efektivitas hukum pembuatan peraturan desa yang …

EFEKTIVITAS HUKUM PEMBUATAN PERATURAN DESA YANG

DEMOKRATIS DI DESA PLERET, KABUPATEN PASURUAN, INDONESIA

*Mukhammad Soleh1, Mochammad Abdul Wachid

2, Agus Hariyanto

3

Dosen Universitas Wisnuwardhana Malang.

**Marselinus Tago Dedo4, Darius Doungu Hurawowu

5, Andro Jaga Praingu

6,

Dominggus Deta Kaka7, Bendiktus Maha Biri

8

Mahasiswa Universitas Wisnuwardhana Malang.

Abstrak :

Pasal 69 Ayat (9 dan 10) Undang Undang tentang Desa, disebutkan “Rancangan Peraturan

Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak memberikan

masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan

menganalisis apakah implementasi hukum pemberdayaan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap

penyusunan dan pembahasan mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) Desa Pleret

tahun anggaran 2020, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Indonesia dalam Rancangan

Peraturan Desa, sebagaimana diatur dalam Dalam Pasal 69 Ayat (9 dan 10) Undang undang tentang

Desa, apakah sudah efektiv dan dilaksanakan dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode

penelitian hokum non doctrinal , pengumpulan melalui studi pustaka dan wawancara dengan Kepala

Desa Pleret, Sekretaris Desa Pleret, Kepala Dusun, ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa,

menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Kesimpulan penelitian bahwa Iimplementasi hukum

pemberdayaan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap penyusunan dan pembahasan Peraturan Desa

tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2020 di Desa Pleret Kecamatan

Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Indonesia, tidak efektiv, karena belum pernah dikonsultasikan

dengan masyarakat sebelum dilakukan pembahasan antara Pemerintah Desa dengan Badan

Permusyawaratan Desa.

Kata Kunci : Efektivitas Hukum , Rancangan Peraturan Desa, Desa Pleret.

Abstract :

Article 69 Paragraphs (9 and 10) of the Village Law, it is stated that “The draft Village

Regulation must be consulted with the village community. The Village Community has the right to

provide input to the Village Regulation Draft". The purpose of this study is to examine and analyze

whether the implementation of community empowerment law in participating in the preparation and

discussion of the Village Regulation Draft on Pleret Village Budget year 2020, Pohjentrek District,

Pasuruan Regency, Indonesia , as regulated in Article 69 Paragraphs (9 and 10) of the Law on

Villages, is it effective and well implemented. This research uses non-doctrinal legal research methods,

collection through literature study and interviews with the Head of Pleret Village, Secretary of Pleret

Village, The Head of the Dusun, the chairman and members of the Badan Permusyawaratan Desa,

used a qualitative juridical analysis method. The research conclusion that the implementation of

1 Alamat Korespondensi : [email protected]








community empowerment law in participating in the preparation and discussion of the Village

Regulation Draft on Pleret Village Budget year 2020 in Pleret Village, Pohjentrek District, Pasuruan

Regency, Indonesia, is ineffective. Because the Village Regulation Draft on Pleret Village Budget year

2020 was never consulted with the community before discussions that, between the Village

Government and the Badan Permusyawaratan Desa.

Keywords: Legal Effectiveness, Village Regulation Draft, Pleret Village..

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Desa (Perdes) merupa

kan peraturan perundangan yang ditetap

kan oleh Kepala Desa setelah dirumus

kan dan disetujui bersama dengan Ba

dan Permusyawaratan Desa..9 Rancang

an Peraturan Desa (Raperdes) tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa, pungutan, tata ruang, dan orga

nisasi Pemerintah Desa ditetapkan men

jadi Peraturan Desa harus dievaluasi

terlebih dahulu dari Bupati/Walikota.10

Pasal 69 Ayat (9 dan 10) UU No.

6 Tahun 2014 tentang Desa11

disebut

kan bahwa :

(9) Rancangan Peraturan Desa

wajib dikonsultasikan ke

pada masyarakat Desa.

(10) Masyarakat Desa berhak

memberikan masukan ter

hadap Rancangan Peratu

ran Desa.

Berdasarkan interpretasi gramati

kal maka Pasal 69 Ayat (9 dan 10)

Undang Undang Desa, tersebut di atas

merupakan kaedah hukum yang

9 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495). 10

Pasal 69 Ayat (3 dan 4) ibid. 11

Pasal 69 Ayat (2, 3, 4, 9 dan 10)

ibid.

mengatur pemberdayaan masyarakat

dalam perencanaan dan pembahasan pe

raturan desa yang demokratis.

