edisi 06 desember 2020 majalah media keimigrasian · 2021. 2. 17. · edisi 06 desember 2020. 2...

1BHUMIPURA 2020

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIDIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

M A J A L A H M E D I A K E I M I G R A S I A N

Edisi 06 Desember 2020

2 BHUMIPURA 2020 3BHUMIPURA 2020

Daftar Isi

Bhumipura adalah media internal yang diterbitkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Menyajikan berita dan tulisan seputarkeimigrasian secara aktual, mendalam, dan informatif.

Tahun 2020 menjadi Tahun yang berat karena kita berkutat dengan penyakit yang menyerang masyarakat. Berbagi inovasi dilakukan demi tetap terlaksananya pelayanan keimigrasian di masa pandemik COVID-19 yang sungguh menyengsarakan. Optimisme harus dibangun dan dipertahankan untuk menyongsong tahun mendatang.

Cover Story

Bhumipura saat ini dapat dilihat atau diunduh melalui:https://majalah.imigrasi.go.id/

Dari RedaksiCover Illustration Arif Ramhan Suryaman

Kebijakan

Liputan Khusus

Liputan Utama

Opini

Kerja Kita

Tahun Penuh Ujian

Catatan Akhir Tahun 2020, Pelaksanaan Pelayanan Keimigrasian di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

Selama 2020, Ditjen Imigrasi Berhasil Cegah 1.818 Calon PMI-NP dan TPPO

Belajarlah (Walaupun) sampaike negeri China

Pelayanan KeimigrasianKonsulat Jendral Republik Indonesia di Sydney dalam masa pandemik COVID-19

Imigrasi Palangka Raya lakukan Pelayanan Eazy Passport di kantor pusat PT. Bank Kalteng

Hari Disabilitas Internasional, Imigrasi Tangerang Layani Paspor Anak-Anak YPAC Jakarta

Pelayanan Eazy Passport Mudahkan Civitas Universitas Gajah Mada dalam Pembuatan Paspor

Longgarkan Pembatasan, Negara-negara ini Lakukan Beragam Cara

Rudenim Makassar Mencoba Eksis Melalui Podcast Milenial

Pelayanan Lebih Prima dengan Persetujuan Izin Tinggal Elektronik

Perubahan pelayanan padamasa pandemik

Tuhan, Inilah Proposal Hidupku

Modifikasi dan Inovasi Ditjen Imigrasi di Tengah Pandemik

Overstay Lebih dari Sebulan, 6 WNA Dideportasi Kanim Batam

Terima Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik 2020, Yasonna Laoly Tegaskan Komitmen Pelayanan HAM dan Kepentingan Masyarakat

Imigrasi Depok Tindak Tegas 2 WNA Peminta Sumbangan Warga

Imigrasi Siapkan Fast Track bagi Pekerja Migran Indonesia

Pemberangkatan Umroh pada masa New Normal

Hari HAM Internasional, Menkumham: Pemerintah Menyusun RANHAM ke-5 Fokus Menyelesaikan Isu Hak Asasi Kelompok Rentan

Menyambut Era Baru Analis dan Pemeriksa Keimigrasian

Merangkul Masukan Warganet: Sebuah Proyeksi di 2021

Kabar dari Seberang

Kegiatan Satker

Renjana

Resensi

Inovasi

Mata Lensa

04.

05.

10.

32.

36.

42.

44.

46.

48.

52.

54.

56.

58.

12.

18.

20.

17.

22.

24.

26.

28.

30.

UNTUK KALANGAN SENDIRI, TIDAK DIJUAL

Pelindung: Direktur Jenderal Imigrasi. Penanggung Jawab: Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi. Pemimpin Redaksi: Kepala Bagian Humas dan Umum. Sekretaris Redaksi: Kepala Sub Bagian Persuratan, Dokumentasi dan Kepustakaan, Setditjenim. Anggota Redaksi: Muhammad Fijar Sullstyo, Yanos Okterano, Yolanda Rosylvia Ju-niar, Ade Irma Stefi Ulil Amri, Dini Triyama, Putrima Obara, Fipit Fatimah, Cut Aurora Anastasia, Raden Dimas Nugroho, Arif Rahman Suryaman, Dimas Zainuddin. Editor: Tim Cpxi Indonesia & ConsumedMedia. Desain Artist & Layout: Tim Cpxi Indonesia & Consumed Media. Percetakan: Tim Cpxi Indonesia & Consumed Media. Sirkulasi: Sub Bagian Persuratan, Dokumentasi, dan Kepustakaan, Setditjenim. Alamat Redaksi: Lt 8, Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi. Jl HR Rasuna Said Kav. X6 No 8, Kuningan, Jakarta Selatan. Alamat Email: [email protected]

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.


TAHUN PENUH UJIAN

Tahun 2020 menjadi tahun yang berat karena badai pandemik COVID-19. Tidak terkecuali bagi para petugas imigrasi, yang terus bekerja melayani masyarakat

sekaligus menjalankan tugas keimigrasian lainnya.

Saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuka seluruh pelayanan keimigrasian, baik itu penerbitan paspor, izin tinggal, visa, dan pelayanan lainnya. Rumah detensi imigrasi sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing juga masih melayani para deteni dengan semangat ramah HAM. Pemeriksaan keimigrasian, meski masih ada pelarangan masuk bagi orang asing untuk masuk Wilayah Indonesia, juga terus dilaksanakan karena masih ada pengecualian bagi orang asing dan juga WNI yang tetap diizinkan masuk dan para petugas harus tetap

bersiaga di pintu gerbang negara. Penyesuaian dengan lingkungan dan kondisi yang baru tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi petugas. Risiko terpapar COVID-19 seakan membayangi, namun segala usaha dan ikhtiar tentunya harus dilakukan. Pembangunan sarana dan prasarana seperti tempat cuci tangan, partisi penyekat transparan, penyediaan masker, hand sanitizer, serta alat pelindung diri telah masuk dalam protokol wajib.

Komitmen pelayanan dan pengabdian dalam melaksanakan tugas keimigrasian bukan lagi menjadi beban, namun kewajiban yang harus ditunaikan. Kebutuhan warga masyarakat tidak bisa diabaikan, petugas harus proaktif menjemputnya, sehingga lahirlah inovasi pelayanan Eazy Passport.

Kemudahan untuk memperoleh visa dan izin tinggal diwujudkan dalam pelayanan berbasis teknologi informasi yang memangkas

birokrasi. Sudah bukan zamannya lagi masyarakat direpotkan dengan urusan administrasi. Selama permohonan lengkap dan sesuai persyaratan, proses bisa dilakukan melalui platform yang bisa diakses dari manapun.

Tak dipungkiri masih banyak kekurangan Ditjen Imigrasi dalam memenuhi hajat warga pemohon keimigrasian. Sekuat tenaga kami persembahkan pelayanan dengan harapan semaksimal mungkin dapat memuaskan para warga. Tak ada gading yang tak retak, segala kebijakan akan terus dievaluasi dan diperbaiki demi mewujudkan kepastian pelayanan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

DARI REDAKSI LAPORAN UTAMA

CATATAN AKHIR TAHUN 2020, PELAKSANAAN PELAYANAN

KEIMIGRASIAN DI MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Teks Yanos Okterano dan Guntur Widyanto

Tahun 2020 telah usai. Banyak terjadi perubahan akibat adanya pandemik COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Secara garis besar, pandemik COVID-19 telah menyebabkan

transformasi di pelbagai tatanan kehidupan, mulai dari sektor ekonomi, sosial dan budaya.

