setelah rakyat, yang sebagian besar terdiri daripada orang-orang

miskin, itu menyadari keadaannya, bersatulah mereka memberontak

melawan para hartawan yang memegang pemerintahan (Soehino,

1996:19).

Disinilah memungkinkan konstitusi sedang diuji kekuatannya.

Kekuasaan acapkali menghidari norma asli untuk dibalikkan menjadi

59

norma sesuai dengan absolutism kekuasaan sehingga konstitusi tidak lagi

menjadi dominasi dalam sebuah Negara hukum. Namun tidak dapat

dikesampingkan kekuasaan tetap dibutuhkan.

Merujuk dengan apa yang disampaikan dengan Niccolo

Machiavelli yang memiliki kesamaan dengan Jean Bodin juga menyatakan

bahwa tujuan negara itu adalah kekuasaan. Difinisinya tentang negara

adalah sebagai berikut : Negara adalah keseluruhan dan keluarga-keluarga

dengan segala miliknya, yang dipimpin oleh akal dan seorang penguasa

yang berdaulat. Jadi seperti Aristoteles, Jean Bodin berpendapat bahwa

keluarga itu adalah asal atau dasar daripada negara, baik menurut logika

maupun menurut sejarah.Kekuasaan negara mengharuskan membatasi

kebebasan bertindak menurut alam. Dalam keluarga itu ada pater familias

sebagai kepala keluargaia melakukan pembatasan-pembatasan dalam

keluarga. Dasar masyarakat adalah naluni, sedang dasar negara adalah

kekuasaannya.Pada mulanya hanya ada satu keluarga, kemudian keluarga-

keluarga lainnya bergabung dan merupakan suatu kesatuan, oleh karena

dengan demikian itu mereka secara bersama-Sama dapat mempertahankan

diri dengan baik.Dan dalam keadaan itu pula kebebasan alam lenyap.

Sampai di sini pendapatnyasama dengan Aristoteles(Soehino, 1996:78).

Dalam norma konstitualisme terdapat pemaknaan bahwa konstitusi

tetap bisa mengendalikan sebenarnya dari modus bentuk kekuasaan yang

menyimpang. Karena konstitusi merupakan isme/ajaran maka sebuah

ajaran tetap memiliki kekhususan paham teori alam yang salah satunya

bermadzhab pada kekuatan baik ajaran ketuhanan maupun ajaran hukum

alam.

Semula tujuan daripada aliran hukum alam itu adalah untuk

membatasi kekuasaan absolut daripada negara (Staats-absolutisme) yang

diciptakan antara lain oleh Niccollo Machiavelli dan John Bodin. Jadi

sebenarnya teori hukum alam ini merupakan lanjutan daripada aliran

60

monarkomaken yang dipelopori oleh Johannes Althusius. Tetapi para

penganut hukum alam lalu melepaskan unsur-unsur teologis atau unsur

Ke-Tuhanan, yang menyatakan bahwa hukum itu tidak lagi diturunkan dari

Tuhan, akan tetapi dan alam kodrat, dan berdasarkan atas rasio. Maka

kekuasaan penguasa itu bukan lagi diturunkan dan Tuhan yang

mengakibatkan kekuasaan penguasa itu bersifat mutlak, tetapi kekuasaan

itu didasarkan atas hukum alam, maka dengan demikian kekuasaan

penguasa itu tidak mungkin bersifat mutlak(Soehino, 1996:107).

61

BAB IV

PERKEMBANGAN KONSTITUSI

Tujuan Instruksional

1. Diharapkan dengan memhami perkembangan konstitusi dapat

memahami ide-ide perkembangan yang ada dalam konstitusi dari masa

ke masa

2. Diharapkan dengan memahami perkembangan konstitusi dapat

menjadi pendukung pemahaman konstitusi secara komperhensif

3. Dapat memahami perbedaan pemikiran antara konstitusi modern dan

konstitusi pra modern

A. Konstitusi di Negara Pra-Modern

Dalam tulisan ini sebenarnya bisa diperluas era sebelum pra

modern berlangsung. Mengingat penulis hanya ingin membatasi pada

ranah subjek konstitusi, maka pembahasannya hanya sebatas konstitusi

pasca modern dan modern. Hobbes memberikan gambaran terkait

persoalan tersebut.

Dalam ajarannya itu Hobbes membedakan dua macam status

manusia yaitu status naturalis kedudukan manusia waktu masih belum

ada negara dan, status civilis kedudukan manusia setelah ada negara

sebagai warga negara. Dalam status naturalis (negara masih belum

terbentuk), masyarakatnya masih kacau karena tidak ada badan atau

organisasi yang disebut negara yang menjaga menjamin tata tertib. Dalam

keadaan ini perselisihan mudah timbul karena sifat manusia dalam

keadaan tidak tertib itu merupakan serigala bagi yang lain (Homo Homoni

Lupus), kalau keadaan ini dibiarkan terus-menerus akan timbul perang

semesta (Bellum Omnium Contra Omnes). Dalam keadaan semacam ini

yang berlaku adalah hukum kepalan (vuisl recht) artinya siapa yang kuat

dia yang menang dan berkuasa, karena setiap orang itu hidup menurut

hukumnya sendiri-sendiri. Jadi syarat yang penting menurut Hobbes

menjadi seorang Raja adalah orang yang kuat fisiknya, yang melebihi

lainnya agar dapat mengatasi segala kekacauan yang timbul dalam

masyarakat. Leviathan artinya singa, dan singa itu merupakan binatang

62

yang paling kuat di antara hewan innya di mana syarat seperti mi harus

dimiliki oleh seorang Raja. Menurut Hobbes yang kuatlah (fisik) yang

harus memerintah an yang berkuasa di dalam suatu negara(Moh Kusnardi

dan Bintan R Saragih, 199:65).

Dalam memhami konstitusi pra modern hukum tidak jatuh dan

langit. Hukum tumbuh dan berkembang melalui peijalanan sejarah yang

amat panjang hingga terbentuk hukum modem seperti yang sekaranh

digunakan oleh negara-negara modern. Pertumbuhan hukum tidak dapat

dilepaskan dan pertumbuhan sistem produksi di bidang ekonomi dan

pertumbuhan serta perubahan di bidang sosial budaya. Ada hubungan

timbal balik antara hukum dengan perkembangan masyarakatnya. Kita

dapat mengatakan bahwa perkembangan hukum modern itu sarat dengan

transformasi nilai-nilai, sosial dan budaya(Suteki, 2013:174).

Hal itu semua terangkum dalam wadah sejarah. Dalam ilmu

hukum juga dikenal kajian tentang sejarah hukum. Satjipto Rahardjo

menyatakan bahwa dengan mempelajari sejarah hukum akan memperkaya

pengatahuan kita tentang suatu sistem lembaga atau suatu pengaturan

hukum tertentu menjadi lebih mendalam dan diperkaya. Kekeliruan-

kekeliruan baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau

ketentuan hukum tertentu dapat dicegah jika terlebih dahulu pemahaman

sejarah hukum(Sirajuddin dan Winardi, 2015:267).

Sejarah konstitusi tidak terlepas dari sebuah sejarah hukum dalam

sebuah Negara. Hal tersebut disebabakan karena Negara hukum menjadi

salah satu utama point penting dalam ajaran konstitualisme dimana

menempatkan hukum konstitusi sebagai norma dasar dalam sebuah

Negara.

Dalam pandangan masyarakat di sepanjang sejarah, ada dua

pengertian yang sering sekali diberikan kepada hukum, yaitu sebagai

berikut.;

63

1. Hukum diartikan sebagai “hak” yang dalam hal mi merupakan

pengertian yang lebih

mengarah kepada pengaturan moral yang dalam berbagai bahasa sering

disebut dengan istilah right, recht, ius, droit, diritto, derecho.

2. Hukum diartikan sebagai undang-undang, yang dalam hal inihanya

merupakan pengertian yang mengarah kepada aturan yang dibuat oleh

pembentuk undangu ndang (legislasi), yang dalam berbagai bahasa

disebut dengan istilah law, lex, gesetz, legge, ley ( Munir Fuady,

2010:36-37).

Makna yang secara ekplisit dari bentuk kedua hukum di atas

nampaknya menjadi acuan baku hukum yang berlaku pada masa sekarang

ini. Hukum diartikan sebagai kompleksitas persoalan yang ada dalam

masyarakat yang terus berkembang sedemikian rupa sehingga membentuk

tatanan masyarakat. Sehingga berangkat berdasarkan perkembangan

hukum sejarah konstitualisme juga berkembang dari satu masa ke masa.

Dalam perkembangannya di sepanjang sejarah hukum, pengertian

hukum bergerak dan satu ujung kutub ke ujung kutub yang lain dan dua

pengertian hukum tersebut. Ketika mengartikan hukum, berbagai

pandangan telah diberikan trgantung dan siapa yang mengartikan hukum

tersebut dan atas keperluan apa hukum tersebut diartikan. Pandangan yang

paling tua tentang hukum adalah pandangan yang men yatakan bahwa

hukum merupakan ketentuan yang mengatur tentang sikap tindak manusia,

yakni yang mengatur bagaimana manusia harus bertindak dalam

kehidupannya, khususnya dalam melakukan tindakan-tindakan yang

penting. Karena itu, menurut pandangan ini hukum tidak lain merupakan

kebiasaan etika yang dikodifikasi; suatu pandangan yang diyakini benar

pada masa-masa awal perkembangan hukum. Selanjutnya, dalam

pandangan para pembuat undang-undang, hukum diartikan sebagai

ketentuan yang mengatur tentang sikap yang pantas yang merupakan

64

perintah tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, termasuk

ancaman dan hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Pandangan yang

sangat banyak dianut oleh para ahli hukum ini telah mengartikan hukum

dalam arti yang sangat lazim, vaitu sebagai ketentuan-ketentuan tertulis

yang mengatur tingkah laku manusia(Munir Fuady, 2010:37).

Dalam pandangan seorang hakim, hukum dipandang sebagai

suatu ketentuan yang mengatur bagaimana suatu persoalan hukum

diselesaikan. Sedangkan, bagi seorang penasehat hukum, hukum

dipandang sebagai suatu prinsip atau kaidah yaig menjelaskan tentang

konsep-konsep hukum sebagai dasar bagi suatu prediksi tentang

bagaimanakah yang akan diputuskan oleh hakim dalam perkara yang

dihadapinya. Ada lagi yang mengartikan hukum sebagai suatu aturan dan

pihak otoritas untuk mengatur tentang nilai-nilai (values) yang saling

bertentangan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, biasanya hukum

akan memihak kepada pihak yang kuat sesuai dengan nilai-nilai yang

menguntungkan pihak yang kuat yang dekat dengan pihak otoritas(Munir

Fuady, 2010:37).

Bangunan hukum yang demikian mengindikasikan bahwa hukum

dimotori oleh kekuasaan masyarakat yang secara absolute mencitrakan

kekuasaan rakyat secara seutuhnya dalam bingkat Negara. Wujud hukum

yang demikian merefleksikan sebuah bentuk tatanan nilai dan norma yang

berkembang seiring dengan kebutuhan dan karakter masyarakat disetiap

wilayah.

Aspek kewilayahan inilah yang serngkali diseut dengan istilah

cita hukum. Cita hukum adalah maksud, semangat, visi, misi, dan obsesi

yang melatarbelakangi lahirnya atau dibuatnya suatu aturan hukum yang

seringkali berhubungan dengan tempat dan waktu di mana aturan tersebut

dibuat. Contoh cita hukum :

65

1. Cita hukum dalam hal. diperkenalkannya bentuk usaha koperasi dalam

hukum bisnis, yaitu untuk menolong pengusaha-pengusaha kecil agar

dapat berusaha dengan baik, tertib, adil, dan terlindungi oleh hukum.

2. Cita hukum dalam sistem juri yang dikenal dalam sistim hukum Anglo

Saxon, merupakan lambang keikutsertaan rakyat atau masyarakat

dalam memutus perkara, juga untuk mempermudah proses pembuktian

karena dalam sejarah hukum, dahulunya juri merupakan para tetangga

pelaku kejahatan(Munir Fuady, 2010:41)

Negara konstitusi yang berkembang pada era pra modern setiap

proporsi kekuasaanya yang berlaku mencerminkan cita hukum. Cita

hukum inilah yang kemudian mempengaruhi semangat ilmplementasi

konstitsui yang ada pada setiap Negara dewasa ini yang menempatkan

konstitusi sebagai groundnorm.

Disinilah perlu memahami cita hukum menjadi instrument

esensial konstitusi. A constitution is not the act of ci government but of a

people cons titutilig a government, without a constitution is power without

rig/it, and a constitution is the property of the nation and not of those who

exeercise the governmenth demikian penegasan Thomas Paine, tokoh

radikal abad ke-18 yang karya-karyanya banyak mengilhami munculnya

revolusi Perancis dan Amerika. Pandangan ini menunjukkan kedudukan

konstitusi merupakan elemen esensial dalam sebuah negara. Tidak saja

karena konstitusi memberikan kejelasan tentang mekanisme

ketatanegaraan, tetapi juga memberikan penegasan atas kedudukan dan

relasi yang amat kuat antara rakyat dan penguasa. Menurut Steenbeek,

sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri, UUD berisi tiga pokok materi

muatan, yakni pertama adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia

dan warga negara; kedua ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu

negara yang bersifat fundamental; dan ketiga adanva pembagian dan

66

pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental (Majda

El Muhtaj, 2005 :85).

Penamaan seperti itu disebabkan oleh konstitusi itu

mencantumkan aturan, yang menggariskan batas pemisah antara

kekuasaan sekuler raja di satu sisi, dengan gereja, di sisi lain. Sebab pada

kenyataan sebagai kumpulan atas instruksi atau keputusan yang

dikeluarkan oleh raja, maka konstitusi itu juga dinamakan recordatiori. Di

samping nama lain lagi ialah Lex or Edictum, karena konstitusi itu juga

merupakan Royal Edit. Karena sifatnya sebagai suatu dokumen tertulis

dengan susbtansinya jelas, untuk dijadikan pedoman bagi Royal

Magistraat dalam menyelenggarakan negara, maka dokumen-dokumen ini

juga menjadi sesuatu yang terpublikasikan. Sebagai aturan yang harus

dipedomani oleh Royal Magistraat, karena substansi mencakup dua aspek

penting, yaitu kerangka alamiah “tatanan alamiah negara dan tujuan atau

cita-cita negara”( Jazim Hamidi dan Malik, 2009:4).

Pada abad-abad itu, sekalipun baru berdaya laku dalam lingkaran

kehidupan lokal urban (karena belum berkembang kehidupan kenegaraan

pada aras bangsa dan kebangsaan), berbagai konstitusi sebagian sudah

tertulis dalam dokumen-dokumen yang disebut chartula, charta atau

charter (charter) dan sebagian lagi tidak-telah clikpnal orang. Tanpa

menafikan variasinya, pada asasnya ide konstitusionalisme yang mantap

dalam konstitusi-konstitusi berbagai polis-polis di Eropa Barat itu

mengakui kekuasaan pemerintah (misalnya untuk menarik pajak atau,

membuat uang, membentuk bala tentara, membuat perjanjian damai

dengan atau menyatakan perang terhadap polis lain); namun juga dilain

pihak kekuasaan itu juga dibatasi oleh berbagi hak konstitusional warga

kota (misalnya untuk memilih pejabat kota, untuk mempersenjatai diri

untuk memperoleh jaminan kebebasannya sebagai warga kota, dan untuk

memperoleh perlindungan oleh proses peradilan yang jujur dan adil).

67

Pemikiran para ahli filsafat pada zaman Yunani kuno dimotori oleh

Socrates (sang guru), Plato, dan Aristoteles. Pemikiran mereka yang pada

waktu itu hidup dalam polis Yunani, yaitu negara kota yang berciri khas

tiap warga polis adalah warga yang berperan aktif dalam kehidupan

politik, termasuk bernegara. Dan rakyat menjadi subyek sekaligus obyek

dalam hal pemenuhan tugas — tugas negara. Dalam bukunya The Laws

(Nomoi), Plato menyebutkan bahwa “Our whole state is an imitation of

the best and noblest life”. Socrates dalam bukunya Panathenaicus ataupun

dalam Areopagiticus menyebut bahwa “the politeia is the soul of the polis

with power over it like that of the mind over the body “. Keduanya sama-

sama menunjuk kepada pengertian konstitusi(Jazim Hamidi dan Malik,

2009:28-29).

Doktrin konstitusi seperti yang penulis uraikan di atas,

membentuk sebuah paradigma konstitusi bahwa konstitusi merupakan

tatanan yang menjadi keinginan masyarakat, bukan keginginan penguasa.

Posisi keinginan penguasa dalam konstitusi hanyalah sebgai bentuk

mengatur, mensejahterakan dan memberikan kepastian akan jalannya

Negara supaya tertib dan sesuai dengan kehndak masyarakat.

Bila kita bandingkan konstitusionalisme yang dianut Yunani

Kuno dengan sekarang, perbedaannya terletak pada lembaga perwakilan.

Dalam mengembangkan demokrasinya, negara bangsa (nation state) yang

dikenal sekarang selalu memasukkan asas perwakilan (representation),

tetapi asas seperti mi sama sekali tidak dikenal oleh bangsa Yunani.

Berbeda dengan Plato, Aristoteles membayangkan keberadaan seorang

pemimpin negara yang bersifat “superman” dan berbudi luhur. Karena,

sejarah kenegaraan Yunani pada zamannya sangat labil. Berbagai alasan

yang menginspirasi Aristoteles berpendapat seperti itu:

68

1. Pertama, di zamannya, belum ada mekanisme yang tersedia untuk

merespons keadaan atau tindakan-tindakan revolusioner yang dalam

pengertian sekarang disebut sebagai tindakan yang “inkonstitusional”.

2. Kedua, revolusi-revolusi semacam itu jika terjadi tidak hanya

mengubah corak “public law”, tetapi juga menjungkirbalikkan segala

institusi yang ada secara besar-besaran, dan bahkan berakibat pada

tuntutan perubahan keseluruhan “way of life” (masyarakat) yang

bersangkutan. Dalam keadaan demikian, Aristoteles berpendapat

keseluruhan dan konstitusi mengalami kehancuran atau bubar.

3. Ketiga, revolusi demikian selalu terjadi dengan disertai, kekerasan

(violence), proscription, ostracism, dan bahkan kematian, sehingga

orang Yunani dihinggapi oleh penyakit “fear of stasis ( Jazim Hamidi

dan Malik, 2009:31-32).

Dalam hal ini yang perlu disimpulkan adalah sebuah konstitusi

menawarkan sebuah bentuk dialektika dari sebuah masa kegelapan di

mana diskriminasi hak menjaid salah satu subtansi yang tidak pasti

menjadi tatanan masyarakay dan pemerintah yang demokratis bersendikan

penghormatan terhadap hak-hak masyarakat melalui instrument hukum.

Oleh karena itu jika dibandingkan pada zaman yunani dan

romawi, di jaman Romawi Kuno ini, perkembangan ide dan gagasan

tentang konstitusi (konstitusionalisme) begitu mengalami perubahan yang

revolusioner dan jaman Socrates, Plato, dan Aristoteles. Di mana pada

jaman Yunani Kuno, mereka memahami konstitusi sebagai sesuatu yang

berada di dalam Negara. Hubungan konstitusi bergandengan dengan

Negara, raja sebagai penguasa Negara mempunyai legitimasi dan

kekuasaan yang lebih tinggi dan pada Negara. Sedangkan

konstitusionalisme yang berkecamuk pada jaman Romawi Kuno mulai

dipahami sebagai sesuatu yang berada di luar dan bahkan di atas negara.

Tidak seperti masa sebelumnya, pada jaman Romawi kuno, konstitusi

69

mulai dipahami sebagai “lex” yang menentukan bagaimana bangaimana

kenegaraan harus dikembangkan sesuai dengan prinsip “the higher law”.

Prinsip hierarki hokum juga makin dipahami secara tegas kegunaannya

dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan(Jazim Hamidi dan Malik,

2009:35-36).

Hal inilah yang kemudian menjadi terus berkembang pada era

zaman sekarang yang menempatkan konstitusi sebagai motor penggerak

suatau bangsa dia bukan hanya sebagai instrument yang mewarnai Negara

akan tetapi konstitusi yang berkembang menjadi sebuah instrument

kekuasaan yang mutlak dalam membatasai kekuasaan Negara sehingga

kekuasaan Negara mampu menjabarkan keinginan secara utuh oleh rakyat.

B. Konstitusi Negara Modern

Memahami konstitusi zaman modern dewasa ini tidak terlepas

pada memahami karakteristik kewilayahan Negara. Seperti halnya dalam

memahami tentang muatan konstitusi, demikian juga terjadi dalam melihat

klasifikasi konstitusi, di mana terdapat berbagai macam pendapat. Tetapi

dalam hal ini, yang terjadi lebih banyak mengarah pada aspek-aspek mana

yang dipandang untuk memahami sebuah konstitusi. Karena itu, nantinya,

macam-macam klasifikasi kontitusi ini dilihat dan aspek bentuknya,

prosedur amandemennya, tipe pemerintahan negara, bentuk negara dan

system pemerintahannya. Jauh sebelumnya, Aristoteles telah

mengklasifikasikan bentuk-bentuk konstitusi. Menurut dikutip oleh C.F.

Strong, konstitusi diklasifikasikan menjadi dua kelas besar, yaitu konstitusi

yang bagus dan yang jelek. Masing-masing dan dua kelas besar tersebut

dibagi menjadi tiga tipe pemerintah, yaitu pemerintah satu orang, beberapa

orang, dan banyak orang. Adapun dalam kiasifikasi konstitusi yang baik,

dimana dalam bentuk pemerintahan oleh satu orang disebut dengan

Monarki, dalam bentuk pemerintahan oleh beberapa orang disebut dengan

Aristokrasi, dan dalam bentuk pemerintah oleh banyak orang disebut

70

dengan Polity. Sedangkan dalam kiasifikasi konstitusi yang jelek, apabila

dalam bentuk pemerintah oleh satu orang disebut dengan Tyranni atau Des

potisme, dalam bentuk pemerintahan oleh beberapa orang disebut dengan

Oligarki, dan dalam bentuk pemerintahan oleh banyak orang disebut

dengan Demokrasi(Jazim Hamidi dan Malik, 2009:94-95).

Namun sebagaimana di dasarkan kehadiran konstitusi pada pra

modern yang mendalilkan pada paham konstitualisme, maka pada masa

modern juga memiliki alat ukut yang sama. Hal ini merupakan wujud lain

dari sebuah hukum yang mendalilkan wujud nyatanya sebagai konstitusi

dalam bentuk abstrak adalah hukum.

Munculnya sistem hukum modern, menurut Satjipto Rahardjo,

merupakan respons terhadap sistem produksi ekonomi baru (kapitalis),

karena sistem yang lama sudah tidak bisa lagi melayani perkembangan-

perkembangan dan dampak bekerjanya sistem ekonomi kapitalis tersebut.

Satjipto Rahardjo juga mengatakan bahwa proses-proses produksi

ekonomi yang bersifat kapitalis itu memerlukan tatanan sosial yang

mampu menciptakan medan sosial dimana proses-proses ekonomi dapat

berlangsung secara baik. Oleh karena itu tuntutan yang mendesak adalah

diciptakannya suatu sistem hukum yang formal-logis yang dapat

memberikan prediktabilitas tinggi sehingga dapat dimasukkan dalam

kalkulasi produksi ekonomi. Max Weber menyatakan bahwa prosedur

penyelenggaraan hukum yang semakin berteknik rasional dan

menggunakan metode deduksi yang semakin ketat, merupakan tahapan

dalam perkembangan hukum sehingga hukum boleh disebut sebagai

hokum modern. Dalam kaitannya apa yang disebut sebagai modern legal

system, analisis dari Weber dapat semakin menjelaskan hubungan

kapitalisme dengan modern legal system tadi(Fx Adji Samekto, 2013:62-

63).

71

Berangkat berdasarkan uraian di atas, maka konsensus yang

menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya

dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (consensus), yaitu:

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of

society or general acceptance of the same philosophy ofgoverninent);

2. Kesepakatan tentang „the rule of law‟ sebagai landasan pemerintahan

atau penyelenggaraan Negara (the basis ofgoverninent);

3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur

ketatanegaraan (the form of ins titiisions and procedures).(Sirajuddin

dan Winardi, 2015:47-48)

Elemet tersebut sebagaimana ada di Negara amerika. Adalah

merupakan ciri dan pemikiran Amerika, bahwa ia tidak sabar

membicarakan sesuatu secara abstrak dan teoretis. ltulah barangkali

sebabnya, kebanyakan konsep-konsep dasar dan besar mengenal

pendekatan secara sosiologis ini lebih banyak lahir di luar negeri tersebut.

Ketidak sabarafi akan abstrakSiabStraksi mi tampak pula pada pemikiran

Roscoe Pound yang sering dikaitkan pada perkembangan sociological

jurisprudence di Amerika Serikat. di samping Pound, bisa disebut pula

nama-nama Holmes dan Cardozo. Peran pound,yang kemudian dikenal

sebagal pernyataan program aliran hukum sosiologis tersebut, dmnyatakan

pada tahun 1912 dalam karangann ya berjudul Scope and Purpose of

Sociological Jurisprudence (Pound, 1912). Dalam karangannya itu ia

membentangkan pendap atnya, bahwa bagi para ahli hukum yang beraliran

sosiologis, perlu lebih memperhitungkan fakta-fakta sosial dalm pekerjaa

nnya, apakah itu pembuatan hukum, ataukah penafsran serta penerapan

peraturan-peraturan hukum. Ia harus Iebih memperh itungkan secara

pandai fakta-fakta sosial yang harus diserap dalam hukum dan yang

nantinya akan menjadi sasaran penerapa nnya. Pound menganjurkan agar

perhatian lebih diarahkan kepada efek-efek yang nyata dan Enstitusi-

72

institusi serta doktrind oktnn hukum. “Kehidupan hukum terletak pada

pelaksanaannya, demikian dikatakannya (Pound, 1912)(Sadjipto Rahardjo,

1982:265-266).

Gianfranco Poggi, dalam bukunya “The Development of The

Modern State, A Sociological Introduction”, sebagaimana dikutip oleh

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perkembangan hukum modern tidak

dapat dilepaskan dengan perkembangan atau pertumbuhan masyarakat dan

negara modern. Perkembangan yang terdahulu merupakan prasyarat bagi

munculnya perkembangan masyarakat serta hukum yang kemudian. Poggi

membagi perkembangan struktur sosial masyarakat menjadi lima tahap,

yaitu (1) Feodalisme, (2) Standestaat, (3) AbsolutiSme, (4) Masyarakat

Sipil (Civil Society), dan (5) Negara Konstitusional. Di Eropa hukum

tumbuh berseiring dengan pertumbuhan Masyarakatnya. Kita dapat

mengatakan bahwa perkembangan hukum di Eropa bersifat teratur, tahap

demi tahap dilalui dengan mulus, evolutif sehingga dapat dikatakan

sebagai perkembangan yang bersifat “history” bukari “a history”. Di

bagian awal sudah dikemukakan bahwa tipe hukum sangat terkait dengan

tipe masyarakatnya. Tidak mungkin digunakan tipe hukum modern pada

saat tipe masyarakatnya adalah feodalisme atau sebaliknya. Apabila

disimak perkembangan masyarakat, tampak bahwa kemunculan tipe

masyarakat sipil atau civil society, merupakan satu langkah prasyarat

munculnya negara modern konstitusional dengan penggunaan hukum

modern. Dapat pula dikatakan bahwa munculnya masyarakat sipil (civil

society) menjadi prasyarat untuk munculnya hukum modern(Suteki,

2013:144).

Perkembangan itulah yang kemudian membuka peluang dan

celah dengan kelahiran konsep pengujian material undang-undang dengan

instrument konstitusi. peluang ini semata-mata membuka peluang dan

73

celah bagi masyarakat untuk mentransformasikan cita-citanya dengan dalil

kepastian hukum yang lebih akomodatif terhadap kebutuahn masyarakat.

Per definisi, konsep „constitutional review‟ itu sendiri sebenarnya

dapat dilihat sebagai buah perkembangan gagasan modern tentang sistem

pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum (rule

of law), prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers), serta

perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (the protection of

fundamental rights). Dalam sistem „constitutional review‟ itu tercakup 2

(dua). tugas pokok. Pertama, untuk menjamin berfungsinya sistem

demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau „interplay‟ antara

cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan (judiciary).

Dengan perkataan lain, „constitutional review‟ dimaksudkan untuk

mencegah terjadinya pendayagunaan kekuasaan oleh satu cabang

kekuasaan sedemikian rupa sehingga cabang kekuasaan lainnya Kedua,

untuk melindungi setiap individu warga Negara dari penyalahgunaan

kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental

mereka yang dijamin dalam konstitusi(Jimly Asshiddiqie, 2010:8-9).

Namun tetap demikian, adanya konstitusi modern sebagai wujud

dalam berlakunya sebuah ide dasar bernegara, tidak terlepas dari kondisi

memahami kekuasaan Negara dari berbagai perspektif sudut pandang. Hal

tersebut tentunya terbentuk tidak terlepas dari adanya proses sejarah

terbangunnya ideology yang terjadi.

Dengan melihat perubahan dan gejolak ideologi kita rasanya

pantas bersyukur bahwa para founding father telah berhasil merumuskan

idelogi negara yang tidak saja sesuai dengan budaya bangsa, tetapi juga

mempunyai dimensi universal karena sejalan dengan jiwa dan semangat

kemanusiaan, yakni Pancasila. Namun, dengan perumusan Pancasila tidak

berarti kita telah selesai dengan masalah ideolgi. Perumusan ideologi

negara memang tidak perlu diubah apalagi diganti, tetapi pelaksanaannya

74

harus disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat

Indonesia. Hal itu merupakan keniscayaan karena Pancasila adalah

ideologi terbuka, bukan ideologi tertutup atau rigid harus dilaksanakan

secara doktriner. Menjadi kewajiban kita untuk selalu

mengkontekstualisasikan Pancasila sehingga benar-benar menjadi

pedoman dan etika moral serta sumber hukum dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara. Upaya mengkonstektualisasikan Pancasila

dalam kehidupan merupakan pekerjaan yang tidak pernah selesai selama

negara diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 masih eksis dan kita telah

berikrar untuk mempertahankan Indonesia merdeka sampai akhir

zaman(Fahrurodji, 2005:xxiii).

Ide pancasila tersebut sebagai wujud konstitusi modern juga

berpengaruh terhadap system pemerintahan nasional kita yang

menekankan 7 (tujuh) kunci pokok sebuah wujud konstitusi

modern.Sistern Pemerintahan Negara Indonesia dijelaskan dengan terang

dan sisternatis dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar „ 1945. Di dalam

Penjelasan itu dikenal 7 (tujuh) buah kunci pokok:

a. Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum (Rechtss taat).

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat). tidak

berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). Ini mengandung arti

bahwa Negara, termasuk di dalamnya Pemerintah dan Lembaga-

lembaga Negara yang lain dalam melaksanakan tindakan-tindakan

apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum.Tekanan pada hukurn (recht) di

sini dihadapkan sehagai lawan dan kekuasaan (macht). Prinsip dan

sistem ini di samping akan tampak dalam rumusan pasal-pasalnya,

jelas sejalan dan merupakan pelaksanaan dan pokok-pokok pikiran

yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang

75

diwujudkan oleh cita-cita hukum (rechtsidee) yang menjiwai Undang-

Undang Dasar 1945 dan hukum dasar yang tidak tertulis.

b. b) Sistem Kstitusional. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi

(hukum dasar) bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Sistemini memberikan ketegasan bahwa cara pengendalian

pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan Konstitusi, yang

dengan sendirinya juga oleh ketentuan-ketentuan dan hukum yang

merupakan produk konstitusional, seperti Garis-garis.Besar Haluan

Negara. Undang-Undang. dan sebagainya. Dengan demikian sistem ini

memperkuat dan menegaskan lagi sistem Negara hukum seperti yang

dikemukakan di muka. Dengan landasan kedua sistem itu sistem

Negara hukum dan sistem konstitusional diciptakanlah sistem

mekanisme hubungan tugas dan hukum antara Lembaga-lembaga

Negara. yang dapat menjamin terlaksananya sistem itu sendiri dan

dengan sendirinya juga dapat memperlancar pelaksanaan pencapaian

cita-cita Nasional

c. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan

Rakyat (Die gezamte Staatsgewalt liegt allein bei der Malelis).

“Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu Badan, bernama Majelis

Permusyawaratan Rakyat. sebagai penjelmaan seluruh rakyat

Indonesia (Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes). Majelis ini

menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan Garis-garis Besar

Haluan Negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan

Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). Majelis inilah yang memegang

kekuasaan Negara yang tertinggi, sedang Presiden hartis menjalankan

Haluan Negara menurut Garis-garis Besar yang telah ditetapkan oleh

Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, tunduk dan bertanggung

jawab kepada Majelis. Ia ialah “mandataris” dari Majelis, ia berwajib

menjalankan putusan-putusan Majelis. Presiden tidak “neh ben”. akan

76

tetapi “untergeordnet” kepada Majelis”. Demikian diuraikan dalam

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

d. Presiden ialah penyelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi di

bawah Majelis. Penjelasan UUD 1945 menyatakan: “Di bawah

Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden ialah penyelengra

Pemerintah Negara yang tertinggi. Dalam menjalankan Pemerintahan

Negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden

(Concentration of power and responsibility upon the President)”.

Sistem ini logis, karena Presiden diangkat oleh Majelis. Presiden

bukan saja diangkat oleh Majelis, tetapi ia dipercaya dan diberi tugas

untuk melaksanakan kebijaksanaan rakyat yang berupa Garis-garis

Besar Haluan Negara ataupun ketetapan lainnya. Oleh karena itu

Presiden adalah Mdataris Majelis. Presidenlah yang memegang

tanggung jawab atas jalannya Pemerintahan yangdipercayakan

kepadanya dan tanggung jawab itu adalah kepada majelis, bukan

kepada Badan lain.

e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan

Rakyat. Juga dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945

bagai berikut: “Di samping Presiden adalah Dewan Perwakilan

Rakyat. Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan

rakyat untuk membentuk Undang-Undang (Gesetzgehung) dan untuk

menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Staats- V

grooting). Oleh karena itu, Presiden harus bekerja bersama-sama

dengan Dewan, akan tetapi, Presiden tidak bertanggung jawab kepada

Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari Dewan.

f. Menteri Negara ialah pembantu Presiden, Menteri Negara tidak

bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Penjelasan

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Presiden mengangkat dan

memberhentikan Menteri-Menteri Negara. Menteri-Menteri itu tidak

77

bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya

tidak tergantung dan Dewan, akan tetapi tergantung dari Presiden.

Mereka ialah pembantu Presiden”.

g. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Penjelasan Undang-

Undang Dasar 1945 menyatakan: “Meskipun Kepala Negara tidak

bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan

“diktator” artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Di atas telah ditegaskan

bahwa ia bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Kecuali itu ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan

Perwakilan Rakyat”. Kunci sistem ini kekuasaan Presiden tidak tak

terbatas di tekankan lagi di samping sudah tegas dalam kunci sistem

yang ke-2 sistem Pemerintahan Konstitusional bukan bersjfat absolut

dengan menunjukkan fungsi/peranan Dewan Perwakilan Rakyat dan

fungsi atau peranan para Menteri sebagai pembantu Presiden yang

dapat mencegah kemungkinan kemerosotan kekuasaan pemerintahan

di tangan Presiden ke arah kekuasaan mutlak (absolutisme). Sesuai

dengan sistem ini, maka kedudukan dan peranan DPR adalah kuat.

Bukan saja ia tidak dapat dibubarkan oleh Presiden seperti halnya

dalam sistem parlemnter dan juga bukan saja ia memegang wewenang

memberikan persetujuan kepada Presiden dalm membentuk Undang-

Undang dan menetapkan APBN tetapi DPR adalah juga Badan yang

memegang pengawasan terhadap Pemerintah dalam hal ini Presiden

yang efektif. (Solly lubis, 1993: 126-130)

Namun tentunya, pelaksanaan Konstitusi yang berlaku disuatu

negara sebagaimana di Indonesia, mempunyai beberapa kemungkinan.

Pertama, konstitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang termuat

didalamnya. Kedua, terdapat beberapa ketentuan konstitusi yang tidak

dilaksanakan lagi meskipun secara resmi masih berlaku. Ketiga, konstitusi

dilaksanakan tidak berdasarkan ketentuan yang termuat didalamnya

78

melainkan demi kepentingan suatu golongan atau pribadi

tertentu(Bambang Arumana dan Sunarto,1990:3).

