edisi 113 th. xliv, 2014 -...

Edisi 113 TH. XLIV, 2014

2 EDISI 113 TH. XLIV, 2014PARLEMENTARIA

PENGAWAS UMUM:Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:Dr. Winantuningtyastiti, M. Si(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum(Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI) Drs.Slamet Sutarsono(Deputi Persidangan dan KSAP)

PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan)

PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP. M.H.(Kabag Pemberitaan)

WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan)

REDAKTUR: Sugeng Irianto, S.SosM. Ibnur KhalidIwan Armanias Mastur Prantono

SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos

ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos Supriyanto Agung Sulistiono, SH Rahayu Setiowati Muhammad Husen Sofyan Effendi

PENANGGUNGJAWAB FOTO:Eka Hindra

FOTOGRAFER:Rizka Arinindya NaefurojiM. Andri Nurdriansyah

SEKRETARIAT REDAKSI: I Ketut Sumerta, S. IP

SIRKULASI: Abdul Kodir, SHBagus Mudji Harjanta

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected]; www.dpr.go.id/berita

3EDISI 113 TH. XLIV, 2014PARLEMENTARIA

Sebagai lembaga perwakilan sudah sepatutnya DPR mendengar seluruh aspirasi rakyat yang diwakilinya. Sehubungan pembahasan RUU Pertembakauan, Dewan menerima aspirasi para pegiat Anti Rokok dan Anti Tembakau namun di sisi lain masukan dari petani tembakau, industri rokok dari yang ada di pelosok kampung sampai yang berkantor di kawasan elit tentu harus didengar.

Parlementaria edisi sekarang ini mengulas soal pertembakauan. Memang dilematis, sebab menurut Wakil Ketua Baleg DPR Sunardi Ayub, sebuah aturan itu pasti ada pro dan kontra dimanamana. Untuk itu ia menekankan tembakau dan kretek sudah menjadi bagian dari Indonesia sejak lama, sehingga pilihan menghapusnya dari perjalanan panjang bangsa ini tentu tidak bijak.

Harus ada pilihan moderat yang harapannya bisa membesarkan hati semua pihak. Kalau toh suatu saat nanti Rokok Kretek menjadi bagian dari kenangan masa jaya tembakau Indonesia, tentu masa itu harus disongsong dengan persiapan yang baik.

Pada rubrik pengawasan, Dewan me

nyoroti atas pelaksanaan pileg 2014 yang dinilai paling amburadul dibanding pileg sebelumnya, dari masih karut marutnya DPT maupun maraknya politik uang. Mengundang KPU dan Bawaslu, Komisi II memberi peringatan keras agar kasuskasus di pileg tidak terjadi di Pilpres yang akan datang.

Sedangkan di rubrik legislasi, diturunkan laporan mengenai RUU tentang Jalan dan RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan, sementara di bidang anggaran diulas mengenai profil RAPBN 2015. Menteri Keuangan yang menyampaikan keterangan Pemerintah memprediksi, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015 diperkirakan akan lebih baik dari pada tahun 2014, yang berada pada kisaran 5,5-6,0 persen. Lebih baik nya pertumbuhan itu selain dukungan dari faktor ekternal juga didorong oleh membaik nya stabiltas dan fundamental ekonomi.

Pada rubrik liputan khusus, disajikan kegiatan Delegasi BKSAP DPRRI pada AseanAIPA Interface Dialogue di Myanmar Mei lalu, dimana AIPA mempunyai peran strategis dalam pembentukan Asean Community. (mp)

Pengantar redaksi


Dapatkan di:

Loby Gedung Nusantara 1 DPR RILoby Gedung Nusantara 2 DPR RILoby Gedung Nusantara 3 DPR RILoby Gedung Setjen DPR RIRuang Loby KetuaRuang Loby Wakil KetuaRuang Yankes

Terminal 1 dan 2Bandara Soekarno Hatta

Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected].

8

10

26

28

31

36

38

42

45

50

52

58

68

71

73

76

79

PrOLOg

LaPOran UtaMa

sUara rakYat

PengaWasan

anggaran

LegisLasi

FOtO Berita

kiat seHat

PrOFiL

kUnJUngan kerJa

sOrOtan

LiPUtan kHUsUs

seLeBritis

Pernik

POJOk ParLe

Tembakauku Sayang Tembakauku Malang

Mencari Titik Temu Dua Kepentingan

Komisi II DPR Cecar KPU Soal Pelanggaran Pileg 2014

STOP, Kekerasan dan Kekejaman Pada Anak !!!

Belanja Pemerintah Harus Mampu Stimulasi Perekonomian

DPR Konsisten Tuntaskan RUU Jalan

Mengembalikan Impor Pada Country Based

Sehat itu Indah

TB HasanuddinKesederhanaan Seorang Jenderal

Perlu Upaya Serius Penuhi Kebutuhan Pangan

Momok Seram Ujian Nasional

Amy Atmanto: Fashion and Love

Peran Strategis AIPA Untuk Komunitas Asean

Akrab Tapi Tetap Kritis

Bukan Lagi Jeruk Makan Jeruk

PrOLOg

PrOFiL

teMBakaUkU saYang teMBakaUkU MaLang

tB HasanUddin

PengaWasan

kOMisi ii dPr CeCar kPU sOaL PeLanggaran PiLeg 2014

Perawakannya tinggi besar. Tampak gagah dan tegap dengan tutur yang jelas. Di balik keistimewaan fisiknya, ada kesederhanaan sikap

dan pandangan hidup yang lurus. Inilah Tubagus Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan. Bicara soal dunia militer dan budaya tradisional Sunda, Hasanuddin adalah orang yang tepat untuk diajak bicara.

Tembakau, memiliki posisi yang strategis, unik sekaligus juga kontroversial dalam perjalanan bangsa ini. Inilah salah satu produk pertanian yang mampu mendorong pemasukan negara cukup besar, bahkan pada tahun 2014 lalu, mencapai Rp100 triliun lebih, jauh melewati laba BUMN yang berkisar Rp30 triliun. Memang tidak serta merta, tetapi setelah diolah dan bersalin rupa menjadi rokok yang bercukai.

Persiapan dan Pelak-sanaan Ujian Nasional (UN) Tahun 2014 Tingkat SMA/MA/SMK yang di-laksanakan serempak di seluruh daerah pada 14 sampai dengan 16 April 2014 lalu secara umum berjalan lancar, sesuai harapan masyarakat dan harapan Komisi X DPR.

| 8

| 28

| 52


ASPIRASI

Pelapor menyampaikan aspirasi men-genai pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Bahwa saat ini BPN sedang men-canangkan program manajemen pe-rubahan, sehingga menurut pandangan pelapor, diperlukan penguatan penga-wasan internal dan eksternal dan pena-taan perubahan peraturan perundang-undangan, dengan cara antara lain :

• Memprioritaskan pembuatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Neg-ara (LHKPN) pada setiap penyeleng-gara negara di lingkungan BPN.

• Meningkatkan peran dan fungsi Inspe-ktorat BPN sebagai pengawas internal sehingga KKN dapat dicegah.

• Mengoptimalkan fungsi pengawasan melekat (WASKAT) dan tidak hanya sebatas tanggungjawab dan sanksi administrasi saja melainkan diperluas pada tanggungjawab secara perdata dan pidana.

• Membentuk Tim Manajemen Peruba-han BPN sesuai Peraturan MenPAN-RB No. 20 Tahun 2010 tentang Peneta-pan Visi Pembangunan Pertanahan 2010-2014. Pelaksanaan Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasi-onal Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 dan Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Menurut pelapor, sebagai contoh saat ini Kementerian Kehutanan RI telah melaksanakan manajemen perubahan dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pelapor berharap agar usulan terse-but dapat dipertimbangkan dalam rang-ka memperbaiki kinerja birokrasi untuk mencapai Good Governance.

Rudi Sumantio , DKI Jakarta, 13540

Surat aspirasi dari Sdr. Eddy Effendy ini ditujukan kepada Ketua DPR RI.

Pelapor menyampaikan aspirasi ke-pada Ketua DPR RI mengenai tanggapan atas berita di Stasiun Metro TV, tgl 29 Nopember 2013, pukul 8.00 WIB yang mengupas kasus penerobos jalur bus-way Trans Jakarta.

Disampaikan dalam acara tersebut bahwa :

Wagub DKI Jakarta mengusulkan agar

para penerobos jalur busway tersebut didenda sebesar Rp. 5.000.000,-

Pengadilan Jakarta Pusat telah mene-tapkan ketentuan bahwa bagi sepeda motor yang menerobos jalur tersebut akan dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- dan untuk pengendara mobil sebesar Rp. 300.000,-

Bahwa sudah 1.229 kasus pelanggar jalur busway yang masuk ke ranah pen-gadilan.

Pelapor berharap agar Ketua DPR RI dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut mengingat banyak pelanggar jalur busway adalah peng-endara sepeda motor, dimana mereka membeli sepeda motornya dengan cara kredit, atau dengan kata lain, yang lebih banyak melakukan pelanggaran terse-but adalah warga masyarakat menen-gah kebawah.

Eddy Effendy, Kampung Melayu, Bengkulu

Surat dari Sdr. Emanuel Geka, yang ditujukan kepada Ketua Komisi X DPR RI mengenai permohonan realisasi pem-bayaran tunjangan profesi guru Non PNS.

Pelapor adalah guru di SMK Yohanes XXIII Maumere Sikka Provinsi NTT, me-wakili + 60 (enam puluh) guru sertifikasi non PNS lainnya yang belum mendapat-kan tunjangan profesi Tahun 2013 tahap I s.d. tahap IV sampai dengan saat ini.

Bahwa tunjangan profesi tahun 2008 s.d 2012 selama ini dikelola melalui dana Dekonsentrasi Provinsi NTT dan tidak pernah mengalami masalah. Pel-

apor selalu menerima tunjangan terse-but. Namun pada saat pembayarannya dialihkan dan dikelola oleh Kemendik-nas Pusat di Jakarta, tunjangan tersebut belum pernah dibayarkan.

Menurut pelapor, alasan keterlam-batan pembayaran tersebut adalah karena kesalahan pengisian data dan persyaratan. Pelapor diminta untuk memperbaiki kesalahan dan kekuran-gan persyaratan tersebut di Dinas Pendi-dikan Pemuda dan Olahraga Kab. Sikka, namun setelah selesai diperbaiki, tun-jangan profesi tetap belum dibayarkan.

Bahwa pelapor juga menyampaikan

adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan antara guru PNS dan guru non PNS. Karena tunjangan profesi un-tuk guru PNS telah 100 % dibayarkan walaupun mereka juga memiliki kesala-han data yang tidak diperbaiki.

Pelapor memohon agar Komisi X DPR RI dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dan memberi-kan solusi terbaik sehingga para guru sertifikasi non PNS di Kab. Sikka dapat menerima tunjangan profesi tersebut.

Emanuel Geka, S.Pd, Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur

Tunjangan Profesi Guru Non PNS

Selamat Menjalankan Reformasi Birokrasi

Masukan tentang Jalur Busway


Surat dari Nani Nurani yang ditujukan kepada Ketua DPR RI mengenai permohonan penyelesaian kasus korban Stigma ’65 dan audiensi dalam rangka memberi keterangan yang lebih jelas terkait dengan kasus tersebut.

Bahwa dalam suratnya, pelapor melampirkan beberapa berkas surat sebelumnya yang telah disampaikan kepada DPR RI antara lain surat dari Tim Advokasi Rehabilitasi Korban Stigma 65 No. 012/SK-TARKS/IX/2013 tgl 25 September 2013 dan surat pelapor tgl 9 September 2013.

Permasalahan yang dialami pada intinya adalah terkait peristiwa penangkapan pelapor secara paksa oleh Korps Mili-ter pada tgl 23 Desember 1968 dimana tanpa proses hukum pelapor dijadikan tahanan politik G 30 S/PKI selama 7 tahun. Atas kejadian tersebut pelapor mendapat perlakuan tidak manusiawi, diskriminatif dan penstigmaan berupa penolakan atas permohonan pembuatan KTP oleh Camat Koja, Jakarta Utara.

Bahwa pelapor telah menggugat Pemerintah melalui PTUN dan Peradilan Umum atas dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan telah ada putusan TUN No. 60/G.TUN/2003/PTUN-JKT Jo Putusan Banding PT TUN No. 203/B/2003/PT.TUN/JKT Jo Putusan Kasasi MA-RI No. 400K/TUN/2004 yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun keberatan pelapor diting-kat kasasi MA-RI belum mendapat kepastian hukum karena gugatan tersebut dari tingkat pertama sampai kasasi ditolak oleh Majelis Hakim.

Bahwa surat-surat pelapor sebelumnya telah disampaikan kepada Komisi III DPR RI, namun belum mendapat tanggapan atau ditindaklanjuti.

Pelapor sangat berharap agar kasusnya mendapat penyele-saian sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan kiranya surat tersebut dapat disampaikan kepada Pimpinan Komisi III DPR RI untuk ditindaklanjuti.

Nani Nurani, Jakarta Utara

Rudi Sumantio menyampaikan aspira-si yang ditujukan kepada Ketua DPR RI.

Pelapor menyampaikan aspirasi beru-pa usulan mengenai pengendalian sub-sidi BBM untuk menyelamatkan uang rakyat, ketahanan energi dan pereko-nomian nasional.

Bahwa untuk mengurangi dampak sosial dan mengeliminir dampak negatif lainnya pada saat kenaikan harga BBM, maka pelapor mengusulkan agar harga BBM dalam negeri diatur dengan sistem mengambang mengikuti mekanisme harga BBM di pasar internasional den-gan porsi subsidi BBM tetap/fix agar lebih terkendali, yaitu :

Alternatif I, model subsidi rp/ltr (Fix sekian rp/liter)

Harga BBM di pasar internasional (rp) dikurangi besaran Fix subsidi BBM (rp/liter) atau harga BBM mengambang mengikuti harga internasional dikuran-gi dgn subsidi BBM yang ditentukan Fix sekian rp/liter.

Alternatif II, model subsidi sistem persentase Fix (n%)

Harga BBM ditentukan dengan pro-porsi subsidi dengan besaran Fix persen (n%) dari harga BBM di pasar internasi-onal.

Terkait dengan subsidi BBM, pelapor berpendapat bahwa :

Subsidi BBM sudah tidak rasional un-tuk dipertahankan

Dengan alasan antara lain :

• BBM adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

• Harga BBM dalam negeri yang rendah mengakibatkan peningkatan kebutu-han BBM sangat besar dan penggu-naan yang tidak efisien.

• Kondisi Indonesia bukan lagi negara nett pengekspor BBM.

• Kondisi keuangan negara sudah sangat tidak memungkinkan untuk

meneruskan subsidi BBM

• Wilayah Indonesia yang sangat luas menjadi sangat rawan penyelundu-pan BBM dan subsidi tidak tepat sa-saran

• Biaya pengawasan dan pengendalian subsidi BBM.

Pemerintah tidak memiliki alterna-tif pilihan kebijakan untuk menyikapi dampak kenaikan BBM di pasar interna-sional.

Segera lakukan publikasi dan sosia-lisasi kenaikan BBM atau pencabutan subsidi BBM

Publikasi dan sosialisasi perhitungan anggaran dana untuk subsidi BBM

Pelapor berharap agar usulan terse-but dapat dipertimbangkan oleh Ketua DPR RI dalam rangka perbaikan penan-ganan subsidi BBM di masa depan.

Rudi Sumantio, Jakarta Timur

Usulan Pengendalian Subsidi BBM

Permohonan Audiensi


Tembakau, memiliki po-sisi yang strategis, unik sekaligus juga kontro-versial dalam perjalanan bangsa ini. Inilah salah

satu produk pertanian yang mampu mendorong pemasukan negara cu-kup besar, bahkan pada tahun 2014 lalu, mencapai Rp100 triliun lebih, jauh melewati laba BUMN yang berkisar Rp30 triliun. Memang tidak serta merta, tetapi setelah diolah dan bersalin rupa menjadi rokok yang bercukai. Prestasinya bukan saja telah menambah kas negara untuk membangun tetapi juga telah membuat sejumlah individu di nege ri ini dinobatkan menjadi orang terkaya di Indonesia, bahkan juga mengisi daftar panjang orang kaya se-Asia bahkan dunia.

Tembakau pulalah yang pernah

membuat nama bangsa ini harum di manca negara. Ketika tembakau, diracik dengan rempah dan cengkeh hasilnya kretek yang kelasnya setara cerutu Kuba atau Bidis khas India. Karena kretek pula bangsa ini per-nah bertarung head to head dengan negara adi daya Amerika dalam per-sidangan Organisasi Perdaga ngan Dunia (WTO). Apa pasal? Negeri para koboi ini ciut nyalinya melihat kretek semakin disuka warganya. Jelas dong, kretek yang beraroma rempah Indonesia ini pasti jauh le-bih nikmat dengan tembakau yang hanya berbalut kertas putih. Kalau membela kepentingan dalam ne-geri Pemerintah AS memang sigap, mereka mengeluarkan regulasi me-nyatakan kretek tidak boleh beredar di negara itu dengan alasan kretek tidak murni tembakau, ada cam-puran rempah. Alasan yang meng-

ada-ada karena rokok putih mereka juga tidak murni tembakau, karena ada varian yang dicampur mint, jadi apa bedanya?

Pada masa awal ditemukan oleh H. Djamari sekitar tahun 1890-an, kretek dipercaya sebagai obat, menghangatkan, cespleng me-ngusir sakit kepala dan masuk ang-in para petani, buruh, tukang be-cak, lurah, mantri, bahkan bupati. Kretek juga sudah menjadi bagian dari kegiatan bercengkrama anak bangsa dalam banyak pertemuan baik formal maupun nonformal. Sehingga tidak berlebihan ketika anggota Komisi X Abdul Kadir Kar-ding menyebut mengkretek seperti menjadi bagian dari budaya. “ Harus diakui tembakau itu tanaman asli Indonesia yang telah memberikan keuntungan ekonomis maupun bu-

PROLOG


Sejumlah aturan pembatasan dan pelarangan dikeluarkan, termasuk ketentuan memuat gambar ekstrim bahaya rokok disetiap kemasannya. Bagi industri rokok ini seperti lon-ceng kematian yang mulai sayup terdengar, petani tembakau yang sudah menggarap lahannya sekian lama gelisah. Ja ngan sampai sep-erti peribahasa habis manis sepah dibuang. Tembakauku sa yang, tem-bakauku malang.

Upaya DPR

Sebagai lembaga perwakilan su-dah sepatutnya DPR mencermati seluruh aspirasi rakyat yang di-wakilinya. Dalam kasus ini dewan menerima aspirasi para pegiat anti rokok, anti tembakau namun disisi lain masukan dari petani tembakau, industri rokok mulai dari yang ada di pelosok kampung sampai yang berkantor di kawasan elit Kuningan, Jakarta tentu harus didengar. Pe-ngusung Anti Tembakau pasti ber-harap kalau bisa rokok tinggal nama sekarang juga. Pilihan yang pasti di-tentang habis para pelaku bisnis ini

mulai dari hulu sampai ke hilir.

Sete lah menye les a ikan U U no.36/2012 tentang Kesehatan saat ini DPR sedang membahas RUU Per-tembakauan. Rencana ini ditentang sejumlah pihak karena dinilai mem-bela kepentingan industri rokok. “Yah kan sebuah aturan itu pasti ada pro dan kontra dimana-mana, kepu-tusan politik, pengadilan pasti pro

dan kontra, dimana-mana tidak ada yang bulat, orang azas hukumnya keadilan yang setinggi-tingginya disitulah letak ketidakadilan yang setinggi-tingginya. Bagi yang anti rokok, pasti bilang ini tidak benar neh DPR , tetapi bagi yang suka merokok pasti akan mengatakan he-bat DPR,” kata Sunardi Ayub, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR di Jakarta beberapa waktu lalu.

Ia menekankan tembakau dan kretek sudah menjadi bagian dari Indonesia sejak lama. Pilihan meng-hapusnya dari perjalanan panjang bangsa ini tentu tidak bijak. Harus ada pilihan moderat yang harapan-nya bisa membesarkan hati semua pihak. Kalau toh suatu saat nanti Rokok Kretek menjadi bagian dari kenangan masa jaya tembakau In-donesia tentu masa itu harus di-songsong dengan persiapan yang baik. Para petani yang sudah terlan-jur bergelut dengan tembakau sejak lama harus diarahkan menanam produk pertanian alternatif yang juga menjanjikan. Para pekerja di in-dustri rokok tentu perlu ruang untuk

mempersiapkan diri.

“Di Jepang ada penelitian tem-bakau bisa menjadi bahan baku obat kenapa itu tidak kita kembangkan disini. Sementara Kretek dipastikan harus tetap jadi ciri khas kita, harus dilestarikan, yang sudah ada jangan disia-siakan, jangan dibumihangus-kan, itu sudah nggak benar,” demiki-an Sunardi. (iky, nt, sf)

daya bagi kita, itu poin pentingnya,” ujar dia.

Rokok Membahayakan Kese-hatan

Fakta rokok membahayakan ke-sehatan mulai mengemuka sejak awal abad ke-20. Para dokter di Jerman pada tahun 1939 pertama kali menggunakan metode epidemiologis untuk mempelajari kanker paru-paru di kalangan perokok. Dr. Muller kemudian menerbitkan lapor an penelitian prevalensi kan ker paru-paru lebih tinggi pada pero-kok. Setelah itu beragam pengujian mengungkap semakin banyak ba-haya nikotin pada tembakau. Mero-kok menyebabkan kanker rongga mulut, faring, pita suara, esopagus, ginjal, pankreas. Nikotin mencapai otak dalam waktu 10 detik setelah dihisap dan menyebar ke seluruh tu-buh melalui sirkulasi darah, terma-suk mencemari air susu ibu.

Riset juga menunjukkan resiko bagi perokok pasif. Orang yang bu-kan perokok yang tinggal bersama perokok memiliki resiko 24 persen lebih tinggi untuk mengidap kanker paru. Daftar panjang resiko mero-kok itu mendorong banyak pihak menyerukan kampanye anti rokok, anti tembakau. Aksi ini mengemuka di berbagai belahan dunia, terma-suk di Indonesia. Sejumlah negara kemudian menetapkan rokok men-gandung zat adiktif dan dilarang keras diiklankan. Penjualannya di-batasi ketat, pembeli di bawah 18 tahun harus ditolak.

Indonesia mulai memasuki era ini. Peta jalan untuk menghambat industri rokok dan tembakau mu-lai terbuka setalah UU Kesehatan menetapkan rokok mengandung zat adiktif. Sejumlah pegiat mem-beberkan fakta, biaya pengobatan penyakit akibat rokok jauh lebih besar dari pendapatan dari cukai rokok. Tidak kurang dari Rp300 triliun pertahun. Akhir Desember 2012, Presiden SBY menetapkan PP no.109 tentang Pe ngamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Beru-pa Produk Tembakau Bagi Kesehtan.


Mencari Titik Temu Dua Kepentingan

Abdul Kadir Karding m e n gak u s e b a ga i wakil rakyat sering menerima pengaduan dari rakyat di daerah

pemilihannya. Mereka protes keras sebagai petani tembakau merasa ti-dak mendapat perhatian selayaknya dari pemerintah. Mereka merasa ti-dak diajak berdialog ketika UU Kese-hatan menetapkan rokok merupa -kan zat adiktif, zat terlarang yang penjualannya harus semakin diper-

ketat. Ini artinya kondisi ini cepat atau lambat ini akan berimbas ke-pada tembakau mereka.

Wakil rakyat dari daerah pemilih-an Jateng VI (Kab. Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Temanggung, Kab. Wonosobo, dan Kota Magelang) menyampaikan hal ini kepada Parle saat memulai wawancara beberapa waktu lalu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Wajar saja sejumlah lokasi di dapil itu termasuk sentra produksi

tembakau yang cukup ternama se-jak lama.

“Lha kita inikan wakil rakyat untuk semua kalangan, petani, buruh ro-kok, pegiat anti rokok, pengusaha, guru, LSM semua punya hak bicara, menyampaikan aspirasinya. Soal tembakau, harus diakui itu tanaman Indonesia yang memberi keuntu-ngan ekonomis maupun budaya bagi kita,” ujarnya anggota Komisi X ini.

LAPORAN UTAMA


Ia mengaku mencermati pula se-jumlah masukan publik yang telah disampaikan ke DPR terutama ten-tang bahaya tembakau yang telah diproses menjadi rokok. Sejumlah penelitian menunjukan kandungan nikotin terbukti membahayakan bagi kesehatan. Ada sisi dilematis dari fenomena tembakau ini, satu sisi dampak negatifnya sangat be-sar. Namun di sisi lain, industri tem-bakau dianggap memiliki dampak positif. Terutama ekonomi. Sekitar 52 persen pemberitaan soal tem-bakau, mengulas tentang man-faat ekonomis dari industri rokok. Fokusnya pada kontribusi rokok ter-hadap pendapatan negara hingga soal banyaknya lapangan kerja yang terserap dari industri rokok.

Anggota Komisi Kesehatan DPR Indra mengingatkan merokok meru-pakan perilaku kecanduan yang telah mewabah di Indonesia. Jum-lah perokok di Indonesia menempati peringkat ke-3 di dunia, lebih dari 80 juta penduduk Indonesia mero-kok. Kematian akibat merokok di Indonesia mencapai 427.948 orang setiap tahunnya atau 1172 perhari. Sebagian besar di antaranya adalah usia produktif.

“Itulah salah satunya yang me-latarbelakangi lahirnya UU Kese-hatan yang menetapkan rokok mengandung zat adiktif, yang pen-jualannya harus dikontrol dengan ketat. Sanksi tegas diberikan kepada para pelanggarnya,” paparnya.

Namun disisi lain ia mengingat-kan agar upaya menjauhkan rokok dari publik, melindungi masyarakat dari bahaya rokok bisa dilakukan se-iring dengan upaya pemberdayaan petani tembakau kita. Politisi FPKS ini mengaku mencermati sejumlah

unjuk rasa yang dilakukan petani tembakau yang merasa ditinggal-kan. “Maunya sebagian pihak rokok harus segera dihabisi karena dam-pak negatifnya luar biasa, setuju, tetapi tentu harus lewat proses yang matang. Petani, buruh yang ada di-belakang industri ini harus disiap-kan,” tekannya.

Pada bagian lain Abdul Kadir Karding menambahkan Badan Le-gislasi DPR saat ini sedang berupaya membangun keseimbangan de ngan membahas RUU Pertembakauan. Produk legislasi ini menjadi salah satu dari 66 RUU yang masuk dalam program legislasi 2014 yang ditar-getkan selesai sebelum akhir masa kerja DPR RI September 2014.

Ia menggaris bawahi Baleg perlu mengatur pertembakauan khusus-

nya kretek karena tembakau sebagai haritage yang harus dilestarikan, seperti halnya cerutu di Kuba. Seki-tar 70 juta warga hidup tergantung pada tembakau dan turunannya dan impor tembakau mencapai 40 per-sen dari konsumsi tembakau untuk pabrik rokok. Selain itu, pemasukan dari cukai rokok mencapai Rp118 triliun.

Anggota Baleg ini mengaku mencermati ada kontroversi atau pertentangan dari masyarakat anti-rokok tetapi bagaimanapun menu-rutnya aturan tentang pertem-bakauan dan rokok jangan sampai membunuh mereka yang tergan-tung pada tembakau dan turunan-nya. “Perlu pengaturan mengenai tembakau dan rokok secara seim-bang,” paparnya. (nt) foto: Andry/parle/hr.

Anggota Komisi Kesehatan DPR Indra mengingatkan merokok merupakan perilaku kecanduan yang telah mewabah di Indonesia. Jumlah perokok di Indonesia menempati peringkat ke-3 di dunia, lebih dari 80 juta penduduk Indonesia merokok. Kematian akibat merokok di Indonesia mencapai 427.948 orang setiap tahunnya atau 1.172 per hari. Sebagian besar di antaranya adalah usia produktif.


