Evaluasi Diri Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakutas Hukum UII

Sistem penjaminan mutu (SPM) UII tercermin dalam struktur

organisasi UII yang diberi nama Badan Penjaminan Mutu (BPM).

Kedudukan BPM di dalam institusi UII bertanggung jawab langsung

kepada Rektor. Badan Penjaminan Mutu ini dipimpin oleh seorang

Kepala dan dibantu oleh empaat (4) orang Kepala Bidang, yaitu: Kepala

Bidang Pengendali Mutu, Kepala Bidang Pengukuran Statistik dan

Sistem Informasi, Kepala Bidang Pelatihan dan Kerjasama serta Kepala

Bidang Audit Mutu Internal.

Struktur organisasi UII dan struktur organisasi BPM digambarkan

dalam bagan struktur organisasi UII seperti dalam Peraturan PHBW No.

3 Tahun 2006.25 BPM berkedudukann di Universitas dan mempunyai

perwakilan di tingkat Fakultas yang disebut Pengendali Sistem Mutu di

Fakultas (PSMF) yang bertugas untuk mengawal sistem mutu di tingkat

Fakultas. BPM dan perangkatnya merupakan wakil dari manajemen

dalam hal yang berkaitan dengan Sistem Penjaminan Mutu (SPM).

Untuk menjaga mutu pembelajaran, setiap akhir semester

dilakukan pengukuran terhadap Nilai Kinerja Dosen (NKD) yang meliputi

kehadiran dosen mengajar, ketepatan penyerahan nilai, serta penilaian

mahasiswa melalui angket. Kegiatan monitoring tersebut dimaksudkan

agar sistem penyelenggaraan pendidikan yang telah dirancang dapat

berjalan baik dan setiap ada ketidaksesuaian akan segera dapat

diketahui dan diperbaiki.

Penerapan sistem pengelolaan dan penjaminan mutu di atas

berdampak positif terhadap proses belajar mahasiswa selama ini yang

indikatornya mencakup: angka kehadiran mahasiswa dan dosen

pengajar meningkat, kesesuaian materi kuliah dengan silabi dan SAP,

IPK lulusan semakin meningkat.

Semua kegiatan implementasi SPM beserta berbagai perangkat

sistem mutu disusun menjadi sebuah panduan dalam Manual Mutu yang

di dalamnya berisi metodologi baku mutu yang telah ditetapkan oleh

BPM berdasarkan masukan dari pihak-pihak terkait. Manual mutu mulai

disusun sejak awal pemberlakuan SPM di UII dan saat ini telah

25 Peraturan PHBW No. 3 Tahun 2006

55