Adanya pagebluk juga berdampak terhadap penyesuaian pemberian layanan kepada masyarakat, pun demikian dengan pelaksanaan layanan keimigrasian. Data yang dihimpun dari Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan,

5BHUMIPURA 2020

Pengambilan Foto Paspor

FotoDok. Ditjen Imigrasi

DitJen ImigrasiDitjen Imigrasi Ditjen Imigrasi www.imigrasi.go.idDitjen Imigrasi

Sepanjang Januari hingga Desember 2020, Sistem Border Control Management mencatatkan, jumlah kedatangan orang ke Indonesia mencapai 4.689.714 orang yang terbagi menjadi 2.370.257 Warga Negara Indonesia (WNI) serta 2.319.457 Warga Negara Asing (WNA).


sepanjang tahun 2020 seluruh jenis layanan keimigrasian cenderung mengalami penurunan.

Signifikansi penurunan pertama terlihat dari data perlintasan orang yang keluar dan masuk Wilayah Indonesia. Sepanjang Januari hingga Desember 2020, Sistem Border Control Management mencatatkan, jumlah kedatangan orang ke Indonesia mencapai 4.689.714 orang yang terbagi menjadi 2.370.257 Warga Negara Indonesia (WNI) serta 2.319.457 Warga Negara Asing (WNA).

Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi, Arvin Gumilang mengatakan, jumlah tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun 2019, tercatat jumlah kedatangan ke Wilayah Indonesia mencapai 20.614.259 orang. “Untuk perlintasan kedatangan orang ke Wilayah Indonesia cenderung mengalami

penurunan yang cukup drastis, dengan presentase lebih dari 75 persen,” katanya.

Hal serupa juga terjadi pada jumlah keberangkatan orang yang keluar Wilayah Indonesia. Sepanjang tahun 2020 tercatat, jumlah keberangkatan mencapai 4.579.432 orang, yang terbagi menjadi 2.049.912 WNI serta 2.529.520 WNA.

“Pada tahun 2019, jumlah keberangkatan mencapai angka 20.614.259 orang yang terdiri dari 9.140.765 WNI dan 11.473.494 WNA,” ujar Arvin.

Dalam data perlintasan menunjukkan, jumlah kedatangan dan keberangkatan paling banyak terjadi pada Januari 2020. Jumlah kedatangan pada bulan tersebut mencapai 2.009.437 orang dengan rincian sebanyak 960.066 WNI dan 1.049.371 WNA. Sementara itu, jumlah keberangkatan mencapai angka 1.976.675 orang dengan rincian 900.993 WNI dan 1.075.682 WNA.

6 BHUMIPURA 2020

Masih dari sumber yang sama, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta tercatat sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang “paling sibuk” di Indonesia. Sepanjang periode tahun 2020, sebanyak 1.414.078 orang melakukan perlintasan di TPI tersebut.

Pelayanan Penerbitan Paspor

Penurunan kuantitas pelayanan tidak hanya ditunjukkan dari data perlintasan saja, tetapi juga mencakup kepada jumlah pelayanan penerbitan paspor di kantor imigrasi (Kanim) maupun Unit Layanan Paspor (ULP). Hal ini dapat terlihat dari jumlah paspor 24 halaman dan 48 halaman yang diterbitkan.

“Sampai dengan November 2020, jumlah paspor yang telah kami terbitkan mencapai angka 1.282.921 buku dengan rincian sebanyak 1.155.978 paspor 48 halaman, 5.747 paspor 24 halaman dan 121.196 paspor elektronik,” tuturnya.

Proses Wawancara WNA Overstay


Suasana Petugas Sedang Membimbing Calon Jamaah Umrah


Proses Pemeriksaan Paspor di TPI


7BHUMIPURA 2020 6 BHUMIPURA 2020


Jumlah penerbitan paspor tertinggi terjadi pada Januari 2020, dengan rincian sebanyak 361.631 paspor 48 halaman dan 2.354 paspor 24 halaman. Kemudian, sebanyak 31.188 paspor elektronik diterbitkan.

Selain menerbitkan paspor, Direktorat Jenderal Imigrasi juga melakukan penolakan permohonan paspor pada saat proses wawancara. Hingga periode November 2020, jumlah penolakan mencapai 10.828 permohonan.

“Penolakan permohonan bisa disebabkan tidak lengkapnya dokumen persyaratan yang diperlukan atau juga adanya indikasi penyalahgunaan paspor oleh pemohon yang merupakan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP),” jelasnya.

Penolakan permohonan paspor pada saat proses wawancara paling banyak terjadi pada Februari 2020 dengan jumlah 4.678 permohonan. Kemudian, terbanyak kedua pada bulan Maret 2020 sebanyak 3.126 permohonan dan April 2020 sebanyak 707 permohonan.

Penerbitan Izin Tinggal bagi WNA

Direktorat Jenderal Imigrasi tercatat telah menerbitkan izin tinggal bagi WNA sebanyak 258.340 permohonan. Jumlah tersebut terdiri dari penerbitan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) sebanyak 155.445 permohonan, Izin Tinggal Terbatas (ITAS) sebanyak 101.876 permohonan serta Izin Tinggal Tetap (ITAP) sebanyak 1.019 permohonan.

“Bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, jumlah penerbitan izin tinggal juga mengalami penurunan lebih dari 15 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 305.507 permohonan,” katanya.

Penghargaan Predikat WBK dan WBBM

Meskipun sedang menghadapi pandemik COVID-19, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali mengukir prestasi dengan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tingkat satuan kerja (satker). Penghargaan WBK dan WBBM merupakan apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) kepada

satuan kerja yang dianggap telah berhasil membangun zona integritas dan terbebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Tercatat, pada tahun 2020, sebanyak 35 satker telah berhasil mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Jumlah ini menggenapi keberhasilan di tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 16 kantor imigrasi dan 2 (dua) Direktorat yang meraih predikat WBK serta 3 (tiga) kantor imigrasi yang meraih predikat WBBM.

Pemeriksaan Barang Milik Deteni


Suasana Bandara Menuju TPI.




JAKARTA – Di tengah situasi pandemik global COVID-19, Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan keimigrasian, pengawasan, dan penegakan hukum keimigrasian. Komitmen ini dapat dilihat dari upaya Direktorat Jenderal Imigrasi sepanjang tahun 2020

ini yang menunda 1.653 penerbitan paspor karena diduga akan menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP). Angka tersebut merupakan rekapitulasi dari 125 kantor imigrasi di seluruh Indonesia.

“Sejalan dengan penundaan penerbitan paspor WNI yang diduga sebagai Calon PMI-NP, kami juga melakukan penundaan keberangkatan 165 orang di tempat pemeriksaan imigrasi, baik di bandara maupun pelabuhan laut. Kami tunda keberangkatannya karena diduga berpotensi menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di luar negeri. Dengan demikian, total ada 1.818 orang yang berhasil diselamatkan dari upaya pengiriman Calon PMI-NP maupun TPPO,” kata Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Arvin Gumilang dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (17/12).