LAPORAN UTAMA

Tembakau Indonesia, Dulu Jaya Kini Merana

Bukan salah bunda men-gandung, tembakau hadir di negeri ini dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari seja-

rah panjang rokok kretek Indonesia. Sejarah itu sekaligus bagian dari perjalanan bangsa ini. Aroma kretek juga telah mengharumkan bangsa ini sampai manca negara, bahkan menggentarkan Amerika. Negara adi kuasa ini bisa jadi takluk oleh paduan wanginya tembakau, rem-pah dan cengkeh Indonesia kalau tidak segera mengeluarkan jurus proteksi.

“Tidak boleh kretek Indonesia berkuasa di ... Country,” begitu mungkin hasil rapat para koboi. Mereka akhirnya mengeluarkan regulasi menghadang eksistensi kretek Indonesia di negara itu un-tuk melindungi rokok putih yang di-jajakan keseluruh dunia oleh koboi

berkudanya. Kondisi ini membuat dua negara bertarung, berhadap-hadapan dalam rangkaian persida-ngan panjang di sidang Organisasi Perdanganan Dunia - WTO.

Sejarah mencatat perpaduan tem-bakau dan cengkeh yang kemudian menjadi kretek hadir pertama kali tahun 1870 kreasi seorang petani bernama H. Djamari. Konon karena suaranya yang mengemeretek ke-tika dihisap akhirnya semua sepa-kat memberi nama rokok kretek. Produksi masal dimulai tahun 1906 oleh Nitisemito di Kudus dengan merek dagang Tjap Bal Tiga. Usaha ini terus membesar sampai me-nyerap 30 juta tenaga kerja dan awal tahun ini Dirjen Bea dan Cukai melaporkan pemasukan cukai dari industri ini tahun 2013 lalu men-capai Rp103,53 triliun. Angka yang luar biasa, jauh melebihi pemasukan negara dari salah satu perusahaan

tambang Amerika di Indonesia yang telah menguras habis kandungan sejumlah gunung di Papua dan me-nyulapnya menjadi danau limbah raksasa.

“Kabar buruk itu dimulai ketika pemerintah tahun 1999 mengelu-arkan peraturan kandungan nikotin dalam rokok tidak boleh melebihi 1,5mg. Sebuah kebijakan yang memukul telak kretek karena tem-bakau kita tidak mampu memenuhi standar itu,” kata Wisnu Brata Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah kepada Parle be-berapa waktu lalu. Itulah cikal bakal lahirnya rokok mild dan pintu mulai membanjirnya tembakau impor di tanah air.

Kebijakan pemerintah itu menim-bulkan stigma pada masyarakat ka-lau rokok mild dengan kandungan low tar, low nicotin lebih aman. Se-


mentara rokok kretek asli Indonesia beresiko. “Pakar Biologi dari Univer-sitas Brawijaya, Prof Sutiman sudah melakukan pengujian dan menyim-pulkan pandangan ini tidak benar,” ujar Wisnu. Tapi apa daya serbuan iklan telah membangun pemaha-man baru publik. Sekarang produk tembakau dengan label mild telah menguasai 58 persen market share. Disebabkan kualitas tembakau lokal yang tidak sesuai hampir seluruh kebutuhan didatangkan dari luar. Kalau tahun 2008 kebutuhan impor tembakau dalam negeri hanya 28 ribu ton, akhir tahun 2013 melonjak mencapai 137 ribu ton. Ini berarti sudah hampir menyamai produksi petani tembakau lokal sekitar 145 ribu ton/tahun. Lonjakan ini terjadi terutama karena kandungan lokal dari rokok mild ini hanya 20 persen.

“Sebenarnya kondisi ini karena dari pemerintah yang terlalu meng-amini hasil riset pihak asing yang pada akhirnya menjebak kita sen-diri sebab kita tidak bisa memenuhi. Tembakau kita itu punya kekhasan tersendiri, masing-masing daerah itu berbeda misalnya di Temang-gung, Madura itu full flavor. Semua tidak bisa dipaksakan memenuhi target low nicotine. Kalau dipak-sakan pasti akan hilang kekhasan. Kita sudah coba lab-kan, kandungan nikotinnya pasti diatas itu. Sekali lagi ini cara kapitalisasi modern yang selalu bermain dalam standar in-ternasional, nomenklatur dan stan-dar risetnya mereka yang tetapkan se suai dengan produksi pertanian mereka,” ungkap Wahyu.

Hari Tanpa Tembakau atau Hari Tanpa Rokok?

Kebijakan lain yang menggun-cang petani tembakau adalah ketika pemerintah mengikuti himbauan Badan Kesehatan Dunia (WHO) un-tuk mengkampanyekan World No Tobacco Day. Maksud hati pastinya untuk membangun kesadaran pub-lik akan bahaya merokok, tetapi ter-jemahan resmi jargon itu tentunya adalah Hari Tanpa Tembakau Sedu-nia. Sebuah pilihan yang tentunya menggoreskan luka bagi para peta-

ni tembakau, sesama anak bangsa yang seharusnya berjasa atau tidak tentu harus jadi bagian dari perha-tian pemerintah apalagi mereka pu-nya peran dalam aliran devisa cukai rokok ratusan triliun rupiah.

“Kenapa harus Hari Tanpa Tem-bakau. Fakta data kematian tertinggi di dunia itu adalah jantung koroner dampak dari kolesterol tinggi dian-taranya karena makan junk food. Kenapa pemerintah tidak mengkam-

panyekan Hari Tanpa Kolesterol atau Hari Tanpa Minuman Keras. Sampai hari ini dibelahan dunia manapun tembakau bukanlah barang illegal, kenapa barang legal dijadikan anti, lucu kan jadinya,” tandas Wisnu.

Organisasi petani tembakau me-lihat kampanye World No Tobacco Day yang digulirkan WHO ditump-angi kepentingan industri farmasi. Mereka selama ini memang sering bersinggungan dengan sejumlah kegiatan yang dirancang organisasi dunia ini. Ada ceruk keuntungan US$684 miliar dari bisnis tembakau yang bisa jadi akan mereka rebut dengan jualan baru mereka rokok sintetis.

“Dari situ kami bisa membaca ada settingan tertentu dibalik kampa-nye Hari Tanpa Tembakau yang se-harusnya Hari Tanpa Rokok. Mau-

nya pemerintah jangan terlalu cepat mengikuti program asing yang belum tentu cocok dengan kondisi so sial bangsa kita. Kesan-nya ikut-ikutan padahal kitakan bangsa berdaulat. Kami sadar rokok itu membaha yakan kesehatan, kami sepakat etika merokok itu harus dia-tur, tidak boleh menjual rokok bagi anak dibawah 18 tahun. Kita sepakat harus ada sanksi tegas untuk setiap pelanggaran, itu yang seharusnya kita jalankan bersama,” tuturnya.

RUU Pertembakauan

Organisasi petani tembakau APTI berharap DPR dapat segera menge-sahkan RUU Pertembakauan yang berisikan sejumlah aturan bagi komoditas yang disebutnya unik, strategis sekaligus kontroversial. Ia menampik kalau kehadiran produk legislasi ini sebagai bentuk pengis-timewaan bagi tembakau dibanding produk pertanian lain. Perlakuan ti-dak sesuai UU Perkebunan sebenar-nya telah sejak lama diterima petani tembakau. Bersama 10 tanam an lain ditetapkan sebagai tanaman strat-egis tetapi satu-satunya tanaman yang tidak memperoleh anggaran dari Dirjen Perkebunan, Direktorat Tanaman Semusim Kementerian Pertanisan adalah tembakau.

“Harapan kita juga tidak berlebih-an, hadirnya regulasi yang menga-


komodasi kepentingan semua baik yang pro maupun yang kontra. Ter-us terang kita tidak diajak bicara saat UU Kesehatan ditetapkan, ketika PP tentang Zat Adiktif diputuskan. Kami petani tembakau pasti punya hak kan sebagai warga bangsa un-tuk dilindungi dan diayomi seperti petani lainnya. DPR dan pemerintah bisa belajar dari India yang berhasil meloloskan UU yang mengakomodir kepentingan segenap stake holder yang ada pada bangsa itu, lebih fair” kata dia.

Dalam aturan itu India menetap-kan aturan yang ketat terhadap

perilaku merokok warganya teta-pi sekaligus memberikan perlin-dungan bagi kreteknya India yang disebut Bidis. Contoh dari negara lain, Pemerintah Kuba berani men-gatakan Cigar is not cigarette - Ce-rutu bukan rokok, sebagai bentuk keberpihakan kepada bagian dari budaya bangsa yang ada sudah se-jak lama. Ia berharap dalam regulasi itu akan muncul pengakuan Kretek is not cigarette karena disitu tidak sekadar tembakau tetapi perba duan kekayaan alam Indonesia yang kaya rempah dengan khasiat berbeda-beda.

Ia juga berharap pemerintah atau pengusaha swasta dapat mengem-bangkan penelitian tentang khasiat lain dari tembakau. Sejumlah temuan menunjukkan tembakau juga dapat berfungsi sebagai obat-obatan, par-fum dan pupuk organik. Namun tin-dak lanjut dari penilitian itu tidak per-nah sampai ke para petani. “Sejauh ini yang datang ke pe tani ya pengusaha rokok, belum ada industri farmasi, parfum atau yang lain. Petani tentu juga tidak dalam kapasitasnya menca-ri tahu tentang manfaat lain dari tem-bakau, biarlah itu domain pemerintah dan para peneliti,” demikian Wisnu. (iky) foto: dok/Parle/hr.

LAPORAN UTAMA

Penyadapan komunikasi pejabat penting di Indonesia oleh negara asing, terutama Amerika Serikat dibantu Australia, ternyata tidak melulu untuk kepentingan politik.

Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas In-donesia Hikmahanto Juwana mengungkapkan AS dan Australia menyadap percakapan penting pejabat Indo-nesia terkait sengketa keberlangsungan rokok kretek. Penyadapan itu, bertujuan untuk menjatuhkan industri rokok kretek nasional.

“Saya kira ini strategi AS untuk menang dalam persi-dangan, data sadapan dari Australia mereka manfaat-kan,” kata Hikmahanto saat dihubungi di Jakarta be-berapa waktu lalu.

Kasus ini terungkap setelah data penyadapan Na-tional Security Agency (NSA) alias Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) atas Biro Hukum Mayern Brown dibocorkan oleh mantan kontraktor NSA, Ed-

ward Snowden.

Pembicaraan Mayer Brown penasehat hukum RI dalam sengketa kretek di AS termasuk yang disadap. Dengan mengetahui strategi Mayern Brown, maka tim legal Amerika bisa menyusun strategi agar menang melawan Indonesia dalam di sidang di WTO. Kalau menang, AS bisa leluasa menjalankan regulasi anti kretek di negerinya.

Hikmahanto menegaskan, bukan kali ini saja asing ingin mempengaruhi jatuhnya industri kretek nasion-al. Salah satu cara asing merongrong adalah, dengan menerapkan kampanye kesehatan lewat perjanjian Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Ia meminta pemerintah menyikapi perjanjian interna-sional dengan hati-hati, dilihat kepentingannya. “Kalau tidak, mereka bisa mengendalikan industri kita dengan berbagai aturan,” tandasnya. (iky/tribunnews)

AMERIKA SADAP INDONESIA UNTUK KALAHKAN KRETEK


Kita Bangsa Berdaulat, Jangan Hanya Mengamini

Aturan Negara Lain

WISNU BRATA – KETUA APTI JATENG

Pandangan soal Hari Tanpa Tembakau? Di seluruh penjuru dunia belum ada satupun aturan yang menyebut tembakau sebagai barang illegal, tembakau itu barang terla-rang. Kalau kita mau fair di dunia ini pem-

bunuh nomor satu adalah jantung koroner pencetusnya kolesterol. Kenapa tidak ada hari anti kolesterol atau katakan hari anti junk food sedunia.

Menurut anda ini kenapa? Bisa dikatakan ini settingan karena kata anti tembakau ini yang memunculkan pertama kali WHO. Organisasi ini memiliki banyak ke-pentingan dari industri farmasi dan sudah jadi rahasia umum WHO ini jadi ladang bisnisnya industri farmasi dunia. Di Industri farmasi sendiri ada gerakan untuk mengganti nikotin alami dengan nikotin sintetis, lewat program nicotin replacement therapy.

Itu keuntungannya menggiurkan ya? Betul, karena

perdagangan nikotin dunia ini cukup tinggi, data inter-nasional menunjukkan perdagangan nikotin menunjuk-kan US$684 miliar. Jadi banyak kepentingan termasuk kompetisi perdagangan internasional antara industri farmasi dan industri rokok.

Bagaimana produksi tembakau kita? Data Kemen-terian Pertanian memang turun di hamparan sekitar 200ribu hektar, dan produksinya antara 145 sampai 175 ribu ton. Kalau kita mencoba membandingkan dengan produksi rokok kretek dan putih yang ada di Indonesia, yang sudah mencapai 230 miliar batang seharusnya ke-butuhan tembakau itu difisit. Kalau kita pakai asumsi 1 batang gunakan 1 gram tembakau, 230 milyar batang berarti 230 ribu ton. Kalau angka produksi kita hanya 145 ribu ton itu defisit sekitar 90 ribu ton.

Daya serap terhadap tembakau lokal? Sejak peme-rintah menetapkan peraturan low nicotin, ada stigma di


masyarakat low nicotine lebih safety. 14 tahun setelah kebijakan itu rokok mild telah menguasai 58 persen market share. Ini berbanding lurus dengan impor tem-bakau di dalam negeri tahun 2003 hanya 28 ribu ton, naik menjadi 137 ribu ton pada tahun 2013. Berarti produksi tembakau rakyat semakin terdesak.

Kenapa tembakau kita tidak bisa dijadikan bahan rokok mild? Tembakau itu punya spesifik geografis sendiri. Kekhasan masing-masing daerah itu berbeda itu jadi ciri tembakau rakyat. Tembakau Temanggung, Ma-dura itu full flavour, itu tidak bisa dipaksakan low nicotine. Kalau dipaksakan pasti akan hilang kekhasannya itu. Sudah coba kita lab-kan, tembakau kita kandungan nikotinnya pasti diatas itu. Kapitalisasi modern memang selalu bermain pada standardisasi internasional, meng-gunakan nomenklaturnya dan standar riset yang buat, semua disesuaikan dengan produk produksi mereka. Kalau kita mengamini apa yang mereka katakan sesuai hasil riset mereka maka kita akan terjebak sendiri, tidak akan bisa dipenuhi.

Jadi petani tembakau minta perlindungan? Menu-rut saya sekarang pesaing kita ini malah mendapat perlindungan dari pemerintah, kita diserang oleh tem-bakau dari luar negeri. Pemerintah kita misalnya Ke-mentrian Pertanian anggaran untuk Dirjen Perkebunan Direktorat Tanaman Semusim untuk tanaman tembakau itu anggarannya 0 rupiah. Boleh dicek. Ini kan menjadi suatu pembiaran.

Petani tembakau miskin? Miskin ini kan dibuat oleh lembaga demografi antara petani kita dengan pengusa-ha rokok. Kalau mau dibandingkan itu jangan antara petani dengan pengusaha. Bandingkan antara petani tembakau dengan petani lain, komoditas lain. Kalau dengan petani lain lebih baik.

Pandangan soal RUU Pertembakauan? Seharusnya pemerintah dari bangsa yang berdaulat ini berani mem-buat satu aturan tidak hanya sekedar meng-copy paste aturan negara lain. Contoh aturan pada UU no.36/2009 yang mengamandemen pasal 113 sampai 116 hingga muncul PP 109. Kalau kita melihat pasal-pasalnya itu copy paste dari FCTC (Framework Convention on To-bacco Control). Bagi kami kalau bicara tembakau ja-ngan hanya bicara pada domain kesehatan saja tapi ha-rus komprehensif. Perlu UU yang lebih mengakomodasi semua kepentingan baik yang pro maupun kontra. Kita patut ambil contoh regulasi yang dibuat India. Dia ber-hasil sebuah aturan yang mengakomodir pro dan kon-tra dalam satu meja. Sehingga lahirlah UU tentang tem-bakau yang lebih fair. Seharusnya pemerintah kita juga demikian. UU Pertembakauan itu harus komprehensif.

Pandangan anda tentang peraturan bagi perokok? Iya yang diatur itu semestinya etika orang merokok. Kami dukung pengaturan ketat mulai dari penjualan, termasuk dilarang menjual pada yang belum berusia 18 tahun. Pokoknya aturan ketat tidak masalah, setu-ju saya. Jangan mengatur standardisasi, sertifikasi itu yang menjadi hal yang aneh apalagi kalau standar itu me nguntungkan negara lain.

Tembakau didayagunakan untuk kebutuhan lain misalnya obat, pupuk, dll? Kalau urusannya penelitian itu lebih baik porsinya pengusaha atau pemerintah. Kita petani hanya fokus merawat tanaman dan melayani pembeli. (iky) foto: rizka, dok/parle/hr.

LAPORAN UTAMA

Gudang tembakau kosong di Jember Jatim.


Kenapa Hari Tanpa Tembakau bukan Hari Tanpa Rokok? Ini soal terminologi saja karena istilah tembakau itu kan dari tobacco kalau diluar negeri itu cigarette. Nah masalah tembakau itu bisa juga dari

sisi hilir dan hulu sehingga penting menggunakannya agar konprehensif.

Ada agenda tersembunyi perusahaan farmasi dunia ingin menguasai kepentingan bisnis nikotin dibalik peringatan Hari Tanpa Tembakau? Itu tidak masuk akal dari sisi logika, karena di seluruh dunia tidak laku itu rokok-rokok sintetis, elektrik, rokok tanpa asap. Statement itu kan datang dari buku Wanda Hamilton yang diseponsori justru oleh industri rokok. Orangnya malah meninggal karena kanker yang disebabkan rokok. Jadi klaim itu tidak punya dasar logika yang jelas.

Petani tembakau merasa diperlakukan tidak adil sebagai anak bangsa? Yang tidak adil itu dimananya, apanya karena toh kita tidak melarang mereka menanam tembakau. Tidak melarang petani tembakau menjual tembakau, jadi kalau menyatakan tidak adil dimananya. Justru pertanyaan utama adalah kenapa petani tembakau diperlakukan tidak adil oleh industri rokok. Justru kita mencatat petani tembakau ditindas habis oleh industri rokok besar. Kalau kita bicara UU tentang Kesehatan, PP Tentang Tembakau semua mengatakan tembakau itu zat adiktif karena memang dari sononya karena tembakau itu memang zat adiktif.

Organisasi petani tembakau mengusulkan agar ada ruang untuk melindungi seperti Kuba yang berani mengatakan Cerutu bukan rokok atau India yang mengumumkan Bidis bukan rokok. Seharusnya kretek Indonesi juga diperlakukan begitu? Keistimewaan apa lagi karena rokok di Indonesia itu rokok dalam bentuk apapun sudah mendapat perlakuan istimewa, boleh beriklan, boleh berjualan bebas. Ini adalah kesalahan sejarah yang harus dikoreksi. Yang namanya zat addictive, benda yang dikenai cukai tidak ada diseluruh dunia yang begitu mudah penjualannya, harus dibatasi. Cukai itu fungsinya membatasi penjualan dan konsumsi. Indonesia itu sudah surga bagi industri rokok.

Petani Tembakau mengatakan etika merokok harus diatur ketat, bagaimana? Lha apa kita mengikuti

kemauan mereka semua, kalau regulasi itu harus mengikuti kemauan mereka semua tidak perlu ada regulasi. Masalah rokok itu bukan hanya etika merokok. Sekarang saya tanya mana ada nikotin, zat adiktif yang paling tinggi itu diiklankan. Di Eropa iklan rokok itu sudah dilarang sejak tahun 60-an, di Amerika sejak 1973.

Petani Tembakau yang sudah terlanjur eksis? Kenapa harus petani tembakau yang difikirkan, persoalan rokok bukan hanya petani tembakau. Mereka tidak perlu khawatir karena tidak ada satupun regulasi yang melarang mereka menanam dan menjual hasil produksi mereka. Kekhawatiran mereka itu cenderung karena diprovokasi industri.

Penjualan kretek yang khas Indonesia sekarang cendrung menurun, bahkan sejumlah pabrik di tutup. Bagaimana? Itu data versi mana karena saat ini di Indonesia pertahun memproduksi 361 miliar batang yang 90 persennya adalah rokok kretek. Trennya naik

KESALAHAN SEJARAH HARUS DIKOREKSI

TULUS ABADI, Ketua Bidang Hukum, Advokasi dan Komunikasi Media Komnas Pengendalian Tembakau.


terus tidak ada yang menurun.

Ada berita sejumlah pabrik ditutup? Nah yang ditutup itu kretek tangan tapi secara umum tidak menurunkan produksi karena kretek mesin terus meningkat. Jadi tetap eksis justru ini yang harus diatur pemerintah karena pengusaha maunya kan nyari efisien.

Pengusaha untung terus buruh tidak? Iya selama ini yang kaya raya kan pengusaha rokok buruhnya tidak. Coba lihat daftar orang terkaya di Indonesia kan banyak pengusaha rokok. Ada 3000an pabrik rokok 2000an pabrik sedang kecil tapi yang besar-besarlah yang menguasai 70 persen market share. Ini keuntungannya luar biasa dan karyawannya banyak.

RUU Pertembakauan latar belakangnya ingin melindungi petani kita? Sekarang saya bertanya apa

yang perlu dilindungi dari petani karena kita sudah punya UU terkait pertanian. Ada pasal yang tegas mengatur petani di Indonesia bebas menanam apapun sepanjang itu tanaman legal. RUU Pertembakauan itu jelas-jelas yang mengusung industri rokok untuk meng-counter UU Kesehatan. Itu saja persoalannya karena diuji lewat MK sudah kalah.

Pandangan soal pembahasan RUU Pertembakauan? Kalau sampai disahkan itu akan jadi hal buruk di seluruh dunia. Indonesia akan jadi tertawaan di seluruh dunia karena saat ini justru hampir di seluruh dunia sudah membatasi ketat, kok di sini semakin melanggengkan industri rokok. Jadi RUU Pertembakauan itu bukan untuk petani tapi melanggengkan eksistensi industri rokok. Itu sudah jelas. Jadi kalau petani mengklaim itu untuk melindungi mereka itu omong kosong, mereka dibohongi. (iky) foto: dok/parle/hr.

LAPORAN UTAMA


Tembakau, akhir-akhir ini menjadi hal yang sangat hangat namun sensitif untuk dibi-carakan. Problematika terkait regulasi pe-ngendalian rokok di Indonesia kembali mencuat. Banyak kalangan yang tadinya tak

acuh menyoroti tembakau, kini mereka pun turut andil dan berbicara. Salah satunya tentang penetapan RUU (Rancangan Undang-undang) Pertembakauan.

Dari data yang ada, RUU ini muncul ketika Baleg (Badan Legislatif) DPR membuat rancangan Progam Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2009 lalu, ada be-berapa RUU yang masuk dalam pembahasan, termasuk RUU tentang penanggulangan dampak tembakau ter-hadap kesehatan. Pada tahun 2010 menjelang tahun 2011, RUU Pertembakauan kembali dibahas di Baleg. Namun, RUU yang sebelumnya bernamakan RUU Dam-pak Penanggulangan Tembakau terhadap kesehatan itu pada tahun 2011, berubah menjadi Rancangan Pertem-bakauan. Saat ini, RUU Pertembakauan menjadi salah satu dari 66 RUU yang masuk dalam program legislasi 2014 yang ditargetkan selesai sebelum akhir masa kerja DPR September 2014.

Wakil Ketua Baleg DPR Sunardi Ayub mengakui belum selesainya pembahasan RUU Pertembakauan lebih pada alasan judul RUU yang sempat tarik menarik . “Sebetul-nya tidak ada kendala, masalahnya kita terjebak pada judul, mendengar judul UU Tembakau itu, sepertinya

sudah alergi,” kata Sunardi Ayub kepada Parlementaria di Gedung DPR/MPR, Jakarta, baru-baru ini. Politisi dari Partai Hanura itu mengungkapkan, dalam pembahasan RUU ini, ada tiga alternatif judul yang dibahas. “Kemu-dian kita melakukan konsinyering, mengundang para pakar dan sebagainya. Maka kita putuskan bahwa judul tetap UU Pertembakauan, dan UU Pertembakauan ini sekaligus mengakomodir seluruh kepentingan yang berkaitan dengan proses tembakau,” jelasnya.

RUU Pertembakauan, Perdebatannya Luar Biasa


Ia mengatakan pada prinsipnya DPR ingin mencari aturan regulasi pertembakauan yang lebih kompre-hensif, yaitu bagaimana mengakomodir seluruh kepen-tingan, baik kepentingan yang paling dominan yakni petani tembakau, kalangan industri dan buruh. “Semua yang berkaitan dengan proses pertembakauan itu, mu-lai dari penanaman sampai kepada produksi, termasuk soal cukainya, nah itu yang ingin kita atur. Dan harus kita akui dalam pengaturan itu, terjadi perdebatan yang sangat luar biasa,”ujarnya.

Tak bisa dipungkiri, meski masalah tembakau dari aspek kesehatan mengganggu. Namun dari segi kon-tribusi terhadap penerimaan negara, hal itu sangat signifikan. Jadi wajar, jika RUU Pertembakauan ini men-jadi tumpuan para petani dan industri rokok. Menurut Sunardi, RUU Pertembakauan ini titik tekannya adalah kepada para petani tembakau, bagaimana mengatasi agar dalam proses penanaman tembakau petani tidak mengalami kesulitan, serta menyangkut soal klasifikasi tembakau pada saat masuk ke perusahaan, terkait jenis tembakau.

“Jadi tidak lagi di dominasi petugasnya hanya orang

perusahaan, karena bisa subyektif. Ke depan bisa juga nanti diwakili oleh salah satu kelompok petani untuk menentukan grade tembakau itu. Dengan demikian maka putusan kelas tembakau itu menjadi objektif,” ka-tanya.

Di samping itu, lanjut dia, soal harga tembakau. Hal itu kata Sunardi, harus ditentukan oleh petani tem-bakau, dan itu harus jauh sebelumnya ditentukan se-hingga tidak terjadi ada kerugian dari para petani ketika sudah panen tembakau karena dijual dengan harga mu-rah karena kesewenangan perusahaan. Masalah neraca perdagangan tembakau juga menjadi perhatian Sunardi Ayub, menurut dia, dari keterengan pemerintah impor tembakau itu mencapau 70 persen, sementara tem-bakau hasil petani hanya digunakan 30 persen. Ïni kan lucu, masa impor petani asing lebih banyak dari petani kita sendiri. Kapan kita menjadi tuan rumah di negara kita sendiri?” katanya.

Lalu apakah dengan adanya RUU ini, nantinya akan ada mengenai pembatasan penggunaan tembakau? Sunardi menilai, tembakau harus menjadi komoditi pri-madona di negara ini. Tembakau, kata dia tidak hanya untuk rokok, berdasarkan penelitian di Jepang, Sunardi mengatakan tembakau bisa menjadi obat. ”Kenapa ti-dak itu kita kembangkan. Lalu industri rokok kita ini, kan seperti negara Kuba, dimana Kuba ciri khasnya adalah cerutu. Kalau di kita kan ciri khasnya kretek, harusnya itu menjadi ciri khas negara kita, seperti Kuba yang ter-kenal cerutunya. Ini kan harus kita lestarikan, jangan disia-siakan jangan dibumi hanguskan,“ ujarnya.

Pro kontra RUU Tembakau ini juga menyinggung soal ke-sehatan, sebagaian kalangan menilai RUU ini bermaksud menjegal dampak kesehatan tembakau atau rokok yang sudah tertera didalam UU Kesehatan No 36 tahun 2009 yang menyatakan bahwa tembakau adalah bahan adiktif. Dalam salah satu pasal RUU Tembakau terdapat pernyata-an yang mengeliminir pasal ini di UU Kesehatan ini.

Sunardi Ayub memastikan bahwa masalah kesehatan juga diatur dalam RUU ini. Misalnya saja soal pemberian sanksi bagi orang yang merokok di depan perempuan hamil dan anak-anak. Termasuk, tempat dimana orang boleh merokok dan tempat yang tidak boleh merokok. Namun persoalannya apakah semua orang mau me-naati aturan larangan itu. “Jangankan merokok yang menjadi kebutuhan. Antri di airport saja susah, merasa jadi gubernur atau bupati jadi bisa langsung seenaknya main ‘selang’,” katanya.

