edisi272010

PENGAWASANF . O . K . U . S

Tegas dan MandiriNomor 25 Tahun VII Triwulan I 2010

Evaluasi Program Kerja 100 Hari Kementerian Agama:

“Capaian dan Tantangan”

Diterbitkan Oleh:Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI ISSN 1978-7634

2

Fokus Pengawasana. Diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Tahun 2010

Dewan Penyunting: Pembina : Mundzier SupartaPengarah: Ichtijono,Mukhaya Achmad Ghufron Burhanuddin Achmad Zaenuddin Dewan Redaksi: Penanggungjawab:MamanTaufiqurohmanKetua : SukarmaSekretaris:BudiSetyoHartotoAnggota :O.Sholehuddin,Kusoy Maman Saepulloh Anshori,NurArifin NugrahaStiawan NoerAlyaFitra MiftahulHudaRedaksi :NurulBadruttamam Ali GhoziSirkulasi :MiftahulHidayatProduksi :Hariyono

Alamat Redaksi: Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Jalan RS. Fatmawati Nomor33A Cipete Jakarta Selatan 12420 PO.BOX3867,Telp. (021)75916038,7697853,Fax.(021)7692112e-mail:[email protected]

Dewan Penyunting menerima artikel yang ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam bentuk soft copy.

Daftar Isi

DAFTAR ISI

Surat Pembaca - [3]

Dari Redaksi - [4]

Fokus UtamaPeranPengawasanInternDalam ■

MewujudkanSBK-[5]

KonkretisasiPeranAparatPengawasan-[12] ■

StrategiKemenagMenujuWTP-[16] ■

PeranItjenMenujuSBK-[23] ■

Ijtihad ■ dan JihadBirokratik-[27]

Arah Baru Reformasi Birokrasi - [32] ■

PengawasanOptimalisasiPengawasanMenuju ■ Good

Governance - [36]

PeranPengawasandiLingkungan ■

Kementerian Agama - [42]

UpayaPreventifPenyimpanganAnggaran ■

Melalui Audit Perencanaan - [48]

UpayaPeningkatanKualitasMadrasah-[54] ■

OpiniPentingnyaFormulirPengendalianDalam ■

Audit-[59]

Pengaruh Perencanaan Audit - [ ■ 63]

HikmahRefleksiPascaRamadhandan‘IdulFitri-[ ■ 68]

Jurnal KegiatanTraining of Trainers ■ (ToT)PPA-[72]

RandangPelaksanaanHari-HariLiburNasionaldan ■

CutiBersamaTahun2010-[76]

Resensi BukuRencanaKinerjaTahun2010-[78 ■ ]

PedomanAuditTujuanTertentu-[79] ■

Fokus Pengawasan

3

Surat Pembaca

Peraturan Per-UU-anKementerian AgamaAssalamu’alaikum Wr. Wb.

Dewan Redaksi yang terhormat.Sebagai salah satu bentuk sosialisasi yangefektif atas terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru baik di lingkunganKementerian Agama RI maupun Pemerintah yangberkaitandenganKemenagRI,mohonkiranya dalam setiap terbitnya peraturanperundang-undangan yang baru tersebutditampilkan di halaman Randang sebagai referensi masyarakat luas. Hanya secarasingkat dengan mencantumkan Nomor,Tahun dan Judul Undang-undang tersebut. Terima kasih dan sukses. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Agus Eko Susanto,GatenCC -DepokSleman-Yogyakarta

Redaksi: Usulan yang menarik, karena dengan itu terbitnya Undang-undang yang baru dapat tersebar luas. Akan kami pertimbangkan untuk tampil di edisi-edisi selanjutnya. Salam sukses selalu. Amin.

Rekam Jejak Program Itjen Kementerian Agama

Selain menampilkan tulisan dengan satutemakhususdalamsetiappenerbitannya,mohon kiranya Majalah FP mengulasprogram-program yang sudah dan tengahberjalan di lingkungan Inspektorat JenderalKementerian AgamaRI. Semisal SejarahPerjalanan Program Pengawasan melaluiPendekatanAgama(PPA).Terimakasihatasperhatiannya.

Faokhah Nailul Muna,JombangJatim

Redaksi: Sampai hari ini kami terus mengumpulkan program-program yang pernah diluncurkan di lingkungan Itjen Kementerian Agama RI. Untuk itu, semoga dalam waktu dekat permohonan Saudara dapat kami realisasikan. Terima kasih.

Profil PejabatAssalamu’alaikum Wr. Wb

Redaksi yang terhormat, Untuklebih fresh, menarik jika Majalah FokusPengawasan dalam setiap edisinyamenampilkanprofilpejabatEselonI,IIdanIIIItjensejakberdirinya.TentudenganinikamiakanlebihmengenalItjen.Terimakasih.Wassalamu’alaikum

Ria Wuri Andriyanti, Meulaboh Aceh

Redaksi: Di website Itjen memang yang baru tampil adalah profil singkat pejabat Eselon I di Itjen. Namun ini usul menarik, akan kami pertimbangkan sebagai rubrik baru di Majalah Fokus Pengawasan. Selamat membaca dan sukses selalu. Amin.

Redaksi memohon maaf,

tidak semua surat pembaca dapat

ditampilkan, karena keterbatasan tempat.

Saran dan kritik dari para pembaca

sangat kami harapkan!

4

Dari Redaksi

Syukur alhamdulillah, Majalah Fokus Pengawasan (FP) Itjen Kemenag Edisi 27 Tahun VII Triwulan III 2010 telah terbit. Penerbitan kali

ini menjadi momen penting tersendiri manakala tema yang diangkat menyoal pada upaya-upaya peningkatan ke status satuan kerja yang bebas korupsi (SBK) di lingkungan Kementerian Agama. Untuk itu peran auditor untuk berkontribusi pada edisi kali ini dengan sendirinya menjadi sebuah keharusan. Seperti kita ketahui, auditor menjadi kunci utama dalam upaya pemberantasan korupsi di semua satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama. Dan berbagai pengalaman mereka dalam memeriksa bisa dijadikan sebuah insipirasi dengan menuangkannya dalam tulisan di edisi kali ini.

Forum Fokus yang berbahagia,Tema yang diangkat dalam edisi kali

ini yaitu “Optimalisasi Peran Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama menuju Satuan Kerja Bebas Korupsi (SBK)”. Tema ini selaras dengan orientasi Kementerian Agama yang tengah giat-giatnya dalam membenahi semua satuan kerja yang dinaunginya menuju pencapaian status Satuan Kerja Bebas Korupsi (SBK). Fokus Utama edisi kali ini membahas tentang bagaimana peran pengawasan dapat terus ditingkatkan demi mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan umum sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu menuju good governance dalam pengelolaan pemerintahan. Good governance menjadi tema sentral

semenjak periode reformasi digulirkan dimana tuntutan atas penyelenggaran pemerintahan yang lebih akuntabel menjadi sebuah karakteristik mengapa era tersebut digulirkan.

Sedangkan tujuan-tujuan khusus sebagaimana yang telah ditetapkan diantaranya yaitu menuju laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menuju Satuan Kerja Bebas Korupsi (SBK) hingga upaya menuju Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan ikon semua institusi pemerintahan, inovasi dan berbagai upaya pembenahan terus dilakukan demi efektifitas pencapaiannya. Tujuan reformasi birokrasi di Kementerian Agama yaitu menjadikan kinerja birokrasi Kementerian Agama lebih efektif dan efisien melalui pendekatan yang sistematik. Kesemua tema ini dibahas tuntas dalam 6 judul dalam Fokus Utama edisi kali ini.

Pembaca Fokus yang budiman,Pembahasan mengenai upaya

preventif penyimpangan anggaran melalui audit perencanaan juga menjadi perhatian kami. Audit perencanaan merupakan upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pengelolaan anggaran akibat perencanaan yang tidak sempurna. Dan hal ini selaras dengan tekad Kementerian Agama untuk meningkatkan opini laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Akhirnya, kami ucapkan selamat membaca. Saran dan kritik demi terwujudnya majalah FP yang lebih baik sangat kami harapkan. [ ]

5

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan,

evaluasi,dankegiatanpengawasanlainterhadappenyelenggaraantugasdanfungsi

organisasidalamrangkamemberikankeyakinanyangmemadaibahwakegiatantelah

dilaksanakansesuaidengantolokukuryangtelahditetapkansecaraefektifdanefisien

untukkepentinganpimpinandalammewujudkantatakepemerintahanyangbaik.

SistemPengendalianInternadalahprosesyangintegralpadatindakandankegiatan

yangdilakukansecaraterusmenerusolehpimpinandanseluruhpegawaiuntukmemberikan

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap

peraturanperundang-undangan.SistemPengendalianInternPemerintah(SPIP)adalahSistem

Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah

pusat dan pemerintah daerah.

Pengawasan yang dilakukan lembaga pengawasan internal pemerintahmerupakan

bagiandarifungsimanajemenpemerintahan.Pasal4ayat(1)UUD1945menyatakan,“Presiden

memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar”. Sebagai bagian

Fokus Pengawasan Nomor 27 Tahun VII Triwulan III 2010

Fokus Utama

PERAN PENGAWASAN INTERN DALAM MEWUJUDKAN SATKER BEBAS KORUPSI (SBK)

Oleh: Akso

Pelantikan Sekretaris Baru Inspektorat Jenderal Kementerian AgamaDrs. H. Maman Taufiqurohman, M.Pd. pada Rabu 25 Agustus 2010

6

dariprosesmanajemenpemerintahannegara,

presiden tidak dapat sendiri melaksanakan

urusanpenyelengaraanpemerintahanumum,

sehingga dalam pengawasan diperlukan

lembaga yang bertanggung jawab kepada

presiden untuk menjamin semua proses

manajemenpenyelenggaraanpemerintahan

negara, yang kemudian dibentuk badan

pengawasan keuangan dan pembangunan

(BPKP). Keberadaan BPKP sebagai lembaga

internal pemerintah hakikatnya ditujukan

pada tugasnya untuk mengendalikan

dan mengawasi jalannya manajemen

pemerintahan negara secara umum.

Peraturan pemerintah yang

merupakan operasionalisasi dari pasal 58

(1) undang-undang Nomor 1/2004 tentang

perbendaharaan negara adalah jawaban

terhadap tidak adanya instrumen kontrol

Presiden terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangannegaratermasukrevitalisasiperan

BPKP.Upaya untukmenerbitkan peraturan

pemerintah tersebut membutuhkan waktu

yang sangat penjang selama bertahun-

tahunkarenabanyaknyaresistansiterhadap

eksistensi BPKP dan kepentingan untuk

membubarkan BPKP. Diterbitkannya

peraturan pemerintah Nomor 60/2008

tentang sistem pengendalian intern

pemerintah merupakan suatu terobosan

(creative destruction) untuk menguatkan

kembaliperanpengawasaninternsebagaipilar

akuntabilitaskeuangannegarayangmenjadi

mandatpresidenyangpadagilirannyaakan

memperkuat sistem presidensial.

Mengingat ruang lingkup

pengawasan akuntabilitas keuangan negara

sangat luas dan memiliki kompleksitas

yang tinggi, serta mengingat kewenangan

pengelolaan keuangan negara baik financial

maupun non financial sudahterfragmentasi,

penguataninstitusiBPKPsangatdibutuhkan

demimendukungterselenggaranyakegiatan

pemerintahanyangefisiendanefektif,serta

mengeliminasi praktik-praktik KKN. Terlebih

lagi BPKP, dalam Pemerintah Pemerintah

Nomor60/2008,diberikankewajibanuntuk

melakukan pembinaan sistem pengendalian

intern di seluruh instansi pemerintah baik di

pusat maupun daerah.

Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP), sesuai dengan

nomenclatur dan tugasnya, adalah instansi

pemerintah yang melakukan pengawasan

intern di bidang keuangan dan kegiatan

pembangunan. Pengelolaan uang sebagai

instrumenpembangunanperlu diawasi dan

diyakinkan bahwa telah digunakan untuk

sebesar-besarnyakemaslahatanbangsadan

negara. Pengawasan oleh BPKP fokusnya

adalah pada pencegahan (preventif) melalui

audit,evaluasidanreviewataspengelolaan

keuangan negara dan pembinaan sistem

pengendalian intern dalam rangka

mendukungpeningkatankinerjapemerintah

secara berkesinambungan dalam jangka

pendek, menengah dan panjang. Dengan

adanya PP Nomor 60/2008 tentang sistem

pengendalian intern pemerintah, tugas

BPKP lebih dipertajam dengan fokus pada

akuntabilitas keuangan negara melalui

kegiatan pengawasan lintas sektoral,

penugasan menteri keuangan sebagai

Bendahara Umum Negara (BUN), dan

penugasan dari presiden.

Maksud diterapkannya sistem


Fokus Utama

7

pengendalian internal adalah untuk

mencapaipengelolaankeuangannegarayang

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,

menteri/pimpinan lembaga, gubernur,

dan bupati/walikota wajib melakukan

pengendalianataspenyelenggaraankegiatan

pemerintahan. Sedangkan tujuannya

adalah untuk memberikan keyakinan yang

memadai bagi tercapainya efektivitas dan

efisiensipencapaiantujuanpenyelenggaraan

pemerintahan negara, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara, dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah

Pelaksanaan sistem pengendalian

internpemerintahterdiridari5(lima)unsur

dan penerapan unsur-unsur SPIP tersebut

dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian

integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Kelima unsur tersebut antara lain adalah

lingkungan pengendalian, penilaian risiko,

kegiatan pengendalian, informasi dan

komunikasi, dan pemantauan. Pertama,

lingkungan pengendalian. Unsur sistem

pengendalian intern yang pertama adalah

lingkungan pengendalian. Lingkungan

pengendaliandiwujudkanmelalui:penegakan

integritasdannilaietika,komitmenterhadap

kompetensi, kepemimpinan yang kondusif,

pembentukan struktur organisasi yang

sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian

wewenang dan tanggung jawab yang tepat,

penyusunan dan penerapan kebijakan

yang sehat tentang pembinaan sumber

daya manusia, perwujudan peran aparat

pengawasan intern pemerintah yang efektif,

dan hubungan kerja yang baik dengan

Instansi Pemerintah terkait.

Kedua, penilaian risiko. Unsur

pengendalian intern yang kedua adalah

penilaian risiko. Penilaian risiko diawali

dengan penetapan maksud dan tujuan

InstansiPemerintahyangjelasdankonsisten

baik pada tingkat instansi maupun pada

tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi

Pemerintah mengidentifikasi secara efisien

dan efektif risiko yang dapat menghambat

pencapaian tujuan tersebut, baik yang

bersumber dari dalam maupun luar instansi.

Terhadap risiko yang telah diidentifikasi

dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya

terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan

Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan

manajemenrisikodankegiatanpengendalian

risiko yang diperlukan untuk memperkecil

risiko. Pimpinan Instansi Pemerintah atau

evaluator harus berkonsentrasi pada

penetapantujuaninstansi,pengidentifikasian

dan analisis risiko serta pengelolaan risiko

padasaatterjadiperubahan.

Ketiga, kegiatan pengendalian. Unsur

sistem pengendalian intern yang ketiga

adalah kegiatan pengendalian. Kegiatan

pengendalian intern adalah kebijakan dan

proseduryangdapatmembantumemastikan

dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi

Pemerintah untuk mengurangi risiko yang

telah diidentifikasi selama proses penilaian

risiko. Daftar uji berikut ini dimaksudkan

untuk menilai tercapai tidaknya suatu

lingkunganpengendalianyangmenimbulkan

perilakupositifdankondusifuntukpenerapan

SistemPengendalianInterndanmanajemen


Fokus Utama

8

eksternal serta internal. Informasi tersebut

harus direkam dan dikomunikasikan

kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan

lainnyadi seluruh InstansiPemerintahyang

memerlukannya dalam bentuk serta dalam

kerangka waktu, yang memungkinkan yang

bersangkutan melaksanakan pengendalian

interndantanggungjawaboperasional.

Kelima, pemantauan. Pemantauan

merupakan unsur pengendalian intern

yang kelima atau terakhir. Pemantauan

Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan

melalui pemantauan

b e r k e l a n j u t a n ,

evaluasi terpisah,

dan tindak lanjut

rekomendasi hasil

audit dan reviu

lainnya. Pemantauan

b e r k e l a n j u t a n

d i s e l e n g g a r a k a n

melalui kegiatan

p e n g e l o l a a n

rutin, supervisi,

pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan

lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui

penilaian sendiri, reviu, dan pengujian

efektivitas SistemPengendalian Intern yang

dapat dilakukan oleh aparat pengawasan

intern pemerintah atau pihak eksternal

pemerintah dengan menggunakan daftar

uji pengendalian intern. Tindak lanjut

rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya

harus segera diselesaikan dan dilaksanakan

sesuai dengan mekanisme penyelesaian

rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya

yangditetapkan.

yang sehat. Kegiatan pengendalian yang

diterapkan dalam suatu Instansi Pemerintah

dapat berbeda dengan yang diterapkan

pada Instansi Pemerintah lain. Perbedaan

penerapan ini antara lain disebabkan oleh

perbedaan: (1) visi, misi, dan tujuan, (2)

lingkungan dan cara beroperasi, (3) tingkat

kerumitan organisasi, (4) sejarah atau latar

belakang serta budaya, dan (5) risiko yang

dihadapi. Kegiatan pengendalian terdiri

atas: reviu atas kinerja Instansi Pemerintah

yang bersangkutan, pembinaan sumber

daya manusia,

p e n g e n d a l i a n

atas pengelolaan

sistem informasi,

pengendalian fisik

atas aset, penetapan

dan reviu atas

indikator dan ukuran

kinerja, pemisahan

fungsi, otorisasi

atas transaksi dan

kejadianyangpenting,

pencatatan yang akurat dan tepat waktu

atas transaksi dan kejadian, pembatasan

akses atas sumberdayadanpencatatannya,

akuntabilitas terhadap sumber daya dan

pencatatannya, dan dokumentasi yang

baik atas Sistem Pengendalian Intern serta

transaksidankejadianpenting.

Keempat, informasi dan komunikasi.

Unsur pengendalian intern keempat,

adalah informasi dan komunikasi. Instansi

Pemerintah harus memiliki informasi yang

relevandandapatdiandalkanbaikinformasi

keuangan maupun non-keuangan, yang

berhubungan dengan peristiwa-peristiwa


Fokus Utama

Berbuatlah sesuatu, karena hanya dengan begitu kita dapat membuat

kemungkinan atas sesuatu yang tidak mungkin.

“Do something so we can make possibilities instead of impossibilities”

9

Peran dan Fungsi Pengawasan Intern

Untukmemperkuat danmenunjang

efektivitas Sistem Pengendalian Intern

dapat dilakukan pengawasan intern atas

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi

Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan

negaradanpembinaanpenyelenggaraanSPIP.

Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan

Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah

dilakukan oleh aparat pengawasan intern

pemerintah.Pelaksanaanpengawasanintern

oleh aparat pengawasan intern pemerintah

dilakukan melalui audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan

lainnya.

Aparat pengawasan intern

pemerintah yang melakukan pengawasan

terdiri atas BPKP, Inspektorat Jenderal

atau nama lain yang secara fungsional

melaksanakan pengawasan intern,

Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat

Kabupaten/Kota. BPKP melakukan

pengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan negara atas kegiatan tertentu

yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas

sektoral, kegiatan kebendaharaan umum

negara berdasarkan penetapan oleh Menteri

Keuangan selaku Bendahara UmumNegara,

dan kegiatan lain berdasarkan penugasan

dari Presiden.

Inspektorat Jenderal atau nama

lain yang secara fungsional melaksanakan

pengawasan internmelakukan pengawasan

terhadap seluruh kegiatan dalam rangka

penyelenggaraan tugas dan fungsi

kementerian negara/lembaga yang didanai

dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara. Inspektorat Provinsi melakukan

pengawasan terhadap seluruh kegiatan

dalam rangka penyelenggaraan tugas

dan fungsi satuan kerja perangkat daerah

provinsi yang didanai dengan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.

Sedangkan Inspektorat Kabupaten/Kota

melakukan pengawasan terhadap seluruh

kegiatan dalam rangka penyelenggaraan

tugas dan fungsi satuan kerja perangkat

daerahkabupaten/kotayangdidanaidengan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota.

Audit yang dilakukan oleh aparat

pengawasan internal pemerintah terdiri

atas audit kinerja dan audit dengan tujuan

tertentu. Audit kinerja merupakan audit

atas pengelolaan keuangan negara dan

pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi

Pemerintahyangterdiriatasaspekkehematan,

efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan audit

dengantujuantertentumencakupaudityang

tidak termasuk dalam audit kinerja. Audit

yangtermasukdalamkategoriauditdengan

tujuantertentuantaralianadalahAuditatas

TugasdanFungsi,AuditSDM(Kepegawaian),

AuditKeuangan,danAuditatasPengelolaan

BarangMilikNegara(BMN).

Pelaksanaan audit intern di

lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan

oleh pejabat yang mempunyai tugas

melaksanakan pengawasan dan yang telah

memenuhi syarat kompetensi keahlian

sebagai auditor. Syarat-syarat kompetensi

keahlian yang harus dimiliki oleh auditor

dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan

programsertifikasi.Kebijakanyangberkaitan

dengan program sertifikasi ditetapkan oleh

instansi pembina jabatan fungsional sesuai


Fokus Utama

10

peraturan perundang-undangan. Dalam hal

ini, seorangauditoryangakanmenjalankan

tugaspengawasantelahluluspendidikandan

mendapatkan sertifikat Jabatan Fungsional

Auditor (JFA) yang dilaksanakan dibawah

bimbingan dan koordinasi BPKP.

Inspektorat Jenderal atau nama

lain yang secara fungsional melaksanakan

pengawasan intern melakukan reviu atas

laporan keuangan kementerian negara/

lembaga sebelum disampaikan menteri/

pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan.

Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas

laporankeuanganpemerintahdaerahprovinsi

sebelum disampaikan gubernur kepada Badan

PemeriksaKeuangan.InspektoratKabupaten/

Kotamelakukanreviuataslaporankeuangan

pemerintahdaerahkabupaten/kotasebelum

disampaikan bupati/walikota kepada Badan

Pemeriksa Keuangan.

Sistem Pengendalian Intern yang

berfungsisebagaipedomanpenyelenggaraan

dan tolok ukur pengujian efektivitas

penyelenggaraanSistemPengendalianIntern.

Pengembangan unsur Sistem Pengendalian

Intern perlu mempertimbangkan aspek

biaya dan manfaat (cost and benefit),

sumber daya manusia, kejelasan kriteria

pengukuran efektivitas, dan perkembangan

teknologi informasi serta dilakukan secara

komprehensif.

Indikator Kinerja Utama Inspektorat

Jenderal

Indikator Kinerja Utama Inspektorat

Jederal Kementerian Agama merupakan

indikatorkinerjayangmewakilipelaksanaan

tugas dan fungsi Itjen Kementerian Agama

dalam menghadapi permasalahan dan

tantangankedepan.IndikatorKinerjaUtama

ini ditentukan dengan mempertimbangkan

visidanmisiItjenKementerianAgama.

Indikator Kinerja Utama Itjen

Kementerian Agama terdiri dari 3 (tiga)

indikator sebagai berikut. Pertama,

MeningkatnyaketaatanaparaturKementerian

Agama terhadap peraturan per-Undang-

Undangan. Hal ini dapat diukur dengan:

menurunnya prosentase jumlah temuan

audit yang diperkirakan pada tahun 2010

sebesar 50% dan diharapkan pada tahun

2014 akan mencapai 10%, menurunnya

jumlahkerugiannegara,menurunnyajumlah

pengaduan masyarakat, dan tercapainya

opiniWTPdariBPKterhadapLKKementerian

Agama pada tahun 2012.

Kedua, meningkatnya mutu kinerja

aparaturdansatuanorganisasi/satuankerja

Kementerian Agama. Indikator ini tercantum

dalam laporan kinerja triwulanan dan

tahunanyangdiukurdengan:meningkatnya

efektivitas capaian kinerja, meningkatnya

efisiensi capaian kinerja, danmeningkatnya

capaiankinerjayangekonomis.

Ketiga, meningkatnya akuntabilitas

kinerja satuan organisasi/satuan kerja

Kementerian Agama. Indikator ini diukur

dengan: meningkatnya transparansi

tata kelola kepemerintahan, meliputi:

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan,

meningkatnya partisipasi stakeholders

dalam pelaksanaan tugas, meningkatnya

pertanggungjawaban kinerja (performance

accountability) kegiatan, anggaran, sumber

dayadanwaktupelaksanaan.


Fokus Utama

11

Inisiatif Anti Korupsi Kementerian Agama

PIAK merupakan alat ukur untuk

menilaikemajuansuatuinstansipublikdalam

mengembangkan upaya pemberantasan

korupsi di instansi terkait. Setidaknya ada

tiga tujuan dilaksanakannya PIAK, yaitu

sebagai upaya Pencegahan Tindak Pidana

Korupsi, memetakan seberapa jauh inisiatif

instansi pemerintah dalam mengupayakan

kegiatan pencegahan korupsi di instansi

masing-masing, danmemberikan gambaran

obyektifmengenaiinisiatifatauupayanyata

pemberantasan korupsi dan peningkatan

pelayanan yang dilakukan oleh instansi

pemerintah

PIAKharusdilakukankarena inisiatif

internal suatu instansi/lembagamerupakan

salahsatukuncipentingkeberhasilanupaya

pemberantasan korupsi. Beberapa inisiatif

sepertipembuatandanpenegakankodeetik,

pengawasanataspengadaanbarangdanjasa,

sertatransparansidalamrekrutmenpegawai

merupakan upaya yang dianggap mampu

mencegahterjadinyatindakpidanakorupsi.

Kementerian Agama telah

melaksanakanbeberapainisiatifdalamrangka

mengembangkan pemberantasan korupsi di

seluruhjajarankementeriannya.Inisiatifyang

telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama

antara lain adalah: Penerbitan KMANomor

421 tentang Kode Etik PNS Kementerian

Agama, Peraturan Inspektur Jenderal

DepartemanAgamaNomor219tahun2009,

Pengawasan dengan Pendekatan Agama

(PPA), Pemantauan Kehadiran, Kordinasi

dengan Pihak penegak Hukum (KPK, POLRI,

dan Kejaksaan), Penyusunan Buku Budaya

Kerja, Penyiapan bahan Reformasi Birokrasi,

Rapat Kordinasi Kebijakan Pengawasan

(Rakorjakwas), dan Penegakan Hukuman

disiplinPNSsecaraKonsisten.

Peran Inspektorat Jenderal dalam

Pelaksanaan PIAK antara lain adalah: sebagai

koordinator pelaksanaan PIAK di Kementerian

masing-masing, mensosialisasikan program

PIAK kepada unit kerja utama/eselon I

kementerian masing-masing, menetapkan

3 (tiga) unit utama yang menjadi target

untuk mewakili dalam pelaskanaan PIAK

2010, menjadi penghubung antara KPK

dengan unit utama terutama dalam tahap

pengisiankuesioner,konfirmasijawabandan

pemenuhanbuktiuntukpenilaian,melakukan

verifikasi atas pengisian kuesioner dari unit

utamapeserta PIAK 2010, danmeneruskan

isian kuesioner peserta PIAK ke KPK disertai

buktipendukungnya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP).

Keputusan Inspektur Jenderal

Kementerian Agama Nomor 814 tahun

2010 tentang Rencana Strategis (Renstra)

Kementerian Agama tahun 2010 – 2014.

Danesjvara, Andhika. Beberapa

Masalah dalam Reformasi Birokrasi dan

KelembagaandiIndonesia,makalahSeminar

“Reformasi Birokrasi Indonesia”,UI-Depok,16

September2009.

Kasim, Azhar. Sistem Pengawasan

InternaldalamAdministrasiNegaraIndonesia,

makalah Seminar Nasional “Pengawasan

Nasional dalam Sistem Pemerintahan

Presidensial,FHUI,21Juli2009.


