Halaman 1

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ………………………………………………………………… i Daftar Isi ………………………………………………………………… i I. Pendahuluan ………………………………………………………………… 2

a). Latar Belakang ………………………………………………… 2

b). Perkembangan Perekonomian Nasional ………………………………… 2

c). Tema Rapimnas Kadin 2009 ………………………………… 4

II. Pokok – Pokok Sambutan ………………………………………………… 5 a). Pokok – pokok Sambutan Ketua Umum Kadin Indonesia ………… 5

b). Pokok – pokok Sambutan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia 6

c). Pokok – pokok Sambutan Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia … 7

III. Hasil – Hasil Rapimnas Kadin 2009 ………………………………... 9 a). Organisasi dan AD-ART ………………………………………………… 10

b). Program Kerja ………………………………………………… 14

c). Kebijakan Strategis & Langkah Taktis ………………………………... 17

Lampiran :

• Rumusan Pokok-pokok penyempurnaan AD-ART

Halaman 2

I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin adalah rapat pimpinan jajaran organisasi

dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan upaya-upaya sinergistik dalam perencanaan

dan pelaksanaan program-program antar-jajaran. Menurut pasal 22 Anggaran Dasar

Kadin butir 2, Rapimnas dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun,

satu diantaranya setiap awal tahun. Namun adanya berbagai kegiatan bersifat nasional

yang menyita waktu dan tenaga dari seluruh jajaran Kadin baik ditingkat

Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota antara lain adalah Pemilu Legislatif dan Presiden pada

bulan April dan Juli 2009, maka Kadin Indonesia memutuskan penyelenggaraan

Rapimnas Kadin 2009 diselenggarakan pada bulan Oktober 2009.

Pada bulan Oktober 2009 ada penugasan dari Pemerintah supaya Kadin Indonesia

menyelenggarakan National Summit dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi

Kebijakan Pemerintah untuk semua aspek dengan seluruh stakeholders, maka Kadin

Indonesia melakukan pengunduran kembali jadwal Rapimnas Kadin 2009. Penugasan

ini tentu harus dilaksanakan sebaik mungkin sebagai wujud dari kemitraan dan

kebersamaan antara Pemerintah dan Kadin Indonesia, dan dalam National Summit

tersebut yang juga dihadiri Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia, diharapkan

dapat menjadi “trigger” bagi kemitraan dan kebersamaan antara

Gubernur/Bupati/Walikota dengan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota. Berdasarkan

persetujuan pelaksanaan Rapat Pra-Rapimnas antara Kadin Indonesia, Kadin Provinsi

dan Asosiasi/Himpunan, maka disepakati pelaksanaan Rapimnas Kadin 2009 adalah

pada awal bulan Desember 2009.

Rapat Pimpinan Nasional 2009 mempunyai peran strategi untuk mempercepat

pembangunan perekonomian yang berkualitas dan berkelanjutan, apalagi waktu

penyelenggaraan berdekatan dengan dimulainya masa bakti pemerintahan periode

2009-2014. Posisi Indonesia yang pada tahun 2009 mencatat pertumbuhan 4,3% dan

mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi ke-3 didunia setelah China 8% dan India 7%

merupakan peluang bagi Indonesia untuk dapat menarik lebih banyak lagi investasi dari

sektor swasta baik asing maupun domestik.

B. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN NASIONAL 2009 Krisis global yang terjadi pada penghujung tahun 2008 telah memberi dampak

pada pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2009. Kasus bailout Bank Century

Halaman 3

yang telah merambah pada ranah politik akan sangat mencemaskan bagi

perekonomian di Indonesia, karena penilaian terhadap ekonomi di Indonesia

salah satunya adalah kestabilan politik. Pada akhir tahun 2009 muncul lagi krisis

di Timur Tengah yang disebabkan oleh gagal bayar dari Dubai World, yang

dikhawatirkan akan kembali memicu krisis ditempat lain ditengah kepercayaan

dan kepanikan investor masih terus terjadi. Tumbuhnya perekonomian

Indonesia yang mencapai 4,3% lebih dikarenakan adanya dorongan

pemenuhan kebutuhan domestik terutama konsumsi masyarakat dan

Pemerintah serta masih ditopang oleh ekspor. Turunnya nilai ekspor berakibat

pada turunnya pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Hal ini tentu tidak

strategis karena volume ekspor selain salah satunya dipengaruhi oleh kondisi

perekonomian negera tujuan ekspor. Untuk itu, agar ekonomi Indonesia tidak

mudah terguncang, maka fondasi untuk lebih mengembangkan ekonomi dan

pasar domestik harus terus diperjuangkan dengan sunguh-sungguh dan

berkesinambungan.

Tahun 2010 akan memberikan gambaran tantangan yang cukup berat.

Perekonomian 2010 masih akan bergejolak akibat dari faktor eksternal dan

faktor dalam negeri. Gejolak dari faktor eksternal dapat terjadi karena perbaikan

ekonomi saat ini masih rentan dan pondasinya masih rapuh. Kerapuhan ini

akibat dari krisis global yang menyebabkan pengangguran di beberapa negara,

bahkan hingga ”double digit”. Anggaran belanja di banyak negara membengkak,

karena dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi, sedangkan penerimaan (pajak)

menurun karena sektor usaha tertekan krisis ekonomi. Sementara tingkat inflasi

dunia juga akan mengalami tekanan karena melonjaknya harga komoditas di

pasar global. Disisi lain fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar antar

negara juga belum stabil. Berbagai kasus yang terjadi dan tidak cepat

terselesaikan di dalam negeri, berbagai hambatan lainnya mulai dari

infrastruktur, tata ruang, energi, intermediasi perbankan dan lainnya,

kesemuanya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tahun 2010. Jumlah

angka pengangguran yang tidak makin berkurang, jumlah angka kemiskinan

yang masih tidak berubah membaik bahkan cenderung bertambah miskin.