Menurut Sunardi Ayub, mestinya sesering apapun hu-kuman itu kalau budaya bangsa betul-betul taat aturan dan memiliki punya kesadaran yang tinggi, tidak perlu ada aturan yang mengatur soal itu. “Tapi semangatnya, siapa tahu dengan sanksi yang kita berikan itu dalam RUU ini, masyarakat akan jera dan kemudian membuat disiplin masyarakat kita,” ujarnya. (nt) foto: naefurodjie, dok/parle/hr.

Achsanul Qosasih.

Semua yang berkaitan dengan proses pertembakauan itu, mulai dari penanaman sampai kepada produksi, termasuk soal cukainya, nah itu yang ingin kita atur. Dan harus kita akui dalam pengaturan itu, terjadi perdebatan yang sangat luar biasa,

LAPORAN UTAMA


Tembakau merupakan bahan uta-ma rokok yang menyebabkan satu dari 10 kematian orang dewasa di seluruh dunia, dan mengakibatkan 5,4 juta kematian pada tahun 2006. Berarti rata-rata satu kematian terjadi setiap 6,5 detik. Kematian pada tahun 2020 akan mendekati dua kali jumlah kematian pada 2006 jika kebiasaan konsumsi rokok terus berlanjut. Tingkat konsumsi rokok di suatu negara berbanding lurus dengan ketat atau tidaknya regu-lasi terhadap rokok itu sendiri. Lalu, bagaimana regulasi soal rokok di berbagai negara? Berikut ulasannya.

ChinaChina menduduki

peringkat negara den-gan penduduk terbesar di dunia. Penduduknya yang mencapai lebih dari 1,3 miliar jiwa, menjadikan China sebagai produsen sekaligus konsumen rokok terbesar di dunia. Melalui perusahaan monopoli yang dibentuk negara pada tahun 1991 melalui UU Monopoli Tembakau, China National Tobacco Corporation (CNTC) menguasai 98 persen pasar rokok di China yang menghasilkan lebih dari 2,1 triliun batang rokok (2008).

Diperkirakan, sekitar sepertiga

penduduk dewasa di China adalah perokok. Laki-laki dewasa 53 per-sen, sedangkan perokok perempuan “hanya” 2 persen. Hal itu ditunjang dengan cukai rokok yang sangat rendah sehingga rokok dijual mu-rah. Harga rokok 7-10 yuan atau dengan kurs 1 yuan setara Rp 1.400 harganya Rp 9.800 - Rp 14.000 per kemasan. Hampir sama dengan di Indonesia. Nilai cukai 30-40 persen dari harga rokok.

Meski telah meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja untuk Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) pada 11 Oktober 2005, namun China ma-sih belum memiliki regulasi secara nasional untuk mengendalikan kon-sumsi rokok warganya.

IndiaIndia telah meratifi-

kasi FCTC pada 5 Feb-ruari 2004. Lebih dari 275 juta perokok di India atau sepertiga penduduk de-wasanya mengonsumsi tembakau. Prevalensi laki- laki perokok 48 persen dan perempuan 20 persen. Produk tembakau yang mendomi-nasi di India adalah semacam ro-kok lintingan yang dibungkus daun tendu yang dikeringkan, khas India yang biasa disebut bidi. Oleh produ-

sennya, bidi diberi perasa menarik seperti vanila, cokelat, stroberi, atau mangga.

Cukai rokok masih rendah sekitar 40 persen dan cukai bidi sekitar 9 persen. Harga bidi di India sangat murah, sekitar 4 rupee atau Rp 700 per pak berisi 10-12 batang dengan nilai kurs 1 rupee setara Rp 180. Har-ga rokok sekitar 20 rupee atau Rp 3.600 per pak. Peringatan bergam-bar di kemasan rokok juga sudah diterapkan, tetapi hanya di bagian depan kemasan dan harus diganti setiap 24 bulan.

BhutanBhutan adalah nega-

ra pertama di dunia yang melarang untuk menanam, memanen, memproduksi dan menjual produk-produk tembakau di seluruh Kera-jaan Bhutan di bawah Tobacco Con-trol Act of Bhutan 2010. Merokok hanya populer bagi sebagian kecil masyarakat Bhutan. Mengunyah tembakau lebih popular di negara yang terletak di kaki pegunungan Himalaya ini.

Kepemilikan rokok dalam jumlah kecil untuk pribadi masih diizin-kan, asalkan pemilik rokok bisa membuktikan bahwa dirinya sudah

Regulasi Rokok di Beberapa Negara


membayar biaya cukai impor rokok. Bila melanggar, bisa dikenai pidana penyelundupan. Sanksinya berupa denda hingga penjara berdurasi 3 - 4 tahun.

BrasilB r a s i l m e l a r a n g

penjualan rokok dan produk tembakau an-eka rasa, termasuk menthol, cokelat, kayu manis dan buah-buahan. Setidaknya ada 600 zat tambahan (aditif) untuk pem-buatan rokok di industri rokok Bra-sil. Di bawah peraturan baru yang ditetapkan pada Maret 2012, hanya diizinkan 8 zat tambahan saja, yakni zat perekat, zat pengikat, zat pem-bakaran, teknologi pembantu, pig-men, gliserol, propilen glikol, kalium sorban dan gula.

Aturan ini berlaku bagi rokok do-mestik dan impor. Peraturan baru ini juga berkaitan dengan peraturan dilarang merokok di ruang tertutup, termasuk bar dan restoran, pelara-ngan iklan rokok di poster, TV, radio, dan aturan gambar efek merokok di bungkus rokok.

SingapuraSingapura melar-

ang merokok di tem-pat publik sejak tahun 2005, termasuk di restoran, kantor, pabrik, bank dan alat transportasi. Larangan merokok itu berkembang meliputi pub, bar dan klub pada mulai Juli 2007. Na-mun pemerintah masih memberi-kan toleransi bagi tempat-tempat hiburan malam, agar menyediakan ruang merokok minimal 10 persen dari ruangannya.

Pada 1 Januari 2009, larangan merokok diperluas lagi di tempat bermain, tempat olahraga, pasar, tempat parkir bawah tanah, termi-nal ferry, termasuk juga di tempat-tempat non-AC seperti pabrik, toko dan lift. Pada 22 November 2010, Singapura berkampanye mencegah

agar produk tembakau tak menyen-tuh warga kelahiran Singapura yang lahir sejak tahun 2000. Bila melang-gar, akan dikenai denda SGD 200 hingga SGD 1.000.

PerancisPerancis melakukan

langkah radikal untuk memangkas tingkat merokok pada warg-anya dengan menaik-kan harga rokok sebanyak 20 persen pada Oktober 2003. Namun, di luar ekspektasi, warga Perancis mem-beli rokok dari negara tetangganya. Perancis melarang merokok di tem-pat kerja dan gedung publik sejak 1 Februari 2007. Kemudian aturan ini berkembang pada 2008, termasuk kafe, restoran dan bar.

Namun lambat laun, gaya hidup warga Perancis berubah sejak ada-nya larangan merokok itu. Pada malam Tahun Baru 2008, Pemerin-tah Perancis memberikan toleransi bagi perokok selama 24 jam untuk merokok di tempat umum. Namun setelah itu, bagi yang ketahuan melanggar akan didenda 450 Euro - 750 Euro.

Amerika SerikatPelarangan merokok

di dalam gedung sam-pai 1,5 meter di luar gedung sudah dilaku-kan sejak tahun 1993. Kemudian aturan la-rangan merokok itu diperluas lagi hingga 6 meter di luar gedung. Merokok juga dilarang di restoran, bar dan tempat kerja tertutup, juga di pantai. Di New York, merokok su-dah dilarang di bar, kelab, restoran sejak Maret 2003. Hingga Novem-ber 2012, dari 50 negara bagian di AS, hanya ada 10 negara bagian yang belum memiliki peraturan la-rangan merokok sama sekali.

Tanggal 22 Juni 2009, Presiden AS Barack Obama menandatangani UU Pencegahan Merokok dalam Ke-

luarga dan Pengendalian Tembakau yang rancangannya telah disetujui Kongres. Legislasi ini memberikan kekuatan dahsyat kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) untuk meregulasi rokok. Menurut Obama, lebih dari 400.000 warga AS meninggal setiap tahun karena penyakit yang terkait tem-bakau.

Hampir 90 persen dari semua perokok di AS mulai merokok se-belum usia 18 tahun. Tahun 1994, para CEO industri rokok pertama kali dihadirkan di Kongres. Rokok tak boleh dijual di kios atau toko yang berdekatan dengan sekolah. Pembe-li rokok dibatasi dengan kewajiban menunjukkan kartu identitas yang menyatakan bahwa mereka berusia minimal 18 tahun.

ThailandNegara ini telah mer-

atifikasi FCTC pada 8 November 2004. Ta-hun 1992, Thailand menerbitkan dua pe-rundangan yang mengontrol tem-bakau. Pertama, UU Pengendalian Produk Tembakau yang mengatur pengemasan, pelabelan, promosi, periklanan, dan sponsorship produk tembakau. Thailand menggunakan peringatan kesehatan berupa teks dan gambar di kemasan rokok sejak Maret 2005. Thailand juga melarang hampir semua iklan dan promosi tembakau.

Kedua, UU Perlindungan Kese-hatan bagi Nonperokok. UU ini memberi mandat bagi Kementerian Kesehatan Thailand mengeluarkan berbagai keputusan yang melarang semua kegiatan merokok di tempat publik, tempat kerja, dan transpor-tasi publik.

Harga rokok di negara ini cukup mahal, sekitar Rp 50.000 per pak. Ini karena cukai rokok di Thailand sangat tinggi yang dinaikkan berta-hap dari 55 persen (1992) hingga 85 persen (2009).

LAPORAN UTAMA

EDISI 113 TH. XLIV, 2014 23PARLEMENTARIA

AustraliaTanggal 2 Januari

2014 lalu, Pemerintah Australia mengeluar-kan Strategi Tembakau Nasional 2012-2018 yang diadopsi oleh pemerintah federal dan semua negara bagian. Prioritasnya ada tujuh, yaitu melindungi kebijakan kesehatan dari campur tangan in-dustri rokok, melarang total iklan dan sponsorship rokok, mengurangi ketersediaan rokok, meningkatkan kawasan tanpa rokok, memperkuat kampanye media massa dan pendi-dikan publik, meningkatkan layanan berhenti merokok, dan regulasi lebih ketat terhadap isi rokok serta suplai tembakau.

IndonesiaPemerintah Indone-

sia akhirnya mener-bitkan aturan yang lebih keras soal pere-daran rokok. Aturan itu dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pen-gamanan Bahan yang Mengan dung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Seharusnya pemer-intah segera mengeluarkan aturan tersebut setelah Undang-Undang Kesehatan disahkan pada 2009.

Dalam PP Tembakau itu, produsen

rokok dan cerutu wajib mencantum-kan gambar dan tulisan peringatan akan bahaya merokok. Peringatan itu mesti dicantumkan di bagian atas bungkus seluas masing-ma-sing 40 persen dari bungkus, baik di bagian depan maupun belakang. Peringatan yang sama juga harus dicantumkan dalam iklan produk tembakau.

Pemerintah wajib pula membuat kawasan bebas rokok. Kegiatan yang melibatkan anak berusia di bawah 18 tahun, seperti konser musik, juga dilarang menggunakan sponsor rokok. Pedagang rokok pun tidak boleh sembarangan menjual rokok kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencatat, pada 2011, dua dari tiga pria di Indonesia merokok. Jum-lah pria perokok meningkat cukup signifikan dalam 16 tahun terakhir, dari 53,9 persen pada 1995 menjadi 67,4 persen pada 2011. Indonesia menempati peringkat ketiga dalam hal jumlah perokok setelah Cina dan India.

Untuk mengendalikan dampak iklan rokok terhadap masyarakat, pemerintah melalui Permenkes No 28 Tahun 2013 akan membatasi iklan, promosi, dan sponsorsip ro-kok. Pembatasan iklan akan dilaku-

kan di seluruh media cetak maupun elektronik. Untuk iklan rokok di televisi, penayangan iklan dibatasi hanya pukul 21.30 sampai pukul 05.00 pagi. Sedangkan untuk media teknologi informasi, aksesnya hanya untuk usia di atas 18 tahun.

Pembatasan iklan rokok secara umum sebenarnya sudah diatur dalam PP 109 tahun 2012. Pada peraturan ini dalam bungkus rokok harus mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan, minimal 10% dari total durasi iklan atau 15% dari total luas iklan. Iklan juga tidak boleh me-nampilkan wujud rokok, mencan-tumkan nama produk sebagai rokok, menyarankan rokok, menggunakan kalimat menyesatkan, menampilkan anak, remaja, wanita hamil, atau to-koh kartun. Iklan rokok juga harus mencantumkan 18+ sebagai usia yang pantas untuk merokok.

Diharapkan, dengan berbagai regu lasi yang ada di berbagai nega-ra ini, menambah pengetahuan pembaca tentang usaha negara-negara di dunia dalam memerangi dampak negatif rokok. Walaupun, masih dijumpai negara yang cukup longgar dalam memberikan regulasi konsumsi rokok, namun setidaknya ada usaha untuk mengatur peredar-an produk rokok. (sf) foto: dok/parle/hr.


Tujuh ribu pendukung. Dimulai dari 2, 10, 100, sampai 7000 lebih jempol berhasil dihimpun. Tidak mudah m enjar in g dukun gan sebanyak itu di jalur sosial media. Tapi Rick y dan K ARI -nya atau Komunitas Anti Rokok Indonesia sukses menjaring satu demi satu dukungan di laman facebook yang dibukanya bersama sejumlah teman. Bagaimana ceritanya, Parle khusus meliputnya.

KARI digagas sebagai bentuk a nt i s i p a s i , p e n c e g a h a n d a n penanggulangan bahaya bahan kimia beracun yang terkandung di dalam rokok. KARI beranggotakan masyarakat, khususnya para remaja Indonesia yang peduli akan kondisi kesehatan dan lingkungan bangsa Indonesia khususnya serta dunia

pada umumnya. Untuk membahas secara lengkap tentang prof il KARI dan gerakannya, Tim Parle berkesempatan wawancara dengan Sekretaris Jenderal KARI M Ricky Cahyana.

“Awalnya, KARI adalah gerakan yang diinisiasi oleh Sidik Setyo Hanggono (sekarang menjabat Jenderal K ARI). Berawal dar i komunit as onl ine , kemudian seper tinya t idak cukup hanya di dunia maya, sehingga kita kembangkan menjadi aksi nyata. Tepat pada 26 Desember 2008, terbentuklah KARI,” jelas Ricky membuka pembicaraan, belum lama ini.

Gerakan di dunia online dimulai dar i social media Friendster.

Seiring waktu, beralih ke Facebook. Sampai sekarang, member group di Fanspage KARI mencapai lebih dari 7 ribu orang. Di dunia online, sesama member group bertukar artikel tentang kesehatan, sharing pengalaman dari perokok aktif menjadi non perokok, dan sharing tentang bahaya rokok.

“Kita rasa kurang seru kalau hanya di dunia online, kita perlu ada suatu movement yang real, dimana awalnya dari kopdar. Akhirnya kita putuskan, untuk mengembangkan menjadi aksi nyata. Awalnya kami sempat demo atau semacam orasi, sebagai bentuk keprihatinan kita karena angka perokok sangat tinggi. Tepat di Hari Anti Tembakau Sedunia tahun 2010, kita melakukan aksi nyata paling awal di Bogor, dengan

Melongok Komunitas Anti Rokok Indonesia

LAPORAN UTAMA


membagikan brosur. Brosur itu menggambarkan efek dari merokok,” imbuh Ricky.

Efeknya, setelah melakukan beberapa gerakan di ruang publik, KARI mulai dilirik oleh pihak-pihak yang memperhatikan kegiatan KARI. Salah satunya Dinas Kesehatan Kota Bogor. Pada waktu yang bersamaan, Dinkes Kota Bogor juga sedang gencar-gencarnya mencanangkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok.

“KARI sebagai gerakan nyata, kekhawatiran kami terhadap anak-anak yang menjadi korban perokok aktif. Apalagi angka pertumbuhan perokok aktif semakin meningkat, sehingga anak-anak dan orang di sekitarnya turut menjadi korban perokok aktif ini. Kita ingin sekali mengedukasi masyarakat untuk sadar bahwa rokok itu berbahaya,” ujar lulusan Institut Pertanian Bogor ini.

Selain mendapat tanggapan baik dari masyarakat luas, baik online maupun masyarakat yang bertemu dengan kita langsung, KARI juga mendapat apresiasi dari Kota Bogor dengan penghargaan Smoke Free Award 2012 sebagai komunitas penggerak dan kontribusi di anti rokok ini.

Fokus Pada Remaja dan Anak-anak

KARI menilai, rokok menyebabkan berbagai akibat yang merugikan, bukan hanya kesehatan, namun juga finansial. Apalagi, perokok aktif saat ini kebanyakan masyarakat kelas menengah ke bawah.

“Sudah miskin, namun masih mengkonsumsi rokok. Mereka tidak memikirkan keuangan dirinya atau keluarganya. Mereka lebih memilih membeli rokok dibanding membeli makanan. Memprioritaskan rokok, dibanding memenuhi kebutuhan primer, misalnya makanan yang bergizi. Persentasenya cukup tinggi. Ini yang kami khawatirkan,” tandas Ricky.

Dilatarbelakangi hal itu juga, saat ini KARI lebih memfokuskan diri pada kegiatan mengedukasi untuk anak-anak dan remaja yang menjadi sasaran penjualan produk rokok.

Ironisnya, masih ada penjual yang cuek menjual rokok kepada anak d i bawah umur untuk konsumsi rokok.

“ T i d a k s e m u a pedagang rokok t e g a s d a l a m m e n j u a l r o k o k kepada anak d i b a w a h u m u r . M u n g k i n , k e depannya akan kita galakkan edukasi kepada pedagang, b a i k w a r u n g , swalayan ataupun sentra penjualan rokok untuk tidak m e n j u a l r o k o k k e p a d a a n a k , ”

tambah Ricky.

Walaupun terang-terangan KARI menentang konsumsi rokok, KARI sama sekali tidak memaksa untuk menutup industri rokok yang ada di Indonesia. Namun, konsen utamanya adalah menyadarkan masyarakat tentang bahaya rokok.

Apalagi, iklan dan penjualan rokok sudah terlalu berlebihan, sehingga perlu ada batasannya.

“Kami tidak memaksa mematikan industri rokok. Namun, harus ada ba-tasannya. Harapan KARI, masyarakat sadar bahwa rokok adalah barang yang tidak membawa manfaat, na-mun malah memberikan kerugian. Konsentrasi KARI, menyadarkan masyarakat akan bahaya rokok, dan berkontribusi dalam menurunkan angak konsumsi rokok. Apalagi, ro-kok mendapat predikat konsumsi rokok terbesar ke 3 di dunia,” harap Ricky.

Tak terasa, sudah cukup lama Tim Parle berbincang dengan Ricky. Diakhir perbincangan, KARI menga-jak masyarakat untuk terjun dalam gerakan anti rokok. Kontribusi bisa diberikan secara langsung ataupun kontak via dunia maya.

“Saat ini, KARI bermarkas di Puri Nirwana II Jl. Ceri III Blok Q no. 20 RT 04/12 Cikaret-Cibinong, Bogor. Sedangkan untuk untuk online bisa di Fanspage Facebook: Komunitas Anti Rokok Indonesia,” jelas Ricky me ngakhiri wawancara. (sf) foto: so-fyan, dok/parle/hr.

Kami tidak memaksa mematikan industri rokok. Namun, harus ada batasannya. Harapan KARI, masyarakat sadar bahwa rokok adalah barang yang tidak membawa manfaat, namun malah memberikan kerugian


Kalau Bisa Rokok Dihapus SajaRefnita Sayuti Tangerang, BantenIbu Rumah Tangga

Kalau sedang punya semangat untuk berdebat, ibu dua anak siap adu argumen dengan seseorang yang tiba-tiba duduk dan merokok di sebelahnya. Ia mengaku paham benar dampak buruk menjadi perokok pasif. “Siapapun kalau duduk dekat asap pasti sesak,” begitu penjelasan Refnita saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Ia mengaku semakin mengerti tentang bahaya rokok setelah membaca sejumlah referensi dari pemberitaan media baik cetak

maupun elektronik sampai upaya browsing di beberapa laman favoritnya.

Ketika ditanya apakah ia sepakat kalau rokok adalah bagian budaya Indonesia, sarjana pendidikan in i mengaku sul i t mener ima argumentasi itu. Alasannya budaya selalu menghasilkan sesuatu yang positif sedangkan tembakau dan rokok menurutnya tidak.

“Kebudayaan itu menghasilkan karya yang bermanfaat bagi orang lain, apakah rokok bermanfaat? tentu tidak. Rokok adalah kebiasaan yang dipaksakan,” tegasnya.

Baginya kandungan nikotin dalam tembakaulah yang memaksa rokok menjadi bagian dari perjalanan sejerah bangsa ini. Efek kecanduan membuat orang yang pernah mencoba merokok akan sul it melepas kebiasaan itu.

Sekarang kalau boleh memilih, menurutnya lebih baik rokok dihapuskan saja. Pemerintah tidak perlu takut kehilangan pemasukan dari cukai karena toh biaya yang dikeluarkan untuk mengobati penyakit karena dampak rokok melebihi dari pemasukan itu.

“Saya tahu akan sulit sekali tapi kalau bisa saya minta rokok d i h a p u s k a n s a j a d a r i b u m i Indonesia,” pungkas dia.

SUARA RAKYAT

(Sumber: Komunitas Anti Rokok Indonesia)

Asap rokok yang baru mati di asbak mengandung tiga kali lipat bahan pemicu kanker di udara dan 50 kali mengandung bahan pengiritasi mata dan pernapasan. Semakin pendek rokok semakin tinggi kadar racun yang siap melayang ke udara. Suatu tempat yang dipenuhi polusi asap rokok adalah tempat yang lebih berbahaya daripada polusi di jalan raya yang macet.

S e s e o r a n g y a n g m e n c o b a merokok biasanya akan ketagihan karena rokok bersifat candu yang sulit dilepaskan dalam kondisi apapun. Seorang perokok berat akan memilih merokok daripada makan jika uang yang dimilikinya terbatas.

Kegiatan yang merusak tubuh adalah perbuatan dosa, sehingga rokok dapat dikategorikan sebagai benda atau barang haram yang harus dihindari dan dijauhi sejauh mungkin. Ulama atau ahli agama yang merokok mungkin akan memiliki persepsi yang berbeda dalam hal ini.

Bahwa merokok merupakan kegiatan percuma yang dilakukan manusia hanya untuk mengorbankan uang, kesehatan, kehidupan sosial, pahala, persepsi positif, dan lain sebagainya. Maka bersyukurlah anda jika belum merokok, karena anda termasuk orang yang “Beruntung”.

Ketika seseorang menawarkan rokok maka tolak dengan baik. Merasa kasihanlah pada mereka yang merokok. Jangan dengarkan mereka yang menganggap anda lebih rendah dari mereka jika tidak ikutan merokok. Karena dalam hati dan pikiran mereka yang waras mereka ingin berhenti merokok.


Pemerintah Jangan Menzolimi PetaniDutig Novakamiza - PadangPengusaha

Bagi sar jana per tanian ini , tembakau sudah ada sejak lama dan sudah menjadi bagian dari kehidupan petani di banyak daerah di tanah air. Perlu waktu dan persiapan yang cukup apabila ingin mengalihkan kebiasaan para petani ini.

“Untuk mengalihkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain butuh waktu apalagi ini masalah penghasilan yang sudah dilakukan bertahun-tahun,” kata Dutig belum lama ini.

Para petani tembakau, buruh yang terlibat dalam industri ini menurutnya harus jadi objek penyuluhan tentang bahaya rokok. Pemahaman ini akan membuat mereka paham ketika pemerintah bersama DPR menetapkan produk ini mengandung zat adiktif berbahaya.

“Pemerintah harus melibatkan rakyat yang bersinggungan dengan bisnis ini, kalau tiba-tiba ada keputusan itu namanya menzolimi rakyat sendiri,” tandasnya.

Ia menyarankan agar para petani tembakau mendapat bimbingan untuk beralih menanam tanaman lain. Proses transisi menurut pengusaha yang pernah menjadi penyuluh pertanian ini paling tidak perlu waktu 2 tahun.

“Jangan sampai petani terlantar karena mereka p er lu wak tu beradaptasi dengan tanaman barunya. Selama proses peralihan ini pemerintah perlu bertanggung jawab terhadap kesejahteraan p e t a n i m i n i m a l k e b u t u h a n minimumnya tercukupi,” demikian Dutig.

Nabung Racun dan Sakit Lewat RokokLutfhi Khaerul Munandar – JakartaKaryawan Swasta

Rokok, baginya hanya adalah masa lalu. Kepulan asap rokok pun sudah lama ia tinggalkan. Ia menanamkan dalam pikirannya, bahwa rokok sudah bukan menjadi bagian dari dirinya, melainkan musuh yang harus dihindari. Bahkan, perlahan ia juga mulai mengajak teman disekitarnya untuk mengurangi konsumsi rokok, bahkan meninggalkannya.

Mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta itu setidak-nya sudah 12 bulan lebih tidak merokok. Alasan utamanya, akibat konsumsi rokok, mempengaruhi stamina badan ketika beraktifitas, salah satunya olahraga.

“ S a y a p e n y u k a o l a h r a g a , terutama hobi bersepeda dan lari. Percuma aja, udah rutin olahraga, tapi masih mengkonsumsi rokok. Sama aja bohong, udah keluarin toksin (racun) dari keringat ketika olahraga, tapi masih masukin racun lewat rokok,” jelas Luthfi.

Karyawan salah satu perusahaan produsen obat ini pun mulai menyadari bahwa mengkonsumsi rokok tidak ada gunanya, bahkan cenderung merugikan diri sendiri. Selain berakibat ke kesehatan, juga mempengaruhi keuangan. Apalagi, harga rokok kian meroket.

“Misalnya sehari satu bungkus rokok. Asumsikan harganya Rp 15 ribu. Sebulan setidaknya harus mengalokasikan Rp 450 ribu buat beli rokok. Udah ngeluarin uang, bikin gak bagus buat badan juga. Kayak bakar duit,” imbuh pria 24 tahun ini.

Untuk itu, ia juga mulai meng-ingatkan kepada teman terdekatnya untuk mengurangi konsumsi ro-kok. Bahkan menghilangkan sama sekali kebiasaan merokok. Ia tak memungkiri, orang-orang di seki-tarnya merupakan perokok aktif. Kesadaran kesehatan dan bahaya rokok harus ditanamkan ke pribadi masing-masing.

“Ngapain harus mengkonsumsi hal yang percuma, bahkan malah ngerugiin diri kita sendiri. Apalagi dar i umur masih muda udah ngerokok, udah kayak nabung racun sama sakit dari muda, yang bakal dipanen di masa tua. Kita udah dikasih kesehatan, ya kita harus jaga badan kita sebaik mungkin,” tandas Luthfi mengakhiri perbincangan. (iky & sf)


Menurut hasil temuan ICW, pihaknya menemukan permainan politik uang

di 15 Provinsi, saat Pileg 2014 April lalu, dan lebih 313 temuan pelang-garan, mulai pemberian uang seba-nyak 104 kasus, pemberian barang sebanyak 128 kasus, pemberian jasa 27 kasus, dan penggunaan sumber daya negara 54 kasus.

Kondisi Pemilu Legislatif (Pileg) yang penuh dengan politik uang tersebut menggambarkan realita

yang terjadi dimasyarakat, sedemiki-an miris karena banyaknya para kan-didat caleg yang melakukan politik uang tersebut. Bahkan yang men-cengangkan, wilayah Banten paling banyak ditemukan pelanggaran, antara lain praktik curang dalam pe-milu di tingkat kabupaten/kota.

