HUBUNGAN KERJA(UU. No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan

perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Perjanjian kerja dibuat secara

tertulis atau lisan .Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara perusahaan dengan karyawan yang memuat syarat-

syarat keja , hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kontrak kerja juga merupakan bukti ikatan

antara perusahaan dan karyawan, sekaligus bukti kelak jika terjadi sengketa kerja.

1.1 Dasar pembuatan perjanjian kerja

1. Perjanjian kerja dibuat atas dasar :

a. ada kesepakatan kedua belah pihak

b. mempunyai kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum

c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan

d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan a,b,c dan d

dapat dibatalkan.

1.2 Pembuatan Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis maupun lisan.

Mengenai isi perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, sekurang-kurangnya memuat :

- Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha

- Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh

- Jabatan atau jenis pekerjaan

- Tempat pekerjaan

- Besarnya upah dan cara pembayarannya

- Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh

- Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja

- Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat

1

- Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja

Isi perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama,

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya, apabila di perusahaan telah ada

peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, isi perjanjian kerja, baik kualitas maupun

kuantitas, tidak boleh lebih rendah dari peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama di

perusahaan yang bersangkutan.

1.3 Macam-macam Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja itu ada 2(dua) macam yaitu :

1. Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu (PKWT), yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh

dengan pengusaha dalam waktu tertentu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu .

2. Perjanjian Kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT), yaitu perjanjian kerja antara pekerja

dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja tetap.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Tidak semua jenis pekerjaan boleh menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu. Untuk

mengantisipasi supaya tidak disalah gunakan oleh pengusaha, maka jenis pekerjaan yang boleh dibuat

dengan perjanjian kerja waktu tertentu diatur sebagai berikut, yaitu :

1. pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya;

2. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling

lama 3 (tiga) tahun;

3. pekerjaan yang bersifat musiman, misalnya pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk

memenuhi pesanan atau target tertentu ;

4. pekerjaan yang berhubungna dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang

masih dalam percobaan atau penjajagan.

Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Selain itu, perjanjian kerja waktu tertentu

1. dapat diperpanjang atau diperbaharu;

2. dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk

jangka paling lama 1 (satu) tahun;

2

3. pengusaha yang bermaksud memperpanjang PKWT tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum

perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada

pekerja/buruh yang bersangkutan;

4. pembaharuan PKWT hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga

puluh ) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja

waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

5. PKWT yang tidak memenuhi ketentuan di atas, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu

tidak tertentu.

1.4 Berakhirnya Perjanjian Kerja

1. Perjanjian Kerja dapat berakhir apabila :

a. pekerja meninggal dunia;

b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja

c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian

perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau

d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan

perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan

kerja.

2. Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas

perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah.

3. Jika terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja menjadi tanggung jawab pengusaha

baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja.

4. Jika pengusaha orang perseorangan meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri

perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja.

5. Jika pekerja meninggal dunia,.ahli waris pekerja berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian

kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

3

Adapun yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena

suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.

Mengenai PHK diatur dalam Bab XII Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ketentuan-ketentuan PHK ini berlaku bagi: Badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan

hukum milik orang perseorangan, milik persekutuan, milik badan hukum, baik milik swasta maupun, milik

negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang

lain dengan mendapat upah atau imbalan dalam bentuk lain.

3.1 Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja

Yang harus menjadi perhatian adalah pengusaha, pekerja dan/atau serikat pekerja dengan segala upaya

harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK. Apabila segala upaya telah dilakukan, tetapi PHK tidak dapat

dihindarkan, maka maksud PHK wajib dirundingkan antara pengusaha dengan pekerja (apabila pekerja tidak

menjadi anggota serikat pekerja), atau antara pengusaha dengan serikat pekerja.

Jika perundingan tidak menghasilkan persetujuan atau kesepakatan, maka pengusaha hanya dapat

memutuskan hubungan kerja dengan pekerja setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian

perselisihan hubungan industrial. Permohonan penetapan PHK diajukan secara tertulis dan harus disertai alasan

yang menjadi dasar pemutusan kerja.

Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik

pengusaha maupun pekerja harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Pengusaha dapat melakukan

skorsing dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja.

3.2 Macam-macam Pemutusan Hubungan Kerja

Penyebab terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja ada 3 (tiga) macam yaitu pemutusan hubungan kerja demi

hukum, pemutusan hubungan kerja oleh pekerja, pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha.

3.2.1 Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum

4

Pada Pemutusan Hubungan Kerja demi hukum , antara pengusaha dan pekerja hanya bersifat pasif. Artinya

hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja berakhir dengan sendirinya. Hal ini dapat terjadi dalam :

perjanjian kerja waktu tertentu, pekerja meninggal dunia.

3.2.2 Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja

Pekerja berwenang sepenuhnya untuk memutuskan hubungan kerja dengan persetujuan pihak

pengusaha, hal ini berlandaskan pada asas kebebasan dalam perjanjian kerja dan juga mengingat bahwa

hubungan kerja didasarkan pada kesepakatan para pihak.