Fokus Utama

12

Pengawasan merupakan sebuahaktivitas yang dengan sendirinyamelekat pada sebuah tugas instansi. Ini merupakan konsekuensi bahwa

keberlangsungan tugas-tugas instansi tersebut ditopang oleh penggunaan dana yangdiambil dariAnggaranPendapatandanBelanja Negara (APBN). Seperti kita ketahui,penggunaandanayangbersumberdariAPBNtentuharusdipertanggungjawabkanolehparapenggunanyadenganmaksimal. Di setiap institusi, terdapat aparatpengawasan atau dalam nomenklatur biasadisebut sebagai Inspektorat yang bertugasmengawasi keberlangsungan kinerja yangdijalankan oleh institusi yang bersangkutansertaolehsemuasatuankerjayangdinaunginya.Hasil dari pengawasan yang dijalankan oleh

petugas pemeriksa di masing-masing instansi mencerminkanpulawajahpetugaspemeriksadi instansi tersebut. Untuk itu, diperlukansebuah upaya yang komprehensif menujuoptimalisasi peran pengawasan, tentu inidimaksudkan tak lain sebagai upayamenujupenggunaan anggaran negara yang lebihakuntabel.

Indikator SBK Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentangPercepatanPemberantasanKorupsi,PresidenRepublik Indonesia dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi di butir kelimadengannyamenginstruksikankepada:1.ParaMenteri Kabinet Indonesia Bersatu; 2. Jaksa Agung Republik Indonesia; 3. Panglima Tentara


Fokus Utama

Konkretisasi Peran Aparat PengawasanMenuju Satuan Kerja Bebas Korupsi (SBK)

Oleh: Yulis Setia Tri Wahyuni

Panitia dan Peserta pada Acara Training of Trainers (ToT) PPAInspektorat Jenderal Kementerian Agama

13

Nasional Indonesia; 4. Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia; 5. Para KepalaLembaga Pemerintah Non Departemen; 6.ParaGubernur; 7. Para Bupati danWalikota.Untuk:Menetapkan program dan wilayahyang menjadi lingkup tugas, wewenangdantanggungjawabnyasebagaiprogramdanwilayahbebaskorupsi. Untuk mewujudkan wilayah bebaskorupsi/satuan kerja bebas korupsi (SBK)sebagaimana yang diamanatkan dalamInpres Nomor 5 Tahun 2004 tersebut tentudiperlukan langkah-langkah yang terarahdan terencana agar capaiannyamemenuhitarget sebagaimana yangtelahdicanangkansebelumnya. Dalambeberapa referensi dipaparkan, bagiunit kerja yang inginmendapatkan status SBK,setidaknyaaparatpengawasandiinstansiyang bersangkutanperlumengupayakanaktivitaskonkritberikutini: Pertama, Komitmen Pimpinan untuk Memberantas KKN, dengan Pakta Integritas.Kedua, menjalankan tugas dan fungsi (tusi)dengan tepat. Ketiga, menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara melekat.Keempat, menindaklanjuti Temuan LaporanHasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat PemeriksaFungsional dengan tepat waktu. Kelima,secara mandiri menciptakan inovasi aksipemberantasan tindak pidana korupsi dilingkupkerjanya,baikyangbersifatpreventifmaupun represif. Kelima hal ini dapat dikatakan pula sebagaiindikatoryangakanmenjadipatokan

penilaian apakah suatu instansi dapat ditetapkan sebagai SBK atau belum.

Komitmen Pimpinan untuk Memberantas KKN, dengan Pakta Integritas SBK dan Pakta Integritas adalah satu kesatuan utuh. Pakta Integritas merupakan suatujanjipribadiuntuktidakmelakukantindakpidanakorupsi,yangdidokumentasikansecaratertulis serta diikrarkan di hadapan publik. UntukmengakselerasiSBK,tentupejabatunitpengawasandi sebuah instansi harus berani

berkomitmen dengan dibuktikan adanyaMoU antara pejabatunit pengawasandengan pejabatdi atasnya di unityang bersangkutan.Komitmen tersebut tentu menuangkan segala janji untukmenghindari segala bentuk korupsi di lingkungan yangmenjadi wilayah

tugasnya.Komitmeninidiperlukanmengingatsebelum pejabat unit pengawasan tersebutmendorong satuan kerja dibawahnya untukmenghindari korupsi, maka yang harusdilakukan terlebih dahulu adalah komitmen pribadinyauntukjugamelakukanhalyangsamayang dibuktikan dengan penandatanganankedua belah pihak sebagaimana dipaparkan di atas tersebut. Selanjutnya,komitmenantarapejabatunit pengawasan dengan pejabat di semuasatuankerjadibawahnya.Inimerupakanhalterpenting mengingat penggelontoran danadi sebuah instansi banyak terdistribusi kesemua satuan kerja yang dinaunginya. Agar


Fokus Utama

Hidup adalah mempersembahkanyang terbaik, yang bermakna

bagi dunia dan berarti bagi akhirat.

Hidup merupakan satu seri pengalaman.Setiap pengalaman diharapkan membuat

kita lebih besar.(Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah)

14

penggunaandanayangbersumberdariAPBNtersebut bisa dipertanggungjawabkan secaramaksimal, maka diperlukan langkah konkritsebagai bentuk pencegahan dari terjadinyatindakkorupsi.DanPaktaIntegritassetidaknyadiyakini dapat mencegah terjadinya haltersebut. Menjalankan Tugas dan Fungsi (Tusi) dengan Tepat Tugas dan fungsi (Tusi) merupakanacuan yang mengikat unit dan pegawai disebuah instansi untuk menjalankan tugasnyasesuai tusinyatersebut. Masing-masing unit telah diberikan tusi yangjelas yang dengannyamenjadi kewajibanbagi unit tersebut untuk menjalankantusinyadengansecaramaksimal. Dengan tusi tersebut, makamenjadi mudahuntuk menyatakanapakahsatuunittelahmenjalankantugasnyadenganbaikataubelumkarenadisana jelasdipaparkan output yang didasarkan padatusinya masing-masing. Jika output tidakterpenuhidiakhirperiode,makadimungkinkanterdapat suatu bentuk kesalahan atau bahkan penyalahgunaan. Yangbanyakditemuidaritindakkorupsiyaitu salah satunya adalah penyelenggaraantugas dan fungsi yang dengan tidak sesuaiperencanaan. Adanya unit yang melakukankegiatan yang tidak berdasar pada tusisebagaimana yang diamanatkan padanya.Kalaupunkegiatantersebutdinyatakansebuah

inisiatifkhusus,makabisadipastikankegiatantersebutjauhmelencengdaritusinya.Hal-halyang seperti ini tentu harus dikawal secaramassifkarenapenyalahgunaankegiatantentumerupakan penyalahgunaan penggunaananggaran itu sendiri. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Secara Melekat Sebagaimana yang tertuang dalamPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),dinyatakan bahwaSistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral padatindakandankegiatanyang dilakukansecara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawaiuntuk memberikan keyakinan memadaiatas tercapainyatujuan organisasi

melalui kegiatan yang efektif dan efisien,keandalanpelaporankeuangan,pengamananasetnegara,danketaatanterhadapperaturanperundang-undangan. Denganinimakajelasbahwasebuahinstansi diharapkan mampu menunjukkanperforma yangbaik serta bertanggungjawab,tidak hanya sekedar menyelenggarakankegiatan utamanya namun juga pada skillbagaimana mereka mampu mengendalikan segala proses kegiatan yang dijalankannyahingga tidak keluar dari rel yang sudahdicanangkan. Sebuah instansi diharapkan mampumenjagakeberlangsungankerja-kerja


Fokus Utama

Cintailah dan cita-citakanlahkebenaran, karena kebenaran itu

adalah teman yang baik danmengantarkan manusia pada

keselamatan.

Cintailah apa yang kamu miliki, tapi jangan miliki apa yang kamu cintai

15

diinstansinyasecaralebihbaik. Dengan menerapkan sistem pengendalian intern, maka segala bentukpenyalahgunaan dapat diidentifikasi sedinimungkin. Dengan ini maka segala bentuk upaya-upayakorupsidapatdihindari.Denganmenerapkan pengendalian intern maka yang sedang dilakukan instansi sebenarnyaadalah mereka tengah mencegah terjadinyapenggerogotan berbagai kebocoran yangdilakukanolehparaoknum-oknumyangtidakbertanggungjawab.

Menindaklanjuti Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pemeriksa Fungsional dengan Tepat Waktu Menindaklanjuti Temuan LaporanHasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat PemeriksaFungsional dengan tepat waktu merupakankunci bagi penegakan tugas dan fungsi aparatpengawasan.Denganmenindaklanjutitemuantepatwaktumakaakanmenghindarisegala bentuk penyalahgunaan lebih lanjutatas suatu kasus yang sudah dinyatakanperlu ditindaklanjuti. Banyak kasus korupsiberlangsung sebagai akibat tidak tegasnyaaparat pengawasan yang mengawasikeberlangsungan penggunaan anggaran di unit dan wilayah yang menjadi satuankerjanya. Bisa dibayangkan jika temuanlaporanyangdiendapkanadalahtemuanyangmengakibatkan kebocoran keuangan negara tidaksedikit, tentu inimenjadidampakyangsangat merugikan. Menunda eksekusi bagi hasil pemeriksaan yang perlu ditindaklanjutihanya akanmembuat pelaku-pelaku korupsidi sebuah unit seolah mendapat izin untuk leluasa menyalahgunakan wewenangnyatersebut.Untukitu,paraaparatpengawasanhendaknyasesegeramungkinmenindaklanjuti

berbagai temuan laporan hasil pemeriksaan yang masuk. Ini dilakukan juga sebagaiupaya menghindari terjadinya penumpukankarena tentu aparat pemeriksa fungsional melaksanakantugasregulernyadenganjarakwaktu memeriksa yang saling berdekatan.Secara mandiri menciptakan inovasi aksipemberantasan tindak pidana korupsi dilingkupkerjanya,baikyangbersifatpreventifmaupun represif. Unit kerja pengawasan perlumenciptakan inisiasi-inisiasi sebagai bentuk upaya pencegahan atas perilaku korupsi dilingkungankerjanya.Seyogyanyajanganhanyamenungguinisiasiitudatangnyadariinstansipemberantasan korupsi saja. Inisiasimandiridilingkungankerjadiperlukansebagaibentukupaya preventif. Seperti kita ketahui, upayapreventif tentu lebih baik dibanding upayarepresif.Denganpreventif,maka kita tengahmencegah untuk terjadinya kerugian negara.Sedangkan represif maka kita melakukan upaya penghukuman atas kerugian negarayangsudahterjadi. Penilaian dan Pemantauan dalam Penetapan SBK Yang juga penting untuk dilakukandemitercapainyasatuankerjabebaskorupsi(SBK) yaitu dengan membentuk tim SBKdimana mereka bekerja untuk menilai danmemantau dengan berdasar pada beberapa pertimbangan.TimSBKininantinyajugaakanmenjadi kunci bagi keberhasilan penetapanSBK karena biar bagaimanapun suatu upayabisa mencapai target jika di dalamnyaterdapat penilaian yang fair. Tentu penilaianinibisadikatakanpula sebagaievaluasiyanghasilnya bisa menjadi semacam referensiuntuk peningkatan ke depannya. [Yulis SetiaTriWahyuni]


Fokus Utama

16

Sesuai dengan tugas dan fungsinya,setiap tahun Badan PemeriksaKeuangan (BPK RI) memberikanopinisebagaipernyataanprofesional

pemeriksa atas pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan atas penyelenggaraankeuangan lembaga negara/kementerian.Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan(LK) Kementerian Agama Tahun 2009, BPKRI memberikan pendapat Wajar DenganPengecualian (WDP). Pemeriksaan yangtelah dilakukan meliputi, Laporan RealisasiAnggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atasLaporan Keuangan. Pemeriksaan tersebutbertujuan untuk memberikan opini ataupendapat atas kewajaran Laporan KeuanganKementerian Agama Tahun Anggaran 2009

dengan memperhatikan 4 (empat) hal,yaitu: kesesuaian dengan Standar AkuntansiPemerintahan, kecukupan pengungkapan,kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,danefektifitasSistemPengendalianIntern (SPI) sesuai dengan Peraturanpemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Terdapatempatjenisopiniyangdapatdiberikan oleh pemeriksa, yaitu pertama, PernyataanMenolakMemberikanOpiniatauTidak Memberikan Pendapat – TMP (disclaimer of opinion);pernyataanmenolakmemberikanopini menyatakan bahwa laporan keuangantidak dapat diperiksa sesuai dengan standarpemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa

Acara Konsultasi Koordinator Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (K2TLHP)Medan, 27-30 Juli 2010


Fokus Utama

Strategi Kementerian AgamaMenuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Tahun 2011Oleh: M. Noer Alya Fitra

17

tidak dapat memberikan keyakinan bahwalaporan keuangan bebas dari salah sajimaterial,sehinggainformasikeuangandalamlaporankeuangantidakdapatdigunakanolehpara pengguna laporan keuangan. Kedua, Opini Tidak Wajar - TW (adverse opinion); opinitidakwajarmenyatakanbahwalaporankeuangan tidak disajikan dan diungkapkansecarawajardalamsemuahalyangmaterial,sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh parapengguna laporan keuangan. Ketiga, Opini Wajar DenganPengecualian–WDP(qualified opinion); opini wajar dengan pengecualian menyatakanbahwa laporankeuangan telahdisajikandandiungkapkan secara wajar dalam semua halyangmaterial, kecuali untukdampakhal-halyangberhubungandenganyangdikecualikan,sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalamopini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Keempat, Opini WTP(unqualified opinion);opiniwajartanpapengecualian menyatakan bahwa laporankeuangan telah disajikan dan diungkapkansecarawajardalamsemuahalyangmaterialdan informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Pada tahun 2010 Kementerian Agamamendapatkan opiniWDP dari BPK-RIuntukLaporanKeuanganTahun2009,hal inimerupakan prestasi yang diperoleh sebagaihasilkerjakerasseluruhaparatKementerianAgama.Selama4(empat)tahunberturut-turut,yaitu sejak tahun 2006-2009 KementerianAgama memperoleh opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat atas laporan

keuangannya. Peningkatan ini perlu dihargaisebagaihasilkerjakerasKementerianAgamadalam memperbaiki akuntabilitas keuangan negara. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, terdapat dua pengecualian yaituterhadapPengelolaanPNBPdanPenggunaanBaganAkunStandar(BAS). Berdasarkan kesalahan tersebut,seluruhsatuankerja/satuanorganisasiharusmemiliki kesamaan pandangan dan langkah. Peningkatan prestasi yang telah diraih padatahun 2010 ini, harus dapat ditingkatkanlagi pada tahun mendatang menjadiWajar Tanpa Pengecualian. Hal ini selainbertujuan meningkatkan kinerja organisasijuga dapat menjawab tantangan selamaini yang mencitrakan Kementerian Agamamerupakan lembaga terkorup. Sebagai salah satudari5besarpengelolaanggaranterbesardi republik ini, mengharuskan kita untuksenantiasa berhati-hati dalam mengelolakeuangan negara. Besarnya anggarantersebutjangansampaimembuatkitaterlenauntuk melaksanakan program kerja tanpamengindahkanaturandankaidahhukumnya,namunjustrukitaharussecaracermatdalammengimplementasikan secara efektif danefisien sesuai dengan peraturan perundang-undanganyangberlaku. Target yang telah ditetapkan olehMenteri Agama untuk Laporan KeuanganKementerian Agama Tahun 2011 adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).Hal ini merupakan tugas berat yang harusdilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruhjajaranKementerianAgama,sehinggadiperlukan strategi dan rencana aksi (action plan)untukmewujudkannya.


Fokus Utama

18

Strategi Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian Secara umum strategi menuju opinilaporan keuangan Kementerian Agama yangWTP dilaksanakan berdasarkan deteksi ataskelemahan-kelemahan yang terjadi padapengelolaan anggaran tahun lalu. Selain dengan segeramemperbaikidanmelaksanakantindaklanjutatastemuanhasilpemeriksaanBPKRItersebut,upayadankerjakerastersebutperludirancang dan diimplementasikan secara konsistenolehseluruhsatuankerja. Apabila melihat proses pengelolaan keuangannegara,perbaikanlaporankeuangandimulaidariprosesperencanaan,pelaksanaananggaran,pelaporan, termasuksumberdayamanusia yang terlibat mekanisme, sertaperaturanperundang-undanganyangberlaku.Sehinggadalampenyusunanstrategimenujuopini WTP, lebih dititiktekankan kepadaunsur-unsur tersebut. Sekretariat Jenderal KementerianAgamayangdidalamnyaterdapatunsur perencanaan, keuangan, kepegawaian,danorganisasitatalaksana,menjadipelaksanautamaperbaikan.Penyamaanstrategitersebutperlu dikoordinasikan untuk mewujudkansinergi dalampeningkatan kinerjaorganisasi.Adapun strategi tersebut adalah: Pertama, aspek perencanaan. Aspek perencanaan anggaran yang perlu dilakukandalam rangka mewujudkan opini WTP atasLaporanKeuanganKementerianAgamaTahun2011 adalah: (a)Membangunkomitmenpimpinanseluruh satuan kerja untuk melaksanakanpengelolaan anggaran secara akuntabel melalui peningkatan pengendalian dan pelaporan program sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengendalian dan EvaluasiPerencanaanPelaksanaanPembangunan. (b)Meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah. Peningkatan SPIP dapat dilakukan melalui penerapan reward and punishment dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja.Bagi satuankerjayangsecaraefektifdalam melaksanakan anggaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat, perlu diberikanpenghargaan. Namun bagi satuan kerja yangterlambat dan terdapat penyimpangandalam melaksanakan anggaran dibandingkan dengan perencanaannya, maka sanksi yangtegas dapat diberikan sebagai efek jeradan pendidikan agar kesalahan yang samatidak terjadi lagi. (c) Meningkatkan kualitassumber daya manusia perencana melaluidiklat penjenjangan fungsional perencana.Peningkatan kualitas SDM ini dapat dilakukan secara terpadu antara Biro Perencanaan,Pusdiklat Pegawai, dan Bappennas untukmencetak tenaga perencana yang akuntabeldenganmelibatkanseluruhtenagaperencana,baik di satker pusat maupun daerah. (d) Meningkatkan telaah dokumenperencanaandanrevieu.Padamasing-masingsatuan kerja agar senantiasa melakukantelaah terhadap DIPA tahun 2010 yangsedangberjalandanmencermatipenyusunananggaran tahun 2011. Penelaahan ini dalam kaitannya agar tidak terjadi lagi kesalahanpelaksanaanmataanggaranyangdiakibatkankarena kesalahan dalam penempatan anggaran, utamanya belanja barang, belanjamodal,danbelanjasosial.Kedepan,perlunyaperan Inspektorat Jenderal melakukan audit terhadap perencanaan anggaran untuk menjaminbahwaanggarantahundepantelah


Fokus Utama

19

memadai dan sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS). (e) Meningkatkan kualitasdata dukung perencanaan. Kesalahan yangseringkaliterjadidalamperencanaananggaranadalah data yang digunakan sebagai bahanbaku perencanaan, tidak valid. Akibatnyaadalahpadadokumenperencanaananggaran,jumlahnya seringkali melebihi atau justrukurangdarirealisasiyangseharusnyadicairkan.Sebagai contoh jumlah pegawai, seringkalimencantumkanestimasi yang terlalubanyak,sehingga anggaran tersebut harus disetor ke kas negara tanpa bisa dimanfaatkan kepada kegiatan lain yang lebih prioritas.Untuk itu ke depan,masing-masing satuan kerja harus memilikidata yang validagar kemungkinan kelebihan atau kekurangan anggaran dapat diminalisir; (f) Meningkatkan sosialisasi sistemperencanaan dan penganggaran. Biro Perencanaan dan Biro Keuangan & BMNSekretariat Jenderal diharapkan mampu merealisasikan sosialisasi sistem ini, tidakhanya kepada para level operator saja,namunjugaparapengelolaanggaranlainnya(KPA dan PPK) sehingga merekapun jugamengetahuiresikodantingkatkesulitandalamperencanaan dan pelaksanaan anggaran; (g)Meningkatkan layanan revisi DIPA. Terkaitdengan masih banyaknya kesalahan dalampengalokasian anggaran, diharapkan BiroPerencanaan melakukan layanan revisi DIPA

bagi satuan kerja yangmengusulkan adanyaperubahan. Selain tugas koordinatif, tugasini bersifat konsultatif bila terdapat satuankerja yang membutuhkan bimbingan dalamperencanaandengantenagaperencanayangberkualitas; (h) Menyamakan persepsi danmenyiapkan pedoman perencanaan danpenganggaran berdasarkan restrukturisasi program. Kebijakan pemerintah melakukanrestrukturisasi anggaran sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan fungsinya,

perlu mendapatkan sambutan yangpositif. Polap e n y u s u n a nprogram yang lalumasihbersifatglobal,belum terinci ke dalam anggaran tugas dan fungsinya.Penyusunanprogramtahun 2011, telahmenggunakan pola satu bidang satu

anggaran,satuuniteselon1mendapatkan1program. Sebagai contoh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan mendapatkan satu program, yaitu pendidikan Islam yangmengeloladanmengawasianggarantersebutmulai dari tingkat pusat hingga ke daerah.Sudah barang tentu pola baru ini perlu dibuat pedoman penyusunan sehingga menjadipanduan sekaligus menyamakan persepsikepada seluruh satuan kerja terhadap polapenganggaranKementerian/Lembaga. Kedua. Aspek Pelaksanaan Anggaran danPelaporanKeuangan.Strategiserupajugaharus dipersiapkan di bidang pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan


Fokus Utama

Berusahalah lebih bijaksana, daripadaorang lain apabila engkau dapat

melakukannya, tetapi jangan katakan kepada mereka bahwa engkau lebih

bijaksana dari mereka.

“Be wiser than other people if you can,but do not tell them so”

20

belum dilaporkan dan direkonsiliasi secara internal laporan keuangan BLU. Solusinyaperlu dilakukan penandatanganan komitmen olehparaKPAuntukmentaatiUndang-UndangNomor 20 Tahun 1997 tentang PenerimaanNegaraBukanPajak.(d)PerbaikanPenggunaanBagan Akun Standar (BAS). Masih terdapatkesalahan dalam penggunaan BAS. Kesalahan ini terjadi pada saat penyusunan rencanaanggarandenganmenempatkanbelanjapadamata anggaran yang salah. Kelemahan inicukup banyak terjadi, sehingga diperlukansosialisasi dan pendampingan secara intensif pada saat perencanaan anggaran hingga penyusunanlaporankeuangan. (e)PerbaikanPengelolaanBarangMilikNegara. Barang milik negara (BMN) adalahsemua barang yang dibeli atau diperolehatasbebanAPBNatauberasaldariperolehanlainnya yang sah. Pengelolaan BMN harusdiperbaiki karena masih banyak aset yangdikuasaipihakketiga,tanahtidakbersertifikat,buktikepemilikankendaraandinasyangtidakjelas, lambatnya proses penghapusan BMN,yang menyebabkan nilai asset KementerianAgama tidak dapat diyakini kebenarannya.Solusinya diperlukan upaya inventarisasiasset, memperjelas status dan dokumenkepemilikan,sertamelakukanentryterhadapsetiappenambahandanpenguranganasset. (f) Perbaikan Penyusunan LaporanKeuangan. Laporan keuangan dibuat setiapsemesterdanakhirtahun.Penyusunanlaporankeuanganjugaharusdiperbaikikarenamasihlambatnya penyampaian laporan realisasikeuangan dari satker ke UAPPA-W maupunke UAPA serta SDM di tingkat madrasahyang belum memadai. Upaya yang harusdilakukan adalah meningkatkan kualitas dan

Kementerian Agama. Strategi tersebut sebagai berikut: (a) Perbaikan PengelolaanKas. Pentingnya perbaikan pengelolaan kasdikarenakanmasihbanyaksatkeryangbelummembuat/menyelenggarakan BKU dan bukupembantu lainnya sesuai dengan peraturanyang berlaku, Kuasa Pengguna Anggarantidak melakukan pengawasan karena tidakmemahami pengelolaan keuangan, padatanggal 31 Desember masih terdapat Uang Persediaan yang belum dikembalikan ke KasNegaradanSDMyangbelummemadaiuntukmengelola kas. Solusinya dilakukan berupasosialisasi secara intensif kepada pengelola BKU dan KPA untuk secara sungguh-sungguh mentaatiaturanpenyusunanBKU. (b)PerbaikanPengelolaanPersediaan.Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barangatauperlengkapanyangdimaksudkanuntuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Pengelolaan persediaan harus diperbaiki karena masih ada pengelola barang yangtidakmemanfaatkanaplikasipersediaandan masih banyak satuan kerja yangmelaksanakan pengadaan barang persediaan tidakterpusat/satupintu.Solusinyadilakukanpendampingan secara intensif terhadap pengelolaBMNdanpersediaanagarmencatatsetiap pemasukan dan pengeluaran, baikpengadaan asset maupun persediaan. (c) Perbaikan Pengelolaan PNBP.PenerimaanNegaraBukanPajak(PNBP)adalahseluruh penerimaan Pemerintah Pusat yangtidak berasal dari penerimaan perpajakan.Pengelolaan PNBP harus diperbaiki karenamasihterdapatPNBPyangtidakdisetorkekasNegaraataudigunakanlangsung.BegitujugapadaperguruantinggiyangsudahBLU,masihterdapat penerimaan dan pengeluaran yang


Fokus Utama

21

tugas dan fungsi penyusunan rencana dananggaran terutama yang berhubungandengan keuangan negara, memperjelastugas dan fungsi pelaksanaan anggaran dan fungsiperbendaharaan,memposisikan tugasverifikasisecaraindependen,danmemperjelastugas pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan. (c) Penyusunan Uraian Jabatan.Menyusun rincian tugas secara jelas, tepat,tajam,ringkas,danpadattentangpelaksanaananggaran dan perbendaharaan, pelaksanaanverifikasi, dan Pelaksanaan Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan. (d) PenyusunanStandar Operasional Prosedur (SOP).Penyusunan SOPdimaksudkan untuk melakukanIdentifikasiSOP yang berkaitandengan berkaitan dengan perencanaan,pelaksanaananggaran,dan penyusunanlaporan keuangan.

Penyusunan SOP dengan prinsip SMART(Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timebond), dan melakukan penyempurnaandan/atau evaluasi SOP secara periodikdan berkelanjutan. (e) Penetapan StandarKompetensi. Penetapan standar kompetensi bagiparapengelolaanggaranyangdisesuaikandengan latar belakang dan track record dari pengelola anggaran. Penetapan standar kompetensi dapat dimulai dengan mengenali penelusuran motif, identifikasi sifat bawaan,peningkatan pengetahuan akademik, danpembekalan skillyangmemadai.(f)PenetapanKebutuhan Diklat. Penetapan kebutuhan


Fokus Utama

efisiensiwaktupenyusunanlaporankeuangandari tingkat terbawah hingga pusat. (g)Peningkatan Koordinasi dengan Instansi dan Unit Terkait. Koordinasi dengan instansi dan unit terkait merupakan salah satu langkah pentinguntukmemberikankontribusidalamperbaikan pemberian opini atas laporan keuangan. Koordinasi dengan instansi internal dan eksternal harus ditingkatkan karenapelaksanaanselamainimasihbelumoptimal.(h) Peningkatan Komitmen Kuasa PenggunaAnggaran. Komitmen Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)perlu ditingkatkankarena masih ada pimpinan satker tidakbersediamenjadi KPA.Pe n a n d a t a n ga n a n komitmen dari seluruh KPA sangat diperlukan untuk memberikan tanggung jawab yangjelasdalammengelolakeuangan negara. Ketiga. Aspek Organisasi, Tata Laksana, dan Sumber DayaManusia. Pembenahan struktur organisasi,tata laksana, serta penguatan sumber dayamanusia perlu dilakukan secara serius dalam rangkamendukungupayaKementerianAgamamewujudkan opiniWTP. Strategi yang harusdiambilsebagaiberikut:(a)PenataanOrganisasi.Penataan organisasi yang dilakukan dengancarapenyempurnaanorganisasidilingkungankantorpusat,penataanulanginstansivertikal,dan penataan ulang unit pelaksana teknis (UPT). (b) Penajaman Rumusan Tugas danFungsi. Penajaman Rumusan Tugas danFungsi dilakukan dengan cara memperjelas

Apabila Anda ingin jujur kepada orang lain, jujurlah lebih dahulu kepada diri

sendiri.