Prinsipnya, system pemerintahan dalam konstitusi modern di

Indonesia berimplikasi pada sebuah wujud hukum. Hukum diarahkan

untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang ada dalam sebuah

Negara yang diorientasikan untuk kepentingan membangun bukan sekedar

menerapkan apa yang seharusnya.

Rambu-rambu tersebut kemudian diperkuat dengan adanya empat

kaidah penuntun hukurn yang harus dipedomani sebagai kaidah dalam

politik atau pembangunan hukum, yaitu: Pertama, hukum nasional harus

dapat menjaga integrasi (keutuhan) baik ideologis maupun wilayah

teritorial sesuai dengan tujuan „melindungi segenap bangsa dan seluruh

tumpah darah Indonesia.‟ Harus dicegah munculnya produk hukum yang

berpotensi memecah belah keutuhan bangsa dan negara Indonesia,

termasuk hukum-hukum yang diskriminati berdasar ikatan-ikatan

primordial. Kedua, hukum nasional harus dibangun secara demokratis dan

nomokratis dalam arti harus mengundang partisipasi dan menyerap

aspirasi masyarakat luas melalui prosedur-prosedur dan mekanisme yang

fair, transparan, dan akuntabel. Harus dicegah munculnya produk hukum

yang diproses secara licik, kucing-kucingan, dan transaksi di tempat gelap.

Meskipun secara demokratis pembentukan hukum itu benar, tetapi jika

salah secara nomokratis (prinsip hukum) maka hukum itu batal atau dapat

dibatalkan oleh lembaga yudisial. Ketiga, hukum nasional harus ditujukan

juga untuk menciptakan keadilan sosial dalam arti harus mampu memberi

proteksi khusus terhadap golongan yang lemah dalam berhadapan dengan

golongan yang kuat baik dan luar maupun dan dalam negeri sendiri. Tanpa

proteksi khusus dan hukum golongan yang lemah pasti akan selalu kalah

jika dilepaskan bersaing atau bertarung secara bebas dengan golongan

yang kuat. Keempat, hukum harus menjamin kebebasan beragama dengan

79

penuh toleransi antarpemeluk-pemeluknya. Tidak boleh da

pengistimewaan perlakuan terhadap agama dan pemeluknya karena

didasarkan pada. besar dan kecilnya jumlah pemeluk. Perlakuan

proporsional tentu saja diperbolehkan, tetapi pengistimewaan tidak

diperbolehkan. Negara boleh mengatur kehidupan beragama sebatas pada

menjaga ketertiban aar tidak terjadi konflik serta memfasilitasi agar setiap

orang. Dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan bebas tanpa

menganggu atau diganggu oleh orang lain. Hukum agama tidak perlu

diberlakukan oleh negara sebab pelaksanaan ajaran agama diserahkan

kepada masing-masing pribadi pemeluknya, tetapi gara dapat mengatur

pelaksanaannya oleh pemeluk masing masing untuk menjamin kebebasan

dan menjaga ketertiban dalam pelaksanaannya tersebut(Mahfud MD,

2010:38-39).

80

BAB V

KEBERLAKUKAN KONSTITUSI

Tujuan Instruksional

1. Diharapkan dengan memahami keberlakuan konstitusi dapat memahami

sejauh mana konstitusi dalam berlaku

2. Dapa memahami keberlakuan konstitusi pada saat-saat tertentu yang

berbeda antara situasi dan kondisinya

3. Dapat memhami teori-teori yang mendukung atas keberlakuan konstitusi

dalam sebuah negara

A. Pengertian Keberlakukan Konstitusi

Dalam pandangan umum konstitusi diberlakukan sesuai dengan

subtansinya pada saat sebuah kontitusi diatur secara jelas dan menjadi

wujud komitment dari setiap masyarakat. Oleh karena itu nilai

keberlakukan konstitusi tidak lain merupakan wujud dari upaya

kesepakatan bersamaseluruh masyarakat untuk mentaati peraturan dasar

tersebut.

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman

modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan

(consensus), yaitu:

4. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of

society or general acceptance of the same philosophy ofgoverninent);

5. Kesepakatan tentang „the rule of law‟ sebagai landasan pemerintahan

atau penyelenggaraan Negara (the basis ofgoverninent);

6. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur

ketatanegaraan (the form of ins titiisions and procedures)( Sirajuddin

dan Winardi, 2015:47-48).

Dalam konsensus nasional adanya kesepakatan tersebut merupakan

wujud lain dari komitment memberlakukan bangsa secara lebih baik.

81

Pengingkaran terhadap konsesnsus tersebut juga dalam hal ini di atur

melalui peraturan perundang-undangan yang terkait. Secara teoritis,

semakin kuatnya kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama,

kesepakatan tentang „the rule of law‟ dan kesepakatan tentang bentuk

institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan maka dapat

dimungkinkan Negara akan terdesain semakin kuat pula.

Gianfranco Poggi, dalam bukunya “The Development of The

Modern State, A Sociological Introduction”, sebagaimana dikutip oleh

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perkembangan hukum modern tidak

dapat dilepaskan dengan perkembangan atau pertumbuhan masyarakat dan

negara modern. Perkembangan yang terdahulu merupakan prasyarat bagi

munculnya perkembangan masyarakat serta hukum yang kemudian. Poggi

membagi perkembangan struktur sosial masyarakat menjadi lima tahap,

yaitu:

1. Feodalisme,

2. Standestaat,

3. Absolutisme,

4. Masyarakat Sipil (Civil Society), dan

5. Negara Konstitusional(Suteki, 2013:11).

Struktur masyarakat yang demikian tentunya sangat membutuhkan

sebuah sikap dan system hukum yang berlaku. Keberlakuan dan adanya

korelasi system hukum yang berkembang memiliki bentuk yang bersifat

baku dalam setiap Negara. Hal ini mengingat bentuk paham

konstitusionalisme yang ada pada setiap Negara yang secara teoritis

maupun praktis sama bentuknya.

Paham konstitusionalisme dalam aktualisasinya merupakan wujud

dari paham Negara hukum, di dalam penegakannya, hukum dituntut untuk

memenuhi tiga ranah keberlakuan yang oleh Gustav Radbruch disebut

82

triadism yang meliputi tiga keberlakuan hukum yaitu keberlakuan hukum

secara filosofis, dogmatis dan sosiologis. Tiap-tiap keberlakuan hukum

tersebut didasarkan pada tiga nilai dasar yang berbeda. Ketiga nilai dasar

tersebut adalah nilai keadilan (justice), nilai kepastian (certainty), dan nilai

kemanfaatan (utility). Inti dan filosofi hukum Radbruch terdiri dari

ajarannya tentang konsep hukum dan gagasan hukum. Radbruch

mengatakan bahwa “The idea of law is defined through a triad of justice,

utility and certainty.” Nilai utilitas atau kemanfaatan muncul dan analisis

tentang nilai keadilan(Suteki, 2013:191).

Lebih lanjut G.Radbruch, Einfuhrung indie Rechtswissefl SChaft,

Stuttgart, 1961 menyatakan, bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita

atau tujuan. Jadi, hukum dibuat pun ada tujuannya. Tujuan ini yang ingin

diwujudkan manusia. Tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu:

1. keadilan untuk keseimbangan

2. kepastian untuk ketepatan;

3. kemanfaatan untuk kebahagiaan(Muhammad Erwin, 2013:123)

Tiga nilai dasar di atas sangatlah berpengaruh terhadap terjalinnya

subtansi hukum yang lebih bermartabat. Aspek kepastian lebih

berkecenderungan membuat tatanan nilai hukum jelas, aspek keadilan

lebih cenderung pada aspek hukum mengedepankan nilai ketertiban

sedangkan aspek kemanfaatan lebih cenderung menilai hukum memiliki

nilai kemaslahatan.

Kemasan keseimbangan antara keadilan, kepastian dan

kemanfaatan bukan hanya sekedar masalah subtansi tegaknya rechtsstaat.

Konsep rechtsstaat tentunya sangatlah sederhana karena tradisis

keberlakuan konstitusi kita dengan melihat norma-norma yang ada bukan

berorientasi lagi pada sebuah proses kepastian hukum semata.

83

Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa paling tidak ada 11 prinsip

pokok yang terkandung dalam negara hukum yang demok ratis, yakni: (i)

adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama; (ii)

pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan/pluralitas; (iii) adanya

aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama; (iv) adanya

mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang

ditatati bersama itu; (v) pengakuan dan penghormatan terhadap HAM; (vi)

pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan pembagian

kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar

lembaga negara baik secara vertikal maupun horizontal; (vii) adanya

peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak dengan

kewibawaan putusan tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran; (viii)

dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin kedailan

bagi warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan

pemerintahan (pejabat administrasi negara);(ix) adanya mekanisme

„judiciel review‟ oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan

legislatif baik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif;

dan (xi) pengakuan terhadap asas legalitas atau „due process of law‟ dalam

keseluruhan sistem penyelengaraan negara(Sirajuddin dan Winardi, 2015:

282-283).

Menurut Moh. Mahfud MD penghilangan istilah rechtsstaat dan

UUD tersebut bukanlah masalah semantik atau gramatik semata melainkan

juga menyangkut masalah yang substantif dan paradigmatik. Istilah

rechtssraat lebih menekankan pada pentingnya hukum tertulis (civil law)”

dan kepastian hukum. Kebenaran dan keadilan hukum di dalam rechtss

taat lebih berpijak atau menggunakan ukuran formal artinya yang benar

dan adil itu adalah apa yang ditulis di dalam hukum tertulis. Di dalam

rechrsstaat hakim merupakan corong undang-undang. Sedangkan the rule

of law lebih menekankan pada pentingnya “hukum tak tertulis” (common

law) demi tegaknya keadilan substansial. Kebenaran dan keadilan hukum

84

lebih berpijak atau menekankan tegaknya substansi keadilan daripada

kebenaran formal-prosedural semata; artinya yang benar dan adil itu belum

tentu tercermin di dalam hukum tertulis melainkan bisa yang tumbuh di

dalam sanubari dan hidup di dalam masyarakat; dan karenanya hukum

tertulis (UU) dapat disimpangi oleh hakim jika UU dirasa tidak adil.

Karena titik berat the rule of law adalah keadilan, maka dalam membuat

putusan hakim tidak harus tunduk pada bunyi hukum tertulis melainkan

dapat membuat putusan sendiri dengan menggali rasa dan nilai-nilai

keadilan di dalam masyarakat. Lebih lanjut Mahfud menyatakan, sejak

perubahan tahap ketiga UUD 1945, konstitusi kita sudah mengarahkan

agar penegakan hukum di Indonesia secara prinsip menganut secara

seimbang segi-segi baik dan konsepsi rechtsstaat dan the rule of law

sekaligus yakni menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan

substansial( Ni‟matul Huda, 2015:206-207).

Secara sederhana dalam perundang-undangan keberlakuan

konstitusi sering kali digunakan dengan standarisasi baik berlakunya

secara normative, yuridis dan politis. Hal tersebut yang dalam Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang

undangan ditegaskan dalam bagian konsideran.

Pemberlakuan semisal dalam Undang-Undang pemerintahan

daerah yakni Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah

Daerah yang menegaskan dalam penjelasan yang mencitrakan prinsip-

prinsip dasar keberlakuan konstitusi baik secara filosofis, sosiologis dan

yuridis sebagai berikut :

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari

alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan

kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat

pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali

dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah

Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa

Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara

85

Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah

negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai

Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia

sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian

pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18

ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah

berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan

Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan

diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta

masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan

strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya

saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman

Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah

dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara

kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau

pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh

karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah,

tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan

tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah

pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan

Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan

oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.

Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan,

potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai

tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan

mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya

sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak

bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk

86

mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat

dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan

sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam

bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga

memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta

keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap

memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam

penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat

sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan

untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang

diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam

pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan

dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan

ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan

Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab

akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan

kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan

pembinaan dan pengawasanterhadap penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu

oleh

menteri negara dan setiap menteri bertanggung atas Urusan

Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang

sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi menteri sebagai

pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk

melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat

dan Daerah, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian

berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK)

untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan

Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi

pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk

melakukan pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan

kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan

pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah

nonkementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melakukan

pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan

Kementerian melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat

umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan

87

harmonisasi antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah secara keseluruhan.

Dikaji dari aspek filosofis, politis dan yuridis konsep di atas

merupakan wujud dari bentuk hubungan antara pusat dan daerah dalam

kerangka otonomi daerah. Disinilah aspek penting dari pemberlakuan

konstitusi dalam perundang-undangan diberlakukan sesuai dengan desain

singkronisasi dan harmonisasi antara norma yang lebih tinggi kepada

norma yang ada dibawahnya.

Konsep pemerintahan daerah secara konstitusi yang demikian

tentunya berbeda dengan konsep federasi. Federasi adalah bentuk tengah,

suatu bentuk kompromistis konfederasi yang hubungannya tidak erat dan

negara ke satuan yang kukuh ikatannya. Komponen-komponen suatu

federasi menghendaki persatuan (union), tetapi menolak kesatuan. Bentuk

negara federasi (federal) adalah gejala modern, yakni baru dikenal tahun

1787, ketika pembentuk-pembentuk konstitusi Amerika Serikat memilih

bentukan federasi sebagai bentuk pemerintahan mereka. Sejak saat ini

Negara Amerika Serikat menjadi “bentuk model” dari semua federasi-

federasi yang dibentuk kemudian ( Sirajuddin dan Winardi, 2015:65).

Dalam uraian berikutnya ini. tiga faktor ketatanegaraan itu dilihat

dalam peranannya sebagai landasan-landasan atau dasar-dasar

ketatanegaraan khususnya ketatanegaraan Republik Indonesia.

a. Landasan filosofis yaitu filsafat atau pandangan hidup

(Levensbeschouwing ; Lehensanschauung dan Weltanschauung) yang

menjadi dasar filosofis sewaktu mendirikan negara dan selanjutnya

menjadi landasan filosofis bagi kehidupan negara itu Landasan

filosofis ini menjadi dasar kebijaksanaan bagi ketatalaksanaan

pemerintahan (administrasi negara), dengan kata lain menjadi dasar

pertimbangan sewaktu merumuskan sesuatu kebijaksanaan

pemerintahan ke dalam suatu rancangan peraturan negara atau kepada

88

tindakan-tindakan ketatanegaraan. Bagi kita, landasan filosofis itu

ialah: Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil

dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kehijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan,

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Landasan juridis yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi dasar

hukum bagi ketatanegaraan, yang pada umumnya berpuncak pada

Undang-Undang Dasar (UUD, (Constitution, Grond Wet). Bagi kita

ialah: UUD RI 1945.

c. Landasan Politis ialah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar

pengarahan jalannya pemerintahan negara. Umumnya, dimulai dengan

penetapan Tujuan Negara dalam UUD, yang selanjutnya dirinci dalam

dokumen khusus. Bagi kita dokumen itu ialah: Garis-garis Besar

Haluan Negara (GBHN), misalnya: GBHN, menurut Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR No. IV tahun 1973, Tap

MPR No. IV tahun 1978) (Solly lubis, 1993:5).

Tinjauan terhadap ketiga landasan Ketatanegaraan RI itu dapat

dilakukan dan dua segi sebagairnana diuraikan terdahulu. yaitu (a) segi

konsepsional dan (b) segi operasional :

a. Segi Konsepsional. Segi Konsepsional berarti segi rancangan misalnya

Pancasila sebagai konsepsi dasar filsafat negara, UUD 1 945 sehagai

konsepsi juridis mengenai struktur dan mekanisme pemerintahan

sedangkan GBHN merupakan konsepsi politis yang sekaligus sebagai

strategi dan program umum pembangunan yang akan dilaksanakan,

Sesuai dengan Tujuan Negara yang tercantum dalarn UUD.

b. Segi Operasional. Segi Operasionalnya yaitu perihal pelaksanaannya,

yakni sejauh mana kesesuaian jalannya ketatalaksanaan pemerintahan

sehari-hari diuji berdasarkan cita-cita dan ketentuan yang terkandung

dalam landasan-landasan yang tiga macam itu( Solly lubis, 1993:5-6).

89

Segi konsep operasional dan segi konsepsional tersebut

memungkinkan lahirnya konstitusi darurat dalam sebuah Negara. Dinegara

kita beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar republic Indonesia tahun

1945 mengatur istilah keadaan bahaya atau darurat dalam konstitusi

diantaranya karena adanya perang, bensana dan lain sebagainya.

Keadaan bahaya itu sendiri dapat terjadi dalam beberapa

kemungkinan bentuk dan variasi, mulai dan yang paling besar tingkat

bahayanya sampai ke tingkat yang paling kurang bahayanya. Tingkat

bahaya yang timbul juga ada yang bersifat langsung dan ada pula yang

bersifat tidak langsung. Oleh karena itu, dipandang dan pengertian

dernikian, keadaan bahaya itu dalam arti yang luas identik dengan keadaan

daru rat. meskipun tidak setiap keadaan darurat selalu berisi hahaya.

Keadaan-keadaan bahaya, dalam arti langsung atau tidak langsung, dalam

arti sempit ataupun dalarn arti luas dimaksud itulah yang dapat dijadikan

syarat materil untuk pendekiar asian atau pemberlakuan keadaan bahaya

atau keadaan darurat („state 0 emergency, etat de siege). Keadaan-keadaafl

demikian itu dalam praktik sangat bervariasi atau beraneka ragam bentuk

dan tingkat kegentingaflflY yang mernaksa Presiden untuk bertindak

cepat. Jika dirinci, keadaan keadaan yang demikian itu dapat berkaitan

dengan keadaan-keadaafl berikut

a. Keadaan bahaya karena ancaman perang yang datang dan luar negeri

(external agression or foreign invasion).

b. Kadaan bahaya karena tentara nasional sedang berperang di luar

negeri, seperti tentara Amerika Serikat berperang di Irak.

c. Keadaan bahaya karena peperangan yang terjadi di dalam negeri atau

ancaman pemberontakan bersenjata oleh kelompok separatis di dalam

negeri, seperti pernah terjadi di masa DOM (Daerah Operasi Militer).

d. Kadaan bahaya karena kerusuhan sosial yang menimbulkan

ketenangan sosial yang menyebabkan fungsi-fungsi pemerintahan

90

konstitusional tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya,

kerusuhan sosial di Jakarta yang menyebabkan Presiden Soeharto

mengundurkan diri pada bulan Mei 1998. Kerusuhan sosial atau

ketegangan sosial seperti ini dapat dikategorikan sebagai “state of

tension” seperti yang dimaksud oleh S.E. Finer, Vernon Bogdanor.

dan Bernard udden di atas.

e. Keadaan bahaya karena terjadinya bencana alam (natural disaster,)

atau kecelakaan yang dahsyat yang menimbulkan kepanikan,

ketegangan, dan mengakibatkan mesin pemerintahan konstitusional

tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya, musibah

gelombang „tsuz d mi‟ di Aceh dan bencana-bencana lain yang

menimbulkan kepanikan sehingga fungsi-fungsi pemerintahan sehari-

hari tidak dapat difungsikan. Keadaan seperti ini tercakup dalam

pengertian keadaan darurat sipil yang dapat disebut sebagai „welfare

emergencies‟.

f. Keadaan bahaya karena tertib hukum dan administrasi yang terganggu

atau menyebabkan mekanisme administrasi negara tidak dapat dijalan

sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang

Iaku. Keadaan demikian ini, misalnya, tercakup dalam keadaan yang

dimaksud oleh Finer, Bogdanor, dan Rudden sebagai “internal state of

emergency” (innerer notstand).20

”

g. Keadaan bahaya karena kondisi keuangan negara seperti yang dalam

UUD India disebut “financial emergency”21

dan kondisi administrasi

negara yang tidak mendukung atau di mana ketersediaan keuangan

yang tidak memungkinkan dilaksanakannya tugas-tugas pemerintahan

oleh lembaga-lembaga penyelenggaranegara sebagaimana ,mestinya,

sementara kebutuhan untuk bertindak sudah sangat genting dan

mendesak untuk dilakukan (Jimly Asshidiqie, 2007:68-69).

91

B. Teori atas Keberlakukan Konstitusi

Di Eropa hukum tumbuh berseiring dengan pertumbuhan

masyarakatnya. Kita dapat mengatakan bahwa perkembangan hukum di

Eropa bersifat teratur, tahap demi tahap dilalui dengan mulus, evolutif

sehingga dapat dikatakan sebagai perkembangan yang bersif at “history”

bukan “a history”. Di bagian awal sudah cemukakan bahwa tipe hukum

sangat terkait dengan tipe masyarakatnya. Tidak mungkin digunakan tipe

hukum modern saat tipe masyarakatnya adalah feodalisme atau sebaliknya.

Apabila disimak perkembangan masyarakat, tampak bahwa kemunnculan

tipe masyarakat sipil atau civil society, merupakan satu langkah prasyarat

munculnya Negara modern konstitusional dengan penggunaan hukum

modern. Dapat pula dikatakan bahwa munculnya masyarakat sipil (civil

society) menjadi prasyarat untuk munculnya hukum modern(Suteki,

2013:175).

Apa yang terjadi dalam Negara eropo bukan menjadi testimony

Negara yang memiliki paham konstitusionalisme tinggi. Hal ini

mendasarkan pada masih banyaknya ketidakpatian hukum di Negara eropa

pada umumnya. Namuan setidak-tidaknya kita dapat menggunakan

Negara-negara eropa sebagai sebuah institusi yang mewujudkan tatanana

Negara yang memiliki subtansi dari aktualisasi yang tetap karena

memperankan Negara sebagai wujud konstruktif dari sebuah hukum

karena acapkali hukum di terapkan berdasarkan pada nilai actual pada

teori-teori yang selalau di kembangkan secara terus menerus.

Secara prinsipil paham konstitusinalisme melalui implementasi

aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di terapkan di eropa

secara sungguh-sungguh. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa Negara-

negara eropa lebih cenderung stabil dibandingkan dengan Negara-negara

lain. Teori konstitualisme yang dimaksud dengan mendalilkan pada paham

kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

92

Dalam aktualisasi nilai keadilan sebagai wujud dan bentuk

keberlakuan konstitusi, maka keadilan merupakan sasaran utama dan

hukum, maka penegakan hukum harus diarahkan antara lain untuk

mencapai keadilan, baik sebagai individu maupun keadilan bagi

masyarakat atau keadilan sosial. Bukan Sanya keadilan formal (formal

justice), melainkan juga keadilan subtansial(substantial justice) bahkan

keadilan sosial (social justice). Disinilah pentingnya hakim untuk

menoleh, memperhatikan apa yang disebut dengan the living law sebagai

salah satu sisi .kta sosial yang perlu dipertimbangkan untuk memutus

perkara yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. The living law dap.

dikatakan sebagai the social pressure yang dapat dipertimbangkan oleh

hakim dalam memutus perkara. H.L.A. Hart dalam bukunva The Concept

of Law mengatakan bahwa: “What is important is that the insistence on

importance . seriousness of social pressure behind the rules is the primary

fickr determining wet her are thought of as giving rise to obligation...”

(Suteki, 2013:203-204).

Nilai keadilan yang diangkat dalam tulisan ini bukanlah nilai

keadilan individual, melainkan nilai keadilan sosial. Perwujudan nilai

keadilan individual sangat ditentukan oleh masing-masing individu dalam

melakukan interaksi di antara mereka. Berbeda dengan nilai keadilan

individual, perwujudan nilai keadilan sosial sangat tergantung dan peranan

negara melalui pengkondisian struktur sosial pada masyarakat tertentu.

Jadi bukan tergantung kemauan individu-individu. Adanya keadilan,

terutama sekali keadilan sosial merupakan suatu prasyarat untuk dapat

berlangsungnya (sustainsibility) suatu komunitas tertentu karena

komunitas tersebut dalam keadaan tertib (order), dinamis dan ketimpangan

sosial dapat direduksi. Kondisi masyarakat demikian bukan berarti di

dalamnya tanpa ada konflik. Konflik tetap ada, namun konflik tersebut

bersifat fungsional dan dapat diselesaikan melalui mekanisme tertentu

dengan menjunjung tinggi nilai keadilan (justice) ( Suteki, 2013:248).

93

Seperti sudah disebutkan bahwa teori keadilan dan John Rawls

dengan ucapan terkenalnya, yaitu justices fairness, merupakan alternatif

terhadap teori keadilan dan aliran utilitarian dan John S. Mill. Bahkan,

Rawis dengan tegas menolak teori util itarian tersebut. Sebaliknya, dengan

mendasari teori keadilan kepada kontrak sosial, Rawis sebenarnya banyak

terpengaruh oleh ajaran John Locke, Rousseau, dan Immanuel Kant. Baik

ucapannya berupa “justice as fairness”, maupun ucapannya yang berupa

“justice as the first virtue of social institutions” jelas merupakan

pengembangan dan teori kontrak sosial tersebut. Karena menurut teori

kontrak sosial, ketertiban dalam masyarakat akan tercapai manakala

pemerintah yang disepakati bersama oleh rakyat mengaturnya berdasarkan

konsep masyarakat tersebut tentang keadilan. Karena itu, salah satu

tampilan dan justice as fairness adalah wajah sosial dan keadilan.Namun

sebenarnya kurang tepat ketika John Rawls terlalu mempertentangkan

antara teori utilitarian dengan teori kontrak sosial. Sebab, teori kontrak

sosial tersebut memerlukan suara mayoritas dan masyarakat dan teori

utilitarian memerlukan the greatest number ofpeople yang sebenarnya

merupakan wajah lain dan prinsip mayoritas masyarakat tersebut(Munir

Fuady, 2010:96).

Nilai kemanfaatan sendiri merupakan bentuk lain dari agara sebuah

karakterisktik hukum memang benar-benar memiliki nilai kebahagiaan

untuk semua. Hal ini setidak-tidaknya yang ditekankan oleh Gustav

Radbruch, Einfuhrung indieRechtswissefl SChaft, Stuttgart, 1961

menyatakan, bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan.

Jadi, hukum dibuat pun ada tujuannya. Tujuan ini yang ingin diwujudkan

manusia. Tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu:

1. keadilan untuk keseimbangan

2. kepastian untuk ketepatan;

3. kemanfaatan untuk kebahagiaan(Muhammad Erwin, 2013:123)

94

Disini jika arti kemanfaatan hukum disifati sebuah nilai yang

berlaku untuk kebahagiaan, maka hukum tidak akan memiliki

kecenderungan hanya sebagai alat kepuasaan semata. Hukum harus

memiliki nilai jati diri yaitu memiliki keberlangsungan yang utuh bagi

manusia secara seluruhnya, meskipun dalam konteks keputusan hukum

hanya berkaitan dengan beberapa pihak saja.

Berkaitan dengan pandangan yang terakhir yaitu nilai kepastian,

menurut Max Weber, dalam bertingkah laku, orang-orang selalu terikat

pada kebiasaan. Pengulangan selalu menimbulkan rasa comford dan

akhirnya timbul rasa kepastian (certainty). Max Weber membedakan

antara hukum formal dengan hukum subtansial. Pembedaan ini merupakan

proses rasionalisasi hukum. Hukum formal adalah keseluruhan sistem dan

teori dan teori hukum yang aturan-aturannya didasarkan hanya pada logika

yuridis saja tanpa mempertimbangkan faktor luar hukum. Hukum subtansi

memperhatikan faktor-faktor non yuridis seperti nilai-nilai politik, etika,

ekonomi dan agama(Suteki, 2013:8-9).

Nilai kepastian hukum dalam tradisi civil law lebih

berkecenderungan diartikan dalam paham tertulis. Namun nampaknya

tidak cukup demikian. Dalam pandangan awam tradisi kepastian ini lebih

cenderungan pada situasi implementasi hukum yang stabil dan ajeg, akan

tetapi tetap menjadi nilai dan subtansi keadilan dan ketertiban yang ada

dan sejatinya menjadi bagian dari tujuan akhir dari hukum.

Konsep kepastian hukum, dilihat dan perspektif sosiologis,

semakin menjadi penting ketika hukum harus diletakkan dalam kerangka

sistem sistem hukum modern. Sebagaimana diketahui, sistem hukum

modern menunjuk pada sistem hukum yang dilahirkan dan tradisi

pemikiran di Eropa Barat,khususnya sebagai implikasi dan Revolusi

Perancis 1789. Ciri-ciri dan sistem hukum modern yang utama adalah: (a)

Merupakan sistem hukum yang berasal dan tatanan sosial Eropa Barat

95

pada Abad 19; (b) Sangat dipengaruhi paradigma positivisme dalam ilmu

pengetahuan alam; (c) Rasional , lepas dan pengaruh Ketuhanan; (d)

Meyakini bahwa hukum dapat dikonstruksi dan dikelola secara netral,

tidak berpihak, impersonal, dan objektif; (e) Melindungi freedom-HAM;

dan (f) Mendukung terciptanya kepastian untuk menjamin

prediktabilitas(Fx Adji Samekto, 2013:60).

Berkaitan dengan kemanfaatan yang berimplikasi pada kebahagian

perlu merujuk pada apa yang disampaikan oleh Thomas Hobbes. Apakah

kiranya sumbangan Thomas Hobbes dalam sejarah pemikiran tentang

negara dan hukum sebagai seorang ahli pikir?Sumbangannya ialah suatu

sistem materialistis yang besar, dalam mana termasuk juga pen kehidupan

organis dan rokhaniah. Artinya bahwa tujuan hidup, yaitu kebahagiaan itu

hanya dapat dicapai dengan cara berlomba dengan gerak. Adapun alat-alat

untuk dapat mencapai kebahagiaan adalah kekuasaan, kekayaan, nama

baik atau keagungan pribadi dan kawan. Sedang kekuasaan terbesar untuk

kepentingan manusia adalah negara. Ajarannya itu ditulis dalam dua buah

bukunya yang sangat terkenal, ialah : De Cive (= tentang warga negara)

dan Leviathan (= tentang negara) ( Soehino, 1996:98).

Kebahagian disini bukan hanya diartikan instrument kebebasan.

Harun Nasution menegaskan bahwa kebebasan manusia yang terdapat

dalam Islam tidak bersifat absolut, demikian juga hak asasinya. Yang

mempunyai keabsolutan dan ketidakterbatasan dalam ajaran Islam

hanyalah Allah. Selain itu, disamping hak, manusia mempunyai kewajiban

yang dibebankan oleh Allah kepadanya, yaitu patuh kepada perintah dan

larangan-Nya. Larangan-Nya adalah supaya manusia tidak berbuat onar

dipermukaan bumi dan perintah-Nya adalah agar manusia berbuat baik,

mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan

orang lain, apalagi kepent ingan umum atau orang banyak, adalah dilarang

dalam Islam( Sirajuddin dan Winardi, 2015:239).

96

Sedangkan berkaitan dengan masalah pokok keadilan yang berarti

adalah masalah pokok keadilan sosial yaitu pembagian (distribusi) nikmat

dan beban dalam masyarakat yang oleh Brian Barry dirangkum dalam tiga

kelompok yaitu: (1) ekonomi (uang); (2) politik (kuasa); dan sosial

(status).4 Marxisme memandang keadilan bukan dan aspek distribusinya

tetapi dan aspek produksi. Distribusi masih bisa diatur dan diperbaiki

(fiskal progresif, misalnya), tetapi selama produksi berada di tangan

kapitalis, selama itu pula ada masalah dengan keadilan(Suteki, 2013:250).

Keberlakuan melihat dari aspek kepastian, kemanfaatan dan

keadilan mendorong konstitusi dimungkinkan berubah. Perubahan yang

mendasar dalam hal ideology sebagai akar konstitusi dengan

mempertimbangkan kondisi yang terjadi dalam sebuah Negara. Hal ini

sebagaimana yang terjadi pada Negara Rusia.

Khusus dibidang ideologi, negara Rusia mengalami perubahan

berkali-kali. Mulai dari idelogi berdasarkan tradisi lama dalam wujud

sistem masyarakat feodal yang religius sampai pada monarkhi absolut,

kemudian negara itu menganut idelogi Komunisme yang atheistis dan anti

istitusi agama. Saat ini ideologi negara berubah lagi. Ideologi Komunisme

yang atheistis dan totaliter ditinggalkan, dan berganti dengan kebebasan,

termasuk kebebasan beragama. Perubahan ideologi jelas mengubah corak

berfikir dan bersikap bangsa Rusia, termasuk corak kebijakan pemerintah

dan kenegaraan ( Fahrurodji, 2005:xxiii).

Kebangkitan kembali Rusia dapat dicapai dengan 3 alternatif cara.

Pertama, adalah dengan kembalinya Rusia pada sistem pra-Bolshevik

dengan mengadopsi elemen-elemen imperium Rusia. Dengan cara ini

diharapkan Rusia dapat meraih kembali kehormatan dan kejayaan Rusia

pada masa lampau. Kedua, kembali ke sistem sosialisme Sovietini

beranggapan bahwa sistem inilah yang tepat untuk mengangkat kembali

Rusia keposisinya sebagai negara adikuasa (Derzhava) yang disegani.

97

Ketiga adalah jalan demokratisasi dengan mengadopsi nilai-nilai

demokrasi Barat. Ketika pandangan ini merupakan alternatif jawaban

Rusia dalam pencarian jalan menuju masa depannya. Hal ini terlihat dari

berbagai aktivitas sosial politik yang terjadi selepas runtuhnya sistem

solisalisme Uni Soviet. Alternatif kedua dan ketiga menemukan bentuknya

dalam berbagai pergulatan politik yang tajam sehingga berakhirnya

pemerintahan presiden pertama Boris Yeltsin. Pada masa ini terlihat

terjadinya berbagai upaya golongan sosisalis untuk kembali membawa

negara ini ke sistem yang menjadi inti perjuangan mereka.Begitu angin

keterbukaan dihembuskan, apresiasi politik yang biasanya hanya boleh

disalurkan lewat partai komunis, kini boleh disuarakan oleh kekuatan

politik lain. Tercatat sehak tahun 1989 hingga 1993 muncul sedikitnya 36

partai politik dan organsasi massa, yang siap menjadi corong aspirasi pada

masa pasca-komunis ini (Fahrurodji, 2005:190).

Dalam hal ini dapat dicerna bahwa akar kemajuan yang dapat

dikatakan adopsi dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan tentunya bisa

mungkin terjadi karena perubahan ideology yang nantinya pula akan

merubah tatanan suatu Negara dalam memberlakukan konstitusi. namun

tentunya bagi Negara seperti Indonesia hal tersebut terjadinya sangatlah

jauh secara sederhana untuk diterapkan.

C. Nilai Keberlakukan Konstitusi

Sejauh ini, tidak ditemukan jejak sejarah yang menunjukkan siapa

sebenarnya, yang pertama kali menggunakan terminologi

konstitusionalisme. Berbeda dengan penggunaan terminologi konstitusi.

Sekurang-kurangnya Aristoteles, dapat ditunjuk sebagai orang pertama

yang secara sistematis menggunakan terminologi itu, ketika mengkaji

sejumlah konstitusi. Konstitusi atau “constitutio “ politeia dalam Yunani,

tidak selalu mudah dapat disarikan maknanya secara tepat. Plato misalnya

menunjuk, politeia sebagai jiwa dan negara soul of the body polis. Tetapi

98

pada lain waktu atau bagian dan tulisannya, Plato juga menunjuk Laws,

yang dimaksudkan sebagai konstitusi, ketika membicarakan hukum

sebagai sesuatu yang bernilai bagi perikemanusiaan. Pada pertengahan

abad ke-12 (tahun 1164), terminologi konstitusi digunakan secara terbuka

untuk apa yang dikenal dengan Clarendom Constitution. Seringkali

konstitusi ini diandaikan sebagai konstitusi modern pertama, tentu yang

bersifat sekuler. Konstitusi ini dikenal juga dengan istilah avitae

constitutiones of leges, a recordatio vel recognition(Jazim Hamidi dan

Malik, 2009:3).

Namun dalam berpraktik hukum nasional, maka hukum sebagai

paradigma pembangunan hukum mengacu pada Pancasila, memiliki

sekurang-kurarignya empat kaidah penuntun yang harus dijadikan

pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia yakni

sebagai berikut:

1. Hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamm keutuhan

bangsa dan karenanya tidak boleh ada hukum yang menanamkan benih

disintegrasi.

2. Hukum hams menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi

khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksploitasi dalam persaingan

bebas melawan golongan yang kuat.

3. Hukum hams dibangun secara demokratis sekaligus membangun

demokrasi sejalan dengan nomokrasi (negara hukum).

4. Hukum tidak boleh diskriminatjf berdasarkan ikatan primordial apa

pun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan

kemanusiaan dan keberadaban(Suteki, 2013:244).