SELAMA 2020, DITJEN IMIGRASI BERHASIL CEGAH 1.818

CALON PMI-NP DAN TPPOTeks Achmad Nur Saleh dan Junianto Budi Setyawan

“Penyidik PNS (PPNS) kami juga melakukan proses penyidikan kasus-kasus keimigrasian dan kemudian melanjutkan penyelesaian kasus tersebut melalui jalur pengadilan. Selama tahun 2020 total ada 55 kasus yang masuk ke meja hijau,” terang Arvin Gumilang.

Pengecekan Paspor PMI.

FotoDok. Kanim Tanjung Pinang

sejumlah instansi untuk bergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora).

“Saat ini sudah terbentuk 7.246 Timpora hingga tingkat kecamatan di seluruh Indonesia. Kami memanfaatkan jejaring tersebut untuk saling tukar informasi tentang keberadaan orang asing sampai tingkat kecamatan. Saat ini ada 4.287 penginapan, 75 perusahaan, dan 2.951 perorangan yang terintegrasi dalam Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APO), sehingga jumlah keseluruhan yang terintegrasi APOA sejumlah 7.313,” ujar Arvin lagi.

Arvin memaparkan, jumlah Timpora pada tahun 2020 ini meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun 2019. Tahun lalu hanya ada 2.727 Timpora. Peningkatan ini sejalan dengan upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalin kerja sama dengan instansi terkait untuk bersama-sama mengawasi orang asing sampai wilayah kecamatan.

Penguatan kerja sama bidang penegakan hukum terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Selama kurun waktu 2020, sudah ada 8 (delapan) instansi yang menjalin penguatan kerja sama yakni Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Divisi Hubungan Internasional Polri, Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Kejaksaan, Badan Keamanan Laut RI, KPK, BNN, dan Korlantas Polri.

Layanan Eazy Passport Disambut Baik

Pada tahun 2020 ini Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan layanan Eazy Passport. Layanan ini disambut baik karena memudahkan pemohon. Pemohon tidak perlu repot ke kantor imigrasi, petugaslah yang akan mendatangi lokasi yang telah disepakati. Seluruh peralatan seperti perekam biometrik, laptop, dan printer telah disediakan oleh kantor imigrasi sebagai penyelenggara Eazy Passport. Pemohon hanya diminta menyediakan sambungan internet nirkabel. Selama tahun 2020 ini banyak instansi pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, dan kelompok masyarakat yang mengakses layanan tersebut.

“Layanan Eazy Passport ini selain upaya meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian juga sebagai upaya agar tidak terjadi kerumunan di kantor imigrasi. Selama penyelenggaraan kegiatan layanan Eazy Passport kami menerapkan protokol kesehatan ketat,” terang Arvin Gumilang.

PMI yang baru tiba di Indonesia

FotoDok. Kanim Tanjung Pinang

Jika dibandingkan dengan data tahun lalu, lanjut Arvin, terjadi penurunan. Total penundaan keberangkatan dan penundaan penerbitan paspor pada tahun 2019 sebanyak 6.941 orang. Penurunan angka ini tidak terlepas dari dampak pandemik COVID-19 yang mana adanya pembatasan masuk di sejumlah negara sebagai upaya memutus mata rantai penularan virus.

3.677 Tindakan Administratif Keimigrasian

Penegakan hukum keimigrasian juga menjadi fokus Direktorat Jenderal Imigrasi. Selama kurun waktu tahun 2020 telah dilaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi, penangkalan, pengenaan biaya beban, dan pembatalan izin tinggal sejumlah 3.677 kasus.

“Penyidik PNS (PPNS) kami juga melakukan proses penyidikan kasus-kasus keimigrasian dan kemudian melanjutkan penyelesaian kasus tersebut melalui jalur pengadilan. Selama tahun 2020 total ada 55 kasus yang masuk ke meja hijau,” terang Arvin Gumilang.

Upaya pengawasan orang asing terus digencarkan selama tahun 2020. Arvin menuturkan, Direktorat Jenderal Imigrasi menyadari sepenuhnya bahwa perlu upaya terintegrasi untuk mengawasi orang asing. Oleh karena itu pihaknya menggandeng

10 BHUMIPURA 2020


JAKARTA – Badai pandemik COVID-19 yang menghantam Ibu Pertiwi mengakibatkan seluruh sektor kehidupan terdampak begitu dahsyat. Sejak dideklarasikan sebagai pandemik oleh pemerintah pada Maret 2020, berbagai kebijakan pembatasan telah diterapkan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga kini muncul

istilah baru Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Secara substansi dua kebijakan itu serupa, yakni membatasi pergerakan manusia untuk memutus rantai penularan SARS-CoV-2.

Pelayanan publik pemerintah menjadi salah sektor yang harus melakukan modifikasi dan inovasi agar masyarakat tetap terlayani meski dalam situasi pandemik COVID-19. Hal ini penting mengingat kantor yang memberikan pelayanan publik rentan menjadi kluster penularan COVID-19. Ini pula yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi.

MODIFIKASI DAN INOVASI DITJEN IMIGRASI

DI TENGAH PANDEMIKTeks Achmad Nur Saleh dan Junianto Budi Setyawan

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Direktorat Jenderal Imigrasi menyediakan fitur Live Chat di www.imigrasi.go.id.

LIPUTAN KHUSUS

12 BHUMIPURA 2020

Pelayanan Eazy Passport atau pelayanan paspor kolektif berhasil memenuhi harapan pemohon paspor untuk mengurus paspor di lokasi yang mereka inginkan.


Direktorat Jenderal Imigrasi, sebagai struktur bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, salah satu tugas pokoknya adalah memberikan pelayanan publik. Berbagai modifikasi dan inovasi pelayanan dikedepankan, agar pada era adaptasi kebiasaan baru, pegawai tetap bisa aman dalam melayani dan masyarakat pun merasa nyaman saat mengakses pelayanan keimgirasian.

Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Arvin Gumilang mengatakan pada awal pandemik, Direktorat Jenderal Imigrasi sempat

menerapkan kebijakan pembatasan pelayanan keimigrasian bagi WNI dan WNA. Untuk WNI, pelayanan paspor diberikan dalam kondisi darurat saja. Sementara untuk WNA yang tidak bisa kembali ke negaranya (stranded) diberikan kebijakan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) dan akses masuk ditutup total, kecuali WNA yang memiliki keperluan darurat. ”Seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah melalui Satgas COVID-19, kami pun menerapkan perubahan pada era adaptasi kebiasaan baru,” kata Arvin di Jakarta, baru-baru ini.

Pelayanan Eazy Passport

Arvin menuturkan, kebijakan penting yang diterapkan di era adaptasi kebiasaan baru adalah pelayanan Eazy Passport. Kebijakan ini sesuai dengan Surat Edaran: No. IMI-1060.GR.01.01 Tahun 2020 tertanggal 30 Juni 2020 tentang pelayanan Eazy Passport. Secara umum, lanjut dia, pelayanan ini memudahkan pemohon karena petugas imigrasi yang datang langsung ke lokasi. Batas minimal pelayanan kolektif ini adalah 50 permohonan.