Kesemuanya telah memberikan makna bahwa kondisi saat ini belum kondusif

bagi perkembangan kedepan yang lebih baik. Sehingga target pertumbuhan

Halaman 4

Pemerintah sebesar 5,5% akan membutuhkan energi dan kesungguhan besar

serta kerjasama yang baik antara Pemerintah dan dunia usaha untuk dapat

mencapainya.

C. Tema Rapimnas Kadin 2009 Diawal kepengurusan 2008-2013 ini, Kadin Indonesia menetapkan upaya memantapkan peranan Kadin dalam menjadi mitra Pemerintah dibidang perekonomian sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas. Untuk itu ditetapkan Tema Rapimnas Kadin 2009 sebagai berikut :

”Peranan Kadin Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan”

Melalui tema ini diharapkan dapat mendorong keluarnya rekomendasi Kadin yang berkualitas dan implementatif dalam upaya peningkatan ekonomi yang lebih baik lagi pada tahun 2010.

Halaman 5

II. POKOK-POKOK SAMBUTAN RAPAT PIMPINAN NASIONAL KADIN 2009

A. Sambutan Ketua Umum Kadin Indonesia Mohamad S. Hidayat 1. Pelaksanaan Rapimnas Kadin 2009, dilaksanakan sesuai amanah

konstitusional AD-ART Kadin, bahwa Rapimnas dilaksanakan setiap tahun 1

kali yang tadinya akan dilaksanakan pada akhir Oktober 2009, namun karena

Kadin mendapatkan tugas dari Pemerintah melaksanakan National Summit

maka Rapimnas Kadin 2009 baru dapat dilaksanakan 3 Desember 2009.

2. Rapimnas Kadin merupakan forum nasional yang antara lain memiliki

kewenangan menetapkan Sasaran dan Program Kerja Tahunan serta

pembagian tugas setiap jajaran organisasi dan melakukan evaluasi terhadap

koordinasi, sinkronisasi dan upaya sinergistik dalam perencanaan dan

pelaksanaan program-program antar jajaran.

3. Hubungan Kadin-Pemerintah selama 2004-2009 telah tumbuh semakin kokoh

dalam suasana sinerjitas yang positif dan dinamis berlandaskan kesepahaman,

solidaritas dan kebersamaan dalam membangun perekonomian Indonesia yang

semakin kuat dan terpandang di kawasan Asia bahkan dunia.

4. Pada tahun 2009 Kadin Indonesia bersama dengan Asosiasi dan himpunan

telah menyusun Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia tahun 2009-2014

dan telah disampaikan kepada Pemerintah pada saat National Summit 2009.

Roadmap tersebut mendapatkan antusiasme yang tinggi dari Pemerintah.

5. Prakarsa Kadin Indonesia melalui Yayasan Kadin Indonesia untuk memperoleh

pengakuan UNESCO terhadap karya Batik Indonesia yang saat ini diakui

sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity, bahkan Presiden telah

menerima usulan Kadin untuk menjadikan tanggal 2 Oktober sebagai hari batik

nasional.

6. Kegiatan lain yang mendominasi aktivitas Kadin adalah berkaitan dengan fungsi

advokasi kebijakan, penyusunan position paper, penyusunan legal drafting dan

berbagai peraturan yang dirasakan kurang mendukung tumbuhnya iklim usaha

yang kondusif, peraturan yang tumpang tindih, peraturan/kebijakan yang multi

tafsir, kebijakan yang tidak operasional serta kebijakan yang merugikan dunia

usaha.

Halaman 6

7. Kebijakan & perundang-udangan yang masih dalam proses kajian dan advokasi

al. UU No. 21 th 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU NO. 2/2004

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UU No. 3/1992 tentang

Dana Pensiun, UU No. 11/92 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Revisi

Keppres 80/2003, menyusun masukan RUKN dan RUPTL, UU Minerba dan

RPP Minerba, UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, RPP

ke Pelabuhan, Revisi UU No. 20 Tahun 1961 tentang penyediaan tanah untuk

kepentingan umum, Revisi PP No 41 tahun 1996 tentang Hak Kepemilikan atas

Property oleh orang asing dan lain sebagainya.

8. Dalam penguatan hubungan internasional, Kadin dan jajaran dunia usaha

berperan aktif dalam berbagai forum dunia baik WTO, APEC dan G 20,

memberikan berbagai masukan kepada Pemerintah dalam perumusan

perjanjian dunia seperti Each Party Agreement ASEAN, Korea, Jepang, India

dll. Free Trade Agreement ASEAN, Australia – New Zealand-China dsb.

9. Dalam upaya mempromosikan daya saing perusahaan Indonesia, KADIN telah

menampilkan Brand Image 3 perusahaan antar lain industri jamu Sido Muncul,

pabrik kacang Dua Kelinci dan Sinar Sosro, Pameran Batik di KBRI New York,

Pamaeran Gelar Batik Nusantara.