“Be honest to yourself before giving honesty to the others”

(Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah)

22

diklat, hal-hal perlu dilakukan antar lainadalah pemenuhan Sumber Saya Manusia(SDM)akuntansiterlatihyangberbasisakrualdanpemenuhanSumberDayaManusia(SDM)pranatakomputeryangterlatih. (g)PenuntasanTindakLanjutTemuan.Penuntasan tindak lanjut temuan melaluimonitoringdanevaluasidilapanganantaralaindilakukandengancara:bertindaklugas,tegas,dalam menyelesaikan temuan, memberikanreward and punishment terhadap auditan yangmemilikikomitmenuntukmelaksanakantindak lanjut dengan yang tidak ada itikadbaik, proaktif memonitor penyelesaiantemuan, updating database temuan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, danberkoordinasi dengan unit-unit terkait dalam penyelesaiantemuan. (h) Rekruitmen Calon PengawaiNegeri Sipil (CPNS) yang Berlatar BelakangSarjana Akuntansi. Pengelolaan anggarandan laporan keuangan mengggunakan Sistem Akuntansi modern merupakan salah satu ilmu pengetahuantersendiriyangdipelajarisecaraspesifik dalam lembaga pendidikan. Dalamrangka memenuhi pengelolaan akuntansi yangbenardanakuntabel,dibutuhkantenagaakuntan yang jumlahnya memadai danterdapatpadasetiapsatuankerjaKementerianAgama. Hal tersebut antara lain dapatdiwujudkan dengan melakukan rekruitmenCalon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) formasiSarjanaAkuntansi.Upaya tersebutdilakukandalamrangkamempercepatupayaperbaikanpengelolaan laporan keuangan. (i) Pembentukan Tenaga PengelolaKeuangan Yang Handal. Upaya ini dapatdilakukan dengan memberikan pendidikan danpelatihansecaraintensifkepadapegawai


Fokus Utama

Kementerian Agama yang memiliki latarbelakang akuntansi. Kepada mereka diberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan hingga penyusunanlaporankeuanganyangsesuaidenganprinsipdan sistem akuntansi pemerintah. Dengan penempatanmerekasesuaidenganbidangnyapadasatuankerjamasing-masing,diharapkanakan dapat memdorong peningkatan kualitas laporan keuangan. (j) Peningkatan Disiplin PejabatPengelolaAnggaranSatuanKerja.Komitmendan ketaatan para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengelola keuangan sesuaidengan sistem akuntansi pemerintah sangatlah diperlukan. Berdasarkan temuan hasil pengawasan satuan kerja oleh BPK-RImaupun Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, akan dapat diketahui dan dievaluasitingkat ketaatan mereka pada komitmenyang telah ditandatangani. Kepada KPA danpengelola anggaran lainnya yangmelakukanpenyimpangan, akan dikenakan sanksi dantindakanadministratifkepegawaian. Dengan pemetaan dan pengenalan terhadap kelemahan metode kerja, sistem,sumberdayamanusia,dansaranayang kitamiliki, diharapkan strategi di atas dapatbersama-sama dilaksanakan secara sinergis dan koordinatif. OpiniWajar Tanpa Pengecualian(WTP) atas laporan keuangan KementerianAgama adalah sesuatu yang mungkin diraih,apabilakitamemiliki komitmentinggidalamperbaikankinerja.[M.NoerAlyaFitra]

23Fokus Pengawasan Nomor 27 Tahun VII Triwulan III 2010

Fokus Utama

Peran Inspektorat Jenderal Kementerian AgamaMenuju Satuan Kerja Bebas Korupsi (SBK)

Oleh: Ilman

T idakbisadipungkiri,bahwasaatinimasyarakat Indonesiamempunyaiopini yang kurang baik terhadapKementerian Agama, hal ini

dikarenakanadanyaanggapanoknumpegawaiKementerian Agama diduga melakukan perbuatan melawan hukum, mulai darikorupsi,pungutanliar,pemotongananggaran,penyalahgunaanwewenang,tindakanasusiladan sebagainya. Bukan tanpa alasan jikaopini tersebut berkembang, melihat datatiga tahun terakhir pengaduan masyarakat(Dumas)yangmasukkeInspektoratJenderalmelalui Tromol Pos (TP) 5000maupunNonTromol Pos (Non TP) 5000 setiap tahunnyamengalamipeningkatanyangsignifikan.Padatahun 2008 ada 168 surat, tahun 2009 ada157 surat, dan tahun 2010 sampai triwulankeduaberjumlah145pengaduanmasyarakat.Data pengaduan tersebut meliputi seluruhsatuan kerja kementerian Agama baik dariPusat,Kanwil,UIN,IAIN,IHDN,STAIN,STAKNdan Balai Diklat. Di tengah-tengah berkembangnyaopini masyarakat muncul sebuah wacanabahwa Kementerian Agama merupakanUstadznyaKementerianyangadadiIndonesia.Hal ini dikarenakan pegawai-pegawai yangberada dibawah naungan KementerianAgamadiangap lebihbisa, lebihpahamdanlebihmampumenjalankanajaranagamanyadibandingkandenganyanglainnya.Sehinggaaparatur Kementerian Agama bisa menjadicontoh atau teladan yangbaik danpenjagamoral bangsa, makanya ketika ada oknum

yang melanggar kode etik lantas menjadisorotan publik, ibarat sebuah kertas putihbersih yang terkena goresan tinta, apapunwarnanyaterlihatjelassepertiaslinya. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama merupakan sebuah lembaga internal KementerianAgamayangmempunyaitugassebagaimana tercermindalamvisinyayaitu:menjadi pengendali dan penjamin mutu kinerja Kementerian Agama. Makna dari pengendalimutubahwaInspektoratJenderaldiharapkan mampu mengendalikan tugas dan fungsi seluruh satuan organisasi/kerjamelalui peran pengawasan sesuai denganperaturan perundang-undangan, sedangkanmenjadi penjamin mutu kinerja memilikipengertian bahwa Inspektorat Jenderaldiharapkanmampumelakukanpengawasandalam rangka memastikan bahwa seluruhsatuan kerja/organisasi pada KementerianAgamadapatmewujudkankinerjayangtinggisesuaitugasdanfungsinya. Pengawasan internal yangdilakukan Inspektorat Jenderal mempunyaiperan sentral dan strategis dalam upayamewujudkanpercepatansatuankerjabebaskorupsi, sehubungan dengan tugas danfungsinya sebagai pemantau, pengawas,sekaligusmengevaluasikinerjaKementerianAgama dan semua pelaksanaan program dan kegiatanunit-unitkerjabaikdarisisianggaranmaupun kinerja dan aspek ketaatan padaperundang-undangan selalu dalam rentang kendaliInspektoratJenderal.Tetapi,melihatkenyataandanfaktayangterjadi,korupsidi

24 Fokus Pengawasan Nomor 27 Tahun VII Triwulan III 2010

Fokus Utama

satuankerjatetapsajaberlangsung,bahkankecenderungannyameningkat,seiringdenganpenambahananggarannegarayangdikelolamasing-masing satuankerja. Kenapahal itubisa terjadi? untuk mengatasi hal tersebut,Inspektorat Jenderal harus melakukan langkah-langkah yang tegas,mendasar, dansecepatnya, jikatidakmakapemberantasankorupsi di satuan kerja, hanyalah slogandan retorika bahkan semakin menambah pemborosan, dan kerugian anggaran ataukeuangan negara. Secara umum penyebab terjadinyakorupsi bisa disebabkan oleh Sumber daya manusia (SDM) dan system yangberlaku di instansi tersebut. Karenanya,dibutuhkanlangkahsistematikdalamrangkamencegah terjadinya korupsi di satuankerjaKementerianAgama.Adadua langkahdalam upaya pemberantasan korupsi,yaitu bisa dilaksanakan melalui tindakanpreventif(pencegahan)dantindakanrepresif(sanksi atau hukuman). Tindakan preventifdilakukanmelalui:auditkinerja,monitoring,evaluasi, reviu, konsultasi, sosialisasi danasistensi (bimbingan teknis). Tindak lanjutatas rekomendasi kegiatan pengawasanini merupakan langkah yang efektif untukmencegah terjadinya tindak pidana korupsi.Kegiatankonsultasi, sosialisasidanasistensibertujuan meningkatkan kapasitas obyekpengawasan dalam pelaksanaan tugas,terutama dalam hal yang berhubungandengan peraturan perundang-undangan dan administrasi keuangan. Sedangkan Tindakan represif, dilaksanakan melalui pemberianrekomendasi kepadapimpinan satuankerja,berupa sanksi sehubungan dengan adanyatemuan terjadinya tindak pidana korupsi

atau kerugian negara melalui audit. Selain itu rekomendasi juga bisa berupa pelimpahanhasil audit kepada aparat penegak hukum apabilaterjaditindakpidanakorupsi. Selaindualangkahdiatas,InspektoratJenderal dapatmelakukanupaya-upaya laingunamewujudkan percepatan satuan kerjabebas korupsi, adapun langkah tersebutadalah : Pertama, pembinaan mental spiritual aparatur. Aspek moralitas dari para aparatur Kementerian Agama merupakan kunci sukses (key success factor) dari pencegahan korupsi. Karena, sebaik apapun sistem yang dimiliki,jika moral dari para aparat pelaksananyatidakbaik,maka sistem tersebuttidakakanbisaberjalansecaraefektif.DalamrangkainiInspektorat Jenderal mempunyai programpengawasan dengan pendekatan agama(PPA). Pengertian PPA adalah kegiatanpembudayaan pengawasan denganmenyampaikan pesan-pesan moral yangdilandasi nilai agama sehingga bermanfaat dalampengawasan fungsional, pengawasanmelekatdanpengawasanmasyarakatdalamrangka mencapai keberhasilan dan ketepatan pembangunannasional.Hasilyangdiharapkandari kegiatan PPA ini adalah tumbuhnyakesadaran pada setiap aparatur Negarabahwa segala gerak dan tingkah lakunyaselaludiawasiolehTuhanyangMahakuasa,apapunyangdikerjakanakandiperhitungkandan dipertangungjawabkan dihari kiamat.Inspektur Jenderal Kementerian Agama dalamarahannyamenjelaskanbahwatujuandari PPA adalah perwujudan pemahamanterhadapmaknadanartipentingpengawasandengan landasan nilai-nilai agama


Fokus Utama

dalam penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan perwujudan prakarsasertaperanaktifpengawasankhususnyaolehaparaturnegara.Hasilakhiryangdiharapkanadalahtumbuhnyakedisiplinandanetoskerjayang tinggi sehingga melahirkan kesadaranpenuh bahwa bekerja merupakan bagiandari pengabdian kepada nusa dan bangsa serta bagian dari ibadah kepada Tuhan Yang MahaEsa. Pemahaman dan ketaatan setiapaparatur terhadap ajaran agamanyamenjadi modal utama dan sangat pentingdalam menghindari tindakan melawanhukum. Dengan terbentuknya mentaldan karakter yang baik pada diri aparaturmaka diharapkan mampu bertugas dengan semangat pengabdian dan loyalitas padaNegara serta mampu memberikan layananprima kepada masyarakat diiringi tekaduntukselaluberjuangmenegakkankejujuran,keikhlasan, kedisiplinan, keterbukaan,kebersamaan,kerukunan,danpersaudaraanyangmerupakanbagiandariperilakubudayakerjaKementerianAgama. Kedua, rasionalisasi gaji PNS.Sebagaimana diketahui bahwa saat inipendapatan resmi (gaji pokok& tunjangan)yangditerimaolehpegawaiNegerisipildapatdikatakan‘kurang’untukdapathidupsecaralayak dan wajar. Kondisi ini pada akhirnyamenciptakan ‘justifikasi’ untuk melakukan korupsi,pungutanliardantindakanmelawanhukumlainnya. DenganKeluarnyaPeraturanMenteriKeuanganNomor10/PMK.02/2006tentangPedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas danPegawai Badan LayananUmum (BLU)maka

diharapkan menambah pendapatan bagi parapegawaisesuaidenganbebankerjaunitkerjatersebut,dengansisteminidiharapkandapat mengurangi perilaku untuk melakukan korupsi. Peran Inspektorat Jenderal untuk mendorong percepatan penerapan Permenkeu tersebut di Kementerian Agama untuk mengoptimalkan pengawasan danpenegakan hukum bagi siapa saja yangmelanggarperaturanyangada. Remunerasi sebagaimana pada pasal2PermenkeuNomor10/PMK.02/2006merupakanimbalankerjayangdapatberupagaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif,bonus atas prestasi, pesangon, dan /ataupensiun.Adapunbesarangajiyangditerimadiatur pasal 3 dengan mempertimbangkanfaktor-faktor sebagai berikut: (a)Proporsionalitas, yaitu pertimbangan atasukuran (size) dan jumlah aset yangdikelolaBadan Layanan Umum (BLU) serta tingkatpelayanan; (b) Kesetaraan, yaitu denganmemperhatikanindustripelayanansejenis;(c)Kepatutan,yaitumenyesuaikankemampuanpendapatan BLU yang bersangkutan; (d)Kinerja operasional BLU yang ditetapkanolehMenteri/Pimpinan Lembaga sekurang-kurangnya mempertimbangkan indikatorkeuangan, pelayanan, mutu dan manfaatbagimasyarakat. Ketiga, melakukan penindakan atas penyimpangan secara adil dan konsisten.Berdasarkan pengalaman dan pengamatan diberbagaiorganisasibaikswasta maupunnegeri, pelangaran terhadap peraturanmerupakan sebuah fenomena yang tidakdapatdipungkiri.Peraturanyangdibuatagardapat berfungsi secara efesien dan efektifperlu ditegakkan dengan cara melakukan


Fokus Utama

tindakan-tindakandalamupayapendisiplinanpegawai. Dalam aplikasinya tindakanpendisiplinan dilakukan dalam rangka pembinaan dan bukannya penghukuman.Serta yang terpenting adalah bagaimanamenegakkan peraturan dan sanksi tersebut diterapkan kepada semua pelanggar tanpa membeda-bedakan orang dan tebang pilih. Untuk terhindardari sebuahpenyimpangandanbisamencapaihasilyangoptimaldalammeningkatkankepatuhan,ketaatan,loyalitaspegawai dalam menjalankan tugas danfungsinya maka dibutuhkan sebuah upayayang konsisten dantanpa lelah dari berbagai pihak yangterkait. T i n d a k a n p e n d i s i p l i n a n dapat dilakukan dengan menerapkan progressive discipline. Prinsipnyaadalah(a)hukuman pertama lebihringandaripengulangpelanggaran,(b)hukuman untuk pelangar kecil lebih ringan daripelanggarberat.Adapuncara-carayangdapat diterapkanmelalui konseling (diskusiinformal), teguran lisan, teguran tertulis,mutasidanpemberhentiankerja. Keempat, keterbukaan informasi publik. Dalam rangka mempercepat pemberantasankorupsi,kolusidannepotisme(KKN)yangdilakukanolehlembagapenegakhukum, keberadaan masyarakat umum(LSM/NGO)sangatpentinguntukmenunjangtekad pemerintah tersebut. Dengan telah disahkannya Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Pubik, olehDewanPerwakilan Rakyat (DPR) maka diharapkanmenjadi dasar hukum dan langkah konkritbagi setiap pihak dalam mengambilkeputusan guna mempercepat bebasnyasatuankerjadarikorupsi. Dengan adanya keterbukaaninformasi publik, maka mendorongpartisipasi masyarakat dalam mengawalrencana pemerintaah membuat kebijakanpublik,programkebijakanpublik,danprosespengambilankeputusanpublik,sertaalasanpengambilansuatukeputusanpublik,halini

akan mewujudkanp enye l eng ga ra annegara yang baikyaituyangtransparan,efektif, efisien, danakuntabel Kelima, menjagai n d e p e n d e n s i . Sebagai pengawas,Inspektorat Jenderal harus mampu

menjaga independensinya, hal ini pentinguntuk menjaga kredebilitas instansi. Dalampengambil keputusan Itjen harus terlepasdaricampurtangandanberbagaikepentinganpihak lain, tidak malakukan kerjasamanegatif dengan pihak yang diperiksa, dantetap konsisten pada visi dan misinyasebagai konsultan dan katalisator. Dengan demikian harapan mewujudkan terciftanyasatuankerja yangbebasdari korupsibukanhal yang mustahil, dan target KementerianAgamamendapatpredikatopiniwajartanpapengecualian (WTP) pada tahun 2011 akanmenjadikenyataan.[Ilman]

Memberi contoh dengan perbuatanadalah lebih baik,

daripada memberi contoh dengan perkataan.

“Action is better than words”


Fokus Utama

Ijtihad dan Jihad Birokratik; Optimalisasi Pencegahan KorupsiMenuju Satker Bebas Korupsi (SBK)Oleh: Muhibuddin

Salah satu agenda Kabinet IndonesiaBersatu Idan II dibawahkepemimpinanPresidenDr.H.SoesiloBambang Yudhoyono (SBY) adalah

percepatan pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakatberbangsa dan bernegara. Agenda yangsangat mulia yang selalu menjadi sorotandan harapan publik ini senyata-nyatanyabukanlah dapat dikatakan mudah dalam proses implementasinya. Berbagai programdan strategi (baca: Ijtihad dan Jihad) telah dilakukan oleh pemerintah dengan kesungguhan tekad yang membaja, akantetapikritikdanopiniprotesmasyarakatluastetap mengumandang, masyarakat merasa’kurang puas’ dengan kinerja yang telahdiupayakan oleh pemerintah dalam upayapemberantasan KKN dan perbaikan tatapemerintahan tersebut. Kritikyangkonstruktiftentunyaperlumendapatkan sambutan yang positif puladengan mengoptimalkan program-programaksidanstrategipelaksanaannyayangtelahdibuat dan dilaksanakan, dengan sekaligusmelakukan evaluasi pada setiap tahapanakhir program, sehingga dapat ditemukansisi-sisi kelemahan sekaligus problem solving-nya untuk menjadi bahan perbaikan danpenyempurnaan dalam kelanjutan programberikutnya. Pemerintah telah banyakmembuat program terobosan inovatif yangdapatmenyentuhlansungkepadamasyarakat,yangdiharapmampumemenuhikebutuhandasar masyarakat, peningkatan ekonomi

mikro, stabilitas keamanan dan investasi,pelayanan birokrasi yang cepat dan murahdanlainsebagainya. Kementerian Agama yangberkedudukan sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintahan yangdipimpin oleh seorang Menteri dan bertanggungjawab kepada Presidenmemiliki tugas utama yaitu membantuPresidendalammenyelenggarakansebagiantugas pemerintahan di bidang keagamaan. Meskipunbegitu,kementerianAgamatentujuga harus mengambil peran strategisnyadalamrangkamewujudkantatapemerintahanyangbaik,efektif,danbersih.Olehsebabitu,Kementerian Agama menganggap pentinguntuk melakukan perumusan dan penataan kebijakan birokrasi yang menjadi prasyaratmutlak bagi keberhasilan penyelenggaraansistempemerintahanyangdiharapkan,yaknisuatu sistem yang dilaksanakan dengankonsisten dan diawasi dengan baik sebagailangkah pencegahan terjadinya berbagaipenyimpangan (fraud) kewenangan yangsalahsatunyaadalahkorupsi. Berikutadalahbeberapalangkahyangtelah dilakukan oleh Kementerian Agama dalamupayamewujudkantatapemerintahanyangbaik,efektif,danbersihtersebutantaralain: Pertama, merumuskan kinerja efektif,mulaidankonsep,prosesdanhasil. Kinerjaefektifmerupakansuatusistempengukuranhasil kerja serta pengukuran efisiensi danpelaksanaan program atau pelayanan yangdilaksanakan secara berkala dengan prosedur


Fokus Utama

yangbaku.Telahdibuatnyasistempengukurankinerjayangbisamenginformasikankepadamasyarakat mengenai tingkat keberhasilanataukegagalankinerja.Mengoperasionalkansistem perencanaan anggaran berbasis kinerja (ABK) agar dana yang dialokasikantergantung pada hasil yang diharapkan.Ukuran keberhasilan sampai pada output dan outcome, juga benefit dan impact. Kedua, meningkatkan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas sebagaiabdi bangsa dan negara. Hal ini dilakukandengan diawali pada proses pengadaanpegawai, pembinaan dengan program-program yang berbentuk sosialisasi dandiklat,pengembanganbudayakerjaaparaturmelaluiinteraksiantarainstitusi/sistemkerja,sertasikapdanperilakuSDMaparatur.Ketiga,melakukan peningkatan pelayanan menujupemerintahanyangbaikdenganmelakukanbeberapa langkah antara lain dengan: (a)Mengefektifkansistemakuntabilitaskinerja;(b) membenahi administrasi, manajemendanpenyelenggaraanhajimenujupelayananoptimal; dan (c) meningkatkan kualitassistempengawasandanpeningkatankualitassertakuantitasaparatpengawasan.

Korupsi dan Ruang Lingkupnya Sebelum membahas lebih jauhtentang perspektif optimalisasi pencegahankorupsi, perlu dijelaskan terlebih dahuluapayangdisebutkorupsidanapasajaruanglingkupnya. Sebab dapat dikatakan hampirsemua kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa, dari orang di perdesaan, diperkotaan, di gang-gang kecil, di pinggiranjalan, di warung kopi, di perkantoranswasta, di perkantoran pemerintah, dan

dimana-mana, mereka semua sangat fasihjika berdiskusi tentang tema ini, padahalbelum tentu diantara mereka mengertidan memahami secara baik apa substansi korupsi yang dibicarakan atau didiskusikanituatausebaliknyamerekasejatinyatengahmembicarakanprilakunyasendiri. Memang, dapat dikatakan bahwamenyeruaknya wacana, pembicaraan danpemberitaan tentang korupsi atau (yangseringdibacadengansingkatan)KKNadalahketika bergulirnya gerakan reformasi yangdimotori oleh mahasiswa pada tahun 1998dengan eskalasi tergulingnya PresidenSoeharto,pemimpinrezimOrdeBaru,dimanasalah satu dari delapan tuntutan reformasi adalah pemberantasan KKN dan reformasibirokrasi. Pengertian korupsi dari segi kaidahhukum normatif, berdasarkan ketentuanUndang-Undang No. 31 tahun 1999Tentang Tindak Pidana Korupsi (pasal 2ayat 1) adalah “setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”. Yang secara implisit daneksplisit,terkandungpengertiantentangkeuanganataukekayaanmilik ‘negara’atau‘pemerintah’, ‘swasta’,maupun ‘masyarakat’,baik secara keseluruhan maupun sebagian,sebagaiunsurpokokatauelemenyangtidakterpisahkan dari pengertian ‘negara’ atau

‘state’. Pengertian lain yang sering ditemuiadalah ‘abuse of power’ataupenyalahgunaanwewenang atau kekuasaan. Dalam praktektindak pidana korupsi, penyalahgunaanwewenang ini lebih sering ditemui, bahkanhampir90%tindakpidanakorupsimelibatkan


Fokus Utama

pejabatyangmemegangjabatanpublik. Korupsi dalam terminologi hukum pidana merupakan salah satu jenis fraud(kecurangan) yang paling sulit dideteksikarena menyangkut kerja sama denganpihak lain, dimanahal inimerupakan jenisyang terbanyak terjadi di negara-negaraberkembang yang penegakan hukumnyalemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelolayangbaiksehinggafaktorintegritasnyamasih dipertanyakan. Fraud jenis ini seringkalitidakdapatdideteksikarenaparapihakyang bekerja sama menikmati keuntungan(simbiosismutualisma).Termasukdidalamnyaadalah penyalahgunaan wewenang ataukonflik kepentingan (conflict of interest),penyuapan (bribery), penerimaan yangtidak sah atau illegal (illegal gratuities), penggelapan (embezzlement), komisi(commission), pemerasan secara ekonomi (economic extortion). Dalam perkembangan selanjutnya,dapat dilihat bahwa ruang lingkup korupsitidak terbatas pada hal-hal yang sifatnyapenarikanpungutandannepotismeyangakut,melainkanjugakepadahal-hallainsepanjangperbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu jugadapatdikategorikankedalamperbuatankorupsi adalah setiap pemberian yangdikaitkan dengan kedudukan atau jabatantertentu. UU Nomor 3 tahun 1971 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa seseorang dianggapmelakukan tindak pidana korupsi apabila:(1) Secara melawan hukum melakukanperbuatanataumemperkayadirisendiriatauorang lain, atau sesuatubadan yang secaralangsung atau tidak langsung merugikan

keuangannegaraatauperekonomianNegara;(2) Dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau sesuatu badan,menyalahgunakankewenangan,kesempatanatausaranayangadapadanyakarenajabatanataukedudukan, yang secara langsungatautidak langsungmerugikan keuangan negaraatau perekonomian Negara; (3) Memberihadiah atau janji kepada pegawai negeridengan mengingat sesuatu kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada jabatanataukedudukannya.Termasukdalamhal iniadalah siapa saja yang tanpa alas an yangwajar,tidakmelaporkanpemberianataujanjitersebutkepadayangberwajibdalamwaktuyangsesingkat-singkatnyasetelahmenerimasuatupemberianataujanji. Bahkan untuk mencegah terjadinyakorupsi, usaha-usaha percobaan ataupermufakatanuntukmelakukantindakpidanasebagaimanatersebutdiatas,sudahdianggapsebagai perbuatan korupsi. Tema tentang korupsi ini meskipun seolah-olah ramai ketika era reformasi, tetapi sesungguhnyatelahdirumuskanpolapencegahannyasejaklama, misalnya saja adanya UU Nomor 3tahun 1971 tentang Pemberantasan TindakPidanaKorupsi,tetapiUndang-Undanghanyadisahkan tanpa ada komitmen dan ketegasan penegakanhukumyangadildantakpandangbulu, maka tak akan mampu merubahkondisi. Terlebih di era reformasi hingga saat ini telah banyak peraturan yang diproduksi,dariUndang-undang,peraturanpemerintah,komisi-komisiNegara,hinggaLSM/NGOyangkonsen terhadap upaya pemberantasankorupsi. Bahkan di era Kabinet Indonesia Bersatuada InpresRINomor5 Tahun2004tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.


Fokus Utama

Hal ini menunjukkan kesungguhan semuapihak terutama pemerintah dalam upayapenanggulangandanpemberantasantindakpidana korupsi ini. Pertanyaan yang mungkin masihmenjadi renungan dan ‘PR’ besar kitabersama adalah megapa pergerakan grafikpemberantasandanupayapencegahantindakpidana korupsi ini semakin naik dan tidakequivalendengantindak korupsi yang lebihcepat pergerakan grafiknya dan bukannyamenjadi turun? Atau fakta ini merupakanakibat dari semakin meratanya kasus yangberbandinglurusdengankebijakanotonomidaerah? Apakah program pemberantasandan upaya pencegahan yang dicanangkanbelum optimal? Apakah SDM aparatusnyalemahkomitemen?

Optimalisasi Pencegahan Korupsi Dalam ruang eksplorasi yangsingkat ini penulis berekspektasi untuk hanya mengulas jawaban pertanyaan yangterakhir yakni bagaimana upaya ijtihad danjihad birokratik dalam upaya optimalisasipencegahan korupsi, terutamanya dilingkungan Kementerian Agama. Ada beberapa tawaran perspektif dalam kaitantersebut, yaitu antara lain: (1) PenajamanAgenda Aksi. Dalam konteks penajamanagenda aksi (action agenda) ini hal utama yang perlu dilakukan (penulis yakin bahwaKementerian Agama telah melakukannya)adalah dengan optimalisasi pelaksanaankewenangan masing-masing satuan kerja,pemerian tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja, penetapan pola danbentuk koordinasi dan sinergitas antar lini danlembagasecaraefektifsertapemantapan

sistem informasi pelaporan; (2) Sinergitasdengan Pengawasan Masyarakat danLegislatif. Pelaksanaan fungsi pengawasanmasyarakat dan legislatif tidak inherendengan fungsi pemeriksaan, temuan hasilpengawasan masyarakat dan legislatif agardisalurkan melalui pengawasan fungsionaldan atau penegak hukum untuk dilakukan pemeriksaan dan atau penyelidikan lebihlanjut; (3) Sinergitas Aparat PengawasanFungsional dengan Aparat PenegakHukum. Kerjasama secara sinergis antaraAparat Pengawasan (APIP) dengan AparatPenegeak Hukum adalah sebuah kemestianyang harus dibangun agar pelaksanaanprogrampencegahankorupsidapatberjalansecara efektif. Apabila hanya dilakukanoleh APIP saja, maka dapat dimungkinkanterjadinya kemandegan proses pengawasanyang mungkin auditor malu mengauditpejabat yang dahulu kala adalah atasannya,seniornya, rekankerjanya, satutimnya,danlain sebagainya.Begitu jugaketikamemangditemukantindakpidanakorupsimakayangbenar adalah diserahkan penanganannyakepada aparat penegak hukum, kepolisian,kejaksaanatauKPK; (4) Konsistensi Penerapan Hukumdan Peraturan Perundang-Undangan. Konsistensi penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan adalah kemutlakan yangdiperlukandalammenjagakewibawaanhukum. Utamanya oleh aparat pengawasandan aparat penegak hukum. Sebab ketikaaparat pengawasan dan aparat penegakhukum tidak konsisten maka hal itu akanmenjatuhkankewibawaanhukumitusendiri.Olehkarenaitu,SDMaparatpengawasandanaparat penegak hukum haruslah orang-orang


Fokus Utama

yangterpilihdanmemilikikejujurandanhatinurani, sehingga tidak goyah oleh rayuan-rayuanyangdapatberpotensimembelokkankonsistensi mereka dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan; (5) Pelatihan Perspektif Pendekatan Agama(PPA)SecaraKontinyu.Dapatdiyakinibahwasemua aparatus pemerintahan adalah kaum beragama, tetapi sangatlah dibutuhkanmedia yang dapat secara kontinyu untukmemberikanpenyegaranpemahamanagamayangsehinggamunculkesadaranspiritualitasdalam internal diri setiap pegawai/pejabatpublik. Kesadaran kebergamaan yang harusterinternalisasi dan mengejawantah dalamtindakandanprilakusemuapegawai/pejabatpublik.jikabegituadanya,makadapatdijaminsemuaakanberjalansesuaidenganprosedurdan aturan yang berlaku. Oleh karena itu,pelatihanPPAsecarakontinyupatutmenjadimetode untuk mengingatkan kembali kepada para pegawai/pejabat publik bahwa statusyang menempel pada dirinya adalah akandipertanggungjawabkan di hadapan AllahSWT setiap amal perbuatan selalu diawasidanakanadaimbalansertakonsekwesinya.