Mereka yang dapat mengakses pelayanan ini bisa dari perkantoran pemerintah/TNI/

Evisa merupakan inovasi yang diluncurkan di tengah pandemik COVID-19 untuk memangkas birokrasi dan mengurangi pertemuan petugas dan pemohon.


13BHUMIPURA 2020


Polri/BUMN/BUMD/Swasta, termasuk pegawai dan keluarganya. Dapat pula diakses oleh institusi pendidikan seperti sekolah, pesantren, dan asrama (termasuk pegawai dan keluarganya), komunitas/organisasi, serta komplek perumahan/apartemen.

Arvin menjelaskan bahwa Ditjen Imigrasi melalui kantor imigrasi menyiapkan seluruh peralatannya. Ditjen Imigrasi meminta bantuan akses internet nirkabel untuk mengakses portal imigrasi saat proses wawancara dan pengambilan biometric.

“Selama penerapan kebijakan ini sudah ada 8.607 paspor yang diterbitkan melalui pelayanan Eazy Passport,” kata Arvin seraya menambahkan, protokol kesehatan COVID-19 diterapkan secara ketat selama kegiatan berlangsung agar petugas dan pengakses pelayanan keimgirasian aman dan nyaman.

Kebijakan Visa Elektronik

Pelayanan nir-tatap muka menjadi salah satu pilihan paling realistis di tengah pandemik COVID-19. Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan terobosan untuk memberikan pelayanan izin tinggal untuk WNA berupa visa elektronik. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 26/2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.Menteri Hukum dan HAM RI meresmikan pelayanan visa elektronik (e-visa) pada hari Dharma Karya Dhika, 27 Oktober 2020.

Pelayanan pengajuan visa online ini dapat diakses di laman visa-online.imigrasi.go.id.

“Ini salah satu inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memudahkan pelayanan izin tinggal sekaligus meminimalkan petugas imigrasi kontak dengan orang asing yang akan mengajukan izin tinggal. Tinggal akses laman tersebut dan penuhi seluruh persyaratannya. Jika semua semua persyaratan telah sesuai aturan, maka Ditjen Imigrasi menerbitkan visa secara online dikirimkan melalui surat elekronik (email),” kata Arvin Gumilang.

Dalam Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 tersebut, kata Arvin, juga memuat pembatasan lalu lintas orang asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Pada masa pandemik COVID-19 ini hanya ada 7 (tujuh) bandara sebagai tempat pendaratan orang asing yakni Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Ngurah Rai Bali, Juanda Surabaya, Kualanamu Medan, Sam Ratulangi Manado, Hasanuddin Makassar, dan Hang Nadim Batam.

“Selain itu, ditunjuk pula 90 pelabuhan laut, 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) internasional, dan 44 PLBN tradisional sebagai TPI,” ujar Arvin.

Fitur Live ChatSebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Direktorat Jenderal Imigrasi menyediakan fitur Live Chat di www.imigrasi.go.id. Arvin menjelaskan,

masyarakat dapat mengakses pelayanan tersebut untuk konsultasi online terkait permohonan pelayanan dan pengaduan terkait keimigrasian.

“Petugas kami sedapat mungkin untuk menjawab seluruh pertanyaan dan pengaduan masyarakat. Tentu, jika perlu melakukan klarifikasi dan verifikasi data maka butuh waktu untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi, mohon masyarakat memahami dan bersabar dilayani petugas kami,” kata Arvin.

Ditambahkan Arvin, di masa pandemik COVID-19 ini, rumah detensi imigrasi menerapkan pembatasan pelayanan. Namun demikian, masih tetap melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendetensian dan pendeportasian.

“Hal ini juga berlaku di kantor imigrasi, proses detensi dan deportasi tetap berjalan sesuai aturan. Khusus, rumah detensi imigrasi, hanya akan menerima kunjungan yang sifatnya penting dan mendesak. Proses penyidikan bagi orang asing yang melanggar UU Keimigrasian tetap akan dilaksanakan sesuai dengan aturan berlaku,” pungkas Arvin.

Petugas wajib memakai alat pelindung diri pada waktu melayani masyarakat.


14 BHUMIPURA 2020


KERJA KITA

IMIGRASI DEPOK TINDAK TEGAS 2 WNA PEMINTA SUMBANGAN WARGATeks Guntur

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok mengambil tindakan tegas terhadap dua orang Warga Negara Asing (WNA) berinisial MFGM (28) dan MBM (42).

Keduanya dinilai meresahkan masyarakat karena telah meminta sumbangan dengan dalih untuk membantu anak yatim di Palestina.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok, Ruhiyat M Tolib mengatakan, penangkapan kedua WNA diawali dari adanya laporan masyarakat terhadap adanya aktivitas WNA yang meminta-minta di salah satu wilayah di Kota Depok. Dari laporan tersebut, sambung Tolib, pihaknya bersama dengan Polresta Depok kemudian melakukan pendalaman.“Kami bersinergi dengan Polresta Depok

mendatangi lokasi laporan yang disampaikan masyarakat. Dari hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa benar terdapat dua WNA tersebut yang keberadaannya sangat meresahkan warga sekitar,” ujarnya.Lebih lanjut, Tolib menjelaskan, setelah dilakukan pendalaman, keduanya menyatakan bahwa mereka merupakan WNA pemegang kartu UNHCR dengan status sebagai pengungsi. Selain itu, kedua WNA tersebut juga mengaku saat ini berdomisili di Kabupaten Bekasi.

“Kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan serta pengumpulan bahan keterangan, yang bersangkutan mengaku bahwa hasil sumbangan yang terkumpul dari kegiatan meminta-minta digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi kedua warga negara asing tersebut,” jelasnya.

Tolib menyebutkan, peristiwa tersebut bukanlah kali pertama terjadi di Kota Depok. Untuk itu, dirinya berharap kepada warga Depok agar berperan aktif melaporkan kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok apabila ditemukan kasus serupa.

“Kami menghimbau kepada masyarakat kota Depok untuk senantiasa waspada terhadap segala bentuk aktivitas warga negara asing yang mencurigakan,” pungkasnya.Atas perbuatannya tersebut, kedua WNA saat ini diamankan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok untuk dilakukan proses pemeriksaan dan pendalaman.

Konferensi Pers penegakan hukum terhadap orang asing yang diduga meminta-minta uang dan meresahkan masyarakat di Wilayah Depok



OVERSTAY LEBIH DARI SEBULAN, 6 WNA DIDEPORTASI KANIM BATAMTeks Arif Rahman dan Junianto Budi

BATAM - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mendeportasi 6 (enam) warga negara asing (WNA) karena masa izin tinggalnya sudah kedaluwarsa lebih dari sebulan (overstay). Keenam WNA tersebut terdiri dari 5 (lima) WN Bangladesh dan 1 (satu) WN Malaysia.

Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigra-si Kelas I Khusus TPI Batam Bidpray Situmorang mengatakan, WN Bangladesh yang dideportasi berinisial MFK, SK, MR, MS dan KT. Sedangkan, 1 WN Malaysia berinisial MMNBA.