B. Sambutan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Suryo B. Sulisto 1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diatas 4% paling banyak berasal dari

konsumsi dalam negeri. Turunnya ekspor memberikan dampak yang signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perekomian 2010 masih bergejolak

yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal (dalam negeri). Perbaikan

ekonomi masih rentan karena pondasinya masih rapuh akibat meningkatnya

pengangguran dibeberapa negara yang lebih dari 10%. Hambatan dalam negeri

umumnya dari sektor infrastruktur, tata ruang, energi, fungsi inter-mediasi bank

dll. Sehingga tahun 2010 target Pemerintah pertumbuhan ekonomi 5,5% butuh

energi dan kesungguhan yang besar.

2. Penyusunan Roadmap Kadin 2009-2014 merupakan langkah strategis bagi

institusi Kadin, dimana Roadmap banyak yang jadi rujukan oleh Pemerintah,

sebagaimana dalam National Summit yang lalu.

3. Kasus Bank Century dapat menjadi salah satu faktor penghambat bagi

pemulihan ekonomi Indonesia, untuk Itu Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia

Halaman 7

meminta Dewan Pengurus Kadin Indonesia dapat segera melakukan kajian dan

rekomendasi kepada para pengusaha dan Pemerintah, agar masalah yang

berkembang dapat dicermati dengan jernih dan baik.

4. Dalam rangka pemberdayaan Kadin Daerah, banyak usulan dari daerah supaya

pada saat penyempurnaan Keppres 80/2003, Kadin Indonesia dapat

memanfaatkan kedekatannya dengan Pemerintah untuk mengusulkan

penyempurnaan yang lebih memihak pada dunia usaha (Kadin).

5. Terhadap laporan Dewan Pengurus Kadin Indonesia, maka Dewan

Pertimbangan Kadin Indonesia berpendapat telah banyak upaya untuk

memberikan kontribusi bagi kemajuan ekonomi dan eksistensi dunia usaha,

namun dibeberapa bidang masih belum optimal. Selain itu perlu melakukan

perbaikan terhadap rencana kerja yang masih kurang realistis dan akan sulit

dicapai dalam kurun waktu 1 tahun (2010).

6. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia memberikan apresiasi terhadap laporan

keuangan tahun 2009 yang telah diaudit, namun saldonya masih minim, dan

dapat diupayakan pendanaan bagi Kadin.

7. Rencana perubahan AD-ART yang akan meningkatkan hak suara bagi

Asosiasi/Himpunan sebesar 30% pada Munas, Dewan Pertimbangan Kadin

Indonesia menyetujui rancangan tersebut, namun untuk pembagian suara

dalam kelompok Asosiasi/Himpunan diharapkan dilakukan secara bijaksana.

C. Sambutan Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia Sharif Cicip Sutardjo 1. Sesuai amanat UU No 1/1987, maka Kadin merupakan wadah setiap usaha

formal/informal baik skala besar, menengah, kecil.

2. UMKM merupakan jumlah paling besar usaha di Indonesia yang pada tahun

2008 berjumlah 51,26 juta usaha atau sekitar 99,9% dari seluruh unit usaha

yang ada di Indonesia. Dimana mayoritas 50,2 juta adalah usaha mikro,

selebihnya kecil, menengah dan besar.

3. Sesuai UU No 20/2008 tentang UMKM, yang dimaksud usaha mikro adalah

usaha produktif milik orang per orang dan/atau badan usaha perorangan yang

memenuhi kriteria dengan memiliki aset maksimal Rp 50 juta dan omzet paling

besar Rp 300 juta/tahun.

4. Masalah finansial dan manajemen menjadi persoalan bagi UMKM, kesulitan

sektor mikro antara lain adalah legalitas yakni tidak memiliki status usaha,

Halaman 8

status tanah tidak jelas dan sebagainya, sehingga kedudukannya tidak jelas.

Saat ini UMKM yang memiliki akte notaris hanya 4,7% dan yang mempunyai

badan hukum hanya 1,7%. Kadin perlu merekomendasikan lepada Pemerintah

untuk memberi kemudahan bagi UMKM sehingga status usahanya menjadi

jelas.

5. Upaya peningkatan tax ratio dapat dilakukan melalui ekstensifikasi pajak, WP

menjadi 30% agar target pendapatan pajak berhasil baik, saat ini tax ratio baru

13-14%.

6. Investasi pada portofolia lebih besar daripada Foreign Direct Investment (FDI)

dimana sektor pertanian <5%, perkebunan <5% dan pertambangan 5%.

7. Sinkronisasi berbagai kebijakan Pemerintah antar departemen, seperti

koordinasi yang baik antara departemen perindustrian, perdagangan dan

keuangan. Selain itu kebijakan tata ruang perlu sinkronisasi antara pusat dan

daerah.

Halaman 9

III. HASIL-HASIL RAPIMNAS KADIN 2009

Materi-materi bahasan dalam Rapimnas Kadin 2009 terdiri dari Laporan

Pelaksanaan Program Kerja tahun 2009 dan Rencana Program Kerja 2010,

termasuk didalamnya adalah pokok-pokok rencana perubahan AD-ART Kadin pada

Munassus Kadin 2010. Pembagian hasil-hasil Rapimnas Kadin 2010 disesuaikan

dengan pembahasan yang dilakukan setiap Komisi, yaitu :

1. Komisi A : Organisasi dan AD-ART Ketua : Nur Achmad Affandi (Kadin DI Yogyakarta)

Anggota : Ilhami Elias (AUMI)

Anggota : Hervian Tahier (Kadin Sumatera Utara)

Anggota : M. Taufik Mustafa (Kadin Indonesia)

Tim Perumus :

- Nur Achmad Affandi - Ilhami Elias

- Hervian Tahier - M. Taufik Mustafa

- Robianto Koestomo - Prof. Adi Seputra

- Suparwanto

2. Komisi B : Program Kerja

Ketua Sidang : Iftida Yasar (APINDO)