Secara teoritis jaminan tersebuat dalam sebuah nilai keberlakuan

konstitusi dipedomani dengan mengacu pada sebuah nilai keberlakuan

normative, nilai keberlakuan semantic dan nilai keberlakuan nominal. Ide

99

dari gagasan tersebut mengacu pada Karl Loewenstein yang telah

melakukan penelitian dan menghasilkan tiga jenis penilaian terhadap nilai

konstitusi, yaitu sebagai berikut.

a. Nilai Normatif. Konstitusi yang bernilai normatif mengandung

pengertian bahwa konstitusi itu berlaku tidak hanya dalam arti hukum

(legal) melainkan kenyataan (realitas).

b. Nilai Nominal. Konstitusi yang bernilai nominal mengandung

pengertian bahwa menurut hukum masih berlaku tetapi dalam

pelaksanaannya atau kenyataannya tidak sempurna karena ada pasal-

pasal yang tidak dilaksanakan.

c. Nilai Semantik. Konstitusi yang bernilai semantik berarti konstitusi itu

secara hukum memang berlaku tetapi hanya sekedar untuk memberi

bentuk atau melaksanakan kekuasaan politik. Konstitusi diadakan

hanya untuk kepentingan pemegang kekuasaan. Konstitusi hanya

sekedar istilah karena pelaksanaannya harus selalu dihubungkan

dengan kepentingan pihak yang berkuasa(Sri Soemantri

Martosoewignjo, 2005: 33-34)

Dalam keberlakuan normative Hukum (yang diterjemahkan dan

kata “law” dalam bahasa Inggris) menurut Herman J. Pietersen adalah

suatu bangunan normatif. Dalam pengertian in hukum dikonsepsikan

sebagai aninstrument of the state orpolis concerned with justice, with rules

of conduct to regulate human behaviour. Menurut pandangan ini hukum

merupakan instrumen untuk menegakkan keadilan yang wujudnya berupa

pedoman perilaku dengan fungsi utamanya mengatur perilaku manusia.

Inilah basis berpikir ajaran hukum doktrinal. Dilihat dan perspektif

perkembangan peradaban di Eropa Barat, hukum sesungguhnya telah

dikembangkan sejak masa Sebelum Masehi. Akan tetapi pendayagunaan

akal manusia (rasio) belum menjadi hal utama untuk mengembangkan

hukum, mengingat era (masa) itu adalah era dimana pengaruh kekuasaan

100

Keilahian begitu dominan. Segala gejala (fenomena) di alam fakta yang

terjadi di dunia diterangkan dengan pendekatan Keilahian. Pendekatan ini

mendasarkan pada keyakinan, bukan pada pembuktian terlebih dahulu.

Dominasi pendekatan Keillahian sebenarnya dapat ditelusuri sejarahnya

dan pemikiran filosof Yunani: Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-

322 SM)( Fx Adji Samekto, 2013:12)..

Antara keberlakuan normative, semantic dan nominal tersebut pada

prinsipnya menampatkan konstitusi sebagai unsure penyeimbang dan

keterpaduan implementasi hukum. Roscoe Pound berpendapat bahwa

hukum itu berfungsi untuk menjamin keterpaduan sosial dan perubahan

tertib social dengan cara menyeimbangkan konflik kepentingan yang

meliputi:

1. kepentingan-kepentingan individual (kepentingan-kepentingan privat

dan warga Negara selaku perseorangan

2. kepentingan-kepentingan sosial (yang timbul dan kondisi kondisi

umum kehidupan social

3. kepentingan-kepentingan publik (khususnya kepentingan-kepentingan

Negara)( Muhammad Erwin, 2013:237-238)

Kaitannya terhadap hal tersebut, maka pendekatan Sociological

Jurisprudence dianggap salah satu bentuk pendekatan yang tepat.

Sociological Jurisprudence merupakan salah satu bentuk perwujudan

kesatuan Ilmu Hukum dengan basis sosialnya (termasuk ilmu-ilmu sosial)

yang kemudian dapat berakibat dalam sistem penegakan hukum khususnya

melalui mekanisme peradilan, yaitu mekanisme hakim dalam memutus

perkara. Problematiknya akan muncul terkait dengan kemerdekaan hakim

dalam memutus perkara. Sistem peradilan bersifat authopoietic6, tetapi

juga harus melihat aspek-aspek lingkungan sosialnya. Di sinilah

pentingnya seorang hakim untuk selalu memperhatikan aspek socilogik

dan Ilmu Hukum yang digunakannya. Hakim seharusnya memahami aliran

101

Sociological Jurisprudence dengan baik sehingga the living law, aspek

sosial, politik, ekonomi dan budaya mendapat tempat dalam pertimbangan

hakim untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya memenuhi prinsip

keadilan formal (formal Justice) tetapi juhakeadilan subtansial (subtantial

justice) bahkan keadilan masyarakat (social justice) dalam penegakan

hukum nasional(Suteki, 2013:21-22)

Nilai-nilai yang diberlakukan konstitusi yang diangkap melalui

pendekatan Sociological Jurisprudence demikian tentunya akan menjadi

dasar diberlakukannya konstitusi secara baik dan tepat. Hal tersebut

diasarkan mengingat Sociological Jurisprudence mengamati bagaimana

hukum dengan segala karakteristiknya diterapkan dan digunakan dalam

dan dipakai oleh masyarakat. Pada saat hukum dijalankan terjadilah

interaksi antara hukum dan perilaku masyarakat yang menggunakannya.

Sociological Jurisprudence berbicara mengenai makna sosial hukum (the

sosial meaning of law). Makna sosial diberikan kepada hukum melalui

kontak-kontak dengan lingkungan sosial di mana hukum itu diterapkan.

Pandangan Sociological Jurisprudence mengatakan bahwa peraturan

hukum tidak dapat memaksakan agar isi peraturan dijalankan secara

mutlak, melainkan dalam banyak hal dikalahkan oleh struktur sosial di

mana hukum itu dijalankan. Penelitian tentang budaya hukum di Indonesia

oleh Daniel S. Lev sebagimana dikutip Satjipto Rahardjo menunjukkan

bagaimana pengertian hukum, prosedur hukum, di Jawa dikalahkan oleh

pola harmoni, menjaga perasaan dan sebagainya. Maka dalam hal ini

struktur sosial menjadi faktor penentu pula dalam hukum dan masyarakat

pun sebenarnya turut membentuk hukum dengan memberi makna sosial

kepadanya. Hubungan struktur sosial dengan hukum dapat kita amati pula

dengan pemikiran ke belakang bagaimana hukum itu dibentuk dan

dijalankan juga bergantung kepada struktur sosial masyarakatnya(Suteki,

2013:34-35)

102

Hal yang kuat pada sisi lain adanya Sociological Jurisprudence

lebih menekankan penguatan kedaulatan rakyat dalam pemberlakuan

konstitusi. Teori kedaulatan (negara) dalam bidang hukum ini merupakan

analisis teoretis legal terhadap kekuasaan dan kedaulatan negara.Teori

hukum yang berhaluan politik dalam suatu negara memang lebih banyak

dikembang di zaman modern, sebab negaran egara modern memang sangat

memerlukan suatu landasan teoretis yang kuat dan luas. Adalah Bodin

(1577), dalam bukunya Six Livres de la Republique yang pertama kali

berbicara tentang teori kedaulatan ini. Menurut Bodin, kedaulatan bukan

hanya kekuasaan negara yang superior dan simpel, melainkan sudah

merupakan kekuasaan negara yang absolut dan berlaku terus. Memang,

sekelompok manusia juga dapat memiliki kedaulatan, tetapi hal tersebut

dapat menjadi suatu tirani mayoritas yang liar.Apa yang disebut dengan

kedaulatan negara mencakup juga kedaulatan dalam membuat hukum yang

berarti hukum merupakan sekumpulan perintah (command) dan negara.

Sebenarnya, konsep hukum sebagai perintah bukanlah hal yang baru, di

mana sudah melakukan sebuah inovasi dengan menekankan pada elemen

kedaulatan (souvereignty). Meskipun bagitu, banyak para ahli yang kurang

sreg dengan konsepsi hukum sebagai perintah, mereka menginginkan agar

konsep perintah (command), kekuasaan (power), dan paksaan

(enforcement) sebaiknya ditempatkan dalam ruang lingkup ilmu politik,

psikologi, dan sosiologi.Thomas Hobbes juga merupakan salah satu

pelopor teori kedaulatan negara. Berbeda dengan Bodin yang melihat

hukum hanya sebagai produk dan pelaksanaan kekuasaan yang aktual,

sebaliknya Hobbes lebih melihat kedaulatan sebagai “hak” Nuntuk dapat

memerintah orang lain. Dasar dan hak atau otoritas tersebut adalah hukum

alam yang mengharuskan manusia untuk menjalankan apa yang

dijanjikannya(Munir Fuady, 2010,10).

Oleh karenanya dalam setiap pembentukan perundang-undangan

ditekankan adanya asas pembentukan yang merupakan bentuk lain dari

103

kedaulatan rakyat. Asas yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12

tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai

berikut :

1. Huruf a. Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa

setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi

memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman

masyarakat.

2. Huruf b. Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa

setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus

mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia

serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk

Indonesia secara proporsional.

3. Huruf c. Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa

setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus

mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk

dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Huruf d. Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa

setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus

mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap

pengambilan keputusan.

5. Huruf e. Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa

setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa

memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi

Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah

merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

6. Huruf f. Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah

bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus

memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan,

104

kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.

7. Huruf g. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan

keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Huruf h. Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam

hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan

Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat

membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku,

ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Huruf i. Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian

hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat

melalui jaminan kepastian hukum.

10. Huruf j. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan

keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan

Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian,

dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan

kepentingan bangsa dan negara.

105

BAB VI

TRADISI DALAM KONSTITUSI

Tujuan Instruksional

1. Dapat memahami nilai-nilai tradisi yang menjadi sandaran kedudukan

konstitusi

2. Dapat memberikan gambaran tradisi sebagai karakteristik dan nilai

sakral sebuah konstitusi

3. Dapat memahami bahwa tradisi menjadi sumber perwujudan konstitusi

A. Pengertian Tradisi

Melalui analisis khas seorang Marxis, Tan Malaka memberikan

gambaran mengenai perubahan masyarakat dan negaranya kedalam

beberapa tingkatan.Dimulai dan masyarakat komunis asli, masyarakat

budak (slave), masyarakat feodal, masyarakat kapitalis, dan masyarakat

sosialis.Masing-masing tahap ada sistem-sistem yang mengatur dan

mengarahkan kesistem selanjutnya sehingga tujuan terencana dengan

rapi(Muhtar Said, 2013:145).

Uraian analisis seorang Marxis tersebut setidak-tidaknya

mengembangkan sebuah paradigma bahwa dalam setiap implementasi

konstitusi sejatinya memiliki kekhasan kebiasaan yang masing-masing

berbeda. Tradisi bukan hanya diartikan sebagai terjemahan kebiasaan,

karena cukup sederhana sekali jika tradisi dinilai sebuah simpul-simpul

kebiasaan yang kering nilai. Tradisi dalam hal ini dapat dipahami sebagai

akar jalinan norma yang berlaku terus menerus dan bisa menjadi identitas

yang tidak bertentangan dengan ideology dasar dalam sebuah Negara.

Oleh karenanya tradisi dapat dipahami sebagai sumber. Tradisi

selain membentuk juga tidak mungkin bertentangan dengan karakteristik

hukum yang bersumber dari formil maupun materiil. menurut Sudikno

Mertokusumo sumber hukum formil dana materiil sebagai berikut :

1. Sumber Hukum Materiil adalah tempat dan mana materi itu diambil.

Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu

106

pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan

politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan,

kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional,

keadaan geografIs, dan lain-lain.

2. Sumber Hukum Formal merupakan tempat atau sumber dan mana

suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan

dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu

formal berlaku. Yang diakui umum sebagai sumber hukum formal

ialah UU, perjanjian antar negara, yurisprudensi dan kebiasaan.

Sumber Hukum Menurut Joeniarto terdiri dari:

a. Sumber hukum dalam penggunaan pengertian sebagai asalnya

hukum positif.

b. Sumber hukum dalam penggunaan pengertian sebagai bentuk-

bentuknya hukum di mana sekaligus merupakan tempat

diketemukannya aturan-aturan dan ketentuan hukum positifnya.

c. Sumber hukum dalam penggunaan pengertian sebagai hal-hal yang

seharusnya menjadi isi hukum positif.

d. Pancasila sebagai sumber dan segala sumber hukum RI.

e. Proklamasi merupakan tindakan pertama dan Tata Hukum

Indonesia(Zainal Asikin, 2013:155).

Wujud dari tradisi konstitusi yang diistilahkan dengan konvensi

ketatanegaraan berasal dari bahasa Inggris. Namun istilah ini tidak dapat

disamakan dengan istilah konvensi konstitusi yang dikenal di Amerika,

konvensi konstitusi yang dikenal dinegara tersebut mempunyai pengertian

yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam pembentukan konstitusi itu

sendiri atau dengan kata lain pengkodifikasian dari konvensi itu sendiri.

Convention atau lebih dikenal dengan istilah constitutional convention,

yang diteliti lebih dalam oleh Dicey seorang sarjana Inggris sebagaimana

107

yang dikutip oleh Dahlan Thaib yang mula-mula mempergunakan istilah

konvensi ketatanegaraan(Weldy Agiwinata, Yuridika : Volume 29 No

2:153).

Dalam tradisi konstitusi dimaknai sebagai legitimasi norma di

dalam masyarakat untuk diterapkan secara ajeg dan aktif sesuai dengan

kebiasaan sebuah Negara. Semisal dalam tradisi pengujian Undang-

Undang sebagai salah satu bentuk konstitusi. diberbagai Negara memiliki

tradisi yang berbeda-beda.

Sistem hukum modem di Inggris justru tidak mengenal

„constitutional review‟ ataupun „judicial review‟ sama sekali.

Perkembangan sejarah hukum Inggris memang mengandung berbagai

elemen „constitutional review‟, misalnya, prinsip supremasi konstitusi (the

principle of the supremacy of the Constitution). Prinsip ini bahkan sudah

ditemukan sejak sekitar tahun 1610, dan dapat dikatakan pengaruhnya

sangat menentukan perkembangan tradisi hukum Inggris selanjutnya.

Contoh lain adalah yang dapat disebut sebagai kontribusi Jnggris bagi

perkembangan diskusi dan perdebatan akademis mengenai persoalan ini

adalah mekanisme „impeachment‟ yang berasal dan masa-masa akhir Abad

Pertengahan (the late Middle Ages of Europe). Gagasan-gagasan mengenai

„the supremacy of the Constitution and the right to judicial review‟

memang berkembang luas dan Inggris sampai ke Amerika Serikat. Sejak

akhir abad ke-18, Pengadilan telah membuat putusan yang

memproklamasikan individual English Acts null and void‟, tidak berlaku

mengikat di dalam wilayah negara Amerika Utara (North American States)

(Jimly Asshiddiqie, 2010:25).

Dalam tradisi Amerika berbeda dengan tradisi di inggris. Model

“Judicial Review” menurut tradisi Amerika Serikat didasarkan atas

pengalaman Mahkamah Agung Amerika Serikat memutus perkara

Marbury versus Madison pada tahun 1803. Dalam model ini pengujian

108

konstitusionalitas (constitutional review) dilakukan sepenulmya oleh

Mahkamah Agung dengan status sebagai „the Guardian of the

Constitution‟. Di samping itu, menurut doktrm yang kemudian biasa juga

disebut sebagai doktrin John Marshall (John Marshall‟s doctrine),

„judicial review‟ juga dilakukan atas persoalan-persoalan konstitusionalitas

oleh semua pengadilan biasa melalui prosedur yang dinamakan pengujian

terdesentralisasi atau pengujian tersebar (a decentral ized or dffuse or

dispersed review) di dalam perkara yang diperiksa di pengadilan biasa

(incidenter). Artinya, pengujian demikian itu, tidak bersifat institusional

sebagai perkara yang berdiri sendiri, melainkan termasuk di dalam perkara

lain yang sedang diperiksa oleh hakim dalam semua lapisan pengadilan.

Pengujian konstitusional yang dilakukan secara tersebar itu bersifat

spesifik dan termasuk kategori „a posteriori review‟. Adapun, Mahkamah

Agung dalam sistem tersebut menyediakan mekanisme untuk kesatuan

sistem sebagai keseluruhan (the uniformity of jurisdiction). Dalam sistem

yang tersebar, putusan-putusan yang diambil hanya mengikat para pihak

yang bersengketa dalam perkara yang bersangkutan (inter partes), kecuali

dalam kerangka prinsip „stare decisis‟ yang mengharuskan pengadilan di

kemudian han terikat untuk mengikuti putusan serupa yang telah diambil

sebelumnya oleh hakim lain atau dalam kasus lain. Pada pokoknya,

putusan mengenai iukons titusionalitas suatu undang-undang bersifat

deklaratoir dan retrospektif (declaratory and retrospective), yaitu bersifat

„ex tunc dengan akibat „pro praeterito‟ yang menimbulkan efektif

retroaktif ke belakang. Tentang sistem demikian berbeda sekali dengan

yang diterapkan di Indonesia dewasa ini Akan tetapi, persoalan ini tidak

akan didiskusikan di sini, melainkan akan dibahas dalam buku tersendiri.

Dan segi kelembagaannya, sistem pengujian konstitusionalitas yang

dilakukan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat mi jelas berbeda pula

dan tradisi yang sama di Austria. Dalam sistem Amerika Serikat yang

menganut tradisi „common law‟, peranan hakim penting dalam proses

109

pembentukan hukum menurut asas „precedent‟. Bahkan hukum dalam

sistem „common law‟ itu biasa disebut sebagai „judge-made law‟, atau

hukum buatan para hakim. Oleh karena itu, ketika John Marshall

memprakarsai praktik pengujian konstitusionalitas undang-undang oleh

Mahk amah Agung dan bahwa sejak masa-masa sebelumnya pun para

hakim di semua tingkatannya di Amerika Serikat memang telah mewarisi

tradisi pengujian atau mengesampingkan berlakunya sesuatu undang-

undang yang dinilai bertentangan dengan cita keadilan dalam memeriksa

setiap perkara yang dihadapkan kepada mereka, tergambar bahwa peranan

hakim di Amerika Serikat memang besar dan memang seharusnya

demikian(Jimly Asshiddiqie, 2010:45-47).

Oleh karenanya, bila seseorang keluar dan kebebasan alamiahnya

dan masuk bergabung dengan komunitas (kelompok sosial dalam

masyarakat) atau masyarakat politik (political society), maka yang

bersangkutan telah menyerahkan kekuatan yang ada padanya secara tidak

langsung kepada kekuatan mayoritas masyarakat politik tersebut.

Kesepakatan sejumlah kelompok masyarakat tersebut bergabung menjadi

suatu kekuatan yang mayoritas, hal ini adalah merupakan asal muasal

terbentuknya pemerintahan. Saling tolak menolak antara kekuatan

mayoritas dengan kekuatan minoritas yang mendukung dan atau yang

tidak mendukung pemerintahan, akan menentukan apakah pemerintahan

atau penguasa yang bersangkutan dijalankan atau menjalankan

kekuasaannya secara demokratis ataukah otoriter(Jazim Hamidi dan Malik,

2009:1).

Antara Amerika, Inggris ditambah dengan Austria memiliki lebih

banyak perbedaan lagi. Austria atau Model Austria ini diikuti dan

dipraktikkan di banyak Negara-negara dunia, ciri umum yang terdapat

dalam sistem „constitutional review‟ menurut Model Austria in Ciri-ciri

umunmya adalah sebagai berikut:

110

1. Constitutional review‟ diterapkan dalam keadaan yang beragam,

tergantung masing-masing sistem yang berlaku di tiap negara.

2. Badan-badan pelaksana pengujian atau „constitutional review‟ yang

bersifat independen, didirikan di luar cabang kekuasaan kehakiman

yang biasa berpuncak di Mahkamah Agung

3. Dalam perkara-perkara yang menyangkut „constitutional complaint‟,

penyelesaian permasalahannya dilakukan den gan cara mengadakan

pemisahan antara mekanisme „cons titutional review‟ dan mekanisme

yang berlaku di pengadilan-pengadilan biasa.

4. Kedudukan konstitusional dengan jaminan kemandirian di bidang

administratif dan finansial dianggap prasyarat utama bagi independensi

lembaga peradilan konstitusi.

5. Sifat monopoli dalam melakukan „constitutional review‟ atau

spesialisasi dalam rangka constitutional review, ataupun terjaminnya

konsentrasi kewenangan dalam satu institusi pelaksana.

6. Adanya kekuasaan hakim untuk membatalkan undang-undang yang

disahkan oleh parlemen (legislative acts).

7. Para hakiin Mahkamah Konstitusi biasanya dipilih oleh lembaga-

lembaga politik (bodies of political power).

8. Sifat khusus dan proses peradilan yang diselenggarakan, yaitu bahwa

putusannya di samping bersifat juridis juga bernuansa politis,

meskipun lembaga-lembaga mahkamah tersebut dapat pula memiliki

fungsi yang murni bersifat konsultatif (a purely consultative function).

9. Mekanisme yang berlaku dalam rangka pengujian konstitus ionalitas

atas undang-undang menurut Model Austria ini, pada umumnya,

bersifat „represif‟, meskipun untuk sebagian kecil tetap ada juga

coraknya yang bersifat preventif yang diterapkan dalam praktik(Jimly

Asshiddiqie, 2010:53-54).

111

Bentuk judicial review di berbagai macam Negara tersebut

tentunya mengindikasikan bahwa adanya system hukum tidaka hanya

mengacu pada kebiasaan yang acapkali dilakukan. Namun kebiasaan

tersebut harus berkecederungan jaminan nilai-nilai yang berlaku secara

utuh dalam masyarakat sehingga memungkinkan terjadinya stabilitas

secara adil dan konstan untuk diterapkan.

Berangkat berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan jika

lahirnya suatu sistem hukum yang kemudian dipergunakan di suatu negara

yang hal ini menjadi bagian dari paham konstitusi tidak lepas sejarah

tradisi (hukum) dan budaya (hukum) legal culture yang dianut pada

masyarakat tersebut. Bagi masyarakat yang menganggap praktik-praktik

kebiasaan yang melembaga dan kemudian menjelma menjadi hukum,

maka sistem hukumnya menjadi tradisi sistem hukum tidak tertulis sebagai

bagian spirit of the people suatu bangsa. Sebaliknya ketika tradisi dan

budaya tata tulis telah menjadi semangat kepastian hukum suatu bangsa,

maka sistem hukumnya menjelma menjadi sistem hukum tertulis yang

dikodifikasikan(Zainal Asikin, 2013:78).

Dalam pandangan umum, konstitusi indonesia yaitu yang tertuang

dalam pembukaan menjadi bagian yang utuh dari sebuah tradisi bangsa

yang tidak bisa diubah-ubah. Konsep demikian mengingat pembukaan

merupakan nilai kejiwaan bangsa yang patut dijaga sepanjang masa.

Pembukaan UUD 1945 juga dianggap merupakan modus vivendi

(kesepakatan luhur) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan

satu bangsa yang majemuk. Ia juga dapat disebut sebagai tanda kelahiran

(akte) karena sebagai modus vivendi di dalamnya memuat pernyataan

kemerdekaan (proklamasi) serta identitas diri dan pijakan melangkah

untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Jika Pembukaan

diubah maka Indonesia yang ada bukanlah Indonesia yang aktenya

112

dikeluarkan pada tanggaI 17 Agustus 1945 melainkan Indonesia yang lain

lagi(Moh. Mahfud MD, 2013:3).

Isi pembukaan dalam Undang-undang dasar Negara republic

Indonesia tahun 1945 tersebut sebagai berikut :

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa

dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,

karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah

sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa

mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan

Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan

didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan

yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini

kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebagsaan Indonesia

itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang

terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang

berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang

Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia

dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kalau kita telaah secara mendalam tentunya pembukaan tersebut

sangat memiliki korelasi jika dalam kajian pemaknaan pembukaan tersebut

maka tentunya sangat penting untuk kembali mereview pembukaan

tersebut melalui pemaknaan dalam penjelasan dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Naskah asli sebagai berikut :

1. “Negara” begitu bunyinya “melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan

113

dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan,

negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi

negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham

perseorangan. Negara, menurut pengertian “pembukaan” itu

menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.

Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.

2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

3. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam “pembukaan” ialah negara

yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan

permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang

terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan

Rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran

ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.

4. Pokok pikiran yang keempat yang terkandung dalam “pembukaan”

ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar

kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang

Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain

penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang

luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa dalam ide

dan realitas politik serta hukum di Indonesia, Pancasila tidak mungkin

tergantikan sebagai dasar dan ideologi negara yang dapat menampung,

meramu, dan memproduk solusi dengan kearifan dan toleransi yang tinggi

atas berbagai aliran dan kepentingan di dalam masyarakat Indonesia yang

majemuk(Moh. Mahfud MD, 2013:13).

Berangkat dari sinilah secara politik, kesepakatan MPR untuk tidak

mengubah Pembukaan UUD juga sangatlah tepat sebab gerakan reformasi,

yang salah satu agendanya adalah amandemen atas UUD, terkait dengan

114

upaya pembenahan sistem dan struktur ketatanegaraan guna membatasi

kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang. Untuk membenahi

sistem dan struktur ketatanegaraan itu, yang diperlukan hanyalah

mengamandemen isi-isi (pasal-pasal yang dulu disebut Batang Tubuh)

UUD 1945 tanpa mempersoalkan Pembukaan karena otoriterisme yang

muncul di masa lalu bukan bersumber dan Pembukaan melainkan

bersumber dan pasal-pasal UUD tersebut(Moh. Mahfud MD, 2013:4).

Namun tentunya terdapat problema yang sifatnya jangka panjang

dan lebih mendasar harus diselesaikan melalui solusi paradigmatik yakni

pergeseran orientasi paradigma atas konsepsi negara hukum dan

rechtsstaat menjadi the rule of law seperti yang banyak dikembangkan di

negara-negara Anglo Saxon. Dengan paradigma ini, maka setiap upaya

penegakan hukum akan mampu melepaskan diri dari jebakan-jebakan

formalitas-prosedural serta mendorong para penegak hukum untuk kreatif

dan berani menggali nilai-nilai keadilan serta menegakkan etika dan moral

di dalam masyarakat dalam setiap penyelesaian kasus hukum. Perubahan

paradigma ini harus diartikan pula sebagai upaya mengembalikan rasa

keadilan dan moral sebagai sukma hukum yang akan dibangun untuk masa

depan negara hukum Indonesia. Untuk melakukan penggeseran paradigma

itu, kemungkinannya pada saat ini sudah lebih terbuka, sebab UUD 1945

hasil amandemen tidak lagi secara eksplisit menyebut “rechtsstaat”

sebagai acuan negara hukum Indonesia. Istilah rechtsstaat yang dulu

secara resmi terdapat di dalam Penjelasan UUD 1945 sekarang sudah tidak

dicantumkan lagi.Setelab UUD 1945 mengalami empat kali perubahan

(amandemen), Penjelasan UUD tersebut dihapuskan dan tidak lagi menjadi

bagian dan UUD 1945. Sebagai gantinya, pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

digariskan tentang negara hukum anutan Indonesia dengan bunyi ayat

“Negara Indonesia adalah negara hukum (Moh. Mahfud MD, 2013:186).

115

Wujud paradigma yang tidak hanya bersifat tertulis tentunya akan

menghasilkan citra hukum yang sesuai dengan bangunan tradisi yang

dibangun oleh bapak bangsa. Hal tersebut yang kemudian dituangkan

dalam pembukaan Undang-Undang dasar Negara republic Indonesia yang

tidak berubah.

Salah satu bentuk dari citra hukum yang tidak tertulis dalam hal ini

dimaksudkan adalah living law. The Living Law merupakan ciri khas dan

aliran dalam ilmu hukum Socilogical Jurisprudence. Keadilan merupakan

sasaran utama dan hukum, maka penegakan hukum harus diarahkan antara

lain untuk mencapai keadilan, baik sebagai individu maupun keadilan bagi

masyarakat atau keadilan sosial. Bukan Sanya keadilan formal (formal

justice), melainkan juga keadilan subtansial(substantial justice) bahkan

keadilan sosial (social justice). Disinilah pentingnya hakim untuk

menoleh, memperhatikan apa yang disebut dengan the living law sebagai

salah satu sisi .kta sosial yang perlu dipertimbangkan untuk memutus

perkara yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. The living law dap.

dikatakan sebagai the social pressure yang dapat dipertimbangkan oleh

hakim dalam memutus perkara. H.L.A. Hart dalam bukunva The Concept

of Law mengatakan bahwa: “What is important is that the insistence on

importance . seriousness of social pressure behind the rules is the primary

fickr determining wet her are thought of as giving rise to obligation...”(

Suteki, 2013:203-204).

Karakteristik the living law dalam pencarian keadilan paripurna

sangat penting untuk diperhatikan. Terkait dengan masalah ini perlu

ditegaskan pernyataan Muladi bahwa dengan berlakunya ajaran sifat

melawan hukum materiil, maka hukum yang hidup mempunyai multiguna,

baik sebagai dasar pemidanaan (kalau tidak ada bandingannya dengan

hukum positif), sebagai alasan penghapus pidana (alasan pembenar)

maupun alasan pemberatan pemidanaan. Hal ini harus dipertimbangkan

116

oleh hakim di pengadilan umum. Hakim harus berani menilai sampai

sejauh mana validitas the living law tersebut, apakah merupakan culture

yang harus diapresiasi atau merupakan counter culture yang justru harus

dianulir. Dalam hal ini peranan Pancasila sebagai margin fappreciation

dalam hukum yang hidup di dalam masyarakat menjadi penting (Suteki,

2013:197).

Dipihak lain selain the living law sebagai bentuk instrument

hukum, terdapat pula kaidah yang menjadi bentuk dari sebuah tradisi yaitu

budaya. Budaya menjadi instrument nilai konstitusi mengingat budaya

dalam bentuknya merupakan karakteristik yang berjalan secara

keberlanjutan.

Gustav Radbruch mengembangkan pemikirannya dengan berpijak

pada pandangan Immanuel Kant. Sebagaimana telah disebut bahwa dalam

pandangan Kant, ada dua bidang dalam kehidupan, yaitu bidang fakta dan

bidang seharusnya. Gustav Radbruch menghubungkan antara bidang fakta

dengan bidang seharusnya tersebut. Penggabungan keduanya dilandasi

pada pemikirannya bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan terdapat

bidang yang mengandung unsur fakta (das sein) dan unsur seharusnya (das

sollen). Jadi, keduanya sebenarnya bisa dihubungkan. Bidang yang mampu

menghubungkan, menurut Gustav Radbruch adalah budaya (culture).

Budaya, menurut Gustav Radbruch, merupakan perwujudan nilai-nilai

(yang memuat bidang seharusnya) di dalam alam fakta, yang tercermin

dalam tingkah laku manusia maupun peraturan. Hukum, dengan demikian

menurut Gustav Radbruch, merefleksikan budaya yang merupakan

jembatan antara nilai dan kenyataan. Oleh karena itulah, menurut

Radbruch kehendak manusia tidak akan sebebas-bebasnya, karena ia

terikat pada nilai-nilai. Dengan demikian dalam pandangan Gustav

Radbruch, aturan hukum merupakan paduan antara nilai-nilai yang harus

diwujudkan dan kenyataan yang tidak boleh melanggar nilai-nilai itu.

117

Nilai yang terkandung dalam hokum itu, menurut Gustav Radbruch adalah

keadilan. Oleh karena itu dalam pandangannya, pengupayaan keadilan

harus diwujudkan dalam peraturan yang nyata(Fx Adji Samekto, 2013:48-

49).

Berdasarkan pengertian tersebut maka budaya hukum yang

berkembang di dalam suatu masyarakat tidak dapat dilepaskan dan budaya

politiknya, sebab hukum itu sebenarnya merupakan produk politik.

Sebagai produk politik, hukum itu merupakan kristalisasi atau formalisasi

dan kehendak-kehendak politik yang berkontestasi satu sama lain. Dengan

melihat lembaga legislatife misalnya, akan tampak jelas bahwalembaga

ini, meskipun produk legislasinya merupakan hukum yang imperatif,

sebenarnya (seperti sering dikatakan oleh Satjipto Rahardjo) tidak

mengerjakan pekerjaan-pekerjaan hukum melainkan melakukan pekerjaan-

pekerjaan politik. Hukum sebenarnya merupakan hasil tawar-menawar

atau adu kekuatan taranggota lembaga legislatif, sehingga produknya

merupakan produk politik belaka. Itulah sebabnya jika pemegang

kekuasaan politik yang dominan menolak sebuah rancangan produk

hukum maka rancangan itu tidak akan pernah menjadi hukum(Moh.

Mahfud MD, 2013:209).

Untuk memahami maksud budaya hukum terlebih dulu perlu

digambarkan secara umum tentang pengertian kebudayaan. Sebab budaya

hukum merupakan bagian dan kebudayaan pada umumnya.Kebudayaan

telah refinisikan dengan berbagai pendekatan oleh berbagai pakar. Di

dalam buku Communicating Between Cultures disebutkan bahwa Taylor,

pada tahun

1871, mendefinisikan kebudayaan sebagai “keseluruhan kompleks yang

memuat pengetahuan kepercayaan, seni, moral, hukum, adat kebiasaan,

dan segala kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai

anggota masyarakat. Sementara itu, Clyde Kluckhohn mengartikan

118

kebudayaan sebagai keseluruhan hidup suatu masyarakat sebagai warisan

sosial yang diperoleh para individu dan kelompoknya. Dalam pengertian

yang lebih fungsional, kebudayaan merupakan desain untuk hidup dalam

arti suatu perencanaan dan, sesuai dengan perencanaan itu, masyarakat

kemudian mengadaptasikan dirinya pada Iingkungan fisik, sosial, dan ide.

Dan banyak pengertian itu, dapat dikemukakan beberapa dimensi tentang

kebudayaan. Pertama, kebudayaan terkait dengan ciri manusia sendiri

sebagai makhluk yang “belum selesai” dan harus berkembang sehingga

kebudayaan terkait pula dengan usaha pemenuhan kebutuhan manusia

yang asasi, Kedua, kebudayaan dapat dipahami juga sebagai suatu strategi

manusia alam menghadapi lingkungannya. Ketiga, kebudayaan merupakan

suatu sistem sosial yang tidak mandiri atau terlepas dan sistem sosial

ekonomis.Pada satu sisi kebudayaan itu mengondisikan sistem sosial

dalam arti ikut membentuk atau mengarahkan, tetapi juga dikondisikan

oleh sistem sosial ekonomi dalam arti dipengaruhi olehnya. Keempat,

kebudayaan merupakan satu sistem makna sehingga pendekatannya pun

harus menggunakan metode interpretasi ( Moh. Mahfud MD, 2013:207).

B. Tradisi Sebagai Bentuk Nilai Dasar Dalam Konstitusi

Bila kemudian dikatakan bahwa konstitusi yang berlaku hanya

memberikan pandangan sebagai nilai dan ide dasar sebuah Negara dalam

menjamin ketertiban hukum, maka hal ini memungkinkan dan disebabkan

kita melihatnya berdasarkan beberapa sudut pandang saja. Dalam paham

konstitusi bahkan dapat dirasakan nilai yang sekedar tertulis acapkali

menyandera kebebasan aspek keberlakuan hukum melalui jaminan

keadilan dan kemanfaatan dan kepastian untuk berkembang dinamis.

Disinilah kemudian menjadi respon secara umum jika tradisi

menjadi bagian dari bentuk nilai dasar yang ada pada sebagian konstitusi.

tradisi konstitusi yang dimaksudkan dalam hal ini dengan sebuatan

konvensi (kebiasaan ketatanegaraan).

119

Lebih lanjut K. C. Wheare menyatakan bahwa konvensi terbentuk

dengan dua cara. Pertama, praktik tertentu berjalan dengan cara yang

cukup lama. Awal mula bersifat persuasive kemudian diterima sebagai

suatu hal yang wajib (kewajiban); kedua, konvensi terjadi melalui

kesepakatan (agreement) di kalangan rakyat sendiri. mereka sepakat

melaksanakan sesuatu dengan cara-cara tertentu dan sekaligus menetapkan

ketentuan mengenai cara-cara pelaksanaanya. Contoh Kebiasaan dalam

ketatanegaraan Indonesia adalah pada setiap tanggal 16 Agustus, Presiden

mengucapkan pidato kenegaraan didalam sidang Dewan Perwakilan

Rakyat. Pidato kenegaraan tersebut merupakan suatu laporan tahunan yang

bersifat informatoris dan presiden karena dalam laporan itu juga dimuat

rencana kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh pada tahun yang akan

datang(Sirajuddin dan Winardi, 2015:19).