“WN Malaysia dideportasi pada 12 Desember melalui Tempat Pemer-iksaan Imigrasi (TPI) Batam Center. Untuk 5 (lima) WN Bangladesh kita deportasi melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Soekarno Hatta pada 13 Desember,” kata Bidpray dalam keterangan pers, Jumat (11/12). Turut menyertai Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Qriz Pratama, Kasi Informasi dan Komuni-kasi Keimigrasian Sofia W. Dewi, dan Kasi Intelijen Keimigrasian Eka Satriawan.

Bidpray menjelaskan, 5 (lima) WN Bangladesh diamankan setelah terjaring pengawasan keimigrasian di Kampung Belian, Batam Center 6 November lalu. Kelima WN Bangladesh tersebut telah overstay selama 32 hari sejak 6 Oktober.

Sesuai Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-4497 Tahun 2020 tentang Batas Waktu Kewajiban Orang Asing Pemegang ITKT untuk mendapatkan Izin Tinggal Keimigra-sian, semua WNA pemegang ITKT wajib memperbarui izin tinggal melalui mekanisme Persetujuan Visa (Teleks).“5 (lima) WN Bangladesh tersebut kita periksa di kantor dan diketa-hui tidak memperbarui izin tinggalnya. Kemudian kami lakukan pendetensian di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam,” kata dia.

Sesuai Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-4497 Tahun 2020 tentang Batas Waktu Kewajiban Orang Asing Pemegang ITKT untuk mendapatkan Izin Tinggal Keimigrasian, semua WNA pemegang ITKT wajib memperbarui izin tinggal melalui mekanisme Persetujuan Visa (Teleks).

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bat-am, lanjut Bidpray, juga menginformasikan pendetensian kepada Duta Besar Bangladesh di Jakarta. Untuk kelengkapan pemeriksaan pihaknya memanggil 2 (dua) perusaahan selaku penjamin 5 (lima) WN Bangladesh tersebut yakni PT. BBI dan PT. KME.

Sementara itu, WNA Malaysia berinisial MMNBA melaporkan diri ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam pada 16 Novem-ber. Dari cap tanda masuk yang diterakan di paspor milik MMNBA, yang bersangkutan masuk ke wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Sri Bintan Pura meng-gunakan Bebas Visa Kunjungan pada tanggal 14 Maret 2020. Masa berlaku visa kunjungan-nya sampai 12 April 2020. Selanjutnya MMN-BA memperoleh ITKT karena pandemik COVID-19 hingga 6 Oktober 2020.

“Namun, MMNBA tidak mengajukan pemba-ruan izin tinggal sehingga overstay selama 42 hari. Pasal yang disangkakan sama yakni Pas-al 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Ta-hun 2011 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-4497 Tahun

2020 tentang Batas Waktu Kewajiban Orang Asing Pemegang ITKT untuk mendapatkan Izin Tinggal Keimigrasian,” ujar Bidpray seraya berujar, sesuai pasal 63 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 ten-tang Keimigrasian, biaya yang timbul dalam deportasi WNA Bangladesh dan Malaysia tersebut ditanggung oleh penjamin. “Keenam WNA tersebut kita usulkan penangkalan ke Direktorat Jenderal Imigrasi.”

Pemindahan WNA ke Rudenim

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam memindahkan WN Nigeria berinisial AU ke Rumah Detensi Imigrasi Jakarta pada 12 Desember 2020.

Bidpray menerangkan, AU merupakan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam yang telah habis masa pidananya karena melanggar Tindak Pidana Umum sesuai Pasal 378 KUHP berupa tindak pidana Penipuan.

“Yang bersangkutan telah menjalani masa hukuman selama 3 (tiga) tahun. Karena masa

hukumannya telah selesai, pada 27 Oktober lalu petugas Lapas Kelas IIA Batam me-mindahkan ke Ruang Detensi Kantor Imigra-si Kelas I Khusus TPI Batam,” kata Bidpray.

Saat ini, lanjut dia, AU tengah menunggu proses penyelesaian dokumen perjalanan karena yang bersangkutan tidak memiliki paspor yang sah dan berlaku. Komunikasi terus dilakukan dengan Kedutaan Besar Ni-geria di Jakarta untuk menerbitkan dokumen keimigrasian agar proses deportasi dapat segera dilakukan.

Suasana konferensi pers di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam



TERIMA PENGHARGAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK 2020, YASONNA LAOLY TEGASKAN KOMITMEN PELAYANAN HAM DAN KEPENTINGAN MASYARAKATTeks Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kemenkumham

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan komitmen kementerian yang dipimpinnya untuk terus melayani pemenuhan hak asasi manusia

serta kepentingan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Yasonna usai menerima penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Gedung Tribrata, Jakarta, Rabu (25/11/2020).

“Tentu kami berterima kasih kepada KemenPANRB atas terpilihnya kami sebagai salah satu penerima Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020,” ucap Yasonna.

“Perubahan zaman, apalagi ditambah dengan tekanan besar akibat pandemi COVID-19 seperti sekarang, harus disiasati dengan inovasi demi inovasi demi melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kami di Kementerian Hukum dan HAM. Semoga penghargaan ini menjadi pelecut bagi seluruh jajaran Kemenkumham untuk terus berinovasi demi meningkatkan pelayanan kepada publik,” tuturnya.

Adapun inovasi Kemenkumham yang diganjar dengan penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 tak lain

“Kementerian Hukum dan HAM punya komitmen tinggi terkait upaya pemenuhan HAM, termasuk untuk saudara-saudara kita yang tinggal di Papua,” ujar Yasonna.

lewat pendirian pos pengaduan HAM di 50 denominasi gereja di Manokwari, Papua Barat, pada akhir Juli silam. Pos pengaduan HAM tersebut merupakan kerja sama Kanwil Kemenkumham Papua Barat dengan Persekutuan Gereja Papua Provinsi Papua Barat (PGGP PB).

Lewat kerja sama tersebut, para pendeta, pastor, dan kepala suku mendapat pelatihan dari paralegal yang difasilitasi Kemenkumham Papua Barat. Para pastor dan pendeta inilah yang diharapkan dapat turut melayani jemaat yang mengalami persoalan terkait HAM dalam kehidupannya.

Yasonna menyebut penghargaan terkait pendirian pos pelayanan HAM di 50 denominasi gereja di Manokwari tersebut dapat dilihat sebagai penegasan atas komitmen pemerintah terkait pemenuhan HAM masyarakat, termasuk di Papua.

“Kementerian Hukum dan HAM punya komitmen tinggi terkait upaya pemenuhan HAM, termasuk untuk saudara-saudara kita yang tinggal di Papua,” ujar Yasonna.

“Karenanya, apresiasi yang kami terima atas inovasi ini pun bisa dilihat sebagai komitmen pemerintah secara keseluruhan

untuk menjamin bahwa seluruh warga negara Indonesia terpenuhi dengan ideal,” katanya.

Sebagaimana diketahui, hari ini KemenPANRB menyerahkan penghargaan pelayanan publik kepada sejumlah kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, perguruan tinggi, perusahaan swasta, hingga kelompok masyarakat sipil. Acara yang dibuka secara virtual oleh Wakil Presiden K. H. Ma’ruf Amin tersebut merupakan puncak dari tiga kegiatan kompetisi pelayanan publik KemenPANRB.

Ketiga kompetisi yang dimaksud ialah Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Penanganan COVID-19 Tahun 2020, dan Kompetisi Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020. Pos pengaduan HAM yang dibentuk Kemenkumham di 50 denominasi gereja di Papua Barat termasuk pada kategori pertama.