Wakil Ketua : - Utama Kajo (Kadin Indonesia)

- Eddy Raya (Kadin Kalimantan Tengah)

Anggota : - Adi Lukman (Kadin Indonesia)

- Jemmy Hosan (Kadin Sulawesi Tengah)

- Jody Radja Guguk(Kadin Kepulauan Riau)

3. Komisi C : Langkah Taktis dan Strategis Ketua Sidang : Yanti Sukamdani

Sekretaris : Handito H. Joewono

Anggota : - Bambang Purwohadi

- Dasril Y Rangkuti

Tim Perumus :

Diana Napitupulu

Shinta Widjaja Kamdani

Halaman 10

Ringkasan hasil Rapimnas sebagai berikut : I. ORGANISASI DAN AD-ART

A. PROGRAM KERJA ORGANISASI 2010

1. PERKUATAN ORGANISASI

a. Advokasi Penerbitan Peraturan Pelaksana UU No 1/1987

Melanjutkan upaya lobi untuk pembuatan Peraturan Pelaksanaan (PP) UU

No. 1/1987 serta melakukan perkuatan tim lobi yang sudah ada. Namun

karena di dalam UU tersebut tidak diperintahkan untuk membuat Peraturan

Pelaksanaan, maka perlu diusulkan kepada Pemerintah untuk melakukan

amandemen terhadap UU No. 1/1987.

b. Advokasi Penyempurnaan Keppres 80/2003

Melanjutkan advokasi/lobi untuk penyempurnaan Keppres 80/2003 tentang

pengadaan barang dan jasa pemerintah sampai dengan dihasilkannya

peraturan pemerintah yang kondusif bagi dunia usaha sesuai Undang-

Undang No. 1/1987.

c. Persiapan Munassus Kadin 2010

Munas V Kadin telah mengamanatkan pelaksanaan perubahan AD/ART.

Kadin Indonesia telah membentuk Tim untuk melakukan kajian perubahan

yang perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Kadin saat ini

serta perkembangan organisasi dimasa mendatang. Pokok-pokok

Penyempurnaan AD/ART untuk dibahas dalam Munassus sebagaimana

terlampir. Rencana pelaksanaan Munassus Kadin adalah selambat-

lambatnya pada bulan Maret 2010.

d. Workshop Direktur Eksekutif Kadin Provinsi

Pada AD pasal 23 & 29 yang mengatur mengenai Sekretariat Kadin telah

menyebutkan peran strategis yang diemban Sekretariat Kadin sebagai ujung

tombak pelaksanaan program kerja Kadin. Pelaksanaan workshop Direktur

Eksekutif Kadin Provinsi yang dimulai semenjak tahun 2006 telah

memberikan manfaat bagi upaya perkuatan sekratariat Kadin Provinsi. Untuk

pelaksanaan workshop Direktur Eksekutif tahun 2009-2010 akan difokuskan

Halaman 11

pada upaya pendampingan implementasi modul kegiatan pada aspek :

income generating, layanan anggota, layanan bisnis, perkuatan SDM.

Pelaksanaan dijadwalkan Februari 2010, yang dilaksanakan secara terpisah

bersamaan dengan pelaksanaan Munassus Kadin 2010 yang diikuti khusus

oleh Direktur Eksekutif Kadin Provinsi.

e. Program rating bagi Kadin Provinsi dan Asosiasi ALB Kadin

Indonesia Berdasarkan kajian dari Tim Rating Kadin Indonesia, untuk pelaksanaan

Rating pada tahun 2009 akan dilaksanakan sosialisai dan pelaksanaannya

pada tahun 2010. Pada tahun 2009 Tim Rating Kadin Indonesia akan fokus

pada penyiapan modul/panduan untuk implementasi standar sebuah

organisasi Kadin..

f. Pembuatan buku direktori organisasi Kadin Indonesia

Buku Direktori Kadin Indonesia telah diterbitkan sejak tahun 2007 dan

secara berkelajutan agar setiap tahun dapat diterbitkan. Pembuatan Buku

Direktori Kadin Indonesia ini bertujuan:

• Menginformasikan keputusan keorganisasian Kadin Indonesia kepada

masyarakat luas.

• Menginformasikan perkembangan organisasi Kadin Indonesia.

• Program-program unggulan kepengurusan Kadin Indonesia

• Layanan-layanan yang diterapkan oleh Sekretariat Kadin Indonesia.

• Daftar pengurus dan sekretariat beserta kontak pointnya.

2. PENINGKATAN LAYANAN ANGGOTA

a. Pelaksanaan pendaftaran anggota Kadin secara online

Dalam rangka memberikan layanan keanggotan yang lebih baik dan dalam

rangka merintis pembentukan database dunia usaha di Indonesia, semenjak

bulan Juli 2009 telah dilaksanakan Pilot Project pendaftaran anggota secara

online di Kadin DKI Jakarta. Rapimnas Kadin 2009 disosialisasikan dan

disimulasikan pendaftaran secara online ini kepada seluruh jajaran Kadin

Halaman 12

Provinsi. Pada tahun 2010 dari 23 Kadin Provinsi yang sudah menyatakan

kesiapan melaksanakan pendaftaran secara online diharapkan 50% sudah

mampu melaksanakannya.

1. Sosialisasi petunjuk pendaftaran/pendaftaran ulang anggota Kadin secara

online.