Sementara didalam laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum per 26 Maret 2014, menunjukkan fenome na politik uang tersebut. Ada dugaan memberikan uang atau

materi lain kepada peserta pemilu yang dilakukan sebagian besar ca-leg. Namun, sampai saat ini belum jelas sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelanggar tersebut.

Melansir dari sejumlah media nasi-onal, fakta menunjukkan di Palopo, Sulawesi Selatan, polisi menangkap orang membawa uang pecahan Rp 10.000 dan Rp 50.000 yang akan dibagi-bagikan menjelang penco-blosan. Hal serupa terjadi di Se-ruyan, Kalimantan Tengah. Bawaslu

PENGAWASAN

Kecurangan serta politik uang yang masif dan sistematis saat Pemilu Legislatif 2014 lalu, mendapat perhatian serius dari Komisi II DPR selaku

Komisi yang membidangi Pemerintahan.

KOMISI II DPR CECAR KPU SOAL PELANGGARAN PILEG 2014


Provinsi Kalimantan Tengah menye-but salah satu tim sukses caleg DPRD Seruyan ditangkap karena memba-gi-bagikan uang. Dari tangannya, diamankan uang Rp 1,5 juta. Selain itu, di Sidoarjo, Jawa Timur. Mun-cul brosur yang disebarkan kepada warga berisi poster salah satu caleg DPRD Sidoarjo dengan tulisan, ”Ku-pon ini dapat ditukarkan dengan sembako”. Praktik jual-beli suara pun terjadi di Papua. Bawaslu Papua menemukan kertas undangan untuk memilih (formulir C6) diperjualbe-likan dengan harga Rp 100.000-Rp 150.000 per lembar.

Belum lama ini, Komisi II DPR telah menyelenggarakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pe-milihan Umum (KPU) terkait penye-lenggaraan Pemilu legislatif lalu. Terdapat tiga butir kesimpulan RDP yang dibacakan Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo di Gedung DPR RI. Pertama, Komisi II memberikan catatan yang sangat serius terkait pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) 2014. Pileg dianggap masih banyak kecurangan serta politik uang yang masif dan sistematis di beberapa daerah, termasuk penyelewengan terhadap peraturan perundang-un-dangan pemilu.

“Apabila terdapat perangkat KPU yang terbukti melakukan kecuran-gan dan pelanggaran, Komisi II meminta KPU mengambil langkah tegas dan meindaklanjutinya sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Politikus PDI Perjuangan itu.

Kedua, Komisi II meminta kepada KPU untuk memberikan laporan se-cara lisan dan tertulis. Laporan itu wajib menjelaskan secara keseluru-han pelaksanaan pileg 2014 dengan rinci, komprehensif dam objektif yang dapat meyakinkan Komisi II.

Ketiga, dalam rangka pelaksa-naan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) 2014, Komisi II meminta kepada KPU untuk mem-persiapkan dan membenahi per-angkatnya secara maksimal. Hal itu demi menghindari kecurangan dan potensi konflik yang mungkin akan

terjadi. Diharapkan KPU melaporkan kepada Komisi II proses pelaksanaan pilpres untuk dibahas pada RDP se-lanjutnya.

Didalam RDP tersebut, sejum-lah anggota Dewan mencecar KPU dengan berbagai pertanyaan terkait penyelenggaraan Pemilu Legislatif dalam RDP, Komisi II mencecar KPU. Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Kebangkian Bangsa Herman Kadir berpendapat pileg berjalan ambu-radul. Bahkan, Herman mengusul-kan agar DPR membentuk panitia khusus (pansus). “Perlu ada pansus pemilu. Harus ada pansus. Ini ba-haya untuk pilpres nantinya,” tegas Herman

Dibentuknya Pansus Pemilu menurut dia, diperlukan karena Pi-leg 2014 ini berjalan kacau dan akan berbahaya pada pemilu Presiden mendatang.

Senada dengan Herman, Anggota Komisi II DPR Abdul Wahab Dalim-unthe dari Fraksi Partai Demokrat membenarkan bahwa pileg saat ini penuh dengan kecurangan. “KPU harus lapang dada menerimanya, ini memang amburadul. Banyak yang

abal-abal,” ujarnya.

Sedangkan Muhammad Unais Ali Hisyam dari FPKB mengatakan bahwa Pemilu layaknya pembelian umum. “Ada kandidat dan penye-lenggara. Penjualnya penyelengga-ra dan pembelinya kandidat,” kata Unais.

Politik Uang Mengkhawatirkan

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung, dia mengatakan, politik uang pada Pemilu 2014 benar-benar mengkha-watirkan, dan apabila tidak ditan-

Dibentuknya Pansus Pemilu menurut dia, diperlukan karena Pileg 2014 ini berjalan kacau dan akan berbahaya pada pemilu Presiden mendatang.


gani dengan baik, dikhawatirkan akan berulang kembali pada saat Pe-milu Presiden/Wakil Presiden yang akan datang.

“Politik uang tidak bisa dianggap remeh karena dapat mematikan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan melaku-kan evaluasi terhadap UU terkait,” ujarnya saat menyampaikan Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV tahun 2013/2014, di Gedung Nu-santara II,baru-baru ini.

DPR menghimbau agar KPU dan seluruh pihak penyelenggara Pe-milu, dapat mengambil pelajaran

dari proses Pemilu yang telah dilak-sanakan. “Proses rekapitulasi suara pada Pemilu 9 April yang lalu, tidak berjalan mulus oleh banyaknya pro-tes, baik dari para saksi, para caleg maupun masyarakat, karena men-ganggap rekapitulasi data banyak yang tidak benar,” jelasnya.

Kita mengharapkan, Penyeleng-gara Pemilu benar-benar menunjuk-kan profesionalitas, sehingga taha-pan Pilpres nanti dapat dilaksanakan sesuai jadwal, berjalan lancar me-lalui mekanisme demokrasi, sesuai aturan perundang-undangan. Apa-bila terjadi pelanggaran, sebaiknya diselesaikan melalui proses penga-

dilan.

Beberapa hari yang lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah men-gumumkan hasil Pemilu Legislatif 2014, yang menggambarkan calon-calon anggota DPR-RI periode 2014-2019, baik yang berhasil duduk kem-bali sebagai wakil rakyat, maupun para anggota dewan yang benar-benar baru.

Dirinya berpesan agar para Ang-gota Dewan terpilih hendaknya menyadari bahwa harapan ma-syarakat Indonesia begitu tinggi. “Masyarakat menginginkan agar mereka mampu menangani ma-salah-masalah bangsa yang makin berat, seperti masalah ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta masalah internal DPR yaitu peningkatan kinerja DPR dalam pelaksanaan fungsi-fungsi utamanya,” katanya.

Dia menambahkan, para ang-gota DPR Periode 2014-2019, harus dapat menjaga marwah lembaga DPR sebagai lembaga wakil rakyat. “Berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2014 yang lalu, kita perlu melaku-kan introspeksi agar pelaksanaan Pemilu selanjutnya dapat lebih sem-purna. Bila kita lihat, masalah politik uang ternyata sangat dirasakan oleh para calon legislatif,” tambahnya.

Semakin Pragmatis

Penyelenggaraan Pemilu legis-latif 2014 dinilai sarat politik biaya tinggi. Selain itu, keterpilihan ses-eorang tidak atas dasar kompetensi integritas namun terjadi atas dasar kesiapan finansial.”Kultur masyara-kat sekarang semakin pragmatis, ini akibat sikap perilaku caleg legislatif yang tidak pernah menepati janjinya saat kampanye lalu,” ujar Wakil Ke-tua Komisi IV DPR Firman Subagyo

Menurutnya, itu harus menjadi ke-sadaran politik bersama. Pasalnya, sistem politik proporsional terbuka membuat kompetisi tidak sehat di internal partai. “Sistem politik seka-rang juga tidak memberikankesem-patan terhadap semua orang ban-yak pakar yang berintegritas tidak dapat ikut Pemilu legislatif karena tidak punya uang,” jelasnya.

Dia menambahkan, kita harus banyak belajar secara empiris bah-wa Parliamentary Treshold (PT) dinaikkan namun tidak bisa men-iminalisir jumlah partai yang ada. “Faktanya jumlah Partai yang ma-suk DPR malah bertambah, Secara empiris bisa menjawab hasil riset lembaga survey yang mengatakan akan mendegradasi parpol,namun nya tanya tidak,” katanya. (Sugeng Irianto) foto: eka hindra, naefurodjie /parle/hr.

PENGAWASAN


Anak merupakan generasi penerus bangsa, di pundaknyalah terletak maju mundurnya sebuah negara. Ironisnya, calon penerus bangsa itu

malah kerap dijadikan obyek kekerasan dan pelecehan. Tak ayal, hal itu mengundang keprihatinan berbagai pihak, untuk kemudian menggalakan

“Gerakan Nasional Stop Kekerasan dan Kekejaman Terhadap Anak”.

Belum selesai penanganan kasus pelecehan terhadap anak di Jakarta Internasional

School (JIS), masyarakat kembali dibuat tercengang sekaligus berang dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh tersangka AS alias Emon di Sukabumi. Tidak tanggung-tanggung jumlah anak yang menjadi korban pelecehan seksual Emon jumlahnya nyaris

mencapai 100 anak. Tidak hanya itu, kasus yang dialami bocah berusia 3,5 tahun berinisial I juga sempat mengundang derai airmata karena tindak kekerasan dan kekejaman serta eksploitasi ekonomi yang diterimanya.

Kasus-kasus tersebut seolah semakin menguatkan prediksi Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak

(Komnas PA), Arist Merdeka Sirait. Sebelumnya, ia memperkirakan tahun 2014 angka kekerasan terhadap anak akan meningkat hingga 100 persen. Ketika itu Arist memprediksikan tahun 2014 merupakan tahun Politik, semua orang akan disibukkan dengan pesta demokrasi, hingga kemudian masalah sosial menjadi terabaikan, dan akhirnya meningkatkan angka

STOP, Kekerasan dan Kekejaman Pada Anak !!!


PENGAWASAN

kekerasan dan kekejaman terhadap anak hingga 100 persen.

“ S e m u a o r a n g p a s t i a k a n disibukkan dengan pesta demo-krasi. Akibatnya masalah sosial, termasuk permasalahan anak menjadi terabaikan. Dari sana saya memprediksikan tahun 2014 angkat kekerasan dan kekejaman terhadap anak akan naik hingga 100 persen,” ujar Arist saat dijumpai Parle di Kantor Sekertariat Komnas Perlindungan Anak beberapa waktu silam.

Ungkapan tersebut tak seutuhnya dapat d ibenarkan. Pasalnya, maraknya kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak saat ini

mengundang keprihatinan berbagai pihak. Lebih dari itu berbagai pihak juga telah “bergerak” membuat sebuah langkah konkret mengatasi hal tersebut. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai satu-satunya lembaga resmi negara yang diberi wewenang oleh undang-undang memberikan perlindungan kepada anak Indonesia beberapa waktu lalu telah mencanangkan Gerakan Nasional Stop Kekejaman dan Kekerasan Terhadap Anak.

KPAI juga mengajak berbagai pihak seperti pemerintah, legislatif,

p et inggi ne gar a, Komuni t as Peduli anak, dan berbagai elemen masyarakat lainnya untuk ikut mendukung dan menjalankan

gerakan nasional ini.

Revisi UU Perlindungan Anak

Ketua Ko mis i V I I I D P R R I , Ida Fauziyah menyambut baik langkah mitra kerjanya tersebut mencanangkan gerakan nasional “ Stop Kekejaman dan Kekerasan Terhadap Anak”. Bahkan lebih dari itu, lewat salah satu fungsinya, legislasi, DPR (dalam hal ini Komisi VIII) telah mengusulkan revisi UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 sebagai tambahan prolegnas (program legislasi nasional). Tidak hanya itu, pihaknya juga akan memberi masukan kepada Komisi terkait untuk mengamandemen KUHP (K itab Undang-undang Hukum Pidana).

“Kami akan mengusulkan kepada Baleg (Badan legislasi) untuk memasukkan revisi UU PA No.23 tahun 2002 dan KUHP. Mengingat saat ini tingkat kekerasan dan pelecehan terhadap anak sangat tinggi, sehingga kedua langkah tersebut harus segera dilakukan,” jelas Ida.

Ida menjelaskan ada beberapa hal yang harus direvisi dari UU No.23 Tahun 2002, diantaranya hukuman bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dinilainya masih sangat ringan. Sehingga tidak me nimbulkan efek jera terhadap pelaku.

Sementara dalam KUHP dinilai belum mengatur secara tegas tentang pengertian Pedofilia dan unsur-unsur pedofilia, klasifikasi korban ke jahat an, jenis dan sifat sanksi pidana yang dapat menimbulkan efek jera secara khusus terhadap pelaku pedofilia. Kedua produk Undang-undang tersebut belum mampu melindungi anak Indonesia secara utuh dari tindak kekerasan dan pelecehan.

Tanggapan positif juga disam-paikan Ketua DPR RI, Marzuki atas

Semua orang pasti akan disibukkan dengan pesta demokrasi. Akibatnya masalah sosial, termasuk permasalahan anak menjadi terabaikan. Dari sana saya memprediksikan tahun 2014 angkat kekerasan dan kekejaman terhadap anak akan naik hingga 100 persen.


gerakan tersebut. Marzuki Alie menyatakan sikap untuk menindak tegas para pelaku tindak kekerasan terhadap anak dan mendukung gerakan nasional “Stop Kekejaman Terhadap Anak” yang dimotori oleh KPAI.

Dalam rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2013-2014, di Gedung DPR, Senin (12/5) lalu Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung dalam pidatonya menyampaikan keprihatinan dewan akan kasus kejahatan seksual terhadap anak. Pramono meminta perhatian semua pihak terutama pemerintah agar melakukan langkah konkrit, terstruktur dan terprogram untuk melakukan perlindungan pada anak Indonesia.

Menurutnya, kekerasan terhadap anak dengan berbagai bentuk sema-kin meningkat. Padahal jika merujuk pada peraturan dan perundangan yang ada, negara telah menjamin dan melindungi hak anak seba-gaimana tertuang dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Sayangnya, implementasi UU tersebut belum maksimal men-jamin hak anak-anak. dikatakan-nya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) harus dapat memininalisasi terjadinya kejahatan terhadap anak.

Sementara itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis (8/5) lalu melangsungkan rapat kabinet terbatas dihadiri oleh para menteri terkait termasuk Kapolri dan Jaksa Agung membahas pencegahan d a n p e n a n g a n a n ke j a h at a n terhadap anak. SBY mengatakan mengatakan hukuman bagi pelaku kekerasan dan pelecehan terhadap anak harus diperberat melalui revisi Undang-undang Perlindungan Anak, sehingga lebih efektif dan mencegah, serta membuat jera pelaku.

“Perangkat undang-undang perlu dilakukan penguatan, revisi dan penyempurnaan saat dijalankan

sehingga ada efek tangkal, efektif dan hukuman yang tidak ringan bagi pelaku kejahatan itu,” kata Presiden dalam keterangan pers di Kantor Presiden.

Pemerintah akan segera membuat program yang bisa berlaku secara menyeluruh dari mulai tingkat RT hingga tingkat nasional, juga di sekolah dan lingkungan sejenis untuk mencegah kejahatan dan kekerasan terhadap anak.

Hukuman Kebiri

Ketua KPAI, Asrorun Niam Sholeh mengatakan harus ada pemberatan hukum untuk memberi efek jera. Disamping hukuman penjara sampai

hukuman mati, harus ada hukuman sosial. Di hukum kebiri suntik anti androgen. Dengan suntikan tersebut mata rantai kejahatan seksual seperti yang dilakukan Emon dan Paedofilia lainnya diharapkan dapat terputus.

Ditambahkannya, sudah banyak negara yang menetapkan hukuman kebiri kimia ini. Jerman, Korea Selatan, dan Rusia adalah beberapa negara di dunia yang menerapkan hukuman tersebut. Namun di Indonesia sendiri hukuman tersebut masih belum tercantum dalam s is tem p erundang - undangan Indonesia.

“Hukuman berupa suntik anti

androgen adalah ganjaran yang tepat bagi Paedofilia atau pelaku kekerasan seksual pada anak,” ungkap Niam.

Menanggapi usulan tersebut Anggota Komisi VIII DPR Sumarjati Arjoso menyetujui untuk memper-timbangkan pengebirian kimia bagi pemerkosa dan kejahatan seksual anak. Namun demikian, pemerkosa perlu dianalisa jiwa dan otaknya terlebih dahulu. Jika masih ringan dan bisa kembali normal, sebaiknya dihukum dengan ancaman penjara yang maksimal.

“Tetapi kalau tingkatnya sudah berat, perilakunya brutal dan setiap kali mau mencabuli anak-anak, saya setuju dikebiri saja,” tegas Sumarjati.

Menurut politisi Partai Gerindra yang sekaligus berprofesi sebagai dokter ini, sanksi dikebiri bukan be-rarti alat vitalnya dipotong. Namun dikebiri artinya memberi zat kimia sehingga hormon testoteronnya menurun, sperma tidak berproduksi dan tidak bisa melakukan hubu ngan seksual. Dengan demikian tidak bisa lagi melakukan pemerkosaan.

Tak kalah penting, Ida Fauziyah, Sumarjati, dan Asrorun Niam sepakat bahwa anak-anak perlu diberi pendidikan seksual sejak dini. Jangan dengan mudahnya menganggap hal tersebut tabu. Misalnya kepedulian seorang ibu dalam memandikan anak dilakukan sendir i saat itu si ibu sambil mengajarkan organ-organ tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, selain itu ada organ tubuh anak yang luka atau memar maka akan segera diketahui. Namun tentu saja perlindungan anak bukan semata menjadi tugas sang ibu, melainkan seluruh anggota keluarga lainnya, seperti ayah, kakak dan orang dewasa yang ada di rumah itu. Dengan kata lain, sebelum menciptakan kota ramah anak, terlebih dahulu harus diciptakan Keluarga Ramah Anak.(Ayu) foto: andry /parle/hr.


ANGGARAN

Dinamika indikator ekono-mi makro menunjukkan bahwa peluang pengem-

bangan ekonomi nasional pada tahun 2015 mendatang semakin luas, namun juga disertai tantangan dan risiko yang semakin kompleks. Pemerintah tetap berkomitmen un-tuk terus berupaya mengakselerasi pencapaian target pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

“ Perumusan kebijaksanaan fiskal senantiasa mempertimbangkan harmonisasi dan keseimbangan antara upaya pemenuhan pelayanan

publik , antisipasi terhadap dinamika ekonomi dan akselerasi pencapaian target- target pembangunan nasional dan upaya meningkatkan perl indungan sosial,” ungkap Menteri Keuangan Chatib Basri saat menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2015.

Dengan indikator tersebut, kata Chatib Basri, kebijakan fiskal akan lebih berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkat-kan lapangan kerja, mengurangi ke-miskinan, mengurangi ketimpangan

pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

Tahun 2015 merupakan tahun dimulainya pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke tiga, tahun 2015-2019. RPJMN merupakan strategi pembangunan dan kebi-jakan yang disusun sebagai tahapan mencapai tujuan mewujudkan In-donesia yang mandiri, adil dan mak-mur. Arah kebijakan RPJMN memuat berbagai sasaran strategis yang akan dicapai dalam lima tahun, yang juga diarahkan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi

Pengembangan Ekonomi Makin Luas, Tapi Risiko Kian Kompleks


Sementara itu laju inflasi tahun 2015 diperkirakan berada pada kisaran 4 persen plus minus 1 persen. Upaya menjaga inflasi akan didukung dengan upaya menjamin pasokan kebutuhan masyarakat, dukungan perbaikan distribusi barang kebutuhan ke seluruh pelosok Nusantara.

bangsa saat ini serta risiko ke depan.

Pemerintah menetapkan tema kebijakan fiskal tahun 2015 yaitu “ Penguatan Kebijakan Fiskal dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”. Mengingat tahun 2015 juga merupakan tahun transisi kepe-merintahan, kebijakan fiscal tahun 2015 diarahkan agar dalam penyu-sunan RAPBN 2015 bersifat base line yang substansi utamanya hanya memperhitungkan kebutuhan po-kok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat memberikan ruang gerak yang cukup bagi Pemerintah-an baru sesuai program-program kerja yang akan dilaksanakan.

Akan Lebih Baik

Lebih lanjut Menkeu menjelaskan, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015 diperkirakan akan lebih baik dari pada tahun 2014, yang berada pada kisaran 5,5-6,0 persen. Selain dukungan faktor eksternal, lebih baiknya pertumbuhan ekonomi didorong oleh membaiknya stabilitas dan fundamental ekonomi serta berlanjutnya kebijakan struktural untuk mengatasi kendala penawaran

.

Sementara itu laju inflasi tahun 2015 diperkirakan berada pada kisaran 4 persen plus minus 1 persen. Upaya menjaga inflasi akan didukung dengan upaya menjamin pasokan kebutuhan masyarakat, dukungan perbaikan distribusi barang kebutuhan ke seluruh pelosok Nusantara. Dalam hal ini, upaya peningkatan koordinasi dan sinergi otoritas fiskal, moneter, kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah menjadi faktor kunci agar pencapaian sasaran inflasi dapat terjaga.

Menkeu Chatib Basri mengatakan, nilai tukar rupiah dalam tahun 2015 akan terjaga dan bergerak relatif sta-bil pada kisaran Rp 11.500-12.000 per dolar AS. Ini dengan memper-hitungkan berbagai risiko dan pelu-ang di faktor eksternal, perkiraan penguatan neraca pembayaran dan langkah-langkah bauran kebijakan makroprudensial yang terkordinasi antara pemerintah, BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara itu suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bu-lan, yang dijadikan landasan untuk penghitungan pembayaran bunga utang pemerintah, pada tahun 2015 diperkirakan berada pada rentang 6,0-6,5 persen, atau sedikit lebih tinggi dari perkiraan 2014.

Selanjutnya, harga rata-rata mi-nyak ICP diperkirakan pada kisaran 95-110 dolar AS per barel. Sedangka lifting minyak dan gas bumi diper-kirakan mencapai 2.100-2.170 ribu barel per hari yang terdiri lifting minyak bumi sekitar 900-920 ribu barel perhari dan gas bumi sekitar 1.200-1.250 ribu barel setara mi-nyak per hari.

Dijelaskan Chatib, meningkatnya permintaan minyak seiring dengan peningkatan kebutuhan energi dalam rangka pemulihan ekonomi global, diperkirakan akan diimbangi oleh tambahan pasokan minyak dunia. Selain itu, pemasangan pipa baru diperkirakan akan menurunkan biaya distribusi ke pusat penyulingan minyak Gulf Coast.

Mulai tahun 2015, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan mening-kat karena terdapat tambahan lifting minyak dari sejumlah lapangan domestik. Kenaikan lifting minyak di tahun 2015 utamanya adalah di-sumbang oleh lapangan Banyu Urip yang dikelola di bawah proyek blok Cepu, selain dukungan dari bebera-pa proyek hulu minyak dan gas yang lain seperti Jambaran, Alas Tua dan Tiung Biru. (mp) tim parle/parle/hr.


Belanja Pemerintah pada tahun 2015 harus mampu menstilmulasi perekonomian dengan tetap mengenda-likan defisit dalam batas yang aman serta menjaga kesi-nambungan fiscal. Demikian dikemukakan jubir Fraksi Partai Demokrat (FPD) Muslim, saat menyampaikan pandangannya atas Pokok-pokok Pembicaraan Penda-huluan Penyusunan RAPBN 2015 di depan Sidang Pari-purna DPR, Senin (26/5).

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sohibul Iman, FPD juga meminta pemerintah untuk meningkatkan alokasi belanja modal bagi pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing

dan kapasitas produksi.

Pandangan FPG yang dibacakan Anthon Sihombing mengharapkan peningkatan penerimaan perpajakan yang lebih tinggi yang bersumber dari perluasan obyek pajak utamanya pajak orang pribadi sebab jumlahnya masih jauh dari potensi yang ada. Perluasan sumber penerimaan pajak selain akan meningkatkan peneri-maan negara juga akan menciptakan fondasi perekono-mian nasional yang lebih kuat dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Mulai tahun 2015 pemerintah merencanakan

Belanja Pemerintah Harus Mampu Stimulasi Perekonomian

ANGGARAN


mengalokasikan dana transfer bagi desa sesuai amanat UU No.6/2014 tentang Desa. Fraksi PDI Perjuangan berharap melalui dana ini semakin terwujudnya desa mandiri melalui program-program yang berbasis desa secara merata dan berkelanjutan.

Yudi Widhiana Adia dari FPKS mengharapkan pemer-intah kedepan perlu mengubah paradigm dalam pembi-ayaan defisit dan pengelolaan utang negara. Penerbitan surat utang ke depan perlu didisain lebih rendah dari tahun sebelumnya agar utang negara menurun tidak hanya sebagai persentase dari PDB, namun juga secara absolute. Dengan demikian beban utang dapat dikura-ngi secara progresif dari waktu ke waktu.

Terkait asumsi harga minyak yang dipatok 95-110 dolar AS/barel, Fraksi PAN meminta Pemerintah untuk melakukan analisis dan kajian lebih lanjut. Pasalnya, hampir semua lembaga perminyakan internasional memprediksi bahwa harga minyak masih akan tinggi

untuk tahun 2015.

Tepat Target

Pandangan FPKB yang disampaikan Chusnunia Chalim menyoroti anggaran subsidi yaitu subsidi energy dan non energy. FKB berharap anggaran subsidi harus dikelola secara efisien dan diarahkan tepat sasaran guna memperbaiki kualitas belanja negara. Fraksi ini minta pemerintah agar realisasi subsidi ini bisa tepat target sasaran dengan didukung basis data yang transparan dan menggunakan data sistem penyaluran yang lebih kredibel dan akuntabel.

Sementara Syaifullah Tamliha dari FPP meminta pemerintah memperbaiki pos-pos pengeluaran dalam fiscal 2015 agar lebih produktif dengan mendorong postur anggaran belanja pemerintah pusat tidak terbebani pengeluaran belanja pegawai, bunga utang dan subsidi yang cenderung membuat pengelolaan fiscal tidak fleksibel.

Fary Djemi Francis dari Fraksi Gerindra meminta pemerintah memberantas mafia migas, yang konon mendapat keuntungan yang sangat besar dari impor BBM. Pertamina semestinya membeli langsung minyak mentah dari produsen, tidak lewat perantara atau trader, bila ini bisa dilakukan akan menghemat biaya pengeluaran.

Sedangkan Fraksi Hanura lewat jubirnya Nurdin Tampubolon mengharapkan pemerintah dalam jangka menengah dan panjang harus mengupayakan peniadaan defisit anggaran. Khusus untuk tahun 2015 dan jangka pendek ini diupayakan seminimal mungkin defisit agar tidak menambah hutang yang akan membebani perekonomian negara.

Satu lagi yang disoroti DPR mengenai beban utang yang beberapa tahun terakhir terus meningkat dan mencapai 10 persen dari total belanja pemerintah pusat atau 1,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Fraksi PKS meminta ke depan pemerintah konsisten agar penerbitan SBN netto tahun berjalan lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Fraksi ini juga meminta pemerintah untuk mengkaji berbagai opsi penyelesaian Obligasi Rekap (OR) yang masih yang masih memberikan beban pembayaran bunga yang signif ikan, mengingat semakin membaiknya kinerja perbankan yang telah menerima manfaat besar rekapitalisasi tersebut. Terlebih penyelesaian OR sebenarnya tidak benar-benar menghilangkan beban terhadap APBN, mengingat pemerintah melakukan refinancing OR yang telah jatuh tempo dengan Surat Utang Negara jenis baru. Sehingga beban yang ditanggung APBN dan rakyat dari OR sesungguhnya jauh lebih besar. (mp) tim parle/parle/hr.


LEGISLASI

Data Kementerian PU tahun 2011, jalan nasional me-ngalami rusak berat me-

ningkat menjadi sekitar 10 persen dari seluruh jalan nasional yang mencapai 38.500 kilometer. Semen-tara tahun 2010, jalan nasional yang mengalami rusak berat sebesar 7.02 persen dari total panjang jalan nasi-onal 34.628 km.