Tradisi dalam wujud konvensi sebagai nilai bentuk dasar konstitusi

setidaknya konvensi ketatanegaraan harus memenuhi ciri-ciri sebagai

berikut; Konvensi ketatanegaraan itu berkenaan dengan hal-hal dalam

bidang ketatanegaraan; Kemudian konvensi ketatanegaraan tumbuh,

berlaku, diikuti dan dihormati dalam praktik penyelenggaraan negara; serta

Konvensi sebagai bagian dari konstitusi, apabila ada pelanggaraan

terhadapnya tak dapat diadili oleh badan pengadilan(Weldy Agiwinata,

Yuridika, Volume 29 No 2:153).

Berangkat dari sinilah dapat diartikan konvensi sebagai bagian dari

ciri paham konstitusionalisme menjadi instrument pendukung sinyalement

yang dikeluarkan oleh Satjipto Rahardjo yang pernah mengatakan bahwa

perkembangan baru dalam studi hukum di abad ke-20 memberi isyarat

bahwa ada yang kurang benar dalam cara-cara orang mempelajari hukum

selama ini, yaitu dengan membatasi diri dalam ranah hukum perundang-

undangan. Perkembangan dalam studi hukum akan berlanjut terus dan

tidak hanya berhenti sampai “sociological movement in law”. Studi

120

sosiologis terhadap hukum yang menumbangkan analytical positivism

hanya eksemplar saja atau hanya merupakan symbol saja dan dorongan

untuk melakukan “studi terhadap hukum secara benar”. Di belakang studi

sosiologis terhadap hukum masih berderet yang lain seperti antropologi,

psikologi dan ekonomi(Suteki, 2013:29).

Namun tentunya paham konstitusionalisme tidak hanya bergerak

pada ruang tradisi. Akan tetapi nilai yang dikedepankan selain tradisi juga

termasuk kolaborasi terhadap paham modernisasi yang penting untuk

menjadi instrument pertimbangan. Pada sisi lain konsep adopsi nilai

dengan modernisasi penting mengingat hal tersebut akan memungkinkan

ide dasar dari peran konstitusi sebagai penjamin kebahagiaan akan terua

didapatkan.

Rusia merupakan salah satu Negara yang menjalankan ide yang

demikian. Kecenderungan terakhir, sejak runtuhnya Uni Soviet, bangsa

Rusia memperlihatkan upaya mendekatkan diri dengan ide-ide demokrasi

dan pasar bebas. Hal ini semata-mata bisa dipahami sebagai bentuk

jawaban dari berbagai perubahan global yang menurut pengadopsian

anasir-anasir nilai-nilai demokrasi, untuk diabdikan pada ideologi “abadi”

bangsa ini. Dengan kata lain, bahwa demokrasi bukan sesuatu yang final

apalagi diterima mentah-mentah sebagaimana nilai-nilai itu dipahami

Barat. Proses Rusifikasi nilai-nilai universal demokrasi dengan elemen-

elemen tradisional Rusia merupakan jawaban terhadap permasalahan

jaman ini(Fahrurodji, 2005:7).

Pandangan atas perubahan yang mendasar tersebut dapat

dicontohkan dari perubahan nilai-nilai dasar yang dicanangkan dalam

konstitusi kita yaitu Undang-Undang dasar diantaranya pada kekuasaan

kehakiman. perubahan tersebut dapat dilihat berdasarkan table sebagai

berikut :

121

Table 1.6

Perubahan Kekuasaan Kehakiman Dengan Mengelaborasikan

Dengan Arus Modernisasi

No Sebelum amandement Setelah amandement

1 Perubahan III 19 November

2001, sebelumnya berbunyi :

(1) Kekuasaan kehakiman

dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan lain-lain

badan kehakiman menurut

Undang-undang.

(2) Susunan dan kekuasaan

Badan-badan Kehakiman itu

diatur dengan Undang-undang

Pasal 24

* (1) Kekuasaan kehakiman merupakan

kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan.

* (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan

oleh sebuah Mahkamah Agung dan

badan peradilan yang berada di

bawahnya dalam lingkungan peradilan

umum, lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara, dan oleh

sebuah Mahkamah Konstitusi.

* (3) Badan-badan lain yang fungsinya

berkaitan dengan kekuasaan

kehakiman diatur dalam undang-

undang.

2 Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang

mengadili pada tingkat kasasi, meguji

peraturan perundang-undangan di bawah

undang-undang terhadap undang-undang,

dan mempunyai wewenang lainnya yang

diberikan oleh undang-undang.

(2) Hakim Agung harus memiliki

integritas dan kepribadian yang tidak

tercela, adil, profesional, dan

berpengalaman di bidang hukum.

(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi

Yudisial kepada Dewan Perwakilan

Rakyat untuk mendapatkan persetujuan

dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim

agung oleh Presiden.

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah

Agung dipilih dari dan oleh hakim

agung.

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan,

dan hukum acara Mahkamah Agung

serta badan peradilan di bawahnya diatur

dengan undang-undang.

122

3 Pasal 24B (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri

yang berwenang mengusulkan

pengangkatan hakim agung dan

mempunyai wewenang lain dalam rangka

menjaga dan menegakkan kehormatan,

keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

(2) Anggota Komisi Yudisial harus

mempunyai pengetahuan dan

pengalaman di bidang hukum serta

memiliki integritas dan kepribadian yang

tidak tercela.

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat

dan diberhentikan oleh Presiden dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Susunan, kedudukan, dan

keanggotaan Komisi Yudisial diatur

dengan undangundang

4 Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang

mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final

untuk menguji undang-undang terhadap

UndangUndang Dasar, memutus

sengketa kewenangan lembaga negara

yang kewenangannya diberikan oleh

Undang-Undang Dasar, memutus

pembubaran partai politik, dan memutus

perselisihan tentang hasil pemilihan

umum.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib

memberikan putusan atas pendapat

Dewan Perwakilan Rakyat mengenai

dugaan pelanggaran oleh Presiden

dan/atau Wakil Presiden menurut

Undang-Undang Dasar.

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai

sembilan orang anggota hakim konstitusi

yang ditetapkan oleh Presiden, yang

diajukan masing-masing tiga orang oleh

Mahkamah Agung, tiga orang oleh

Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga

orang oleh Presiden.

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah

Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim

123

konstitusi. (5) Hakim Konstitusi harus memiliki

integritas dan kepribadian yang tidak

tercela, adil, negarawan yang menguasai

konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak

merangkap sebagai pejabat negara.

(6) Pengangkatan dan pemberhentian

hakim konstitusi, hukum acara serta

ketentuan lainnya tentang Mahkamah

Konstitusi diatur dengan undang-undang

Dapat disimpulkan bahwa latar belakang amandemen atas UUD

1945 yang terkait dengan kekuasaan kehakiman jelas menunjukkan bahwa

Komisi Yudisial diletakkan sebagai lembaga negara yang sangat vital

untuk menjaga martabat hakim dan mengawasinya agar ia tidak dikotori

oleh praktik mafia peradilan atau judicial corruption yang selama ini tak

dapat secara efektif disentuh oleh pengawasan. Terjadinya resistensi di

tubuh MA adalah akibat selama puluhan tahun lembaga yudikatif ini telah

menderita penyakit korup yang sangat sulit disembuhkan. Konflik antara

MA dan KY mungkin juga lebih disebabkan oleh gaya kerja dan

kepemimpinan yang kurang sinkron, misalnya, penilaian bahwa KY terlalu

over acting.( Moh. Mahfud MD, 2013:32)

Salah satu faktornya adalah kekuasaan kehakiman masih diwarnai

gaya kapitalisme sebagaimana masa orde baru. Kapitalisme merekayasa

sebuah sistem negara dengan membuat lembaga-lembaga negara yang

hanya bisa dimasuki oleh kaum-kaum pemodal, legislatif, yudikatif

maupun eksekutif merupakan lembaga-lembaga negara yang hanya bisa

dimasuki oleh kaum pemodal.Tidak perlu ragu lagi untuk menyebut sistem

pemilu dan pileg untuk memilih eksekutif dan legislatif adalah cara-cara

kaum pemodal untuk menancapkan kuku tajamnya itu. Orang yang

mengikuti pemilu maupun pileg membutuhkan biaya banyak dan disinilah

menjadi pintu masuk kaum pemodal, walaupun mereka tidak andil secara

langsung tetapi mereka menguraikan kekuatan modalnya untuk

berpartisipasi dengan cara menyumbangkan sebagian uangrlya untuk

124

kegiatan pemilu/pileg. Hal itu juga berlaku dalam ranah judikatif maupun

aparat penegak hukum. Sudah tidak menjadi rahasia umum lagi ketika ada

perekutan aparat bisa dipastikan akan ada sistem jual beli yang

mengalirkan uang kekantong-kantong oknum yang bersangkutan.

Sehingga tidak heran lagi ketika para pejabat banyak yang tersandung

kasus korupsi, mereka korupsi karena ingin mengembalikan modal yang

dikeluarkannya itu.Sudut pandang mereka bukan lagi kearah pengabdian

masyarakat melainkan sudah menyeleweng untuk keuntungan individu

masing-masing, dan inilah ciri kapitalisme. Maka jangan ragu pula untuk

menyebut sistem Indonesia saat mi adalah sistem kapitalis dan man kita

ben label Indonesia adalah negara kapitalis(Muhtar Said, 2013:149).

Adopsi system kekuasaan kehakiman yang mandiri dan modern

menjadi salah satu unsur yang strategis untuk diberlakukan dalam sebuah

Negara hukum. Hal ini tentunya sedikit banyak mengeliminir tradisi

Negara yang banyak ditentunya oleh pimpinan kekuasaan yang diserahkan

pada seorang raja yang tentunya dianggap sebagai tradisi akan tetapi sudah

tidak lagi sesuai dengan perkembangan konstitusi modern.

Berkaitan dengan tradisi seringkali diartikan sebagai wujud

budaya. Untuk memahami maksud budaya hukum terlebih dulu perlu

digambarkan secara umum tentang pengertian kebudayaan. Sebab budaya

hukum merupakan bagian dan kebudayaan pada umumnya.Kebudayaan

telah refinisikan dengan berbagai pendekatan oleh berbagai pakar. Di

dalam buku Communicating Between Cultures disebutkan bahwa Taylor,

pada tahun 1871, mendefinisikan kebudayaan sebagai “keseluruhan

kompleks yang memuat pengetahuan kepercayaan, seni, moral, hukum,

adat kebiasaan, dan segala kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh

manusia sebagai anggota masyarakat. Sementara itu, Clyde Kluckhohn

mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan hidup suatu masyarakat

sebagai warisan sosial yang diperoleh para individu dan kelompoknya.

125

Dalam pengertian yang lebih fungsional, kebudayaan merupakan desain

untuk hidup dalam arti suatu perencanaan dan, sesuai dengan perencanaan

itu, masyarakat kemudian mengadaptasikan dirinya pada Iingkungan fisik,

sosial, dan ide. Dan banyak pengertian itu, dapat dikemukakan beberapa

dimensi tentang kebudayaan. Pertama, kebudayaan terkait dengan ciri

manusia sendiri sebagai makhluk yang “belum selesai” dan harus

berkembang sehingga kebudayaan terkait pula dengan usaha pemenuhan

kebutuhan manusia yang asasi, Kedua, kebudayaan dapat dipahami juga

sebagai suatu strategi manusia alam menghadapi lingkungannya. Ketiga,

kebudayaan merupakan suatu sistem sosial yang tidak mandiri atau

terlepas dan sistem sosial ekonomis.Pada satu sisi kebudayaan itu

mengondisikan sistem sosial dalam arti ikut membentuk atau

mengarahkan, tetapi juga dikondisikan oleh sistem sosial ekonomi dalam

arti dipengaruhi olehnya.Keempat, kebudayaan merupakan satu sistem

makna sehingga pendekatannya pun harus menggunakan metode

interpretasi(Moh. Mahfud MD, 2013:207).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa budaya hukum adalah

sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum seperti kepercayaan,

nilai, ide, dan harapan-harapan, Ia juga sering diartikan sebagai situasi

pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum

itu dituruti, dilanggar, dan disimpangi. Dan pengertian ini menjadi jelas

bahwa tanpa budaya hukum suatu sistem hukum, tidak akan berdaya.

Dapat juga dikemukakan bahwa budaya hukum itu merupakan bagian dan

sistem hukum yang juga memiliki dua bagian lain, yakni struktur hukum

dan substansi hukum. Struktur, substansi, dan budaya hukum merupakan

subsistem dan sistem hukum yang saling berkaitan sehingga jika budaya

hukum tidak ada maka sistem hukum itu menjadi lumpuh. Ketiga

subsistem itu dapat digambarkan dalam hubungan antara mesin, cara

menggerakkan mesin, dan penggerak mesin. Struktur hukum dapat

diumpamakan sebagai mesin, substansi hukum adalah bagaimana mesin

126

itu bergerak, dan budaya hukum adalah apa dan siapa saja yang

memutuskan untuk menjalankan mesin dan siapa yang menghidupkan atau

mematikan serta menentukan bagaimana mesin itu akan digunakan(Moh.

Mahfud MD, 2013:208-209).

Dimensi yang ada kemudian adalah bangungan tradisi dibangun

melalui proses budaya bangsa dalam memahami konstitusi tidak lain

adalah mengintegrasikan antara norma-norma dengan jalan

menegaskannya sebagai kaidah yang bersifat nyata dan kongkrit.

Konsekwensinya masyaakat terikat oleh semua pemanhtapan tersebut

secara terus menerus sehingga keyakinan tersebut mengikat menjadi

sebuah jalinan norma yang membangun nilai-nilai keadilan, kemanfatan

dan kepastian dalam masyarakat.

127

BAB VII

PERUBAHAN KONSTITUSI

Tujuan Instruksional

1. Melalui pemahaman perubahan konstitusi dapat mengetahui metode

perubahan konstitusi

2. Dapat memahami model-model perubahan konstitusi yang diterapkan

disetiap Negara

3. Dapat memberikan pemahaman atas konsep-konsep perubahan konstitusi

yang ideal diterapkan

A. Pengertian Perubahan Konstitusi

Salah satu alasan terpenting kenapa konstitusi berubah adalah

adanya kondisi manusia yang sejatinya juga sama terus berubah.

Pemikiran terhadap perubahan konstitusi diantaranya disampaikan oleh

Roscoe Pound yang secara garis besar mendoktrinasi adanya model

perubahan konstitusi sebagai salah satu cirri dari keinginan masyarakat

yang terus mengalami perubahan.

Pemikiran Roscoe Pound sesungguhnya dilatar belakangi oleh

pemikiran filosof Perancis Montesquieu dalam bukunya lesprit des Lois

yang dipandang oleh Roscoe Pound sebagai yang pertama kali

menerapkan prinsip-prinsjp fundamentalsociological jurist. Di dalam buku

tersebut Montesquieu mengemukakan bahwa: “system of law is a living

growth and development interralated with the physical and societal

movement”. Dengan demikian, menurut Montesquieu, sistem hukum hidup

dan berkembang sesuai dengan perubahan-perubahan sosial. Dan latar

belakang pemikiran Montesquieu inilah, maka kita bisa memahami

pandangan Roscoe Pound bahwa tugas hukum adalah sebagai alat

untuk melakukan rekayasa sosial demi kepentingan kesejahteraan

bersama. Pemikiran yang mendorong perhatian terhadap keterkaitan

hukum dengan perubahan sosial (yang juga memengaruhi pemikiran

Roscoe Pound) adalah pemikiran Rudolf von Jhering (1818-1892). Jhering

128

menolak keyakinan yang dibangun mazhab sejarah sebagaimana dibangun

Von Savigny (1779-1861). Pada tahun 1852, Jhering menolak pendapat

Von Savigny tentang hukum Romawi. Menu rut Von Savigny, seluruh

hukum Romawi merupakan refleksi jiwa bangsa Romawi, dan karena

itulah maka hukum Romawi merupakan hukum nasional(Fx Adji Samekto,

2013:71).

Hal ini tidak jauh beda dengan Indonesia dimana sampai sekarang

sudah dilakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945 sampai

empat tahap, namun Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya

mengandung Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara tidak ikut

diamandemen. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sejak thun

1999 melakukan perubahan terhadap UUD 1945 berpedoman pada lima

kesepakatan dasar yang salah satu di antaranya adalah “tidak mengubah

Pembukaan UUD 1945” yang telah ditetapkan oleh Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Keputusan

untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 tersebut merupakan

keputusan yang tepat, baik secara filosofis maupun secara politis, dalam

hidup bernegara bagi bangsa Indonesia(Moh. Mahfud MD, 2013:3).

Berbasis ajaran Montesquieu yang diperkuat oleh Rudolf von

Jhering itulah, maka bisa dipahami pendapat Roscoe Pound bahwa, tugas

hukum adalah mengharmonisasikan antara kepentingan individual dengan

kepentingan masyarakat dengan mengacu pada keadilan yang memang

dikehendaki bersama(Fx Adji Samekto, 2013:72). Maka melalui

perubahan orisinalitas konstitusi sebagai groundnorm tetap terjamin

dengan baik.

Namun tentunya model perubahan tidak boleh tanpa alur yang baik

dan jelas. Sebagaimana perubahan bentuk secara umum, perubahan UUD

juga tidak boleh dilakukan sekehendak hati melainkan harus memenuhi

kriteria tertentu. Mengenai pendapat ini patut diperhatikan pendapat

129

Mochtar Kusumaatmadja mengenai ukuran pengembangan bidang hukum

berikut.

1) Ukuran Keperluan yang mendesak (urgent need), kadang-kadang tak

dapat dikatakan kita dihadapkan pada pilihan karena sering kita

terdesak untuk segera melakukannya tanpa kesempatan memilih dalam

arti yang sebenarnya; contohnya adalah penanaman modal asing dan

perundangan yang bertalian dengan itu.

2) Feasibility: bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan

ditangguhkan dan dipilih bidang-bidang yang tak ada komplikasi-

komplikasi kulturil, keagamaan, dan sosiologis. Apabila

dikombinasikan dengan kriterium (a) diatas maka dapat kiranya pilihan

yang lebih seimbang;

3) Perubahan yang pokok (fundamental Change): di sini perubahan

(melalui perundang-undangan)di perlukan karena pertimbangan-

pertimbangan politis, ekonomis, dan/atau sosial. Perobahan hukum

demikian sering diadakan oleh negara-negara bekas jajahan dengan

pemerintah yang memiliki kesadaran politik yang tinggi. Bidang

hukum yang biasanya dipilih adalah: hukum agraria, hukum

perburuhan, hukum-hukum mengenai pertambangan dan industri. Di

mana ada keinginan untuk menarik penanam modal asing, maka akan

ada tarikan antara keinginan demikian dengan keinginan untuk

mengadakan perubahan dasar (fundamental change) dalam perundang-

undangan yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial yang

menempatkan pemerintah ybs., dalam kedudukan yang tidak

mudah(Sri Soemantri Martosoewignjo, 2005: 46-47).

Adanya uraian yang disampaikan oleh muchtar Kusumaatmadja

merupakan wujud lain dari standarisasi nilai perubahan konstitusi agar

terjamin nilai keadilan, kepastian dan kemenfaatan. Hal inilah yang

menjadi cirri khas dari paham konstitusionalisme yang berkembang di era

modern.

130

Namun berkaitan dengan pembukaan tidak diberlakukan adanya

perubahan. Sampai sekarang sudah dilakukan perubahan (amandemen)

terhadap UUD 1945 sampai empat tahap, namun Pembukaan UUD 1945

yang di dalamnya mengandung Pancasila sebagai dasar dan ideologi

negara tidak ikut diamandemen. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

yang sejak thun 1999 melakukan perubahan terhadap UUD 1945

berpedoman padalima kesepakatan dasar yang salah satu di antaranya

adalah “tidak mengubah Pembukaan UUD 1945” yang telah ditetapkan

oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus

1945. Keputusan untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 tersebut

merupakan keputusan yang tepat, baik secara filosofis maupun secara

politis, dalam hidup bernegara bagi bangsa Indonesia ( Moh. Mahfud MD,

2013:3).

Pembukaan beda dengan teks yang lain dalam undang-undang

dasar. Di amenjadi sebuah wujud dari kedaulatan rakyat dalam sebuah

Negara. Kedaulatan penting mengingat apabila negara tidak mempunyai

kedaulatan yang absolut maka negeri tersebut bukanlah suatu negeri yang

independen, ia merupakan negeri boneka yang hanya bisa‟pasrah ketika

dibuat mainan oleh negara lain atau kekuatan yang menguasai negera

tersebut, ketika hidup masyarakat tergantung pada negara yang menguasi

wilayahnya mi menyebabkan bisa masyarakat tidak tentram karena mereka

bekerja bukan untuk memberikan sumbangan energi kepada tanah

kelahirannya namun kerja mereka temyata untuk memperkaya negara lain.

mi jelas menjadi tekanan psikologis terhadap masyarakat yang dalam

kehidupan sehari-harinya selalu dibayangi dengan tekanant ekanan yang

selalu menghantui disetiap helai nafas hidupnya. Apabila ada wilayah yang

dimana wilayah tersebut belum mendapatkan gelar kedaulatan yang

artinya bisa mengurus rumah tangganya sendiri maka wilayah tersebut

belum bisa disebut sebagai negara, karena tidak bisa memberikan rasa

aman dan nyaman terhadap warganya(Muhtar Said, 2013:103-104).

131

Kedaulatan juga merupakan simbol kehormatan negara, jika ada

negara yang kedaulatannya terciderai oleh negara lain maka bisa saja akan

menimbulkan peperangan yang berpotensi banyaknya nyawa yang hilang.

Pentingnya kedaulatan bagi negara maka banyak negara yang rela

mengalokasikan kas negara untuk membeli atau memproduksi peralatan

tempumya serta memperbanyak anggota militer. Cara seperti itu ditempuh

sebagai langkah persiapan jika suatu saat akan ada negara yang menjajah.

Memprbanyak kekuatan persenjataan dan anggota militer merupakan

langkah strategi guna mempertahankan kedaulatan suatau Negara, langkah

ini banyak ditiru oleh Negara-negara yang mnegaku saying terhadap

rakyatnya seperti amerika dan Negara kekuasaan seperti korea

utara(Muhtar Said, 2013:112-113).

Pembukaan Undang_undang Dasar merupakan wujud kongkrit

kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya sehingga tidak bisa dirubah jika

kita masih menginginkan Negara utuh. Isi pembukaan dalam Undang-

Undng dasar Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

Table 1.7

Pendahuluan Undang-Undang Dasar NRI

No Paragraph isi

1 Alenia pertama Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah

hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka

penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,

karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan

dan perikeadilan.

2 Alenia kedua Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan

Indonesia telah sampailah kepada saat

yang berbahagia dengan selamat sentausa

mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu

gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang

merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

3 Alenia ketiga Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa

dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur,

supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,

maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini

kemerdekaannya.

132

4 Alenia keempat Kemudian dari pada itu untuk membentuk

suatu Pemerintah Negara Indonesia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan sosial, maka disusunlah

Kemerdekaan Kebagsaan Indonesia itu dalam

suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,

yang terbentuk dalam suatu susunan Negara

Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat

dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang

Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan

beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan, serta

dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.

Wujud dasar tersebut menjadi indikasi bahwa hukum dengan tegas

mengatur segala tingkah laku lahirlah dan ingin menciptakan

keseimbangan diantara kepentingan warga masyarakat yang berbeda satu

dengan yang lain. Di setiap Negara, pasti memiliki ciri-ciri hukumnya

sendiri-sendiri. Seperti contohnya di Indonesia. Negara Hukum Indonesia

memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai

dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat

pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam

negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap freedom of

religion atau kebebasan beragama. Tetapi, kebebasan beragama di Negara

Hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat

bagi ateisme atau propaganda anti agama di Bumi Indonesia(Muhammad

Tahir Azhary, 2003:93).

133

B. Tujuan Perubahan Konstitusi

Konsep Negara hukum menjadi salah satu topik utama dalam

paham konstitusi. Konsep rechtstaat bersumber dan rasio manusia,

liberalistik individualistik, humanisme yang antroposentrik, pemisahan

negara dan agama secara mutlak-ateisme dimungkinkan. Adapun unsur-

unsur utama menurut F. J. Stahl terdapat 4 (empat) unsur dan negara

hukum, yakni: (1) Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia; (2) adanya

pembagian kekuasaan; (3) pemerintah harusah berdasarkan peraturan-

peraturan hukum; dan (4) adanya peradilan administrasi. Sementara

menurut Scheltema unsur-unsurnya terdiri dan: (1) Kepastian Hukum; (2)

Persamaan; (3) demokrasi dan; (4) pemerintahan yang melayani

kepentingan umum(Sirajuddin dan Winardi, 2015:25).

Hal yang paling mendasar seperti yang di sampaikan oleh F. J.

Stahl adalah paham negar berdasarkan pada subtansi proses hukum yang

dijalankan oleh kekuasaan yang terus berkembang melalui perkembangan

masyarakat dengan ditandai pada sisi-sisi jaminan perkembangan hak asasi

manusia, perkembangan pembagian kekuasaan da lain sebagainya. Oleh

karena itu unsure konstitusi harus dinamis dan tidak hanya menempatkan

konstitusi sebagai sumber hukum tertulis saja mengakibatkan proses dan

paham konstitusi terus berkembang melalui peradaban manusia.

Padanan yang harus dikembangkan dalam Negara hukum haruslah

mengkonsepsikan perkembangan manusia. Jimly Asshiddiqie

menyebutkan bahwa paling tidak ada 11 prinsip pokok yang terkandung

dalam negara hukum yang demokratis, yakni: (i) adanya jaminan

persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama; (ii) pengakuan dan

penghormatan terhadap perbedaan/pluralitas; (iii) adanya aturan yang

mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama; (iv) adanya mekanisme

penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditatati

bersama itu; (v) pengakuan dan penghormatan terhadap HAM; (vi)

134

pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan pembagian

kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar

lembaga negara baik secara vertikal maupun horizontal; (vii) adanya

peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak dengan

kewibawaan putusan tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran; (viii)

dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin kedailan

bagi warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan

pemerintahan (pejabat administrasi negara);(ix) adanya mekanisme

„judiciel review‟ oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan

legislatif baik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif;

dan (xi) pengakuan terhadap asas legalitas atau „due process of law‟ dalam

keseluruhan sistem penyelengaraan negara(Sirajuddin dan Winardi,

2015:282-283).

Sebelas pokok objek tersebut menjadikan latar belakang konstitusi

harus berubah seiring dengan perubahan masyarakat. Salah satu alasan

yang menjadi unsure perkembangan manusia seperti halnya yang

disampaikan oleh Emile Durkheim. Emile Durkheim menilai sebuah

kekuatan yang ada dalam masyarakat merupakan bentuk kekuatan yang

memilki pola yang tidak statis akan tetapi dinamis yang selalu megikut

sertakan perkembangan dalam memnuhi unsure kebutuhannya.

Menurut Emile Durkheim, masyarakat itu mengikat oleh karena

adanya solidaritas di antara anggota-anggotanya. Untuk menjelaskan

mengenai perkembangan masyarakat yang berbeda beda, Durkheim

menunjukkan adanya masyarakat dengan solidaritas mekanis dan

masyarakat dengan solidaritas organis. Solidaritas mekanis mendasarkan

terwujudnya masyarakat pada rasa keterikatan dan rasa persatuan di antara

anggota-anggotanya. Perbedaan pendapat dan penyimpangan-

penyimpangan tingkah laku merupakan hal yang bertentangan dengan

solidaritas. Di lain pihak, pada masyarakat yang didasarkan pada

135

solidaritas organis, terwujudnya masyarakat didasarkan pada kebebasan

para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan dan untuk

berhubungan satu dengan yang lain, karena sifat sosial manusia maka

kebebasan demikian ini tidak menyebabkan musnahnya masyarakat

(Suteki, 2013:5).

Unsure yang lain yang mengakibatkan hukum harus berubah

adalah unsure budaya manusia itu sendiri. Manusia dalam menjalankan

prinsip-prinsip kemajuannya selallu menjadikan budaya sebagai

instrument baku dalam karakteristiknya. Oleha karena itu konstitusi dalam

bentuknya harus mengikut sertakan perubahan dalam bentuknya.

Seperti halnya Hans Kelsen, sebenarnya Gustav Radbruch

mengembangkan pemikirannya dengan berpijak pada pandangan

Immanuel Kant. Sebagaimana telah disebut sebelumnya bahwa dalam

pandangan Kant, ada dua bidang dalam kehidupan, yaitu bidang fakta dan

bidang seharusnya. Gustav Radbruch menghubungkan antara bidang fakta

dengan bidang seharusnya tersebut. Penggabungan keduanya dilandasi

pada pemikirannya bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan terdapat

bidang yang mengandung unsur fakta (das sein) dan unsur seharusnya (das

sollen). Jadi, keduanya sebenarnya bisa dihubungkan. Bidang yang mampu

menghubungkan, menurut Gustav Radbruch adalah budaya (culture).

Budaya, menurut Gustav Radbruch, merupakan perwujudan nilai-nilai

(yang memuat bidang seharusnya) di dalam alam fakta, yang tercermin

dalam tingkah laku manusia maupun peraturan. Hukum, dengan demikian

menurut Gustav Radbruch, merefleksikan budaya yang merupakan

jembatan antara nilai dan kenyataan. Oleh karena itulah, menurut

Radbruch kehendak manusia tidak akan sebebas-bebasnya, karena ia

terikat pada nilai-nilai. Dengan demikian dalam pandangan Gustav

Radbruch, aturan hukum merupakan paduan antara nilai-nilai yang harus

diwujudkan dan kenyataan yang tidak boleh melanggar nilai-nilai itu.

136

Nilai yang terkandung dalam hokum itu, menurut Gustav Radbruch adalah

keadilan. Oleh karena itu dalam pandangannya, pengupayaan keadilan

harus diwujudkan dalam peraturan yang nyata(Fx Adji Samekto, 2013:48-

49).

Berangkat berdasarkan uraian di atas, tidak ada alasan yang baku

bahwa konstitusi tidak boleh berubah. Bentuk konstitusi yang tertulis

maupun yang tidak tertulis sudah seharusnya memliki kebutuhan yang

jamak untuk terus berubah sehingga tujuan dari konstitusi yang secara

umum mewujudkan prinsip Negara kesejahteraan harus direalisaikan

secara dinamis sesuaia dengan subjek dalam konstitusi itu sendiri yaitu

manusia.

Paling tidak terdapat beberapa hal pokok yang dapat menjadi

rekomendasi diantaranya dengan adanya perubahan konstitusi. Pada waktu

era orde baru Undang-Undang Dasar 1945 “disakralkan”. Salah satu

“berkah reformasi” adalah dilakukan perubahan Undang-undang Dasar

1945. Adapun alasan-alasan diadakan perubahan Undang-undang Dasar

1945 yaitu:

1) Pertama; Secara Filosofis. Yaitu: 1). Undang-undang Dasar 1945

moment opname dari berbagai kekuatan politik dan ekonomi yang

demikian pada saat dirumuskan Undang-undang Dasar 1945. Setelah

lebih dari 50 tahun tentu terdapat perubahan baik di tingkat pusat

maupun di tingkat daerah. Hal ini belum tercantum di dalam Undang-

Undang Dasar 1945. 2). Undang-undang Dasar 1945 disusun oleh

manusia yang tidak sampai kepada kesempurnaan.

2) Kedua; Secara Historis. Dari semula penyusun Undang-undang Dasar

1945 bersifat sementara. Hal ini dinyatakan oleh Ir. Soekarno (Ketua

PPKI) dalam rapat pertama tanggal 18 Agustus 1945: Undang-undang

Dasar yang kita buat adalah Undang-undang Dasar kilat. Nanti kalau

kita telah bernegara dalam suasana lebih tentram kita tentu akan

137

mengumpulkan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI yang dapat

membuat Undang-undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih

sempurna.

3) Ketiga; Secara Yuridis. Para perumus Undang-undang Dasar 1945

telah

menunjukan kearifan bahwa apa yang mereka lakukan ketika Undang-

undang Dasar 1945 disusun akan berbeda kondisinya dengan masa

yang akan datang dan suatu saat akan mengalami perubahan.

4) Keempat; Secara Substantif. Undang-undang Dasar 1945 banyak sekali

mengandung kelemahan antara lain: 1). Kekuasaan eksekutif terlalu

besar tanpa disertai checks and balances. 2). Rumusan Undang-undang

Dasar 1945 sebagian besar bersifat sangat sederhana, umum atau tidak

jelas sehingga menimbulkan multi tafsir. 3). Unsur-unsur

konstitusionalisme tidak dielaborasi secara memadai dalam

Undangundang Dasar 1945. 4). Terlalu menekankan pada semangat

penyelenggara negara. 5). Undang-undang Dasar 1945 memberikan

atribusi kewenangan terlalu besar kepada presiden untuk mengatur

berbagai hal penting kepada undang-undang. 6). Banyak materi muatan

yang penting justru diatur di dalam penjelasan Undang-undang Dasar

1945 dan tidak tercantum di dalam Pasal Undang-undang Dasar 1945.

7). Status materi penjelasan Undang-undang Dasar 1945 terpisah atau

menyatu dengan pasal Undang-undang Dasar 1945.

5) Kelima; Secara Politik. Salah satu kesepakatan MPR RI adalah untuk

pembenahan sistem dan struktur ketatanegaraan. Alasan perubahan

Undang-undang Dasar 1945 menurut Maria Farida Indrati Soeprapto:

a) Tuntutan reformasi. Pada tahun 1998 di Negara Republik Indonesia

terjadi demonstrasi dari berbagai kalangan masyarakat termasuk

mahasiswa untuk “menurunkan” Presiden RI yang telah berkuasa

selama sekitar 30 Tahun. Pada era Orde Baru dalam perubahan

138

Undang-Undang Dasar 1945 terhambat oleh ketentuan bahwa MPR

RI tidak akan mengubah Undang-undang Dasar 1945.

b) Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang multi tafsir. Dengan

adanya pasal-pasal Undang-undang 1945 yang multi tafsir, dalam

praktik ketetanegaraan RI menimbulkan ketidakpastian. Penafsiran

pasal Undang-undang Dasar 1945 yang dianggap benar adalah

tafsir Pemerintah (Presiden RI). Salah satu contoh adalah ketentuan

Pasal 7 Undang-undang Dasar 1945: Presiden dan Wakil Presiden

memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih

kembali. Tafsir Pemerintah (Presiden RI) adalah: Presiden dan

Wakil Presiden dapat dipilih lebih 2 kali periode asal masa jabatan

Presiden dan Wakil Presiden 5 Tahun dalam 1 periode dan dipilih

oleh Majelis Permusyawaratan RI dengan suara terbanyak

c) Tidak ada checks and balances terhadap organ negara. Paradigma

sebelum perubahan Undang-undang Dasar 1945 adalah Majelis

Permusyawaratan RI sebagai pelaksana dan pemegang kedaulatan

rakyat, Lembaga tersebut sebagai lembaga tertinggi negara yang

membawahi lembaga tinggi negara yang diatur di dalam Undang-

undang Dasar 1945.

d) Tidak banyak memuat Hak Asasi Manusia. Ada 2 kelompok yang

berbeda pendapat di persidangan BPUPKI yaitu: Soekarno dan

Soepomo di satu pihak dan Muhammad Hatta dan Muhammad

Yamin di pihak lain. Soekarno dan Soepomo berpendapat: Tidak

menyetujui pasal Hak Asasi Manusia dimasukkan di dalam

Undang-Undang Dasar 1945. Adapun alasannya adalah Negara

Indonesia yang didirikan adalah negara gotong royong menolak

individualisme. Selanjutnya Muhammad Hatta dan Muhammad

Yamin berpendapat: Mengusulkan agar pasalpasal Hak Asasi

Manusia dimasukkan di dalam Undang-undang Dasar 1945 agar

139

Pemerintah tidak berlaku sewenang-wenang. Dengan adanya 2

kelompok yang berbeda pendapat, maka ditempuh jalan kompromi,

pengaturan Hak Asasi Manusia diatur di dalam Undang-Undang

Dasar 1945 secara terbatas.

e) Tidak merupakan living constitution. Dalam kenyataannya selama

pemberlakuan Undang-undang Dasar 1945 tidak merupakan living

constitution atau merupakan konstitusi yang hidup(Abu thamrin,

Jurnal Cita Hukum:93-95).