2. Pelatihan bagi Kadin Provinsi yang mengikuti pelaksanaan pendaftaran

anggota secara online untuk tahun 2010.

b. Penerbitan Kadin Card

Penerbitan Kadin Card akan ditingkatkan bentuk dan fungsinya menjadi Kartu

Kredit, layanan perjalanan diskon ticket pesawat dll. melalui kerjasama dengan

pihak perbankan, penerbangan, perhotelan dan lain-lain. Selain itu, kepemilikan

Kadin Card yang semula hanya terbatas pada Pengurus Kadin akan

ditingkatkan untuk anggota Kadin.

c. Akreditasi Penerbitan Sertifikat (Surat Keterangan) Kompetensi Untuk tahun 2009-2010 ada 3 (tiga) hal yang akan dilakukan sebagai rangkaian

program yaitu:

Surveillance audit bagi BSAN, BSAAP dan BSAP yang telah diakreditasi

dengan tujuan antara lain:

• Persyaratan perpanjangan akreditasi yang habis pada akhir Desember 2009

• Pembinaan dan penyerapan aspirasi asosiasi

Akreditasi baru bagi Asosiasi Tingkat Nasional yang mengajukan aplikasi.

Re-akreditasi bagi PBSP Kadin Provinsi yang masih aktif.

d. Monitoring Pelaksanaan Muprov Kadin 2010 Melakukan monitoring pelaksanaan Muprov Kadin Provinsi sisa tahun 2009 dan

2010 yang akan dilaksanakan untuk Kadin Provinsi :

- Sulawesi Tengah - Sulawesi Tenggara

- Maluku - Sulawesi Barat

- Kalimantan Tengah - Sumatera Selatan

- Bali - Kepulauan Riau

Halaman 13

- Sulawesi Utara - Sumatera Barat

e. Monitoring pelaksanaan Musyawarah Nasional Asosiasi/Himpunan

2010

Melakukan monitoring Musyawarah Nasional Asosiasi/Himpunan Anggota Luar

Biasa Kadin agar terlaksananya tertib organisasi/keanggotaan.

3. PENINGKATAN KEANGGOTAAN

a. Konsultasi implementasi ISO 9001 bagi Asosiasi/Himpunan.

Merupakan kegiatan yang ditujukan bagi Asosiasi/Himpunan yang sudah

menjadi ALB Kadin Indonesia, difokuskan pada standarisasi manajemen

kesekretariatan yang memenuhi standar mutu. Dilaksanakan pada bulan Maret

– April 2010.

b. Pembuatan Brosur Keanggotaan Penerbitan brosur sebagai sarana informasi dan mempromosikan keanggotaan

Kadin yang sudah diterbitkan pada periode yang lalu diupdate dan disebarkan

untuk menarik perusahaan menjadi anggota Kadin.

c. Kerjasama Kemitraan dengan Pemerintah Daerah Monitoring tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan mendorong

Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kerjasama kemitraan

dengan Gubernur/Bupati/Walikota perihal keanggotaan dan sebagai mitra

pembangunan ekonomi daerah.

B. PELAKSANAAN PASAL 35 & 36 AD KADIN Memperhatikan masukan dari Kadin Provinsi dan Asosiasi/Himpunan,

berkenaan dengan diangkatnya Ketua Umum Kadin Indonesia menjadi Menteri

Perindustrian, forum Rapimnas Kadin 2009 memberikan masukan agar

dipertimbangkan pelaksanaan pasal 35 & 36 AD.

Halaman 14

C. POKOK-POKOK PERUBAHAN AD-ART KADIN Telah terjadi dinamika yang tinggi dalam pembahasan pokok-pokok perubahan

AD-ART KADIN, utamanya pasal mengenai jumlah suara untuk Kadin Provinsi

dan Asosiasi/Himpunan dalam MUNAS KADIN. Secara rinci pokok-pokok

penyempurnaan AD/ART sebagaimana terlampir.

II. PROGRAM KERJA Secara umum pelaksanaan Program Kerja 2009 dan Rencana Kerja Kadin

Indonesia 2010 diterima oleh peserta Sidang Komisi B, dengan pembahasan

sebagai berikut :

A. Tinjauan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja 2009 Pada prinsipnya seluruh program kerja Kadin Indonesia tahun 2009 dapat

diterima secara utuh oleh seluruh peserta Sidang Komisi Program Kerja.

Dalam kaitan ini, sebagian besar program kerja 2009 telah dilaksanakan

secara baik oleh Dewan Pengurus Kaidn Indonesia beserta jajarannya.

Berkenaan dengan hal tersebut, beberapa program yang belum dapat

terealisir tahun 2009, hendaknya dapat dilanjutkan dan ditingkatkan serta

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar dapat tercapai hasil yang lebih

optimal pada tahun 2010.

B. Program Kerja Tahun 2010 Sidang komisi B menyepakati bahwa Rencana Kerja Kadin Indonesia tahun

2010 telah disiapkan oleh masing-masing Bidang dan Komite di lingkungan

Kadin Indonesia, dinilai sudah sangat memadai untuk ditetapkan sebagai

Program Kerja Tahun 2010. Namun untuk menyempurnakan program

tersebut, beberapa rekomendasi yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Seluruh program yang telah dicantumkan agar formatnya diseragamkan

dan diintegrasikan kembali antar bidang dan komite agar dalam

pelaksanaannya dapat dilakukan secara sinergis. Disamping itu perlu

ditetapkan fokus program yang diprioritaskan untuk satu tahun kedepan.

2. Agar program kerja masing-masing Bidang, Komite maupun Kadin

Provinsi dapat tergambar dan dilaksanakan secara sinergi, disarankan

seluruh program tersebut diformulasikan kembali dalam bentuk matrik

dan dibuat dengan instrumen terukur dan jelas. Dengan demikian setiap

pelaksanaan program kerja yang dilakukan dapat dinilai kinerjanya.