Untuk mempercepat laju pertum-

buhan ruas jalan dan perbaikan prasarana jalan. DPR telah melaku-kan revisi UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Ini merupakan usul inisiatif Komisi V DPR RI. RUU yang melibatkan empat lintas Kemen-terian diantaranya, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM.

Kita akui, peranan jalan memang sangat penting dalam mendukung kegiatan transportasi serta mem-bawa implikasi bagi upaya dan kerja keras pemerintah dalam mewujud-kan penyelenggaraan infrastruktur jalan yang berkualitas bagi ma-syarakat. Berbagai isu-isu pokok mencuat dalam pembahasan RUU Jalan yaitu penyelenggaraan jalan ini, diantaranya buruknya kinerja pengelolaan jalan, dan munculnya

DPR KONSISTEN TUNTASKAN RUU JALAN

Buruknya infrastruktur jalan di tanah air kerap dikeluhkan oleh berbagai kalangan masyarakat pengguna jalan. Jalan di Indonesia kerap dikeluhkan tidak nyaman, bahkan jalanan rusak tersebut sering disebut turut andil meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Selain itu, jalanan juga turut dianggap menjadi penghambat laju pertumbuhan investasi karena para pengusaha sering mengeluarkan biaya tinggi untuk transportasi.


kebutuhan strategis infrastruktur ja-lan dalam rangka mencapai tujuan pembangun an nasional.

RUU ini prinsipnya ingin mem-berikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan, di mana pengaturan jalan melalui Un-dang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dianggap be-lum mampu menjamin penamba-han jalan baru, pemeliharaan jalan, pembiayaan, keterlibatan masyara-kat dalam penyelenggaraan jalan, dan tuntutan kebutuhan infrastruk-tur untuk mengejar ketertinggalan daya saing Indonesia dalam tataran regional dan global. Karena itu perlu dilakukan perubahan kerangka pen-gaturan penyelenggaraan jalan me-lalui Revisi UU No.38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Menyinggung pemeliharaan ja-lan, seharusnya mencakup berba-gai penanganan permukaan aspal dan drainase, serta meningkatkan pemeliharaan hingga mendapatkan ketajaman yang memadai, peme-liharaan jalan juga menyangkut pemeliharaan rutin dan pemeli-haraan berkala (routine and periodic maintenances). Pemeliharaan jalan yang memadai dapat mem-perpanjang umur pelayanan jalan yang mantap. Tapi faktanya, keru-sakan jalan sendiri dapat disebabkan karena kelebihan kapasitas muatan kendaraan antara lain diperlihatkan dengan adanya permukaan jalan yang bergelombang (deformasi), sehingga dengan cepat terjadi per-mukaan jalan yang retak-retak dan berlubang.

Dalam pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan jalan dan jem-batan nasional tahun 2012 dan 2013, dan termuat didalam ikhtisar hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2013 BPK melaporkan telah menemukan pengawasan atas pelanggaran batas muatan kenda-raan yang melintas pada jalan na-sional, Pantura di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur kurang terkoordinasi dan tidak efek-tif sehingga mengakibatkan keru-sakan jalan. Kondisi permukaan ja-

lan yang retak dan berlubang tidak segera dilakukan penanganan akan semakin menambah kerusakan jalan dalam waktu relatif cepat.

Dengan memperhatikan me-kanisme anggaran yang berlaku saat ini, hal yang paling mungkin dilaku-

kan untuk perbaikan penganggaran pemeliharaan jalan adalah dengan menerapkan Multi-years Performance Based Contracting (MPBC), dan menetapkannya sebagai stan-dar pembiayaan pemeliharaan ja-lan. Untuk dapat memberikan hasil yang terbaik, penerapan MPBC ini memerlukan koordinasi yang efek-tif antara Direktorat Jenderal Ang-garan (Departemen Keuangan) dan Departemen Pekerjaan Umum dalam proses penyusunan anggaran bagi pemeliharaan jalan.

Seperti diketahui, Revisi RUU ten-

tang Jalan merupakan salah satu RUU yang masuk didalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Peri-ode 2009-2014, selain itu RUU tersebut telah mengalami perjalan-an panjang hingga saat ini. Semen-tara arah, jangkauan dan materi RUU tentang Jalan mencakup aspek

yang luas diantaranya yaitu pe-ngaturan Peran dan Penguasaan, Pembinaan Jalan, Pengelompokkan dan Bagian Jalan, Pekerjaan Jalan, Penyediaan Lahan, Tugas dan We-wenang, Pembiayaan, Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, dan Keten-tuan Pidananya.

“Komisi V bidang perhubungan dan infrastruktur telah siap untuk melaku-kan pembahasan, cuma pihak peme-rintah meminta ini ditunda dulu kare-na tidak sesuai dengan renstra, Oleh karena itu kalau kita ubah, nanti tidak sesuai dengan target-target capaian-


capaian kita,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin M. Said kepada Par-lementaria.

Komisi V DPR RI, lanjutnya, me-nyadari lambannya RUU Jalan men-jadi bagian dari tugas DPR RI untuk mendesak pemerintah untuk menun-taskannya. “Ini menjadi bagian dari tugas kita juga untuk menyelesaikan-nya, banyak hal-hal yang harus di-lakukan menyangkut masalah jalan ini,” harapnya.

Dia mengatakan, masih terdapat persoalan terkait RUU tentang Jalan diantaranya yaitu persoalan jalan-jalan daerah, provinsi dan kabupaten. yang sampai saat ini jauh tertinggal, dibanding jalan-jalan nasional.

“Pemerintah masih ada hambatan membahas RUU Jalan ini karena me-reka sudah punya roadmap/renstra yang harus dicapai. Selain itu, mer-eka takut kalau masuk pembahasan RUU Jalan nantinya terkait dengan UU No17 tentang Keuangan Negara,” jelasnya.

Terkait jalan nasional, dia mem-perkirakan sampai akhir tahun 2014, target pemerintah dan Komisi V DPR RI sudah mencapai 94 persen atau sekitar 38.500 Km.

Pemeliharaan Jalan

Muhidin menegaskan Komisi Per-hubungan berusaha mencoba agar adanya ruang supaya pembiayaan

pemeliharaan jalan kabupaten atau jalan provinsi ada di dalam Angga-ran Pendapatan dan Belanja Nega ra (APBN). “Hal itu yang dikatakan Pemerintah harus mengubah renstra dan roadmapnya, selain itu mereka khawatir bahwa apa yang kita usulkan dalam UU Jalan ini masih relevan den-gan apa yang ada sekarang,”jelasnya.

Saat ini, lanjutnya, pemerintah kha-watir adanya Peraturan Pemerintah (PP) menyangkut kenaikan tarif jalan tol bertentangan dengan Revisi RUU Jalan. “Soal kenaikan tarif jalan tol kita meminta harus sesuai dengan pelaya-nan minimal. Kami katakan itu tidak cocok bagaimana kita masukan dalam UU soal pelayanan minimal, pemerin-tah masih keberatan dengan kondisi perkembangan pertumbuhan seka-rang ini,”katanya.

Saat ini, isu yang berkembang di dalam Revisi RUU Jalan juga memuat risiko proses pembebasan lahan dan risiko tarif jalan tol. Isu tersebut muncul di dalam tataran perenca-naan dan implementasinya. Di dalam RUU ini banyak yang mengusulkan didefinisikan kembali hakekat jalan tol mengingat permasalahan yang diha-dapi saat ini tidak jauh berbeda den-gan permasalahan yang dihadapi ja-lan umum yaitu masalah kemacetan. Jalan tol yang dalam UU No 38 tahun 2004 didefinisikan sebagai jalan be-bas hambatan.

Dia menjelaskan pembahasan RUU ini harus dilakukan oleh kedua belah pihak antara DPR RI dengan Pemerintah. “Saya menyesalkan ini merupa kan kekeliruan bahkan per-soalan selalu dibebankan kepada DPR RI,”ujarnya.

Saat membahas RUU, menurutnya, kedua belah pihak harus serasi dan sejalan. Padahal jika ingin mengubah satu pasalpun jika pemerintah tidak mau tentu juga tidak bisa. “Jadi ha-rus serasi sejalan dulu. Tetapi di satu sisi, selalu DPR dipertanaykan target pembahasan RUU nya tidak tercapai. Sekarang coba telusuri siapa yang se-benarnya bermasalah,” tukasnya.

Dia menegaskan, DPR RI akan terus

LEGISLASI


mendorong agar Revisi UU tentang Jalan ini dapat dituntaskan secepat mungkin. “Kita akan meminta peme-rintah segera memberikan kajian. Hal itu sesuai dengan hasil kesimpulan raker Komisi V DPR dengan Pemerin-tah yang berbunyi: Pemerintah harus segera memberikan kajian kepada DPR,” jelasnya.

Artinya, kalau bisa meyakinkan DPR RI maka akan kita pertahankan RUU lamanya. Kalau itu tidak bisa meya-kinkan kami tentunya kita tetap akan mengusulkan perubahan terhadap RUU tersebut.

Sementara Anggota Komisi V DPR Sadarestuwati (F-PDIP) menyatakan bahwa terhambatnya pembahasan RUU tentang Jalan karena Pemerin-tah merasa bahwa anggarannya ini tidak akan bisa tercukupi apabila ha-rus mengcover jalan-jalan yang bukan jalan nasional.

“Ada kekhawatiran anggaran tidak akan mencukupi, karena mau atau tidak ini merupakan tanggung jawab negara dan pemerintah dan itu harus tetap berjalan,”ujarnya.

Selain itu, lanjut Sadar, daerah juga masih belum mampu untuk mengcover seluruh infrastruktur di daerah. “Masalah nanti bisa dilakukan atau tidak yah, harus bisa dilakukan kare-na daerah tidak akan mampu untuk mengcover itu,”jelasnya.

Menurutnya, beban daerah saat ini banyak terserap untuk belanja pegawai saja, sementara anggaran infrastruktur masih minim. “Hal ini juga yang menyebabkan pemerintah daerah juga tidak mampu mengcover pemeliharaan jalan. Untuk pemeli-haraan saja daerah sudah tidak mam-pu apalagi untuk membangun jalan baru kalau bukan dana dari pusat,” katanya.

Dia menegaskan, DPR harus me-maksakan usulan tersebut kepada pemerintah dalam rangka mengem-bangkan infrastruktur. “Ini harus se-dikit memaksa karena kepentingan negara dan kepentingan rakyat. mau tidak mau pemerintah harus meng

cover hal itu,” ujarnya.

Berbicara anggaran Kementerian PU, seharusnya diberikan prioritas karena jalan merupakan tulang pung-gung dalam meningkatkan pereko-nomian rakyat. Saat ini, anggaran Kementerian PU hanya Rp.60 Triliun, padahal total APBN Rp.1.600 Triliun. “Artinya tidak ada 10 persen dari APBN,” katanya.

Menurutnya, pengembangan SDM harus diikuti oleh pengembangan infrastruktur. Jadi, lanjutnya, apakah mungkin kita bisa meningkatkan

pertumbuhan perekonomian apabila tidak diikuti pengembangan ruas ja-lan. “Pergerakan perekonomian akan semakin cepat karena biaya transpor-tasi bisa ditekan,” jelasnya.

Isu Terakhir

Pada Rapat Kerja terakhir memba-has Revisi RUU tentang Jalan,.Komisi V DPR RI menemukan permasalahan dalam penyelenggaraan jalan, seba-gaimana yang berkembang pada rapat kerja dan kunjungan ke dae-rah, yaitu ketidakjelasan penyeleng-garaan jalan. Hal ini mengandung

arti bahwa tidak adanya ketegasan antara membuat jalan baru dan pemeliharaan jalan yang sudah ada.

Khusus kelembagaan, saat ini penyelenggaraan jalan yang ter-kait dengan perencanaan, pemba-ngunan jalan baru, pemeliharaan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pengawasan jalan belum terkonsoli-dasi dalam kelembagaan yang baik. Selanjutnya belum diatur dengan jelas substansi yang terkait dengan pembagian tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan terkait

dengan perencanaan, pembangu-nan jalan baru, pemeliharaan, pe-manfaatan, pengelolaan, dan penga-wasan jalan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Menyangkut pembiayaan pem-bangunan jalan. diperlukan sistem pendanaan jalan. Saat ini yang ter-jadi walaupun anggaran naik secara signifikan selama enam tahun be-lakangan akan tetapi output belum mengalami kenaikan dan terjadi ke-naikan unit cost yang cukup signifi-kan. (as/si) foto: naefurojie, dok/parle/hr.

Menurutnya, pengembangan SDM harus diikuti oleh pengembangan infrastruktur. Jadi, lanjutnya, apakah mungkin kita bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian apabila tidak diikuti pengembangan ruas jalan.


MK telah membatalkan UU No.18/2009 tentang Pe-ternakan dan Kesehatan

Hewan. Salah satu frasa dalam UU tersebut yang dinilai bertentan-gan dengan konstitusi adalah me-nyangkut impor produk hewan ber-basis zona (zona based). Artinya, MK mengembalikan ketentuan impor

produk hewan ke basis negara (coun-try based). Dan kini Komisi IV DPR se-dang menyegarkan kembali aturan tersebut menyusul putusan MK.

Impor berbasis negara adalah p r i n s i p y a n g h a r u s d i a n u t Indonesia sekarang, yaitu dengan mens yar atkan impor produk

hewan dari negara yang bebas penyakit mulut dan kuku (PMK). Selama ini, negara yang tercatat bebas dari bahaya PMK tersebut adalah Australia dan Selandia Baru. Sebelumnya, kebijakan impor masih berbasis zona. Artinya, pemerintah bebas memilih negara mana saja untuk mengimpor daging dengan

Mekanisme impor daging dan produk hewan lainnya kembali berbasis negara (country based) setelah pasal mengenai impor berbasis zona dianulir Mahkamah Konstitusi (MK). Ada perdebatan menarik antara impor basis negara (country based) versus basis zona (zona based). Lalu, ke mana cita-cita swasembada daging?

Mengembalikan Impor Pada Country Based

LEGISLASI


harga yang lebih murah.

Kebijakan impor berbasis negara sebetulnya untuk melindungi masyarakat di Tanah Air dari konsumsi produk hewan yang tidak sehat. Selektifitas negara pengimpor memang perlu dilakukan. Amerika dan Prancis juga termasuk negara yang bebas PMK. Hanya saja, impor

daging banyak didatangkan dari Australia dan Selandia Baru, karena alasan jarak yang dekat.

Wakil Ketua Komisi IV DPR sekaligus Ketua Panja RUU ini Ibnu Multazam beberapa waktu lalu, menjelaskan, pembahasan perubahan RUU ini sudah berjalan cukup lama dengan 3 kali masa sidang. Bila tak cukup

waktu pada masa sidang kali ini, Komisi IV kemungkinan besar akan memindahkan pembahasannya ke Panitia Khusus (Pansus) DPR. Ini merupakan upaya menyegarkan kembali aturan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam pembahasan revisi UU ini, banyak isu strategis yang dibahas, diantaranya tentang kesehatan hewan, pengendalian penyakit hewan, obat hewan, alat dan mesin kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veter iner, hingga masalah otoritas veteriner.

Otoritas veteriner, misalnya, dalam RUU ini merupakan lembaga pemerintah yang punya otoritas mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan. Lembaga ini bisa melibatkan kaum profesional seperti para dokter hewan. Otoritas veteriner diberi kewenangan mulai menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai pada pengendalian teknis eporasional di lapangan.

Dalam pekan-pekan ke depan di tengah kesibukan tahun politik ini, RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan diupayakan segera selesai. Hanya tinggal beberapa pasal saja yang belum rampung dirumuskan.

“Pasal yang belum terselesaikan hanya pasal -pasal yang t idak begitu krusial seperti pasal yang menyangkut pidana. Sementara pasal-pasal yang dianggap krusial semua sudah terselesaikan dengan baik,” jelas Multazam. DPR dan pemerintah sudah banyak sepakat menyangkut rumusan pasal-pasal krusial RUU ini.

Kebijakan Impor

Sebelumnya, kebijakan impor daging berbasis zona didasarkan pada keengganan Indonesia didikte oleh negara pengimpor, terutama Australia dan Selandia Baru. Untuk itulah, Indonesia ingin bebas memilih negara pengimpor walau belum dinyatakan bebas dari PMK.

Kebijakan impor berbasis negara sebetulnya untuk melindungi masyarakat di Tanah Air dari konsumsi produk hewan yang tidak sehat. Selektifitas negara pengimpor memang perlu dilakukan. Amerika dan Prancis juga termasuk negara yang bebas PMK.


Namun, MK menghendaki untuk kembali pada kebijakan impor berbasis negara yang betul-betul dijamin bebas PMK. Selain Australia dan Selandia Baru, sebetulnya ada 63 negara lain di dunia yang bebas PMK.

Multazam mengungkapkan, Komi-si IV sebetulnya pernah berkunjung ke Tiongkok untuk mencari tahu ten-tang produk hewan dan peternakan-nya. Tiongkok menganut basis zona. Disinyalir, di sana masih banyak dite-mukan PMK. Delegasi Komisi IV juga mempelajari bagaimana negara tirai bambu tersebut memperlakukan produk hewan yang masuk ke nega-ranya. Karantina hewan yang ketat selalu dilakukan.

Untuk mencegah penularan PMK ke hewan lainnya, perlu ada sistem karantina pulau. Setelah dinyatakan sehat dan steril, barulah produk hewan atau bahkan hewan hidup itu bisa didistribusikan ke seluruh daerah. Setelah aturan impor dikembalikan ke basis negara, Indonesia memang lebih aman dari ancaman bahaya PMK pada hewan. Hanya saja yang dikeluhkan harga dari importir mungkin belum kompetitif dan cenderung mendik te. Ketergantungan pada i m p o r d a g i n g d a r i Australia dan Selandia Baru, memang, perlu dicarikan alternatifnya.

Selain Tiongkok, ada Malaysia dan Philipina yang juga menganut b a s i s z o n a . W a l a u menganut basis zona, di kedua negara tersebut bebas PMK. Jadi mungkin I n d o n e s i a s e w a k t u -waktu bisa mengimpor daging dari kedua negara tersebut atau mempelajari bagaimana dua negara itu menyeleksi secara ketat daging impor yang masuk. “Jadi, kita tak perlu takut dengan adanya penyakit tersebut,” kata Multazam.

Menurut politisi PKB ini, negara-negara yang menganut basis negara, sebetulnya bisa mengimpor produk hewan dan hewan hidup itu dari negara yang menganut basis zona yang belum terbebas dari PMK. Walau berbasis negara, tetap diberi kebebasan memilih negara pengimpor asal sudah dinyatakan terbebas dari PMK.

Upaya Swasembada

Di tengah silang pendapat me-kanisme impor daging, kita tak bo-leh melupakan mimpi mencapai swasembada daging. Inilah cita-cita yang ideal. Namun, harus di-nyatakan bahwa cita-cita swasem-bada masih jauh panggang dari api. Dulu, di era 1970-1980-an Indonesia sempat menjadi kampiun dengan mengekspor produk hewan dan bahkan hewan hidup. Ironisnya, se-jak tahun 1990-an Indonesia malah berbalik menjadi pengimpor daging.

“Perlahan-lahan dengan sedikit mengimpor, lama- lama, kok , menjadi bukit. Bahkan, kita sudah

mengalami ketergantungan pada luar negeri. Saat kita menganut country based, kita malah semakin tergantung dari negara Australia dan Selandia Baru,” keluh Multazam.

Dia berharap, dengan RUU hasil revisi nanti, Indonesia dapat mem-bangun industri peternakan yang mandiri dan besar. Dengan begitu, kebutuhan daging nasional bisa dipenuhi dari sentra-sentra peter-nakan di dalam negeri. Setidaknya 80% kebutuhan daging nasional bisa terpenuhi. Sisanya, bisa di-penuhi lewat impor. Itu pun harus dengan seleksi yang ketat.

“Swasemda daging diharapkan segera dapat dikembalikan seperti dulu lagi, yaitu tidak mengimpor daging. Bahkan, kalau bisa kita mengekspor daging ke luar negeri. Dan masyarakat peternak mulai sekarang jangan ragu-ragu untuk lebih meningkatkan lagi kapasitas ternaknya,” harap Multazam. (Spy).foto: naefurodjie, dok/parle/hr.

LEGISLASI


Kilang Pertamina Balikpapan

Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR dipimpin Milton Pakpahan menerima penjelasan proses refinery di Kilang PT. Pertamina UP IV Balikpapan, Kaltim.

FOTO BERITA


FOTO BERITA


Pantau TPI

Ketua Komisi IV Romahurmuzy meninjau Pelelangan Ikan di Pelabuhan Sadeng, Gunung Kidul, Yogyakarta.


Tinjau STTP

Wakil Ketua Komisi V Lazarus berdialog dengan salah satu Taruna STTP, Cilincing Jakarta.

FOTO BERITA

Tinjau STTD

Ketua Komisi V Laurens Bahang Dama dan rombongan meninjau fasilitas STTD Bekasi.


Dialog

Tim Komisi IV berdialog dengan pedagang ikan di TPI Sadeng, Gunung Kidul, Yogyakarta.

Dialog

Wakil Ketua Komisi IV Ibnu Multazam dan rombongan mengamati kebun kakao di Paliyan, Gunung Kidul, Yogyakarta.


KIAT SEHAT

Kesehatan bukanlah segalanya tetapi tanpa kesehatan semuanya tidak berarti. Banyak kata “SEHAT” didefinisikan tetapi penulis tidak akan mempermasalahkan ataupun memperdebatkan definisi dari “SEHAT “ itu. Kata “SEHAT” itu sendiri terdiri dari lima huruf. S, E, H, A dan T. Mari kita lihat satu persatu, ada apa dibalik huruf tersebut.

S - silaturahim Silaturahim berasal dari bahasa arab yaitu Shilah dan

Ar-rahim yang artinya menyambung tali persaudaraan. Banyak cara dapat dilakukan untuk mewujudkan silaturahim misalnya menengok orang yang sedang sakit, bersikap ramah terhadap orang lain , memberi hadiah, atau bergabung dengan komunitas yang memberikan manfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain atau lingkungan. Penulis sendiri membuat komunitas untuk ajang silaturahim seperti :

“ Mpok DarSing “

Yaitu Kelompok Sadar Langsing yang di dedikasikan untuk komunitas penyandang obesitas.

“ Mpok DarLing “

Yaitu Kelompok Sadar Lingkungan , yang bertujuan membina suatu komunitas untuk menyadari pentingnya kesehatan lingkungan.

“ KoReA “

Yaitu Komunitas Remaja Asik, didedikasikan untuk remaja supaya memahami tentang pentingnya perilaku hidup sehat.

“ KoMoDo “

Yaitu Komunitas Momy and Dady Oke di dedikasikan untuk orang tua agar membiasakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat kepada anak-anaknya sedini mungkin.

E - empati Empati dapat di artikan sebagai suatu keadaan dimana

seseorang ber upaya membuat keadaan perasaan dalam dirinya sama dengan perasaan yang sedang dialami orang lain.

SEHAT ITU INDAH


Setiap manusia mempunyai potensi untuk dapat berempati tergantung apakah dia mau melakukan atau tidak ,mau mengasah potensi itu atau tidak. Rasa empati itu dapat di lakukan kapan saja dan dimana saja berada dan bisa di lakukan dari hal-hal yang sederhana contoh:

Ketika sedang naik KRL kita dapat memberikan tempat duduk kepada orang lain yang lebih membutuhkan dari pada kita.

H – heartHati mencerminkan bagian yang paling hakiki

dari seluruh makhluk hidup. Baik buruknya tindakan seseorang dalam kehidupannya mencerminkan keadaan hati yang sesungguhnya.

Keadaan hati seseorang tidak dapat diukur secara langsung tetapi dapat di nilai dari perilaku dan sikap yang dia lakukan. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa suasana hati yang damai akan membuat seseorang lebih sehat, lebih produktif dan lebih bijaksana. Sebaliknya suasana hati yang buruk akan mengakibatkan seseorang menjadi sering gelisah dan bila tidak segera diatasi akan menimbulkan psikosomatis yang memengaruhi kesehatan secara keseluruhan.

A - adaptasi Adaptasi adalah suatu kemampuan menyesuaikan

diri terhadap suatu keadaan baik itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan yang menimpa dirinya .

Seseorang yang mempunyai daya nilai adaptasi yang baik biasanya lebih produktif, lebih menyenangkan untuk lingkungan dan lebih sehat. Penulis mengamati pasien-pasien penyandang penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung yang dapat beradaptasi terhadap penyakitnya lebih mempunyai status kesehatan yang terkendali baik klinis maupun laboratoriumnya.

T - tabahTabah adalah suatu keadaan yang mencerminkan

kejiwaan seseorang yang sifatnya optimistis dalam merespon sesuatu hal yang “menekan”. Penulis

mengamati pasien-pasien yang mempunyai komitmen yang baik terhadap agamanya lebih mempunyai kualitas ketabahan yang lebih baik sehingga mudah di ajak kerjasama dalam mengelola penyakitnya . Mereka dapat menerima keadaan penyakitnya dengan lebih realistis, sehingga mau minum obat secara teratur, kontrol secara rutin dan menjalani pola makan dan pola hidup yang di anjurkan serta aktif bergabung dengan Komunitas Program Pengelolaan Penyakit Kronis.

Jadi sehat itu akan menjadi lebih indah apabila kita berupaya untuk bersilaturahim, bersikap empati, mempunyai daya nilai adaptasi yang baik serta tabah dalam menjalani kehidupan. (*)

dr. Elis Tiahesara


Kesederhanaan Seorang Jenderal

TB Hasanuddin

Perawakannya tinggi besar. Tampak gagah dan tegap dengan tutur yang jelas. Di balik keistimewaan fisiknya, ada kesederhanaan sikap dan pandangan hidup yang lurus. Inilah Tubagus Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan. Bicara soal dunia militer dan budaya tradisional Sunda, Hasanuddin adalah orang yang tepat untuk diajak bicara.


Kepada reporter M.Husen dan fotografer Rizka Arin-indya dari Parlementaria,

Hasanuddin berbagi kisah hidup yang menarik. Kenangan masa ke-cil yang indah di kampung, hingga romantika menjadi seorang taruna militer, merupakan episode yang selalu indah dikenang. Putra Ma-jalengka, Jawa Barat, ini pernah menjadi ajudan dan sekretaris mili-ter untuk 5 presiden, dari Soeharto sampai SBY. Pensiun dini dari dunia militer, ia kemudian memutuskan berkiprah di dunia politik.

Anak Petani yang Egaliter

Sangiang, 1952. Sebuah desa di Kota Majalengka yang indah nan sejuk. Berada di kaki Gunung Ceremai dengan ketinggian 1600 m di atas permukaan laut. Areal sawah membentang luas sepanjang mata memandang. Desa begitu hijau dan subur. Air mengalir deras begitu jernihnya. Alam telah memberikan penduduk desa ini dengan keindahan, kesejukan, dan kesuburan. Di kejauhan tampak Gunung Ceremai berdiri begitu anggun dan gagahnya.

Lanskap desa teramat indah yang selalu mengundang romantisme kerinduan pada kampung halaman. Mayor itas penduduk di Desa Sangiang adalah petani. Sebagian lainnya adalah pedagang dan PNS. Nah, di desa inilah hidup keluarga sederhana. Seorang petani bersahaja yang religius. Ia juga dikenal sebagai kepala desa dan juru kunci. Adalah R. Sutisna Wila Santana, sosok yang sangat dihormati oleh penduduk setempat.

Didampingi istr i tercinta R . Juansih, sepasang insan ini sedang menanti kelahiran anak kelimanya. Sore hari, menjelang matahari terbenam, akhirnya tangis bayi memecah ketegangan. Takbir dan tahmid tiada henti terucap sebagai rasa syukur atas karunia anak kelima berjenis kelamin laki-laki. Kalender di dinding waktu itu menunjukkan 8 September 1952. Sang jabang bayi kemudian diberi nama Tubagus

Hasanuddin.