Refleksi reformasi sebagai bentuk alasan perubahan konstitusi

karena dimungkinkan terjadi dengan alasan dalam rangka revitalisasi

tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ada beberapa

sasaran refromasi yang perlu mendapat perhatian. Pertama; memulihkan,

agar setiap orang dapat menggunakan secara wajar hak-hak demokratis,

hak yang terkandung dalam prinsip negara konstitusional dan negara

berdasarkan atas hukum. Bentuk pertama reformasi ini tidak lain dan

pemberdayaan (empowering) masyarakat. Hanya masyarakat yang berdaya

dapat melaksanakan reformasi yang managable. Kedua reformasi diartikan

pada usaha pemberdayaan supra struktur dan infra struktur politik agar

benar- benar menjadi wahana perjuangan mewujudkan dan melaksanakan

tatanan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya, bukan sekedar

formalitas. Ketiga reformasi birokrasi atau administrasi negara

(administrative reform). Satu hal yang mendesak dilakukan ,yaitu

melepaskan birokrasi dan ikatan politik primordial dan kekuatan politik

tertentu yang menimbulkan berbagai kecemburuan politik. Sebagai

penyelenggara pelayanan negara terhadap masyarakat, birokrasi harus

dilepaskan dan keterkaitan suatu kekuatan politik. Keempat selain hal-hal

yang berkenaan dengan soal-soal politik dan pemerintahan reformasi harus

pula dijalankan di bidang ekonomi. Kelima reformasi di bidang sosial

budaya berkaitan dengan tingkah laku feodalisme yang makin marak.

140

Tidak hanya dilapangan sosial tetapi mempengaruhi pula tatanan politik

seperti nepotisme, ketertutupan, membangun suatu jarak dengan rakyat,

dan sebagainya. Watak dan sikap feodal harus dihapus dan diganti dengan

watak dan sikap demokratis, atau egaliter. Keenam reformasi hukum. Hal

ini didasarkan beberapa pertimbangan:

a. Pada dasamya semua unsur yang menjadi sasaran reformasi

dilaksanakan atas dasar berbagai aturan hukum tanpa reformasj aturan

hukum, tidak akan terjadi reformasi politik, ekonomi dan lain-lain;

b. Melalui hukum, reformasi dilaksanakan secara “rechtmatig”. Dengan

demikian, perubahan dapat terlaksana secara tertib dan damai.

Berbagai ketentuan seperti “paket Undang-undang di bidang politik”,

perlu dikaji untuk diperbaharui mengingat berbagai perkembangan

baru yang terjadi pada saat reformasi ketentuan Undang-undang mi

tidak selalu berarti mengahpus hal-hal yang baik seperti kesederhanaan

struktur politik. Yang harus diperbaharui adalah mekanisme

mewujudkan struktur politik yang sederhana, misalnya sistem

pemilihan umum, cara menentukan partisipasi partai pada badan

perwakilan dan lain sebagainya. Pembaharuan mencakup juga usaha

mewujudkan agar badan perwakilan sepenuhnya mencermjnkan

sebuah badan demokratjs baik cara pengisian, cara “penindakan”

(seperti recall), cara melaksanakan tugas dan lain sebagainya(Jazim

Hamidi dan Malik, 2009:80-81).

C. Model-Model Perubahan Konstitusi

Konstitusi yang sifatnya tertulis tentunya harus memerlukan

penyesuaian dengan kondisi yang ada dalam sebuah Negara yang tentunya

masyarakatnya juga berubah. Oleh karena itu perubahan konstitusi

menjadi sangat penting dalam menentukan kualitas suatu Negara melalui

upaya penegakan hukum.

141

Berdasarkan dasar berbagai teori konstitusi Soemantri (2001)

mengemukakan adanya empat aspek yang terkandung dalam perubahan

konstitusi, yaitu:

1. Prosedur perubahannya, dalam hal ini berkaitan dengan institusi yang

berwenang melakukan perubahan konstitusi, kuorum dan pengambilan

keputusannya. Kalau kita simak Pasal 37 UUD 1945 (ash) ternyata

memuat tiga kaidah hukum:

a. Yang berwenang merubah UUD adalah MPR

b. Untuk merubah UUD kuorum sidang MPR adalah 2/3 jumlah

anggota MPR

c. Sahnya perubahan UUD apabila disetujui oleh minimal 2/3 anggota

MPR yang hadir.

Kalau kita kaitkan dengan pandangan Wheare dan juga Bryce,

UUD 1945 dapat dikategorikan sebagai rigid and supreme

constitution, sedangkan kalau kita kaitkan dengan pandangan Wolf &

Phillips termasuk „conditional and superior constitution, karena

prosedur perubahannya oleh institusi yang bukan pembuat undang-

undang biasa dan dengan syarat-syarat khusus.

2. Mekanisme perubahannya, apakah dalam menyiapkan perubahan

konstitusi dilakukan sendiri oleh institusi yang berwenang mengubah

ataukah dapat didelegasikan kepada institusi lain yang dibentuk oleh

institusi yang berwenang tersebut dan kemudian institusi yang

berwenang hanya menetapkan mengesahkan. UUD 1945 ternyata tidak

menentukan mekanisme tersebut. Dalam praktek sejak Perubahan

Pertama (1999) sampai rencana Perubahan Keempat (2002)

mekanismenya diserahkan sepenuhnya kepada MPR melalui tata tertib

persidangannya, dalam hal ini diserahkan kepada Badan Pekerja (BP)

MPR dan kemudian BP MPR menugaskan Panitia Ad Hoc I (PAH I)

142

untuk menyiapkan Rancangan Perubahan UUD di mana PAH I BP

MPR ini dapat mengangkat Tim Ahli para pakar dan melakukan

penyerapan aspirasi publik (baik dalam menjaring masukan untuk

naskah perubahan maupun uji sahih hasil rancangannya).

3. Sistem perubahan UUD, dalam hal ini menurut teori konstitusi dapat

dilakukan melalui (Asshiddiqie, 2001):

a. Pembaharuan naskah (perubahan dalam teks menyangkut hal-hal

tertentu);

b. Penggantian naskah (materi perubahan cukup mendasar dan

banyak);

c. Melalui naskah tambahan (annex atau adendum) menurut sistem

Ainendement Amerika Serikat(Abdul Mukthie Fadjar, 2006:17-18).

Mekanisme perubahan di atas tentunya akan menyesuaikan dengan

kebutuhanyang ada dalam sebuah Negara. Namun dalam hal ini berkaitan

dengan perubahan konstitusi pada setiap Negara, semakin baik orientasi

yang ada lam perubahan konstitusi yang terletak pada kompleksitas politik

hukum pemerintahan yang baik maka semakin baik pula outpun perubahan

konstitusi yang dilakukan dalam sebuah Negara.

Dalam proses perubahan konstitusi di sebagaimana terjadi di

Amerika Serikat dalam proses perubahan maka Konstitusi Amerika Serikat

menyebutkan bahwa amandemen dilakukan melalui kongres, sebagaimana

diatur dalam pasal. Menurut pasal ini, dua pertiga (2/3) anggota kongres

atau dua pertiga negara bagian boleh mengajukan inisiatif amendemen.

Perubahan baru dipandang sah apabila telah disetujui oleh tiga perempat

(3/4) anggota kongres dan oleh tiga perempat (3/4) dewan legislatif

negara-negara bagian. Sampai sekarang, cara ini terus dipakai. Dalam

sejarahnya, proses amandemen berjalan alot, banyak usulan yang gagal.

Hingga sekarang mi (2003), amandemen baru dilakukan 27 kali; 12 kali

143

pada tahun 1804, dan selebihnya 15 kali hingga sekarang(Taufiqurrahman

Syahuri, 2004:74-75).

Mekanisme perubahan konstitusi di Amerika Serikat tersebut

terjadi mengingat dalam konsep peerintahan amerika serikat perubahan

konstitusi dilakukan secara hati-hati mengingat konstitusi akan menjadi

dasar dari pembentukan dan penegakan hukum yang dijalankan dalam

sebuah Negara. Hal tersebut tentunya dianggap benar oleh amerika dan

mekanisme tersebut tentunya akan berbeda dengan Negara kita dan Negara

lain termasuk di Belanda.

Berbeda Di Belanda perubahan konstitusi diatur dalam bab XIII

pasal 137-142. Apabila konstitusi akan diubah, terlebih dahulu dibentuk

panitia negara yang diberi tugas khusus menangani perubahan konstitusi.

Cara perubahan konstitusi dilakukan melalui undang-undang. Undang-

undang untuk perubahn konstitusi Belanda itu diundangkan dalam

lembaran negara dan disebarluaskan setelah parlemen bubar, serta

diadakan pemilihan umum untuk memilih angota twede-kamer (majelis

rendah) dan eerste kamer (majelis tinggi). Kemudian, apabila staten

general (parlemen) yang baru terbentuk, maka ia bersama-sama dengan

pemerintah yang baru menyusun undang-undang tentang perubahan tadi.

Keputusan tentang perubahan konstitusi dilakukan oleh staten general dan

hams didukung oleh dua pertiga (2/ 3) suara dan yang hadir. Sedangkan

kuorum untuk itu sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu

dan seluruh anggota staten general. Cara perubahan konstitusi melalui

lembaga khusus ini juga dilakukan di negara Republik Iran

(Taufiqurrahman Syahuri, 2004:75).

Konsep peubahan konstitusi di Belanda demikian hampir dianut di

Indoensia saat ini dengan menyiapkan team yang melakukan pengkajian

konstitusi. Model yang ada di Belanda menjadi bagian dari prasyarat

kehati-hatian dalam proses perubahan konstitusi dalam sebuah Negara.

144

Di Negara Cina, Konstitusi Republik Rakyat Cina mengatur cara

perubahan konstitusi dalam pasal 64. Sesuai pasal 64 ayat (1), yang

berwenang mengubah konstitusi adalah kongres rakyat nasional sebagai

organ tertinggi dan kekuasaan negara dan satu-satunya yang melaksanakan

kekuasaan legislatif negara. Kongres Rakyat Nasional terdiri dan wakil-

wakil yang dipilih oleh provinsi-provinsi, daerah-daerah otonom, kota-

kota besar yang secara langsung di bawah kekuasaan pusat, angkatan

bersenjata, dan orang Cina yang berada di luar negeri. Perubahan terhadap

konstitusi memerlukan dua pertiga (2/3) suara mayoritas dan selunuh

wakil-wakil Kongres Rakyat Cina(Taufiqurrahman Syahuri, 2004:76).

Perubahan yang ditentukan oleh kongkres mengingat Negara Cina

menganggap kongkres menjadi bagian terpenting dalam system Negara

yang memiliki keterwakilan rakyat yang sangat tinggi. Disini kemudian

dapat dikatakan sejauh mena kongres tidak dimasuki kepentingan politik

yang buruk maka semakin baik pula kualitas konstitusi yang dirubah

nantinya.

Jika kita bandingkan di Argentina perubahan konstitusi tidak dapat

berlaku kecuali melalui konvensi yang khusus diadakan untuk itu.

Konstitusi Argentina dapat diubah secara total atau sebagian. Perubahan

atau amandemen konstitusi tersebut harus diumumkan oleh kongres, yang

didukung oleh jumlah suara paling sedikit dua pertiga dan jumlah seluruh

anggota(Taufiqurrahman Syahuri, 2004:77).

145

BAB VIII

PENEGAKAN KONSTITUSI

Tujuan Instruksional

1. Diharapkan dengan memahami materi penegakan konstitusi dapat

menjadi bahan rekomendasi konsep dasar dalam konsep penegakan

konstitusi secara tepat

2. Diharapkan dapat memhami konsep penegakan konstitusi yang

diterapkan diberbagai Negara

3. Memperkuat pemahamn terkait model penegakan konstitusi melalui

mekanisme pengujian Undang-undang yaitu Judisial Review

A. Makna dari Penegakan Konstituasi

Dalam pemahaman ajaran kedaulatan rakyat yang mencerminkan

prinsip demokrasi (Demos Cratos atau Cratein) dalam perkembangan

sejarah pemikiran hukum dan politik memang sering dipertentangkan

dengan ajaran kedaulatan hukum berkaitan dengan prinsip nomokrasi

(Nomos Cratos atau Cratein). Ajaran atau teori kedaulatan hukum itu

sendiri dalam istilah yang lebih populer dihubungkan dengan doktrin the

rule of law dan prinsip Rechrsstaat (Negara Hukum). Perdebatan teoretis

dan fliosofis mengenai mana yang Iebih utama dan kedua prinsip ajaran

kedaulatan huk um dan kedaulatan rakyat ini dalam sejarah terus

berlangsung sejak zaman Yunani kuno. Di zaman modern Sekarang ini,

orang berusaha untuk merumuskan jalan tengahnya juga terus terjadi.

Misalnya, dikatakan bahwa kedua prinsip itu tak ubahnya merupakan dua

sisi dan mata uang yang sama. Keduanya menyatu dalam konsepsi negara

hukum yang demokratis ataupun negara demokrasi yang berdasar atas

hukum (Ni‟matul Huda, 2015:210-211).

Perlu diingat bahwa sesungguhnya tentang pengertian kedaulatan

itu dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum belum pernah

mendapatkan kesatuan pendapat. Dalam arti bahwa masing-masing sarjana

memberikan perumusan pengertian kedaulatan menurut pendapatnya

146

sendiri-sendiri. Juga apakah pengertian kedaulatan itu sama dengan

pengert ian sovereigniteit. Kalau menurut Jean Bodin tadi kedaulatan itu

adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum di dalam suatu negara,

yang sifatnya:

1. Tunggal. ini berarti bahwa hanya negaralah yang memiliki. Jadi

didalam negara itu tidak ada kekuasaan lainnya lagi yang berhak

menentukan atau membuat undang-undang, atau hukum.

2. Asli. ini berarti bahwa kekuasaan itu tidak berasal dan kekuasaan lain.

Jadi tidak diturunkan atau diberikan oleh kekuasaan lain. Jadi misalnya

propinsi atau kotapraja itu tidak mempunyai kedaulatan, karena kekuas

aan yang ada padanya itu tidak ash, sebab diperoleh dan pusat.

3. Abadi. mi berarti bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi atau

kedaulatan itu adalah negara, yang menurut pendapat Jean Bodin

negara itu adanya abadi

4. Tidak dapat dibagi-bagi. mi berartibahwa kedaulatan itu tidak dapat

diserahkan kepada orang atau badan lain, balk sebagian maupun

seluruhnya(Soehino, 1996:79).

Konsepsi Jean Bodin tentang pengertian kedaulatan tersebut diatas,

sebetulnya mempunyai suatu kelemahan, yang meskipun mi telah disadari

oleh Jean Bodin sendiri, ialah bahwa ia tidak memisahkan antara

pengertian negara dengan pemerintah. mi merupakan kelemahan dan

teorinya, sebab lalu berarti bahwa kedaulatan negara sama dengan

kedaulatan pemerint ahnya. Karena pemerintah itu tidak abadi, maka mi

berarti bertentangan dengan unsur abadi dan kedaulatan di dalam

teorinya(Soehino, 1996:79).

Perwujudan dari sebuah demokrasi itulah yang kemudian

melahirkan hak-hak dasar dalam masyarakat untuk terus terjaga melalui

sebuah instrument konstitusi.hal yang patut diperhitungkan adalah

147

bagaimana tegaknya konstitusi adalah bagaimanapual tegaknya hak-hak

gdasar masyarakat.

Fuller mengajukan satu pendapat untuk mengukur apakah kita pada

suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum (Fuller,

1971:39-91). Ukuran tersebut diletakann ya pada delapan azas yang

dinamakannya principles of legality, yaitu:

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-pperaturan. Yang

dimaksud di sini adalah, bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar

keputusan-keputusanyang bersifat ad hoc.

2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.

3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila

yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai

untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara

berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan

untuk- berlaku bagi waktu yang akan datang.

4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa

dimengerti

5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturanp peraturan yang

bertentangan satu sama lain.

6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi

apa yang dapat dilakukan.

7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering merubah-rubah peraturan

sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi

8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan

pelaksanaannya sehari-hari (Sadjipto Rahardjo, 1982:92).

Berdasarkan apa yang disampaikan di atas, sangat tepat jika ciri

khas dan demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang

148

demokratis adalah pemerint ah yang terbatas kekuasaannya dan tidak

dibenarkan bentindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.

Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan

penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkannya kepada

beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan

dalam satu tangan atau satu badan. Perumusan yuridis dan prinsip- prinsip

mi terkenal dengan Rechtsstaat (Negara Hukum) dan Rule of Law(

Ni‟matul Huda, 2015:265).

Ciri-ciri di atas menunjukkan dengan jelas bahwa ide sentral

rechstaat adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

manusia yang bertumpu atas dasar prinsip kebebasan dan persamaan.

Adanya undang-undang dasar akan memberikan jaminan konstitusion al

terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan

untuk menghindarkan penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang

sangat cenderung kepada penyalahgunaan kekuasaan, berarti pemerkosaan

terhadap kebebasan dan persamaan. Adanya kekuasaan pembuatan

undang-undang dimaksudkan untuk menjamin bahwa hukum yang dibuat

adalah atas kehendak rakyat; dengan demik ian hukum tersebut tidak akan

memperkosa hak-hak rakyat, tetapi dikaitkan dengan asas mayonitas

kehendak rakyat diartikan sebagai kehendak golongan mayoritas(Ni‟matul

Huda, 2015:269).

Maka yang dapat disimpulkan bahwa jaminan hak konstitusional

melalui pemberian hak-hak dasar bagi masyarakat untuk tetap terjamin

hak-haknya melalui konstitusi yang diterapkan dalam norma positif yang

dijadikan acuan kemudian oleh para penguasa. Di Indonesia sendiri hal

tersebut dilaksanakan oleh lembaga yang disebut oleh Mahkamah

Konstitusi.

Sebagai catatan menarik apa yang disampaikan oleh Scholten.

Scholten mengemukakan apa yang juga lazim dilakukan dalam usaha

149

untuk menentukan hukum yang konkret bagi sesuatu kasus hukum, seperti

dapat dijumpai pula pada tradisi Penatsiran di Inggens yang telah kita

bicarakan. Usaha-usaha tersebut juga dimulai dan pemahamàn dan sudut

tata bahasa. Dalam kata-kata Scholten sendiri, “Dengan demikian maka

yang kita lakukan terdiri dan segi bahasa, sejarah undang-undangnya,

sistem hukumnya dalam keseluruhan, tujuan sosial serta hasil dan

penerapan, perkembangan sejarahnya, semua itu adalah faktor-faktor yang

diperhitungkan untuk menentukan apa yang menurut suatu undang-undang

merupakan hukum pada suatu kasus tertentu”( Sadjipto Rahardjo,

1982:132).

Upaya yang ingin dilakukan oleh Scholten dengan penegakan

konstitusi tersebut adalah melalui perwujudan keadilan. Keadilan

merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya

diakui di semua tempat di dunia ini.Apabila keadilan itu kemudian

dikukuhkan ke dalam institusi yang namanya hukum, maka, seperti telah

diuraikan di muka, institusi hukum itu harus mampu untuk menjadi saluran

agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat.

Beberapa ciri yang umumnya melekat pada institusi sebagai perlengkapan

masyarakat yang demikian itu adalah:

1. Stabilitas

2. Merupakan pemberian kerangka social terhadap kebutuhan-kebutuhan

dalam masyarakat

3. Sehubungan dengan institusi sebagai pengerangkaan secara social

terhadap kebutuhan mansuai itu maka institusi menampilkan wujudnya

dalam bentuk norma-norma

4. Jalinan antar institusi(Sadjipto Rahardjo, 1982:150-152)

Berdasarkan pada teori di atas, maka sebenarnya penegakan

konstitusi merupakan definisi lain dari penegakan hukum. Penegakan

150

hukum di anggap sebagai sebuah wujud penegakan konstitusi mengingat

aspek-aspek yang dijalankan dalam penegakan hukum adalah penegakan

konstitusi.

Di dalam penegakannya, hukum dituntut untuk memenuhi tiga

ranah keberlakuan yang oleh Gustav Radbruch disebut triadism yang

meliputi tiga keberlakuan hukum yaitu keberlakuan hukum secara

filosofis, dogmatis dan sosiologis.Tiap-tiap keberlakuan hukum tersebut

didasarkan pada tiga nilai dasar yang berbeda.Ketiga nilai dasar tersebut

adalah nilai keadilan (justice), nilai kepastian (certainty), dan nilai

kemanfaatan (utility).Inti dan filosofi hukum Radbruch terdiri dari

ajarannya tentang konsep hukum dan gagasan hukum. Radbruch

mengatakan bahwa “The idea of law is defined through a triad of justice,

utility and certainty.” Nilai utilitas atau kemanfaatan muncul dan analisis

tentang nilai keadilan(Suteki, 2013:191).

Keadilan merupakan faktor penting bagi alasan keberadaan

penegakan hukum.Filosof-filosof Yunani kuno seperti Socrates, Plato, dan

Aristoteles menyatakan, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan dan

untuk itu penegakan hukum diperlukan.Dalam hal ini, pemikiran-

pemikiran yang bersumber dan ajaran agama belum begitu kuat.Kuatnya

pengaruh agama, dalam pembentukan hukum di masa berikutnya, terjadi

karena Kristen dijadikan.sebagai agama bangsa Romawi, semasa

Imperium Romawi berkuasa atas sebagian besar daratan Eropa(Fx Adji

Samekto, 2013:2).

Nilai dasar yang disampikan gustav tersebut diatas sejatinya untuk

memberikan koridor kepastian dalam menjalankan penegakan hukum.

Walhasial hal ini tentunya dapat dijalankan meskipun terjadi multitafsir

namuan dengan batasan-batasan kepastian, kemanfaatan dan keadilan akan

memungkinkan hukum dapat dijalankan secara rasional dan proporsional.

151

Pada sisi lain, yang harus dipahami dalam penegakan hukum adalah

Legal pluralism merupakan strategi pendekatan baru yang harus dikuasai

oleh penegak hukum agar dapat melakukan terobosan hukum melalui the

non enforcement of law. Hal ini disebabkan pendekatan ini tidak lagi

terpenjara oleh ketentuan legal formalism melainkan telah melompat ke

arah pertimbangan living law dan natural law.Cara berhukum di Indonesia

tidak tepat apabila digunakan pendekatan posivistik seperti negara asal

hukum Indonesia (khususnya Eropa) tanpa melihat aspek moral/religion

atau pun ethic serta pertimbangan aspek socio-legaln ya. Watak liberal

individualistik hukum modern di Indonesia mesti dibongkar untuk

disesuaikan dengan basis sosialnya, yakni masyarakat Indonesia dengan

karakter Oriental-nya. Watak liberal dan individualitas hukum modern

mesti diimbangi dengan watak arif bijaksana serta watak welas asth,

kesatuan dan rasa keadilan dalam masyarakat yang tercermin dalam the

living lawn ya sehingga hukum mampu menghadirkan keadilan paripurna

yang menjadi tujuan penegakan hukum progresif(Suteki, 2013:196-197).

Namun yang perlu dipahami dalam proses penegakan hukum yang

memang perlu di khawatirkan adalah posisi dari kekuasaan yang

menyalahgunakan kekuasaan. Karena itu, untuk masalah penyalahgunaan

kekuasaan, termasuk penyalahgunaan kekuasaan dalam menegakkan

hukum ini keadaannya sudah sangat payah, bahkan sudah sampai pada

keadaan darurat. Karena itu, dibutuhkan hukum yang memiliki karakter

yang darurat pula; keadaan sudah luar biasa sehingga diperlukan

penegakan hukum yang luar biasa pula.Keadaan darurat dan luar biasa

tersebut bukan hanya sampai sebatas penegakan hukum observatif dan

normative saja, melainkan juga tembus sampai ke pembentukan teori

hukum yang sesuai untuk keadaan yang darurat tersebut. Masalahnya,

bagaimanakah teori hukum yang cocok untuk keadaan yang serba darurat

tersebut. Pastinya, teori hukum itu berbeda dengan teori hukum yang

berlaku dalam keadaan normal(Munir Fuady, 2010:184-186).

152

Penegakan yang disalahgunakan oleh kekuasaan inilah yang

kemudian perlu direspon melalui adanya pembatasan kekuasaan yang

diatur tegas dalam sebuah konstitusi setiap Negara. Selain itu konstitusi

dalam aspek penegakkanya juga mengatur adanya pemisahan kekuasaan

dalam konstitusinya secara tidak langsung.

Dalam wujud penegakan yang demikian konstitusi dianggap sebagai

sumber. Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta juga memberikan

pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan sumber hukum ini.

Menurutnya, sumber hukum dipakai orang dalam 2 (dua) arti. Yang

pertama, untuk menjawab pertanyaan, “mengapa hukum itu mengikat?”

Pertanyaan ini bisa juga dirumuskan, “apa sumber (kekuatan) hukum

hingga mengikat atau dipatuhi manusia?” Pengertian sumber hukum dalam

arti ini dinamakan sumber hukum dalam arti materiil(Sirajuddin dan

Winardi, 2015:11). Sedngakan sumber hukum dalam arti formil disebut

juga dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang

Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai instrumentnya.

Dalam hal penegakan konstitusi yang berkaitan dengan pemisahan

kekuasaan, prinsip pemisahan kekuasaan negara tidak bisa dilepaskan dan

pemikiran Montesqiue dalam bukunya L‟espirit des Lois (1748). Ajaran

Montesqiue (oleh Immanuel Kant ,dipopulerkan dengan sebutan Trias

Politica) menghendaki pemisahan kekuasan negara dalam tiga bidang

pokok, yang masing-masing berdiri sendiri, lepas dan kekuasaan lainnya.

Satu kekuasaan mempunyai satu fungsi saja, yaitu: a. Kekuasaan Legislatif

yaitu cabang kekuasaan yang melaksanakan fungsi membentuk undang-

undang, b. Kekuasaan eksekutif, yaitu cabang kekuasaan yang memiliki

fungsi melaksanakan undang-undang/Pemerintahan, dan c. Kekuasaan

yudikatif, menjalankan fungsi peradilan. Gagasan Locke dan Montesquieu

mendapatkan ekspresi praktisnya dalam revolusi Amerika tahun

1780.kerangka pemerintahan yang dijabarkan Konstitusi Amerika 1787,

153

sejak awal memang mensyaratkan pemisahan kekuasaan. Perdebatan yang

berlangsung dalam penyusunan konstitusi Amerika bukan tentang apakah

konstitusi dalam hal tertentu memuat pemisahan kekuasaan, melainkan

apakah pemisahan itu sudah cukup memadai(Sirajuddin dan Winardi,

2015:36).

Masih dalam rangka yang sama, adalah Ismail Sunny yang

mengakui bahwa Indonesia ini system ketatanegaraan yang dipedomani

sebagaimana disebut dalam UUD 1945 menekankan kepada pembagian

bagian kekuasaan. Artinya tidak pada pemisahan kekuasaan sebagaimana

doktrin aslinya. Tanpa menyebutkannya sebagai penganut doktrin trias

politika dalam arti pembagian kekuasaan, Sunny meminjam istilah Ivor

Jennings, Guru besar Filsafat dan Ketatanegaraan lnggris tempat dimana

trias politika itu dilahirkan yang memisahkan kekuasaan dalam arti materil

dan pemisahan kekuasaan dalam arti formal.Dalam hal ini dimaksudkan

sebagai pemisahan kekuasaan secara materiil adalah merujuk pada

pemisahan substansi yang benar-benar terpisah secara prinsip.Sedangkan

pemisahan kekuasaan dalam arti formal tidak demikian mendasar.Sekadar

ada patokan bahwa kekuasaan itu dipisahkan tetapi kenyataannya terjadi

pula semacam perembesan kekuasaan antar lembaga.Ismail Sunny menilai

bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia di bawah UUD 1945 (sebelum

diamandemen) dalam hal ini hanya mengenal pemisahan keluarga dalam

arti formal. Secara tegas, disimpulkan pula bahwa Indonesia memang tidak

mengenal sistem pemisahan kekuasaan, akan tetapi adalah sistem

pembagian kekuasaan. Hanya mengenai division of power, bukannya

separation of power(Sirajuddin dan Winardi, 2015:176-177)

Model pemisahan kekuasaan sangat membatasi kekuasaan yang ada

dalam Negara dalam menjalankan kekuasaan penagakan hukum

berdasarkan konstitusi agar tidak melampaui batas.Mekanisme yang

demikian berlaku pada setiap Negara yang dituangkan dalam konstitusi.

154

Disamping itu secara keseluruhan model, adanya pembatasan

kekuasaan dalam penegakan hukum dalam usahanya menjalankan

kekuasaan tidak absolute maka dilakukan usaha-usaha lain dalam usaha

pelemahan kekuasaan pada beberapa sisi.Secara umum dalam praktik

pelemahan kekuasaan maka di dalam usaha tersebut terdapat tiga macam

cara yang umum dipergunakan, yaitu :

a. Pemilihan para penguasa

Pada waktu kita mempelajari atau membicarakan sistem pemerintahan

demokrasi, kita telah mengetahui bahwa pemilihan para penguasa

oleh.rakyat yang akan diperintah, itu merupakan salah satu cara yang

paling mudah dan praktis untuk melaksanakan dan mencapai maksud

daripada prinsip pembatasan kekuasaan penguasa. Tetapi yang

demikian ini harus disertai syarat-syarat bahwa pemilihan itu harus

betul-betul bebas dan beres. Kalau memang betul-betul demikian

halnya mi akan memaksa para penguasa untuk memberikan

pertanggung-jawaban kepada rakyat. Dan pertanggungan-jawab itu

bukanlah sekedar pertanggungan-jawab yang tidak ada sanksinya apa-

apa, melainkan pengertian pertanggunganjawab di sini adalah

pertanggunganjawab politis, dengan sanksi yang bersifat politis juga,

dan sanksi ini yang paling berat ialah : apabila kebisanaan penguasa itu

tidak dapat diterima oleh rakyat, maka penguasa akan kehilangan

kekuasaannya, dan ini berarti jatuhnya kekuasaan mereka. Tetapi

apabila penguasa itu mulai menyadari bahwa kekuasaan mereka itu

sebenarnya mereka peroleh dan rakyat, dan mulai saat itu pula

menyegani rakyat, maka mi adalah merupakan titik pangkal daripada

kebijaksanaan penguasa.Meskipun pemilihan mi sebenarnya tidak

dapat terlepas dan kelemahank elemahan, ini tergantung daripada

sistem pemilihan dan sikap rakyat terhadap penguasa, namun

155

pemilihan tetap merupakan suatu cara yang paling tepat dan tegas

untuk membatasi kekuasaan penguasa.

b. Pembagian kekuasaan

Ini juga dikemukakan oleh Maurice Duverger sebagai salah satu cara

yang baik untuk membatasi atau melemahkan kekuasaan penguasa,

dengan maksud untuk mencegah agar para penguasa itu jangan sampai

menyalah gunakan kekuasaannya atau bertindak sewenang-wenang

dengan melebarkan cengkraman totaliternya atas rakyat. Dalam hal mi

Maurice Duverger telah memperingatkan pula akan ajaran

Montesquieu yang sangat termashyur, kemasyhurannya ini disebabkan

oleh karena ketegasan daripada ajaran tersebut, yaitu : kekuasaan

membatasi kekuas aan. Diperingatkan pula oleh beliau bahwa

pembagian kekuasaan, hend aknya dipahami dalam pengertiannya

yang luas, maksudnya tIdak saja dalam arti pemisahan kekuasaan

menurut tipe Trias politika klasik, yaitu bahwa kekuasaan negara itu

dibagi dalam atau menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif dan

yudikatif, yang meskipun sudah barangtentu pengertian yang terakhir

itu ada kebaikannya, yaitu, dan ini terutama, sifat kebebasan kekuasaan

pengadilan dalam hubungannya dengan kedua kekuasaan yang lain, ini

misalnya, dan terutama di negara-negara Anglosaxon, sehingga para

warga negara terjamin betul terhadap pelanggaran-pelanggaran yang

dilakukan oleh penguasa.

c. Kontrol yuridiksional

Dengan ini dimaksudkan ialaha adanya peraturan-peraturan hukum

yang menentukan hak-hak atau kekuasaan-kekuasaan tersebut, dan

yang semuanya pelaksanaannya diawasi dan dilindungi oleh organ-

organ pengadilan dari lembaga-lembaga lainnya dengan tujuan

membatasi kekuasaan pengauasa, melainkan juga terjadi pemberian

kekuasaan kepada lembaga pengadilan untuk mengontrol, mengatur

156

serta mengendalikan lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga

administrasi(Soehino, 1996:267-269).

Pembatasan penegakan hukum melalui pembatasan kekuasaan,

pemilihan penguasan dan control yuridiksi.Bentuk yang demikian sangat

efektif membatasi kekuasaan dalam menjalankan hukum supaya sesuai

dengan prosedur.Di Indonesia juga mengatur demikian yang secara khusus

diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar yang merupakan sebagai

dari konstitusi.

Pengaturan pematasan kekuasaan dalam penegakan hukum tersebut

diantaranya dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara rEpublik

Indonesia tahun 1945 sebagai berikut :

Table 8.1

Model Pembatasan Kekuasaan Dalam Menegakkan Hukum

Pembatasan kekuasaan Pasal 5

(1)Presiden berhak mengajukan

rancangan Undang-undang kepada

Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Presiden menetapkan Peraturan

Pemerintah untuk menjalankan

Undang-undang sebagaimana

mestinya.

Pasal 7A Presiden dan/atau Wakil

Presiden dapat diberhentikan dalam

masa jabatannya oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat atas usul

Dewan Perwakilan Rakyat, baik

apabila terbukti telah melakukan

pelanggaran hukum berupa

pengkhianatan terhadap negara,

korupsi, penyuapan, tindak pidana

berat lainnya, atau perbuatan tercela

maupun apabila terbukti tidak lagi

memenuhi syarat sebagai Presiden

dan/atau Wakil Presiden.

157

Pasal 24 (1) Kekuasaan kehakiman

merupakan kekuasaan yang merdeka

untuk

menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan

oleh sebuah Mahkamah Agung dan

badanperadilan yang berada di

bawahnya dalam lingkungan

peradilan umum, lingkungan

peradilan agama, lingkungan

peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara, dan oleh

sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pembatasan melalui Pemilu Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan

Rakyat terdiri atas anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan anggota

Dewan Perwakilan Daerah yang

dipilih melalui pemilihan umum dan

diatur lebih lanjut dengan undang-

undang

kontrol yuridiksional Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman

merupakan kekuasaan yang merdeka

untuk

menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan

oleh sebuah Mahkamah Agung dan

badanperadilan yang berada di

bawahnya dalam lingkungan

peradilan umum, lingkungan

peradilan agama, lingkungan

peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara, dan oleh

sebuah Mahkamah Konstitusi. (3)

Badan-badan lain yang fungsinya

berkaitan dengan kekuasaan

kehakiman diatur dalam undang-

undang.

158

Model di atas sangat cenderung banyak digunakan sehingga secara

teoritis dapat dikatakan teori pembatasan kekuasaan hukum melalui

Pembatasan kekuasaan, Pembatasan melalui Pemilu dan kontrol

yuridiksional sangat berlaku baik selama ini. Hal ini memungkinkan di era

modern kekuasaan penegakan konstitusi melalui instrument hukum tidak

dapat melepaskan adanya upaya pembatasan kekuasaan.

Hal yang perlu ditegaskan dalam definisi istilah penegakan

konstitusi adalah penegakan konstitusi tidak seperti penegakan hukum

pada umumnya. Beberapa alasan yang menjadi UUD tidak bisa disamakan

dari peraturan dibawahnya mengingat UUD atau konstitusi bersifat umum

dan tidak memungkinkan terjadinya penegasan yang mutlak atas suatau

persoalan.

Pada sisi lain, UUD adalah peraturan perundang-undangan yang

masih berupa himpunan asas yang belum menjadi norma yang ada sanksi

hukumnya. Pelanggaran atas UUD hanya dapat dijatuhi sanksi politik,

kecuali Ianggaran atas isi UUD yang telah dijadikan UU (norma) yang

disertai ancaman sanksi hukum yang jelas. Dengan kata lain, isi UUD baru

bisa menjadi norma yang disertai sanksi hukum jika sudah diturunkan

(derivasi) ke dalam UU dan UU inilah yang harus dimasukkan di dalam

Lembaran Negara agar berlaku asasfictie bahwa setiap orang dianggap

tahu pemberlakuan UU tersebut dengan semua ancaman sanksi

hukumnya. Oleh karena UUD adalah peraturan perundang-undangan yang

masih merupakan himpunan asas-asas yang tidak memuat ancaman sanksi

hukum bagi pelanggarnya, melainkan hanya dapat ditegakkan dengan

sanksi litik, maka UUD tidak harus dimasukkan di dalam Lembaran

Negara dan kesahannya tergantung pada prosedur penetapan atau

perubahan yang diatur di dalam UUD itu sendiri. Untuk memperjelas ini

dapat ambil contoh tentang semua Ketetapan (Tap) MPR/MPRS yang

selama puluhan tahun berlaku sebagai peraturan perundang-undangan pada

159

derajat kedua di bawah UUD3 Dalam kurun waktu 1960 sampai dengan

tahun 2002, MPR/MPRS telah mengeluarkan sebanyak 139 Ketetapan

yang semuanya berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan di

atas UU, namun semua Ketetapan MPR/MPRS itu tidak pernah

dimasukkan di dalam Lembaran Negara dan tak pernah ada yang

mempersoalkan. Mengapa?Karena semua Ketetapan MPR/MPRS itu

bukan berupa norma yang disertai ancaman sanksi hukum. Peraturan

perundang-undangan yang belum berupa norma yang disertai ancaman

sanksi hukum tak perlu dimasukkan di dalam Lembaran Negara( Moh.