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 adalah penyelenggaraan ketujuh sejak pertama kali dihelat oleh Kementerian PANRB pada 2014. KIPP merupakan strategi

kebijakan Kementerian PANRB dalam mendorong penciptaan/pembentukan inovasi pelayanan publik yang dilakukan instansi pemerintah untuk mendorong gerakan One Agency One Innovation sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi. KIPP tahun 2020 sendiri dibagi menjadi tiga kelompok, yakni kelompok umum, kelompok replikasi, dan kelompok khusus.

Menkumham menerima penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Gedung Tribrata

FotoBiro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kemenkumham

Menkumham menerima penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Gedung Tribrata




IMIGRASI SIAPKAN FAST TRACK BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIATeks Tedy dan Tubagus (Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kemenkumham)

Tangerang – Fast track atau jalur cepat dalam pemeriksaan imigrasi di bandar udara (bandara) biasanya selalu diasosiasikan dengan pejabat VVIP, diplomat, crew maskapai, penumpang first class, atau orang-orang khusus lainnya. Masyarakat umum dipersilakan menggunakan jalur biasa dan mengantre sesuai barisan.

Kini ada satu lagi kelompok masyarakat yang dapat menikmati layanan istimewa dari imigrasi tersebut, yaitu pekerja migran Indonesia (PMI). Diperkenalkan sejak akhir September lalu, layanan ini diresmikan bertepatan dengan diperingatinya Hari Pekerja Migran Internasional tahun ini. Layanan itu juga merupakan kado istimewa Pemerintah Republik Indonesia kepada para pekerja migran. Peringatan itu sendiri tahun ini dipusatkan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat (18/12/2020).

Dimasukkannya PMI dalam layanan jalur cepat karena mereka adalah orang-orang istimewa yang memang sudah seharusnya mendapatkan penghormatan dan pelayanan dari negara. Mereka adalah para pahlawan devisa negara, salah satu penyokong utama perekonomian bangsa. Karenanya layak diberi layanan kemudahan dan kelancaran pelayanan, baik proses keberangkatan maupun kepulangan.

Fasilitas ini merupakan hasil kolaborasi apik antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan PT. Angkasa Pura II. Pada tahap awal, fasilitas ini baru tersedia di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dan akan segera menyusul pada bandara-bandara lainnya.

Direktur Jenderal Imigrasi, Jhoni Ginting, yang mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan pelindungan terhadap PMI merupakan bagian dari tugas Kemenkumham. Lebih spesifik, melekat dalam tugas dan fungsi Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang bagi para pahlawan devisa negara Indonesia.

“Pelindungan pekerja migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja. Pekerja migran wajib diberikan pelindungan sejak pendaftaran, pembuatan dokumen perjalanan dan/atau visa, pemberangkatan hingga pulang ke tanah air setelah kontrak kerja selesai,” ujar Jhoni Ginting dalam sambutannya di lounge Pekerja Migran Indonesia Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang diresmikan hari ini.

Sebelumnya, Kemenkumham, melalui Ditjen Imigrasi telah memberikan layanan biaya sebesar Rp0 (nol rupiah) untuk pembuatan paspor bagi para WNI yang pertama kali menjadi PMI. Terakhir, ketentuan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatur terkait syarat dan tata cara pengenaan tarif nol rupiah dalam pelayanan keimigrasian.

“Bukan fasilitas yang terpenting, tetapi bagaimana melindungi dan melayaninya (PMI). Karena fasilitas ini tidak ada artinya, kalau justru servisnya tidak benar,” ujar Erick lagi pada Peringatan Hari Pekerja Migran Internasional.

KEBIJAKAN

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan semua itu mudah kalau kita bekerja secara gotong royong dan mengerjakannya secara tulus. Akan tetapi dapat menjadi sulit apabila kita bekerja, namun mencari perbedaan dan munculnya konflik kepentingan.

“Kalau kita bisa menghormati dan melayani bangsa kita sendiri, bukan bangsa luar dulu, berarti itu adalah hal-hal menuju arah yang benar,” kata Erick.

Jalur cepat keimigrasian merupakan salah satu dari lima fasilitas yang diberikan kepada para PMI. Empat fasilitas lainnya yakni lounge PMI berupa ruang tunggu yang nyaman bagi PMI yang akan berangkat atau datang dari luar negeri, kemudian helpdesk atau pos pelayanan, pengaduan, informasi, advokasi, pendataan, dan pemulangan bagi PMI bermasalah, selanjutnya Gerai PMI untuk pemasaran produk usaha bagi Purna PMI, dan terakhir media advertising berupa media sosialisasi dan informasi bagi para PMI.

“Bukan fasilitas yang terpenting, tetapi bagaimana melindungi dan melayaninya (PMI). Karena fasilitas ini tidak ada artinya, kalau justru servisnya tidak benar,” ujar Erick lagi pada Peringatan Hari Pekerja Migran Internasional.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang hadir secara daring berharap inovasi ini diimbangi dengan edukasi dan pengawasan yang tepat, sehingga pelayanan khusus untuk pekerja migran tidak lagi disalahgunakan.

“Saya sungguh berharap kehadiran layanan ini dapat memberikan kenyamanan, meningkatkan kepercayaan diri, dan menumbuhkan rasa bangga sebagai PMI, sehingga dapat bekerja lebih baik dan lebih produktif,” kata Ida. “Semoga dalam perjalanan pengoperasiannya tidak terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan dari tujuan awalnya,” tambahnya.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan jalur cepat merupakan inisiasi dari Erick Thohir sebagai bentuk perlakuan istimewa kepada para pahlawan devisa. Keberadaan jalur cepat selama ini diperuntukkan hanya untuk pejabat negara, penumpang first class atau business class, kru pesawat, pemegang KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas), dan pemegang paspor diplomatik.

“Tapi fast track hari ini juga bisa dinikmati oleh para PMI. Tidak perlu antri, tidak perlu berdesak-desakan ketika masuk pos pemeriksaan imigrasi,” kata Benny di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.

Tidak berlebihan apabila para PMI mendapat perlakuan istimewa. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), remitansi atau transfer uang yang dilakukan pekerja asing ke penerima di negara asalnya, termasuk ke dalam 10 besar penyumbang devisa terbesar. Sementara survei yang dilakukan oleh World Bank pada 2016, total remitansi yang dihasilkan PMI mencapai 118 triliun.

Loket Fast Track Khusus PMI



PEMBERANGKATAN UMROH PADA MASA

NEW NORMALTeks Novam Scorpiantrien dan Husni Anggoro

Tasikmalaya (PHU) - Pandemik COVID-19 yang sudah berlangsung selama 10 bulan, membawa banyak perubahan dalam kehidupan termasuk

kebijakan pemerintah. Begitu juga dengan pemberangkatan ibadah haji yang pada tahun 2020 ini terpaksa dibatalkan demi keselamatan jemaah haji.

Diseminasi Pembatalan Pemberangkatan Haji Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Angkatan XXXII telah diselenggarakan di beberapa tempat di Jawa Barat sebagai bagian dari pembahasan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui pihak-pihak terkait.