Selanjutanya Dalam Pasal 83 Pera

turan Pemerintah Tentang Desa12

, dise

butkan :

(1) Rancangan peraturan Desa di

prakarsai oleh Pemerintah De

sa.

(2) Badan Permusyawaratan Desa

dapat mengusulkan rancangan

peraturan Desa kepada peme

rintah desa.

(3) Rancangan peraturan Desa

sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) wajib

dikonsultasikan kepada ma

syarakat Desa untuk men

dapatkan masukan.

(4) Rancangan peraturan Desa

sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan oleh kepala

Desa setelah dibahas dan dise

pakati bersama Badan Permu

syawaratan Desa.

12

Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa.

170 MAKSIGAMA :Volume 13 Nomor 2 periode November 2019 Hal. 169-180

Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Men

teri Dalam Negeri tentang pedoman

teknis peraturan di desa13

, disebutkan :

“ …..(2) Rancangan Pera

turan Desa yang telah disu

sun, wajib dikonsultasi kan

kepada masyarakat desa dan

dapat dikonsulta sikan kepa

da camat untuk mendapat

kan masukan. …..”

Pasal 6 Ayat (2 dan 3) Peraturan

Bupati Pasuruan tentang pedoman pe

nyusunan peraturan di desa 14

disebut

kan :

“…. (2) Rancangan Peratu

ran Desa yang telah disusun,

wajib dikonsultasikan kepa

da masyarakat desa dan da

pat dikonsultasikan kepada ca

mat untuk mendapatkan masu

kan.

(3) Rancangan Peraturan De

sa yang dikonsultasikan seba

gaimana dimaksud pada

ayat (2) diutamakan kepada

masyarakat atau kelompok

masyarakat yang terkait

langsung dengan substansi

materi pengaturan. ….”

Poin D Peraturan Bupati Pasu

ruan15

tentang Pedoman Penyusunan

13

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman

Teknis Peraturan Di Desa. 14

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor

36 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Peraturan Di Desa . 15

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor.

45 Tahun 2018 tentang Pedoman

Anggaran Pendapatan Dan Belanja De

sa Tahun 2019, disebutkan :

“…..Dalam menyusun APB

Desa, Pemerintah Desa dan

BPD perlu memperhatikan

hal-hal teknis sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa menyusun

dan menetapkan APBDesa

secara tepat waktu, yaitu

paling lambat 1 (satu) bu

lan setelah APBD Kabupa

ten ditetapkan.

2.Pemerintah Desa agar meme

nuhi jadwal proses penyu

sunan APBDesa, mulai dari

penyusunan, penyampaian

kepada BPD dan persetu

juan BPD.

3.Secara materi perlu sinkro

nisasi antara Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKP de

sa) dengan RAPB Desa,

sehingga APBDesa merupa

kan wujud keterpaduan selu

ruh program Nasional, Dae

rah dan Desa dalam upaya

peningkatan pelayanan

umum dan kesejahteraan

masyarakat di desa. …”

Pasal 69 Ayat (9 dan 10) Undang

Undang Desa, Pasal 83 (Ayat 3)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan


Tentang Desa, dan Pasal 6 , Ayat (2 dan

3) Peraturan Menteri dalam negeri

Nomor 111 Tahun 2014, tentang

Pedoman Teknis Peraturan Di Desa ,

Pasal 6 Peraturan Bupati Pasuruan No

Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Desa Tahun 2019

Efektivitas Hukum Pembuatan Peraturan Desa Yang Demokratis Di Desa

Pleret, Kabupaten Pasuruan, Indonesia.

Mukhammad Soleh, Mochammad Abdul Wachid, Agus Hariyanto 171

mor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Peraturan Di Desa dan

Poin D Peraturan Bupati Pasuruan No

mor. 45 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Desa tahun 2019 tersebut, meru

pakan kaedah hukum yang mengatur

perencanaan dan pembahasan peraturan

desa yang demokratis, karena kaedah

hukum tersebut mewajibakan kepada

Pemerintah Desa selaku para perancang

dan pengusul Raperdes Tentang Angga

ran Pendapatan Dan Belanja Desa

(APBDesa) untuk dikonsultasikan kepa

da masyarakat, agar mendapatkan tang

gapan dan masukan.