Mahfud MD, 2013:45-46).

Namun tentunya, konstitusi menjadi kaidah dasar untuk berlaku.

Maka tentunya wujud konstitusi perlu ditegakkan dan memiliki daya

paksa. Pandangan Prof. Mr. J. Van Kan tentang hukum dititik beratkan

kepada sifatnya. Sifat yang khas dan peraturan hukum, ialah sifat

memaksa, menghendaki tinjauan yang lebih mendalam: Memaksa

bukanlah sekali-kali berarti senantiasa dapat dipaksakan. Pelaksanaan

kaidah hukum yang senantiasa dapat dipaksakan dalam arti yang sebenar-

benarnya, tidak mungkin tercapai. Memaksanya hukum melalui beberapa

cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Memaksanya hukum

hanya merupakan perantara agar peraturan dapat terlaksana; atau untuk

masalah-masalah lain di luar pelaksanaan peraturan tersebut, akan tetapi

pada prinsipnya adalah memaksa. Hukum adalah memerintah, memaksa,

akan tetapi hal itu tidak berarti selalu dapat dipaksakan. Jadi kaidah hukum

bukanlah memberi peringatan, memberi anjuran atau mey

akinkan(Sudarsono, 2003:3). Demikian pula halnya, Van Kan

berpandangan bahwa “paksaan” bukanlah berarti tindakan sewenang-

wenang: Tata hukum mengadakan kaidah-kaiclahnya yang bersifat

memaksa karena untuk hidup Iangsungnya masyarakat, yang berarti guna

perlindungan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat, tindakan-

tindakan tertentu demikian dibutuhkannya, sehingga pelaksanaan

160

tindakan-tindakan itu tidak dapat diserahkan demikian saja kepada

kehendak baik dan orang-orang itu. Paksaan hanya dipergunakan untuk

menjamin ditaatinya peraturan-peraturan yang sangat dibutuhkan, ialah

guna kepentingan-kepentingan yang menjadi tujuan peraturan-peraturan

itu. Hanya pertimbangan inilah yang menentukan sifat memaksa dan

peraturan-peraturan hukum. Dalam menyusun kaidah-kaidah itu, dalam

menetapkan peraturan-peraturan itu sekali-kali tidak terdapat kehendak

untuk bertindak Sewenang-wenang. Paksaan bukanlah menjadi pokok

pangkal atau pun tujuan, tetapi semata-mata hanya sebagai alat, bukan

paksaan sebagai kenyataan kekuasaan dan simaharajalela, tetapi suatu

paksaan yang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi kepentingan

orang lain ( Sudarsono, 2003:3).

Dalam konstitusi, sifat mekasa tentunya berbeda dengan peraturan

dibawahnya. Tujuan dari memaksa merupakan bentuk dari rambu-rambu

yang kemudian diperkuat dengan adanya empat kaidah penuntun hukurn

yang harus dipedomani sebagai kaidah dalam politik atau pembangunan

hukum, yaitu: Pertama, hukum nasional harus dapat menjaga integrasi

(keutuhan) baik ideologis maupun wilayah teritorial sesuai dengan tujuan

„melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Harus

dicegah munculnya produk hukum yang berpotensi memecah belah

keutuhan bangsa dan negara Indonesia, termasuk hukum-hukum yang

diskriminati berdasar ikatan-ikatan primordial. Kedua, hukum nasional

harus dibangun secara demokratis dan nomokratis dalam arti harus

mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat luas melalui

prosedur-prosedur dan mekanisme yang fair, transparan, dan akuntabel.

Harus dicegah munculnya produk hukum yang diproses secara licik,

kucing-kucingan, dan transaksi di tempat gelap. Meskipun secara

demokratis pembentukan hukum itu benar, tetapi jika salah secara

nomokratis (prinsip hukum) maka hukum itu batal atau dapat dibatalkan

oleh lembaga yudisial. Ketiga, hukum nasional harus ditujukan juga untuk

161

menciptakan keadilan sosial dalam arti harus mampu memberi proteksi

khusus terhadap golongan yang lemah dalam berhadapan dengan golongan

yang kuat baik dan luar maupun dan dalam negeri sendiri. Tanpa proteksi

khusus dan hukum golongan yang lemah pasti akan selalu kalah jika

dilepaskan bersaing atau bertarung secara bebas dengan golongan yang

kuat. Keempat, hukum harus menjamin kebebasan beragama dengan

penuh toleransi antarpemeluk-pemeluknya. Tidak boleh da

pengistimewaan perlakuan terhadap agama dan pemeluknya rianya karena

didasarkan pada. besar dan kecilnya jumlah Demeluk. Perlakuan

proporsional tentu saja diperbolehkan, tetapi pengistimewaan tidak

diperbolehkan. Negara boleh riengatur kehidupan beragama sebatas pada

menjaga ketertiban aar tidak terjadi konflik serta memfasilitasi agar setiap

orang .apat melaksanakan ajaran agamanya dengan bebas tanpa

menganggu atau diganggu oleh orang lain. Hukum agama tidak perlu

diberlakukan oleh negara sebab pelaksanaan ajaran agama iserahkan

kepada masing-masing pribadi pemeluknya, tetapi gara dapat mengatur

pelaksanaannya oleh pemeluk masing masing untuk menjamin kebebasan

dan menjaga ketertiban dalam pelaksanaannya tersebut (Mahfud MD,

2010:38-39).

B. Penegakan Konstitusi Melalui Judicial Review

Secara konsepsional, badan pengadilan mempunyai kewenangan

yang bersifat horizontal dan vertikal.Kewenangan horizontal dan badan

pengadilan merupakan kewenangan yang terbit sebagai konsekuensi dan

berlakunya teori pembagian kekuasaan (separation ofpower) antara cabang

eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Badan badan pengadilan yang berada

dalam cabang yudikatif mempunyai kewenangank ewenangan yang sej

ajar dengan kewenangan cabang-cabang pemerintahan yang lain, yaitu

cabang eksekutif dan legislatif. Sebagai kekuasaan yang horizontal, badan

pengadilan mempunyai kewenangan sebagai berikut.

162

1. Kewenangan terbatas. Dalam hal in badan pengadilan berjalan sejajar

dan seiring dengan kewenangan dua cabaiig pemerintahan lainnya.

Misalnya, dalam bidang hukum tentang kepemilikan benda, di mana

pihak legislatif yang membuat aturan main, pihak pemerintah yang

menjalankannya, sedangkan pihak pengadilan yang mengadili, bahkan

sampai batas-batas tertentu ikut pula menciptakan hukumnya.

2. Kewenangan tertinggi. ini adalah kewenangan yang dimiliki oleh

pengadilan untuk bidang-bidang tertentu yang kedudukannya berada

lebih tinggi dan eksekutif maupun legislative(Munir Fuady, 2010:132).

Dalam hal ini, badan pengadilan dapat membatalkan putusan

putusan eksekutif, seperti yang dilakukan oleh pengadilan tata usaha

negara. Juga, dapat membatalkan putusan legislatif, seperti yang dilakukan

oleh Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan mahkamah Konstitusi ini tentunya

bukan berarti bahwa kekuasaan yudikatif lebih tinggi dari pada kekuasaan

eksekutif maupun legislative, akan tetapi kekuasaan yudikatif lebih

sekedar wujud membangun ketertiban dalam bidang hukum yang tentunya

sangat berbeda dari fungsi eksekutif yang dikonsepsikan sebagai lembaga

yang menjalankan undng-undang dan legislative lembaga yang bertugas

membuat undang-undang.

Peranan dari Mahkamah Konstitusi sendiri adalah dalam menguji

konstitusionalitas undang-undang (secara materiil dan formal) memerlukan

penggunaan interpretasi/penafsiran hukum atas UUD. Artinya, dengan

interpretasi penafsiran hukum atas UUD, Mahkamah Konstitusi dapat

memperluas atau mempersempit arti, maksud, dan tujuan dari UUD(Ikhsan

Rosyada Parluhutan Daulay, 2006:56). Mahkamah Konstitusi sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan

kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi sebagai bagian

163

dari kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi peradilan, maka tata

cara dan prosedur pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam hukum acara,

yaitu hukum acara konstitusi. Di dalam hukum acara dikenal dua jenis

proses beracara, yaitu “contentious procesrecht” dan “noncontentious

procesrecht”. Meskipun demikian hukum acara Mahkamah Konstitusi

disusun secara sederhana dan tidak memisahkan secara khusus masing-

masing perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah

Konstitusi(Bambang Sutiyoso, 2006:32-33).

Ide dasar dari kelahiran mahakamah konstitusi sendiri mengingat

pelaksanaan Konstitusi yang berlaku disuatu negara mempunyai beberapa

kemungkinan. Pertama, konstitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

yang termuat didalamnya. Kedua, terdapat beberapa ketentuan konstitusi

yang tidak dilaksanakan lagi meskipun secara resmi masih berlaku. Ketiga,

konstitusi dilaksanakan tidak berdasarkan ketentuan yang termuat

didalamnya melainkan demi kepentingan suatu golongan atau pribadi

tertentu. Peranan dari Mahkamah Konstitusi sendiri adalah dalam menguji

konstitusionalitas undang-undang (secara materiil dan formal) memerlukan

penggunaan interpretasi/penafsiran hukum atas UUD. Artinya, dengan

interpretasi penafsiran hukum atas UUD, Mahkamah Konstitusi dapat

memperluas atau mempersempit arti, maksud, dan tujuan dari UUD(Ikhsan

Rosyada Parluhutan Daulay, 2006:56).

Dalam penyelesalan perkara konstitusi di Mahkamah Konstitusi,

banyak pihak yang terlibat. Misalnya, yang dapat terlibat atau dilibatkan

adalah (i) advokat, (ii) para ahli hukum tata negara, (iii) para ahli dan

semua bidang keilmuan, baik ilmu hukum maupun ilmu yang berkenaan

dengan substansi kebijakan yang diatur oleh suatu undang-undang yang

bersangkutan, (iv) para saksi fakta, (v) para politisi wakil rakyat atau calon

wakil rakyat, (vi) para pejabat pemerintah pusat dan pejabat pemerintah

daerah, (vii) para anggota DPR, (viii) para anggota DPD, (ix) para pejabat

164

tinggi negara atau anggota lembaga tinggi negara, (x) biro-biro dan divisi-

divisi hukum badan-badan hukum publik dan privat, (xi) kalangan

perguruan tinggi, khususnya fakultas-fakultas huk um dan pusat-pusat

kajian konstitusi di seluruh Indonesia, (xii) kalangan tokoh-tokoh aktivist

lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum dan hak asasi manusia,

(xiii) dan lain sebagainya. Sebagai contoh, para advokat yang bekerja di

bidang litigasi seringkali menghadapi persoalan dalam beracara di

Mahkamah Konstitusi, karena sifat acaranya yang sama sekali berbeda

dengan pengadilan biasa(Jimly Asshidiqie, 2006:343).

Disamping itu, seperti dalam beracara di dalam hukum perdata dan

hukum pidana yang mengenal asas-asas beracara, maka di dalam

berperkara di Mahkamah Konstitusi juga dikenal beberapa asas, yaitu:

1. Asas Putusan Final, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir.

2. Asas Praduga Rechmatig, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi

merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap

sejak dibacakan dan tidak berlaku surut.

3. Asas Pembuktian Bebas Hakim MK bebas menentukan apa yang harus

dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian atas alat bukti

berdasarkan keyakinannya.

4. Asas Keaktifan Hakim MK Hakim MK aktif dalam melakukan .

penelusuran dan eksplorasi untuk mendapatkan kebenaran “ melalui

alat bukti yang ada. Asas Erga Omnes Putusan MK bersifat mengikat

para pihak dan harus ditaati oleh siapa pun.

5. Asas Non Interfentif/Independensi MK merdeka dan bebas dan segala

campur tangan kekuasaan lain, baik langsung maupun tidak langsung

Asas Peradilan. Asas Independen dan Imparsial yaitu tidak memihak

baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan

165

(Merupakan pencerminan dan Pasal 2 UU MK dan Pasal 33 UU No

4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

6. Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Hukurn Acara mudah dipahami

dan tidak berbelit-belit, sehingga peradilan berjalan relatif cepat dan

berbiaya ringan. Pasal 4 ayat (2) No. 4/2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya

ringan. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara

yang efisien dan efektif tanpa mengorbankan ketelitian dalam mencari

kebenaran dan keadilan. Semua biaya yang menyangkut persidangan

di Mahkamah Konstitusi dibebankan pada biaya negara.

7. Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Putusan Mahkamah sah dan

berkekuatan hukum tetap apabila diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum (Pasal 40 ayat (1) UU MK Sidang Mahkamah Konstitusi

terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim).

8. Asas Objektivitas Hakim dan panitera wajib mengundurkan diri

apabila memiliki hubungan kerabat atau kepentingan Iangsung maupun

tidak langsung.

9. Asas Sosialisasi Putusan MK wajib diumumkan dan dilaporkan secara

berkala kepada masyarakat secara terbuka.

10. Asas Audi et alterain partern Hak yang sama untuk didengar

keterangannya secara berimbang. Masing-masing pihak mempunyai

kesempatan yang sama mengajukan pembuktian untuk mendukung

dalil masing-masing. Sernua harus dipertimbangkan oleh Mahkamah

Konstitusi jika keterangan tersebut mengandung nilai yuridis yang

dapat membuat jelas permasalahan ( Zainal Asikin, 2013:287-288).

Pada mulanya memang tidak dikenal adanya Mahkamah

Konstitusi. Bahkan, keberadaan gagasan Mahkamah Konstitusi itu sendiri

di dunia memang dapat dikatakan relatif masih baru. Oleh karena itu,

166

ketika UUD 1945 dirumuskan, gagasan Mahkamah Konstitusi inibelurn

muncul. Perdebatan yang muncul ketika merumuskan UUD 1945 adalah

perlu tidaknya UUD 1945 menga komodir gagasan hak uji materiil ke

dalam kekuasaan kehakiman.6° Namun, di kalangan negara-negara

demokrasi baru, terutama di lingkungan negara-negara yang men galami

perubahan dan otoritarian menjadi demokrasi pada perempatan terakhir

abad ke-20, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini menjadi sangat

populer. Oleh karena itu, setelah Indonesia memasuki era reformasi dan

deinokratisasi dewasa ini, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi itu

menjadi sangat luas diterima(Ni‟matul Huda, 2015:215-216).

Dilihat dalam sejarahpun dalam praktiknya tidak ada keseragaman

di Negara-negara di dunia ini mengenai kewenangan Mahkamah

Konstitusi, melainkan disesuaikan dengan sejarah dan kebutuhan masing-

masing negara. Ada konstitusi negara yang menyatukan fungsi Mahkamah

Konstitusi ke dalam Mahkamah Agung, ada pula konstitusi negara yang

mem isahkannya sehingga dibentuk dua badan kekusaan keh akiman yaitu

MA dan MK. Berdasarkan wewenang yang dimiliki tersebut, MK

merupakan pengawal konstitusi (the guardian of the constit ution) terkait

dengan empat wewenang dan satu kewajiban yang dimilikinya. Hal itu

membawa konsekuensi MK berfungsi sebagai penafsir konstitusi (the sole

interpreter of the constitution).Konstitusi seba ai hukum tertin i mengatur

penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu

fungsi konstitusi adalah melind ungi hak asasi manusia yang dijamin

dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara.Oleh

karena itu, MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (the guardian

of the democracy), pelindung hak konst itusional warga negara (the

protector of the citizen‟s cons titutional rights) serta pelindung hak asasi

manusia (the protector of human rights) (Ni‟matul Huda, 2015:216).

167

Hak uji UU terhadap UUD diberikan kepada MK sebagai lembaga

yudikatif yang sejajar dengan pembuat UU selain didasari oleh pandangan

perlunya checks and balances antarlembaga negara, tampaknya mengacu

pula pada alasan John Marshall, Ketua Mahkamah Agung Amerika

Serikat. John Marshall untuk pertama kalinya dalam sejarah

ketatanegaraan melakukan judicial review dengan membatalkan Judiciary

Act 1789 karena isinya bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat.

Ketika itu ada tiga alasan yang dikemukakan oleh Chief Justice Amerika

Serikat itu.Pertama, hakim bersumpah untuk menjujung tinggi konstitusi,

sehingga jika ada peraturan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi,

maka hakim harus melakukan pengujian terhadap peraturan

tersebut.Kedua, konstitusi adalah the supreme law of the landsehingga

harus ada peluang pengujian terhadap peraturan yang di bawahnya agar isi

konstitusi itu tidak dilanggar. Ketiga, hakim tidak boleh menolak perkara

sehingga kalau ada yang mengajukan permintaanjudicial review,

permintaan itu haruslah dipenuhi. Berdasarkan kenyataan dan pengalaman,

selain dapat menerima sepenuhnya alasan-alasan Marshall tersebut, ada

lagi sebuah alasan tentang perlunya pelembagaanjudicial review yakni

bahwa UU adalah produk politik. Sebagai produk politik sangat mungkin

isi UU bertentangan dengan UUD, misalnya, akibat adanya kepentingan-

kepentingan politik pemegang suara ayoritas di parlemen, atau adanya

kolusi politik antaranggota parlemen, atau adanya intervensi dan tangan

pemerintah yang sangat kuat tanpamenghiraukan keharusan untuk taat asas

pada UUD atau konstitusi. Selama pemerintahan Orde Lama dan Orde

Baru, banyak sekali UU yang dipersoalkan karena bertentangan dengan

UUD dan lebih mencerminkan kehendak politik sepihak pemerintah yang

intervensionis, tetapi tidak ada lembaga yang dapat mengujinya. Dengan

demikian, maksud pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang

paling pokok adalah menjaga agar tidak ada UU yang bertentangan dengan

UUD dan kalau itu ada, maka MK dapat membatalkannya. Itulah

168

sebabnya, sering dikatakan bahwa MK merupakan pengawal konstitusi

dan penafsir tunggal (yang mengikat) atas konstitusi(Moh. Mahfud MD,

2013:98-99).

Menurut UUD 1945, Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai

lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang

ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara

bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita

demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga

terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan

koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang

ditimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi(Maruarar Siahaan, 2011:7).

Jaminan yang dijalankan oleh MK tersebut tentunya tidak akan

bisa dijalankan oleh lembaga legislative maupun eksekutif. Jika kedua

lembaga tersebut diberikan wewenang maka akan terjadi kekuasaan yang

absolute dan cenderung korup oleh karenanya dibentuk dua badan

kekusaan kehakiman yaitu MA dan MK menjadi sangat penting dalam

aktualisasi konstitusi dalam sebuah Negara.

MK sendiri sebagai lembaga negara produk reformasi, Mahkamah

Konstitusi menjadi tumpuan ekspektasi masyarakat yang menginginkan

teradinya perbaikan dalam bidang peneg akan hukum. Sejauhini,

Mahkarnah Konsritusi telah mer espons harapan publik tersebut melalui

proses peradilan yang bersih dan putusan yang menjunjung tinggi prinsip

keadilan. Terkait dengan penegakan prinsip keadilan ini, Mahkamah

Konstitusi mengedepankan keadilan substantif, „ yaitu keadilan yang lebih

didasarkan pada kebenaran materiil daripada kebenaran formal-prosedural.

Dengan kata lain, apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja

disalahkan jika secara materiil dan substansinya melanggar keadilan.

Sebaliknya apa yang secara formal-prosedural salah bisa saja dibenarkan

jika secara materiil dan substansial sudah cukup adil(Ni‟matul Huda,

169

2015:218). Mahkamah Konstitusi menekankan perlunya keadilan

substantif untuk menghindari munculnya putusan yang mengabaikan rasa

keadilan sebagaimana kerap ditemukan dalam putusan pengadilan pada

masa lalu.Terobosan hukum tersebut perlu dilakukan untuk

menggairahkan penegakan hukum dalam masyarakat(Ni‟matul Huda,

2015:218).

Menurut Hamdan Zoelva, pergeseran Mahkamah Konstitusi yang

seolah-olah menjadi positive legislator ini disebabkan karena adanya

kebutuhan untuk menyeimb angkan secara proporsional antara jcepastian

hukum, keadilan dan kemanfaatan. Langkah demikian dilakukan oleh

Mahkamah Konstitusi untuk menghindari kekosongan hukum jika

Mahkamah Konstitusi hanya membatalkan suatu orma undang-undang.

Kedudukan Mahkamah Konstistitusi yang terkadang melalui putusannya

menjadi positive legislator bukan berarti mengakuisisi kewenangan dan

menguasai lembaga negara lainnya yang berarti melangg ar ajaran checks

and balances. Kedudukan tersebut tidak dapat dilepaskan dan peran

Mahkamah Konstitusi sebagai penyeimbang dan kontrol terhadap

kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif yang secara bersama-sama

sebagai pembentuk undang-undang(Ni‟matul Huda, 2015:224).

Jika diperbandingkan Kinerja Mahkamah Konstitusi di negara-

negara Eropa Timur sangat berpengaruh terhadap (i) pembagian peran

antar cabang kekuasaan negara, (ii) perlindungan hak asasi manusia, dan

,(iii) terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan hukum yang

diwarisi dan rezim sosialis-komunis sebelumnya, (iv) penguatan sistem

„rule of law‟, (v) pembangunan tradisi „independensi dan imparsialitas‟

peradilan, dan (vi) timbulnya kecenderungan „judicial activism‟. Seperti

telah lebih dulu dikembangkan oleh negara-negara Eropa Barat, negara-

negara bekas komunis di Eropa Timur semuanya membentuk mahkamah

yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung.Pembentukannya secara

170

tersendiri mi tenth saja mengundang kontroversi di negara-negara yang

bersangk utan masing-masing.Apalagi, hampir semua MahkamahAgung di

bekas negara komunis telah terkooptasi secara sangatberakar oleh paham

komunisme yang sangat antipati kepada semua ide yang bercorak

liberalistik. Di Georgia, misalnya, pernah muncul ide dan upaya yang

sangat kuat untuk memindahkan fungsi atau kewenangan pengujian

konstitusional (cons titutional review) dan Mahkamah Konstitusi ke

Mahkamah Agung. Untunglah upaya itu gagal. Akan tetapi, menurut

Herman Schwatz, upaya pengalihan kewenangan seperti itu berhasil

dilakukan di Estonia karena alasan yang lebih berkaitan dengan soal

ekonomi, daripada soal filosofi, politik, ataupun sejarah(Jimly

Asshiddiqie, 2010:40-41).

Dari segi bentuk-bentuk strukturalnya organ-organ atau

kelembagaan yang diberi tugas dan kewenangan untuk melakukan

pengujian itu, kita dapat menemukan beragam pengalaman praktik di

berbagai negara yang berbeda-beda antara satu sama lain. Dan berbagai

keragaman pengalaman yang berkembang di berbagai negara itu dapat

ditemukan benang merahnya berupa prinsip-prinsip yang berlaku umum di

semua negara atau setidaknya dikebanyakan negara yang diteliti. Ide

pengujian konstitusional (constitutional review) mi telah demikian luas

diterima dan dipraktikkan di dunia sebagai hasil perkembangan

ketatanegaraan di masing-masing negara. Oleh karena itu,

perkembangannya di tiap-tiap negara berbeda-beda satu sama lain. Yang

jelas adalah bahwa tradisi penegakan konstitusi sebagai „barometer‟

penyelenggaraan kegiatan bernegara di dunia terus berkembang luas, dan

semakin diakui pula bahwa ide pengujian konstitusional (constitutional

review) itu memang diperlukan dalam rangka melindungi dan mengawal

pelaksanaan hukum dan konstitusi dalam praktik sehari-hari. Dalam

perjalanan sejarahnya, sistem pengujian konstitusional (constitutional

171

review) ini telah tumbuh sedemikian rupa melalui tahap-tahap

perkembangan (Jimly Asshiddiqie, 2010:10).

Sebagai upaya untuk menegaskan adanya perdebatan penegakan

konstitusi dalam pemikiran dewasa ini tentang hubungan konstitusional

antara pembentuk undang-undang dan hakim maka subordinasi penuh

peradilan pada perundang-undangan tidak lagi merupakan titik-tolak

absolut.Titik-taut untuk pemikiran tentang hubungan-hubungan

konstitusional dewasa ini adalah diskusi tentang larangan pengujian oleh

hakim (Pasal 120 Grondwet) sebelum dan sesudah perubahan Undang-

Undang Dasar tahun 1983. Larangan itu memuat hal bahwa para hakim

tidak boleh menguji undang-undang dalam arti formal, yang berasal dan

(dibentuk oleh) pemerintah dan Staten- Generaal, pada Undang-Undang

Dasar(J.A Pointer, diterjemahkan oleh Arief Sidharta, 2008:11-112).

Argumen-argumen (yang menolak) terhadap pengujian oleh hakim

ini adalah bahwa larangan pengujian oleh hakim itu sesuai dengan

gambaran tradisional tentang hakim dan bahwa kepastian hukum dengan

itu tetap terjamin dengan Iebih baik.Sebuah argumen penting adalah juga

bahwa undang-undang dalam arti formal adalah produk dan pembentuk

undang undang yang terkontrol secara democrat dan bahwa andaikata

hakim menguji produk-produk dan pembentuk undang-undang, maka hal

itu dapat dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap gagasan-

demokrasi (democratische gedachte).Argumen-argumen yang melawan

pengujian oleh hakim bertumpu pada pendapat bahwa primat pembentukan

hukum pada tataran pusat hanya menjadi kewenangan suatu organ politik

adalah hal yang diinginkan.Hal ini mengimplikasikan respek terhadap

suatu pembentuk undang-undang parlementer dan menuntut para hakim

untuk hingga derajat tertentu menahan diri dalam penemuan

hukum.Pendukung pengujian oleh hakim sebaliknya menunjuk pada

peranan yang dapat dimainkan oleh hakim pada perlindungan individu

172

terhadap pembentukan undang-undang yang sembarangan (tidak hati-hati)

dengan pengujian undang-undang dalarn arti formal pada khususnya hak-

hak dasar (hak asasi manusia). Orang menyebut argumen tersebut sebagai

argumen negara-hukum (rechtsstaatargument)(A Pointer, diterjemahkan

oleh Arief Sidharta, 2008:112).

Meskipun demikian, begitu dekatnya upaya untuk memproses

penegakan konstitusi secara demokratis memang sudah seharusnya

menjadi ukuran konstitusi itu berjalan baik dan benar.Dan hal ini senda

dalam pandangan Thomas Paine bahwa konstitusi atau verfassung itu

sendiri, dibuat oleh rakyat untuk membentuk pemerintahan, bukan

sebaliknya ditetapkan oleh pemerintah untuk rakyat. Bahkan, lebih lanjut

dikatakan oleh Paine bahwa “A constitution is a thing antecedent to a

government and a government is only the creature of aernstitution”.

Konstitusi itu mendahului pemerintahan, karena pemerintahan itu justru

dibentuk berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, konstitusi lebih dulu ada

daripada pemerintahan(Jimly Asshidiqie, 2006:19).

Mahkamah konstitusi indonesia sesuai kewenangan dalam Undang-

Undang Dasar menjalankan karakteristik penegakan konstitusi sesuai

ajaran Negara modern. Dalam negara modern, peyelenggaraan kekuasasan

negara dilakukan berdasarkan hukum dasar (droit konstitusional), dimana

undang-undang dasar dianggap sebagai keputusan politik yang tertinggi,

sehingga konstitusi mempunyai kedudukan atau sederajad supremasi

dalam suatu negara. Maksud supremasi konstitusi yaitu, dimana konstitusi

mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum Indonesia. Pada

intinya kedudukan konstitusi dalam suatu negara bisa dibedakan kepada

dua aspek berikut.

a. Aspek Hukum

Konstitusi dilihat dari aspek hukum mempunyai derajad tertinggi dari

aturan hukum yang ada karena beberapa pertimbangan.

173

1. Konstitusi dibuat oleh badan pembuat undang-undang atau

lembaga negara.

2. Konstitusi dibentuk atas nama rakyat, dari rakyat dan kekuatan

berlakunya dijamin oleh rakyat dan dilaksanakan kepentingannya

untuk rakyat pula.

3. Konstitusi dibuat oleh badan yang diakui keabsahannya.

4. Daya ikatnya bukan saja kepada rakyat, tetapi juga kepada

penguasa dan pembuat konstitusi itu sendiri.

b. Aspek Moral

Konstitusi dibuat berdasarkan landasan etika moral dan nilai-nilai

yang bersifat universal. Moral dan nilai-nilai universal setiap waktu

dapat mengkontrol konstitusi agar konstitusi dapat menyesuaikannya.

Contohnya, konstitusi yang melegalisir sistem apartheid dengan

sendirinya ia bertentangan dengan moral dan akan mendapat kritik dan

sorotan dari masyarakat umum. Motif politik yang menonjol dari

penyusunan UUD, menurut Bryce adalah sebagai berikut.

1. Keinginan untuk menjamin hak-hak rakyat untuk mengendalikan

tingkah laku penguasa.

2. Keinginan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang ada

dalam rumusan yang jelas guna mencegah kemungkinan perbuatan

sewenang- wenang dari penguasa masa depan.

3. Hasrat dari pencipta kehidupan politik baru untuk menjamin atau

mengamankan berlakunya acara pemerintahan dalam bentuk yang

permanen dan dapat dipahami oleh warga negara.

4. Hasrat dari masyarakat-masyarakat yang terpisah untuk menjamin

aksi bersama yang efektif dan bersamaan dengan itu berkeinginan

tetap mempertahankan hak serta kepentingan sendiri-

sendiri(Syahrial Syarbani, 2014:41-42).

Aspek inilah yang menjadi landasan dasar bagi mahkamah

konstitusi dalam memberlakukan konstitusi. bukan hanya aspek hukum

174

yang dikedepankan sebagai cita ideal Negara hukum, aspek moral disini

dapat diartikan sebagai wujud keberadaan dan eksistensi masyarakat yang

memiliki nilai kedaulatan yang kemudian masyarakat pula membentuk

norma dan kaidah yang wujudnya kita identifikasikan berentuk moral.

Namun tentunya berlakunya kekuatan mahkamah konstitusi dalam

menegakkan konstitusi sangat ditentukan pada sebuah budaya hukum.

Budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem

hukum seperti kepercayaan, nilai, ide, dan harapan-harapan, Ia juga sering

diartikan sebagai situasi pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang

menentukan bagaimana hukum itu dituruti, dilanggar, dan disimpangi. Dan

pengertian ini menjadi jelas bahwa tanpa budaya hukum suatu sistem

hukum, tidak akan berdaya. Dapat juga dikemukakan bahwa budaya

hukum itu merupakan bagian dan sistem hukum yang juga memiliki dua

bagian lain, yakni struktur hukum dan substansi hukum. Struktur,

substansi, dan budaya hukum merupakan subsistem dan sistem hukum

yang saling berkaitan sehingga jika budaya hukum tidak ada maka sistem

hukum itu menjadi lumpuh. Ketiga subsistem itu dapat digambarkan dalam

hubungan antara mesin, cara menggerakkan mesin, dan penggerak mesin.

Struktur hukum dapat diumpamakan sebagai mesin, substansi hukum

adalah bagaimana mesin itu bergerak, dan budaya hukum adalah apa dan

siapa saja yang memutuskan untuk menjalankan mesin dan siapa yang

menghidupkan atau mematikan serta menentukan bagaimana mesin itu

akan digunakan(Moh. Mahfud MD, 2013:208-209).

175

BAB IX

DOKTRIN KONSTITUSIONALISME

Tujuan instruksional

1. Dapat mengethuai paham-paham dalam ajaran konstitusi

2. Dapat memahami sejauh mana paham dalam ajaran konstitusi

dibutuhkan dalam sebuah Negara

3. Dapat memhamai perkembangan paham ajaran konstitusi dalam

sebuah negara

A. Pengertian Konstitusionalisme

Pengertian dari Konstitusionalisme sendiri adalah,

Konstitusionalisme merupakan pemikiran yang telah lama berkembang.

Pemikiran ini menghendaki pembatasan kekuasaan. Pembatasan

kekuasaan itu terutama dilakukan melalui hukum lebih khusus lagi melalui

konstitusi. Constituionalism is a belief in imposition of restrains on

government by means of a constituion. Menurut Daniel S Lev pada intinya

konstitusionalisme adalah proses hukum. Sementara itu menurut Mc Ilwan

sebagaimana dikutip Adnan Buyung Nasution, ada dua unsur fundamental

dari paham konstitusionalisme, yaitu batas-batas hukumterhadap

kekuasaan yang sewenang-wenang dan pertanggungjawaban politik

sepenuhnya dari pemerintah kepada yang di perintah.(Sri Soemantri

Martosoewignjo, 2005 : 1-2)

Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Walton

H. Hamilton menyatakan “Constitutionalism is the name given to the trust

which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep

a government in order”. Untuk tujuan to keep a government in order itu

diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika

kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan

sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini

secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons

perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat

176

manusia. Konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai suatu

konsep yang niscaya bagi setiap negara modern. Seperti dikemukakan oleh

C.J. Friedrich sebagaimana dikutip di atas, “constitutionalism is an

institutionalized system of effective, regularized restraints upon

governmental action”. Basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau

persetujuan (consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan

yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu

diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka

bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan

penggunaan mekanisme yang disebut negara.13 Kata kuncinya adalah

konsensus atau general agreement. Jika kesepakatan umum itu runtuh,

maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan

pada gilirannya perang saudara (civil war) atau revolusi dapat terjadi. Hal

ini misalnya, tercermin dalam tiga peristiwa besar dalam sejarah umat

manusia, yaitu revolusi penting yang terjadi di Perancis tahun 1789, di

Amerika pada tahun 1776, dan di Rusia pada tahun 1917, ataupun

peristiwa besar di Indonesia pada tahun 1945, 1965 dan 1998(Jimly

Asshiddiqie, Ideologi, Pancasila:5).

Aktualisasi dalam paham ini dijabakan lebih mudah bahwa paham

konstitusionalisme mewujudkan sebuah tatanan system Negara hukum

yang berdasarkan pada tatanan aspek baku dalam hukum yang

mengindikasikan hukum sebagai sebuah subjek dalam menjalankan suatau

tatanan Negara yang melembaga. Kekuatan Negara terletak bagaimana

kekuatan hukum dalam mewujudkan cita-cita bangsa baik dalam hal ini

hukum yang dimaksud adalah hukum secara teori maupun hukum secara

praktik (rule of law).

Konsep rule of law sumbemya sama dengan konsep rechtstaat.

Adapun unsur-unsur utamanya dalam uraian A. V. Dicey mencakup:

Pertama, Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of law). Tidak

177

adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti bahwa seseorang boleh

dihukum jika melanggar hukum; Unsur ini diakui sebagai yang paling

pertama diperjuangkan oleh rakyat Jnggris. Doktrin supremasi hukum

menempatkan hukum sebagai alat pengatur tertinggi dalam

penyelenggaraan negara. Semua elemen daam negara harus menempatkan

hukum diatas segala-galanya. KeduaEquality Before Of the law dan ketiga

Constitution Based On Human Rights (Sirajuddin dan Winardi, 2015:25).

Dalam paham konstitusionalisme selain mudah dipahami dalam

uraian di atas, terdapat praktik wujud konstitusionalisme dalam padanan

yang berkembang dengan mewujudkan suatau model kekuasaan yang

berimbang dalam mewujudkan bentuk tatanan dalam sebuah Negara.

Aktualisasi dari itu semua dalam paham konstitusionalisme diwujudkan

melalaui karakter pembatasan kekuasaan yang dikenal salah satunya dalam

teori pemisahan kekuasaan montesque.