Beberapa Perspektif Yang Dapat Dirumuskan Secara Lebih Operasional Berikut adalah beberapa perspektifyang patut dijadikan agenda aksi yangdirumuskan secara lebih operasional,sehingga mudah dan terukur dalam proses implementasinya: (a) Membangun formatkoordinasi dan sinergitas gerak yang efektifuntuk mengeliminir kelemahan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi;(b)Perluadapertukarandatadaninformasiantara aparat pengawasan fungsional dan

aparat penegak hukum sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan dan tugas pokokmasing-masing; (c) Perlu dibangun bentukkomunikasi secara berkala diantara Aparat pengawasan Fungsional dengan AparatPenegak Hukum; (d) Perlu melakukansosialisasi bersama terhadap agenda akasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi; (e) Perlu ada persepsi yang sama terhadapketentuan mengenai pelaksanaan TPTGR terkait tindak pidana korupsi; (f) Perludikembangkan suatu ekspose bersama atas hasiltemuanAparatpengawasanFungsional;(g)DugaantindakpidanakorupsiolehAparatyangsumbernyadaripengaduanmasyarakat,lebihduludiserahkankeAparatpengawasanFungsional; (h) Merumuskan mekanismeperhitungan kerugian negara/daerah ataspenyidikankasustindakpidanakorupsi. Penutup Demikian tawaran diskursif sebagaiupayaijtihaddanjihadbirokratikdalamupayamelakukanreformasibirokrasimenujugood dan clean government. Tentu, tanpa upayakerasdankomitmenyangtinggisemuapihak,maka dapat dipastikan cita-cita yang muliainiakansulitterwujudataupalingtidakakanberlarut-larutkondisinya. Sementara kepada internal aparat birokrasi,bahwatelahmenjadipilihanhidupuntukmenjadi seorangabdi negaradengansegala hak dan kewajibannya, oleh karenaitu sudahsepantasnyalah tetapmemegangteguh sumpah yang telah diucapkan padasaatkitadiangkatsebagaipegawainegeridansaatpengambilansumpahjabatan.Semoga![Muhibuddin]


Fokus Utama

Peran lain yang seharusnyadijalankan oleh birokrasi adalahsebagai consensus building, yaitumembangun pemufakatan antara

negara,sektorswastadanmasyarakat.Peraniniharusdijalankanolehbirokrasimengingatfungsinya sebagai agen pembaharuan danfaslitator.Sebagaiagenperubahan,birokrasiharus mengambil inisiatif dan memeloporisuatu kebijakan atau tindakan. Sedangkansebagai fasilitator, birokrasi harus dapatmemfasilitasi kepentingan-kepentinganyangmunculdarimasyarakat,sektorswastamaupunkepentingannegara. Selain itu, pemisahan peran yangmelekatpadaaparaturpemerintahmenjadisuatu keharusan. Aparatur pemerintah

adalah pelayan publik yang harusmelayanimasyarakatapapun latarbelakangnya.Arahbaru atau model reformasi birokrasi perlu dirancang untuk mendukung demokratisasidanterbentuknyaclean and good governance, yaitutumbuhnyapemerintahanyangrasional,melakukan transparansi dalam berbagai urusan publik, memiliki sikap kompetisiantar kementerian dalam memberikan pelayanan,mendorongtegaknyahukumdanbersedia memberikan pertanggungjawabanterhadap publik (public accountibility) secarateratur.Dalamrangkaoptimasiperanbirokrasi sebagaimana dikemukakan diatas,kebijaksanaandebirokratisasi,deregulasi,dandesentralisasiperludilanjutkandandikawalpelaksanaannya, peningkatan pelayanan

Arah Baru Reformasi BirokrasiKementerian Agama (Lanjutan)

Oleh: Heri Zaidal Bakri

Pejabat I, II, III dan IV Sedang Mengikuti Sosialisasi Internal Reformasi Birokrasi (RB)Senin, 9 Agustus 2010 di Auditorium Gedung Kementerian Agama


Fokus Utama

kepada masyarakat harus terusmenerusditingkatkandandiusahakan. Erry Riana Hardjapamekas, dalam sebuah tulisannyayangberjudul,Reformasi Birokrasi: Tantangan dan Peluang,menegaskan bahwa perlu ada usaha-usahaserius agar pembaharuan birokrasimenjadilancar dan berkelanjutan. Lebih jauh Erry meyebutkan bahwa ada dua langkah yangperlu dilakukan untuk menuju reformasibirokrasi, yaitu langkah internal daneksternal. Ada tujuh langkah internal untukmewujudkan reformasi birokrasi, antaralain adalah pertama, meluruskan orientasi. Reformasi birokrasi harus berorientasi pada demokratisasi dan bukan pada kekuasaan.Perubahan birokrasi harus mengarah pada amanah rakyat karena reformasi birokrasiharusbermuarapadapelayananmasyarakat.Kedua, memperkuat komitmen. Tekad birokrat untuk berubah harus ditumbuhkan. Ini prasyarat penting, karena tanpa disertaitekadyangkuatdaribirokratuntukberubahmaka reformasi birokrasi akan menghadapi banyak kendala. Untuk memperkuat tekadperubahan di kalangan birokrat perlu ada stimulus,sepertipeningkatankesejahteraan,tetapipadasaatyangsamatidakmemberikanampunbagimerekayangmembuatkesalahanataubekerjatidakbenar. Ketiga, membangun kultur baru. Kultur birokrasi kita begitu buruk, konotasinegatifsepertimekanismedanprosedurkerjaberbelit -belit dan penyalahgunaan statusperlu diubah. Sebagai gantinya, dilakukanpembenahan kultur dan etika birokrasidengankonseptransparansi,melayanisecaraterbuka,sertajelaskodeetiknya.

Keempat, rasionalisasi struktur kelembagaan birokrasi cenderung gemuk dantidakefisien.Rasionalisasikelembagaandan personalia menjadi penting dilakukanagar birokrasi menjadi ramping dan lincahdalam menyelesaikan permasalahan sertadalam menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat,termasuk kemajuan teknologi informasi.Kelima,memperkuatpayunghukum.Upayareformasi birokrasi perlu dilandasi dengan aturanhukumyangjelas.Aturanhukumyangjelasbisamenjadikoridordalammenjalankanperubahan- perubahan. Keenam, peningkatan kualitas SDM. Semua upaya reformasi birokrasitidak akan memberikan hasil yang optimaltanpa disertai sumber daya manusia yanghandal dan profesional. Oleh karena itu, untuk mendapatkan SDM yangmemadai diperlukan penataan dan sistem rekrutmen kepegawaian, sistem penggajian,pelaksanaan pelatihan, dan peningkatankesejahteraan. Ketujuh, reformasi birokrasi dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan: pelaksanaan otonomi daerah menuntut pembagian sumber daya yangmemadai. Dan, untuk memenuhi otonomi,perlu kesiapan daerah untuk diberdayakan,karena banyak urusan negara yang perludiserahkankedaerah.Kecenderunganswastaberperan sebagai pemain utama, tentumemberi dampak kompetisi berdasarkanprofesionalitas. Sedangkan langkah eksternal meliputiduahal,yaitu:pertama, komitmen dan keteladanan elit politik. Reformasibirokrasimerupakanpekerjaanbesarkarenamenyangkut sistem besar negara yang


Fokus Utama

mengalami tradisi buruk untuk kurun yangcukup lama. Untuk memutus tradisi lama dan menciptakantatanandantradisibaru,perlukepemimpinan yang kuat dan yang patutditeladani.Kepemimpinanyangkuatberartihadirnya pemimpin yang berani dan tegasdalam membuat keputusan. Sedangkan keteladanan adalah keberanian memberikan contoh kepada bawahan dan masyarakat. Kedua,pengawasanmasyarakat.Reformasibirokrasiakanberdampak langsungpadamasyarakat,karena peran birokrasi yang utama adalahmemberikan pelayanan kepada masyarakat.Padatataraninimasyarakatdapatdilibatkanuntukmengawasikinerjabirokrasi.

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Agama Reformasi birokrasi menjadi usahamendesak mengingat implikasinya yangbegitu luas bagi masyarakat dan negara.Perlu usaha-usaha serius agar pembaharuan birokrasi menjadi lancar dan berkelanjutan.Beberapa poin berikut ini adalah langkah-langkahyangperluditempuhuntukmenujureformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan syarat untuk mewujudkannya.Beberapasyaratyangharusdipenuhidalammelakukan reformasi birokrasi antara lain adalah: membutuhkan komitmen pimpinan,merupakan proses yang membutuhkansumber daya yang tidak sedikit danwaktu yang tidak singkat, memerlukantahapan aktivitas yang terstruktur (denganperencanaanyanggmatang,pengembangansistemyangmendorongperubahanperilaku,implementasi sistem baru secara bertanggung

jawab, mengukur ada tidaknya perubahanperilaku), dan membutuhkan keberadaanunit pengendalian internal yang kuat danindependen. Dalam rangka mewujudkanpemerintah yang bersih dan berwibawaserta memenuhi tuntutan reformasi,sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor: PER/15/M.PAN/7/2008, Tanggal 10Juli 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, Kementerian Agama telahmelakukan berbagai upaya dalam rangkapercepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. MenindaklanjutiPeraturanMENPANtersebut,Menteri Agama Mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2008tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi diLingkunganKementerianAgama. Terwujudnya tata kelolakepemerintahan yang bersih merupakansalah satu sasaran reformasi birokrasi dan merupakan syarat mutlak bagi tercapainyalembaga birokrasi yang efektif, efisiendan akuntabel. Kementerian Agama telah melakukan sejumlah langkah dalampeningkatan tata kelola kepemerintahan yangbaik.Langkah-langkahtersebutadalah:(1)PenataanorganisasiKementerianAgamaPusatberkenaandengantelahditerbitkannyaPeraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi SusunanOrganisasi dan Tata Laksana KementerianNegara Republik Indonesia, yang telahdiubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanPresidenNomor20Tahun2008.(2)Pemrosesan perubahan struktur organisasi instansi vertikal Kementerian Agama diPusat. (3) Peningkatan laporan keuangan

35

dalam lima tugas pokok tersebut, dimanaempat merupakan substansi program dan satu lagi merupakan perbaikan tata kelola,yaitu: pertama, peningkatan, pemahaman,dan pengamalan pembinaan umat beragama. Kedua, peningkatan kualitas dan kerukunan umat beragama. Ketiga, peningkatan kualitas pendidikan di Kementerian Agama yang terdiri dari: Pendidikan umum bercirikhas agama, pendidikan keagamaan danpendidikanagama,yangmerupakanprogramyang sama dengan Kemendiknas. Keempat,peningkatankualitaspelayananibadahHaji.

Saat ini struktur o r g a n i s a s i Kementerian Agama telah disederhanakan karena terkait dalam pengkajian sistemremunerasi yangtidak mudah. Haltersebut bagian dari reformasi birokrasi di

lingkungan Kementerian Agama yang telahdilakukandalam5tahunterakhir.Pertanyaanselanjutnya, sudahkan reformasi birokrasidilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuaidenganperaturanperundang-undanganyangberlaku?Bagianmanayangtelahtercapaidanmanayangmasihharusdisempurnakan?Inimenjaditanggungjawabbagiseluruhpegawaiyang bekerja dibawah Kementerian Agama.Mautidakmau,atausiaptidaksiapkitaharusmau dan siap melaksanakan agenda reformasi birokrasi untuk memberikan yang terbaik,sehingga lima sasaran reformasi demokrasi dapat terlaksana demi mewujudkan tatakelolakepemerintahanyangbaikdanbenar.Semogabermanfaat.[HeriZaidalBakri]


Fokus Utama

KementerianAgamayangbenardanakuntabelmelaluipendampinganpenyusunan laporankeuangandan reviu laporankeuanganpadamasing-masing satuan kerja di daerah. (4)Optimalisasi perencanaan dan pengelolaananggaranmelalui penyusunan program dananggaran berorientasi pada asas kepastianhukum,asas tertibpenyelenggaraannegara,asas kepentingan umum, asas keterbukaan,asas proporsionalitas, asas professionalitas,dan asas akuntabilitas. (5) Peningkatankualitassumberdayamanusiayangbertujuanmewujudkan peningkatan professionalitasdan akuntabilitas. (6) peningkatanlayanan informasipublik melalui penye l eng ga ra ank e g i a t a n p e n g e m b a n g a n sistem jaringan danaplikasi, optimalisasisupervisi danmonitoring,sertapembuatandatawarehousekeagamaan. Kemanakah arah reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama?Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Bahrul Hayat, Ph.D. dalam kesempatanmembuka acara Konsultasi Koordinator Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (KTLHP)Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2009 yang diselenggarakan mulaitanggal24-27Juni2009.Dalamkapasitasnyamewakili Menteri Agama, menyatakanbahwa Kementerian Agama mengembantugasyangberat,salahsatunyaterkaitdalamreformasi birokrasi, yang terangkum dalamlima tugas pokok Kementerian Agama. Di

Keinginaan untuk melakukan sesuatu merupakan syarat utama untuk kesuksesan.

“Willing to do something is the good way to success”


36

tertentu.Dalam pengertian lain ditemukan

arti dari optimalisasi manfaat. Optimalisasimanfaat adalah keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaatekonomi secara lestari.

Kemudian pengertian pengawasanadalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan

yang sebenarnyam e n g e n a i pelaksanaan tugas ataukegiatan,apakahsesuai dengan yangsemestinya atautidak.

Daripengertiandiatas dapat diambil kesimpulan,arti optimalisasipengawasan adalahusaha atau kegiatan yang dilakukansecara seimbang

dan mengambil manfaat untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sesungguhnyamengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakahsesuaidengankenyataanatautidak.

Terminologi good governance dalam bahasa dan pemahaman masyarakatdisebagian elite politik sering rancu.Setidaknyaadatiga terminologi yang seringdisebut-sebut yaitu Good Governance (tatapemerintahanyangbaik),Good Government


Pengawasan pada dasarnyadiarahkan sepenuhnya untukmenghindari adanya kemungkinanpenyelewenganataupenyimpangan

atas tujuan yang akan dicapai. melaluipengawasan diharapkan dapat membantumelaksanakan kebijakan yang telahditetapkan untuk mencapai tujuan yangtelahdirencanakansecaraefektifdanefisien.Bahkan, melaluipengawasan terciptasuatu aktivitas yangberkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenais e j a u h m a n apelaksanaan kerjasudah dilaksanakan. Pengawasan jugadapat mendeteksi s e j a u h m a n akebijakan pimpinandijalankan dansampai sejauhmanapenyimpangan yang terjadi dalampelaksanaankerjatersebut.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia tidakditemukanartikataoptimalisasi. Secara umumoptimalisasi,mengandungpengertianyangberbeda-bedatergantungdarikonteksdanterminologibidangkeilmuanyangakanmembahasnya.Namundapat jugadiartikandengan,metode/carauntukmenemukanhalyang terbaik pada suatu bidang keilmuan

Optimalisasi Pengawasan Menuju Good GovernanceDi Lingkungan Kementerian Agama

Oleh: Irianto

Kesuksesan berasal dari kemauan dan kesungguhan hati.

“Success comes from strong desire”

Bekerja keras dan sungguh-sungguhadalah jalan satu-satunya ke arah sukses.

“The only way to success is workinghard and earnestly”


Pengawasan

37

Belanja, Standar Akuntansi Pemerintahan,StandarAuditPemerintahan,StandarAlokasiDanaPerimbanganKeuanganPusatkeDaerah,TataCaraPenyaluranDanaDekonsentrasidanDana Pembantuan dari Pemerintah Pusat ke Daerah,danlainsebagainya.Padaprinsipnya,semuaupaya tersebutadalahdalamrangkamenegakkan 3 pilar utama good governance, yaituakuntabilitas,transparasidanpartisipasimasyarakat luas, yang telah menjadikomitmen pemerintah sejak dimulainya erareformasi hingga saat ini.

Menurut J B Sumarlin (MantanKetuaBPK), menyatakan bahwa dengan semakinbesarnya tuntutan masyarakat terhadappenyelenggaraan pemerintahan negarayang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance, maka kebutuhan terhadap peranpengawasanakansemakinmeningkat.Pengawasan itu perlu dilaksanakan secaraoptimal, yaitu dilaksanakan secara efektifdan efisien serta bermanfaat bagi auditi(organisasi, pemerintah dan negara) dalam merealisasikan tujuan atau program secaraefektif,efisiendanekonomis.

Pengalaman menunjukkan bahwabanyaknya aparat pengawasan justrumenimbulkan inefisiensi, karena timbulnyapemeriksaanyangbertubi-tubidantumpangtindihdiantaraberbagaiaparatpengawasanintern pemerintah dengan aparat ekstern pemerintah (BPK).Di samping itu, disinyalirjuga bahwa pengawasan baru mencapaifungsinya yang bersifat korektif dan belummencapai fungsinya yang bersifat preventif.Keberhasilan fungsi preventif pengawasanharus diperankan dan dilaksanakan oleh suatu sistem pengendalian intern memadai. Menjadi pertanyaan yangmendasar adalah

(Pemerintahan yang baik), dan Clean Governance (pemerintahanyangbersih).

Good Governance menurut Bank Dunia (World Bank) adalah cara kekuasaan digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untukpengembangan masyarakat (The way state power is used in managing economic and social resources for development of society).

Paradigma Pengawasan menuju Satuan Kerja Bebas KKN

Melalui UU Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara yangBersih dan Bebas dari KKN, serta terbitnyaUU Nomor 20 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasann Tindak Pidana Korupsi. Disamping itu, saat ini juga telah terbit UUdi bidang Keuangan Negara, yang meliputiUU No. 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaanNegara

KesemuaUUtersebut,telahmengakuikeberadaan pengawasan intern pemerintahdan pengawasan ekstern pemerintah, baikpada tingkat pemerintah pusat maupuntingkat pemerintah daerah, sebagai salahsatualatpengawasanyangmutlakdiperlukansertatidakdapatsalingmenggantikan.

Disamping itu juga, perturanperundangan-undangan telah menentukan beberapaalat-alatpentinglainnyayangmutlakdiperlukansebagai kriteria pengawasanyang efektif, antara lain: perencanaan danpenganggaranyangberbasiskinerja/prestasikerja (Pengembangan Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah beserta Indokator Prestasi Kerja),StandarPelayananMinimal,StandarAnalisa


Pengawasan

38

good governance dan finalisasi satuankerja yang ada di lingkungan KementerianAgama.Dilihat dari visi diatas, tugas utamaInspektorat Jenderal Kementerian Agama tidak ringan karena sebagai “penentu” baikatau buruknya instansi KementerianAgamasecara keseluruhan.

Awal tahun 2010, ada pemberitaanyangbaikdariBPK,opiniKementerianAgamayang semula disclaimer sekarang menjadiWDP (Wajar Dengan Pengecualian).Artinyatidakdipungkiri lagi bahwasanya kerja yangdiperolehtersebuttidaklepasdariperandankerjakerasInspektoratJenderalKementerianAgama Sebagai Aparat Pengawasan InternPemerintah. Dan tidak luput dengan kerjakerasparaauditorsebagaipejabatfungsionalyang dibebani tugas untuk mengawasi danmenjadi konsultan serta katalisator aparatpengawasan.

Peran Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dalam mewujudkangoodgovernancemasihterusberjalansampaiapa yang dicita-citakan dapat terwujud.Kerjakeras tersebuttidak lepasdari kinerjaauditoryangmelakukanstrategimanajemenSDM yang akurat. Dalam menunjangkinerja para auditor secara professionaldan independen di lingkungan Kementerian Agama kegiatan-kegiatan seperti pelatihankomputer, seminar-seminar, pelatihan dikantor sendiri dan lain-lain dilakukan demi memberikan stimulus-stimulus bagi auditoruntuk menggali sumber daya manusia agarlebihkompetendibidangnya.

Sedikit berfokus pada upayapeningkatan kompetensi auditor APIP,dalam perkembangan pengetahuan tentang “internal auditing” sebenarnya sejak tahun

pengawasan internal sampai pengawasanyang berlapis sudah dijalankan. Namunpenyelewengan anggaran, korupsi danhal-hal yang bertentangan denganperundang-undangan masih saja terjadi.Bagaimana langkah untuk mengoptimalkanpengawasan?

Peran Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Menuju Good Governance

Idealnya ketika fungsi pengawasanintern bekerja efektif, aparat yang ada dilingkuppengawasannyabekerjaefektifpulasehingga korupsi, penyelewengan anggarandan perbuatan yang melanggar perundang-undangan tidak terjadi lagi. Namunkenyataannya masih tetap eksis, padahalsudah ada berbagai bentuk pengawasan.Mulai dari intern pemerintah sampai dengan ekstern,sepertiBPK,BPKPdanlain-lain.

Artinya, pengawasan yang sudahdilakukan dan pengawasan yang berlapis,seharusnya memberikan solusi tidakadanya korupsi. Padahal tugas utamadari pengawasan itu adalah menjaga danmendorong instansi pemerintah tersebut untuk menjadi bersih dan untuk mencapaitujuan dan visi misi organisasi tersebut.Tetapi, dengan adanya kasus-kasus korupsiyangmunculkepermukaanyangkitatangani,artinya fungsi ini tidah berjalan denganoptimal.

SebagaimanavisiInspektoratJenderalKementerian Agama yaitu “Menjadi pengendali dan penjamin mutu kinerja Kementerian Agama”. Visi tersebut memiliki artiyangsangat luasdanmendalamkarenaInspektorat Jenderal Kementerian Agama menjaditolakukurkeberhasilanterciptanya


Pengawasan

39

instansi yangbersangkutan sehinggaprosesoperasionalnya dapat mencegah terjadinyasegala macam kesalahan atau error; (c)Memberikan nilai tambah terhadap instansi sehingga output sebuah instansi pemerintah tidakhanyadalambentukpelayananpublikataupunkepuasanmasyarakatsecaraumum,namun juga dapat menjadi benchmarking ataupun contoh bagi instansi pemerintah negara lainnya. (d) Meningkatkan kinerjaatas kegiatan operasional instansi yangbersangkutan.

Sebenarnyapengawas internal secarakonseptualmemilikiperanvital.Palingtidak,ada tiga fungsi utama yang seharusnyadimainkan PI, sebagaimana dikutip dalambukupanduanberjudulInternal Control yangditerbitkan London Stock Exchange (1999).Pertama, pengawas internal memainkanperanpentingdalamorganisasi pemerintahuntuk memastikan bahwa tujuan-tujuanorganisasi telah tercapai dengan maksimal. Pengawasinternaljugadituntutmemberikankontribusi sebagai penyelamat atas aset

2002 telah ada The Standards for The Professional Practice of Internal Auditing (SPPIA)yangditetapkanolehThe Institute of Internal Auditors dan mulai berlaku efektifsejak1 januari2002yangmerupakan revisidariSPPIAtahun1999.

Apapun yang diterapkan, diharapkanAPIP benar-benar dapat memenuhi kriteria menjadi fungsi pengawasan yang baiksehingga penetapan PP tentang SPIP tidaksia-sia. Kriteria fungsi pengawasan yangbaik diantaranya dapat: (a) Memberikanjaminan keyakinan terhadap publik melaluisebuah pemeriksaan yang dilakukan olehsebuah lembaga pemeriksa atau auditor eksternal dalam hal ini BPK dimana hasil pemeriksaannyaakandiekspossecaraumumuntu publik, bahwa sebuah instansi yangdi dalamnya terdapat fungsi pengawasanyang dimaksud telah terhindar dari segalamacam penyimpangan - penyimpangandi dalamnya serta dengan kata lain telahberjalan ataupun patuh sesuai aturan yangberlaku;(b)Memberikankonsultasiterhadap


Arahan Inspektur Jenderal Kementerian Agama (Dr. H. Mundzier Suparta, MA.)pada Konsultasi Koordinator Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Medan Sumatera Utara

Pengawasan

40

publikyangdikelolalembagapemerintah.Kedua, pengawas internal berfungsi

memfasilitasi efektivitas dan efisiensipelaksanaanprogrampemerintah,membantumemastikan reliabilitas pelaporan lembagapemerintah, baik ke dalammaupun ke luar,serta membantu badan-badan pemerintah untuk mematuhi peraturan yang berlakudalam rangka penerapan prinsip-prinsip good governance.

Ketiga,pengawasinternalmemastikanefektifvitas kontrol finansial, termasukmemelihara catatan keuangan yang layak.Pengawasinternaljugamemilikiperanuntukmendorong penggunaan catatan keuangan yang benar, tepat, dan up to date serta keterbukaan yang lebih luas atas informasikeuangan kepada masyarakat. Mereka jugamemiliki peran untuk mendeteksi adanyakecurangan atau pelanggaran, sekaligusmelakukantindakanpencegahan.

Berkaitan dengan Itjen Kemenag,pengawasan internal yang dilakukan bukanhanyasekedarpercepatanreformasibirokrasitetapijugasebagaitugaspokokuntukmenjadipengendali mutu seperti dikutip dalam visiInspektorat Jenderal Kementerian Agama.

MenjaditugasberatbagiKementerianAgama secara umum untuk mempertahankan dan meningkatkan penilaian dari opini BPK. Tidak menutup kemungkinan opini yang sudah ada, mampu dipertahankanatau malah menjadi “bumerang” bagi Kementerian Agama untuk menduduki klasemen disclaimer.

Secara manajerial, pengawasan yangdilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Agamamempunyaiartisuatuusahaagarsuatupekerjaandapatdilaksanakansesuaidengan

rencanayang telahditentukan,dandenganadanya pengawasan dapat memperkeciltimbulnya hambatan, sedangkan hambatanyang telah terjadi dapat segera diketahuiyang kemudian dapat dilakukan tindakanperbaikannya.

Langkah Optimalisasi PengawasanTerdapat 2 (dua) langkah besar

yang harus dilakukan dalam pembenahanpengawasan ini agar menjadi optimal:Pertama, pembenahan tugas dan fungsi pengawasan intern (APIP). Melakukanperbaikanseluruhinstitusipengawasanagarmenghindari tumpang tindih dan bersifatsinergis (tidak ego sektoral), dapat bekerjasecaraefisiensidanefektif,sertamemberikannilaitambahyangoptimaldalampencapaianvisimisidantujuanorganisasi(bukansekedarwatchdog),tetapijugasebagaikonsultandankatalisator.

Sebenarnya, tumpang tindihdemikian tidak akan terjadi jika terdapatpengelompokanatasdasarkewenanganunitpengawas intern yang ada. Sebab, sesuaidengan struktur pengawasan yang dianutdalam ICW 1925, di mana pelaksanaanAPBN didasarkan atas administratif beheer dan compatible beheer, maka pengawasintern akan membagi atas salah satu di antaranya atau kedua-duanya. Dengantugaspemeriksaanyangdibedakantersebutsebenarnyaakanterdeskripsikansuatupolapengawasanberjenjang.Pengawasantersebutpadadasarnyadilakukandimana,“…aparat pengawasan yang lebih tinggi tingkatnya secara hierarkis organisatoris melaksanakan tugas yang lebih luas pendekatannya atau lebih makro wawasannya daripada aparat


Pengawasan

41

terciptanya percepatan reformasi birokrasidan terwujudnya good governance sepertiyang diamanatkan oleh Undang-UndangDasar1945danPancasila.