Raperdes tentang Anggaran Pen

dapatan Dan Belanja Desa (Raperdes

APBDesa), paling lambat ditetapkan

satu (1) bulan setelah Peraturan Daerah

Tentang Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Kabupaten Kota (Perda APBD

Kabupaten/Kota) ditetapkan. Perda

APBD Kabupaten/Kota paling lambat 1

bulan sebelum dimulainya tahun ang

garan setiap tahun harus ditetapkan.16

Artinya Perda APBD harus sudah

ditetapkan paling lambat pada bulan

November. Dengan demikian Perdes

tentang APBDesa, paling lambat sudah

ditetapkan tanggal 31 Desember.

Moh. Mahfud.MD17

menyebut

kan meskipun secara pelaksanaannya di

lapangan di tiap negara berbeda, namun

definisi demokrasi selalu memiliki tem

pat yang penting di masyarakat. Pada

16

Pasal 312 Undang Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. 17

M. Mahfud.MD. 1999. Hukum

Dan Pilar-PilarDemokrasi. Penerbit Gama

Media, Yogya kar ta.. hlm 7

intinya bahwa setian negara demokratis

pasti mengutamakan kebutuhan masya

rakat dalam menentukan kebijakan.

CF.Strong,18

menyebutkan

bahwa hakikat demokrasi adalah

pelaksanaan pemerintahan yang mana

masyarakat terlibat dalam penetapan

kebijakan pemerintah tersebut dan

pemerintah mempertanggungjawabkan

pelaksanaan pemerintahannya kepada

masyarakat

Salah satu asas dalam pembentu

kan peraturan perundang-undangan

yang baik adalah adanya partisipasi pu

blik (masyarakat) dalam pembentukan

nya. Hal ini senada dengan pendapat

Maria Farida Indrati Soeprapto19

yang

menyatakan bahwa dalam pembentukan

peraturan perundang-undangan pemerin

tah wajib melibatkan masyarakat baik

secara lisan maupun tertulis. Pelibatan

masyarakat (partisipasi publik) diperlu

kan karena adanya perbedaan sumberda

ya terkait materi yang akan dibentuk.

Pelibatan masyarakat juga diperlukan

agar peraturan yang dibentuk sesuai

dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang

ada didalam masyarakat itu sendiri.

Desa Pleret, Kecamatan Pohjen

trek, Kabupaten Pasuruan, secara geo

grafis merupakan desa yang berbatasan

18

CF.Strong. 2008. Konstitusi-

Konstitusi Poli tik Modern Kajian tentang

Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia,

Terjema han.SPA. Teamwork, Nusa Media,

Bandung. hlm. 17. 19

Maria Farida Indrati Soeparapto.

2005. Proses Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan PascaAmandement

UUD 1945, Majalah Hukum Nasional,

Jakarta, No.1 Tahun. hlm.98.


langsung dengan wilaya Kota Pasuruan,

yang mana masyarakatnya relative me

miliki kepedulian yang tinggi dalam

mendukung pembangunan yang ada di

wilayah Desa Pleret. Hal ini dibuktikan

dengan lengkapnya sarana prasarana

yang ada di Kantor desa pleret dan

informasi-informasi pembangunan dan

pelayanan yang ada di desa Pleret, serta

seringnya Pemerintah Desa Pleret dan

kelompok masyarakat Desa Pleret me

wakili Kecamatan Pohjentrek dalam

lomba-loba kebersihan, pengelolaan

sampah dan keamanan lingkungan di

tingkat Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan uraian tersebut di

atas, maka penelitian ini Mengkaji ten

tang Bagaimana implementasi hukum

pemberdayaan masyarakat dalam ber

partisipasi terhadap penyusunan dan

pembahasan Peraturan Desa tentang

APBDesa diatur dalam Pasal 69 Ayat (9

dan 10) Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan peneliti

an hukum empiris atau penelitian hu

kum sosiologi yang mengkaji pelaksa

naan hokum atau efektivitas hukum di

tengah tengah masyarakat.20

Data yang digunakan data primer

dan data sekunder. Data primer yaitu

data langsung berupa kata-kata dan

tindakan manusia, para pelaku peme

rintah desa dan pimpinan serta anggota

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

serta masya rakat yang terlibat dalam

konsultasi perumusan rancangan peratu

20

Soerjono Soekanto. 1983. Peng

antar Penelitian Hukum, Jakarta. UI. Press.