Kali ini, diseminasi dilaksanakan di Kota Tasikmalaya dengan mengundang Kepala KUA dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang berasal dari Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya, dan Kab. Ciamis.

Hadir juga dua pembicara antara lain Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB. Ace Hasan Sadzily, Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Oman Fathurrahman, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, Adib, Jumat (11/12), di Hotel Santika Kota Tasikmalaya.

“Awalnya kami tidak langsung membatalkan tetapi membuat beberapa skenario pemberangkatan. Seiring dengan penyebaran COVID-19 dan saya membaca beberapa referensi mengenai pandemik, sepertinya tidak dimungkinkan pemberangkatan ibadah haji tetap dilaksanakan,” terang Oman.

Dirjen PHU Oman Fathurahman mengatakan bahwa awal pandemik COVID-19 mulai menyebar di Indonesia, Kementerian Agama sudah bersiap untuk kemungkinan keputusan yang akan diambil untuk pemberangkatan ibadah haji tahun 2020.

“Awalnya kami tidak langsung membatalkan tetapi membuat beberapa skenario pemberangkatan. Seiring dengan penyebaran COVID-19 dan saya membaca beberapa referensi mengenai pandemik, sepertinya tidak dimungkinkan pemberangkatan ibadah haji tetap dilaksanakan,” terang Oman.

Pembatalan pemberangkatan ibadah haji tahun 2020, lanjutnya, murni demi menjaga keselamatan bangsa terutama jemaah haji karena jumlah jemaah haji Indonesia banyak yang berusia lansia.

Ia menegaskan bahwa yang dibatalkan hanya pemberangkatan ibadah haji, tetapi untuk pembinaan, bimbingan manasik haji, dan perlindungan jemaah haji masih tetap dilakukan dengan tata cara disesuaikan.

Sebagai gambaran pemberangakatan jemaah haji tahun 2021, Oman menerangkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji umrah yang saat ini telah dibuka bisa dijadikan dasar pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021.

Ilustrasi Ibadah Umrah


“Seperti yang kita ketahui, saat ini ibadah umrah telah dibuka kembali oleh Pemerintah Arab Saudi, dan Indonesia telah mengirimkan beberapa gelombang pemberangkatan ibadah umrah. Dari situ kita melakukan evaluasi agar dapat kita perbaiki dan dijadikan bahan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021,” jelas Oman.

Ia mengakui bahwa beberapa pemberangkatan ibadah umrah, masih ada jemaah yang terindikasi positif dan jemaah umrah yang baru saja tiba harus melakukan isolasi mandiri. “Tetapi Pemerintah Arab Saudi sudah mulai terbiasa dengan ritmenya dan kita juga sudah mulai melakukan evaluasi untuk melakukan perbaikan kebijakan terhadap penyelenggaraan ibadah umrah terutama dari protokol kesehatan,” tuturnya.

“Atas pelaksanaan inilah, Ditjen PHU Kemenag RI mulai menyiapkan beberapa skema untuk pelaksanaan pemberangkatan jemaah haji tahun 2020 yang akan diberangkatkan pada tahun 2021,” tambahnya.

Diakuinya, sampai saat ini Kementerian Agama belum menerima pengumuman resmi dari Pemerintah Arab Saudi mengenai pemberangkatan jemaah haji tahun 2021, sehingga belum bisa memproses persiapannya termasuk kontrak-kontrak pengadaan.

Ia berpesan agar masyarakat Indonesia terutama jemaah haji tetap optimis bahwa pemberangkatan ibadah haji tahun depan dapat dilaksanakan.

“Saya berharap masyarakat Indonesia khususnya jemaah haji tetap optimis bahwa tahun depan penyelenggaraan haji dapat dilaksanakan,” harap Oman.

Di kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan, mengungkapkan bahwa di tahun 2021 regulasi pemberangkatan jemaah haji akan banyak mengalami perubahan yang sangat signifikan.

“Perubahan ini disesuaikan dengan kondisi pandemik COVID-19 yaitu adanya pembatasan usia jemaah haji dan paling penting adalah pengecekkan kesehatan dan tahapan isolasi mandiri,” ungkap Ace.

Ace menilai hal ini dilakukan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan bersama. “Berbicara masalah penyelenggaraan ibadah haji bukan hanya berbicara tentang jemaah haji dari Indonesia saja tetapi akan ada kontak langsung dengan jemaah haji dari berbagai belahan dunia sehingga kesehatan menjadi fokus yang diutamakan,” jelasnya.

“Protokol kesehatan harus lebih diperketat sehingga banyak teknis yang harus diubah seperti penyediaan fasilitas kesehatan yang mendukung adanya swab test, tempat duduk di penerbangan harus

berjarak, kemudian antrean juga diberi jarak, akomodasi penginapan yang sekamar tidak bisa lagi berempat, dan lain-lainnya. Sehingga kemungkinan tahun 2021 akan ada perubahan pada Bipih,” jelas Ace.

Di hadapan peserta yang merupakan Kepala KUA dan KBIH, Ace berpesan agar dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada jemaah mengenai perubahan tersebut sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Ace juga menginformasikan bahwa Bipih jemaah haji reguler Indonesia merupakan yang paling murah dengan pelayanan yang luar biasa. “Hal ini dikarenakan adanya nilai manfaat sehingga dapat mensubsidi BPIH jemaah haji reguler tersebut,” ujarnya.

“Kami dari Komisi VIII DPR RI selalu memantau dan mengawasi perkembangan informasi penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2021. Semoga pandemik COVID-19 ini cepat dapat diatasi sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat dilaksanakan kembali,” harapnya.

25BHUMIPURA 2020


Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut pemerintah akan fokus menyelesaikan isu hak asasi kelompok rentan yang meliputi

perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat hukum adat. Hal tersebut disampaikannya saat memberi kata sambutan virtual dalam rangkaian acara hari Hak Asasi Manusia ke-72, Kamis (10/12/2020).

Menkumham Yasonna menyebut fokus penyelesaian isu kelompok rentan itu tertuang dalam Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) periode kelima yang disusun oleh Kemenkumham, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri di dalam Sekretariat Bersama RANHAM.

“Sekretariat Bersama RANHAM sudah menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang RANHAM periode ke-5, berikut dengan rencana aksinya,” jelasnya.

“Diharapkan tahun 2021, kita sudah mulai dengan program RANHAM baru periode ke-5, yang fokus pada penyelesaian isu-isu

HAM kelompok rentan meliputi hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat hukum adat,” tuturnya lagi.

Disebut Menkumham Yasonna Laoly, penyusunan RANHAM periode ke-5 ini merupakan salah satu dari rangkaian upaya Kementerian yang dipimpinnya terkait program pemajuan HAM. Program pemajuan HAM ini tak hanya di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga menjangkau ke setiap daerah melalui Program Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Untuk tahun 2020, sebanyak 439 Kabupaten/Kota di Indonesia secara sukarela mengikuti penilaian oleh Kemenkumham. Setelah melalui verifikasi dan penilaian, terpilih sebanyak 258 Kabupten/Kota yang mendapatkan predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM.

“Perlu kami sampaikan bahwa program Kabupaten/Kota Peduli HAM ini, secara langsung maupun tidak langsung, lebih berhasil dalam mengenalkan nilai-nilai dan standar-standar pemenuhan HAM kepada masyarakat dan aparatur pemerintah daerah,” tutur politikus PDI Perjuangan tersebut.