Hasil pengawasan harus dapatmenunjukkan sampai di mana terdapatkecocokan dan ketidakcocokan danmenemukan penyebab ketidakcocokanyang muncul. Dalam konteks membangunmanajemen pemerintahan publik yangbercirikan good governance (tata kelolapemerintahan yang baik), pengawasanmerupakan aspek penting untuk menjagafungsi pemerintahan berjalan sebagaimanamestinya. Dalam konteks ini, pengawasanmenjadisamapentingnyadenganpenerapangood governance itu sendiri.

Dalamkaitannyadenganakuntabilitaspublik, pengawasan merupakan salahsatu cara untuk membangun dan menjagalegitimasi warga masyarakat terhadapkinerja pemerintahan dengan menciptakansuatu sistem pengawasan yang efektif, baikpengawasanintern(internal control) maupun pengawasan ekstern (external control). Di samping mendorong adanya pengawasanmasyarakat(social control).

Sehingga Inspektorat Jenderal Kementerian Agama mampu memberikan pembenahan koordinasi pengawasaninternal, serta peningkatan mutu hasilpemeriksaanyangbukansekedarwatchdog (penyimpangan dari ketentuan) yang fokuspada prioritas atau program beresiko tinggi (risk based audit). Secara umum,Kementerian Agama akan memberikan kontribusiuntukmenjawabtantangangood governance sepertiyangdicita-citakandalamera reformasi. [Irianto]

pengawasan yang lebih rendah. Dengan perkataan lain, sasaran pengawasan antar-aparat pengawasan berbeda satu sama lain, tergantung mana yang lebih ekstern dan mana yang lebih intern.”

Kedua, pembenahan standar pengendalian intern. Sesuai dengan Pasal 58 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara, Presidenakan mengatur dan menyelenggarakansystem pengendalian intern di lingkunganpemerintahansecaramenyeluruh.Sedangkandalam penjelasannya disebutkan bahwaMenteriKeuangan,MenteriTeknismengaturlebih lanjut dan menyelenggarakan systempengendalian intern di bidang masing-masing.

Realitanya belum mampu menjawabpermasalahan yang ada dan belumdilaksanakan secara efektif, seperti StandarPelayanan Minimal (SPM), Standar AnalisaBelanja (SAB), Standar Akuntansi KeuanganPemerintah,AnggaranBerbasisKinerja(ABK),Pengembangan Ukuran Kinerja, dan lain-lain.Olehkarenaitu,adlahtugasAPIPuntukmendorong dan membantu percepatan implementasi standar-standar pengendalian intern,baikmelaluilaw enforcement,maupunpembinaansecaraaktifataulangsungmelaluiasistensidankonsultasi.Demikianjugadalampenetapan standar-standar dalam systempengendalian intern secara menyeluruh,APIP harus terlibat aktif agarmemudahkanpengawasandimasadatang.

Dengan demikian pengawasanyang dilakukan oleh Inspektorat JenderalKementerian Agama akan lebih maksimal dan bersifat preventif. Sehingga mampumenciptakan iklim kinerja yang kondusif,


Pengawasan


Pengawasan

Pengawasan Di Lingkungan Kementerian AgamaOleh: Endang Rizkiyah

Pengawasan adalah proses dalammenetapkan ukuran kinerja danpengambilan tindakan yang dapatmendukung pencapaian hasil yang

diharapkansesuaidengankinerjayangtelahditetapkan tersebut. Pengawasanbertujuanuntuk memastikan bahwa segala aktifitasyangterlaksanasesuaidenganapayangtelahdirencanakan.Definisilainmenyatakanbahwapengawasanadalahsegenapkegiatanuntukmeyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai denganrencanayangtelahditetapkan,kebijaksanaanyang telah digariskan dan perintah (aturan)yangdiberikan. Beberapa Gejala yang memerlukanPengawasan diantaranya adalah terjadipenurunan pendapatan atau profit, namuntidak begitu jelas faktor penyebabnya,penurunankualitaspelayanan(teridentifikasi dari adanya keluhan pelanggan),ketidakpuasan pegawai (teridentifikasi dari adanya keluhan pegawai, produktifitas kerja yang menurun, dan lain sebagainya), berkurangnya kas perusahaan, banyaknyapegawai atau pekerja yang menganggur,tidak terorganisasinya setiap pekerjaandengan baik, biaya yangmelebihi anggarandanadanyapenghamburandaninefisiensi. Hal ini berarti bahwa pengawasantidakhanyamelihatsesuatudenganseksamadan melaporkan hasil kegiatan mengawasi,tetapijugamengandungartimemperbaikidanmeluruskannya sehingga mencapai tujuanyangsesuaidenganapayangdirencanakan.

Dengan demikian pengawasanpada hakekatnya merupakan tindakanmembandingkan antara hasil dalam kenyataan (das sein) dengan hasil yangdiinginkan (das sollen). Hal ini disebabkankarena antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan-penyimpangan,makatugaspengawasanadalahmelakukankoreksiataspenyimpangan-penyimpangantersebut.Pengawasan merupakan fungsi manajerialyang keempat setelah perencanaan,pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagaisalah satu fungsi manajemen, mekanismepengawasan di dalam suatu organisasimemang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yangbaik dan berkesinambungan, jelas akanmengakibatkanlambatnyaataubahkantidaktercapainya sasaran dan tujuan yang telahditentukan. Secaraumumpengawasanbertujuanuntuk: menjamin ketepatan pelaksanaansesuai rencana, kebijaksanaandanperintah(aturan yang berlaku), menertibkankordinasi kegiatan, mencegah pemborosandan penyimpangan,menjamin terwujudnyakepuasan masyarakat atas barang dan jasayang dihasilkan dan membina kepercayaanmasyarakatpadakepemimpinanorganisasi. Terwujudnyatujuanyangdikehendakioleh organisasi sebenarnya tidak lainmerupakan tujuan dari pengawasan. Olehkarena itu, pengawasan mutlak diperlukandalam usaha pencapaian suatu tujuan.


Pengawasan

Menurut Situmorang dan Juhir (1994:22)maksud pengawasan adalah untuk:mengetahui jalannya pekerjaan, apakahlancar atau tidak, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai danmengadakanpencegahanagartidakterulangkembalikesalahan-kesalahanyangsamaatautimbulnyakesalahanyangbaru,mengetahuiapakah penggunaan budget yang telahditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telahdirencanakan, mengetahui pelaksanaankerja sesuai dengan program (fase tingkatpelaksanaan) seperti yang telah ditentukandalam planning atau tidak danmengetahuihasil pekerjaan dibandingkan dengan yangtelah ditetapkan dalam planning, yaitustandard. Sementara itu, berkaitan dengantujuanpengawasan,Maman Ukas(2004:337)mengemukakan bahwa tujuan pengawasanadalah mensuplai pegawai-pegawaimanajemendenganinformasi-informasiyangtepat, teliti dan lengkap tentang apa yangakan dilaksanakan, memberi kesempatanpada pegawai dalam meramalkanrintangan-rintanganyangakanmenggangguproduktivitas kerja secara teliti danmengambillangkah-langkahyangtepatuntukmenghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi,mendapatkan solusiuntuk mencapai produktivitas kerja yangmaksimumdanpencapaianyangmemuaskandaripadahasil-hasilyangdiharapkan. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa padapokoknya tujuan pengawasan adalahuntuk membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi

yangtelahdibuat,mengetahuiadatidaknyakesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahanatau kegagalan-kegagalan serta efisiensidan efektivitas kerja dan mencari jalankeluarapabilaadakesulitan,kelemahandankegagalan, atau dengan kata lain disebuttindakankorektif. Donnelly, et all. (dalam Zuhad,1996:302) mengelompokkan pengawasanmenjadi tiga tipe dasar, yaitu preliminary control, concurrent control dan feedback control. Ketiga hal tersebut digambarkansebagai berikut: pertama, pengawasanpendahuluan (preliminary control). Memusatkan perhatian pada masalahmencegah timbulnya deviasi-deviasi padakualitassertakuantitassumber-sumberdayayang digunakan pada organisasi-organisasi.Sumber-sumber daya ini harus memenuhisyarat-syarat pekerjaan yang ditetapkanoleh struktur organisasi yang bersangkutan.Parapegawaiataukaryawanperlumemilikikemampuan,baikkemampuanfisikataupunkemampuan intelektual untuk melaksanakan tugas-tugasyangdibebankankepadamereka.Bahan-bahan yang akan digunakan harusmemenuhi kualitas tertentu dan mereka harustersediapadawaktudantempatyangtepat. Kedua, pengawasan pada saatpekerjaan berlangsung (concurrent control). Memonitorpekerjaanyangberlangsunggunamemastikan bahwa sasaran-sasaran telahdicapai.Alatprinsipdenganapapengawasandapat dilaksanakan adalah aktivitas paramanajeryangmemberikanpengarahanatauyangmelaksanakansupervisi. Ketiga, pengawasan umpan balik(feedback control). Memusatkan perhatian


Pengawasan

dapatdiidentifikasidandiperbaiki. Sementara pengawasan tidaklangsung diartikan sebagai teknikpengawasanyangdilakukandenganmengujidan meneliti laporan-laporan pelaksanaankerja.Tujuandaripengawasantidaklangsunginiadalahuntukmelihatdanmengantisipasisertadapatmengambiltindakanyang tepatuntuk menghindarkan atau memperbaiki penyimpangan.

B e r d a s a r k a n pendapat beberapa paraahli,Situmorang dan Juhir (1994:27)mengklasifikasikan teknik pengawasanberdasarkan berbagai hal, yaitu: pertama,pengawasanlangsungdan pengawasantidak langsung.Pengawasanlangsung,adalah pengawasan

yangdilakukansecarapribadiolehpimpinanataupengawasdenganmengamati,meneliti,memeriksa,mengeceksendirisecara“on the spot” di tempat pekerjaan, dan menerimalaporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana.Halinidilakukandenganinspeksi.Sedangkan pengawasan tidak langsung,diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baiklisanmaupuntertulis,mempelajaripendapat-pendapatmasyarakatdansebagainyatanpapengawasan“on the spot”. Kedua, pengawasan preventif danrepresif. pengawasan preventif, dilakukanmelaluipreauditsebelumpekerjaandimulai.Misalnya dengan mengadakan pengawasan

pada hasil-hasil akhir. Tindakan korektifditujukankearahprosespembeliansumberdaya atau operasi-operasi aktual. Tipepengawasaninimencapainamanyadarifaktabahwa hasil-hasil historikal mempengaruhitindakan-tindakanmasamendatang. Berdasarkan uraian di atas, dapatdiketahui bahwa pelaksanaan pengawasanterhadapsuatuaktivitaskerjadapatdilakukansebelumnya, sedang berjalan dan sesudahproses kegiatan berakhir. Dengan demikian, makasistem pengawasanharus dirancang sesuai dengan keg iatan-keg iatan tepatpadawaktunya. T e r d a p a t dua cara untuk m e m a s t i k a n pegawai merubahtindakan atausikapnya yang telah mereka lakukandalam bekerja, yaitu dengan dilakukannyapengawasan langsung (direct control) dan pengawasantidaklangsung(indirect control). Pengawasan langsung diartikan sebagaiteknik pengawasan yang dirancang bangununtuk mengidentifikasi dan memperbaikipenyimpangan rencana. Dengan demikianpada pengawasan langsung ini, pimpinanorganisasi mengadakan pengawasan secaralangsung terhadap kegiatan yang sedangdijalankan, yaitu dengan cara mengamati,meneliti,memeriksadan mengeceksendirisemua kegiatan yang sedang dijalankantadi. tujuannya adalah agar penyimpangan-penyimpanganterhadaprencanayangterjadi

Kepercayaan kepada diri sendiri adalah rahasia utama untuk mencapai sukses.

“Self confidence is the way to success”

Kemauan dan ketabahan adalah dasar utama yang dimiliki oleh orang yang

mendapat kesuksesan.“A desire and patience are owned by

someone who gets success”


Pengawasan

terhadappersiapan-persiapan,rencanakerja,rencana anggaran, rencana penggunaantenaga dan sumber-sumber lain. Sedangkan pengawasan represif, dilakukan melaluipost-audit, dengan pemeriksaan terhadappelaksanaan di tempat (inspeksi), memintalaporanpelaksanaandansebagainya. Ketiga, pengawasan internal danpengawasaneksternal.pengawasaninternaladalah pengawasan yang dilakukan olehaparat dalam organisasi itu sendiri. Setiappimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucukpimpinan mengadakan pengawasan secarafungsional sesuai dengan bidang tugasnyamasing-masing. Pengawasan internaldilakukan oleh orang atau badan yangada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan pengawasan atasanlangsung atau pengawasan melekat olehItjen, Bawasda, BPKP. Pengawasan internmerupakansebuahproses,yangdiwujudkanoleh pimpinan organisasi maupun anggotanya,yangdirancanguntukmenjamintercapainya tujuan organisasi. Pengawasaninternal meliputi efektivitas dan efisiensidarikegiatanoperasional,keandalanlaporankeuangan, dan ketaatan dengan peraturandanperundanganyangberlaku. Beberapa kata kunci yang seringdipergunakan dalam “pengawasan internal“ adalah: pengawasan intern merupakansebuah proses, yang menjadi suatu mediamenuju akhir, bukan berarti akhir itusendiri, pengawasan intern dipengaruhioleh personil. Hal tersebut bukanlah hanyasuatu kebijakan yang berbentuk manualdan format tertulis, tetapi merupakansekelompok individu pada tiap tingkat

organisasi. Pengawasan internal dapatdiharapkan untuk memberikan kepastianyang sesuai, bukan kepastian yang absolutkepada keseluruhan tingkat manajemendanpengawasan interndimaksudkanuntukmempercepat tercapainya sasaran yangterpisah-pisahtetapijugauntukkeseluruhantujuanorganisasi. Manfaat pengawasan internalantara lainadalahmenjembatanihubunganpimpinantertinggidenganparamanajerdanstafdalamrangkamemperkecilketimpanganinformasi,mendapatkaninformasikeuangandan penggunaan yang tepat dan dapatdipercaya, menghindari atau mengurangirisiko organisasi memenuhi standar yangmemuaskan, mengetahui penerimaanatau ketaatan terhadap kebijakan danprosedur internal,danmengetahuiefisiensipenggunaan sumber daya organisasi ataukepastianterwujudnyapenghematanefektivitaspencapaianorganisasi. Sedangkan Pengawasan eksternaladalah pengawasan yang dilakukan olehaparat dari luar organisasi sendiri, sepertihalnya pengawasan di bidang keuanganoleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjangmeliputi seluruh aparatur negara danDirektorat Jenderal Pengawasan KeuanganNegara terhadap departemen dan instansipemerintah lain. Pengawasan eksternaldilakukanolehorangataubadanyangadadiluarunitorganisasiyangbersangkutan,yaituBPK,KPK,ORIdansebagainya. Berdasarkan uraian di atas, makateknik pengawasan yang dilakukan olehpimpinan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik, semuanya tergantung padaberbagaikondisidansituasiyangakanterjadi,


Pengawasan

maupunyangsedangterjadiatauberkembangpada masing-masing organisasi. Penentuan salah satu teknik pengawasan ini adalahagar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada tindakan yang telah dilakukan atauagar penyimpangan yang telah terjadi tidakberdampakyanglebihburuk,selainituagardapat ditentukan tindakan-tindakan masadepanyangharusdilakukanolehorganisasi.Manfaatpengawasaneksternaladalahuntukmeningkatkan kredibilitas keberhasilan dan kemajuanorganisasi.Pelaksanapengawasaneksternal dilakukan dengan prinsip kemitraan (partnership)antarapengawasdenganyangdiawasi. Pengawasan terdiri daripada suatuproses yang dibentuk oleh tiga macamlangkah-langkah yang bersifat universalyakni: (1) mengukur hasil pekerjaan, (2)membandingkan hasil pekerjaan denganstandard dan memastikan perbedaan(apabilaadaperbedaan),dan(3)mengoreksipenyimpanganyangtidakdikehendakimelaluitindakanperbaikan.SementaraKoontz, et. al (dalam Hutauruk, 1986:197) menyebutkanbahwa proses dasar pengendalian, dimanapunpenerapannyaatauapa saja yangdiawasi, meliputi tiga langkah, yaitu (1)menetapkan standar, (2)mengukurprestasikerjaataustandar ini,dan (3)memperbaikidan mengoreksi penyimpangan yang takdikehendaki dari standar dan perencanaan. Sementara itu, William H. Newman (dalamHandoko,1995:367)mengemukakanlima langkah dasar yang dapat diterapkanuntuk memahami pengawasan sebagaisuatu proses atau mekanisme kontrol dari suatukegiatan,yaitu: (1)Merumuskanhasilyang diinginkan, (2) Menetapkan petunjuk/

prediktor hasil, (3) Menetapkan standarpetunjukdanhasil,(4)Menetapkanjaringaninformasidanumpanbalik,dan (5)Menilaiinformasidanmengambiltindakankoreksi. Berdasarkan uraian di atas, makadapatdiambilsatukesimpulanbahwaprosespengawasan merupakan hal penting dalammenjalankankegiatanorganisasi,olehkarenaitusetiappimpinanharusdapatmenjalankanfungsipengawasansebagaisalahsatufungsimanajemen.Halinisesuaidenganpendapatyang dikemukakan oleh The Liang Gie (1972:90)bahwa:pengontrolan(controlling) adalah aktivitas dalam manajemen berupapekerjaan memeriksa, mencocokkan danmengusahakan agar pekerjaan-pekerjaanterlaksana sesuai dengan rencana serta hasil yang dikehendaki. Pengontrolan inimerupakan salah satu fungsi manajer, disamping fungsi-fungsi lainnya, sepertiperencanaan, pembuatan keputusan,pembimbingan, pengkoordinasian danpenyempurnaan. Pengawasan yang dilakukan olehpimpinan organisasi akan memberikan implikasi terhadap pelaksanaan rencana,sehingga pelaksanaan rencana akan baik jikapengawasandilakukan secarabaik, dantujuanbarudapatdiketahuitercapaidenganbaik atau tidak setelah proses pengawasandilakukan. Dengan demikian peranan pengawasan sangat menentukan baikburuknyapelaksanaansuaturencana. Hasil pengawasan harusdijadikan masukan oleh pimpinan dalampengambilan keputusan yang dimaksudkanuntuk: menghentikan atau meniadakankesalahan, penyimpangan, penyelewengan,pemborosan,hambatandanketidaktertiban,


Pengawasan

mencegah terulangnya kembali kesalahan,penyimpangan,penyelewengan,pemborosan,hambatan dan ketidaktertiban tersebutdanmencari cara-cara yang lebih baik ataumembina yang telah baik untuk mencapaitujuan dan melaksanakan tugas-tugasorganisasi. Hakikatpengawasanadalahmenjadibaik dengan memperbaiki kesalahan agar sesuai dengan aturan hukum, sehinggaadministrasi pemerintahan berjalansecara berkualitas dalam memberikan layanan kepadam a s y a r a k a t n y a .Dimensi pertama dari hakikat pengawasanyaitudimensisupport. Dimensiinimenunjukpada hakikat kegiatan pengawasan yangdilakukan oleh supervisor itu harusmampu mendukung pihak sekolah untuk mengevaluasi diri kondisi existing-nya.Oleh karena itu, supervisor bersama pihaksekolah dapat melakukan analisis kekuatan,kelemahan dan potensi serta peluang sekolahnya untuk mendukung peningkatandan pengembangan mutu pendidikan pada sekolahdimasayangakandatang. Dimensi kedua dari hakikat pengawasanyaitudimensitrust. Dimensi ini menunjukpadahakikatkegiatanpengawasanyang dilakukan oleh supervisor itu harusmampu membina kepercayaan stakeholder pendidikan dengan penggambaran profildinamika sekolah masa depan yang lebihbaikdanlebihmenjanjikan.

Dimensi ketiga dari hakikatpengawasanyaitudimensichallenge. Dimensi ini menunjuk pada hakikat pengawasanyangdilakukan supervisor itu harus mampu memberikan tantangan pengembangan sekolah kepada stakeholder pendidikan di sekolah.Tantanganiniharusdibuatserealistikmungkin agar dapat dan mampu dicapai olehpihaksekolah,berdasarkanpadasituasidan kondisi sekolah pada sat ini. Dengan demikian stakeholder tertantang untuk bekerjasamasecarakolaboratifdalamrangka

pengembangan mutu sekolah. Dimensi keempat dari hakikat pengawasan yaitudimensi networking and collaboration. Dimensi ini memnunjuk padahakikat kegiatan pengawasan yangdilakukan oleh

supervisorituharusmampumengembangkanjejaringdanberkolaborasiantarstakeholder pendidikan dalam rangka meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensipendidikan di sekolah. Fokusdari keempatdimensi hakikatpengawasan itu dirumuskan dalam tigaaktivitasutamapengawasanyaitunegosiasi,kolaborasi, dan networking. Negosisasidilakukan oleh supervisor terhadapstakeholder pendidikan dengan fokus pada substansi apa yang dapat dan perludikembangkan atau ditingkatkan sertabagaimana cara meningkatkannya. [EndangRizkiyah]

Kejujuran adalah makna keadilan itu sesungguhnya.

“Fairness is what justice really is”

Kejujuran mendekati kesalehan.“Honesty is next to godliness”



Pengawasan

Dalammanajemen, perencanaanadalah proses mendefinisikantujuan organisasi, membuatstrategi untukmencapai tujuan

itu, dan mengembangkan rencana aktivitaskerja organisasi. Perencanaan merupakanproses terpenting dari semua fungsimanajemen karena tanpa perencanaanfungsi-fungsi lain pengorganisasian,pengarahan, dan pengontrolan tidak akandapatberjalan.

Setidaknya ada empat tujuanperencanaan. Pertama, adalah untuk memberikanpengarahanbaikuntukmanajermaupun karyawan nonmanajerial. Denganrencana, karyawan dapat mengetahui apayang harus mereka capai, dengan siapamereka harus bekerja sama, dan apa yangharus dilakukan untuk mencapai tujuanorganisasi. Kedua, adalah untuk mengurangi ketidakpastian. Ketika seorang manajermembuatrencana,iadipaksauntukmelihatjauh ke depan, meramalkan perubahan,memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untukmenghadapinya.

Ketiga, untuk meminimalisir pemborosan. Dengan kerja yang terarahdan terencana, karyawan dapat bekerjalebih efesien dan mengurangi pemborosan. Keempat, untuk menetapkan tujuan danstandar yang digunakan dalam fungsiselanjutnya, yaitu proses pengontrolan danpengevalusasian.Prosespengevaluasianatauevaluating adalah proses membandingkan

rencanadengankenyataanyangada.Tanpaadanya rencana, manajer tidak akan dapatmenilaikinerjaperusahaan.

Perencanaan terdiri dari dua elemen penting, yaitu sasaran (goals) dan rencana itu sendiri (plan). Sasaran adalah hal yangingindicapaiolehindividu,grup,atauseluruhorganisasi. Sasaran sering pula disebut tujuan. Sasaran memandu manajemenmembuat keputusan dan membuat kriteria untukmengukursuatupekerjaan.SedangkanRencana atau plan adalah dokumen yangdigunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan.Rencanabiasanyamencakupalokasisumberdaya,jadwal,dantindakan-tindakanpentinglainnya.

Perencanaanmerupakantahapanawaldari pelaksanaan suatu kegiatan. Pada tahap ini ditetapkan tujuan atau sasaran, carapelaksanaan, kebutuhan tenaga dan dana,waktu pelaksanaan, dan persyaratan sertaperaturan yang harus ditaati. Dari definisiperencanaan ini, jelas terlihat perlunyadukunganpenganggaranyangmemadai.

Penganggaran adalah salah satu aktivitas utama dari organisasi pemerintah,yang tidak saja meliputi metode dansistematika pengalokasian sumber-sumberdaya keuangan, tetapi jugameliputi prosespolitik yang kompleks sesuai denganalasan-alasan kepentingan yang beranekaragam. Sedangkan “anggaran“ sendiri padadasarnya merupakan pedoman tindakanyangakandilaksanakanpemerintahmeliputirencana pendapatan, belanja, transfer, dan

Upaya Preventif Penyimpangan Anggaran Melalui Audit PerencanaanOleh: Hakim Jamil


Pengawasan

pembiayaan yang diukur dalam satuanrupiah, yang disusun menurut klasifikasitertentusecarasistematisuntuksatuperiodetertentu.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 menyatakan adanya pengintegrasiansistem akuntabilitas kinerja dengan sistemanggaran, sertapenerapansistemanggaranberbasis kinerja. Hal itu mencerminkanadanya perubahan sistem anggaran darimodel lama yang berdasarkan sistemincremental atau sistem line-item ke sistem penganggaranberbasiskinerja.Olehkarenaitu, setiap unit organisasi pemerintahdiminta untuk menyusun anggarannyaberdasarkan pendekatan kinerja, yaitusuatusistemanggaranyangmengutamakanupaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yangditetapkan.Denganpendekatankinerja,maka anggaran disusun berdasarkan pada sasarantertentuyanghendakdicapaidalamsatu tahun anggaran. Keterpaduan antara perencanaan kinerja dengan anggarantahunan akan menghasilkan adanyaketerkaitanantaradanayangtersediadenganhasilyangdiharapkan.Sistempenganggaransepertiinilahyangdisebutdengananggaranberbasiskinerja(ABK).

Untuk dapat terlaksananya ABK,perlu dibangun suatu sistem yang dapatmenyediakan data dan informasi gunapenyusunannya. Selain itu, untuk dapatmembuat ABK, maka diperlukan adanyaperencanaanstratejik(Renstra)yangdisusunsecara objektif dengan melibatkan seluruhkomponen yang ada. ABK yang disusunharuslahdidasarkanpadastandarharga,tolokukur,danstandarpelayananminimal (SPM)

yangditetapkanberdasarkanketentuanyangberlaku.

Konsep Dasar Audit PerencanaanAudit atau pemeriksaan adalah proses

identifikasi masalah, analisis, dan evaluasiyangdilakukan secara independen,obyektif,dan profesional berdasarkan standar audit,untuk menilai kebenaran, kecermatan,kredibilitas, dan keandalan informasimengenai pengelolaandan tanggung jawabkeuangan negara.

Audit perencanaan kegiatan pada Unit Organisasi/Satker dimaksudkan untukmeyakinibahwaperencanaankegiatantelahdilakukan secara efisien dan efektif. Hal inimencakup penilaian bahwa semua prosesperencanaan kegiatan yang terjadi benar-benar telahmendukung pencapaian tujuansatuan kerja/organisasi. Semua aktivitastelah diotorisasi secara tepat dan telah dipertanggungjawabkansecarabenar.

Audit intern pada dasarnya adalahsebuahpenilaianyangsistematisdanobjektifyang dilakukan auditor internal terhadapoperasi dan pengendalian yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan bahwainformasikeuangandanoperasitelahakurat dan dapat diandalkan, risiko yangdihadapi organisasi telah diidentifikasi dandiminimalisasi, peraturan eksternal sertakebijakan dan prosedur internal yang bisaditerima telah dipenuhi, kriteria operasi(kegiatan) yang memuaskan telah dipenuhi,sumberdaya telah digunakan secara efisiendan ekonomis.

Audit internal akan menentukan juga bahwa tujuan organisasi telah dicapaisecara efektif, semua kegiatan dilakukan


Pengawasan

dengan tujuan untuk dikonsultasikandengan manajemen dan membantuanggota organisasi dalam menjalankantanggungjawabnya secara efektif. Auditatas perencanaan, lebih menekankan padaketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, efisiensi dan efektivitas alokasisumber dana dan risiko yang dihadapiorganisasi terkait perencanaan dan penganggaran telah ditangani dengan baik.

Efisiensiberhubungandengankegiatanmerencanakan alokasi dana secara hemat tanpa mengabaikan pencapaian tujuan,sedangkan efektivitas perencanaan danpenggaran berkaitan dengan penetapan kegiatan pencapaian tujuan denganmenggunakan dana sesuai target ataupun sasaran yang telahditetapkan.