Hlm.51

ran desa. Sedangkan data sekunder,

merupakan data tidak langsung yang

berupa bahan hukum. Baik bahan

hukum primer, ba han hukum sekunder

maupun bahan hukum tersier. Pengum

pulan data primer melalui cara wawan

cara terhadap informan yang ditentu

kan, pengamatan/observasi dan doku

mentasi pada situs-situs yang dikun

jungi oleh peneliti. Wawancara akan

dilakukan terhadap Kepala Desa,

Sekretaris Desa, Kepala Dusun/Wila

yah, Ketua dan Anggota Badan Permu

syawaratan Desa serta beberapa tokoh

masyarakat Desa Pleret. Pengumpulan

data sekunder dan tersier, yaitu dengan

studi pustaka di perpustakaan umum ,

maupun perpustakaan kampus serta

literature-literatur yang di miliki oleh

pemerintah Desa Pleret beserta doku

men tertulis lainnya.

Analisis data yang yang dilakukan

dengan menggunakan analisis yuridis

kualitatif, yaitu dengan cara : Data

primer dan sekunder yang terkumpul

diklasifikasikan sesuai dengan kategori

pokok-pokok permasalahan penelitian.

Data sekunder dianalisis menggunakan

inter prettasi hukum, sedangkan data

primer yang diperoleh dianalisis secara

deskriptif kualitatif. Hasil analisis

diambil kesimpulan yang memberikan

jawaban atas permasalahan, sehingga

proses si klus dapat saling berhubungan

secara sistematis.21

Penelitian ini hanya mengkaji dan

menganalisi implementasi hukum ten

tang pemberdayaan masyarakat dalam

pembentukan peraturan desa tentang

21

Lexy.J.Moleong, Metodologi Pene

litian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya,

2000),h 2.




APBDesa, khususnya implementasi

pasal 69 Ayat (9 dan 10) Undang

undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa. Artinya, pelaksanaan kewajiban

Pemerintah Desa, menyampaiakan Ran

cangan Peraturan Desa tentang Raper

des APBDesa kepada masyarakat untuk

mendapatkan masukan dan tanggapan,

sebelum Rancangan Peraturan Desa

tentang Raperdes APBDesa dibahas dan

ditetapkan antara Badan Permusyawara

tan Desa (BPD) dengan Pemerintah

Desa. Penelitian ini dilaksanakan di

Desa Pleret, Kecamatan Pohjentrek,

Kabupa ten Pasuruan, Negara Kesatuan

republic Indonesia, dalam kurun waktu

enam (6) bulan.

C. Hasil Penelitian Dan Pembaha

san.

Implementasi hukum pemberda

yaan masyarakat dalam berpartisipasi

terhadap penyusunan dan pembahasan

Peraturan Desa tentang APBDesa

sebagaimana diatur dalam Dalam Pasal

69 Ayat (9 dan 10) Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, di Desa

Pleret, Kecamatan Pohjentrek, Kabupa

ten Pasuruan, Negara Republik Indone

sia.

Secara Geografis Wilayah Desa

PLERET termasuk wilayah Kecamatan

Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, dan

secara administratif wilayah Desa

PLERET seluas ± 109,249 ha. Yang

penggunaannya terdiri dari 22

:

Tanah sawah/pertanian : 64.190 Ha

Tanah tegal/pekarangan : 7045 Ha

Tanah permukiman / perkampungan :

29461 Ha

22

Buku Profil Desa Pleret 2018.

Lain-lain (sungai, kuburan, jalan) :

1292 Ha

Gambar 1. Luas Wilayah Desa Pleret

Tabel 1. Batas Desa Pleret.

Letak Desa Kecamatan

Sebelah

Utara

Kelurahan

Pohjentrek Purworejo

Sebelah

Selatan

Desa

warungdowo Pohjentrek

Sebelah

Barat

Desa

Parasrejo Pohjentrek

Sebelah

timur

Desa

Godangrejo

Gondang

wetan

Berdasarkan interpretasi gramati

kal maka Pasal 69 Ayat (9 dan 10)