Berbicara tentang prinsip pemisahan kekuasaan negara maka tidak

bisa dilepaskan dan pemikiran Montesqiue dalam bukunya L‟espirit des

Lois (1748). Ajaran Montesqiue (oleh Immanuel Kant,dipopulerkan

dengan sebutan Trias Politica) menghendaki pemisahan kekuasan negara

dalam tiga bidang pokok, yang masing-masing berdiri sendiri, lepas dan

kekuasaan lainnya. Satu kekuasaan mempunyai satu fungsi saja, yaitu: a.

Kekuasaan Legislatif yaitu cabang kekuasaan yang melaksanakan fungsi

membentuk undang-undang, b. Kekuasaan eksekutif, yaitu cabang

kekuasaan yang memiliki fungsi melaksanakan undang-

undang/Pemerintahan dan c. Kekuasaan yudikatif, menjalankan fungsi

peradilan. Gagasan Locke dan Montesquieu mendapatkan ekspresi

praktisnya dalam revolusi Amerika tahun 1780. kerangka pemerintahan

yang dijabarkan Konstitusi Amerika 1787, sejak awal memang

mensyaratkan pemisahan kekuasaan. Perdebatan yang berlangsung dalam

penyusunan konstitusi Amerika bukan tentang apakah konstitusi dalam hal

178

tertentu memuat pemisahan kekuasaan, melainkan apakah pemisahan itu

sudah cukup memadai(Sirajuddin dan Winardi, 2015:36).

Aktualisasi di Indonesia seperti yang diuraikan dalam konstitusi

dengan mengenal adanya model pembagian kekuasaan.Paham

konstitusionalisme dalam hukum tersebut yaitu pembagian kekuasan

bukan pemisahan kekuasaan berimplikasi pada sebuah tatanan hukum

yang berlaku dan berkembang dalam sebuah Negara.

Ismail Sunny yang mengakui bahwa Indonesia ini system

ketatanegaraan yang dipedomani sebagaimana disebut dalam UUD 1945

menekankan kepada pembagian bagian kekuasaan. Artinya tidak pada

pemisahan kekuasaan sebagaimana doktrin aslinya. Tanpa

menyebutkannya sebagai penganut doktrin trias politika dalam arti

pembagian kekuasaan, Sunny meminjam istilah Ivor Jennings, Guru besar

Filsafat dan Ketatanegaraan lnggris tempat dimana trias politika itu

dilahirkan yang memisahkan kekuasaan dalam arti materil dan pemisahan

kekuasaan dalam arti formal. Dalam hal ini dimaksudkan sebagai

pemisahan kekuasaan secara materiil adalah merujuk pada pemisahan

substansi yang benar-benar terpisah secara prinsip. Sedangkan pemisahan

kekuasaan dalam arti formal tidak demikian mendasar. Sekadar ada

patokan bahwa kekuasaan itu dipisahkan tetapi kenyataannya terjadi pula

semacam perembesan kekuasaan antar lembaga. Ismail Sunny menilai

bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia di bawah UUD 1945 (sebelum

diamandemen) dalam hal ini hanya mengenal pemisahan keluarga dalam

arti formal. Secara tegas, disimpulkan pula bahwa Indonesia memang tidak

mengenal sistem pemisahan kekuasaan, akan tetapi adalah sistem

pembagian kekuasaan. Hanya mengenai division of power, bukannya

separation of power (Sirajuddin dan Winardi, 2015:176-177).

Berlandaskan pada sebuah retorika di atas, konstitusionalisme telah

menjadi landasan yang menggejala di Negara modern.Aspek yang menjadi

179

latar belakang adalah terpilinya sebuah system Negara hukum (rechstate)

dibandingkan system Negara kekuasaan (machstate).Idealnya memang

Negara hukum dianggap mampu menerjemahkan sebuah kekuasaan yang

ada dalam sebuah Negara dengan memposisikan rakyat sebagai tujuan

utamanya.

Disamping itu bentuk real dari sebuah instrument

onstitusionalisme dapat direalisasikan sebgai wujud pemisahan kekuasaan.

Meskipun tidak menjamin seratus persen melalui adanya pemisahan

kekuasaan Negara akan tertib, namun tentunya sudah menjadi indikator

pasti bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan negara akan menjadi

sebuah simbul yang secara akomodatif bertujuan mengarahkan kekuasaan

yang ada sesuai dengan harapan Negara yang mampu mensejahterakan

masyarakatnya.

Selain itu, eksistensi sebuah konstitusi bagi suatu negara dalam

pandangan Ellydar Chaidirdan Sudi Fahmi bahwa “tidak hanya

dimaksudkan untuk membatasi wewenang penguasa, menjamin hak rakyat

dan mengatur pemerintahan, tetapi konstitusi juga menjadi alat rakyat

mengkonsolidasikan kedudukan politik dan hukum dengan mengatur

kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita”. Pada tataran inilah

eksistensi sebuah konstitusi bagi suatu negara pada hakikatnya merupakan

akar paham konstitusionalisme dimana tidak hanya dimaksudkan untuk

membatasi wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur

pemerintahan, tetapi konstitusi juga menjadi alat rakyat

mengkonsolidasikan kedudukan politik dan hukum dengan mengatur

kehidupan bersama untuk mencapai cita-cita. Itulah sebabnya, pada saat

ini konstitusi tidak hanya memuat aturan hukum tetapi juga merumuskan

atau menyimpulkan prinsip-prinsip hukum, garis haluan negara, dan

patokan kebijaksanaan (policy) yang semuanya mengikat penguasa. Lagi

pula, konstitusi dalam pandangan Jimly, menghendaki negara terbentuk

180

atas dasar hukum dasar (basic norm) yang demokratis, yang merupakan

naluri masyarakat suatu bangsa, sehingga konstitusi yang dibentuk adalah

konstitusi demokrasi yang menghendaki the rule of law. Dengan batasan

tegas yang ditentukan konstitusi sebagai aturan dasar negara, maka

diharapkan penguasa tidak mudah memanipulasi konstitusi untuk

mengendalikan kepentingan kekuasaannya. Selain itu, konstitusi juga

diharapkan mampu menjamin dan memberikan perlindungan hak-hak

rakyatnya(Bactiar, Jurnal Surya Kencana Dua:127-128)

B. Doktrin Konstitusionalisme

Ide konstitusionalisme sebagaimana bertumbuh kembang di bumi

aslinya, Eropa Barat dapat dipulangkan kedua esensinya. Esensi pertama

ialah konsep “Negara hukum” (atau di negeri-negeri yang terpengaruh

oleh sistem hukum Anglo Saxon disebut rule of law) yang menyatakan

bahwa kewibawaan hukum secara universal mengatasi kekuasaan Negara,

dan sehubungan dengan itu hukum akan mengontrol politik (dan tidak

sebaliknya). Esensi kedua ialah konsep hak - hak sipil warga Negara

dijamin oleh konstitusi dan kekuasaan Negara pun akan dibatasi oleh

konstitusi, dan kekuasaan itu pun hanya mungkin memperoleh

legitimasinya dan konstitusi(Sirajuddin dan Winardi, 2015:47).

Istilah rechtstaat (negara hukum) merupakan istilah baru jika

dibandingkan dengan istilah demokrasi, konstitusi maupun kedaulatan

rakyat.Para ahli telah memberikan pengertian terhadap negara hukum. R.

Soepomo misalnya memberikan pengertian terhadap negara hukum

sebagai negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum

berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara

hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya

memberikan perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan ada

hubungan timbal balik.43

Senada dengan Soepomo, Arief Sidharta44

menyatakan negara hukum sebagai negara yang penyelenggaraan

181

pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan bersaranakan hukum yang

berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar

Sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilai

pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah(Sirajuddin dan Winardi,

2015:23).

Hukum dengan tegas mengatur segala tingkah laku lahirlah dan

ingin menciptakan keseimbangan diantara kepentingan warga masyarakat

yang berbeda satu dengan yang lain. Di setiap Negara, pasti memiliki ciri-

ciri hukumnya sendiri-sendiri.Seperti contohnya di Indonesia.Negara

Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia.Karena Pancasila harus

diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum

Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila.Salah satu ciri

pokok dalam negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap

freedom of religion atau kebebasan beragama. Tetapi, kebebasan beragama

diNegara Hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya

tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di Bumi

Indonesia(Muhammad Tahir Azhary,2003:93).

Di negara-negara Eropa Kontinental, konsepsi negara hukum

mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama perkembangan

terhadap asas legalitas yang semula diartikan sebagai pemerintahan

berdasarkan undang-undang (wetmatigheid van bestuur) kemudian

berkembang menjadi pemerintahan berdasarkan hukum (rechtmatigheid

van bestuur).Terjadinya perkembangan konsepsi terse- but merupakan

konsekuensi dan perkembangan konsepsi negara hukum materiil sehingga

pemerintah diserahi tugas dan tanggung jawab yang semakin berat dan

besar untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Namun, pemerint ah

diberikan pula ruang gerak yang semakin longgar, yang cenderung

melahirkan pemerintahan bebas (vrij bestuur) disertai ruang kebijaksanaan

yang longgar berupa freies ermessen(Ni‟matul Huda, 2015:85).Dalam

182

negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam

penyelenggaraan negara. Ses ungguhnya, yang memimpin dalam

penye1nggaraan negara adalah hukum itu sendiri, sesuai dengan prinsip

„the Rule of Law, And not of Man‟, yang sejalan dengan pengertian „n

omocratie‟, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum,

„nomos‟.(Ni‟matul Huda, 2015:88).

Konsepsi inilah yang kemudian baik secara langsung maupun tidak

langsung setiap Negara saat ini memiliki konstitusi. Negara dengan system

anglo saxon ternyata juga menggunakan tradisi yang sama yaitu tetap

menggunakan konstitusi sebagai hukum dasar yang ada dalam sebuah

Negara. Seperti halnya inggris, juga menggunakan konstitusi yang dalam

hal ini adalah Magna Charta atau piagam agung.

Disini paham konstitusi dalam arti dan makna dianggap merasuk

sebagai cara pandang dan gagasan sebuah Negara. Dalam tradisi anglo

saxon, seperti sudah disebutkan bahwa teori keadilan dan John Rawls

dengan ucapan terkenalnya, yaitu justices fairness, merupakan alternatif

terhadap teori keadilan dan aliran utilitarian dan John S. Mill. Bahkan,

Rawis dengan tegas menolak teori util itarian tersebut. Sebaliknya, dengan

mendasari teori keadilan kepada kontrak sosial, Rawis sebenarnya banyak

terpengaruh oleh ajaran John Locke, Rousseau, dan Immanuel Kant. Baik

ucapannya berupa “justice as fairness”, maupun ucapannya yang berupa

“justice as the first virtue of social institutions” jelas merupakan

pengembangan dan teori kontrak sosial tersebut. Karena menurut teori

kontrak sosial, ketertiban dalam masyarakat akan tercapai manakala

pemerintah yang disepakati bersama oleh rakyat mengaturnya berdasarkan

konsep masyarakat tersebut tentang keadilan. Karena itu, salah satu

tampilan dan justice as fairness adalah wajah sosial dan keadilan.Namun

sebenarnya kurang tepat ketika John Rawls terlalu mempertentangkan

antara teori utilitarian dengan teori kontrak sosial. Sebab, teori kontrak

183

sosial tersebut memerlukan suara mayoritas dan masyarakat dan teori

utilitarian memerlukan the greatest number ofpeople yang sebenarnya

merupakan wajah lain dan prinsip mayoritas masyarakat tersebut(Munir

Fuady, 2010:96).

Dalam paham negara hukum yang demikian, harus dibuat jaminan

bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip

demokrasi.Oleh karena itu, prinsip supremasi hukum dan kedaulatan huk

um itu sendiri, pada dasarnya berasal dan kedaulatan rakyat.Oleh sebab

itu, prinsip negara hukum hendakl ah dibangun dan dikembangkan

menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (demokratische

recht7 sstaat).Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirk an, dan

ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka

(machtsstaat).Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan

mengabaikan prinsipp rinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-

Undang Dasar. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan

berada di tangan rakyat yang diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar

(constitutional democr acy) yang diimbangi dengan penegasan bahwa

negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau

demokratis (democratische rechtsscaat)(Ni‟matul Huda, 2015:88089)

Sebutan lainnya untuk negara hukum yang berdasarkan kedaulatan

hukum adalah “rule of law” menurut paham Dicey. Unsur ari rule of law

adalah: (1).Equality before the law, artinya setiap manusia mempunyai

kedudukan hukum yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama, (2).

Supremacy of law, artinya kekuasaan tertinggi terletak pada hukum, dan

(3). Hak-hak asasi manusia tidak bersumber pada undang-undang dasar.

Ini adalah pengaruh daripada ajaran John Locke yang berpendapat bahwa

pemerintah harus melindungi hak-hak asasi rakyat, dan karena itu hak-hak

asasi itu dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar(Moh Kusnardi dan

Bintan R Saragih, 1994:93).

184

Sebenarnya, ajaran kedaulatan rakyat yang mencerminkan prinsip

demokrasi (Demos Cratos atau Cratein) dalam perkembangan sejarah

pemikiran hukum dan politik memang sering dipertentangkan dengan

ajaran kedaulatan hukum berkaitan dengan prinsip nomokrasi (Nomos

Cratos atau Cratein).Ajaran atau teori kedaulatan hukum itu sendiri dalam

istilah yang lebih populer dihubungkan dengan doktrin the rule of law dan

prinsip Rechrsstaat (Negara Hukum).Perdebatan teoretis dan fliosofis

mengenai mana yang Iebih utama dan kedua prinsip ajaran kedaulatan huk

um dan kedaulatan rakyat ini dalam sejarah terus berlangsung sejak zaman

Yunani kuno.Di zaman modern Sekarang ini, orang berusaha untuk

merumuskan jalan tengahnya juga terus terjadi. Misalnya, dikatakan

bahwa kedua prinsip itu tak ubahnya merupakan dua sisi dan mata uang

yang sama. Keduanya menyatu dalam konsepsi negara hukum yang

demokratis ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum(Ni‟matul

Huda, 2015:210-211).

Maka menurut Kant untuk dapat disebut sebagai Negara Hukum

harus memiliki unsur pokok yaitu:

1. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

2. Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara. Dengan demikian

munculnya tipe Negara Hukum yang pertama yang hanya bertindak

memisah kalau terjadi perselisihan di antara warga negaranya dalam

menyelenggarakan kepentingannya yang disebut sebagai : “Negara

Jaga Malam” atau “Nachtw achter Staff‟ atau “Negara Polisi” atau

“L‟etat gendarme”. Dalam perkembangan selanjutnya Negara Hukum

sebagai paham atau falsafah liberal berubah ke negara Hukum yang

menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Untuk menjamin jangan

sampai terjdi tindakan sewenang-wenang dan Negara penguasa dalam

menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, maka menurut Stahal dua

unsur pokok di atas ditambah dua unsur pokok lagi vaitu:

185

3. Setiap tindakan Negara harus berdasarkan Undang-undang

yang dibuat terlebih dahulu. Negara baru dapat bertindak

menyelenggarakan kepentingan rakyat kalausudah ada Und ang-

undang untuk tindakan tersebut. Perkembangan selanjutnya halini tidak

mungkin, berhubung untuk membuat suatu peraturan undang-undang

adalah membutuhkan proses yang lama dan seringkali bawah Undang-

undang ketinggalan dan kebutuhan masyarakat, maka sering

Pemerintah mengambil kebijaksanaan sendiri dengan membuat

peraturan Pemenintah tersebut ke bawah. Sepintas lalu kita melihat

pelanggaran prinsip Negara Hukum karena yang membuat peraturan

itu bukan badan legislatif, tetapi eksekutif. Tetapi hal ml dapat

dinetralkan misalnya dengan memberikan hak menguji peraturan-

peraturan tersebut, kepada Mahkamah Agung dan kalau bertentangan

hendaknya dicabut kembali. Kemudian kalau terdapat perselisihan

antara penguasa dan rakyat, maka dibuat unsur keempat yaitu:

4. Peradilan Administrasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Peradilan ini harus memenuhi dua persyaratan yaitu:

a. Tidak memihak atau berat sebelah walaupun pemerint ah yang

menjadi salah satu pihak.

b. Orang-orangnya atau petugas-petugasnya haruslah terd in dan ahli-

ahli dalarr bidang tersebut (Moh Kusnardi dan Bintan R Saragih,

1994:132-133).

Namun unsur-unsur yang ada tersebut lebih berkecenderungan

pada paham positifisme belaka seperti yang diterapkan pada Negara-

negara beraliran civil law.Paham civil law dengan mensifati positifisme

murni demikian lebih banyak memberikan celah bagi terbentunya suatu

tatanan Negara yang mengkonsepsikan hukum sebagai alat kekuasaan.

Sehingga berangkat dari Problema yang sifatnya jangka panjang

dan lebih mendasar tersebut sudah seharusnya diselesaikan melalui solusi

186

paradigmatik yakni pergeseran orientasi paradigma atas konsepsi negara

hukum dan rechtsstaat menjadi the rule of law seperti yang banyak

dikembangkan di negara-negara Anglo Saxon. Dengan paradigma ini,

maka setiap upaya penegakan hukum akan mampu melepaskan diri dari

jebakan-jebakan formalitas-prosedural serta mendorong para penegak

hukum untuk kreatif dan berani menggali nilai-nilai keadilan serta

menegakkan etika dan moral di dalam masyarakat dalam setiap

penyelesaian kasus hukum. Perubahan paradigma ini harus diartikan pula

sebagai upaya mengembalikan rasa keadilan dan moral sebagai sukma

hukum yang akan dibangun untuk masa depan negara hukum Indonesia.

Untuk melakukan penggeseran paradigma itu, kemungkinannya pada saat

ini sudah lebih terbuka, sebab UUD 1945 hasil amandemen tidak lagi

secara eksplisit menyebut “rechtsstaat” sebagai acuan negara hukum

Indonesia. Istilah rechtsstaat yang dulu secara resmi terdapat di dalam

Penjelasan UUD 1945 sekarang sudah tidak dicantumkan lagi.Setelab

UUD 1945 mengalami empat kali perubahan (amandemen), Penjelasan

UUD tersebut dihapuskan dan tidak lagi menjadi bagian dan UUD 1945.

Sebagai gantinya, pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 digariskan tentang

negara hukum anutan Indonesia dengan bunyi ayat “Negara Indonesia

adalah negara hukum.”(Moh. Mahfud MD, 2013:186).

Konsep rechtstaat bersumber dan rasio manusia, liberalistik

individualistik, humanisme yang antroposentrik, pemisahan negara dan

agama secara mutlak-ateisme dimungkinkan.50

Adapun unsure-unsur

utama menurut F. J. Stahl terdapat 4 (empat) unsur dan negara hukum,

yakni: (1) Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia; (2) adanya

pembagian kekuasaan; (3) pemerintah harusah berdasarkan peraturan-

peraturan hukum; dan (4) adanya peradilan administrasi. Sementara

menurut Scheltema unsur-unsurnya terdiri dan: (1) Kepastian Hukum; (2)

Persamaan; (3) demokrasi dan; (4) pemerintahan yang melayani

kepentingan umum(Sirajuddin dan Winardi, 2015:25).

187

Di negara-negara Eropa Kontinental, konsepsi negara hukum

mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama perkembangan

terhadap asas legalitas yang sem ula diartikan sebagai pemerintahan

berdasarkan undangu ndang (wetmatigheid van bestuur) kemudian

berkembang menjadi pemerintahan berdasarkan hukum (rechtmatigheid

van bestuur). Terjadinya perkembangan konsepsi terse- but merupakan

konsekuensi dan perkembangan konsepsi negara hukum materiil sehingga

pemerintah diserahi tugas dan tanggung jawab yang semakin berat dan

besar untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Namun, pemerint ah

diberikan pula ruang gerak yang semakin longgar, yang cenderung

melahirkan pemerintahan bebas (vrij bestuur) disertai ruang kebijaksanaan

yang longgar berupa freies ermessen (Ni‟matul Huda, 2015:85). Dalam

paham negara hukum yang demikian, harus dibuat jaminan bahwa hukum

itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi.

Oleh karena itu, prinsip supremasi hukum dan kedaulatan huk um itu

sendiri, pada dasarnya berasal dan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu,

prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut

prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (demokratische

rechtsstaat). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirk an, dan

ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka

(machtsstaat). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan

mengabaikan prinsipp rinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-

Undang Dasar. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan

berada di tangan rakyat yang diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar

(constitutional democracy) yang diimbangi dengan penegasan bahwa

negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau

demokratis (democratische rechtsscaat)( Ni‟matul Huda, 2015:88-89).

Sebutan lainnya untuk negara hukum yang berdasarkan kedaulatan

hukum adalah “rule of law” menurut paham Dicey. Unsur ari rule of law

adalah:

188

1. Equality before the law, artinya setiap manusia mempunyai kedudukan

hukum yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama.

2. Supremacy of law, artinya kekuasaan tertinggi terletak pada hukum.

3. Hak-hak asasi manusia tidak bersumber pada undang-undang dasar. Ini

adalah pengaruh daripada ajaran John Locke yang berpenat bahwa

pemerintah harus melindungi hak-hak asasi rakyat, dan karena itu hak-

hak asasi itu dicantumkan dalam undang-undang dasar ( Moh Kusnardi

dan Bintan R Saragih, 1994:93)

Maka menurut Kant untuk dapat disebut sebagai Negara Hukum

harus memiliki dua unsur pokok yaitu: (1). Adanya perlindungan terhadap

hak-hak asasi manusia dan (2). Adanya pemisahan kekuasaan dalam

negara. Dengan demikian munculnya tipe Negara Hukum yang pertama

yang hanya bertindak memisah kalau terjadi perselisihan di antara warga

negaranya dalam menyelenggarakan kepentingannya yang disebut sebagai

: “Negara Jaga Malam” atau “Nachtw achter Staff‟ atau “Negara Polisi”

atau “L‟etat gendarme”. Dalam perkembangan selanjutnya Negara Hukum

sebagai paham atau falsafah liberal berubah ke negara Hukum yang

menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Untuk menjamin jangan sampai

terjadi tindakan sewenang-wenang dan Negara penguasa dalam

menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, maka menurut Stahal dua unsur

pokok di atas ditambah dua unsur pokok lagi yaitu:

1. Setiap tindakan Negara harus berdasarkan Undang-undang yang dibuat

terlebih dahulu. Negara baru dapat bertindak menyelenggarakan

kepentingan rakyat kalausudah ada Und ang-undang untuk tindakan

tersebut. Perkembangan selanjutnya halini tidak mungkin, berhubung

untuk membuat suatu peraturan undang-undang adalah membutuhkan

proses yang lama dan seringkali bawah Undang- undang ketinggalan

dan kebutuhan masyarakat, maka sering Pemerintah mengambil

kebijaksanaan sendiri dengan membuat peraturan Pemenintah tersebut

189

ke bawah. Sepintas lalu kita melihat pelanggaran prinsip Negara

Hukum karena yang membuat peraturan itu bukan badan legislatif,

tetapi eksekutif. Tetapi hal ml dapat dinetralkan misalnya dengan

memberikan hak menguji peraturan-peraturan tersebut, kepada

Mahkamah Agung dan kalau bertentangan hendaknya dicabut kembali.

Kemudian kalau terdapat perselisihan antara penguasa dan rakyat,

maka dibuat unsur keempat yaitu:

2. Peradilan Administrasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Peradilan ini harus memenuhi dua persyaratan yaitu:

c. Tidak memihak atau berat sebelah walaupun pemerint ah yang

menjadi salah satu pihak.

d. Orang-orangnya atau petugas-petugasnya haruslah terd in dan ahli-

ahli dalam bidang tersebut ( Moh Kusnardi dan Bintan R Saragih,

1994:133-132)

Sedangkan berkaitan dengan paham konstitusionalisme terhadap

jaminan hak asasi manusia, menjadi salah satu latar tegaknya paham

konstitusionalisme yang terpenting. Hal ini berdasarkan pada sebuah dalil

bahwa dalam sebuah Negara jaminan hak warga Negara bisa menjadi alat

ukur Negara dijalankan.

Paham konstitusionalisme pada hakikatnya berbasis pokok pada

adanya kesepakatan umum (consensus) di antara mayoritas rakyat

mengenai

bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Pernyataan ini

didasarkan pada kenyataan di mana organisasi negara itu diperlukan oleh

warga negara agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau

dipromosikan melalui pembentukan dari apa yang dinamakan negara,

sebagaimana yang ditegaskan oleh William George Andrews bahwa “The

members of a political community have, definition, common interests

which they seek to promote or protect through the creation and use of the

190

compulsory political mechanisms we call the State”. Jadi kata kuncinya di

sini adalah konsensus atau general agreement. Lebih lanjut jelaskannya

bahwa konsensus atau general agreement itu meliputi : “(a) the general

goals of society or general acceptance of the same philosophy of

government; (b) the rule of law the basis of government; and (c) the

reform of institutiions and procedures”. Ketiga elemen ini sangat

menentukan tegaknya paham konstitusionalisme di suatu negara. Menurut

Jimly Asshiddiqie, “jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuhlah

pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya

perang saudara (civil war) atau revolusi dapat terjadi”. Hal ini semisal

tercermin dalam tiga peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu

revolusi penting yang terjadi di Perancis tahun 1789, di Amerika tahun

1776, dan di Rusia pada tahun 1917, ataupun di Indonesia pada tahun

1998, serta yang masih terhangat revolusi yang terjadi di Irak tahun 2008

dan di Mesir tahun 2013. Kesemuanya diakibatkan karena di antara warga

negara tidak tercapai konsensus terkait bangunan negara yang

diidealkan(Bactiar, Jurnal Surya Kencana Dua:130-131).

Berbeda dengan rusia, konsesnsu Negara hukum di hadirkan dan

kemudian menjadi norma pembentuk berdirinya sebuah Negara pasca

soviet runtuh. Rusia pasca Uni Soviet adalah sebuah negara yang

berbentuk federasi yang dipimpin oleh seorang presiden. Boris

Nikolayevich Yeltsin dipilih sebagai presiden pertama Rusia. Sebagai

sebuah negara federasi negara ini terdiri dari konstituen sebanyak 89

Subjek Federasi. Subjek Federasi tersebut terdiri dari : 22 Republik

(seperti : Republik Dagestan, Republik Chechnya, Republik Bakortohstan,

Republik Komi dan sebagainya), 47 Oblast (Provinsi) (seperti : Provinsi

Saratov, Provinsi Irkutsk dst), Satu Oblast Otonom yakni Yevreyskaya

Avtonomnaya Oblast, 6 Kray (setingkat Provinsi), 2 kota Federal (kota

setingkat Provinsi) yakni Moskow dan St-Petersburg, serta 10 Okrug

Otonom. Tanggal 12 Desember 1993 disahkan Konstitusi Federasi Rusia

191

yang mendeklarasikan Rusia sebagai : “negara hukum yang berbentuk

federasi dengan sistem pemerintahan presidensil”. Konstitusi menekankan

prinsip pemisahan kekuasaan Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif, yang

masing-masing berdiri sendiri. Kekuasaan pemerintahan dalam lingkup

negara dipegang oleh : Presiden, Dewan Federasi, Pemerintah

(Pravitel‟stvo) dan Kehakiman, sedangkan dalam lingkup Subjek Federasi

Rusia (direpublik-republik, kray(daerah), oblast dan oblast otonom adalah

organ-organ kekuasaan setempat ( Fahrurodji, 2005:194).

Dalam pandangan paham konstitusionalisme juga harus ditekankan

bahwa hukum memiliki makna sosial disamping makna yuridis-normatif

yang melekat. Makna sosial dan hukum dapat memberikan gambaran

kepada kita bagaimana konsep yuridis normatif dijalankan di dalam

masyarakat. Berbagai doktrin yang lazim diterima sebagai sesuatu “yang

baik-baik” begitu sajajuga dapat mempunyai makna sosial yang tidak

persis sama seperti dipikirkan orang. Dalam doktrin ROL misalnya,

diterima asas “Supremacy of Law” dan kita menerima begitu saja asas

tersebut sebagai sesuatu yang memang baik, adil dan sebagainya.Tetapi

makna sosial dan asas seperti itu dapat menjadi lain apabila diterapkan

dalam kenyataan. Dalam konteks kenyataan kita akan menghadapi para

justisiabel yang berbeda dalam kemampuan ekonominya, dan karena itu

tidak semua orang dapat menikmati bekerjanya asas yang tampak netral

atau non diskriminatif tersebut dengan sama baiknya. Pengamatan

sosiologis menunjukkan, bahwa dalam dunia hukum tidak hanya terjadi

pergumulan yuridis, tetapi juga ekonomi dengan segala akibat dan

hasilnya. Marc Galanter misalnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa

dengan kekuatan ekonomi (uang), maka seseorang dapat memenangkan

suatu perkara (“the haves come out ahead”). Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa, doktrin “supremacy of law” dapat mempunyai makna

sosial yang lain, yang bahkan dapat menimbulkan ketidakadi1an atau efek

diskriminatif.Kebenaran pemyataan-pernyataan tersebut di muka, dapat

192

terbukti dan praktik-praktik hukum di Indonesia.Indonesia ialah negara

berdasarkan hukum. Konsepsi negara berdasar atas hukum Indonesia

memiliki ciri-ciri (yang dioper dan Rule of Law):

4. Adanya asas legalitas yuridis (juga berarti supremacy of law)

5. Adanya peradilan yang bebas , merdeka, mandiri (independen

judiciary) dan

6. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia

(equality before the law) (Suteki, 2013:182-183)

Jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi bentuk

khusus yang harus dijamin dalam aktualisasi Negara hukum. Hal ini akan

memungkinkan Negara dapat menjalankan prinsip-prinsip negar aescara

dinamis karena jaminan terhadap perlindungan terhadap hak asasi manusia

akan membuktikan Negara mampu melaksanakan kekuasaan secara baik

dan benar.

Karakteristik dari sebuah ajaran konstitusionalisme juga harus

menjadi bagian penciptaan norma-norma di bawah konstitusi. Lon Fuller

mengajukan delapan syarat agar suatu kaidah dapat dikatakan sebagai

„kaidah hukum, yang disebutnya sebagai persyaratan moral hukum internal

(inner morality oflaw).Kedelapan syarat tersebut adalah sebagai berikut :

(1). Harus ada aturan (rules), (2). Harus berlaku ke depan (prospektif),

bukan ke belakang (retrospektif), (3). Aturan tersebut harus diumumkan,

(4). Aturan tersebut harus sesuai akal sehat (intelligible). (5). Aturan tidak

boleh saling kontradiktif, (6). Aturan tersebut harus mungkin diikuti, (7).

Aturan tidak boleh berubah secara konstan dan (8). Harus ada kesesuaian

(congruence) antara aturan yang tertulis dengan yang diterapkan oleh

penegak hukum. Menurut Fuller, kedelapan syarat tersebut haruslah

dipenuhi oleh suatu kaidah hukum, meskipun harus diakui bahwa tidak

akan ada kaidah hukum yang dapat memenuhi syarat-syaratnya tersebut

dengan sempurna. Namun demikian, suatu kaidah hukum yang balk harus

193

berusaha untuk memenuhi sekuat mungkin dan sedekat mungkin dengan

syarat-syarat tersebut( Munir Fuady, 2010:44-45).

Dalam doktrin Konstitusionalisme juga tidak hanya mengajarkan

pada padanan bekerjanya undang-undang. Akan tetapi juga penyerahan

penegakan diserahkan diserahkan pada hakim. Peradilan dan penemuan

hukum oleh hakim adalah sah (legitim), demikian bunyi sebuah pendinan,

jika mereka menghasilkan putusan-putusan yang adil. Pendirian yang

demikian dalam keumumannyatidak akan lekas menimbulkan perlawanan.

Narnun, masalahnya adalah bahwa ihwalnya tidaklah mudah untuk

menetapkan kriteria apa yang harus dipenuhi sebuah putusan agar dapat

dikatakan sebagai putusan yang adil. Dapatkah misalnya sebuah putusan

sudah dapat disebut adil jika Ia sesuai dengan tuntutan kepastian hukum,

persamaan hukum, atau kewajaran (redeiijkheid) dan kelayakan

(billijkheid, fairness)? Dan bagaimana harus memutuskan jika penerapan

sebuah aturan sesuat dengan tuntutan kepastian hukum, tetapi tidak sesuai

dengan tuntutan kewajaran dan kelayakan? Lebih dan itu, siapa yang

menentukan apa yang adil itu? Hakim, pihak yang terlibat dalam

perselisihan, atau masyarakat? Daiarn sebuah masyarakat yang majemuk

orang dapat secara mendasar berbeda pendapat tentang apa yang secara

umum atau dalam kejadian-kejadian konkret merupakan sebuah putusan

yang adil(J.A Pointer, diterjemahkan oleh Arief Sidharta, 2008:9).

Argumen-argumen yang melawan pengujian oleh hakim

diperlemah oleh sejumlah gejala. Hakim demi perlindungan hak-hak

individual dan parawarga negara dapat juga menguji undang-undang

dalam arti formal pada hak-hak asasi manusia yang dicantumkan dalam

traktat-traktat, seperti antara lain dalam Konvensi Eropa untuk

perlmndungan hak-hak dan manusia (The Europ ean Convention on

Human Rights) dan di dalam Konvensi Internasional berkenaan dengan

hak-hak warga dan hak-hak politik serta di dalam hukum / dan Uni Eropa.

194

Perujukan terhadap konvensi-konvensi tersebut juga semakin senng

dilakukan. Di sampingnya hakim dalam anti tertentu menguji peraturan

perundang-undangan yang Iebih rendah pada asas-asas hukum

fundamental dan asas-asas hukum fundamental itu dapat juga memainkan

peranan pada intenpretasi undang-undang dalam anti formal(J.A Pointer,

diterjemahkan oleh Arief Sidharta, 2008:112). Namun pembentuk undang-

undang kadang-kadang juga secara sadar menyerahkan perkembangan

hukum kepada hakim. Dapat dikatakan bahwa terjadi “delegasi”

kewenangan pembentukan aturan kepada hakim. Terhadap “pembentukan

aturan hukum oleh hakim” ini juga dapat (telah) dilancarkan keberatan-

keberatan. Bukankah hakim tidak cukup disiapkan untuk tugas

pembentukan aturan. Berbeda dan kekuasaan pembentukan undang-

undang, hakim yaris tidak memiliki dukungan aparat kepegawaian. Pada

penataan bangunan (inrichting) kekuasaan kehaki man tidak dipikirkan

kegiatan-kegiatan untuk hakim di luar peradilan yang lazim. Selanjutnya,

suatu keberatan terhadap “pembentukan aturan oleh hakim” adaiah bahwa

hakim tidak dapat mengembangkan prakarsa-prakarsa sendiri untuk

pembentukan atunan, melainkan akan harus menunggu sengketa konkret.

Yang lebih besar adalah keberatan-keberatan yang menyangkut

pengorganisasian dan pembentukan putusan, misalnya tidak adanya

legitimasi demokratikai yang bersifat fundamental. Kadang-kadang hakim

memperlihatkan secara jelas bahwa karenaaiasan-alasan itu tidak mau

melakukan tindakan pembentukan hukum(J.A Pointer, diterjemahkan oleh

Arief Sidharta, 2008:113).

195

BAB X

PERBANDINGAN KONTITUSI

Tujuan Instruksional

1. Dapat memahami adanya perbandingan konstitusi dalam setiap Negara

sebagai rujukan pemahaman konstitusi secara komperhensif

2. Dapat menjadi instrument pendukung dalam pemahaman gagasan-gagasan

konstitusi yang berlaku dalam setiap Negara

A. Pendekatan Perbandingan Konstitusi

Dalam perbandingan hukum konstitusi jelas menggunakan metode

perbandingan atas objek yang diteliti dalam hal mi konstitusi.Metode

penyelidikan yang lazim digunakan dalam perbandingan konstitusi

dibedakan atas 2 (dua) jenis yaitu metode penyelidikan secara umum dan

khusus. Adapun metode penyelidikan yang lazim digunakan secara umum

dalam perbandingan konstitusi adalah:

1. Metode Deduksi (penarikan kesimpulan dan keadaan yang umum),

yaitu suatu metode perbandingan yang mendasarkan pada proses

penyelidikan atas asasa sas yang bersifat umum untuk menerangkan

peristiwa-peristiwa khusus (tertentu) atau penjelasan teoritis yang

bersifat umum terhadap fakta-fakta yang bersifat konkrit.

2. Metode Induksi (Metode pemikiran yang bertolak dan kaidah (hal-hal

atau peristiwa) khusus untuk menentukan hukum/kaidah yang umum),

yaitu suatu metode perbandingan yang berangkat dan proses

pemikiran/analisis terhadap peristiwaperistiwa khusus/konkrit untuk

kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan yang umum(Jazim Hamidi

dan Malik, 2009:128-129).