Halaman 15

3. Beberapa program dalam Rencana Kerja Tahun 2010 Rapimnas Kadin

2009 yang perlu dilakukan koreksi redaksionalnya :

• Halaman 6, untuk program lembaga pembiayaan non bank agar

dilengkapi dengan rencana pembentukan lembaga keuangan non

bank khusus mikro.

• Halaman 6, agar ditambahkan program untuk pengembangan jiwa

entrepreneurship (gigih, tidak mudah menyerah, inovatif, kreatif) dan

dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan.

• Halaman 10, bidang konstruksi dan konsultasi, seharusnya Bidang

Konstruksi dan Konsultansi..

• Halaman 22, point 2 agar dimasukkan adanya aturan yang

menyatakan suku cadang kendaraan otomotif lokal, kontennya harus

lebih besar dari 60%.

• Halaman 23, point 2 mengenai UU Hak Cipta tahun 2002 diusulkan

agar lebih diperjelas hak-hak orang–orang yang berperan dalam

produksi rekaman. Dalam kaitan ini juga diusulkan untuk kerjasama

dengan Pemerintah dalam penjualan produk bajakan. Disamping itu,

penjualan lagu digital harus melalui ijin yang sah.

• Halaman 30, point mengenai pembentukan BKSP di Provinsi

Sumatera Utara dihapus, Perubahan : BKSP Sumatera Utara perlu

adanya koordinasi BKSP seluruh Indonesia untuk percepatan

Capacity Building dan pembangunan infrastruktur kompetensi. Untuk itu mendukung Forum BKSP yang telah terbentuk.

• Halaman 31, mengenai nilai tukar rupiah, disarankan untuk tidak

ditulis dalam bentuk nominal, cukup disebut fluktuasi nilai tukar.

• Halaman 39, perlu adanya portal mice B to B antar bidang terkait

trade, industri dan pariwisata.

• Halaman 40, untuk program komite tetap pengembangan industri

primer pertanian, perlu penyempurnaan program sebagaimana, yaitu :

Peningkatan efisiensi industri primer pertanian melalui konsep

kluster industri pertanian.

Peningkatan produktivitas industri primer pertanian dengan

menerapkan teknologi tepat guna, baik on farm maupun off farm.

Halaman 16

Peningkatan nilai tambah produk industri primer pertanian baik

untuk konsumsi langsung maupun untuk diproses lebih lanjut.

Perbaikan ALSINTANI untuk industri primer pertanian

Pertemuan rutin dengan asosiasi terkait industri primer pertanian.

Pertemuan rutin dengan departemen terkait seperti Departemen

Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan,

BULOG dsb.

Mengikuti kegiatan nasional maupun internasional yang terkait

dengan industri primer pertanian.

Komite Tetap Pengembangan Industri Derivatif Pertanian

Peningkatan nilai tambah produk industri derivatif pertanian.

Peningkatan akses pasar produk industri derivatif pertanian baik

untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Modernisasi mesin-mesin pengolahan pada industri derivatif

pertanian.

Pemberian insentif/kebijakan fiskal untuk pengembangan industri

derivatif pertanian.

• Halaman 42, perlu ditambahkan pada program komite tetap aqua

kultur yakni pembiayaan untuk usaha perikanan budidaya baik

ketersediaan dana dan subsidi bunga.

• Halaman 45, mengenai rencana aksi terkait dengan tata ruang masih

tumpang-tindih antar peraturan yang ada, terutama UU No. 41 tahun

1999, UU No 26 tahun 2007 dan UU No 32 tahun 2004, disarankan

untuk mencabut UU NO. 41 dan UU No 26 serta melakukan

perbaikan terhadap UU No. 32.

• Halaman 52 point 10, agar tetap diperjuangkan penyempurnaan

Keppres No 80/2003 terutama mengenai Surety Bond yang tetap

diberlakukan bagi pengusaha UKM untuk mengikuti tender

pelelangan pengadaan barang dan jasa.

• Halaman 58, agar tidak hanya jalan tol tetapi juga ditambahkan

bandara dan pelabuhan laut.

4. Sehubungan dengan rencanan penyelenggaraan Munassus, khusus untuk

masukan penyempurnaan AD-ART, diminta Kadin Indonesia tetap dapat

menerima masukan sampai dengan pelaksanaan Munassus.

Halaman 17

5. Untuk seluruh program kerja Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

dilakukan perbaikan waktu pelaksanaan kegiatan.

6. Terkait dengan program 3 in 1 mengenai penempatan tenaga kerja,

diharapkan peran Kadin dapat lebih optimal. Dalam hal ini perlu dilakukan

kerjasama dengan Departemen Perindustrian. Disamping itu agar dapat

difasilitasi pembuatan modul-modul kewirausahaan untuk para mahasiswa

dan tenaga kerja baru agar dapat menciptakan New entrepreneurship.

III. KEBIJAKAN STRATEGIS DAN LANGKAH TAKTIS Pokok-pokok kebijakan strategis 2010 : 1. Keseimbangan pada perdagangan bebas dan perlindungan dan

keberpihakan produksi dalam negeri.

2. Perhatian pada aspek lingkungan dan keberlanjutan.

3. Peningkatan produktivitas dan efisiensi (suply chain/logistic) dalam rangka

meningkatkan daya saing.

4. Peningkatan sinergi perekonomian nasional dan harmonisasi kebijakan

serta regulasi.