Undang Undang Desa, Pasal 83 (Ayat

3) Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksa

naan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa, dan Pasal 6 , Ayat

(2 dan 3) Peraturan Menteri dalam

negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang

Pedoman Teknis Peraturan Di Desa ,

serta Pasal 6 Peraturan Bupati Pasuruan

Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedo

man Penyusunan Peraturan Di Desa dan

Poin D Peraturan Bupati Pasuruan No

157,682

15,453

20,803

1,355 Gb. 1.2 Luas Wilayah menurut penggunaannya

dalam grafik Persawahan

Permukiman

Tegal/Pekarangan


mor. 45 Tahun 2018 tentang Pedoman

PenyusunanAnggaran Pendapatan Dan

Belanja Desa tahun 2019 tersebut, meru

pakan kaedah hukum yang mengatur

perencanaan peraturan desa yang demo

kratis, karena kaedah hukum tersebut

mewajibakan kepada para perancang

dan pengusul peraturan desa (apakah

usul inisiatif dari Pemerintah desah atau

usul inisiatif dari Badan Permusyawa

ratan Desa) untuk dikonsultasikan de

ngan masyarakat untuk mendapat tang

gapan dan masukan.

Peraturan Desa tentang Anggaran

Pendapatan Desa , paling lambat ditetap

kan satu (1) bulan setelah Peraturan

Daerah Tentang Aanggaran Pendapatan

Belanja Daerah Kabupaten Kota (Perda

APBD Kabupaten/Kota) ditetapkan.

Dalam hali ini Peraturan Daerah Kabu

paten Kota (Perda APBD Kabupaten/

Kota) ditetapkan paling lambat satu (1)

bulan sebelum dimulainya tahun angga

ran setiap tahun.23

Artinya Perda APBD

kabupaten/Kota harus sudah ditetapkan

paling lambat pada bulan November.

Dengan demikian Peraturan Desa ten

tang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa, paling lambat sudah ditetapkan

tanggal 31 Desember.

Dalam perspektif Perencanaan Pe

raturan Desa tentang Anggaran Penda

patan Dan Belanja Desa (Perdes APB

Desa), maka menjadi kewajiban Peme

rintah Desa selaku pihak pengusul un

tuk menyampaikan Rancangan Peratu

ran Desa tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa kepada Masyarakat

untuk mendapat masukan sebelum Ran

23

Undang Undang Nomor. 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.Op. Cit

cangan Peraturan Desa Tentang Angga

ran Pendapatan dan Belanja Desa terse

but diserah kepada Badan Permusya

waratan Desa (BPD) untuk dibahas

bersama.

Oleh karena menjadi kewajiban

bagi perancang peraturan desa tersebut,

maka manakala kewajiban tersebut tid

ak dilakukan, terdapat konsekuensi hu

kum yaitu peraturan desa yang sudah

ditetapkan dan disahkan tersebut, ada

lah cacat hukum dan / atau tidak sah.

Moh. Mahfud. MD,24

menyebut

kan, semua negara yang mengatasna

makan pemerintahannya menganut sis

tem demokratis pasti melibatkan kepen

tingan rakyat dalam pengambilan kebija

kannya baik itu melalui wakil-wa kilnya

yang ada di lembaga perwakilan mau

pun secara langsung maupun melalui

organisasi sosial masyarakat.

CF.Strong,25

menyebutkan bah

wa demokrasi adalah sistem pemerin

tahan yang memberi kesempatan ada

nya berpartisipasi masyarakat melalui

cara perwakilan, yang men jamin bah

wa pemerintahan harus mem pertang

gung jawabkan segala tindakannya kepa

da kelompok mayoritas tersebut.

Menurut Moh. Mahfud.MD dan

CF.Strong, maka hakikat demokrasi

adalah keterlibatan masyarakat dalam

menentukan kebijakan pemerintah. Tak

terkecuali kebijakan pemerintah di bi

dang hukum, apakah itu undang-un

dang, peraturan daerah maupun pera

turan desa, baik secara langsung mapun

melalui wakil-wakil yang dipilih mela

lui mekanisme pemilihan umum mau

24

Moh. Mahfud.MD, op.cit 25

CF.Strong,op.cit.




pun ditunjuk berdasarkan kesepakatan

yang mewakilinya.

Merujuk pendapat Moh.Mahfud.

MD dan CF.Strong, danpenafsiran se

cara teleologis, maka Pasal 69 Ayat (9

dan 10) Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, mengandung

makna rancangan peraturan desa yang

dibuat itu memiliki nuansa demokratis.