Hakikat perbandingan berdasarkan uraian di atas tentunya mencari

keselarasan terhadap system hukum yang tumbuh dan berkembang seiring

dengan kebutuhan masyarakat dan pada akhirnya hal tersebut berimplikasi

196

pada sebuah jalinan konstitusi yang lebih akomodati terhadap kebutuhan

masyarakat.

Melalui rujukan dari berbagai macam pandangan bahwa konstitusi

diartikan diantaranya oleh S.E. Finer, Vernon Bogdanor dan Bernard

Rudden, melalui karyanya yang berjudul Comparing Constitutions,

berpendapat: “Constitutions are codes of norms which aspire to regulate

the allocation of powers, functions, and duties among the various agencies

and officers of governments and to define the relationships between these

and the public”. Jadi menurutnya, konstitusi itu tidak lain hanyalah

kumpulan-kumpulan norma atau aturan yang mengatur tentang alokasi

kekuasaan-kekuasaan, tentang fungsi dan kewajiban antara berbagai badan

dan pejabat pemerintahan dan untuk menegaskan hubungan antara

berbagai badan dan pejabat pemerintahan tersebut dengan rakyat. Definisi

S.E. Finer, Vernon Bogdanor, dan Bernard Rudden ini, sebenarnya tidak

jauh berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya, yakni adanya

pembagian kekuasaan negara, pembatasan kekuasaan di antara berbagai

badan dan pemegang kekuasaan negara serta hubungan antara berbagai

badan dan pemegang kekuasaan negara dengan rakyat. Hanya saja, mereka

lebih menekankan maksud pembatasan kekuasaan dengan mengedepankan

arti fungsi dan kewajiban yang diletakkan pada berbagai badan kekuasaan

negara tersebut(Jazim Hamidi dan Malik, 2009:92).

Pembatasan kekuasaan biasanya diwujudkan melalui dua pilihan

cara, yaitu system pemisahan kekuasaan (separation of power) dan

pembagian kekuasaan (distribution of power). Pemisahan kekuasaan

bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam

fungsifungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang

sederajat dan saling mengimbangi (checks and balances). Sedangkan,

pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan

itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga negara

197

dibawah lembaga memegang kekuasaan negara. Konsep pemisahan

kekuasaan yang dikemukakan John Locke dikembangkan oleh Baron de

Monstesquieu dalam karyanya L‟Espirit des Lois (The Spirit of the Laws).

Dalam uraiannya, Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam

tiga cabang, yaitu kekuasaan membuat undang-undang (legislatif),

kekuasaan untuk menyelenggarakan undang-undang yang oleh

Montesquieu diutamakan tindakan dibidang politik luar negeri (eksekutif)

dan kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran undang-undang

(yudikatif). Kekuasaan itu harus terpisah satu sama lain, baik mengenai

tugas (fungsi) maupun mengenai alat kelengkapan (lembaga) yang

menyelenggarakannya, konsepsi yang dikembangkan Montesquieu lebih

dikenal dengan ajaran Trias Politica. Jika dibandingkan konsep pembagian

kekuasaan John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1785),

perbedaan mendasar pemikiran keduanya, bahwa John Locke memasukkan

kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, sedangkan

Montesquieu memandang kekuasaan yudikatif berdiri sendiri.14 Berbeda

halnya dengan pemikiran John Locke dan Montesquieu, seorang sarjana

Belanda Van Vollenhoven, mengemukakan bahwa tugas dalam sebuah

negara itu bukan tiga, tetapi empat cabang kekuasaan dengan memakai

Kwartas Politica (Catur Praja), yang mana memasukkan tugas polisionil

sebagai tugas memelihara ketertiban masyarakat dan bernegara. Secara

umum, pemisahan kekuasaan dalam bahasa Indonesia dimaknai

(separation of power) dimulai dari pemahaman atas teori Trias Politica

Montesquieu. Hal ini muncul dari pemahaman pendapat Montesquieu

yang menyatakan, “when the legislative and the executive powers are

united in the same person, or in the sama body of magistrate, there can be

no liberty”. Pandangan Montesquieu memberikan pengaruh yang sangat

luas dalam pemikiran kekuasaan negara. Pendapat Montesquieu yang

dikutipkan dimaknai, bahwa cabang-cabang kekuasaan Negara benar-

198

benar terpisah atau tidak mempunyai hubungan sama sekali(Andryan M.

Solly Lubis, Suhaidi, Faisal Akbar Nasution, USU Law Journal:162-163).

Namun ajaran montesque tersebut di Negara indonesia tidak

berlaku utuh, akan tetapi kaidah dimana menetapkan konstitusi dengan

adanya pemisahan hanya bersifat formil. Sedangkan pemisahan dalam arti

materiil bukanlah pemisahan sesungguh-sungguhnya, terdapat nuansa

gotong royong sebagai simbul persatuan lembaga-lembaga Negara.

Perbandingan yang dapat menjadi contoh dalam kekuasaan

pemisahan lembaga Negara adalah dengan adanya komisi yudisial dalam

setiap Negara. Pembentukan komisi yudisial merupakan konsekuensi logis

yang muncul dan penyatuan atap lembaga peradilan pada MA. Ternyata

penyatuan atap berpotensi menimbulkan monopoli kekuasaan kehakiman

oleh MA. Disamping itu dikhawatirkan MA tidak akan mampu

melaksanakan kewenangan administrasi, personel, keuangan dan

organisasi pengadilan yang selarna ini dilakukan oleh departemen. Bahkan

pandangan yang cukup pesimis menyatakan bahwa MA tidak mungkin

dapat menjalankan fungsi yang diemban dalam penyatuan atap secara baik

karena mengurus dirinya sendiri saja MA tidak mampu( Sirajuddin dan

Winardi, 2015:186).

Kewenangan komisi yudisial dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial pada Pasal 13

sebagai berikut :

a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di

Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;

b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta

perilaku hakim;

199

c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-

sama dengan Mahkamah Agung; dan

d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman

Perilaku Hakim.

Hal ini sangatlah berbeda dengan Negara lain. Di belanda

diantaranya kewenangan Komisi Yudisial di negara menempatkan

kedudukan Komisi Yudisial yang dapat dilihat dalam Netherland Judicial

Act Division 2 Duties and Powers Section 91. menjalankan tugas

diantaranya sebagai berikut :

a) Persiapan anggaran peradilan

b) Alokasi dana pada peradilan

c) Dukungan operasional

d) Dukungan untuk proses rekruitment dan seleksi hakim

e) Peningkatan kualitas dan kesatuan hukum

f) Tugas advisor secara umum untuk peraturan baru

g) Juru bicara lembaga peradilan

h) Kerjasama internasional (Komisi Yudisial, 2014:89-90).

Bahkan di negara lain diantaranya negara bagian new south wales

Australia yang menempatkan Komisi Yudisial bukan hanya menerima

laporan dari masyarakat bahkan juga memberikan pendidikan/pelatihan

bagi petugas peradilan secara berkelanjutan. Beberapa fungsi Komisi

Yudisial di negara bagian new south wales Australia yang disebut sebagai

Judicial Commision of South Wales sebagai berikut :

1) Membantu pengadilan dalam membuat putusan yang konsisten

2) Memberikan pendidikan/pelatihan yang berkelanjutan bagi petugas

peradilan

3) Mengelola komplain terhadap petugas peradilan

4) Memberikan masukan kepada menteri kehakiman apabila

komisimenganggap perlu

200

i) Bekerjasama dengan lembag anegara lain yang memiliki kedekatan

dalam fungsi(Komisi Yudisial, 2014:101-102).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka konstitusi dapat diartikan

memiliki bentuk yang berbeda-beda yang dijalankan pada setiap Negara-

negara. Namuan tentunya keberhasilan konstitusi dalam sebuah Negara

bisa dijadikan sebuah instrument alat untuk mewujudkan konstitusi yang

lain berlaku di Negara lain dijalankan dengan mengcopy yang baik

tersebut.

Sedangkan metode penyelidikan yang lazim digunakan dalam

perbandingan konstitusi secara khusus adalah:

1. Hakikatnya Non-Komparat yaitu suatu metode yang diarahkan kepada

politik hukum konstitusi, materi muatan konstitusi, dan metode

perubahan konstitusi dan suatu negara atau penggambaran secara

paralel atas materi muatan konstitusi (misalnya) dan berbagai negara.

Jadi sasaran analisisnya ditujukan kepada masalah politik hukum

konstitusi, materi muatan konstitusi, dan matode perubahan konstitusi.

2. Hakikatnya deskriptf yaitu suatu metode yang didasarkan semata-mata

pada melukiskan secara formal dan rinci tentang materi muatan

konstitusi ke dalam rangka studi perbandingan. Jadi objek yang

dibandmgkan adalah materi muatan konstitusi dan masing-masing

negara. Dalam metode deskriptif mi dibagi lagi ke dalam suatu

pendekatan historis (sejarah kelembagaannya dan sejarah

pengaturannya), legalistik (segi hukumnya), dan/atau gabungan antara

keduanya.

3. Hakikatnya Parochial (secara sempit/terbatas), yaitu suatu metode

yang pada hakikatnya hanya diarahkan dan dititikberatkan kepada

masalah konstitusi sebagai hukum dasar di ne/gara-negara ASEAN

misalnya. Hal mi dikarenakan kendala kesulitan bahasa, sehingga

hanya difokuskan kepada negara-anegara tertentu saja. OIeh karena itu,

201

output dan metode perbandingan mi bukan pada mencari persamaan

dan perbedaannya, akan tetapi lebih terfokus pada perbedaan yang

sifatnya tajam dan mencolok saja.

4. Hakikatnya statik, yaitu suatu metode yang pada hakikatnya membahas

dengan diarahkan atau dititikberatkan kepada persoalan konstitusi

sebagai “supremasi konstitusi” dalam suatu negara misalnya. Jadi

dalam metode mi, tidak memperhiturigkan bahkan menyingkirkan

faktor-faktor lain yang menyebabkan konstitusi itu tidak lagi

menempati kedudukan suprem dalam suatu negara bagian tersebut.

5. Hakikatnya Monografik, yaitu suatu metode yang pada dasarnya

membahas dengan diarahkannya, dititikberatkannya, dan terpusatkan

kepada mempelajari pembaruan konstitusi sebagai suatu sistem dan

pembaruan sistem ketatanegaraan secara keseluruhan pada suatu

negara tertentu(Jazim Hamidi dan Malik, 2009:129-130).

Wujud dalam setiap metode perbandingan tersebut akan

menghasilkan konstitusi yang memiliki karakteristik yang berbeda antara

satu dengan yang lain semisal dalam konstitusi di Indonesia jika di

perbandingkan memiliki bentuk yang berbeda pula di bandingkan di

Negara-negara lain seperti di Negara amerika yang berdasarkan demokrasi

liberal sedangkan Indonesia demokrasi Pancasila..

Namun secara praktis, bentuk konstitusi adakalnya memiliki

kesamaan seperti halnya biasanya, dalam berbagai konstitusi negara-

negara berdaulat diadakan perumusan mengenai tugas pembuatan undang-

undang (legislasi) dan tugas pelaksanaan undang-undang itu (eksekutif) ke

dalam dua kelompok pelembagaan yang menjalankan peranan yang

berbeda.Meskipun demikian, apabila ditelaah secara mendalam,

sesungguhnya tidak satu pun teks konstitusi maupun praktik dimanapun

yang memisahkan cabang-cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif itu

secara kaku. Baik dalam rumusan formal apalagi dalam kenyataan praktik,

202

fungsi-fungsi legislatif dan eksekutif selalu bersifat tumpang tindih

(Ni‟matul Huda, 2015:176).

Dalam hal pengaruh masyarakat terhadap konstitusi, Menurut

Emile Durkheim, masyarakat itu mengikat oleh karena adanya solidaritas

di antara anggota-anggotanya. Untuk nienjelaskan mengenai

perkembangan masyarakat yang berbeda-beda, Durkheim menunjukkan

adanya masyarakat dengan solidaritas mekanis dan masyarakat dengan

solidaritas organis. Solidaritas mekanis mendasarkan terwujudnya

masyarakat pada rasa keterikatan dan rasa persatuan di antara anggota-

anggotanya. Perbedaan pendapat dan penyimpangan-penyimpangan

tingkah laku merupakan hal yang bertentangan dengan solidaritas. Di lain

pihak, pada masyarakat yang didasarkan pada solidaritas organis,

terwujudnya masyarakat didasarkan pada kebebasan para aggotanya untuk

melakukan perbuatan-perbuatan dan untuk berhubungan satu dengan yang

lain, karena sifat sosial manusia maka kebebasan demikian ini tidak

menyebabkan musnahnya masyarakat(Suteki, 2013:37)

Pembentukan masyarakat tentunya berdasarkan pendapat di atas

sangat ditentukan jenis masyarakat yang ada. Mengingat masyarakat itu

membentuk system yang ada dalam sebuah Negara. Pada sisi lain

kedaulatan Negara juga dipersepsikan sebagai kedaulatan rakyat itu sendiri

dalam sebuah Negara sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia pasal 1 ayat 2.

B. Aktualisasi Perbandingan Konstitusi

Aktualisasi konstitus dalam memberikan jaminan terhadap

masyarakat adalah melalui bentuk kekuasaan Negara yang dijalankan dan

bentuk pemisahakan kekuasaan. Hal tersebut tentunya akan sangat banyak

di kaji dalam kajian keilmuan hukum tata Negara. Selaian itu hal-hal lain

yang bisa dikatakan wujud dari perbandingan adalah system dan model

pemerintahan.

203

Berbicara tentang prinsip pemisahan kekuasaan negara semisal,

maka tidak bisa dilepaskan dan pemikiran Montesqiue dalam bukunya

L‟espirit des Lois (1748). Ajaran Montesqiue (oleh Immanuel Kant

,dipopulerkan dengan sebutan Trias Politica) menghendaki pemisahan

kekuasan negara dalam tiga bidang pokok, yang masing-masing berdiri

sendiri, lepas dan kekuasaan lainnya. Satu kekuasaan mempunyai satu

fungsi saja, yaitu: a. Kekuasaan Legislatif yaitu cabang kekuasaan yang

melaksanakan fungsi membentuk undang-undang, b. Kekuasaan eksekutif,

yaitu cabang kekuasaan yang memiliki fungsi melaksanakan undang-

undang/Pemerintahan, dan c. Kekuasaan yudikatif, menjalankan fungsi

peradilan. Gagasan Locke dan Montesquieu mendapatkan ekspresi

praktisnya dalam revolusi Amerika tahun 1780.kerangka pemerintahan

yang dijabarkan Konstitusi Amerika 1787, sejak awal memang

mensyaratkan pemisahan kekuasaan. Perdebatan yang berlangsung dalam

penyusunan konstitusi Amerika bukan tentang apakah konstitusi dalam hal

tertentu memuat pemisahan kekuasaan, melainkan apakah pemisahan itu

sudah cukup memadai(Sirajuddin dan Winardi, 2015:36).

Wujud aktualisasi tersebut dari teori pemisahan kekuasaan adalah

yang disampaikan oleh Jemes Madison,seorang penyusun utama konstitusi

menuliskan pengamatannya: “seandainya manusia adalah malaikat, maka

pemerintah tidak akan diperlukan. Seandainya malaikat memerintah

manusia, maka tidak perlu adan kontrol internal dan eksternal terhadap

pemerintah. Dalam merancang sebuah pemerintahan yang diatur oleh

manusia atas manusia, kesulitan terbesar terletak dalam hal ini: pertama-

tama anda harus memberikan kemungkinan pemerintah mengontrol yang

diperintah; dan selanjutnya, menentukan kewajiban pemerintah untuk

mengontrol dirinya sendiri”(Sirajuddin dan Winardi, 2015:36).

Namun tentunya dalam wujud utama perbandingan konstitusi

landasan dasar keadilan seyogyanya harus menjadi pusat perhatian dmi

204

tegaknya konstitusi secara umum.Oleh karena itulah maka upaya

menemukan intisari pernadingan harus diletakkan secara objektid pada

tujuan untuk mewujudkan keadilan secara utuh.

Untuk mencapai suatu keadilan, disyaratkan sekaligus adanya

unsur “keadilan yang substantif (justice)” (mengacu kepada hasil) dan

unsur “keadilan prosedural” (fairness).Hal ini juga diamini oleh John

Rawls sehingga muncul istilah terkenal darinya berupa justice as fairness,

meskipun dan istilah “justice as fairness” tersebut mengandung arti bahwa

unsur fairness mendapat prioritas tertentu dan segi metodologinya. Jika

unsur fairness sudah tercapai, maka keadilan sudah terjadi. Di samping

itu, Aristoteles juga berteori bahwa akan terjadi ketidakadilan distributif,

manakala terjadi perlakuan yang tidak fair tentang distribusi manfaat

(benefit) dan beban (burden). Perlakuan yang tidakfair tersebut kemudian

populer dengan istilah “proteksi yang tidak sama” (unequal protection).

Dalam konstitusi negara Amerika Serikat, perlindungan yang sama

dipadukan secara apik dengan keadilan prosedural, melalui teori perlakuan

yang sama (equalprotection) yang terdapat dalam amandemen ke- 14 dan

konstitusinya dengan teori keadilan prosedural (due process) dalam

amandemen ke-5. Meskipun begitu, dalam perkembangannya istilah “due

process” sendiri seben arnya bisa berarti “keadilan prosedural”

(procedural dueprocess) dan juga “keadilan substantif” (substantive due

process)(Munir Fuady, 2010:116).

Hal tersebut sebagaimana bentuk lembaga parlement, yang setiap

Negara adakalanya menggunakan bikameral dan unicameral. Penerapan

sistem bikameral itu, dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh tradisi,

kebiasaan, dan sejarah ketatanegaraan negara yang bersangkutan. Seperti

haln va negara federasi, negara kesatuan juga bertujuan mel indungi

wilayah tertentu, melindungi etnik, dan kepenngan-kepentingan khusus

dan golongan rakyat tertentu seperti kelompok kepentingan, golongan

205

minoritas, dan sebagainya) dan suara mayoritas (tirani mayoritas). Jadi,

sebenarnya tidak banyak perbedaan apakah sistem unikameral” atau

bikameral yang digunakan dalam negara kesatuan atau federasi itu.Hal

yang penting adalah sistem majelis tunggal atau ganda itu dapat benar

benar berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat dalam mengawasi

jalannya pemerintahan. Ada negara yang menjalankan sistem dua kamar

karena latar belakang kesejarahan. Inggris menjalankan sistem dua kamar,

antara lain untuk tetap memelihara kehadiran perwakilan kaum

bangsawan, di samping rakv at umum. Sistem dua kamar di Inggris tidak

terlepas dan proses demokratisasi badan perwakilan. Semuladan

perwakilan di Inggris hanya terdiri dankaum bangs awan atau yang

mewakili kelompok agama dan institusi tertentu. Demokratisasi dan

tumbuhnya kelas sosial baru (kelas menengah) kemudian menuntut

perwakilan yang mewakili rakyat umum.Lahirlah Majelis Rendah (House

of Commons) di samping Majelis Tinggi (House of Lords).Sistem dua

kamar di Amerika Serikat merupakan hasih kompromi antara negara

bagian yang berpenduduk banyak dengan yang berpenduduk sedikit.House

of Representatives (DPR) mewakili seluruh rakyat.Setiap negara bagian

diwakili sesuai dengan jumlah penduduk.Senate (Senat) mewakili negara

bagian. Setiap negara bagian diwakili dua orang Senator tanpa membeda-

bedak an negara bagian yang berpenduduk banyak (seperti New York atau

California) dengan yang berpenduduk lebih kecil (seperti Alaska, atau

Nevada).(Ni‟matul Huda, 2015;167-168)

Selain itu, adanya perbandingan juga dilatarbelakangi dengan cara

pandang hukum yang berbeda-beda. Semisal terdapatnya perbedaan dalam

memandang hukum di antara Jeremy Bentham dengan John Austin,

meskipun mereka sama-sama positivis dan sama menganggap hukum

sebagai kehendak (will) dan pemegang kedaulatan (sovereign will),

Perbedaannya adalah sebagai berikut.

206

a. Tidak seperti Jeremy Bentham, John Austin membatasi hukum hanya

pada perintah (command) tentang apa yang harus dilakukan dan apa

yang dilarang.

b. Perintah menurut John Austin hanyalah perintah yang tidak langsung

dan pemegang otoritas sehingga hukum hanyalah perintah urnum

untuk memenuhihak-hak hukum dan warga masyarakat. Sebuah

perintah yang dijalankan dan mengandung unsur “amanah” (fiduciary),

seperti kewenangan wali bagi anak-anak di bawah umur; jadi tidak

termasuk perintah untuk kepentingan pemberi perintah, misalnya

perintah atasan terhadap bawahannya(Munir Fuady, 2010:11-12).

Konsep hukum menurut Hart jauh lebih kompleks dan pengertian

hukum menurur John Austin. Menurut Hart, hukum yang primer adalah

aturan hukum yang memberikan hak dan kewajiban. Misalnya aturan

hukum pidana yang melarang dan memberikan sanksi kepada seorang

pencuri, perampok, penipu, pencopet, dan sebagainya. Sedangkan hukum

sekunder menurut Hart adalah aturan hukum yang mengatur bagaimana

dan siapa yang membuat, menegakkan, atau mengubah aturan hukum yang

primer tersebut. Terhadap hukum sekunder ini, Hart menyebutnya sebagai

“hukum pengakuan(rule of recognition) , karena merupakan aturan yang

menentukan mana di antara aturan dalam masyarakat yang dibuat dengan

prosedur yang sesuai hukum sehingga aturan tersebut dapat dianggap

sebagai hukum (Munir Fuady, 201039).

Perbedaan konsep hukum demikian tentunya akan menjadi latar

belakang pemahaman konstitusi pada setiap Negara yang yang tentunya

menjadikan akan berbeda satu dengan yang lain. Disini dapat dipahami

bahwa paradigma hukum (sudut pandang hukum) dalam suatau Negara

akan berimplikasi pada tatanan ideal sejuah mana Negara tersebut

membentuk konstitusinya.

Wujud konsep hukum yang demikian dapat diaktualisasikan dalam

system hukum yaitu antara sisitem hukum anglo saxon dan eropa

207

continental(civila law) diantaranya. Civil law dan anglo saxon dirasa

sangat memiliki pandangan yang berbeda dalam memahami konstitusi.

Dalam sistem hukum civil law istilah “code “(undang-undang)

adalah sekumpulan klausula dan prinsip hukum umum yang otoritatif,

komprehensif dan sistematis yang dimuat dalam Kitab atau Bagian yang

disusun secara logis sesuai dengan hukum terkait. Oleh sebab itu,

peraturan civil law dianggap sebagai sumber hukum utama, di mana semua

sumber hukum lainnya menjadi subordinatnya, dan sering kali dalam

masalah hukum tertentu satu-satunya menjadi sumber hukumnya.

Sedangkan dalam sistem hukum common law mekipun dijumpai

penggunaan istilah “code “untuk peraturan hukum, akan tetapi makna

peraturan hukum itu tidak termuat dalam Kitab Undang-Undang yang

komprehensifitu, peraturan itu terkadang hanya bersifat terbatas baik

lingkup pengaturannya maupun wilayah berlakunya(Zainal Asikin,

2013:81).

Untuk memudahkan memahami karakter sistem hukum civil law,

maka di bawah ini akan diuraikan beberapa karakternya sebagai berikut :

1. Adanya kodifikasi hukum sehingga pengambilan keputusan oleh

hakim dan oleh penegak hukum lainnya harus mengacu pada Kitab

Undang-Undang atau Perundang-undangan, sehingga undang-undang

menjadi sumber hukum yang utama atau sebaliknya hakim tidak terikat

pada preseden atau yurisprudensi.

2. Adanya perbedaan yang tajam antara hukum privat dengan hukum

publik.Meskipun secara konseptual sistem common law maupun civil

law mengakui bahwa hukum privat mengatur hubungan antara warga

negara dan antarperusahaan, sedangkan hukum publik mengatur

hubungan antar warga negara dengan negara. Tetapi perbedaannya

dalam civil law membawa implikasi praktis yang lebih mendalam.

Karena perbedaan pada civil law kemudian muncul dua macam

hierarki pengadilan yaitu peradilan perdata dan peradilan pidana.

208

Bahkan pada karakter civil law seperti di Indonesia perbedaan

peradilan itu tidak saja hanya terbatas pada peradilan pidana dan

perdata, tetapi muncul pula Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan

untuk penyelesaian persoalan Kepailitan, Peradilan Pajak, Mahkamah

Konstjtusi, Peradilan Militer, dan Peradilan khusus untuk tindak pidana

korupsi (TIPIKOR). Dalam sistem common law tidak ada pengadilan

tersendiri berkenaan dengan perselisihan hukum publik.6

Di dalam

sistem civil law kumpulan substansi hukum privat secara prinsipil

terdiri dan atas civil law dalam pengertian hukum perdata yang

selanjutnya dipecah ke dalam beberapa subbab atau devisi hukum

seperti hukum orang dan keluarga, hukum benda, rezim hukum

kepemilikan, hukum perjanjian atau kontrak.

3. Dalam sistem civil law dikenal perbedaan hukum perdata (civil law)

dengan hukum dagang (commercial law). Hukum dagang menjadi

bagian hukum perdata, tetapi diatur dalam kumpulan hukum yang

berbeda yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang tersendiri (French

Code de Conmierce/Hukum Dagang di Prancis) atau Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang (KUHD di Indonesia). Dalam sistem hukum

common law tidak ada perbedaan antara hukum perdata dengan hukum

dagang dengan alasan yang sederhama bahwa hukum dagang adalah

bagian dan hukum perdata. Sebagai lawan dan hukum pidana(Zainal

Asikin, 2013:81-82).

Tradisi yang demikian sangat mewarnai dan berlaku di Indonesia.

Proses penjajahan belanda telah memberikan geseran paradigm

berkonstitusi yang dulunya berakar dari nilai-nilai budaya yang

dipengaruhi oleh sejarah masa kerajaan beralih pada system hukum yang

sifatnya tertulis.

Sistem common law memiliki tiga karakter, yaitu pertama,

yurisprudensi dianut sebagai sumber hukum yang utama, kedua dianutnya

prinsip stare decisis, dan ketiga dianutnya adversary system dalam

209

peradilan. Sistem ini berasal dan Inggris (dalam sistem ini tidak ada

sumber hukum, sumber hukum hanya kebiasaan masyarakat yang

dikembangkan di pengadilan/keputusan pengadilan). Hukum inggris

karena keadaan geografis dan perkembangan politik serta sosial yang

terus-menerus, dengan pesat berkembang menurut garisnya sendiri, dan

pada waktunya menjadi dasar perkembangan hukum Amerika( Zainal

Asikin, 2013:82).

210

GLOSARIUM

Amendemen adalah sebuah proses perubahan resmi dokumen resmi sebuah

Negara yang disebuah konstitusi. Perubahan ini dapat berupa

penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai

lagi.

Cita hukum (ideals) adalah maksud, semangat, visi, misi, dan obsesi yang

melatarbelakangi lahirnya atau dibuatnya suatu aturan hukum yang

sering kali berhubungan dengan tempat dan waktu di mana aturan

tersebut dibuat

Civil Law adalah system hukum yang mulai berkembang di Negara prancis.

Dalam system hukum ini sumber hukum hukum tertulis baik yang

berbentuk perundang-undangan atau kodisifikasi

Common Law adalah system hukum yang menekankan acuan utamanya yaitu

system hukum tidak tertulis. Berkembang di Negara inggris dan

mengacu pada acuan utama sumber hukumnya yaitu jurisprudensi

Doktrin adalah ajaran (tentang asas suatu aliran politik, keagamaan

Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan.

Judisial review adalah proses pengujian undang-undang baik yang dilakukan

oleh masyarakat maupun lembaga Negara

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi

tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari

pelaku

Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau

kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan

kewenangan yang diberikan

Konstitusionalisme adalah suatu sistem yang terlembagakan, menyangkut

pembatasan yang efektif dan teratur terhadap tindakantindakan

pemerintahan

Modern adalah terbaharukan sikap dan cara berpikir serta cara bertindak

sesuai dengan tuntutan zaman;

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik

politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh

pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.

211

Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan

diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya

memiliki Kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang

memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di

wilayah tersebut, dan berdiri secara independent

Norma atau kaidah adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia

dalam masyarakat.

212

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdul Mukthie Fadjar, 2006, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi,

Konstitusi Press Jakarta

Ahmad Kamil, M. Fauzan, 2004, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi,

Jakarta : Prenada Media

Bambang Arumanadi, Sunarto, 1990, Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD

1945, Semarang : Ikip Semarang Press

Bambang Sutiyoso, 2006, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Bandung :

Citra Aditya Bakti

Dahlan Thaib DKK, 2008, Teori dan Hukum Konstitusi, Raja Grafindo

Persada, Jakarta

Fahrurodji, 2005, Rusia Baru Menuju Demokrasi, Pengantar Sejarah Dan

Latar Belakang Budayanya, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Fx Adji Samekto, 2013, Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Indept Publishing

Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, 2006, Mahkamah Konstitusi, Jakarta :

Rineka Cipta

J.A Pointer, diterjemahkan oleh Arief Sidharta, 2008, penemuan hukum (judul

asli rechtvinding), Jendela Mas Pusaka-Anggota Ikapi, Bandung

Jazim Hamidi dan Malik, 2009, Hukum Perbandingan Konstitusi, Prestasi

Pustaka Publiser

Jimly Asshiddiqie, 2010, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai

Negara, Sinar Grafika, Jakarta

______________, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I,

Konstitusi Press, Jakarta

______________, 2007, Hukum Tata Negara Darurat, Raja Grafindo Persada,

Jakarta

Kaelan, 2017, inkonsistensi dan inkoherensi dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen(kajian

filosofis -Yuridis), badan pengkajian MPR RI bekerjasama dengan

Paradigma Yogyakarta

213

Komisi Yudisial, 2014, Studi Perbadingan Komisi Yudisial di berbagai

negara, diterbitkan oleh sekertariat jenderal Komisi Yudisial republik

indonesia, Jakarta

Mahfud MD, 2010, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, Raja

Grafindo Persada, Jakarta

Majda El Muhtaj, 2005, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dai

UUD 1945 sampai dengan perubahan UUD 1945 tahun 2002,

Kencana, Jakarta

Maruarar Siahaan, 2011, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia(Jakarta : Sinar Grafika,)

Moh Kusnardi dan Bintan R Saragih, 1994, Ilmu Negara, Gaya Media

Pratama, Jakarta

Moh. Mahfud MD, 2013, Perdebatan Hukum Tata NegaraPasca Amandemen

Konstitusi, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Muhammad Erwin, 2013, FilsafatHukumRefleksiKritisTerhadapHukum,

CetakanKe 3, Rajawali Jakarta

Muhammad Tahir Azhary, 2003, Negara Hukum, Jakarta : Prenada Media

Muhtar Said, 2013, Politik Hukum Tan Malaka, Thafa Media, Semarang

Munir Fuady, 2010, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor

Ni‟matul Huda, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada,

Jakarta

Sadjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Angkasa Bandung

______________, 1982, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung

Sirajuddin dan Winardi, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia, Setara

Press(Kelompok Instras Publising), Malang

Soehino, 1996, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta

Solly lubis, 1993, Ketatanegaraan Republik Indonesia, Penerbit Mandar Maju,

Bandung

214

Sri Soemantri Martosoewignjo, 2005, Hukum Konstitusi Yogyakarta : Kurnia

Kalam Semesta

Sudarsono, 2003, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta

Suteki, 2013, Desain Hukum Di Ruang Sosial,Thafa Media, Yogyakarta

Syahrial Syarbani, 2014, Pendidikan Kewarganegaraan, Ghalia Indonesia,

Bogor

Taufiqurrahman Syahuri, 2004, Hukum Konstitusi Proses Dan Prosedur

Perubahan UUD Di Indonesia 1945 Serta Perbandingan Dengan

Konstitusi Negara Lain Di Dunia, Ghalia Indonesia, Bogor

Zainal Asikin, 2013, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Raja Grafindo

Persada, Jakarta Syahrial Syarbani, 2014, Pendidikan

Kewarganegaraan, Ghalia Indonesia, Bogor

Makalah Dan Jurnal

Abu thamrin, Perubahan Konstitusi Dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia,

Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol.3

No.1(2015)

Andryan M. Solly Lubis, Suhaidi, Faisal Akbar Nasution, Penguatan Fungsi

Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan

Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi

NO.92/PPU-X/2012), USU Law Journal, Vol.3.No.2 ( Agustus 2015)

Bactiar, Esensi Paham Konsep Konstitualisme Dalam Konteks

Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan, Jurnal Surya Kencana Dua:

Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1, Maret 2016

Cecep Supriadi, Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan

Keindonesiaan, Jurnal Kalimah Vol. 13, No. 1, Maret 2015

Marilang, Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas

Barang Tambang, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012

Jimly Asshiddiqie, Ideologi, Pancasila, Dan Konstitusi, makalah ditulis pada

saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia

Sutrisno, Peran Ideologi Pancasila Dalam Perkambangan Konstitusi Dan

Sistem Hukum Dindonesia, JPK: Jurnal Pancasila dan

Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 1, Juli 2016

215

Taufiqurrohman S(Lektor Kepala HTN Universitas Bengkulu), Negara

Konstitusional Bukan Sekedar Memiliki Konstitusi, makalah

disampaikan pada saat menjadi Biro Rekrutmen, Advokasi Dan

Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial Republik Indonesia

Weldy Agiwinata, Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Batu Uji Dalam

Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi, jurnal Yuridika

Universitas Airlangga : Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014

216

"Di zaman yang masyarakatnya mulai gagap, acuh dan anti konstitusi, buku

ini seperti menjadi oase di tengah-tengah gurun pasir yang gersang. Selamat

membaca.

(Muhtar Said, Direktur Eksekutif Pusat Studi Tokoh Pemikiran Hukum)

"Kajian-kajian Konstitusi yang dihadirkan dalam bentuk buku di Indonesia

tergolong tidak banyak, meski bidang ini sangat menarik dan penting

dijelaskan dari pelbagai perspektif (politik, ekonomi, sosial budaya dan tentu

saja hukum itu sendiri). Buku karya Sdr. Dr. Muhammad Junaidi ini cukup

komprehensif mengupas konstitusi; mulai dari sejarah, perkembangan, hingga

perubahan, yang tentu saja akan melengkapi buku-buku serupa yang relatif

sedikit.

(Dr. Suparman Marzuki, SH., MSi, Sketua Komisi Yudisial 2013-2015)

"Kajian konstitusi merupakan kajian inti dalam ilmu hukum, terutama Hukum

Tata Negara. Dua dasawarsa terakhir, terutama seputaran perubahan

Konstitusi Indonesia UUD 1945 sepanjang tahun 1999-2002, minat kajian

tentang konstitusi mengalami perkembangan pesat, apakah menggunakan

perspektif hukum maupun perspektif politik. Munculnya konsep dan lembaga

baru yang dibentuk oleh konstitusi hasil amandemen, seperti konsep pemilu,

partai politik, Mahkamah Konstitusi untuk menyebut beberapa, serta

perkembangan praktek ketatanegaraan baru yang mendapat legitimasi baru

dalam konstitusi, menjadikan kajian konstitusi sebagai daya tarik baru.

Sebagai konsekuensinya, kajian konstitusi kemudian melahirkan sarjana-

sarjana baru dan ahli-ahli baru yang relatif muda usia dan berpandangan

progresif, tampil mengumandangkan gagasan baru dan segar dalam ranah

kajian konstitusi. Pada titik inilah kehadiran buku ini menjadi relevan. Buku

ini berada pada ranah penjelajahan teoritik dari berbagai aspek konstitusi,

mulai dari pembentukan, perubahan, penegakan hukum dan perbandingan

konstitusi. Buku ini layak menjadi pegangan bagi pengkaji konstitusi,

terutama di kampus-kampus hukum yang menempatkan Hukum Konstitusi

sebagai mata kuliah wajib Bagian Hukum Tata Negara, dan bahkan di kampus

hukum yang telah menjadikan Hukum Konstitusi sebagai mata kuliah wajib

fakultas. Buku ini bagus dan lengkap, namun akan lebih menarik bila sang

penulis pada bagian awal buku ini memberikan semacam panduan

metodologis bagaimana metode kajian yang berkembang untuk mengkaji

konstitusi, atau ragam metode penafsiran konstitusi. Selamat berselancar di

dunia konstitusi dari awal hingga akhir."

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D. Dosen Fakultas Hukum, Universitas

Diponegoro (Undip) Semarang, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia (KPU RI).