Pekerja mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa

indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian

kerja waktu tertentu untuk pertama kali. Pekerja yang mengundurkan diri harus memenuhi syarat sebagai

berikut : mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

sebelum tanggal mulai pengunduran diri; tidak terikat dalam ikatan dinas; tetap melaksanakan kewajiban

sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Pekerja juga berhak untuk mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja ke Lembaga

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bila pengusaha melakukan perbuatan seperti (1) menganiaya,

menghina secara kasar atau mengancam pekerja; (2) membujuk dan/atau menyuruh pekerja untuk melakukan

perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; (3) tidak membayar upah tepat pada

waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih; (4) tidak melakukan kewajiban yang

telah dijanjikan kepada pekerja; (5) memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang

diperjanjikan; (6) memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan

pekerja sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

Pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak

dapat melakukan pekerjaan setelah melampaui 12 (dua belas) bulan, juga dapat mengajukan PHK.

3.2.3 Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha

PHK oleh pengusaha ada yang harus melalui penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan

industril tetapi ada juga yang tidak perlu melalui penetapan lembaga tersebut. Beberapa jenis PHK oleh

pengusaha yang tidak perlu penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu dalam

hal-hal sebagai berikut: pekerja dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis

5

sebelumnya; pekerja mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada

indikasi adanya tekanan/ intimidasi dari pengusaha; berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja

waktu tertentu untuk pertama kali; pekerja mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian

kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan; pekerja meninggal

dunia.

PHK oleh pengusaha dapat disebabkan oleh macam-macam faktor yaitu:

A Pengusaha dapat melakukan PHK apabila pekerja melakukan kesalahan berat. Tetapi berdasarkan

asas praduga tak bersalah, pengusaha baru dapat melakukan pemutusan hubungan kerja apabila pekerja

terbukti melakukan kesalahan berat yang termasuk tindak pidana. Yang termasuk kesalahan berat ialah:

1. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;

2. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;

3. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika,

psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;

4. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;

5. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di

lingkungan kerja;

6. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan;dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan

bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan; dengan ceroboh atau

sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;

7. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk

kepentingan negara; atau

8. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun

atau lebih.

Kesalahan berat tersebut harus didukung dengan bukti sebagai berikut pekerja tertangkap tangan; ada

pengakuan dari pekerja yang bersangkutan; bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang

berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

B Pekerja ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan

pengusaha.

Dalam hal ini pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga

pekerja yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut: untuk 1 orang tanggungan: 25%

(dua puluh lima per seratus) dari upah; untuk 2 orang tanggungan: 35% (tiga puluh lima per seratus) dari

6

upah; untuk 3 orang tanggungan: 45% (empat puluh lima per seratus) dari upah; untuk 4 orang tanggungan

atau lebih: 50% (lima puluh perseratus) dari upah.

Bantuan kepada keluarga yang menjadi tanggungan pekerja diberikan untuk waktu paling lama 6 (enam)

bulan. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah 6 (enam) bulan tidak dapat

melakukan pekerjaan karena masih dalam proses perkara pidana.

Jika pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan dan pekerja dinyatakan tidak

bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja kembali. Sedangkan kalau pengadilan

memutuskan pidana sebelum masa 6 (enam) bulan dan pekerja dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat

memutuskan hubungan kerja .

C PHK oleh pengusaha karena pekerja melakukan pelanggaran.

Pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran yang diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan

perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja

setelah pekerja diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Masing-masing

surat peringatan berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan.

D Pemutusan hubungan kerja karena pekerja mangkir.

Pekerja yang mangkir 5 (lima) hari atau lebih secara berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang

dilengkapi bukti yang sah dan telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut dan tertulis oleh pengusaha dapat

diputuskan hubungan kerjanya. Mengenai keterangan tertulis dan bukti yang sah harus diserahkan kepada

pengusaha paling lambat padahari pertama pekerja masuk kerja. Kemudian mengenai pemanggilan tenggang

waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja . Yang dimaksud dengan

dipanggil secara patut adalah pekerja telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja

sebagaimana tercatat diperusahaan berdasarkan laporan pekerja.

E Pemutusan hubungan kerja karena pekerja pensiun.

Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja karena pekerja memasuki usia pensiun. Jika pengusaha telah

mengikutkan pekerja pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja

tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, namun tetap berhak atas uang

penggantian hak.

F Selain karena hal-hal di atas pengusaha juga dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena

kondisi perusahaan. Misalnya bila perusahaan memutuskan melakukan efisiensi, penggabungan atau

peleburan, dalam keadaan merugi, pailit, maupun pemutusan hubungan kerja terjadi karena keadaan diluar

kuasa pengusaha (force majeure).

7

Undang-Undang Ketenagakerjaan tegas melarang pengusaha melakukan PHK dengan alasan:

1. Pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui

12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;

2. Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, misalnya pergi haji ;

4. Pekerja menikah;

5. Pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;

6. Pekerja mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam satu

perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja

bersama;

7. Pekerja mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja, pekerja melakukan kegiatan

serikat pekerja di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama ;

8. Pekerja yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang

melakukan tindak pidana kejahatan;

9. Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik,

atau status perkawinan;

10. Pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang

menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

8