Artinya, adanya keterlibatan masya

rakat dalam memberikan masukan-ma

sukan terhadap perencanaa peraturan

tingkat desa yang telah dibuat. Dengan

cara atau tahapan syaitu setelah ran

cangan peraturan desa disusun, maka

disebar luaskan kepada seluruh masya

rakat dewasa yang memiliki hak pilih di

desa tersebut baik laki-laki maupun pe

rempuan untuk mengetahui, mempela

jari dan memberikan masukan terhadap

rancangan peraturan desa tersebut. Bera

papun jumlah masukan dari masyarakat

terhadap rancangan peraturan desa terse

but, maka masukan-masukan tersebut

sebagai dasar untuk pembahasan dan

penetapan rancangan peraturan tingkat

desa antara unsur pemerintah desa

dengan unsur badan Permusyawaratan

Desa (BPD).

Hasil wawancara dengan infor

man, yaitu : AGUS SUPRIYONO (Ke

pala Desa Pleret), PURNOMO SUDAR

MINTO (Sekretaris Desa Pleret); ED

WIN (Kepala Dusun Pleret); ACH

MAD FAUZI (Kepala Dusun Magersa

ri); MOCH. SOLEH (Ketua Badan

Permusyawaratan Desa / BPD desa

Plerert); HERU (Anggota Badan Permu

syawaratan Desa/ BPD Desa Pleret);

DILLA (Anggota Badan Permusyawara

tan Desa/ BPD Desa Pleret); pada

pokonya memberikan keterangan yang

sama, bawasannya Penyusunan Peratu

ran Desa tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (Perdes APBDesa)

Desa Pleret, diawali dengan adanya

penampungan aspirasi masyarakat mela

lui acara Musyawarah Dusun di ma

sing-masing Dusun yang dilakukan oleh

Kepala Dusun, dengan mengundang

dan dihadiri oleh Anggota Badan Permu

syawaratan Desa yang berdomisili di

wilayah dusun tersebut, Ketua Rukun

Tetangga (RT), Ketua Rukun Wrga

(RW), Tokoh Masyarakat dan Tokoh

Pemuda untuk menampung usulan-

usulan atau aspirasi masyarakat Dusun

tersebut dalam rencana program dan

kegiatan pembangunan. Hasil Musyawa

rah Dusun, oleh kepala Dusun diserah

kan kepada sekretaris Desa Pleret untuk

direkap dan diserahkan kepada Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) untuk

dijadikan bahan pembahasan dalam

rapat Musyawarah Perencanaan Pem

bangunan Desa.

Hasil Musyawarah Perncanaan

Pembangunan Desa / Musrenbangdes

yang diselenggarakan oleh Badan Per

musyawaratan Desa (BPD) Desa Pleret,

diserahkan kepada Sekretaris Desa Ple

ret, dan untuk selanjutnya disusunlah

Rancangan Peraturan Desa tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDesa).

Naskah rancangan Peraturan De

sa tentang APBDesa yang telah disusun

oleh sekretaris Desa tersebut diserah

kan oleh Sekretaris Desa kepada Ketua

BPD.

Ketua BPD setelah menerima

naskah Naskah rancangan Peraturan De

sa tentang APBDesa melakukan pemba

hasan Rancangan Peraturan Desa ten

tang APBDesa antara ketua dan Anggo

ta BPD dengan Pemerintah Desa (Kepa


la Desa dan Perangkat Desa) selaku

unsur Pemerintah Desa dalam rapat Pra

Pembahasan Rancangan Peraturan De

sa tentang APBDesa untuk ditetapkan

menja di Peraturan Desa.

Hasil kesepakatan antara BPD

dengan Pemerintah Desa dalam rapat

Pra Pembahasan Rancangan Peraturan

Desa tentang APBDesa, maka ditetap

kan Raperdes tentang APBDesa menja

di Peraturan Desa tentang APBDesa

yang ditandatangani oleh Ketua Badan

Permusyawaratan Desa dengan Kepala

Desa.

Peraturan Desa Tentang APBDe

sa yang sudah di tandatangan antara

Ketua BPD dengan Kepala Desa terse

but, diserahkan kepada Camat Pohjen

trek selaku Wakil Pemerin tah Kabupa

ten Pasuruan untuk dilaku kan ferivikasi

dan klarifikasi tentang kesesuaian

materi Perdes APBDesa dengan peratu

ran perundang-undangan yang lebih

tinggi. Hasil Verifikasi dan klarifikasi

tim dari Camat Pohjentrek diserahkan

kembali kepada Pemerintah Desa Pleret

untuk disempurnakan dan setelah disem

purnakan oleh Pemerintah Desa dan

BPD, maka selanjutnya Perdes APBDe

sa di umumkan di berita desa dan

dicatat dalam lembaran desa oleh

Sekretaris Desa.