Tujuanaudititu,akan dikembangkan lebih spesifik lagi padatahapauditrinciyangmengarahpadatemuan/simpulan atas perencanaan yang dilakukanoleh auditi. Pelaksanaan audit sebaiknyadiawali dengan melakukan pemahamanmengenaisatuankerjayangdiaudit (auditi).Berdasarkan pemahaman terhadap entitastersebut,auditorperlumelakukanprosedurpenentuan segmen yang berisiko tinggidibandingkandenganyangrisikonyarendah.Terhadapsegmenyangdipilihperludilakukanpengujian atas sistem pengendalian internuntukmenentukan luasnya audit rinci yangperlu dilakukan. Pemahaman terhadap entitas dilaksanakan dengan melakukanpemahaman terhadap berbagai kegiatan

yang dilaksanakan, sistem serta proseduruntuk menjamin lancarnya perencanaansetiapkegiatandanpengalokasiandananya.

Prosedur penentuan risiko (risk assessment procedure) digunakan untuk mendapat pemahaman atas entitas danlingkungannya, termasuk pengendalianinternalnya.Metodeyangdigunakanadalahtanya jawab dengan manajemen, proseduranalitis, serta pengamatan dan inspeksi.Prosedur ini diperlukan antara lain untuk memaksimalkan keterbatasan waktu sertatenagaauditor.Pengujiandalamprosedurinilebihdiutamakanpadasegmenyangberisiko

tinggi dibandingkandengan yangrisikonya rendah.Uji pengendalian(test of controls) merupakan prosedur menguji efektivitasp e n g e n d a l i a n operasi dalam

mencegah,ataumendeteksidanmengoreksi,kelemahan sistem pengendalian intern terkaitperencanaan.Pengujianinidiarahkankepada evaluasi efektivitas rancangan danimplementasi pengendalian internal terkait dengan perencanaan.

Auditrincidilakukanuntukmemastikanapakah dampak dari kelemahan sistem pengendalian intern (potensi temuan)memang benar-benar terjadi. Hal inidilakukandenganmengumpulkanbukti-buktiaudit yang relevan, kompeten, cukup danmateril.Untukmeyakinibahwaperencanaantelah dilakukan secara efisien dan efektifserta seluruh risiko terkait perencanaan telah ditanganidenganbaik,makaharusdilakukan

Kita belajar Sejarahbukan untuk menjadi lebih pandai,

tetapi untuk lebih bijaksana.(Syahdunya Untaian Pujangga Hikmah)


Pengawasan

audit atas perencanaan dengan ruang lingkup terkaitseluruhaktivitasperencanaan.Prosesaudit perencanaan tidak berbeda denganauditlainnya,yaitumeliputilangkah-langkahPerumusanTujuanAudit (PTA),PenyusunanProgram Kerja Audit (PKA), PelaksanaanProgram Kerja Audit (PPKA), PenyusunanKertas Kerja Audit (KKA), Penyimpulan danatauPenyusunanLaporanHasilAudit(LHA).

Audit Perencanaan akan memberikan manfaatyangsangatbesarjikadilaksanakandenganperuntukannya.Dengandilakukannyaauditperencanaan,diharapkanakandiperolehmanfaat antara lain adalah peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern atasperencanaan, risiko atas perenanaan telahditanganidenganbaik,perenanaandilakukanyang sesuai dengan ketentuan/peraturanyangberlaku,perencanaanyangefisiendanefektif.

Komponen pengendalian yang diujidalam audit perencanaan Sesuai PPNomor60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah,terdapatlimakomponendari sistem pengendalian intern yangdiuji, sebagai berikut: Pertama, lingkungan pengendalian (control environment). Merupakan fondasi dari sistem pengendalian intern pemerintah, meliputi penciptaankondisi dan situasi pengendalian dalam jajaran pejabat dan pegawai yang terlibatdalam kegiatan satuan organisasi/kerja,sehingga diharapkan dapat mempengaruhi kesadaran mereka dalam organisasi untuk dapat mencapai tugas dan fungsi yangdiharapkan. Lingkungan pengendalianmencakup unsur-unsur: Penegakan integritas dan etika, Komitmen atas kompetensi,Kepemimpinanyangkondusif,Pembentukan

struktur organisasi yang sesuai dengankebutuhan, Pendelegasian wewenang dantanggungjawabyangtepat,Penyusunandanpenerapankebijakansertapraktikyangsehatmengenai pembinaan tugas dan fungsi serta Hubungan kerja yang baik dengan instansipemerintah terkait.

Kedua, penilaian risiko (Risk Assessment).Melakukanidentifikasi,analisis,dan pengelolaan risiko yang berkaitandengan permasalahan keuangan dan non keuangan, sesuai dengan peraturan yangtelah ditetapkan. Penaksiran risiko mencakup unsur-unsur:Tujuandansasaran (goals and objectives), baik untuk instansi pemerintah secara keseluruhanmaupunpadatingkatanaktivitas, Identifikasi dan analisis risiko,Mengelola risiko selama perubahan (managing change).

Ketiga, kegiatan pengendalian (Control Activities). Menciptakan kebijakan danprosedur dalam rangka pengendalian untuk memberikan keyakinan bahwa terdapatkegiatan yang dapat meminimalkan risikodalam mencapai tujuan satuan organisasi/kerja atau tujuan program. Kegiatanpengendalianmencakupunsur-unsur:Reviuatas tugas dan fungsi, Pembinaan tugasdan fungsi, Pengendalian atas sisteminformasi (controls over information system), Pengendalianfisik aset, Penetapandan reviu atas indikator tugas dan fungsi,Pemisahan fungsi, Otorisasi transaksi,Pencatatan yang akurat dan tepat waktu,Pembatasan akses atas sumber daya dancatatan,Akuntabilitasatassumberdayadancatatan, dan Dokumentasi yang baik atasSistem Pengendalian Intern dan transaksi/kejadianpenting.


Pengawasan

Kedua, Penelitian dokumen danprosedur. Teknik ini dilakukan dengan mengambil uji petik dari dokumen yangtersedia, dinilai dengan ketentuan danproseduryangberlaku.Penelitiandokumendilakukanuntukmemperolehbuktipengujianatascatatandandokumensatuanorganisasi/kerja yang di audit. Pengumpulan buktiyang berasal dari dokumen-dokumen harusdipersiapkan dan ditujukan dalam rangkamemperoleh informasi yang mendukungsimpulanatasefektivitassistempengendalian.Dokumen yang penting, signifikan ataukontroversialharusdibuatduplikasinyauntukdisimpan dan dicatat sumbernya, sehinggadapatterhindardariterjadinyapolemikatasbukti pengujian yang berasal dari bahan-bahanyangtertulis.

Ketiga, pengamatan lapangan/wawancara. Teknik ini dilakukan untukmengukur dan menguji sejauhmanakegiatan pengendalian atas lima komponen pengendalianberjalan secaraefektif. Teknikseperti ini membantu auditor memperolehbukti kegiatan dan dapat membantumengumpulkanbukti apakahpegawai telahmemenuhi prosedur yang layak. Auditordapat merumuskan informasi dari tangan pertama (key person) mengenai aktivitasatauperilakumelalui suatukajiandarihasilobservasiyangcermat.Peninjauanatassuatuproses tatkala proses tersebut beroperasi akan memberikan auditor suatu pemahaman dan kredibilitas yang memadai pada saatmembahasisu-isudengansatuanorganisasi/kerjayangdiaudit.

Audit perencanaan merupakan istilah bidang baru dalam bidang audit,dan belum dilaksanakan oleh satuankerja/

Keempat, informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi diperlukan pimpinan satuan organisasi/kerja untukmelaksanakanpengendalian.Olehkarenaitu,informasi harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan dan pejabat lain yangmemerlukan guna menjalankan tanggungjawaboperasionalnya.Pemrosesaninformasidan komunikasi mencakup unsur-unsur: Pencatatan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat, Mekanisme komunikasiinternal dan eksternal yang efektif, Bentukdan sarana komunikasi yang tepat, danPenyempurnaansisteminformasiyangterusmenerus.

Kelima, pemantauan (monitoring).Pimpinan satuan organisasi/kerja wajibmelakukan pemantauan atas sistem pengendalian intern. Pemantauan adalah proses penilaian mutu/tugas dan fungsidari pengendalian intern sepanjang waktu.Pemantauan mencakup unsur-unsur: Pelaksanaan pemantauan berkelanjutan,Evaluasi terpisah, dan Tindak lanjutrekomendasihasilpengawasan.

Sedangkan Teknik yang digunakanuntuk menguji sistem pengendalian internsatuan organisasi/kerja adalah denganmelakukan survei, penelaahan dokumendan pengamatan lapangan/wawancarauntuk memperoleh informasi mengenai efektivitas dan manfaat pengendalian yangtelah ditetapkan. Penjelasan dari masing-masing teknik tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, Survei. Survei dilakukandengan mengembangkan kuesioner yangakandisebarkankepadasejumlahrespondenyangterdiridariunsurpejabatdanpegawaiyangterkait.


Pengawasan

organisasi pemerintah. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama melakukan terobosan inovatif untuk melakukan auditperencanaan.Audityangdilaksanakanuntukmemantauprosespelaksanaanpenyusunanperencanaan penggunaan anggaran negara ini setidaknya meliputi lima aspek (bidang)dalam perencanaan, yaitu (1) PenyusunanRencana Kinerja (Renja)/Penetapan Kinerja(Tapkin). Audit atas bidang ini bertujuanuntuk: Meyakini bahwa Renja/Tapkin telahdisusun yang merupakan penjabaran atauturunan dari Renstra, Meyakini bahwakebijakan telah sesuai dengan renstra yangtelah ditetapkan dan Meyakini bahwaindikatorkinerjasasarandankegiatandalamRenja/Tapkin telah sesuai dengan Tujuanorganisasi.

(2) Penyusunan Usulan RencanaKegiatanTahunan(URKT).Auditatasbidangini bertujuan untuk: Meyakini bahwaSatker telah menyusun URKT dan sudahmengakomodir kebutuhan satker selama satu tahun, Meyakini bahwa seluruh kebutuhansatker pada URKT sudah didukung dengan anggaran yang memadai, Meyakini bahwaSatker telah menetapkan Indikator Kinerjapada masing-masing rencana kegiatan berdasarkan ABK.

(3) Penyusunan Rencana Kegiatandengan menggunakan Anggaran Berbasis Kinerja(ABK).Auditatasbidanginibertujuanuntuk: Meyakini bahwa Satker telahmenetapkan Indikator Kinerja pada masing-masing rencana kegiatan berdasarkan ABK danMeyakinibahwaanggaranuntuksetiapkegiatan telah disusun berdasarkan Standar Analisis Belanja (SAB). (4) Koordinasi LintasSektoral. Audit atas bidang ini bertujuan

untuk Meyakini bahwa usulan yang dibuat,disetujui untuk mendapatkan anggaransesuaidengankebutuhanyangdiusulkandanMeyakini bahwa usulan yang dibuat telahdibahas dengan unit kerja internal terkait.DanKelima,PengawasandalamPenyusunanURKT.Auditatasbidang inibertujuanuntukMeyakinibahwapenyusunanusulankegiatandiawasi oleh Tim yang telah dibentuk olehpimpinansatkeryangbersangkutan.

PenutupPelaksanaan audit perencanaan masih

memerlukan pedoman untuk pelaksanaan dan implementasi di lapangan. Tim penyusunanbukuInspektoratJenderalsedangmenyusunbukuPedomanAuditPerencanaanyangakandisosialisasikan kepada para auditor internal di lingkungan Kementerian Agama, untukselanjutnyaakandilaksanakanpadaseluruhsatuankerja/organisasidibawahnya.

Kedepan, sesuai dengan fungsi perandan fungsi auditor Inspektorat Jenderal sebagai katalis dan konsultan bagi satuan kerja/organisasi di lingkungan KementerianAgama. Audit ini merupakan upaya yangdilakukan oleh Kementerian Agama untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahanyang baik dan untuk mencegah terjadinyapenyimpangan terhadap pengelolaananggaran akibat perencanaan yang tidaksempurna.

Selain itu, selaras dengan tekadKementerian Agama untuk meningkatkan opini laporan keuangan yang telah diraihtahun 2010 ini dengan predikat WajarDengan Pengecualian (WDP) menuju WajarTanpaPengecualian(WTP)padatahun2010.[HakimJamil]


Pengawasan

Berbicara mengenai kualitas sumber dayamanusia,takdapatlepasdarikualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan

suatuprosesyangterintegrasidenganprosespeningkatan sumber daya manusia. Dalamkerangka pentingnya upaya peningkatankualitas sumber daya manusia, pemerintahmenggandeng pihak swasta yang salingbahumembahu bekerja samamewujudkanusaha pembangunan pendidikan, antaralain dengan pengembangan dan perbaikan kurikulum serta sistem evaluasi, perbaikansarana pendidikan, pengembangan danpengadaanmata ajar, serta pengembangandan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan-pelatihan.

Di tanahair, selainSD,SMPdanSMAyang berada dalam binaan KementerianPendidikan Nasional, terdapat lembagapendidikan yang bernama madrasah danberada dalam binaan Kementerian Agama. Apabila dikaji secara histori, keberadaanmadrasah di tanah air kita dapat dikatakan sudah lebih dahulu hadir sebelum negeri ini merdeka dibandingkan dengan sekolah umumlainnya.Hanyasaja,prosesmenjadikanmadrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formil yang (mungkin) sedikitagaktertinggal.

Mengingatupayapeningkatansumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas

Upaya Peningkatan Kualitas Madrasah (Swasta)Tinjauan Dari Aspek Pengawasan

Oleh: Agus Warcham

lembaga pendidikan kita harus dilakukan secara terintegrasi, terencana, terarah,intensif, efektif, dan efisien, maka keduakementerian ini (Kementerian PendidikanNasional dan Kementerian Agama) harusberjalan bersama dan saling berkoordinasidalam pelaksanaannya. Sehingga akselerasidiantara kedua kantor kementerian dapat dirasakansebagaisuatu‘harmoni’ditengah-tengahkehidupanmasyarakat.

Dulu orang masih dapat melihat adanya kesenjangan antara kondisi sekolahumum dibandingkan dengan madrasah. Baikdarisegikualitasbangunan,sisitenagapengajar, maupun dari hasil ujian nasional(UN).Dan(saatitu)masihbanyakmasyarakatkita yang bila mendengar kata ‘madrasah’masih memiliki rasa miris, prihatin, dansebagainya dikarenakan kondisi tersebut.Suasana bangunan yang kumuh dan tidakterurus masih membayang dalam benaksebagian masyarakat dan seolah terusmelekat mengiringi setiap kali penyebutankata‘madrasah’.

Wajar saja bila persepsi masyarakatdemikian sehingga madrasah pada saat ini belummenjadi tujuan bagi orang tua yanghendakmenyekolahkan anaknya.Madrasahdianggap sebagai lembaga pendidikan ‘akhirat’, sehingga mereka lebih memilihuntuk menyekolahkan anaknya ke sekolahumum,ketimbangdimadrasah.Menjadikan


Pengawasan

nomor dua dalam pilihan sama artinyadengan tidak mengutamakan atau denganbahasa lain masih berharap dapat diterima di sekolah umum terlebih dahulu. Madrasah belum dapat berkompetisi dengan sekolahumum dalam hal kualitas.

Masyarakat tidak dapat sepenuhnyadisalahkan, karena mereka mengharapkanakan suatu kualitas pendidikan bagi putra-putrinya. Dan berbicara kualitas akanberhubungansecara langsungdenganbiaya.Kemampuan pengelola madrasah tingkatibtidaiyah dan tsanawiyah (baik negerimaupun swasta) yang sepenuhnya telahmembebaskan siswanya dari segalamacambiaya adalah sangat terbatas bila harusmenutupbiayaoperasionalharian(alattuliskantor), maupun bulanan (gaji guru, listrik,dan sebagainya). Belum lagi mencari danauntuk menambah lokal dengan membangun ruangkelasbaruatausekadarmencaribiayapemeliharaangedungyangsudahada.

Nafas kehidupan madrasah swastamemang ibarat kembang-kempis, hidupsegan matipun tak mau. Mereka haruspandai-pandai mengelola dana yang adauntuk mencukupi kebutuhan yang begitubesarnya. Bayangkan saja, saat ini masihadamadrasahyanghanyamampumenggajigurunyadenganbayaranRp.1.700,-perjam.Bila dalam satu pekan mereka mengajarsebanyak 40 jam, maka uang lelah yangdibawapulangadalahRp.48.000,-semingguatau Rp. 272.000,- perbulan. Bagaimanamereka akan dapatmengajarmencurahkanilmu kepada muridnya bila tuntutankebutuhanminimal untuk dapurnya supayabiassekadarngebulsajabelumtertutup.Bisajadiguruyangdalamkondisidemikianbelum

sempat memikirkan bagaimana peningkatan kualitas murid-muridnya agar dapat lulusdengan nilai terbaik terlebih lagi berupayamelanjutkan ke jenjang pendidikan yanglebihtinggi.

Sejarah MadrasahKata ‘madrasah’ dalam bahasa arab

adalah bentuk kata keterangan tempat (zharaf makan), yaitudariakarkata‘darasa’. Secara harfiah madrasah dapat diartikansebagai tempat belajar para pelajar atautempatuntukmemberikanpelajaran.

Dahulukatamadrasahtidakbegitusajadiartikan sekolah sebagaimanapemahamanpadaumumnya.Namunlebihdikonotasikansebagai sekolah agama, dimana siswa yangbelajar di madrasah ‘hanya’ mendapatkanilmu atau pelajaran agama. Sehingga katamadrasah itu sendiri tidak diterjemahkankedalam bahasa Indonesia, tetapi tetapdiserapdalamkataaslinyadaribahasaArab.

Beda daerah, beda pula penyebutanuntuk madrasah. Di daerah minang dulu dikenal dengan istilah pendidikan disurau, sementara di tanah jawa dikenalpondok pesantren yang merupakan cikalbakal munculnya madrasah di tengah-tengah masyarakat. Saat itu sebagianbesar masyarakat mempercayakan putera-puterinya untuk menimba ilmu di pondokpesantren.Takayal,pondokpesantrentelahbanyakmemberikankontribusikepadaparapendahulu negeri ini, sebab tak terhitungberapa banyak pendiri negeri ini adalahjebolandaripondokpesantren.

Sejakpemerintahanpenjajah kolonialBelanda menguasai negeri ini selama lebih dari tiga setengah abad memang tidak

56

dan sebagainya. Pelatihan-pelatihan yangditujukan kepada upaya peningkatan mutudan kualitas guru juga seringkali diadakanoleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagaiunityangmembidangipendidikandilingkungan Kementerian Agama.

Dan dalam perkembangannyakini, kurikulum madrasah tidak hanyadikembangkan atau diajarkan pelajaranagama saja namun juga pelajaran umumsemisal matematika, fisika, kimia, dan lainsebagainya. Madrasah telah menjadi satukesatuandenganlembagapendidikanlainnya,

seiring masuknyamadrasah kedalam Sistem Pendidikan Nasional.Dansejakitukurikulum madrasah mengalami perubahan yangcukupmendasar,dari formulasi 30%pendidikan umum dan 70% pendidikanagama kini berbalik menjadi 70%pendidikan umum

dan 30% pendidikan agama. Dengandemikian diharapkan terjadi peningkatanmutu pendidikan madrasah. Namunsebagianmasyarakattetapmempertahankanmadrasah yang dalam kurikulumnya hanyamengajarkan ilmu-ilmu agama dan untukmadrasah seperti ini kita menyebutnyadengan madrasah diniah. Namun dibaliksemuaperubahanyangadapadamadrasah,keterbelakangan madrasah dibandingkan dengan sekolah umum tetap saja terjadi,sehingga mengindikasikan perkembangan madrasahibaratjalanditempat.


Pengawasan

menghendakiadanyakemajuanbagilembagapendidikan madrasah yang notabene-nyasebagai wadah bagi para kiai dan pemukaagamamemberipemahamanakanperlunyaberfikirmeraih kemerdekaanmelalui upayaperjuangan. Pondok pesantren semakinmenunjukkan eksistensinya dalam kancahperjuangandenganmenceburkandiridalamdunia politik praktis. Untuk itu pemerintahkolonial justeru mengeluarkan kebijakandengan membesarkan lembaga pendidikan formil baik yang didirikan oleh pemerintahHindiaBelandamaupunkaumpribumi.

Kondisi Madrasah Terkini

P e n i n g k a t a n kualitas madrasah merupakan salah satu syarat bagikeberhasilan kita memasuki era globalisasi. Dan keberadaan madrasah sebagai lembaga pendidikanIslamtidakakan lepas dari persaingan tersebut. Bila madrasah tidak mengikuti perkembangan,maka niscaya akan semakin ditinggal olehmasyarakat.

Di sisi lain, pemerintah (dalam halini Kementerian Agama) terus berupayameningkatkan kualitas dalam berbagai aspek (kualitas bangunan, mutu tenagapengajar, pembenahan dan perbaikankurikulum)agarnantinya kualitasmadrasahdapat disejajarkan dengan sekolah umum.Diantaranya dengan menggulirkan programbantuan, semisal blockgrant, BOS, BOMM,

Hanya satu cara bagi manusia untuk jujurterhadap dirinya sendiri. Jika ia tidak

mengetahui apa yang baik, manusia tidak dapat jujur terhadap dirinya sendiri.

“There is only one way for a man to be true to himself. If he does not know what is good,

a man cannot be true to himself”

57

Kementerian Agama sebagai instansi pembina dari kelembagaan madrasah terus berupaya melalui berbagai program untukmeningkatkan kualitas pendidik (baca: guru) dilingkunganmadrasah.Namunjanganlupabahwa kualitas pendidik yang meningkattanpa disertai dengan profesionalisme pengelola menjadikan secara kelembagaanorganisasimadrasahmenjaditidaksehat.

Sebagai wujud konkrit upayapemerintah meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, pada masapemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu I (ditahun terakhir, 2009) telah ditetapkananggaranpendidikan20%dariAPBN.Halinisecara langsung dapat meningkatkan kualitas madrasahbaiknegerimaupunswasta.Tidaksedikit anggaran yang dialokasikan untukdiberikan kepadamadrasah swasta sebagaibantuan diantaranya untuk peningkatankualitas bangunan, menambah ruang kelasbaru atau peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Dan efektifitas bantuan akansemakinbaikbiladalampelaksanaannyatidakterjadi penyimpangan dan sesuai denganperuntukan.Untukitudiperlukanperanaktifbaik dari masyarakat maupun InspektoratJenderal Kementerian Agama selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalamrangka mengawal program-program yangtelah dilaksanakan.

Peran Pengawasan Dalam Peningkatan Mutu

Apabiladilihatsecarakasatmata,jelasterlihat bahwa hampir seluruh madrasahyangberadaditengah-tengahkita(khususnya madrasah swasta)umumnyadikeloladenganpola atau sistem kekeluargaan. Dalam satu

madrasah biasanya yang menjadi KepalaMadrasah,gurudanataupengurusmadrasahberasaldarisatukeluarga,sementaraorangtuamerekamenjadipimpinanyayasanyangmenaungi madrasah tersebut.

Pola pengelolaan yang demikianbukannyatidakbaik,namunkecenderunganuntuk saling berkompromi dalam berbagai hal sangat terbuka, mengingat merekaadalah satu keluarga secara biologis. Atau dalambanyakhal,penentuandanpenetapansesuatu tidak didasarkan atas kemampuanataukompetensinya,namunataskedekatandan kekerabatan diantara mereka. Belum lagi pengelola administrasi dan keuangan yangbelummenerapkanmanajemensecaraprofesional, maka yang terjadi adalahkesepakatan-kesepakatan diantara mereka. Dalambahasapengawasan,kondisidemikianmemiliki potensial error yang cukup tinggi.Sebagai contoh sederhana, madrasahpenerimabantuanrehabruangkelasdananyatidak dimanfaatkan untuk memperbaikikualitas bangunan sekolah tetapi digunakan untuk memperbaiki bangunan rumah pengurus.

Dalam pengamatan penulis, apabilaterdapat orang lain diluar garis keturunan atau keluarga,jarangsekaliolehpengurusyayasandiberikan kepercayaan untuk mengelolaorganisasimadrasah,selainmengajarsebagaitugas pokoknya. Pengelolaan organisasimadrasah yang tidak mengikutsertakanorang lain selain yang memiliki keterkaitanhubungan darah dengan pemilik yayasandapat dikatakan bersifat tertutup.

Disinilah peran Kementerian Agama c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Islambegitu penting dalam proses pembinaan.


Pengawasan

58

Pembinaan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenaipengelolaan organisasimadrasah yang baik,sehingga terhindar dari berbagai macam bentuk kesalahan administrasi maupun penyimpanganyangdilakukansecarasengajamaupun tidak disengaja oleh pengelolamadrasahdanataupengurusyayasan.

Sekalipun madrasah swasta bukanmilik pemerintah, namun Itjen Kemenagdapatmemainkanperannyadalamkapasitasmelakukan audit atas segala macam bentuk bantuanyangditerima.Feedback atas audit yangdilakukanItjenKemenagpadalembagamadrasahswastaadalahdapatdiketahuinyapotensi kerugian negara yang ditimbulkanbila terjadi penyimpangan pada salah satuatau kedua pihak, yaitu penerima bantuandan pemberi bantuan.

Dalam dunia pengawasan,penyimpangansedikitlebihsulituntukdapatdiungkapkan apabila terjadi ‘kesepakatan’antaraduapihak,sampaiadanyasalahsatusaja pihak yang keluar dari ‘kesepakatan’.Namundenganpengembanganmetodeauditdi lapangan, pengungkapan penyimpanganakan dapat terungkap sesulit dan serapi apapun.

Sebagai contoh bila terdapat program bantuan dana peningkatan sarana prasarana berupa rehab bangunan atau ruang kelas dimanasebelumnya telahada ‘kesepakatan’bahwa bila diberi bantuan Rp. 100 juta,makaterimanyaRp.85juta.Pihakpenerimabantuan merasa tidak masalah sekalipunmendapatbantuantidaklagiutuh,dansudahdipotongsekianprosendariseharusnya.Danmereka bersedia menandatangani buktipenyerahan sebesar Rp.100 juta, sekalipun

menerimahanyaRp.85juta.Pengungkapan kecurangan dalam

bentukkongkalikongberawalketikadilakukancek fisik atas bantuan yang telah diberikan.Apabila dalam bentuk bantuan rehab senilai Rp.100juta,makaauditordapatmelakukanpenilaianatas seluruhpekerjaanyang telahdilakukan. Apabila terdapat perbedaan akan nilai pekerjaan, maka proses selanjutnyaadalahmelakukan konfirmasi dan berusahamendapatkan pengakuan akan kejadiansesungguhnya. Sebab bias jadi penerimabantuan telah melaksanakan pekerjaansenilaidanariilyangditerimanya.Ungkapan-ungkapan seperti ‘ancaman’ bahwa bilatidak mengaku akan kita rekomendasikanuntuk tidak diberi lagi bantuan selamanyasangatefektifuntukmengarahkanpenerimabantuanmemberketerangan sesungguhnyamengenai ‘kesepakatan’ yang pernah adadengan pemberi bantuan.

Mengingat hal-hal seperti ini jugamerupakansalahsatutindakpidanakorupsi,auditor harus mampu ‘bermain cantik’ dilapangan karena terkadang berbagai pihak terkait sudah terlebih dahulu ‘menguncimulut’ mereka rapat-rapat untuk tidakmember informasi. Apabila pengungkapan di satu lokasi terungkap,maka auditor tinggalmengakumulasi kerugian yang dialaminegara atas tindak pidana korupsi tersebutbila dilakukan terhadap puluhan dan ratusan madrasah. Disatu sisi kita berharap adanyapeningkatan terhadap madrasah yang kitamiliki,disisilainbilaberbagaipenyimpanganyangadadidepanmatakitadibiarkanbegitusaja, maka harapan tersebut tinggallahmenjadi harapan tanpa perlu menunggumenjadisuatukenyataan.[AgusWarcham]


Pengawasan


Pentingnya Formulir Pengendalian (FP) Dalam Audit Untuk Peningkatan Kualitas PengawasanOleh: Budi Rahardjo

Abstraksi Dalam proses reviu LHA seorangPengendali Teknis (Dalnis)melakukan tanyajawabdenganKetuaTimsebagaiberikut: Dalnis: “Coba saudara jelaskan,bantuan untuk operasional madrasah kok digunakan untuk merehab ruangan, faktorpenyebabnya apa, ini kan tidak sesuaiketentuan?” Ketua Tim: ”Ya Pak, menurutpenjelasankepalamadrasahkatanyaruanganmadrasah mau runtuh, jadi harus segeradirehab.Karenatidakadadananyajadipakaidanaoperasionalini” Dalnis:“(???)Menurutpenjelasan?Terus, apa saudara yakin bahwa dana itubetul-betul digunakan untuk merehab madrasah,apabuktipendukungnyadanapa

sudahdiceksecarafisik?” Ketua Tim: “Sudah saya cek fisikPak, tapi karena sudah satu tahun yanglalu tidak terlihat lagi bekas rehabnya danbuktipendukungsampaisaatinibelumsayaterima” Dalnis:“Hah?!!Kalaubuktipendukungrehab tidak ada ini kan pengeluaran fiktifdenganalasanrehab?Bagaimanakalaudanaitudigunakanuntukkepentinganpribadi?InijelasadaindikasiTPK,koktidakmasukdalamtemuan LHA , kenapa tidak ditelusuri lebihlanjut,terusmanaKKAnya?! KetuaTim:“WaduhKKAnya?Mohonmaaf, belum sempat saya buat pak, tapiproses pencairan bantuan itu semua ada di kepalasayaPak.MaumenelusurilebihlanjutwaktuhabisPak!”