5. Perbaikan governance di tiga sektor yaitu : penyelenggara negara, dunia

usaha dan masyarakat madani.

6. Perbaikan iklim investasi demi peningkatan arus investasi asing dan

domestik.

Langkah-langkah taktis 2010 : 1. Keseimbangan pada perdagangan bebas dan perlindungan dan

keberpihakan produksi dalam negeri.

a. Adopsi prinsip perdagangan bebas

Kesepakatan perdagangan bebas yang sudah ditandatangani akan

tetap dilaksanakan dengan memberi ruang gerak lebih leluasa bagi

pelaku usaha nasional, termasuk menciptakan iklim yang kondusif bagi

investasi luar negeri di Indonesia. Perhatian lebih besar perlu diberikan

pada implementasi prinsip perdagangan bebas, khususnya yang terkait

dengan perumusan kebijakan dan peraturannya.

b. Menjaga keseimbangan kepentingan dunia usaha dan keterbukaan

pasar.

Halaman 18

Keterbukaan pasar dunia akan memberi akses pasar bagi pelaku usaha

nasional untuk mengekspor barang dan jasa ke pasar internasional.

Hanya saja disisi lain juga memberi tekanan kompetisi yang lebih sengit

bagi pelaku usaha nasional untuk bersaing di pasar domestik Indonesia.

c. Koordinasi kebijakan perdagangan bebas dengan dunia usaha

Ketidakpaduan hasil negoisasi perdagangan internasional dengan

penonjolan kepentingan pelaku usaha nasional perlu dicarikan solusi

yang lebih sistematis melalui koordinasi kebijakan perdagangan bebas

dunia dengan dunia usaha. Untuk maksud tersebut KADIN akan

mengambil prakarsa aktif untuk mewakili kepentingan dunia usaha

nasional dalam negoisasi perdagangan internasional.

2. Perhatian pada aspek lingkungan dan keberlanjutan. a. Perhatian pada aspek lingkungan

Pelaku usaha perlu semakin memberi perhatian (concern) pada aspek

kelestarian lingkungan dalam menjalankan usahanya. Diperlukan

adanya sistem insentif dan subisidi bagi pelaku usaha yang memberi

perhatian pada aspek lingkungan. Disamping itu pemanfaatan sumber

daya alam Indonesia terutama menyangkut energi harus memberi nilai

tambah (value added).

b. Keberlanjutan usaha dan manfaat bagi pemangku kepentingan

Keberlanjutan (suistainability) usaha sangat dipengaruhi oleh

terciptanya manfaat yang merata dan proporsional dari para pemangku

kepentingan termasuk petani, nelayan dan masyarakat sekitar.

c. Pengembangan industri berwawasan lingkungan

Industri untuk menghasilkan produk berwawasan lingkungan (eco-

products) perlu dikembangkan lebih lanut dalam rangka meningkatkan

daya saing perekonomian.

3. Peningkatan produktivitas dan daya saing. a. Perlindungan usaha mikro dan pengembangan usaha

Perlu dirumuskan program taktis untuk pengembangan usaha berskala

mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah dan menengah menjadi

besar. Pengembangan UMKM meliputi aspek pendanaan, peningkatan

kompetensi SDM melalui pelatihan, penjaminan kredit dan

Halaman 19

keberpihakan kebijakan perlu mendapat perhatian serius. Untuk itu

diperlukan RUU lembaga Keuangan Mikro

b. Peningkatan daya saing dan kemandirian

Peningkatan daya saing perekonomian nasional yang terjadi beberapa

tahun terakhir ini seperti tergambar pada Growth Competitiveness Index

oleh World Economic Forum perlu terus dipercepat peningkatannya.

Peningkatan daya saing yang dimaksudkan tidak hanya dari sisi makro

perekonomian nasional tetapi juga dari sisi kemampuan bersaing

perusahaan-perusahaan Indonesia di kompeteisi global.

c. Peningkatan produktivitas nasional

Peningkatan produktivitas khususnya di industri manufaktur perlu

mendapat perhatian lebih serius dalam rangka peningkatan daya saing

perekonomian nasional. KADIN, Asosiasi/Himpunan/Gabungan,

Departemen Perindustrian dan lembaga lainnya perlu merumuskan

langkah bersama untuk meningkatkan produktivitas perekonomian

nasional.

d. Penajaman prioritas pembangunan

Dibutuhkan kesepakatan nasional dari Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah dan dunia usaha serta masyarakat untuk memberi perhatian

lebih besar kepada pembangunan sektor tertentu seperti pangan,

energi, infrastruktur dan sebagainya yang punya prospek besar dan

berperanan strategis dalam kehidupan perekonomian nasinal. Program

”Feed The World” yang digagas oleh KADIN merupakan salah satu

contoh program prioritas dan sinergi untuk membangun kemandirian

pasokan pangan bagi masyarakat Indonesia dan bahkan dunia.

e. Pengembangan infrastruktur

Perlu dirumuskan cetak biru (blue print) transportasi multimoda yang

dapat digunakan untuk menyusun kebijakan transportasi yang efisien

dengan memanfaatkan keunggulan tiap moda. Transportasi multi moda

diperlukan untuk mengarah ke integrated transportation. Pembangunan

infrastruktur yang perlu dipercepat antara lain : pelabuhan, bandar

udara dan perkeretaapian.