Gambar. 3: Musyawarah Dusun Bungu

ran, Desa Pleret

Gambar. 4 : Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Di Desa Pleret




Musyawarah Perencanaan Pem

bangunan Desa (Musrenbangdes) desa

Pleret untuk tahun Anggaran 2020 su

dah dilaksanakan pada bulan Oktober

2019 yang dipimpin oleh Ketua Badan

Permjusyawaratan Desa (BPD). Yang

dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris

Desa, Perangkat Desa, Kepal Dusun,

Ketua dan anggota Badan Permusyawa

ratan Desa/BPD, Tokoh Masyarakat,

Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/Karang

Taruna, Pengurus LPM, Pengurus PKK,

Pengurus POSYANDU, Pengurus Bank

Sampah, Binta Pembina Desa (BABIN

SA) Desa Pleret dari Koramil Pohjen

trek.

Pengakuan dari Purnomo Sudar

minto (Sekretaris Desa Pleret) Bahwa

Musyawarah Perencanaan Pembang

unan Desa Pleret sudah dilaksanakan

pada bulan Oktober 2019 sedang pem

bahasan Raperdes APBDesa Pleret Ta

hun Anggaran 2020 belum dilaksana

kan. Moch. Soleh (Ketua BPD Pleret) ,

Heru dan Dilla (Anggota BPD Pleret)

menyampaikan bahwa Sampai dengan

tanggal 15 Januari 2020, belum ada

naskah Rancangan Peraturan Desa

tentang Raperdes APBDesa Pleret

untuk tahun anggaran 2020 yang sudah

di susun dan disosialisasikan kepada ma

syarakat atau diserahkan kepada masya

rakat untuk mendapatkan tanggapan

dan masukan, sebelum naskah Raperdes

APBDesa Pleret untuk tahun anggaran

2020 dibahas bersama dalam rapat Pra

Pembahasan antara Ketua dan Anggota

BPD dengan Pemerintah Desa (Kepala

Desa dan Perangkat Desa) Pleret.

Sesuai dengan peraturan perun

dang undangan yang mengatur tentang

penyusunan Peraturan Desa. Maka

Raperdes APBDesa harus disampaikan

kepada masyarakat untuk mendapat

masukan masyarakat tentang substansi

yang diatur, sebaliknya masyarakat me

miliki hak untuk berpartisipasi dan

memberikan masukan terhadap rancang

an Peraturan Desa yang telah disususn

tersebut. Hasil masukan , tanggapan dan

syaran masyarakat terhadap rancangan

Peraturan Desa, menjadi bahan pemba

hasan dalam rapat Pra Pembahasan an

tara Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) dengan Pemerintah Desa. Ran

cangan Peraturan Desa tentang Angga

ran Pendapatan dan Belanja Desa tahun

anggaran 2020, paling lambat sudah

disahkan dan ditetapkan antara Pemerin

tah Desa dengan Badan Permusya

waratan Desa tanggal 31 Desember

2019.