Kini, di rumah Sutisna dan Juansih kedatangan jagoan kecil yang menggemaskan. Setelah kelahiran Hasanuddin, masih ada 4 adiknya yang lahir kemudian. Jadi, Hasanuddin adalah anak kelima dari 9 bersaudara. Hasanuddin kecil tumbuh menjadi anak periang dan suka bermain. Ia besar di lingkungan keluarga religius dengan tradisi Sunda yang kental.

Ayahnya adalah juri kunci untuk makam leluhur. Di kampungnya ada makam Kerajaan Talaga Manggung yang berdiri pada abad XIII M. Konon keluarga Hasanuddin merupakan trah ke-17 Raja Talaga. Raja tersebut keturunan Kerajaan Galuh. Dan Kerajaan Galuh juga punya ikatan darah dengan Kerajaan Padjadjaran. Hasanuddin kelak meneruskan profesi ayahnya sebagai juru kunci situs makam purbakala ini, yang sudah jadi objek wisata menarik di Majalengka.

Sementara itu, ibunda Hasanuddin adalah wanita sederhana yang sangat religius. Kesehariannya membantu sang suami di sawah. Sebagai anak petani, Hasanuddin k e c i l m e m b a n t u a y a h n y a

memelihara kambing, kerbau, dan sapi. Ia juga suka mancing ikan dan belut di sawah bersama sahabat-sahabat kecilnya. Pencak silat adalah permainan favoritnya saat kecil. Di kampungnya, seni beladiri jadi hiburan rakyat setiap malam minggu, selain juga reog. Untuk pencak silat, Hasanuddin bahkan terus menekuninya hingga kini.

S atu lag i p er mainan y an g disukainya, ia suka bermain bola dan voli. Saat bermain bola, Hasanuddin selalu menjadi kiper. Karena tubuhnya tinggi, ia sering didaulat teman-temannya jadi kiper. Sedikit melompat saja, tangannya bisa menjangkau tiang. Dengan menjadi kiper, Hasanuddin kecil bisa lebih santai bermain bola. Ia bisa duduk berlama-lama di bawah tiang gawang. Sementara teman-temannya berjibaku merebut bola di tengah lapangan.

“Buat apa cape-cape. Saya bisa duduk-duduk jadi kiper. Kalau bolanya sudah dekat, baru saya berdiri,” kenang Hasanuddin, penuh tawa. Begitu pula untuk permainan voli. Tubuhnya sangat ideal untuk melompat melakukan smes di depan net. Bahkan, hingga menjadi taruna di AKABRI pun, voli masih


jadi kegemarannya.

Mengawali pendidikan formal, Hasanuddin bersekolah di SDN 5 Talaga. Bersama sahabat-sahabat kecilnya ia biasa berjalan kaki ke sekolah. Masa itu, bersekolah tanpa alas kaki. Bahkan, kelasnya pun masih berlantai tanah. Sepulang SD, sorenya ia belajar agama di sebuah madrasah diniyah. Begitulah rutinitas masa kecil Hasanuddin. Sedari kecil sudah dibekali banyak pengetahuan. Usia SD, Hasanuddin sudah khatam Al Quran. Tradisi di kampungnya, acara khataman b i a s a n y a d i b a r e n g i d e n g a n khitanan.

Di rumah, ayahnya mendidik Hasanuddin kecil untuk selalu jujur dan melarang mengambil yang bukan haknya. Sebagai petani, ayahnya juga mengingatkan untuk tidak mengkhianati alam. Misalnya, selalu menjaga sumber mata air dengan baik. Bila mata air hilang, tak ada petani yang bisa bekerja. Sawah merupakan sumber kehidupan di desa. Dalam konteks kekinian, nasihat ayahnya itu terkait dengan menjaga kelestarian lingkungan dan tidak korupsi.

Nasihat tersebut terus membekas

di sanubari Hasanuddin. Ayahnya j u g a b e g i t u e g a l i t e r. T i d a k memaksakan kehendak pada putra putrinya untuk memilih jalan hidup terbaiknya. “Saya dididik sebagai anak petani yang egaliter. Bapak saya menyampaikan, kamu mau kerja apa saja boleh, yang penting bermanfaat dan jangan berkhianat pada teman, saudara, dan orang lain,” katanya, mengutip petuah sang ayah.

Lulus SD, Hasanuddin melanjutkan ke SMPN 1 Talaga. Ia tetap berjalan kaki ke SMP dan masih belum menggunakan alas kaki setiap kali ke sekolah. Di sekolah, Hasanuddin sangat menyukai pelajaran al jabar yang dalam bahasa Sunda dikenal dengan istilah raraban (hitung-hitungan). Pelajaran tersebut baginya menyenangkan. Senang rasanya mengenang masa kecil di kampung.

Ada kejadian menarik semasa SMP. Syahdan, Hasanuddin berkunjung ke puskesmas di kampungnya. Ia melihat seorang dokter sedang memeriksa pasiennya dengan steteskop. Sekali periksa, dokter langsung mendapat bayaran. Itu kali pertama dia melihat dokter. Di kampungnya, bila tidak punya uang, pasien bisa memberi hasil panen seperti jagung, padi, atau ikan

mas untuk mambayar jasa dokter. Melihat begitu enaknya sang dokter mendapatkan uang, ia lalu bercita-cita ingin menjadi dokter.

Karena enaknya melihat profesi dokter, Hasanuddin mengambil papan nama dokter dari sebuah klinik, lalu menempatkannya di tempat tukang cukur. Ia belum tahu papan nama tersebut punya konsekuensi hukum. Baginya, praktik dokter dan tukang cukur hampir sama. Sekal i sentuh pelanggan, langsung mendapat u a n g . Ke t i k a ay a h ny a t a h u Hasanuddin mengambil papan nama dokter tersebut, ia dimarahi, seraya sang ayah tertawa melihat tingkah Hasanuddin.

Menjadi Perwira Militer

Setamat SMP, Hasanuddin melan-jutkan ke SMAN I Majalengka. Ini satu-satunya SMA di Kota Maja-lengka. Karena jauh, Hasanuddin dan teman-temannya naik oplet untuk sampai ke sekolah. Di SMA inilah ia baru mengenakan sepatu. Pulang sekolah, kadang bersama teman-temannya naik truk yang kebetulan lewat.

Saat duduk di kelas 3, Hasanuddin sempat pindah sekolah ke Kota Magelang, Jawa Tengah. Dia pun


Di rumah, ayahnya mendidik Hasanuddin

kecil untuk selalu jujur dan melarang

mengambil yang bukan haknya. Sebagai

petani, ayahnya juga mengingatkan untuk

tidak mengkhianati alam. Misalnya, selalu menjaga sumber mata

air dengan baik.


hijrah ke Magelang. Itulah untuk pertama kalinya Hasanuddin pergi keluar kota. Ia tinggal bersama kerabatnya di sana. Satu tahun dia melanjutkan sekolah di kota yang tidak kalah sejuknya dengan Majalengka. Di kota inilah ia sering menyaksikan para taruna militer AKABRI lalu lalang. Kadang menyaksikan pula bagaimana para taruna tersebut latihan fisik.

Atas saran teman-temannya di SMA, Hasanuddin diminta masuk AKABRI karena punya postur tubuh yang ideal. Akhirnya, setamat SMA tahun 1970, ia mendaftar ke AKABRI pada awal 1971 dan diterima. Baginya, latihan f isik dengan berjalan kaki jarak jauh atau turun ke kubangan lumpur sudah biasa. Itu biasa dilakukannya saat tinggal di kampung. Yang membuatnya terbebani saat latihan adalah sepatu militer yang dikenakannya begitu berat.

Tahun 1974, Hasanuddin sudah menamatkan pendidikan militernya. Ia satu angkatan dengan Sjafrie Sjamsuddin yang kini menjabat Wakil Menteri Pertahanan. Setamat dari AKABRI, ia langsung ditugaskan ke Timor Timur (Timtim) dengan pangkat Letnan Dua. Ketika itu, Timtim masih menjadi bagian NKRI dan sedang menghadapi bahaya separatisme. Sebagai pemuda sekaligus prajurit TNI, ia dedikasikan karir militernya untuk bangsa dan negara.

Hasanuddin muda memahami betul profesinya sebagai penjaga kedaulatan negara. Karir militernya pun terus melejit. Ia sempat bertugas di Batalyon Kodam Siliwangi tahun

1975-1983. Lalu, menjadi instruktur AKABRI 1983-1985. Pernah bertugas di Aceh, Kodam Jayakarta, dan sebelumnya menjadi dosen di SESKOAD Bandung.

Ketika menjadi perwira mene-ngah, peraih Satya Lencana Dwidya Sista, ini dipercaya menjadi ajudan Wapres Tri Soetrisno tahun 1996 dengan pangkat kolonel. Memasuki masa reformasi, Ketua Yayasan Miss Tjitjih ini, dipercaya menjadi ajudan Presiden BJ. Habibie tahun 1998-1999. Setelah sempat menjadi

Kepala Staf Garnisun Jakar ta, Hasanuddin dipercaya menjadi Sekretaris Militer Presiden Megawati pada 2001-2004.

Ketua Dewan Penasihat Persatuan Pencak Silat Gagak Lumayung itu, sempat meneruskan tugasnya sebagai Sekretaris Militer untuk Presiden SBY dalam beberapa

bulan, sebelum akhirnya kembali ke Mabes TNI AD pada 2005-2009. Bekerja di l ingkungan istana, membuatnya dekat dengan para pemimpin nasional. “Saya melayani 5 presiden. Buat saya presiden dan wakil presiden yang dipilih rakyat adalah orang-orang yang punya kemampuan lebih,” nilai Hasanuddin.

Menjadi Politisi

Sebagai putra Majalengka, ia punya kebanggaan tersendir i

sebagai perwira tinggi militer. Puncak karir militernya diakhiri dengan pangkat Mayor Jenderal. Hanya ada dua orang di kampungnya yang meraih bintang jenderal. Selain dirinya, ada Yogi S Memet mantan Gubernur Jawa Barat dan Mendagri di era ORBA yang juga pensiun sebagai perwira militer.

Sudah banyak bintang penghar-gaan yang diraih Ketua Paguyuban Warga Banten Jakar ta itu. Di antaranya Satya Lencana Kesetiaan 24 Tahun, Satya Lencana Wira Karya, Satya Lencana Penugasan PBB, Shanti Darma Garuda 12, dan lain-lain. Peraih gelar doktor manajemen dari Universitas Pasundan Bandung in i , p ernah pula d i tugaskan sebagai Komandan Sektor Pasukan perdamian PBB saat perang Irak-Kuwait pecah pada 1992-1993.

Sebagai putra Majalengka, ia punya kebanggaan tersendiri sebagai perwira tinggi militer. Puncak karir militernya diakhiri dengan pangkat Mayor Jenderal. Hanya ada dua orang di kampungnya yang meraih bintang jenderal. Selain dirinya, ada Yogi S Memet mantan Gubernur Jawa Barat dan Mendagri di era ORBA yang juga pensiun sebagai perwira militer.


Selanjutnya pada 1995, pernah pula ditugasi sebagai perwira yang diperbantukan dalam perang Kamboja. Ketua Umum Dulur Cirebonan ini, punya segudang pendidikan baik di militer maupun sipil yang memperkaya khasanah pemikirannya. Hasanuddin sudah tercerahkan dengan pendidikan tinggi. Di militer, tercatat ia pernah mengikuti Suslapa, pendidikan khusus perwira di Jerman dan Perancis. Lalu, Sesko dan Seskogab di Perancis. Dan pada 2001, dia juga mengikuti pendidikan di Lemhanas.

Pada 2009, Hasanuddin memutus-kan pensiun dini dari dinas militer. Ketua Wilayah Paguyuban Pasundan DKI Jaya ini, langsung terjun ke panggung politik. Ia sempat ditawari banyak partai untuk bergabung menjadi caleg dari dapil Jakarta, Bandung, dan wilayah lainnya. Hasanuddin menampik semua tawaran itu, lantaran ia merasa tak punya akar massa di wilayah tersebut. Ia hanya ingin menjadi caleg dari Majalengka, kampung halamannya sendiri.

Sampai akhirnya datang tawaran dari mendiang Ketua MPR RI Taufik Kiemas, mengajak Hasanuddin menjadi caleg dari dapil Majalengka. Ia pun menerima dengan baik. Pada pemilu 2009, ia resmi menjadi caleg PDI Perjuangan dari dapil Jabar IX (Majalengka, Subang, dan Sumedang). Pada periode pertamanya ini, ia terpilih dengan

suara yang signifikan. Hasanuddin pun resmi dilantik menjadi anggota DPR RI.

Usai di lantik menjadi wakil rakyat, pengurus Perkumpulan Kesenian Gentra Ewangga Jakarta ini, coba menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya di parlemen. Hasanuddin ditempatkan di Komisi I yang membidangi politik luar negeri, pertahanan, dan penyiaran. Sebagai purnawirawan, tentu sangat tepat berada di Komisi I DPR. Bahkan, ia dipercaya fraksinya untuk menempati posisi Wakil Ketua Komisi I.

Pernah ditempa oleh displin militer, Hasanuddin menjadi salah satu anggota DPR yang sangat d isp l in menghadir i berbagai agenda rapat di DPR. Namun, ia tak mengerti bagaimana banyak agenda rapat penting justru sering molor dari waktu yang disepakati. “Bagi saya tidak nyaman rapat jam 10 tapi baru dimulai jam 12. Jam setengah 10, biasanya saya sudah duduk di ruang rapat. Jam 12 baru dimulai. Saya tidak paham di awal jadi anggota,” keluhnya.

Menurut Hasanuddin, disiplin hidup merupakan cermin pribadi. Apalagi ketika sudah menjadi wakil rakyat, displin waktu mestinya jadi keharusan. Adalah t idak menghormati hak orang lain, ketika masih mengulur-ulur waktu untuk agenda yang menentukan nasib rakyat. Bahkan, Ketua DPD PDI

Perjuangan Jabar itu, tak setuju ada daftar hadir untuk anggota dewan. “Kalau sudah jadi politikus dan pemimpin harus tepat waktu,” tandas Hasanuddin.

Suka Bernyanyi

Pada pemilu 2014 ini, dia kembali menjadi caleg PDI Perjuangan dari dapil yang sama. Hasilnya, ia terpilih kembali untuk periode keduanya. Sebelum memutuskan untuk mencalonkan kembali, ia banyak bertanya pada masyarakat dan kerabat dekatnya di dapilnya sendiri. Ternyata, dukungan mengalir bagi dirinya untuk terus mengabdi sebagai wakil rakyat.

Bila tidak ada rapat atau kegiatan di luar parlemen, ia sudah ada di ruang kerjanya setiap pagi. Di tengah kesibukkannya sebagai anggota dewan, ia sempat menerima Parlementaria dengan penuh keramahan. Ia sosok yang begitu dekat dan hangat ketika diajak berbincang banyak hal. Di luar profesinya sebagai wakil rakyat, ia tetaplah seorang ayah yang bersahaja.

Hasanuddin sudah dikaruniai 3 anak. Anak sulung bernama Roy Valentino, seorang direktur di sebuah perusahaan. Kedua, Irheine Metalia berprofesi sebagai notaris. Dan si bungsu Sashi Kirana Tungga Dewi, masih berusia sekitar 5 tahun. Bersama istri tercinta Ika Eviolina, Hasanuddin hidup bahagia.

Di tengah kesibukkannya bekerja, ia juga masih rutin berolahraga untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuhnya. Ia mengaku suka joging setiap pagi. Dan tak dinyana, Hasanuddin juga gemar mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Koes Plus. Bahkan, saat berkumpul dengan teman-temannya, tak segan-segan dia berdendang lagu “Kisah Sedih di Hari Minggu”’ “kembali ke Jakarta”, dan “Why do You Love Me” dari Koes Plus. Syair-syair lagu dari Ebiet G Ade juga sangat disukainya. (mh) foto: dok/parle/hr.


KUNJUNGAN KERJA

Da l a m r e s e s m a s a persidangan III ta-hun 2013/2014 lalu, Komisi IV DPR sengaja memberikan perha-

tian khusus kepada Pemerintah Dae-rah Istimewa Yogyakarta. Pasalnya di Propinsi ini pada tahun 2013 me-ngalami penurunan produksi padi, justru terjadi pada saat produksi nasional mengalami kenaikan seki-tar 2,24 juta ton atau sekitar 3,24 persen.

Hal itu mengemuka saat Tim Komisi IV DPR dipimpin Ketuanya Ro-mahurmuziy melakukan kunjungan kerja ke Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tim DPR diterima Wakil Gubernur Sri Paduka Paku Alam IX dan jajarannya, di Gedung Pracimosono Kadipaten Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini Romi-panggilan akrab Ketua Komisi IV DPR menekankan, ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama. Pasalnya, pertumbuhan dan

dinamika perkembangan penduduk Indonesia berimplikasi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

Untuk itu, DI Yogyakarta menjadi menarik karena data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa luas panen padi, pada tahun 2013 mengalami kenaikan jika dibanding-kan pada tahun 2012 dari 152,912 hektar menjadi 159,266 hektar atau naik 4,16 persen.

Ketua Komisi IV DPR Romahurmuziy yang memimpin Tim kunjungan kerja Komisi IV ke Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengatakan, perlu upaya serius pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Dalam kaitan ini Bulog harus memberi perhatian khusus sekaligus menjadi tantangan ke depan sebagai lembaga yang berperan strategis menangani kebutuhan pokok masyarakat.

PERLU UPAYA SERIUS PENUHI KEBUTUHAN PANGAN


Bertambahnya luas panen padi, tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas padi. Seperti di keta-hui, produktivitas padi di DI Yogya-karta justru mengalami penurunan dari 61,88 ku/ha menjadi 57,88 ku/ha sehingga berpengaruh terha-dap produksi padi, yang mengalami penurunan dari 946,224 ton men-jadi 921,824 ton atau turun sebesar 2,58 persen.

Dia mengemukakan, penurunan produksi padi di DI Yogyakarta di-indikasikan karena penurunan luas panen padi sawah akibat kekeri ngan yang melanda berbagai daerah DI-Yogyakarta.Selain itu, penurunan luas panen juga disebabkan alih fungsi lahan yang masih sebagai konsekuensi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR juga berkesempatan meninjau Pangkalan Pendaratan Ikan Sadeng, Gunung Kidul serta program peng-

adaan kapal nelayan Inka Mina 30 GT. Seluruh kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan.

“Kita datang sekaligus melakukan pengawasan, Komisi IV DPR pernah menyetujui anggaran pengerukan PPI Sadeng, kita dukung program pengadaan 1000 kapal Inka Mina pengadan tahun anggaran 2010-2014 bagaimana realisasinya kita cek kesini,” paparnya.

Belum Beroperasi

Dalam kunjungan itu, Tim Kunker Komisi IV juga menemukan adanya kapal bantuan yang belum dapat beroperasi karena ketidakharmonis-an diantara anggota kelompok. Ia meminta pemerintah dapat mem-fasilitasi dan melakukan mediasi agar permasalahan tuntas dan kapal dapat segera digunakan.

Politisi Fraksi PPP ini menambah-

kan, DIY sebenarnya memiliki po-tensi kelautan yang cukup besar terutama dengan adanya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sadeng yang sudah bertaraf nasional. Dalam kun-jungan ini Ketua Komisi IV DPR ber-sama rombongan Tim Kunker berdi-alog langsung dengan para nelayan yang baru saja melaut.

“Harapannya para nelayan yang tergabung dalam koperasi ini bisa menjaga kebersamaan.Pemerintah perlu memfasilitasi agar mereka bisa bermitra dengan swasta atau perbankan diantaranya untuk me-nambah modal usaha,” ujar Romi.

Selanjutnya Tim Kunker Komisi IV DPR meninjau dan berdialog dengan para petani Kakao Banyu Soca Playen Gunung Kidul, Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut Komisi IV DPR meminta kepada Pemerintah Daerah Gunung Kidul memberikan perhatian khusus bagi Petani Kakao Banyu Soca Playen.

KUNJUNGAN KERJA


Dewan berharap masyarakat petani kakao dapat merekayasa serta memproduksi dan mengolah kakao menjadi coklat sendiri.

Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR Ibnu Multazam, selama ini ka-kao yang dihasilkan Indonesia se-lalu dibawa keluar negeri kemudian kembali lagi ke Indonesia namun sudah berubah menjadi makanan favorit yaitu coklat.

Ibnu Multazam juga mengatakan bahwa Indonesia salah satunya Gu-nung Kidul merupakan salah satu penghasil kakao, tapi sampai saat ini belum bisa mengolahnya seperti negara-negara asing contohnya Ita-lia, Swis, Belgia serta negara-negara asing lainnya.

Dia mengemukakan, kemampuan dan semangat yang luar biasa dari masyarakat petani kakao untuk memproduksi coklat dengan segala turunannya itu sangat dimungkink-an sekali, dan itu seharusnya bisa dilakukan walaupun masih sangat perlu pelatihan dan penguasaan pemasarannya.

Komisi IV DPR sudah cukup peduli, mengingat sejak tahun 2004 Komisi IV DPR sudah memberikan perha-tian dengan melalui Gerakan Mena-

nam Nasional (Gernas).“Karena itu Komisi IV DPR kali ini datang ke Gunung Kidul untuk melihat dan membuktikan seperti apa hasilnya dan ternyata sekarang sudah maju dan berkembang dengan cepat juga sangat baik,” kata Ibnu.

Namun demikian, perlu tindak lanjut dari kegiatan Gernas tersebut seperti apa hasilnya, dijual men-tah, atau setengah jadi atau sudah jadi. “Dalam rangka membina kesi-nambungan tanaman kakao itu ha-rus dilakukan tanaman yang sam-bung menyambung,” tegasnya.

Mengenai masalah bibit serta pu-puk yang digunakan oleh para pet-ani kakao, Ibnu mengatakan, bahwa ada kemungkinan mereka menggu-nakan pupuk bersubsidi, walaupun dari sisi programnya petani kakao ti-dak termasuk pengguna pupuk ber-subsidi akan tetapi mereka bisa saja menggunakan pupuk bersubsidi.

“Sudah saatnya Propinsi DI Yogya-karta khususnya Kabupaten Gunung Kidul membuat produk unggulan seperti memproduksi Bakpia Patuk, akan tetapi sudah mulai dipikir-kan ke depan untuk mengolah dan membuat coklat produksi Gunung Kidul Yogyakarta,” katanya meng-harapkan.

Sebelumnya, Komisi IV DPR juga meninjau Stasiun Karantina Ikan Kelas II Adisucipto Sleman Yogya-karta yang dinilai masih banyak membutuhkan tenaga kerja kontrak maupun harian. Kurangnya tenaga kontrak maupun harian yang terjadi juga tidak hanya di Stasiun Karan-tina Ikan Kelas II Adi Sucipto Sleman Yogyakarta, akan tetapi juga terjadi hampir di seluruh Stasiun Karantina Ikan di Indonesia.

Romy menambahkan, kedepan perlu dilakukan terobosan untuk membuat keputusan mengenai tenaga kerja kontrak maupun har-ian di wilayah Stasiun Karantina Ikan agar dapat teratasi. “Mengenai ben-tuknya bisa tenaga honorer yang terpenting semua pelayanan tidak terbengkalai seperti sekarang ini,” kata Romy.

Dia juga mengatakan mengenai fasilitas juga masih sangat minim se-mentara kebutuhan fasilitas uji tiap tahunnya mengalami perubah an teknologi. Saat Kunker, jajaran Stasi-un Karantina Ikan Kelas II Adi Sucip-to Sleman Yogyakarta, meminta du-kungan politik anggaran agar DPR membangun Stasiun Karantina Ikan yang baru agar mampu mengejar perubahan perkemba ngan teknolo-gi yang setiap tahunnya berkem-

Tim Komisi IV DPR menanam sejumlah bibit pohon di Paliyan, Gunung Kidul, Yogyakarta.

KUNJUNGAN KERJA


bang secara terus menerus.

Romiy mengemukakan, kemung-kinan Stasiun Karantina Ikan yang selama ini terpisah dari Kemen terian Kelautan dan Perikanan akan disatu-kan, dan dengan penyatuan terse-but diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya serta agar lebih efesien

“Tetapi tentunya dengan syarat yaitu bahwa kita perlu mengubah Undang-Undang Karantina terlebih dahulu, supaya dapat disatukan an-tara Stasiun Karantina Ikan dengan Kementerian Perikanan,” ujar Romy.

Menyinggung masalah keaman-an, Romy mengatakan, masalah ke-amanan yang ada di Karantina Ikan Yogyakarta terkait dengan kebutu-han yang masuk keamanannya ma-sih aman dan belum terlalu tinggi resikonya. Justru yang terlalu tinggi resikonya yang keluar, namun kalau kita bicara tentang keluar artinya peluang usaha pembudayaan ikan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya lebih tinggi.

Dalam Kunjungan Kerjanya Ke Propinsi DI Yogyakarta juga me-nyinggung masalah pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto yang berjalan lamban, pasalnya sejak mulai dibangun pada tahun 2005 si-lam, hingga kini Pelabuhan tersebut belum dapat dioperasikan.

“Kunjungan Kerja Komisi IV DPR ke Propinsi DI Yogyakarta juga salah satunya untuk mengetahui pem-bangunan Pelabuhan itu. Apakah pembangunnya mengalami kendala atau tidak,” jelasnya.

Proses pembangunan pelabuhan berjalan lamban, pasalnya target awal pelabuhan ini beroperasi 2013 lalu. Namun, berdasarkan peng-akuan dari kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DI Yogyakarta An-dung Prihadi Santoso, pada akhir tahun ini baru akan dilakukan soft launching.

“Proses pembangunan Pelabuh-an sudah terlalu panjang karena

dibangun sejak 2005 silam.Tapi ka-lau untuk beroperasi membutuhkan waktu sembilan tahun lamanya, memang hal seperti ini merupakan waktu yang lama,” kata Romy.

Meski demikian, Komisi IV DPR tetap berkomitmen mendukung pe-nyelesaian pembangunan Pelabu-han tersebut. Malahan, mereka siap mensupport penyempurnaan fasili-tas darat yang menjadi tanggung-jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Proses percepatan untuk operasi awal ini juga harus didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum un-tuk penyediaan pemecah ombak yang selama ini menjadi kendala utama pengoperasian. Jadi, tujuan utama agar dana yang sudah dige-lontorkan selama ini tidak sia-sia,” tegasnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Peri-kanan DIY Andung Prihadi Santoso mengakui jika proses penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto terkendala pembangunan break water atau pemecah ombak. Pasalnya, secara geografis posisi pelabuhan langsung berhadapan dengan lautan atau tidak terlindungi oleh teluk atau laguna seperti yang ada di Pelabuhan Sadeng Gunung Kidul.

“Kami prediksi pada November tahun ini sudah bisa dilakukan soft launching.Pasalnya Pemerintah Pusat sudah menganggarkan 15 milyar rupiah untuk pengerukan”. Dan saat ini, tinggal menunggu pemenang lelang untuk proses pengerukan tersebut, kata Andung.

Diakhir kunjungannya Komisi IV DPR melakukan pertemuan dan pe-ninjauan ke Bulog Pajangan Bantul

Yogyakarta, Tim Kunker Komisi IV DPR menemukan fakta dilapangan, bahwa petani masih merasa kesuli-tan mendapatkan pupuk dikarena-kan kurangnya pasokan. Kondisi seperti ini sudah terjadi untuk yang kesekian kalinya sehingga dalam kerangka upaya memperkuat ket-ahanan pangan kebijakan subsidi pupuk harus itinjau ulang.

“Saya tidak paham kenapa peme-rintah memberikan subsidi pupuk sangat kecil, padahal ini terkait ket-ahanan pangan bangsa.Apa lagi ka-lau kita bandingkan dengan subsidi energy yang sangat besar itu,” kata Ibnu.

Dikatakan juga, bahwa pemerin-tah mengakui jumlah pupuk yang beredar memang masih sangat kurang. Untuk tahun 2014 kekura-ngan pupuk mencapai 1,7 juta ton. “Jadi kalau ingin membantu petani,

kalau ingin merealisasikan swasem-bada pangan maka subsidi pupuk harus dikoreksi.Target ketahanan pangan bisa kita capai dengan sem-purna,” tegasnya.