Percepatan penyelesaian pembangunan bandar udara utama,

pembangunan bandar udara di Indonesia Timur serta pembangunan

Halaman 20

multimoda jalan tol pada bandara dalam penyelesaian serta rail link/rail

ke bandara-bandara yang sudah direncakan. Segera dilakukan

persiapan rencana pembangunan perlengkapan dan suku cadang

(aerospace aviation park). Pemerataan pembangunan institusi SDM

(flying school, cabin crew, mechanic). Penerbangan di wilayah

Indonesia barat dan timur serta kebijakan fiskal untuk peralatannya.

Disamping itu perlu peninjauan dan penataan kembali kebijakan

ASEAN Open Sky; mempercepat peningkatan safety dan security pada

aviasi Indonesia; segera dilakukan revitalisasi pentarifan untuk

penumpang pesawat udara.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menyelesaikan masalah

transportasi nasional :

• Pengembangan SDM transportasi yang perlu didukung oleh

Pemerintah, terutama yang diselenggarakan oleh swasta.

• Pengembangan kebijakan yang meningkatkan efisiensi melalui

penghilangan praktek monopoli, dan pungutan yang tidak

mendorong efisiensi ekonomi.

• Perlakuan terhadap transportasi bagi daerah perbatasan dan

terisolasi.

• Perkuatan industri udara dan pelayaran nasional dalam menghadapi

berbagai pembukaan pasar regional.

f. Optimalisasi sumber daya Indonesia

Mengoptimalkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan potensi

strategis lainnya yang terdapat di Indonesia merupakan langkah

strategis untuk meningkatkan kemandirian dan nilai tambah dalam

pereknomian nasional.

g. Percepatan pembangunan SDM dan Teknologi

Dibutuhkan program yang lebih aplikatif dan terkait (link and match)

pada program pendidikan dan pelatihan SDM Indonesia yang sesuai

dengan kebutuhan pembangunan perekonomian nasional. Demikian

pula pengembangan teknologi dan percepatan implementasi teknologi

dalam pembangunan perekonomian sangat dibutuhkan untuk

mengingkatkan daya saing perekonomian nasional.

h. Reformasi birokrasi dan perbaikan governance (tata kelola)

Halaman 21

Keberlanjutan program reformasi birokrasi dengan intensitas yang lebih

tinggi dan sistematis mutlak diperlukan dalam pembangunan

perekonomian nasional Indonesia. Perdagangan bebas terkait dengan

masalah ekspor-impor, lingkup kewenangan yang menjadi tugas dari

Direktorat Jenderal Bea-Cukai. Oleh karena itu harus dibenahi terlebih

dahulu masalah birokrasi di Dirjen Bea Cukai sebagai salah satu

contoh.

i. Effisiensi melalui pendekatan suplly chaín management

Supllay chain cost di Indonesia adalah sebesar 18%. Angka ini lebih

besar dibandingkan dengan negara lain. Tidak ada pihak manapun

yang dapat menikmati ketidakefisienan yang selama ini masih

berlangsung misalnya ketidakefisienan akibat infrastruktur yang tidak

layak.

4. Peningkatan sinergi perekonomian nasional

a. Pengembangan Potensi Daerah

Potensi perekonomian di daerah khususnya Indonesia bagian timur dan

tengah perlu dioptimalkan. Untuk maksud tersebut diperlukan kebijakan

yang lebih ramah terhadap pelaku usaha dalam rangka meningkatkan

investasi di daerah.

b. Penguatan KADIN

Di masa mendatang KADIN perlu terus meningkatkan peran sertanya

dengan memberi penekanan kepada hal-hal yang lebih substansial

khususnya pada perumusan konsep pembangunan dan

implementasinya.

c. Sinergi Dunia Usaha dan Pendidikan

Potensi pengembangan perekonomian yang ada dilingkungan

pendidikan tinggi dan menengah yang meliputi kemampuan

penyediaan SDM berkompeten, calon pengusaha baru dan kerjasama

penelitian perlu dioptimalkan dengan membangun sinergi yang saling

menguntungkan bagi dunia usaha dan penyelenggara pendidikan.

d. Mempertahankan nasionalisme dalam bidang seni, budaya dan

ekonomi serta religi.

Mempersiapkan dengan lebih baik dalam mempertahankan

kepentingan nasional dalam setiap perundingan perdagangan di tingkat

Halaman 22

regional dan internasional. Melaksanakan secara konsekuen asas

cabotage yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

5. Perbaikan Governance di tiga sektor yaitu penyelenggara negara, dunia

usaha dan masyarakat madani.

Memperbaiki etika dan perilaku penyelenggara negara, pelaku usaha dan

masyarakat dalam penegakan hukum penting dijalankan secara serius dan

sungguh-sungguh oleh semua elemen bangsa sebagai pendekatan awal

tanpa mengabaikan dorongan pasar dan etika.

6. Perbaikan iklim investasi demi peningkatan arus investasi asing dan

domestik

Promosi dan komunikasi yang intensif mengenai peluang investasi dan

perkembangannya di Indonesia serta membangun kesempatan dan

kesinambungan bagi stakeholders Indonesia dengan mitra asing.

Perbaikan iklim usaha untuk menciptakan kondisi pasar yang adil dengan

cara mereview semua FTA yang ditengarai memberikan kerugian di pihak

Indonesia. Menata pasar modern-tradisional menjadikan semua importir

umum menjadi importir terdaftar, mempercepat SNI wajib untuk produk-

produk manufaktur, pelaksanaan tanda daftar perusahaan pada tataran

mikro bagi semua sektor usaha di Indonesia, mengusulkan RUU

perdagangan, merview PP No. 34 tahun 1996 tentang bea masuk AD dan

bea masuk imbalan, Inpres No. 2 tahun 2009 tentang pedoman

penggunaan produk dalam negeri.