Efektifitas hukum memiliki

makna analisis kaidah hukum yang

memenuhi syarat, yaitu berlaku secara

yuridis, berlaku secara sosiologis, dan

berlaku secara filosofis.26

Efektivitas hukum dalam tindakan

atau realita hukum dapat diketahui

apabila seseorang menyatakan bahwa

suatu kaidah hukum berhasil atau gagal

26

Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum,

Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 62


mencapai tujuanya, Untuk itu , maka

dapat diketahui apakah pengaruhnya

berhasil mengatur tindakan dan perilaku

tertentu sehingga sesuai dengan

tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum

artinya efektivitas hukum akan disoroti

dari tujuan yang ingin dicapai, yakni

efektivitas hukum. Menelah efektivitas

suatu perundang-undangan (berlakunya

umum) pada dasarnya membandingkan

antara realita hukum dengan ideal

hukum.27

Tidak adanya mekanisme pe

nyampaian Raperdes APBDesa Pleret

tahun 2020 kepada masyarakat Desa

Pleret, yang dilakukan oleh Peme rintah

Desa Pleret. Dalam arti, tidak adanya

penyampaian Raperdes APBDesa Pleret

tahun 2020 kepada seluruh penduduk

Desa Pleret yang berumur tujuh belas

(17) tahun atau sudah kawin baik laki-

laki maupun perempuan untuk menda

patkan saran, dan masukan-masukan

sebagai bahan pembahasan Raperdes

APBDesa Pleret tahun 2020 antara BPD

dengan Pemerintah Desa Pleret untuk

disahkan menjadi Perdes APBDesa, da

pat disimpulkan im plementasi hukum

perencanaan Peraturan Desa Pleret ten

tang APBDesa Pleret Tahun Anggaran

2020 sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 69 Ayat (9 dan 10) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa tidak evektif. Karena tidak pernah

dilakukan konsultasi dengan masyara

kat atas Rancangan Peraturan Desa

yang sudah disusun oleh Pemerintah

Desa Pleret sebelum dilakukan pemba

27

Kansil dan Christine, Hukum

Tata Negara Republik Indonesia 1, Rineka

Cipta,Jakarta,2010 hlm. 33.

hasan dengan Badan Permusya waratan

Desa.

D. Kesimpulan

Iimplementasi hukum pemberda

yaan masyarakat dalam berpartisipasi

terhadap pembentukan Peraturan Desa

tentang Anggaran Pen dapatan Dan

Belanja Desa tahun angga ran 2020 di

Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek,

Kabupaten Pasuruan, Nega ra Kesatuan

Republik Indonesia seba gaimana diatur

dalam Dalam Pasal 69 Ayat (9 dan 10)

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa, tidak efektiv. Karena tidak pernah

dilakukan konsul tasi dengan

masyarakat atas Rancangan Peraturan

Desa yang sudah disusun oleh

Pemerintah Desa Pleret sebelum dila

kukan pembahasan dengan Badan

Permusyawaratan Desa.

E. Daftar Pustaka.

Buku

Ali Zainuddin, 2007. Sosiologi Hukum,

Sinar Grafika, Jakarta.

Buku Profil Desa Pleret 2018.

Campbell Black, Hanry M.A. 1979.

Black’s Law Dictionary,Fifth Edi

tion, West Publishing.Co, USA.

Farida Indrati Soeparapto Maria, 2005.

Proses Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

PascaAmandement UUD 1945,

Majalah Hukum Nasional No.1

tahun 2005, Jakarta.

Gede Atmadja I Dewa, 2004. Sistem

Pemilihan Langsung dan Pertang

gungjawaban Kepala Daerah,

Fakultas Hukum Universitas Uda

yana, Bali.

Juanda, 2004. Hukum Pemerintahan

Daerah, Pasang Surur Hubungan




Kewenangan antara DPRD dan

Kepala Daerah, PT.Alumni,

Bandung.

J.Moleong Lexy,2000. Metodologi

Penelitian Kualitatif, Rosda Kar

ya, Bandung.

Kansil dkk. 2010. Hukum Tata Negara

Republik Indonesia 1, Rineka

Cipta,Jakarta,

Mahfud.MD, Moh. 1999. Hukum Dan

Pilar-Pilar Demokrasi, Gama

Media,Yogyakarta.

Nurjtahjo Hendra, 2005. Filsafat Demo

krasi, Bumi Aksara, Jakarta.

P. Siagian Sondang, 2002. Kiat Mening

katkan Produktivitas Kerja, Rine

ka Cipta, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 1983. Pengantar

Penelitian Hukum, Jakarta. UI.

Press.

Strong CF. 2008. Konstitusi-Konstitusi

Politik Modern Kajian tentang

Sejarah & Bentuk-Bentuk Konsti

tusi Dunia, Terjemahan.SPA.

Teamwork, Nusa Media, Ban

dung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Nomor. 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan

Daerah


tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia No

mor 5495).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksa

naan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No

mor 111 Tahun 2014, tentang

Pedoman Teknis Peraturan Di

Desa.

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 36

Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Peraturan Di Desa .

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor. 45

Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Desa

Tahun 2019.

Internet

Hakim, Nurul 2019 .Efektivitas Pelaksa

naan Sistem Arbitrase dan Alter

natif Penyelesaian Sengketa Da

lam Hubungannya Dengan Lem

baga Peradilan”, www.badilag.

net. Diaskes tgl 10 Mei 2019.


efektivitas hukum pembuatan peraturan desa yang …

Documents