Politisi Fraksi PKB Ibnu Mul-tazam meminta agar Bulog mem-berikan perhatian terhadap beras miskin yang kualitasnya juga masih rendah.“Bulog dan mitranya perlu memperbaiki kualitas jangan sam-pai ada beras yang hancur dan bau,” tegas Ibnu.

Hal lain yang tidak kalah penting menurutnya adalah koreksi data penerima raskin secara berkala. Ke-miskinan itu menurutnya dinamis, bisa berkurang dan juga bisa ber-tambah.BPS juga seharusnya tiap tahun melakukan pendataan ulang jika menginginkan data yang oten-tik.(spy) foto; supriyanto/parle/hr.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Andung Prihadi Santoso mengakui jika proses penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto terkendala pembangunan break water atau pemecah ombak.


Pertamina Perlu Modernisasi

Kilang Minyak

Agar b isa ber saing dengan kilang-kilang dari negara lain, PT. Per tamina diminta memodernisasi dan

mengakselerasi kilang-kilangnya. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjungan Komisi VII DPR ke Unit Pengelolaan (UP) IV PT Pertamina di Cilacap, Totok Daryanto saat perte-muan dengan Direksi PT Pertamina dan GM UP IV Cilacap, Jawa Tengah Jumat (30/5) lalu.

“Kilang Pertamina UP IV Cilacap merupakan salah satu k i lang terbesar yang menghasilkan 34% dari kebutuhan nasional kita, tapi dirasakan kilang-kilang kita perlu ditingkatkan dan diakselerasi agar bisa bersaing dengan kilang-kilang dari negara lain, terutama negara

tetangga kita, Singapura.” ujar Totok.

Menurut Totok, Singapura wa-lau pun tidak memiliki minyak tetapi tetap punya minyak. Hal itu berarti, Singapura sudah berhasil memodernisas i k i lang - k i lang minyaknya, bahkan Singapura bisa mengekspore BBM dari produk kilang-kilangnya walaupun tidak punya tambang minyak.

Sementara Indonesia, ujar politisi F-PAN, memiliki tambang minyak yang saat ini terus menurun (kurang dari 1 juta barel), namun Indonesia tidak bisa mengekspor BBM ke negara lain. “Ke depan perlu dipikirkan ada policy yang harus diubah,” tegas Totok.

Dijelaskan Totok, selama ini hasil minyak kita, bagian kontraktornya tidak langsung digunakan Indo-nesia. Padahal sudah selayaknya dimana minyak itu dihasilkan, ke-tika negara yang menghasilkan itu membutuhkannya, maka seharus-nya frevilitinya di negara itu sendiri.

“Bagaimanapun juga minyak itu akan dikonsumsi juga. Saya kira harus di re-negosiasi kontrak-kontrak minyak kita,” ujar anggota DPR Dapil Jawa Tengah.

“ S e l a m a I n d o n e s i a m a s i h membutuhkan minyak , maka seharusnya seluruh hasil minyak Indonesia bisa diolah sendiri di negeri kita,” tambahnya.

Namun, kata Totok, masalahnya

KUNJUNGAN KERJA


Data yang kami peroleh, PT Pertamina Unit Pengelolaan (UP) IV Cilacap merupakan salah satu dari tujuh UP di tanah air yang memiliki kapasitas terbesar yaitu 348.000 barel/hari dan terlengkap fasilitasnya

Sebelumnya Totok Dar yanto mengemukakan, kebutuhan akan kilang minyak merupakan kebu-tuhan mendesak yang diperlukan oleh negara kita dalam rangka men-golah minyak di dalam negeri. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan impor Bahan Bakar Minyak dari negara tetangga. Kare-na hal tersebut, Komisi VII DPR yang membidangi energi ini melakukan kunjungan ke Unit Pengolahan IV, PT. Pertamina, Cilacap.

“Data yang kami peroleh, PT Per-tamina Unit Pengelolaan (UP) IV Cilacap merupakan salah satu dari tujuh UP di tanah air yang memiliki kapasitas terbesar yaitu 348.000 barel/hari dan terlengkap fasilitas-nya,” papar Ketua Tim Kunjungan Spesifik Totok Daryanto.

Agenda kunjungan lapangan ke UP IV Cilacap, kata politisi F-PAN ini, adalah untuk melihat langsung pengolahan UP minyak bumi yang saat ini kemampuan kilang belum mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Selain itu, kata Totok, kilang Cilacap bernilai strategis karena memasok 34% kebutuhan BBM nasional atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa.

“Melihat kemampuan tersebut, Komisi VII meminta penjelasan PT Pertamina di Cilacap bagaimana se-benarnya kemampuan kilang, bera-pa banyak impor minyak mentah, berapa besar biaya perawatan dan kendala-kendala yang dihadapi,” jelas Anggota Komisi VII DPR RI dari Dapil Jawa Tengah ini.

Setelah kunjungan lapangan ke kilang minyak, Tim Komisi VII melakukan pertemuan dengan General Manager (GM) PT Pertamina UP IV Cilacap Edy Prabowo.

Turut serta dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi VII antara lain Efi Susilowati (F-PD), Siti Romlah (F-PD), Markum Singodimedjo (F-PG), Asmin Amin (F-PKS), Mulyadi (F-Gerindra) dan Herry Lontung Siregar (F-Hanura). (sc) foto: suciati/parle/hr

adalah apakah kilang-kilang kita siap kalau kebijakan seperti itu di-laksanakan. Totok juga memper-tanyakan problem-problem terkait dengan modernisasi kilang-kilang Pertamina.

Menurutnya, hal tersebut diper-tanyakan, agar Tim Komisi VII me-miliki wawasan atau informasi yang cukup untuk menjadi bahan masuk-an bagi Komisi VII saat memberikan masukan kepada pemerintah.

“Bagaimanapun Pertamina adalah salah satu BUMN yang menjadi ke-banggaan kita bersama, dan Komisi VII bertekad untuk memajukkan BUMN agar meningkatkan produk-tivitasnya, sehingga betul-betul kita ini mampu mandiri di bidang energi untuk kebutuhan di dalam negeri,” tandanya.

Kurangi Ketergantungan Impor


Komisi IX Pantau Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan

Komisi IX DPR RI kon-sen terhadap pelaksa-naan operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Komisi yang membidangi kesehat-an dan tenaga kerja ini masih men-emukan banyak permasalahan ter-hadap pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Ke-sehatan.

Hal itu ditemukan Tim Komisi IX DPR ketika melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jambi, awal Juni lalu. Kunjungan ini seba gai salah satu bentuk pengawasan ter-hadap berbagai permasalahan yang dihadapi dan persiapan berope-rasinya BPJS Ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2015.

Pengawasan yang dilakukan ter-kait kebijakan di bidang ketenaga-kerjaan termasuk kesiapan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya aparat Pemerintah Daerah beserta jajaran-nya.

Wakil Ketua Komisi IX Irgan Chairul Mahfiz (F-PPP) mengatakan bahwa Komisi IX akan menindaklanjuti semua temuan dalam kunjungan ini, selanjutnya ditingkat pusat akan dibahas dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Asosiasi Rumah Sakit serta IDI instansi terkait lainnya.

Menurut Irgan, ada persoalan sosialisasi tentang BPJS kepada masyarakat dan pemangku kepen-tingan seperti rumah sakit, dokter, pemprov, peserta. “Jangan dikare-

nakan kurang koordinasi menye-babkan pelayanan kurang optimal,” katanya.

Selain itu, dana yang diberikan untuk fasilitas kesehatan khusus-nya Puskesmas yang masuk me-kanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terkadang lama sekali dinamika yang terjadi di DPRD. Apalagi, kata Irgan, masalah ini dianggap sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga menjadi repot, padahal seharusnya ini men-jadi bagian yang terpisah.

“Ini harus top-down langsung ke BPJS karena untuk instan diberi-kan kepada pelayanan. Uang yang diberikan untuk pelayanan dapat langsung ke masyarakat,” ungkap-nya. Lebih lanjut, sistem pelayanan

KUNJUNGAN KERJA


rujukan perlu dapat lebih fleksibel karena menyangkut nyawa manu-sia, persoalan kualitas, dan keleng-kapan medis .

Tim Kunjungan Kerja dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Irgan Chairul Mahfiz (F-PPP), yang beranggota-kan Dhiana Anwar (F-PD), Riyani Soedirman (F-PG), Rudianto Tjen (F-PDIP), Nursuhud (F-PDIP), Yahdil Abdi Harahap (F-PAN), dan Mardi-ana Indraswati (F-PAN).

Selama di Provinsi Jambi, Tim Komisi IX mengadakan perte-muan dan dialog dengan Guber-nur Provinsi Jambi, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dinas terkait ketenagakerjaan dan jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan, Rumah Sakit, Perwakilan Perusahaan, Asosiasi Pe-

rusahaan, Kejaksaan, Kepolisian dan instansi terkait lainnya. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Gubernur Provinsi Jambi.

Sebagaimana diketahui, setelah disetujui Rapat Paripurna DPR pada tanggal 28 Oktober 2011 dan dilan-jutkan dengan penandatanganan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 No-vember 2011, akhirnya Undang-Un-dang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS resmi diundangkan.

UU tentang BPJS membentuk 2 BPJS yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagaker-jaan menyelenggarakan program jaminan sosial yang meliputi jamin-an kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Segera setelah diundangkan Pemerintah bersama seluruh pe-mangku kepentingan dibidang ke-tenagakerjaan bekerja keras untuk mempersiapkan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan sesuai amanat UU BPJS dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 dan beroperasi tanggal 1 Juli 2015.

Berbagai masalah yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan saat ini antara lain pelayanan kepersertaan pasca transformasi tanggal 1 Januari 2014 dari PT.Jamsostek (Persero) men-jadi BPJS Ketenagakerjaan, telah berimplikasi pada perubahan sistem prosedur dan mekanisme opera-sional keuangan dan pengawasan yang sebelumnya berbadan hukum perseroan menjadi BPJS Ketenaga-kerjaan berbadan hukum publik.

Beberapa Masalah

Sementara itu Plt Sekda Jambi Kai-lani kepada Tim DPR menyampai-kan bahwa kondisi perekonomian di wilayahnya cukup kondusif, namun di provinsi ini masih dihadapkan dengan pekerjaan seperti penu-runan tingkat kemiskinan , pening-katan sumber daya masusia yang berkualitas yang masih didominasi oleh tingkat lulusan pendidkan se-

derajat sekolah dasar.

Terkait dengan BPJS Ketenaga-kerjaan, hingga saat ini terdapat 4.271 perusahaan aktif, dan 2.154 perusahaan non aktif, dengan jum-lah tenaga kerja sebanyak 99.472 orang (aktif) dan sebanyak 502.051 tenaga kerja non aktif.

Menyongsong pellaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi, Kailani mengungkapkan masih diha-dapkan pada beberapa permasalah-an yaitu masih banyaknya tenaga kerja yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan khu-susnya di sektor perkebunan.

Selain itu masih terdapat perusa-haan-perusahaan yang membayar upah yang dilaporkan dibawah upah minimum provinsi.Tidak semua pe-rusahaan mendaftarkan tenaga ker-janya ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Belum adanya kesadaran seba-gian perusahaan untuk memberi-kan perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan kepada karyawan-karyawatinya,” ungkapnya.

Untuk itu, Kailani menjelaskan beberapa hal telah dilakukan sosia-lisasi BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan-perusahaan. Juga sos-ialisasi melalui media massa, sosia-lisasi Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada pemberi kerja selain penye-lenggara negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran dalam pe-nyelenggaraan jaminan sosial.

“Sebagus apapun program yang kami laksanakan tidak akan optimal tanpa dukungan dari Pemerintah Pusat. Begitu pula dengan program pembangunan ketenagakerjaan dan pelaksanaan BPJS Ketanagakerjaan. Kami sadari dengan kemampuan kapasitas keuangan daerah yang sangat terbatas, dalam rangka sin-ergi APBD dan APBN, maka duku-ngan Pemerintah Pusat sangatlah kami harapkan” kata Kailani. (as) foto: agung/parle/hr


DPR Dukung Jateng Jadi Percontohan BPJS

Ketua Tim kunjungan Komisi IX DPR RI Supri-yatno sekaligus Wakil Ketua Komisi IX me-ngatakan, kunjungan

ke Semarang bertujuan untuk me-ngetahui sejauh mana pelaksanaan jaminan sosial dan jaminan kesehat-an yang ada di kota tersebut.

Menurutnya, pihaknya juga mendapat banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai pembayaran klaim dan pengelolaan dana kapitasi BPJS.

Dirinya menyambut baik animo masyarakat Jawa Tengah yang ter-hitung tinggi terhadap kepesertaan BPJS, yakni mencapai 54 persen. Di-harapkan provinsi ini bisa menjadi percontohan pelaksanaan BPJS di Indonesia. “Kita mendukung penuh bila Jateng menjadi kota perconto-

han BPJS tingkat nasional,” jelasnya saat kunker ke Jateng.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Provin-si Jawa Tengah Pungky Samhasto mengatakan, berdasarkan evaluasi, JKN yang dikelola BPJS melalui pusk-esmas, klinik, dan dokter keluarga, tidak menjumpai masalah, khusus-nya dari aspek pelayanan kesehatan.

“Masalah muncul saat ada dana kapitasi tapi belum ada regulasi pe-manfaatannya. Namun mulai 1 Mei peraturan tentang proses peman-faatan dana kapitasi di kabupaten/kota sudah bisa digunakan,” jelas-nya.

Kepala BPJS Kesehatan Divisi Re-gional VI Andayani Budi Lestari mengungkapkan, sampai saat ini sudah terdapat 19.591.666 peserta BPJS Kesehatan. Jumlah tersebut

mencapai 54,7 persen dari jumlah penduduk Jawa Tengah yang ter-catat 35,8 juta orang.

Sementara Gubernur Jawa Te-ngah Ganjar Pranowo mengharap-kan, pelayanan BPJS tidak menggu-nakan sistem yang rumit. Sehingga masyarakat mudah menyampaikan klaim BPJS. “Apalagi sekarang ini masih ada sejumlah pertanyaan dari beberapa kabupaten, menyangkut kapan dana klaim dapat dicairkan, dan seperti apa polanya,” ujarnya.

Tidak hanya itu, jelasnya, pada pelaksanaannya masih ada masyara-kat yang mengeluhkan mengenai BPJS. Misalnya kalangan buruh yang menyoal mengenai perubahan Jam-sostek menjadi BPJS yang berdam-pak pada munculnya tambahan biaya untuk BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu dianggap cukup memberat-

KUNJUNGAN KERJA


kan dan mempengaruhi psikologi buruh.

“Mudah-mudahkan kita bisa cari solusinya. Minimal komitmen antar penyelenggara bisa terjalin den-gan pelayanan yang baik. Problem komunikasi menjadi penting. Saya juga ucapkan terima kasih kepada rumah sakit yang sudah membantu pelaksanaannya. BPJS Jateng akan didorong menjadi model percontoh-an dalam hal pelaksanaan JKN dan BPJS yang baik,” katanya.

Sistem Kapitasi Jadi Persoalan

Pada kesempatan tersebut, Supri-yatno juga mengatakan, terdapat berbagai persoalan BPJS Kesehatan di Semarang, diantaranya yaitu sistem kapitasi, formalium obat, ser-ta kesejahteraan tenaga kesehatan. “Kita ingin agar tenaga kesehatan di Semarang menjadi semakin pro-fesional terkait diterapkannya BPJS Kesehatan,” ujar Supriyatno kepada Parlementaria, di Semarang baru-baru ini.

Menurutnya, Jumlah penduduk Jateng termasuk tiga besar di Indo-nesia karena itu sangat prospektif untuk dijadikan percontohan bagi BPJS Kesehatan. “Kita ingin tahu kendala apa saja terkait di sektor fasilitas primer dan sekunder, kare-na banyak sekali RS di Semarang,” tanyanya.

Dia menambahkan, masih ter-dapat persoalan terkait BPJS Kes-ehatan yaitu pelayanan kesehatan terhadap Gepeng, dan Masyarakat Penyandang Masalah Sosial, anak terlantar. “Memang persyaratan ikut BPJS Kesehatan harus memiliki KTP karena itu mereka kesulitan meng-akses BPJS Kesehatan, dan DPR telah menganggarkan untuk mereka,” ka-tanya.

Soal terlambatnya tagihan RS Kari-adi di BPJS Kesehatan. Supriyatno menjelaskan, itu memang menjadi persoalan bagi BPJS Kesehatan. “Kita meminta tagihan RS Kariadi jangan sampai terlambat karena gaji para

dokter, perawat bisa telat, karena itu ada usulan dibuat satu sistem sema-cam bridging system,” paparnya.

Melalui sistem bridging finance, lanjutnya, nanti BPJS Kesehatan akan memberikan DP bagi pelay-anan kesehatan kemudian sisanya akan dibayar kemudian. “Ini bertu-juan untuk memberikan pelayanan yang bagus, karena pembiayaan dan pelayanan bagai sisi mata uang, jadi paling lambat setiap awal bulan su-dah dibayarkan semua,” tandasnya. (Sugeng Irianto) foto: sugeng/parle/hr.


SOROTAN

Namun, dari 1.632.757 siswa SMA/MA yang mengikuti UN 2014, angka kelulu-san sebanyak 1.624.946 (99,52%). Be-rarti, sebanyak 0,48% atau 7.811 siswa dinyatakan tidak lulus. Angka tidak lulus

disumbangkan terbesar oleh Aceh, disusul Nusa Teng-gara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Di sisi lain, penyelenggaraan UN masih mengundang pro kontra. Ada beberapa pihak menilai efektifitas UN masih diragukan. Bahkan, akibat dari pelaksanaan UN, siswa-siswi menjadi stres. Selain itu, sampai ada yang melakukan “ritual” agar lulus UN. Mulai dari menjampi-jampi pensil yang akan digunakan untuk UN, hingga keluar rumah sebelum ujian melalui kolong kaki ibu-nya, dengan maksud untuk mendapat restu. Walaupun mendapat kritik keras dari berbagai pihak, Pemerintah tetap tidak bergeming dan melanjutkan penyelengga-raan UN.

“Ketika pemerintah bersikeras menyelenggarakan UN, pengaruhnya buat negeri ini apa? Apa dampaknya ter-hadap anak yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya? Ataukah kemudahan mereka mendapatkan pekerjaan jika mereka lulus? Apakah UN memotivasi anak untuk lebih baik? Tidak ada indikator yang menun-jukkan hal itu,” tanya Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati saat memulai perbincangan dengan Parle, baru-baru ini.

Politisi PPP ini menilai, dengan adanya UN, malah ter-jadi konsensus kesepakatan secara kolektif pimpinan di

daerah dengan berupaya agar seluruh anak di daerah-nya harus lulus. Ironisnya, temuan menunjukkan Kepala Dinas terlibat langsung pada kebocoran soal.

“Secara logika akademis, proses seperti ini sudah di luar akal sehat. Bagaimana mungkin, guru yang se-harusnya mengajarkan ketauladanan, kejujuran, dan segala kebaikan, ini malah melakukan kecurangan itu sendiri,” imbuh Reni.

Bahkan, selama kurang lebih lima bulan sebelum UN dilaksanakan, prioritas yang diajarkan kepada siswa bukan lagi pelajaran yang sebagaimana biasanya, me-

Ujian Nasional dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, hingga Sekolah Menengah Atas dan sederajat telah usai. Hasil akhir UN telah dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Predikat “LULUS” tentu sangat diharapkan oleh seluruh siswa. Tentu, bukan hanya lulus, namun dari hasil UN ini diharapkan dapat memuluskan langkah untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya.

MOMOK SERAM UJIAN NASIONAL


Tabel Ketidaklulusan Siswa SMA/MA Tahun 2013/2014

lainkan proses belajar mengajar diarahkan kepada pem-bekalan, pengayaan, dan penguatan kepada 6 (enam) mata pelajaran yang di-UN-kan.

“Itu sudah tidak benar. Tujuan dari pendidikan itu bu-kan hanya kognisi dari mata pelajaran yang di-UN-kan, tetapi mereka harus memahami mata pelajaran lain. Misalnya Pendidikan Agama, dimana pendidikan agama juga penting. Termasuk mata pelajaran Kewarganega-raan, dimana dia memahami arti kebangsaan, ke-warganegaraan, dan cinta tanah air. Itu pelajaran lain yang juga penting,” tambah Reni.

Ironisnya, dengan adanya UN ini, malah sudah ke-bablasan. Nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam dunia pendidikan, sudah terabaikan. Bahkan, siswa berusaha dengan sangat jelasnya sesama siswa dari sekolah lain, bahkan diketahui oleh gurunya, melaku-kan aksi mencontek dengan menggunakan telepon genggam.

“Ini sudah tidak masuk akal. Bagaimana mungkin, anak di sekolahnya diajarkan sikap jujur dan kebaikan, tapi kemudian guru melakukan pembiaran kepada anak untuk melakukan kegiatan mencontek,” geram Reni.

Politisi dari Dapil Jawa Barat IV ini menegaskan UN sudah tidak diperlukan lagi. Ia mengusulkan menggu-nakan evaluasi belajar tahap akhir, dan dititikberatkan

kepada masing-masing sekolah dan daerah. Sehingga, sekolah dapat menentukan standarnya masing-masing, karena sekolah sendiri lah yang mengetahui kemam-puan anak. Selain itu, tak terjadi kesenjangan antar dae-rah, karena fasilitas sekolah di setiap daerah berbeda.

“Menurut saya, tidak perlu ada UN. Jadi, menggunak-an evaluasi belajar tahap akhir, dan itu dititikberatkan pada sekolah. Kalau UN saat ini, soal ujiannya di seluruh Indonesia sama, kemudian penilaiannya sama, sedang-kan standar yang menyertai anak untuk bisa menjawab soal yang sama itu belum ada, ini tentu tidak adil. Con-toh, fasilitas pendidikan untuk di perkotaan, jauh lebih lengkap dibandingkan dari yang pedalaman, sedangkan diberi soal yang sama, ini kan menjadi tidak adil,” tegas Reni.

Ketika kebijakan ujian diberikan kepada sekolah, di-perlukan integritas dari pejabat daerah maupun seko-lah untuk menjunjung tinggi pentingnya kujujuran dan kebenaran. Walaupun soal dibuat oleh sekolah atau pemerintah daerah, kedua pihak ini harus mengetahui bagaimana kemampuan siswa, sehingga tidak terjadi pemaksaan.

“Di sinilah proses upaya mengembalikan kembali insti-tusi pendidikan sebagai lembaga pembentuk anak, di-mana disitu kejujuran dan kebenaran dijunjung tinggi. Kalau sekarang, saya melihat guru itu tidak jujur, karena

Provinsi Peserta Tidak Lulus

Kalimantan Utara 4.469 112

Papua Barat 6.749 114

Sulawesi Barat 8.810 74

Kepulauan Riau 11.020 85

Banten 61.555 118

Gorontalo 8.063 10

Bangka Belitung 6.972 47

Maluku Utara 12.155 157

Bengkulu 15.182 208

Papua 15.427 299

Nusa Tenggara Timur 44.685 448

Nusa Tenggara Barat 46.251 460

Bali 26.424 78

Maluku 21.209 299

Sulawesi Tenggara 26.039 490

Sulawesi Selatan 76.724 394

Sulawesi Tengah 21.786 433

Provinsi Peserta Tidak Lulus

Sulawesi Utara 15.591 59

Kalimantan Timur 19.254 127

Kalimantan Selatan 24.602 258

Kalimantan Tengah 16.642 342

Kalimantan Barat 33.248 264

Lampung 54.523 175

Sumatera Selatan 68.995 384

Jambi 28.168 239

Riau 50.595 169

Sumatera Barat 49.881 228

Sumatera Utara 119.315 514

Aceh 56.981 785

Jawa Timur 229.164 196

DI Yogyakarta 20.145 8

Jawa Tengah 160.072 131

Jawa Barat 217.754 62

DKI Jakarta 54.671 102


ada tuntutan mendidik anak, yang misalnya kurang me-miliki kecerdasan, namun harus lulus UN, akhirnya men-jadikan kebohongan massal yang dilakukan oleh guru agar anak-anaknya lulus. Jika dikembalikan ke sekolah, maka berikanlah kebaikan dan kejujuran kepada anak. Jika anak itu tidak lulus, jangan dipaksakan lulus. Peran sekolah dalam membentuk karakter anak ini diperankan lagi,” jelas Reni.

Justifikasi 6 Mata Pelajaran

Mata pelajaran yang di-UN-kan hanya enam, dari be-lasan mata pelajaran yang biasa dipelajari siswa selama menjalani pendidikan di level SMA. Reni melihat, ada ketidakadilan lagi pada poin ini. Siswa dituntut untuk lulus pada 6 mata pelajaran, sedangkan kemampuan setiap siswa berbeda, bahkan bisa diluar 6 mata pela-jaran itu.

“Bayangkan, siswa yang memiliki bakat di drama atau menyanyi, dipaksa untuk mengerjakan matematika, pa-dahal itu mata pelajaran yang tidak ia sukai. Kemudian ia menjadi tidak lulus karena matematika, padahal dia punya kecerdasan lain. Ketidakadilan UN seperti seka-rang, hanya menitikberatkan siswa kepada aspek kog-nisi saja, tanpa diberikan kesempatan bahwa si anak memiliki kecerdasan lain yang tidak terekspos atau tidak teraktualisasikan di dalam UN. Kan kecerdasan siswa berbeda-beda, sedang apa yang menjadi kesukaan me-reka tidak di-UN-kan,” sesal Reni.

Dari sekian banyak potensi anak, tambah Reni, ke-mampuan siswa dijustifikasi oleh 6 mata pelajaran. Ibaratnya, siswa disuruh melompati tinggi 100 meter, tapi di sekolah diajarkan hanya 50 meter, jadi ketika lompat terjatuh semua. Apalagi, tidak diimbangi de-ngan fasilitas sekolah yang memadai.

“UN menjadi momok seram. Kalau seluruh fasilitas sekolah di seluruh Indonesia sudah merata, baru bisa UN. Namun fungsinya bukan kelulusan, tapi untuk mapping (pemetaan) saja. Saat ini, UN yang dicapai bukan substansi, tapi hanya formalitas saja. Intinya evaluasi belajar tahap akhir. UN yang dilakukan saat ini, lebih baik dihentikan saja, karena menciptakan iklim yang tidak sehat dan kondisi yang menjauhkan dari tujuan pendidikan Indonesia. UN ini menjustifikasi anak yang memiliki banyak bakat, dengan hanya 6 mata pelajar-an,” ujar Reni.

Secepatnya Dievaluasi

Ditemui di waktu yang berbeda, Anggota Komisi X DPR RI Muslim menyatakan pelaksanaan UN memang harus dievaluasi. Dari hasil pengamatannya di beberapa daerah, ia mengaku masyarakat masih pro dan kontra terhadap UN. Sebagian masyarakat meminta UN lebih baik dihapus saja.

“Sampai saat ini, memang masih perdebatan, masih diperlukan UN atau tidak. Karena sebagian masyarakat, mengatakan UN dihapus saja, karena tidak menjadi alat bukti untuk masuk perguruan tinggi atau pendidikan selanjutnya. Kita evaluasi, banyak yang berharap UN ini dihapuskan. Namun di satu sisi, UN ini masih diperlu-kan,” jelas Muslim.

Politisi Demokrat ini juga mempertanyakan efektifi-tas UN. Ia menilai, jika memang UN tidak memberikan dampak apa-apa, tentu akan lebih baik dihapus saja. Seharusnya, UN itu berpengaruh ke jenjang pendidikan berikutnya, sehingga anak juga berlomba-lomba un-tuk mendapatkan nilai yang terbaik. Namun, kalau ke perguruan tinggi harus test lagi, efektifitas UN menjadi dipertanyakan.

“Kita coba evaluasi UN 2014 ini. Tingkat ketidaklu-lusan di beberapa daerah sangat tinggi, memang kita perlu evaluasi, masih layak atau tidak UN ini. Kalau efek-tifitasnya tidak memberikan dampak lagi, kenapa kita tidak hapus saja?” ujar Muslim seolah bertanya.