Sekretaris Itjen (Maman Taufiqurohman) dan Irwil III (Achmad Ghufron)dalam Acara Sosialisasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Opini


Dalnis:“(???) Hah! KKA tidak adatetapi LHA nya jadi? Waktu habis? (Jadi,selama ini apa saja yang dikerjakan olehKetuaTiminidilapangan?Wah,sudahparahini,apakahiniyangdimaksuddenganAuditorKW3?).Alhasil,temuanpenyelewengandanabantuanoperasionalmenjadimentahkarenatidakdidukungdenganbuktiyangkuat,danpada akhirnya semua tenaga, waktu danbiayayangsudahdikeluarkanmenjaditidakada artinya dan merupakan pemborosanyangsangatmerugikan.LaporanHasilAudit(LHA) terbit tanpa menggambarkan kondisiauditan yang sebenarnya karena tidak adakomunikasi dan koordinasi antara Tim Audit dengan Pengendali Teknis (Dalnis) danPengendaliMutu(Daltu)dantidakdidukungdenganKertasKerjaAudit(KKA)yanglengkap.Kondisisepertiinidapatterjadikarenatidakadanyaunsurpengawasanpadapelaksanaanaudit dan kalaupun ada pengawasan tidakdidokumentasikan dalam bentuk baku melalui format pengendalian. Pada akhirnya tujuan Audit untukmemperbaiki kinerja auditan melaluirekomendasi terhadap kelemahan dan penyimpangan pada satker auditan tidaktercapai secara optimal. Kondisi seperti initidakakan terjadi apabila sebelum , selamadansesudahpelaksanaanaudit,paraauditormulaitingkatDaltu,DalnissampaiKetuaTimdibekali dengan media pengendalian berupa formuliryangselanjutnyakitasebutsebagaiFormulirPengendalian.

Formulir Pengendalian Formulir Pengendalian merupakansuatu media untuk mengendalikan mutu

kinerja auditor yang berada dibawahtanggung jawabnya, sebagai pedoman atauprosedur pelaksanaan untuk memudahkan para auditor dalam pelaksanaan audit serta sebagai alat pemantauan sejauhmana pelaksanaan audit di lapangan. FormulirPengendalianberfungsijugauntukmengetahui apakah terdapat kendala baik dalam pelaksanaan auditnya maupunhambatan yang disebabkan adanya unsurkesengajaan dari auditan. Format formulirini dibuat dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan dan tahapan auditnya.Format formulir terdiri dari formulir untukperencanaan,pelaksanaandanpenyelesaianaudit termasuk pelaporan. Dengan menggunakan FormulirPengendalian, auditor akan berjalan luruspada koridornya serta akanmenapaki anaktanggayangsudahdipersiapkansatupersatusehinggatidakadaproseduraudityangakanterlewat.DenganterlaksananyapenggunaanFormulir Pengendalian, otomatis akanmeningkatkan kualitas pengawasan karenadisamping kinerja auditor akan terpantausecara detail juga substansi permasalahanpada auditan akan terkendali sehingga diharapkantidakakanterjadihambatanyangsignifikandalamprosesauditnya.

Peningkatan Kualitas Pengawasan Dalam rangka mencapai peningkatan kualitas pengawasan intern, KementerianAgama menjalankan berbagai fungsimanajemenpemerintahanterrmasukfungsipengawasanintern.Sesuaipasal48PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah,salah satu bentuk pengawasan intern

Opini


yang dilakukan oleh Inspektorat JenderalKementerian Agama adalah audit. Untuk menjaga mutu hasil audit disusun suatustandar audit yang disusun oleh organisasiprofesi auditor, seperti Institute of Internal Auditor (IIA) atau Ikatan Akuntan Indonesia(IAI). Saat ini untuk Indonesia, telah adastandar audit Aparat Pengawasan InstansiPemerintah (APIP) yang diterbitkan olehMenteri Negara Pemberdayaan AparaturNegara yang menggunakan standar auditdari IIA sebagai referensi. Peningkatan kualitas pengawasanakan dapat terwujud melalui perubahan(sesuatu yang baru) dan penyempurnaan(memperbaiki yang sudah ada) sistempengawasan pada Inspektorat JenderalKementerian Agama. Pengawasan internpemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintahan yang penting.Pemantauan kinerja dari seluruh satuankerja yang ada di Kementerian Agamadalam mencapai tujuan harus dilakukansebagai bentuk pelaksanaan pengawasanintern.Fungsimanajemen inidiembanolehInspektorat Jenderal Kementerian Agama. Dengan demikian keberhasilan pencapaian tujuan Kementerian Agama juga sangattergantung pada kualitas pengawasanyang dilakukan oleh Inspektorat JenderalKementerian Agama. Beberapahalpentingdalamstandaraudit tersebut yang perlu dijadikan acuandalam pengendalian kegiatan audit adalah: Pertama, keharusan untuk menyusunprogram pengembangan dan pengendalian kualitas audit Kedua, kecermatan profesional dalam melaksanakan setiap penugasan

terkait dengan penetapan tujuan audit,ruanglingkup,pemilihanprosedurpengujian,pengumpulan bukti audit, dan penentuansimpulan hasil audit. Dalam mengimplementasikan standar audit tersebut maka pekerjaanauditor harus disupervisi secara memadaidanberjenjang.Pelaksanaansupervisiinipunharus tertuang dalam formulir pengendalian dan didokumentasikan. Pekerjaan anggotatimharusdireviuoleh ketuatim,pekerjaanketua tim direviu oleh pengendali teknisdan pengendalimutu demikian seterusnyasampai laporan hasil audit diterbitkan. Demikian pula perkembangan pelaksanaan audit di lapangan, mulai dari perencanaan,pelaksanaan sampai kepada pelaporanaudit akan terpantau tahap demi tahap,baik dari segi kinerja auditornya maupunperkembangan pelaksanaan audit di lapangan sampai kepada simpulan audit. Dengan demikian diharapkan kualitas pengawasanyang dilakukan melalui pelaksanaan auditakan meningkat. Inspektorat Jenderal Kementerian Agamaperlumengembangkantatakerjadanprosedur untuk memastikan dipenuhinyastandar audit yang menjamin kualitas hasilaudittersebut.Saatini,InspektoratJenderalKementerian Agama telah memiliki berbagai pedoman audit, tata kerja, dan sistemoperasi prosedur untuk pelaksanaan kegiatan audit. Namun demikian, agar audit dapatberjalan dengan efektif dan efisien semuapedoman tersebut masih perlu dilengkapi dengan Formulir Pengendalian yang dapatdigunakan untuk supervisi kinerja auditordan pengendalian kegiatan audit. FormulirPengendalian ini berlaku untuk setiap

Opini


penugasan dari berbagai jenis audit yangdilakukan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Seluruh prosedur dan mekanismekerjadalampedoman teknis iniharus diterapkan sejak tim auditmenerimasurattugasaudithinggapenyusunanlaporanhasil audit (penugasan audit individual).

Jenis Formulir Pengendalian (FP) Formulir Pengendalian inidibuat sesuai dengan kebutuhan dan tahapan auditnya. Formulir Pengendalianditandatangani oleh Ketua Tim, PengendaliTeknis dan Pengendali Mutu, hal inidiperlukan untuk legalitas formal serta untuk membentuk komitmen mengenai siapa yangmelakukan, apa yang harus dilakukan,kapandanbertanggungjawabkepadasiapapelaksananauditini.Formatformulirterdiridariformuliryangdimulaidariformatuntukperencanaan,pelaksanaandanpenyelesaianaudit termasuk pelaporan.Sebagai gambaran Formulir Pengendalian (FP) yang dapatberfungsi sebagai alat pengendali adalah sebagai berikut:

FP-1AnggaranWaktuAudit;1. FP-2DataUmumPenugasan;2. FP-3ProgramKerjaAudit;3. FP-4KendaliTugasMingguan;4. FP-5FormatSupervisiDalnis;5.FP-6FormatSupervisiDaltu;6. FP-7Format7. Cek List;FP-88. Reviu Sheet;FP-9FormatInputTemuankeSIM-HP;9.FP-1010. Call Sheet.

Dalamtulisaninitidakakandisajikansemua Formulir Pengendalian yang ada,namun sebagai gambaran awal disajikanformulir anggaran waktu. Formulir ini

memuatperencanaanauditdilapanganyangmerupakan alat kendali bagi Daltu, Dalnisdan Ketua Tim untuk memantau apakah semua jenis kegiatan yang harus dilakukanolehTimAuditsudahterlaksanaataubelum,apakendalanya,termasukapakahwaktunyacukup atau tidak. Dengan demikian sejakdini Daltu dan Dalnis dapat mengetahui permasalahan yang ditemukan oleh Tim dilapangan termasuk memberikan solusinya.Rinciandarimasing-masingjeniskegiataniniakanterlihatpadaFP-3ProgramKerjaAudityang memuat langkah-langkah proseduraudityangharusdilakukansecararinci. Formulir FP-3 secara rinci tidakdapat dijelaskan dalam tulisan ini karenaruang penyajian yang terbatas. SemuaFormulirmulai dari FP-1 sampai dengan FP-10 mempunyaiunsurpengendalianmasing-masing,formulirinisalingberkaitansatusamalaindanmerupakansatukesatuanyangtidakterpisahkan. Konsep LHA akan terdukungdengan KKA yang merupakan output dari implementasi Formulir Pengendalian. Jadi,tidak mungkin terjadi lagi LHA terbit yangtidak didukung oleh kelengkapan KKA.Apabila Formulir Pengendalian ini dapatdiimplementasikan dan didokumentasikan dengan baik, maka diharapkan kualitaspengawasanmelaluiauditiniakanmeningkatsecara signifikan dibanding pelaksanaanauditsebelumnya. Demikian tulisan singkat ini,mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnyabagi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan di lingkungan KementerianAgama.[BudiRahardjo]

Opini

63

pegawai untuk memberikan keyakinanmemadaiatastercapainyatujuanorganisasimelalui kegiatan yang efektif dan efisien,keandalanpelaporankeuangan,pengamananassetNegara,danketaatanterhdapperaturanperundang-undangan. Untuk terwujudnya transparansidan akuntabilitas publik, maka pimpinanharusmempunyaikomitmenbersamauntuktercapainyatujuanyangkitaharapkan.Tugaspengawasanatauyangdikenaldengantugasaudit merupakan aktivitas strategi, karenadibebani tanggungjawab pengelolaan SDM

harus direncanakan secara cermat. Setiapmanajer puncak padasuatu organisasi harus menyusun rencanayang melibatkanpara manajerlain. Keberhasilan suatu rencana tergantung pada

komitmen pimpinan atau manajer selakupenanggungjawab pelaksanaannya.Perencanaan audit merupakan tanggungjawab pimpinan atau manajerpuncak unit pengawasan intern dan haruskonsisten dengan kaidah dan tujuanorganisasi. Agar perencanaan dan pengendalian lebihefektifperlumelakukanlangkah-langkahsebagai berikut: (1)Membuat perencanaanyang matang; (2) Melaksanakan kegiatanyang telah direncanakan dengan matang;

Ketika kamu sedang bekerja. Kerjakan dengan kemauan. Sampai

mencapai puncak bukit yang tertinggi.

“When you have a work to do biys. Do it with a will. Those who reach

the top boys. Fist must climb the hill”


Pengaruh Perencanaan Audit Terhadap Kinerja Kementerian Agama

Oleh: Erma Agustini

Kendala dan hambatan tugas pengawasan di era globalisasidan informasi yang semakincanggih dan semakin bervariasi

tingkat kejahatan dan tindakan kriminalitas,serta semakin canggihnya metode ataumodes operandi yang dijalankan sangatditentukan oleh komitmen dari pimpinan dan profesonalisme aparat pengawasanintern pemerintah pimpinan terhadap pemberantasan KKN pada berbagaiaspek dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yangdimandatkan oleh dimana MajelisPe rmusyawara tanRakyatdanKetetapanMPRNo.XI/MPR/1998dan UUD Nomor 28tahun 1999 tentangPe nye l e n g ga r a a nNegara yang bersihdan bebas dari KKN dan Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menekankanterhadap pengendalian lingkungan suatu organisasi pimpinan merupakan tone at the top yangdapatmemberikanwarnadangaya kepemimpinan dari suatu organisasitersebut. Sistem Pengendalian Intern ini merupakan proses yang integral padatindakandankegiatanyangdilakukansecaraterus menerus oleh pimpinan dan seluruh

Opini

64

(3)Melakukan tugas pemantauan terhadappelaksanaan kegiatan; (4) Melakukan reviuterhadap hasil pemantauan. Perencanaan penugasan audit merupakan suatu proses identifikasi apayang harus dikerjakan dalam suatu audit,oleh siapa, kapan atau berapa lama danberapa biayanya, Dengan mengetahuiterlebih dahulu perencanaan maka akan memudahkan seorang auditor melaksanakan langkah-langkah audit, dan pimpinan ataumanajer jugamengetahui siapayangharusmelaksanakan audit dan kapan pelaksanaan audit dimulai serta berapa lama audit harus dilaksanakan, kemudian berapa biaya yangharus dikeluarkan. Tujuan Perencanaan PenugasanAudit adalahuntuk memenuhi persyaratanstandar professional yang termuat dalamstandart audit, sehingga para penggunanjasa audit dapatmemperoleh layanan yangbermutu. Standar pelaksanaan audit dalam standart audit APFP menyebutkan bahwapekerjaan audit harus direncanakan sebaik-baiknyadanapabiladigunakantenagaasistenharusdiawasi. Perencanaan penugasan audit harus dirancang sedemikaian rupa sehingga hasil akhirberupaLHAdapatdimanfaatkansebagisumber informasi bagi pengguna jasa tugasdanpihak-pihakterkaitlainnya. Hasil audit akan diperoleh secaraefektifdanefisien,apabiladalammerancangperencanaan penuugasan audit fokus utamanya adalah jenis dan karakteristikkebutuhan informasi. Sejak awal aspek kritis yangmungkin ditemukan dalam audit harus

dipertimbangkanuntukmerencanakanruanglingkup audit. Perencanaanpenugasan audityangbaik dapat menghindarkan beberapa hal penting dan kritis dalam audit terlewatkanatautidaktersentuholehauditor,kemudianperencanaan penugasan audit hendaklah dilakukan melalui rapat intern seluruh auditor dengan inspektur yang mewilayahinya,sehingga keadilan, sama rata, sama rasadalam penugasan adalah merupakan faktor yangperludipertimbangkan,tidakadayangmerasatimnyalebihhebatdaritimyanglain,dantimyanglainmerasadidholimi,adatimsolid dan tim tidak solid, tim yang kompakdan tim yang tidak kompak. Oleh karenapara inspektur yangmewilayahi hendaknyamelakukan pengendalian, pembinaan,pengarahan, terhadapauditornyapadasaatakan melaksanakan audit.

Ruang Lingkup Perencanaan Audit Perencanaan audit pada audit pengawasan intern merupakan bagiandari kegiatan manajerial pengawasan,perencanaan pengawasan diharapkanmenghasilkan perencanaan jangka panjangyangdituangkandalamsuaturencanaindukpengawasan dan perencanaan operasionaltahunan yang dituangkan dalam suatuprogramkerjapengawasantahunan. Penyusunan RIP (Rencana IndukPengawasan) harusmemperhatikan standaraudit aparat pengawasan fungsionalpemerintah tentang koordinasi dan kendali mutu, antara lain menyatakan bahwa RIPharusdisusunolehsetiapaparatpengawasanintern pemerintah dengan memperhatikanGBHNdankebijakanpengawasannasional.


Opini

65

RIP merupakan suatu rumus strategi umum yang disusun dengan tujuan untukmengarahkan tugas-tugas pengawasanAPIPgunamendukungpencapaianarahprogram,atausasaranpembangunanyangditetapkanoleh pemerintah. Selain itu perumusan strategi umumbertujuanuntukmengarahkan tugas-tugas pengawasan agar sesuai denganperkembangan politik, ekonomi, sosial danbudayayangdidugaakanterjadidalamkurunwaktulimatahunmendatang.

Faktor-Faktor Persiapan Perencanaan Penugasan Audit Pertama, dasar hukum dan profesionalisme. Dasar hukum aktivitasaudit harus mendapat pertimbangan daripengendalian teknis atau pertimbangandari pengendalian teknis atau pimpinan dalam mempersiapkan rencana penugasan.Selain itu auditor perlu meyakinkan bahwadalam perencanaannya termasuk prosedur-proseduraudityangterkaitdengantindakkan

pelanggaran hukum. Standar audit dan kode etik yang ditetapkan oleh badan yangberwenang harus pula diperhatikan agaraudit memenuhi praktek professional yangbaik. Kedua, penetapan waktu.Pengendalian teknis atau pimpinan harus selalu memperhatikan auditeepada PKPT yang menjadi tugas pokokdan tanggungjawabnya sehingga dapatmerencanakan suatu penugasan audit sedini mungkin. Dalam praktek terdapat kondisi-kondisiyangmemaksasehinggaapayang telah direncanakan dalam PKPT harusdisesuaikan dengan jadual danwaktu padasaat berada dilapangan. Pada setiap penugasan audit harusdisusun rencan/anggaran waktu untukmasing-masing auditor (Ketua dan anggotatim) dengan satuan hari audit rencana/anggran waktu setiap penugasan auditperlu dipersiapkan dengan memperhatikantahapan sebagai berikut: (1) Persiapanaudit. Pengendalian teknis harus mampu


Opini

Kegiatan Penyempurnaan Peraturan Perundang-UndanganInspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. Jum’at-Ahad, 20-22 Agustus 2010

66

memprediksi waktu untuk pembicaraanpendahuluan dengan auditi, berapa waktuyang diperlukan untuk pengumpulaninformasi umum dan peraturan perundang-undangan beserta penelaahannya,peninjauankegiatanoperasionaldilapangan,menyusn ikhtisar hasil persiapan audit danpenyusunanprogramaudit.(2)Pelaksanaanaudit.Padaauditoperasionalbiasanyadiawalidengan audit pendahuluan, oleh karena itupengendali teknis harus dapat meencanakan waktu untuk audit pendahuluan pengujianterbatas system pengendalian intern danm e n g i k h t i s a r k a n temuan hasil p e n g u j i a n n n y a ,selanjutnya disusunprogramauditlanjutan.(3) Penyelesaianaudit. Pada tahap penyelesaian auditpengendalian teknis atau pimpinan harus mampu memprediksi waktuuntuk penelahaan kelengkapan KKA (Kertas Kerja Audit),pembahasaninternantaraketuatim,anggotatim dan pengendalian teknis, penyusunankonsep LHA beserta lampiran-lampirannyasekaligus dengan reviu oleh pengendalian teknis dan pengendalian mutu.

Indikator Kinerja IndikatorKinerjamerupakanstandaryang harus ada dalam menilai tingkatkeberhasilanmaupunkegagalanauditadanyaindikator yang jelas, yang harus disusunsecarabertahap, hati-hati, jelas, didasarkan

padaperkiraanyangrealistis.Denganadanyaindikatoryangjelasdanrealistisyangterjadidilapangan,sertaindikatorkinerjayangtelahdisepakati antara auditi dan auditor, makakita akan mudah membuat dan menentukan standar apa saja yang ada dan diperlukanpada saat melakukan audit. Dalam PMA Nomor 21 tahun 2006dijelaskan bahwa indikator kinerja adalahukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yangmenggambarkan tingkat pencapaian suatukegitan yang ditetapkan. Indikator Kinerjahendaknya spesifik dan jelas, dapat diukur

secara obyektif,relevan dengantujuan dan sasaranyang ingin dicapai,dantidakbias. Dalam PP Nomor 60 tahunBABIIpasal35ayat1dan 2 menyebutkanbahwa pimpinaninstansi pemerintah wajib menetapkandanmereviuindikator

danukurankinerja,mereviudanmelakukanvalidasi secara periodik atas ketetapan dankeandalan ukuran dan indikator kinerja,mengevaluasi faktor penilaian pengukurankinerja, dan membandingkan secara terusmenerus data pencapaian kinerja dengansasaran yang ditetapkan dan selisihnyadianalisislebihlanjut. Tujuh kelemahan yang menonjolantara lain sebagai berikut: (1) Lemahnyakehendak pemerintah atau political will/government will; kehendaksajatidakcukup;(2)Tidakataubelumadakesamaanpersepsi,

Kebiasaan membuat semua halmenjadi mudah.

“Custom makes all things easy”

Berlatih secara terus menerus akanmencapai kesempurnaan.“Practice makes perfect”



Opini

67

lemahnyasistemsertamenurunnyaperingkatdari Wajar Dengan Pengecualian menjadiDisclaimer Opinion. Hal ini disebabkanolehbahayanyasystemKKNyangselamainitidakdan sulit untuk diberantas. Selanjutnya bagaimana kitamenempatkan para auditor agar dapat melaksanakantugasnyasesuaidengantugasdan fungsinya secara tepat berdasarkankeahliandankualitasauditorsertapartisipasiauditor secara aktif, sehingga pelaksanaantugas auditor dapat menghasilkan tugas secaramaksimal, Kemudian bagaimana auditor dapat melaksanakan tugasnya secara intensifdan sesuai dengan program kerja yangdituangkan dalam kertas kerja audit yangmerupakan salah satu dokumen yangmenjadi alat untukmenjadikanmasalah inimenjadi terangbenderang serta transparansehingga menghasilkan temuan audit setelahmendapatkan konfirmasi dari auditi,oleh karena itu kita perlu menyusun danmemprogram para auditor dengan segala resikonya. Terkait dengan manajemen resiko,apabila pengawasan preventif dilaksanakan,maka kemungkinan ancaman kegagalan akan jauhbisadihindaridibandingkantidaksamasekalimelakukanantisipasidinidenganpengawasan. Dengan demikian pengawasanpreventif menemukan lokus atau titikpuncak keberartiannya bahwa denganmemaksimalkan peran pencegahan melalui pengawasan sangat memungkinkan prosesproses manajemen tetap berjalan padarelnya.[ErmaAgustini]

tujuan dan pola tindak yang tidak jelas; (3)Kurang memanfaatkan teknologi informasi. Pengawasan merupakan salah satufungsi menejemen yang dituntut untukmemberikan kontribusi dan masukan dalam mendukung kelancaran tugas pemerintahan dalammewujudkan pembangunan nasionalsesuai dengan rencana dan peraturan perundang undangan serta memenuhi asas efektifdanefisien. Untuk mewujudkan fungsitersebut,maka diperlukan adanya indikatoryang menjadi dasar atau acuan dalammerealisasikantujuantersebut. Pengertian Indikator Kinerja adalahstandaryangharusadadalammenilaitingkatkeberhasilanmaupunkegagalanauditi,yangharus disusun secara bertahap, hati-hati,realistis, didasarkan pada perkiraan yangrealistis, dimana suatu entitas didalammenyusun serta membuat ukuran capaiankinerja harus didasarkan pada kenyataanyangadatanpamerekayasahasilyangtelahdisepakatiantaraauditidanauditor. Indikator Kinerja memuat beberapaaspekpentingyangperlumendapatperhatianantara lainbagaimanakitamenyusunsuatukegiatan atau proyek secara transparan,akuntabel,dandapatmenghasilkansesuatudengan lebih baik, kemudian bagaimanakita memprediksi anggaran atau biayayang harus dikeluarkan dengan prinsipefisien, efektif, ekonomis denganhasil yangmemuaskan,sertabagaimanakitamengaturdan memilah-milah auditi yang akan kitaperiksa dengan cara memberikan score, atau memberikanpenilaian terhadapauditiyangberesikotinggidanrentanterhadapkorupsi,kolusi dan nepotisme yang mengakibatkan


Opini

68

umat Islam dihalalkan makan dan minum

pada siang hari. Kedua,kembalikepadafitrah

manusiayang suci setelah sebulan lamanya

diuji iman dan takwanya. Ila al-fitroti min

al-a’idin wa anil hawa wa as-syayatin min

al-fi’zin. Artinya, kita kembali kepada fitrah

(suci)dankitatelahmenangdarihawanafsu

dan setan.

Sesungguhnyahakikathariraya‘Idul

Fitriadalahperayaankemenanganimandan

ilmu atas nafsu di medan jihad Ramadhan.

Setelah berhasill menundukkan nafsu, kita

dapat “kembali ke fitrah”(IdulFitri).Kembali

kefitrahberartikembalikeasalkejadian.

Manusia terlahir tanpa beban

kesalahan apa pun, melainkan sebagai

H ariRaya IdulFitri sebagaiharikemenangan dan kebesaran

umat Islam telah pergi

meninggalkan kita semua.

SetelahsebulanlamanyaumatIslamditempa

dan diuji tingkat keimanan dan ketakwaan

yang dibalas Allah SWT oleh pahala yang

berlipat-lipat dan pengampunan dosa, kini

bulan sejuta hikmah dan anugerah itu pun

telah berlalu.

Pertanyaannya, masihkah tingkat

keimanan kita pada bulan-bulan berikutnya

selevel dengan saat beribadah puasa

pada bulan Ramadhan? Dalam tinjauan

terminologi,kata“idulfitri”mengandungdua

makna. Pertama, kembali kepada keadaan


Hikmah

Refleksi Pasca Ramadhan dan ‘Idul Fitri 1431 HLatihlah Selalu Menjadi Orang Jujur

Oleh: Nurul Badruttamam

Suasana Kegiatan Pembinaan Rohani Islam dan Pesantren RamadhanInspektorat Jenderal Kementerian Agama. Jum’at, 3 September 2010

69

manusiayangsucitanpanodadandosa.Idul

FitriinijugapopulerdengansebutanLebaran.

Lebaranberasaldari akarkata “lebar”yang

maknanyatentuagardiharirayakitaharus

berdadalebar(lapangdada)untukmeminta

dan sekaligus memberi maaf (al-’afwu:

menghapus, yakni menghapus kesalahan)

kepada sesama.

Hari Raya Idul Fitri mencerminkan

tigasikapyangmestidimiliki setiapMuslim.

Pertama, mempertahankan nilai-nilai

kesucian yang diraih umat Islam pada hari

fitri.Berlalunyamomentumpuasahendaknya

tidakdijadikan sebagai kembalinyamanusia

ke kebiasaan dan perilaku yang jauh dari

perintah Allah atau malah dekat dengan

segalalarangan-Nya.

Kedua, berharap bahwa Allah SWT

akan mengampuni dosa-dosa umat Islam

yangtelahlaludanmemintaselaludibimbing

agar dijauhkan dari perbuatan dosa pada

kemudian hari. Allah akan mengampuni

segala dosa kaumMuslim yang pada bulan

Ramadhan melaksanakan ibadah puasa dan

derivasinyasecarabersungguh-sungguh.

Ketiga, hendaknya melakukan

evaluasidankontemplasidiribahwa ibadah

puasa kita sudah sesuai dengan apa yang

diharapkan Allah SWT. Jangan sampai kita

sepertiyangdisabdakanNabiSAW,“Banyak

sekali orang yang berpuasa, yang puasanya

sekadar menahan lapar dan dahaga.”

Dengan berakhirnya Ramadhan,

bukan berarti kita mengendorkan kualitas

dan kuantitas ibadah kita kepada Allah.

Sebaliknya,“sekolah” Ramadhanyang telah

berlalusepatutnyadijadikansebagaiwahana

pembelajaranuntuk semakinmeningkatkan

kadar ibadah kita.