Ia menilai, sistem UN 2014 sudah banyak perbaikan. Namun, harus tetap dicari formula yang terbaik untuk menentukan standar kelulusan. Walaupun UN 2014 le-bih baik dibanding tahun sebelumnya, harus dievaluasi.

“Pada 2013, UN kacau balau. Namun pada 2014 ini sudah semakin baik, ada perbaikan. UN dari tahun ke tahun akan menjadi bahan evaluasi kita, sehingga akan dicari formula terbaik, UN atau mekanisme sejenis UN apalah, apa yang paling cocok jika bicara kelulusan. Apapun namanya, memang masih diperlukan semacam standar siswa untuk lulus dari sekolah. Cuma mungkin formatnya yang harus menjadi konsentrasi,” tutup Mus-lim. (sf) foto: naefurodjie, dok/parle/hr

SOROTAN


Masyarakat ASEAN sedang bergerak maju, menyatu-kan visi kekinian untuk

kemajuan kawasan. ASEAN begitu strategis di tengah perubahan geo-politik dunia. Negara-negara maju tentu berebut pengaruh dan pasar potensial ASEAN. Terlalu penting untuk meninggalkan ASEAN yang populasinya begitu banyak dan be-ragam.

Kini, masyarakat ASEAN bahkan s e dan g b e r s iap m e ny amb ut pemberlakuan agenda Komunitas Ekonomi A SE AN 2015 (ME A /ASEAN Economic Community). Ini merupakan agenda penting dari semangat menyatukan ASEAN dan memberdayakan masyarakatnya. Di sini kian terlihat kekuatan ASEAN. Setelah 2015, perubahan pasar dan politik menjadi keniscayaan.

Adalah ASE AN Inter- Par l ia -mentary Assembly (AIPA) yang terus mematangkan perannya untuk membangun komunitas

A SE AN. Organisasi par lemen ASEAN ini, punya peran unik di tengah pemerintahan negara-ne gar a A SE A N y ang se dang mempersiapkan agenda MEA 2015. AIPA telah menyatukan persepsi sendiri untuk mendukung MEA 2015. Dan keberhasilan agenda tersebut tidak bisa bergantung pada pemerintah semata, tanpa ditopang peran parlemen.

Ada satu lagi peran yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu peran masyarakat sendiri di 10 negara ASEAN. Dengan mengajak dan memberi pemahaman kepada masyarakat, memudahkan jalan sukses agenda ini. Masyarakat ASEAN perlu saling mengenal kultur di masing-masing negara anggota ASEAN. Dengan saling mengenal, tentu ada semangat memiliki atas kesuksesan agenda komunitas ASEAN.

Adalah Surahman Hidayat Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen

(BKSAP) DPR RI, yang menyorot betapa pentingnya masyarakat ASEAN saling mengenal kultur. Dengan mengenal kultur akan tumbuh ikatan emosional di kawasan ASEAN. Pada ASEAN-AIPA Interface Dialogue, di Nya Pyi Taw, Myanmar, pertengahan Mei lalu, Surahman menegaskan, bagaimana mau mencapai ASEAN Community bila sesama anggota tidak saling kenal. Bahkan, katanya, ada masyarakat di Myanmar yang tidak kenal bendera Indonesia. Ini memprihatinkan di tengah

PERAN STRATEGIS AIPA UNTUK KOMUNITAS ASEAN

LIPUTAN KHUSUS


penyatuan komunitas ASEAN dan upaya menyukseskan MEA 2015.

ASEAN-AIPA Interface Dialogue sendiri merupakan pertemuan yang diadakan antara kepala negara/pemerintahan anggota ASEAN dengan negara anggota AIPA. Sebagai organisasi parlemen, AIPA mempunyai peran strategis, yaitu mendukung pembentukan ASEAN Community dengan menyiapkan berbagai produk perundang-

undang terkait.

Surahman yang memimpin dele-gasi BKSAP DPR RI menyampaikan 5 poin penting untuk rekomendasi AIPA, diantaranya memastikan par-tisipasi aktif anggota parlemen dan para pemangku kepentingan lainnya dalam proses pembangunan komu-nitas ASEAN. Guna mengoptimalkan kontribusi AIPA, diperlukan pening-katan hubungan ASEAN-AIPA untuk memungkinkan kedua belah pihak dapat mencapai tujuan bersama.

Sementara itu, komunitas ASEAN sendiri sudah memiliki 3 pilar penting, yaitu pilar keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosio kultur. Presiden AIPA Pany Yathotou dari Parlemen Laos sudah menyatakan komitmennya mendukung 3 pilar komunitas ASEAN. Di bidang keamanan, solidaritas kawasan mesti terbangun dengan menghormati hukum yang berlaku di masing-masing negara ASEAN. Perselihan antar negara ASEAN harus diselesaikan dengan upaya damai.

Pada sidang AIPA ke-34 tahun 2013 lalu di Brunei Darussalam, AIPA

sudah menyatakan dukungannya terhadap ASEAN Political-Security Community dengan melakukan harmonisasi perundang-undangan. Bahkan, AIPA sudah membuat standar umum undang-undang domestik yang sejalan dengan persetujuan dan komitmen ASEAN. AIPA sangat mendukung usaha-usaha ASEAN dalam menyelesaikan perselisihan dengan cara damai, seperti ditunjukkan dalam code of conduct in the south China sea.

Presiden Susilo Bambang Yudho-yono yang hadir mewakili pemerin-tah dalam pertemuan ASEAN-AIPA Interface Dialogue Mei lalu itu, juga memberikan penekanan ten-tang pentingnya mengedepankan masyarakat dalam memajukan ka-wasan ASIA Tenggara ini. “Dulu ASEAN-AIPA hanya berfokus pada kerja sama di bidang ekonomi, na-mun sekarang kerja sama people to people sangat penting sehingga dapat menyentuh segala lapisan masyarakat,” paparnya yang didam-pingi Menlu Marty Natalegawa.

Di bidang ekonomi, kawasan ASE-AN segera memasuki masyarakat tunggal lewat gerbang Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. AIPA dalam hal ini mendukung semua peme-rintah negara ASEAN dalam meni-ng katkan kerja sama green growth yang dituangkan dalam strategi ekonomi nasional. Tujuannya untuk mengurangi kemiskinan, mencip-takan lapangan kerja, dan perlin-dungan lingkungan hidup.

Sementara di bidang sosio kultur, AIPA berperan meningkatkan pema-haman antarkultur sekaligus mem-

bangun rasa memiliki identitas yang kuat di antara masyarakat anggota ASEAN. Bahkan, di Thailand ada agenda mempelajari bahasa Indo-nesia untuk saling mengenal kultur dan profil bangsa-bangsa ASEAN. Mempelajari bahasa masyarakat ASEAN menjadi penting dalam menghadapi agenda MEA 2015.

Saran AIPA

Untuk menyukseskan agenda 3 pilar ASEAN, dalam pertemuan ASEAN-AIPA Interface Dialogue, AIPA sempat memberikan saran-sa-ran penting. Setidaknya ada 5 poin penting yang disampaikan AIPA. Pertama, harus ada kepastian par-tisipasi aktif parlemen ASEAN dan para pemangku kepentingan lain-nya dalam proses pembangunan komunitas ASEAN.

Kedua, hubungan ASEAN dan AIPA yang kuat sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, perlu ada pertemuan rutin yang membahas resolusi-resolusi yang dihasilkan dalam Sidang Umum AIPA dan kesepakatan yang dihasilkan dalam A SE AN Summit untuk keberhasilan kerja sama kedua sekretariat.

Ketiga, kemitraan ASEAN-AIPA perlu ditingkatkan melalui dialog dan konsultasi intensif. Hal ini dapat difasilitasi dengan mengadakan pertemuan informal dan pertemuan reguler tahunan antara Presiden AIPA dan para pemimpin ASEAN. Keempat, AIPA harus diundang dalam per temuan-per temuan tingkat ASEAN untuk memastikan partisipasi pengambilan kebijakan terkait masalah ASEAN.

Sedangkan yang kelima, usaha ha-rus terus dilakukan untuk memasti-kan implementasi yang efektif dari resolusi AIPA dan kesepakatan ASE-AN yang terkait dengan penegakan hukum untuk mencapai a drugfree ASEAN dan menghindari segala bentuk kekerasan terhadap wanita dan anak serta lalu lintas perdaga-ngan orang di kawasan ASEAN. (mh) foto: tim parle/parle/hr.

Delegasi DPR pada Konperensi 9 PUIC di Teheran, Iran.

LIPUTAN KHUSUS


SELEBRITIS

Amy Atmanto

FASHION and LOVE

SELEBRITIS


Fashion and Love, menjadi dua kata yang identik den-gan keseharian seorang

Amy Atmanto, disainer ternama sekaligus aktivis sosial. Bersama dengan Rahayu Setiowati dan Riz-ka Arinindya dari Parlementaria, peraih penghargaan Kartini Award 2011 dari Ibu Negara ini mengisah-kan kesibukannya, termasuk hara-pannya akan sosok Presiden men-datang.

Dalam dunia fashion, nama Amy Atmanto tentu sudah tidak asing lagi. Lewat rancangannya yang ele-gan dan anggun, setiap wanita akan terlihat cantik dan berkarakter. Bag-inya untuk membuat sebuah busana tidak cukup hanya dengan talenta, namun juga harus ada unsur cinta didalamnya. Tidak berlebihan jika kemudian Amy menganggap every piece is a masterpiece.

“Setiap individu memiliki karakter masing-masing dan itu akan tercer-min lewat busana yang dikenakan-nya. Oleh karena itu dalam mendi-sain busana khususnya kebaya royal sulam atau royal kaftan saya selalu berusaha mengenal kepribadian, pembawaan dan selera dari setiap klien saya,” jelas Amy.

Tak heran jika banyak kaum hawa yang menggemari rancangannya. Bahkan tidak sedikit selebriti dan to-koh politik menjadi “pelanggan” se-tianya. Atas adikreasi tersebut wani-ta kelahiran 19 Agustus 1973 ini pun diganjar berbagai penghargaan dari berbagai pihak. Diantaranya, The Best Indonesia Designer 2010 dari Menteri Pariwisata Pembina Indus-tri Kreatif, Penerima Kartini Award 2011 dari ibu negara, penerima Lifestyle Award atas dedikasinya men-ginspirasi dunia fashion Indonesia dari MNC TV , Juli 2011 lalu. Bahkan kebaya rancangannya, couture ber-tabur crystal swarovski pernah dike-nakan oleh Miss Universe 2007Riyo Mori.

Cinta Sosial

Kesuksesannya dalam dunia fashi-on tidak membuat lulusan Univer

sity of Technology Sydney jurusan Communication and Law Business ini lupa untuk berbagi. Ditanggal-kannya kacamata modern berframe besar yang sedari awal wawancara terus dikenakannya. Matanya mene-rawang jauh mencoba mengingat ikhwal kepeduliannya dalam aktivi-tas sosial.

“Filosofi hidup saya, ketika Al-lah SWT memberikan nikmat lebih, saya harus berbagi dengan orang lain sebagai bentuk rasa syukur, ten-tunya yang sesuai dengan keahlian dan apa yang saya mampu lakukan. Saya mencoba tidak hanya memberi “jiwa” pada setiap pemakai masterpiece rancangan saya, namun juga kehidupan bagi lingkungan sekitar saya,” jelas Amy yang juga pembina di Taman Waqaf Qur’an Ar Raafi mi-lik suami dan buah hatinya.

Dari sana Amy menyulap workshop Royal Sulam Kebaya dan Royal Kaftan miliknya yang terletak di jalan Tebet Timur Raya, Jakarta Se-latan ini juga menjadi workshop so-sial yang diberi nama Rumah Kreatif.

Tahun 2008, Amy mulai mem-buka kelas pelatihan memayet dan memasang mote untuk komersial, maupun gratis bagi kaum dhuafa, janda miskin, dan tuna rungu yang hingga kini jumlahnya mencapai ratusan orang. Kebanyakan peserta adalah ibu rumah tangga, penjaga warung, maupun siswa putus seko-lah dan siswa tuna rungu. Dari pela-tihan yang diberikan tersebut tidak sedikit peserta yang mulai mandiri dan meningkat taraf kehidupannya.

“Saat itu saya mencoba untuk dapat menumbuhkan rasa percaya diri teman-teman bahwa dalam ke-


terbatasan kita masih bisa berbuat sesuatu. Sesekali saya ajak teman selebriti atau tokoh lainnya ke ke-las pelatihan untuk ikut memberi motivasi kepada mereka bahwa hasil karya yang mereka angggap kecil, berarti besar bagi para tokoh yang mengenakan busana karya mereka,”papar wanita yang pernah menjadi reporter dan presenter salah satu stasiun tv swasta ini.

Tidak hanya itu, bersama sang suami dan buah hatinya Amy mendirikan Taman Waqaf Qur’an Ar Raafi, dan Taman Kanak-kanak, Pen-didikan Anak Usia Dini (PAUD). Disini para siswa yang tidak mampu dibe-baskan dari segala macam biaya. Sesekali Amy meluangkan waktu untuk ikut bermain dan belajar ber-sama anak-anak binaannya. Bahkan tidak jarang ia juga menularkan jiwa sosialnya tersebut kepada teman-te-man selebritis.

Politik

Sebelum terjun secara langsung menjadi seorang disainer, Amy pernah berkecimpung dalam du-nia jurnalistik. Bahkan selama tiga tahun ia menjadi wartawan istana. Tentu kemampuan berpikir Amy ti-dak diragukan lagi. Terlebih lagi se-bagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa pelanggan adi-kreasi Amy Atmanto tidak terbatas kalangan artis atau selebriti, melain-

kan juga kala ngan negarawan dan politikus.

Sebut saja anggota Komi-si VIII DPR RI, Ingrid Kansil, Yenny Wahid dan Puan Ma-harani yang notabene meru-pakan putri dari mantan pre-siden Indonesia. Secara tidak langsung kedua hal tersebut menunjukan keintiman sosok Amy dengan dunia politik. Walau demikian Amy me-ngaku enggan untuk “terjun” langsung ke dunia yang lebih dahulu sudah ditekuni para sahabatnya tersebut.

“Kita hidup dengan porsi dan tugas masing-masing.

Sahabat-sahabat saya yang hebat-hebat itu memang memiliki Passion dan kemampuan di politik. Semen-tara passion saya tidak di politik. Kita hidup di dunia ini kan saling melengkapi,”akunya.

Meski mengaku tidak memiliki passion atau ketertarikan di bidang politik, namun sebagai warga neg-

ara yang baik Amy mengaku cukup antusias dalam menjalani legislatif kemarin dan pemilihan presiden mendatang. Bahkan ketika ditanya kriteria Presiden atau Pemimpin negeri mendatang, Amy memiliki kriteria sendiri.

“Adil dan merakyat, itu syarat mutlak seorang pemimpin negeri,” tegasnya.

Dijelaskannya, Adil yang dimak-sud merupakan kebijakan yang me-liputi segala bidang kehidupan, pen-didikan, ekonomi, budaya dan hak asasi lainnya. Sementara merakyat yang dimaksudnya dikatakan Amy bukan semata harus “blusukan”. Na-mun yang terpenting adalah selalu mementingkan kepentingan rakyat atau masyarakat di atas kepenti-ngan apapun, termasuk kepentin-gan partai dan golongannya.

“Merakyat disini tidak sekedar blusukan, tetapi harus ada action atau kelanjutan dari kunjungannya ke masyarakat. Misalnya peruba-han atas penghidupan masyarakat dan sebagainya. Sementara kalau blusukan sebenarnya kan ada tim atau menteri-mentberi beserta jaja-rannya yang harus siap membantu presiden terjun langsung ke ma-syarakat,” jelas Amy.

Amy yakin Presiden mendatang

merupakan Putra terbaik bangsa pilihan rakyat, yang dapat mem-bawa perubahan besar bagi bangsa dan rakyat untuk menjadi lebih se-jahtera, lebih makmur dan sentosa. (Ayu) foto: dok/parle/hr


Setelah sekian lama direncanakan, akhirnya Biro Humas dan Pemberitaan dapat mengadakan Press Gathering wartawan yang sehari-hari meliput kegiatan di lingkungan DPR RI, di Pulau Dewata. Salah satu alasan memilih Pulau Dewata, karena pulau ini sungguh luar biasa pesona keindahannya juga kekayaan budayanya yang masih sangat kental yang melekat pada penduduknya. Karena itu, tidak heran kalau Pulau Bali sangat terkenal di dunia, dan banyak sekali wisatawan asing yang mengunjunginya. Hingga hampir setiap obyek wisata di Bali selalu dipenuhi wisatawan baik asing mapun domestik.

Akrab Tapi Tetap Kritis

Selain keindahan Pulau Dewata, kita juga mengharapkan acara Press Gathering dapat membawa suasana keakraban antar wartawan, Pimpin-an Dewan, serta Setjen DPR RI. Acara semakin meriah, karena dihadiri

Pimpinan Dewan yang diwakili Wakil Ketua DPR Sohibul Iman. Ini un-tuk pertama kalinya Sohibul Iman mengikuti acara Press Gathering, Biro Humas dan Pemberitaan yang diadakan dari tanggal 9-11 Mei 2014.

Kurang lebih 70 orang wartawan dari berbagai media baik nasi-onal, lokal maupun televisi serta wartawan on line hadir mengikuti acara ini. Satu hal yang menarik, Wakil Ketua DPR Sohibul Iman ha-


dir dalam acara ini dengan men-genakan seragam hitam-hitam kebanggaan Bagian Pemberitaan DPR RI, dengan logo sebelah kanan merupakan karya But Mochtar yang mencerminkan pengikat bangunan-bangunan didalam komplek MPR/DPR RI secara visual, serta tulisan TV Parlemen di dada kanannya. Pimpi-nan Dewan didampingi oleh Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti, Tim Kehumasan, Ketua Koordinatoriat Wartawan DPR RI Jaka Suryo.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPR Sohibul Iman mengharapkan, dengan acara press gathering, kerja sama antara DPR RI - Wartawan se-makin baik dan erat. Sementara di

sisi lain, kebersamaan dan keakra-ban jangan sampai menghilangkan fungsi kontrol yang dimiliki oleh me-dia massa.

“Pers merupakan pilar keempat demokrasi, namun dalam hal kerja profesionalisme kita harus jaga jarak sehingga tetap bisa leluasa men-jalankan fungsinya masing-masing,” ujar Pimpinan Dewan bidang Korek-ku ini saat membuka acara tersebut.

Menurutnya, dari sisi kemanu-siaan memang tidak boleh meng-ambil jarak karena memang dari sisi itulah keakraban antar manusia bisa saling tercipta. “Kami dengan

eksekutif juga tidak boleh terlalu dekat, jadi harus berjarak agar bisa mengembangkan fungsi kontrol. Namun di sisi lain, sebagai manusia harus mengembangkan keakraban,” jelasnya.

Dia mengatakan, banyak tokoh negarawan bangsa ini ketika berde-bat di parlemen sedemikian hebat namun saat diluar mereka tetap sal-ing mengunjungi dan bersilahturah-mi. “Sekali lagi kami mengingatkan hubungan kami dengan wartawan jangan sampai menghilangkan fungsi kontrol,” katanya.

Sementara Sekjen DPR RI Winan-tuningtyastiti mengatakan, pada masa sidang ini DPR memiliki ke-giatan yang cukup padat hingga akhir masa jabatan nanti “Dianta-ranya kita akan melakukan pembi-caraan pendahuluan RAPBN 2015, melanjutkan pembahasan 123 RUU, sebanyak 91 UU diantaranya RUU Pemekaran Daerah,” katanya.

Dia menambahkan, banyak tamu DPRD hampir dari seluruh Indonesia saat berdialog mereka mengajukan rencana pemekaran bahkan disertai sedikit ancaman. “Ini juga meru-pakan tantangan yang dihadapi oleh anggota di masa mendatang,” jelasnya.

Pileg 2014 Karut Marut

Wakil Ketua DPR Sohibul Iman me-nilai penyelenggaraan Pemilu 2014 sangat luar biasa dan karut marut di lapangan. “Ada yang mengibarat-kan brutal dan sadis, bahkan Nurul Arifin mengibaratkan lebih dahsyat daripada perang Suriah,” jelasnya saat membuka press gathering DPR RI-Wartawan di Bali,(10/5).

Menurutnya, statement Nurul Ari-fin bisa juga sangat subyektif namun faktanya memang luar biasa karut marut penyelenggaraan politik kali ini. “Misalnya saat kita mencari form C1 saja susah sekali, dari Pemilu lalu PKS memang jadi tumpuan dari Par-pol lain yang bersengketa karena memang Kader PKS sangat militan dilapangan,” katanya.

Dia mengemukakan, maraknya penyelewengan di lapangan dan diduga melibatkan penyeleng-gara pemilu. “Bahkan di lapangan penyelenggara pemilu banyak memperdagangkan kekuasaannya. Banyak caleg diajak bicara untuk mengamankan bahkan ada Ketua PPK mengontak saya menawarkan agar menjaga suara,” ungkapnya.

Dia menambahkan, dirinya per-caya terhadap dua hal pertama yaitu hati nurani masyarakat. Artinya kita tidak boleh menggeneralisir ma-syarakat hanya uang semata. Beri-kutnya kita serahkan kepada Tuhan. “Dengan kondisi seperti ini sangat mengkhawatirkan bagi Indonesia kedepannya. Kita harus bekerjasa-ma mengkokohkan pilar demokrasi dan membangun demokrasi,” jelas-nya.

Banyak Anggota Dewan Yang Bagus

Sekjen DPR Winatuningtyastiti mengatakan, banyak sekali dari 560 anggota Dewan yang bagus-bagus dan punya integritas membangun bangsa. Banyak anggota Dewan yang giat bekerja melaksanakan tugasnya seperti pembahasan RUU dari pagi sampai pagi lagi.

Pers merupakan pilar keempat demokrasi, namun dalam hal kerja profesionalisme kita harus jaga jarak sehingga tetap bisa leluasa menjalankan fungsinya masing-masing.


Demikian ditegaskan Win-pang-gilan akrab Sekjen DPR, pada acara Press Gathering tersebut. Menurut-nya, dirinya mendapat “titipan” dari bapak-ibu anggota yang tidak akan mengabdi lagi di Senayan, agar dijelaskan kepada pers dan LSM, jan-gan dianggap ga-gal lagi menjadi anggota DPR karena dihu-kum masyara-kat. “Mereka telah bekerja keras melak-sanakan tu-gas-tugasnya sebagai ang-gota DPR, teta-pi gagal karena maraknya politik uang,” katanya.

Dalam kaitan itu, lanjut Win, pihaknya akan menggelar acara de-ngan menghadirkan sekitar 30 LSM untuk diberikan pemahaman ma-salah tersebut. Demikian pula kepa-

da rekan-rekan wartawan, diharap-kan menjadi jembatan informasi yang disampaikan kepada masyara-kat. “Tidak hanya berita sensasional, tetapi kerja positif DPR juga perlu

disiarkan dan menjadi in-formasi positif di ma-

syarakat,” ujarnya dengan berharap

pertemuan den-gan wartawan Koordinato -riat DPR ini m e m b a w a manfaat bagi tugas-tugas DPR ke depan.

Pada bagian lain, Sekjen DPR

menginformasi-kan masa persidan-

gan keempat tahun 2013-2014 akan berlang-

sung sampai 10 Juli 2014. Namun karena pemilu presiden (pilpres) ber-langsung pada tanggal 9 juli, maka masa persidangan IV akan diusulkan dipersingkat sekitar sepekan.

Meski demikian, kegiatan DPR sa ngat banyak terutama terkait dengan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2015, Laporan Semester dan rencananya Pemerintah juga akan menyampaikan Pokok-pokok Kebi-jakan Fiskal dan Ekonomi Makro. Dari sisi legislasi, DPR masih pu-nya pekerjaan rumah (PR) menye-lesaikan 133 RUU. Tetapi dari 133 RUU ini 91 diantaranya adalah RUU Pemekaran Daerah .

Setelah itu, kata Win, akan dige-lar pilpres dan menjelang Oktober, Setjen DPR mempersiapkan pel-antikan anggota DPR baru. “Saya mengajak teman-teman wartawan untuk berperan menjadi jembatan . Kalau kami lari-lari bersama ang-gota, para wartawan menjadi jem-batan ke masyarakat bahwa banyak sekali pekerjaan dan tugas yang di-lakukan oleh anggota DPR,” ungkap Win menambahkan. (Sugeng Irianto) foto: tim parle/parle/hr.

Tidak hanya berita sensasional, tetapi

kerja positif DPR juga perlu disiarkan dan menjadi informasi positif di masyarakat,” ujarnya

dengan berharap pertemuan dengan wartawan Koordinatoriat DPR ini membawa manfaat bagi tugas-

tugas DPR ke depan.


ak terkecuali di kawasan Senayan. Tepatnya di Gedung DPR/MPR Jalan Gatot Subroto, aktivi-tas sudah dimulai sejak

pagi. Petugas kebersihan, petugas lain dari Staf Stjen termasuk pamdal telah berjajar rapi di depan eskalator Ruang Sidang Paipurna Gedung Nu-santara II. Hari itu, kegiatan Dewan agak istemewa karena merupakan hari pertama Masa Persidangan IV tahun 2013/2014. Petugas absensi anggota sudah membuka daftar hadirnya dan sekitar pukul 09.00 para anggota Dewan mulai ber-datangan.

Sebagaimana pada acara Sidang Paripurna sebelumnya, kalangan pers sudah menunggu di depan ruang Sidang. Sekitar pukul 10.00 para awak media sudah siap me-wawancarai para anggota. Bagi para insan pers, momen kali ini sangat menarik sebab akan diketahui sia-

pa saja anggota Dewan yang lolos dan yang tidak berhasil lagi masuk Senayan usai Pileg April lalu.

Ucapan selamat disampaikan ke-pada mereka yang lolos, tetapi juga simpati kepada yang kali ini gagal. “Kali ini kayaknya lebih bersema-ngat apa yang menarik,” tanya Parle kepada rekan sesama wartawan. Ke-mudian dijawab” Ini momen penting bang, kami sengaja lebih pagi untuk menggali komentar para anggota mengenai pileg yang dinilai paling amburadul,” ucap rekan pers terse-but.

Betul saja, komentar anggota sebagian besar menyoroti karut marutnya pileg 9 April lalu. Salah satunya adalah Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana. Sebagai bukti, kata Sutan, misalnya suara yang di-raih dan ditulis pada formulir C1 ada 12 suara setelah dikirim ke KPU ting-gal dua.

“ Saya tidak merasa dicurangi oleh partai, tetapi ada oknum mungkin yang semangat betul masuk Sena-yan kemudian menghalalkan sega-la cara. Itu yang kita protes. Kalau selama ini sering diistilahkan jeruk makan jeruk, menurut saya bukan. Kalau jeruk makan jeruk, itu masih ada asam manis- masih bisa senyum kita. Ini temen makan temen- pa-hit. Itu saja pesan moral yang akan saya sampaikan,” tandas Sutan.

Ia mengaku lagi berjuang, sudah dilapor ke DPP. Sekitar 10-15 ribu su-aranya hilang. Caleg-caleg lain juga sama. “Yang namanya mencuri su-ara satu atau seribu, namanya tetap mencuri. Itu perbuatan haram,” kata Sutan menegaskan. Komentar lain juga tak kalah kerasnya, seperti anggota FPG Nurul Arifin pileg kali ini seperti Perang Saudara di Suriah dan anggota FPDI Perjuangan Aria Bima bahwa pileg kali ini paling bru-tal. (mp) tim parle/parle/hr.

POJOK PARLE

Senin 12 Mei 2014. Pagi itu cuaca di Jakarta cukup cerah. Aktivitas masyarakat berjalan seperti biasa, sejak pukul 5 pagi suasana di jalanan mulai menggeliat. Masyarakat dari luar kota bahkan lebih pagi lagi menuju pusat kota,

baik pegawai negeri maupun swasta, pedagang, pelajar dan mahasiswa memulai aktivitasnya.

BUKAN LAGI JERUK MAKAN JERUK

edisi 113 th. xliv, 2014 -...

Documents