Mari, kita sama-sama meraih

kemenanganRamadhanpadaIdulFitri1431

H. Isi lembaran baru dalam keseharian kita

dengan identitas baru sebagai orang yang

bertakwa. Kita bisa memulainya dengan

berpuasaenamharidibulanSyawal.Seperti

diriwayatkan Abu Aiyub al-Anshari, Nabi

Muhammad SAW bersabda, “barang siapa

yang berpuasa pada bulan Ramadhan diiringi

dengan enam hari bulan Syawal, seolah-

olah ia telah berpuasa sepanjang masa. Kita

tentunya tak bisa menahan Ramadhan selalu

bersama kita, tetapi semangat Ramadhan

sudah semestinya terus kita pelihara.”

Belajar Dari Kisah Idris

Ada sebuah kisah, seorang ulama

darigenerasitabi’in(pascagenerasisahabat)

bernamaIdris,seorangpemudayanggemar

mengembara untuk menuntut ilmu. Suatu

ketika, ia beristirahat di tepi sungai. Ketika

sedang, melepas lelah, ia melihat ada

buah apel yang terbawa arus air. Dia pun

kemudian memungut buah tersebut untuk

dimakannya. Setelah menghabiskan kurang

lebihsetengahnya,pemudaitutersentak.Ia

merasa bahwa buah yang ia makan belum

jelas statusnya; ia juga bertanya-tanya,

apakah sang pemilik buah itu memang

sengajamembuangnyakesungaiataujustru

sebaliknya, sang pemilikmerasa kehilangan

buah tersebut. Karena terusik dengan status

buah apel yang dimakannya, maka Idris

memutuskan untuk menelusuri bantaran

sungaigunamencarisangpemiliknya.

Setelahmenempuhperjalanancukup

jauh,tibalahIdrisdisebuahkebunapelyang


Hikmah

70

beradaditepisungai. lacukupyakinbahwa

buah apel yang telah dimakannya berasal

dariperkebunantersebut.Alasannya,karena

jenisbuahapelyangdiamakansamadengan

jenis apel yang tumbuh di perkebumm

tersebut. Di samping itu, hanya kebun apel

itu saja yang berada di tepi sungai. Setelah

bertanyadimanarumahpemilikkebunapel,

Idrispun mendatangi kediamannya. Idris

akhirnya menceritakan maksud dan tujuan

kedatangannya kepada di pemilik kebun,

yakni untuk meminta kerelaannya atas

buah apel yang telah

dimakannya.

Tentu saja,

sang pemilik kebun

sangat kagum

dengan kejujuran

sang pemuda

yang bernama

Idris dan kehati-

hatiannya untuk

tidak mengkonsumsi

makanan yang status

halalnya masih belum jelas. Padahal buah

apelyangdiamakanadalahbuahyangtelah

jatuh dan terbawa arus air sungai. Wajar

kalau sang pemilik kebun merasa sangat

kagum dengan sifat jujur sang pemuda

tersebut, sehingga, terbersit dalam hatinya

untukmengujilebihjauhkejujuranIdris.

Dalam rangka menguji Idris, sang

pemilikkebunberkatabahwadirinyatidakrela

terhadapbuahapel yang telahdimakannya.

Ia hanya ridla setelah sang pemuda mau

memenuhipermintaanyangakan ia ajukan.

Mendengar jawaban sang pemilik kebun,

Idrispunlangsungmenyanggupipermintaan

apapun yang akan diminta, asal makanan

yang terlanjur telah dimakan bisa halal.

Melihatsikapsangpemuda,tentusajasang

pemilik kebun semakin kagum. Bagaimana

tidak? Hanya untuk mencari halal separuh

buahapelyangdimakaisecaratidaksengaja,

diarelauntukmelakukanapasaja.

Sang pemilik kebunpun semakin

tertarik dengan kepribadian Idris dan semakin

ingin menguji, sejauh mana ia mampu

bertahan dalam kondisi seperti itu. Maka

sang pemilik kebun memberitahui syarat

yang harus dipenuhi

sang pemuda. Idris

diminta untuk

menikah dengan

seorang perempuan

yang buta, tuli, dan

bisu. Memang sebuah

syarat yang sangat

berat bagi seorang

Idris yang masih

memiliki masa depan

yang sangat panjang.

Karenadiaharusmerawatseorangistriyang

kondisinya tentu saja tidak diidamkan oleh

pemuda lajang kebanyakan, yakni seorang

perempuanyangbuta,tuli,danbisu.Namun

dengan sangat yakin, ldris menyanggupi,

persyaratan sang pemilik kebun demi

mendapatkanhalalseparuhbuahapelyang

telahberadadidalamronggaperutnya.

Mendengar kesanggupan Idris,

sang pemilik kebun semakin mantap untuk

menikahkansangpemudadengangadisyang

akan ia jodohkan. Ternyata gadis yangbuta,

tali, serta bisa itu adalah putri kandungnya

sendiri.Setelahdilakukanprosesakadnikah,

Orang bijak adalah orang yang mengerti dan peka

akan lingkungan disekitarnya. Setiap kali ada masalah,

dia merespons dengan sikap tenang sambil berpikir mengenai jalan keluar

yang terbaik.


Hikmah

71

Subhanallah, demikianlah untuk

memberikanganjaranbagiorangyang jujur,

bergaya hidup sederhana, apa adanya, dan

sabar.Kesabarandankesahajaan Idris telah

diganjarolehAllahSWTdenganmemberinya

seorangpasanganhidupyangshalihah.Dan

daripasanganinilahakhirnyaterlahirseorang

ulamabesardalamIslam,yangmenjadisalah

satu panutan madzhab fiqh, yakni Imam

Syafi’iRA.

Kalau melihat bagaimana seorang

Syafi’idilahirkandandibimbingolehorangtua

yangsangatmemperhatikanketakwaandan

kejujuran,makasangatpantaskalauakhirnya

Allah memberikan keutamaan kepadanya.

Sebabbagaimanapunjuga,masadepandan

keshalihan seorang anak sangat tergantung

denganpolabimbingan,pendidikandanjenis

makanan yang diberikan oleh orang tuanya

kepadanya.Apabilaorangtuasangatselektif

dalam memberikan makanan kepada sang

anak, yakni dengan memberinya makanan

hanyadaribarang-barangyanghalal,niscaya

Allah akan memberikan kelebihan dan

keutamaanbagianakdankeluarganya.

Sumber rezeki sangatlah luas

dan dalam. Seluas bentangan bumi dan

kedalaman samudera. Sungguh, di setiap

jengkal hamparan bumi dan laut terdapat

rezeki yang bisa dikais. Permasalahannya,

kerap kali manusia lebih berorientasi

menunggu rezeki daripada menjemputnya.

Lebih mementingkan selera pribadi

dalam memilih sumber rezeki ketimbang

merebut kesempatan di depanmata. Lebih

mengutamakan cara yang cepat daripada

berletih-letih dalam menggapainya. [Nurul

Badruttamam]

Idris pun menjumpai istrinya yang telah

menunggunya di dalam kamar. Alangkah

tersentaknya Idris ketika menjumpai

perempuan yang menunggunya, yang

ternyata sangat cantik rupawan, tidak buta,

dan bisa menjawab salam yang ia ucapkan

ketikamasukkamar.

Karena merasa bahwa perempuan

yang dia nikahi tidak seperti ciri-ciri yang

disebutkanpemilikkebun,Idriskembalikeluar

untukmenemuiayahmertuanyatersebut.la

mengungkapkanbahwaperempuanyangdia

temui di dalam kamar bukan seperti yang

disebutkanciri-cirinya.Padasaatitulahsang

ayahmertuamenjelaskanbahwadiasengaja

memilih Idris sebagai menantu karena

kagum dengan sifat jujur dan wara’ yang

dipegangnyadenganteguh.

Karenanya, ia bermaksud untuk

mengangkatnya sebagai menantu bagi

putrinya. Kalaupun ia menyebutkan bahwa

anak perempuan adalah buta, maka

maksudnyatidaklainbahwasejakkecilanak

perempuannyaitudijagauntuktidakmelihat

hal-halyangdiharamkanagama.Dengankata

lain, iabutadarihal-halyangdilarangAllah

SWT.

Kalau disebutkan bahwa anak

perempuannya itu tuli, maka maksudnya

adalahiatidakpernahmemperdengarkanberi

atauceritabohongkepadaanaknya.Dengan

kata lain,anakperempuan ituselaludididik

dalam suasana kejujuran. Kalau disebutkan

bahwa anak perempuannya itu bisu, maka

maksudnya adalah ia tidak pernah diajari

untukberkatabohongataupunkeji.Dengan

kata lain, iabisuuntukmengungkapkanhal-

halyangtidakdiridlaiAllahSWT.


Hikmah


Jurnal Kegiatan

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama pada tanggal 22-24 Juli 2010 telah sukses mengelar acara Training of Trainers(ToT)FasilitatorSosialisasiPengawasandengan

PendekatanAgama(PPA).Acarainimengambiltema: Mewujudkan Fasilitator Sosialisasi PPA Tahun 2010 yang Kompeten” bertempat di HotelAryaduta Semanggi Jakarta, selama3(tiga)hari. Sesuai jadwal kegiatan, InspektoratJenderal Kementerian Agama pada bulan S eptemb er d an O kto b er 2010 akan mengadakan sosialisasi PengawasandenganPendekatan Agama (PPA) ke 10 (sepuluh)wilayahyaitu:ProvinsiDKIJakarta,JawaBarat,Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur,

Riau, KalimantanTengah, KalimantanTimur,SulawesiSelatan,NusaTenggaraBarat (NTB)dan Gorontalo. Sebagaimana kita ketahui bersama. Tujuan reformasi birokrasidi Kementerian Agama: menjadikan kinerja birokrasiKementerianAgama lebihefektifdanefisienmelalui pendekatan yang sistematik untukmencapaitatakelolapemerintahanyangbaikdanmenciptakanaparaturnegarayangbersih,profesionaldanbertanggungjawab. Oleh karena itu Kementerian Agama yangmerupakan bagian dari pemerintahRepublik Indonesia yang dibentuk untukmeningkatkanpemahaman,penghayatan,danpengamalan ajaran agama kepada seluruh

Training of Trainers (ToT)Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA)

Peserta Training of Trainers (ToT) Pengawasan Dengan Pendekatan Agama (PPA)Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

73

Kementerian Agama. Saat ini paradigma pengawasandalam birokrasi sudah semakin berkembang ke arah yang lebih luas. Pengawasantidak hanya berfungsimenyelesaikan danmencegah terjadinya penyimpangandalampenyelenggaraanpemerintahan,melainkanjuga diarahkan pada peran konsultasi dan katalis dalampenyelenggaraanpengawasanfungsional. I n s p e k to rat J e n d e ra l s e b a ga i penanggung jawabpengawasan fungsionaldi l ingkungan Kementerian Agama RI mendapatkan peran sekaligus tantangan untuk memaksimalkan ketiga peran pengawasansebagai watchdog,konsultan,dankatalis.PeranInspektorat Jenderal sebagai watchdog adalah peranutamayangharustetapmelekatdalamrangka pencegahan dan penanganan atas penyimpanganyangterjadi,sedangkankeduaperanlainnyayakniperansebagaikonsultandankatalismerupakanperluasanperansebelumnyadimanaparadigmapengawasansaatinisudahmulaidiarahkankepadapengembanganbudayakerja yangpositifdalam rangkamendukungkebijakan reformasi birokrasi yang sedangdigalakkan di seluruh instansi pemerintahan. Dalam konteks reformasi birokrasi Kementerian Agama, pengembangan nilai-nilai budaya kerja perlu dilakukanmelaluiprosesperumusandankesepakatannilaidasar,persepsi,sikapkerja,danperilakukerjayangsasaranakhirnyaadalahterwujudnyaintegritasdanproduktivitas kerja satuanorganisasi dilingkungan Kementerian Agama. Oleh karena itupengembanganbudayakerjamemerlukandukungan seluruhpihak terkait pada setiaplevelintitusiKementerianAgama.

rakyat Indonesia sebagaimanadiamanatkanoleh UUD Republik Indonesia 1945 gunamewujudkanmasyarakat yang taat hukum,demokratis,adil,makmur,danberakhlakmulia.Namun demikian persoalan yang dihadapidalam pembangunan di bidang agama cukup berat karena berkaitan dengan program mewujudkankeadilandankemakmuranyangmeliputi dimensi lahir, batin,material, danspiritual. Realitasyangberkembangmenunjukkan,perilakuaparaturnegaramasihmenunjukkankurangnyaperhatianterhadapnilai-nilaimoraldanbudayakerja.Karenanyaperludilakukanpengembanganbudayakerja,yakninilai-nilaiyangmenjadisifat,kebiasaan,yangtecermindalam sikapdanperilakudanmenjalankanaktifitasnya sebagai aparatur. Implementasibudaya kerjamerupakan tugas berat yangharus dilakukan secara utuh,menyeluruh,dalamwaktuyangpanjangkarenamenyangkutproses pembangunan karakter, sikap, danperilaku. Dalam konteks reformasi birokrasi di KementerianAgama,pengembanganbudayakerjaperludilakukanmelaluiprosessosialisasi,internalisasi,daninstitusionalisasi.Haltersebutdilakukan dalam rangka memantapkan konsep diri, persepsi, perilaku sebagai abdi negaradan abdimasyarakat; pengembangan kerjasama melalui dinamika kelompok; perbaikan kebijakan publik, penerapanmanajemenmoderndanpeningkatanpengawasan,evaluasikinerja,danpenegakandisiplinpegawaisecarakonsisten. Sasaran akhir yang ingin dicapaiadalahperubahanyangsignifikandalampolapikir, danperilaku kerja yangproduktifdaninovatifgunapeningkatankinerjadilingkungan


Jurnal Kegiatan

74

masyarakatdannegara. Atas dasa r kond i s i demik ian ,PengawasandenganPendekatanAgama(PPA)menjadi salah satu instrumen yangpentingdanstrategis,karenaPPAtidakhanyaberfungsisebagaiprograminisiatifpencegahankorupsi,tetapijugamerupakansaranasosialisasiuntukmewujudkan internalisasi nilai-nilai budayakerja yang pada akhirnya diharapkan bisamendukung tercapainya tujuan reformasibirokrasi di Kementerian Agama. AcarasosialisasiPPAinitelahberjalansejak tahun2003di lingkunganKementerianAgama,terusdilakukanhinggasaatinidantelahmengalami beberapa perubahan signifikan terutama dalam aspek media komunikasi danmetodepenyampaianyanglebihdinamisdanmengena.Hal inimendapatkan responpositif dari satuan kerja yangmendapatkansosialisasi PPA pada tahun 2009, terbuktidengan antusiasme dan komunikasi yang

Has i l pengawasan se lama in imenunjukkanbahwapenyebabtemuanyangpalingmenonjol adalah perilaku aparatur/SumberDayaManusia (SDM) yang kurangmemahamitugasdanfungsisebagaipegawainegeri sipildankurangmemperhatikannilai-nilaimoraldanbudayakerja.Dengandemikian,akarmasalahberbagaibentukpenyimpangan/temuan seperti korupsi adalah faktormoraldanakhlakyang substansinyaberadadi luarjangkauansistemmanajemen. Adapun pembentukan sikap dan perilaku aparatur Kementerian Agama dalam pengembangannilai-nilaibudayakerjadiarahkanpadausahamewujudkanaparaturyangmampumelaksanakan tugas secara profesional dan bermoral. Sebab profesionalisme tanpa moral akanmembuahkansosokmanusiayangcerdassecara intelektual tetapitidak cerdas secaramoral sehingga memiliki dampak pemikiran dan praktik negatif yang dapatmerugikan


Jurnal Kegiatan

Suasana Simulasi Permainan Training of Trainers (ToT) PPAInspektorat Jenderal Kementerian Agama

75

bagian dari ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sa sar an program PPA adalah ter be-basnyaaparaturnegaradanmasyarakatdaripraktikKKNdanbentukpenyimpanganlainnya.Khusus bagi apa ra tur Kementerian Agama sebagai ujung tombak pembenahanmoralbangsa, diharapkanmenjadi teladandalampemberantasan KKN bagi aparaturNegara,dalam rangkamewujudkan KementerianAgamayangbersih,amanah,danberwibawa,guna mendukung program pemerintah dalam mewujudkangood governance dan clean government. Program PPA adalah program unggulan Itjen Kemenag. Program ini merupakaninstrumen inti dalam rangka mencegah penyimpanganpenyelenggaraanpemerintahan,terutama perilaku korupsi. Ke depan ItjenKementerian Agama akan terus memainkan peran strategis terutama dalammengawalagenda besar reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama. Kemudian pada tahun-tahun mendatang akan memperluas cakupan Kanwilkita,tetapitidakberartiKanwilyangtelahmenjadipilot projecttersebutakandibiarkan,tetapi tetap saja dilakukanmonitoring danpembinaan secara terus-menerus. Karena itu PPA merupakan alternatif modelpengawasandiniyangpendekatannyamenekankanpadapemberdayaannilai-nilaiagama, juga akan terjalin hubungan antaramanajemen pemerintahan dengan nilai-nilai ketuhananyangdisuarakandaridalamhati nurani, kemudian dipraktekkan dalambudayakerjamelaluipermanensistemdalammeningkatkan peran serta pemerintah untuk mewujudkancita-citaclean government dan good governance. [Muhammad Yusuf]

terjalin baik antara fasilitator dan pesertasosialisasi. Dengandemikian,programPPAyangkitamilikimerupakanmedia yang sangattepat dan efektif untukmenyosialisasikanpengembanganbudayakerja.Tujuannyaadalahagar aparatur Kementerian Agama di manapun bertugasakanselaluberjuangmenegakkanke-jujuran,keikhlasan,kedisiplinan,keterbukaan,kebersamaan, kerukunan,danpersaudaraanyangmerupakanbagiandariperilakubudayakerjaKementerianAgama. P PA m e r u p a k a n p e n d e k a t a n pencegahanberbagai perilakumenyimpangsepertikorupsi,kolusi,dannepotisme,denganpenanaman nilai-nilai agama melalui sentuhan hatinuranigunamendorongseseoranguntukberbuatkebajikan,merasamaludanberdosauntukmelakukanpenyimpanganyangdilandasirasajujur,tanggungjawab,dantaatterhadapperaturan perundang-undangan. Kegiatan utama PPA adalah melakukan sosialisasi kepada para apara tur Kementerian Agama yang dimaksudkan untukmenjadi saranapendorong kesadaran bahwa pengawasanmenjadiperilakuyangmelekat,membudaya,danmenjadi kebutuhan dalam kehidupanbernegara. Tujuan PPA adalah perwujudanpemahamanterhadapmaknadanartipentingpengawasan dengan landasan nilai-nilaiagamadalampenyelenggaraanpemerintahan,pembangunan dan perwujudan prakarsasertaperanaktifpengawasankhususnyaolehaparaturnegara.Hasilakhiryangdiharapkanadalahtumbuhnyakedisiplinandanetoskerjayangtinggi sehinggamelahirkan kesadaranpenuhbahwabekerjamerupakanbagiandaripengabdian kepada nusa dan bangsa serta


Jurnal Kegiatan


Randang

MENTERI NEGARAPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

SURATEDARANNOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANGPELAKSANAAN HARI-HARI LIBUR NASIONAL

DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2010

Sebagaimanatahun-tahunsebelumnyabahwauntukmengaturpelaksanaanhari-harilibur nasional dan cuti bersama tahun 2010, pada tanggal 7 Agustus 2009 telah ditetapkanSuratKeputusanBersamaMenteriAgama,MenteriTenagaKerjadanTransmigrasi,danMenteriNegaraPendayagunaanAparaturNegara,Nomor1Tahun2009,SKB/13/M.PAN/8/2008,danKEP.227/MEN.VIII/2009,tentangPelaksanaanHari-HariLiburdanCutiBersamaTahun2010.

Sehubungandenganhaltersebut,perlukamisampaikanbeberapahalsebagaiberikut:1. PelaksanaanCutibersamadiperhitungkandengan(mengurangi)hakcutitahunanPNSsesuai

denganperaturanperundang-undangandanketentuanyangberlakupadamasing-masinginstansi/lembaga.

2. MemperhatikansarandanpendapatdariberbagaipihakbaikInstansiPemerintah,Swasta,danLembagaSwadayaMasyarakat,makaSuratKeputusanBersamatentangPelaksanaanHari-Hari LiburdanCutiBersamaTahun2010 tidakmenetapkanhari-hari kerja terjepitsebagaiharicutibersamadantidakmenetapkanadanyapergeseranhariliburnasional.

3. Bagiinstansiyangmasihmemberlakukanenamharikerja,apabilaadaharikerjaSabtuyangdiapitolehhariliburnasionalatauharicutibersamadanhariMinggu,makahariSabtuyangbersangkutanditetapkansebagaihariliburbiasadanjamkerjayanghilangdiperhitungkan(diganti) dengan jamkerjapadahari kerjaefektifmingguberikutnyauntukmemenuhiketentuanjumlahjamkerjaefektifdalamsemingguyaitu37.50jam.

4. Sehubungandenganbutir 2 di atas, setiappimpinan instansi diharapkandapat lebihmeningkatkankedisiplinanpegawaidanmenaatijamkerjaterutamapada:

Senintanggal15Maret2010,setelahpelaksanaanliburHariRayaNyepiTahunBarua. Saka1932;Jum’attanggal14Mei2010,setelahpelaksanaanliburKenaikanYesusKristus;b. Senintanggal16Agustus2010,sebelumpelaksanaanhariliburKemerdekaanRepublikc.


Indonesia;RabudanSelasatanggal8dan14September2010,sebelumdansesudahpelaksanaand. CutiBersamaIdulFitri1431Hijriyah;SenindanSelasatanggal15dan16November2010,sebelumpelaksanaanliburIdule. Adha1431Hijriyah;Senin tanggal 6 Desember 2010, sebelum pelaksanaan libur Tahun Baru 1432f. Hijriyah;KamisdanSenintanggal23dan28Desember,sebelumdansetelahpelaksanaanliburg. danCutiBersamaHariRayaNatal2010.

5. KetentuancutibersamapadaSuratKeputusanBersamaTigaMenteritersebuttidakberlakubagiPNSyangmenjadi gurupada sekolahdandosenpadaperguruan tinggi yang telahmendapat liburanmenurutperaturanperundang-undanganyangberlaku, sebagaimanadiaturdalamPasal8PeraturanPemerintahNomor24Tahun1976tentangCutiPegawaiNegeriSipil.

6. Bagiunit/satuankerjaorganisasi yangberfungsimemberikan layanan langsungkepadamasyarakatdanmencakupkepentinganmasyarakatluas,antaralain:rumahsakit,puskesmas,telekomunikasi,listrik,airminum,pemadamkebakaran,keamanandanketertiban,perbankan,perhubungandanunit kerja pelayanan lain yang sejenis, pimpinanunit kerja/satuanyangbersangkutanagarmengaturpenugasanpegawaipadahari liburnasionaldancutibersamayangditetapkan,sehinggapemberianpelayanankepadamasyarakattetapberjalansebagaimanamestinya.

7. Setiap pimpinan instansi pemerintah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan masing-masing dan apabila adapegawai yang tidakmasukkerja tanpaalasanyang jelas setelahmelaksanakancutibersama,hendaknyadiambillangkah-langkahpeningkatandisiplinsesuaidenganperaturanperundang-undanganyangberlaku.

AtasperhatianSaudara,kamisampaikanterimakasih.

Ditetapkan di Jakarta Padatanggal,30November2009

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

ttd

E. E. MANGINDAAN

Tembusan:1. Presiden Republik Indonesia;2. WakilPresidenRepublikIndonesia.

Randang

78

RencanaStrategik,yangakandilaksananolehinstansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.Didalamrencanakinerjaditetapkanrencanacapaiankinerjatahunanuntukseluruhindikator kinerja yang dilakukan seiringdengan agenda penyusunan dan kebijakananggaran, sertamerupakan komitmenyangingindiwujudkanolehpimpinandanseluruhanggotasatuanorganisasi/kerjamencapainyadalam tahun tertentu. P e ny u s u n an Re n j a me l i p u t ipenyusunan sasaran (uraian, indikator dan target)yangingindicapaidalamtahunyangbersangkutan,programdankegiatan(uraian, indikator kinerja, sasaran, dan target). Penyusunan Renja InspektoratJenderalKementerianAgama2010bertujuanuntuk merumuskan kembali komitmen untuk melaksanakan program demi pencapaian sasaran yang telah dirumuskan di dalamRencana Strategis, serta tugas pokok danfungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Denganhadirnyabukuyangberjudul

“Rencana Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2010” ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitaskinerja pengawasan Inspektorat JenderalKementerianAgama.[NurulBadruttamam]


Resensi Buku

Judul : Rencana Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Tahun 2010Penulis :TimPenulisItjenPenerbit : Inspekrorat Jenderal Kementerian AgamaTerbit : Januari 2010Tebal :160Halaman

Buku ini disusun sebagai pedoman dan sarana pengendalian tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2010,

berisitentangsasaran,programdankegiatanbesertaindikatorkinerjapengawasanselamatahun2010.DalamRenja ini jugadiuraikanKebijakanPengawasanKementerianAgama,RencanaAudit Tahunan (RKAT) Tahun2010,Prioritas Program Tahun 2010 dan Agenda Kegiatan/AnggaranTahun2010. V is i baru Inspektorat Jenderal Kementer ian Agama adalah menjadipengendali dan penjamin mutu kinerjaKementerianAgama.PernyataanvisitersebutbisamenjadipemicubagiseluruhkomponenInspektorat Jenderal Kementerian Agama untukbekerjasecaraprofesionalgunameraihhasil kerjayangsemakinbaikdariwaktukewaktu. Perencanaan kinerja merupakanproses yang penting yang harus dilakukanoleh instansi agar tujuandan sasaran yangtelahditetapkandalamrencanastatejikdapatdiwujudkandandipantaupencapaiannya. RencanaKinerja(Renja)adalahprosespenetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan,dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

79

Inspektorat Jenderal Kementerian Agamamerupakan unit kerja pengawasaninternal yang bertanggungjawab untukmelakukan audit terhadap unit kerja dil ingkungan Kementerian Agama yangdiantaranya adalahmelaksanakan AuditInvestigasiatasindikasiadanyatindakpidanakorupsi dan tindak penyimpangan lainnya.Untukmenyelenggarakan fungsi tersebut,Inspektorat Jenderal Kementerian Agama perlumenerbitkanPedomanAuditInvestigasiyang memuat tata caramelakukanAuditInvestigasiyangsecaraspesifikmemerlukanprosedur tersendiri, sehinggamemudahkanauditordalammelaksanakantugasnyayangberkualitas. [Ali Ghozi]


Resensi Buku

Judul : Pedoman Audit Dengan Tujuan Tertentu 1. Audit Operasional 2.AuditInvestigasi 3. Audit Perencanaan 4. Audit Pengelolaan SDM 5.AuditPengelolaanBMN 6. Audit Pengelolaan KeuanganPenulis :TimPenulisItjenPenerbit : Inspektorat Jenderal Kementerian AgamaTerbit : September 2010

Hadirnya buku baru karya timpenulis Inspektorat Jenderal Kementer ian Agama yangber judul “Pedoman Audit

Dengan Tujuan Tertentu” ini akanmenjadirujukan,ajuandanpanduanbagiparaauditordalammenjalankan tugasnya, tentunyadalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalitas auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dalam melakukan audit pada seluruhunit kerja di lingkunganKementerian Agama. Buku ini masing-masing berisikan tentangkonsepdasaraudit,auditpendahuluan,perencanaan audit, pelaksanaan audit,pelaporanhasilauditdantindaklanjut,sertapemantauantindaklanjut. Berdasarkan PMA Republik Indonesia Nomor8Tahun2007tentangPengawasandiLingkunganDepartemenAgamadanKeputusanInspektur Jenderal Nomor:IJ/067/2007tentang Tata Cara Audit di LingkunganDepartemen Agama, Inspektorat JenderalKementerianAgamamempunyai kewajibanuntukmelakukanpengawasaninternterhadapseluruh kegiatan instansi.

Fokus Foto Itjen

Irjen Mundzier SupartaSaat Memberikan Paparan Reformasi Birokrasi

Kementerian Agama

Acara K2TLHP Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

Evaluasi Realisasi Kinerja Triwulan IIInspektorat Jenderal Kementerian Agama

Menteri Agama Suryadharma Ali Memberikan Ucapan Selamat - Sekretaris Baru

Itjen Kemenag Maman Taufiqurohman

Pelantikan Pejabat Eselon I dan IIKementerian Agama RI

Kegiatan Penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

edisi272010

Documents