Selain itu, Kemenkumham selama ini juga giat menggeber pelaksanaan pelayanan publik berbasis HAM selama tiga tahun terakhir dengan melibatkan hampir seluruh unit pelaksana teknis. Untuk tahun 2020, sebanyak 240 unit pelaksana teknis di lingkup Kemenkumham berhasil meraih predikat terbaik dalam upaya melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM.

“Kami sudah mencanangkan agar di tahun-tahun selanjutnya ruang lingkup peserta program penilaian pelayanan publik berbasis ini lebih ditingkatkan,” ucap Menteri Yasonna Laoly.

“Bukan hanya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM saja, akan tetapi juga di unit-unit pelayanan Kementerian dan Lembaga, serta di Pemerintah Daerah,” tutur Guru Besar Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tersebut.

Selain ketiga upaya tersebut, Menkumham Yasonna juga menyampaikan bahwa jajarannya terus melakukan perluasan jangkauan akses penanganan pelaporan atau pengaduan dugaan permasalan HAM hingga masyarakat sampai ke tingkat desa bisa terlayani dengan baik. Upaya diseminasi dan peningkatan kesadaran hukum dan HAM di masyarakat, yang sebelumnya lebih banyak kepada aparatur pemerintah, juga diutamakan menjangkau kalangan pelajar serta mahasiswa.

Secara bersamaan, upaya mendorong agar Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota juga memakai parameter HAM. Terakhir, Yasonna juga memastikan jajarannya menangani dan menindaklanjuti berbagai isu HAM yang berkembang dan memerlukan perhatian, termasuk tindak lanjut dari United Nations Guiding Principles on

Business and Human Rights (UNGPs) atau Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan HAM.

Terkait upaya jangka pendek, Menteri Yasonna menjamin pemenuhan hak asasi manusia menjadi inti dari segenap upaya pemulihan yang dilakukan pemerintah untuk membawa Indonesia bangkit dari tekanan pandemi COVID-19.

“Tema Hari HAM tahun 2020 terkait dengan pandemi COVID-19 berfokus pada kebutuhan untuk membangun kembali dengan lebih baik dengan memastikan hak asasi manusia adalah inti dari upaya pemulihan,” ujarnya.

“Tanggal 10 Desember adalah kesempatan untuk menegaskan kembali pentingnya hak asasi manusia dalam membangun kembali dunia yang kita inginkan, kebutuhan akan solidaritas global, dan kemanusiaan bersama,” ujar Menkumham Yasonna menambahkan.

Menkumham Yasonna H Laoly memberikan sambutan secara virtual pada Peringatan Hari HAM Internasional 2020

Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Kemenkumham

HARI HAM INTERNASIONAL, MENKUMHAM: PEMERINTAH MENYUSUN RANHAM KE-5 FOKUS MENYELESAIKAN ISU HAK ASASI KELOMPOK RENTANTeks Biro Humas, Hukum dan Kerjasama

“Sekretariat Bersama RANHAM sudah menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang RANHAM periode ke-5, berikut dengan rencana aksinya,” jelasnya.


MENYAMBUT ERA BARU ANALIS

DAN PEMERIKSA KEIMIGRASIAN

Teks Yudhistira Jatmiko (ASN pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung)

Dewasa ini keberadaan rumpun jabatan Analis Keimigrasian serta Pemeriksa Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi sangat masif dan

tersebar di seluruh Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian baik Kantor Imigrasi maupun Rumah Detensi Imigrasi. Sebenarnya Analis Keimigrasian dan Pemeriksa Keimigrasian bukanlah sebuah barang baru pada Direktorat Jenderal Imigrasi. Keberadaan rumpun jabatan ini telah dikenal 4-5 tahun yang lalu. Namun, menjadi begitu masif mulai awal 2018 disebabkan formasi CPNS 2017 pada Kementerian Hukum dan HAM terdapat pengampu jabatan Analis Keimigrasian serta Pemeriksa Keimigrasian dan pada medio 2018 juga diselenggarakan inpassing bagi pegawai yang berminat mengampu jabatan Analis Keimigrasian serta Pemeriksa Keimigrasian.

Penyederhanaan eselon yang digalakkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional tentunya akan mempengaruhi semakin banyaknya pengampu jabatan Analis Keimigrasian maupun Pemeriksa Keimigrasian.

OPINI

Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian serta Pemeriksa Keimigrasian saat ini bisa dikatakan merupakan jawaban atas keinginan Pemerintah dalam melakukan pembinaan serta pengembangan karir Aparatur Sipil Negara berbasis sistem merit, sehingga dapat membentuk budaya kerja yang produktif serta peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

Pembinaan karir jabatan fungsional Analis Keimigrasian dan Pemeriksa Keimigrasian bersifat berkelanjutan dan berjenjang serta kebijakan promosi dan penilaian berbasis pada kinerja dan disiplin pegawai itu sendiri atau lazim disebut open career system yang mengedepankan kompetisi dan kompetensi ASN dalam promosi dan pengisian jabatan. Akan tetapi, keberadaan Analis Keimigrasian serta Pemeriksa Keimigrasian bukan tanpa halangan, dengan jumlah yang begitu banyak serta berada di seluruh Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh Indonesia terkadang terjadi perbedaan persepsi terkait standar pelaporan dan pengumpulan angka kredit ataupun penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai. Hal ini bukan merupakan hal yang pelik mengingat terus terjadi perbaikan sistem pengumpulan angka kredit

Pembinaan karir jabatan fungsional Analis Keimigrasian dan Pemeriksa Keimigrasian bersifat berkelanjutan dan berjenjang serta kebijakan promosi dan penilaian berbasis pada kinerja dan disiplin pegawai itu sendiri atau lazim disebut open career system yang mengedepankan kompetisi dan kompetensi ASN dalam promosi dan pengisian jabatan.

Suasana Rapat Kordinasi JFT Analis Keimigrasian. (foto sebelum masa pandemik)


dan penilaian yang salah satunya dilakukan melalui keberadaan e-dupak yang akan digunakan ke depannya.

Unsur tugas serta kegiatan Analis Keimigrasian dan Pemeriksa Keimigrasian yang dapat dikonversi menjadi angka kredit sangat beragam dan mengakomodasi hampir seluruh tugas dan fungsi keimigrasian mulai dari pelayanan paspor dan izin tinggal, persetujuan visa, intelijen, penyidikan, dan penindakan keimigrasian hingga pengendalian rumah detensi imigrasi. Selain tentunya pengampu jabatan dapat melakukan kegiatan lain yang bersifat pengembangan profesi seperti pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang keimigrasian ataupun penyaduran buku di bidang keimigrasian, serta melakukan kegiatan penunjang tugas seperti mengikuti seminar ataupun lokakarya di bidang keimigrasian.

Analisis beban kerja setiap Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi sangat diperlukan agar seluruh Analis Keimigrasian dan Pemeriksa Keimigrasian dapat mencapai angka kredit yang dibutuhkan setiap periode dan setiap tahunnya, jika terjadi penumpukan ataupun kekurangan pejabat fungsional pada sebuah Unit Pelaksana Teknis tentunya akan bermuara tidak optimal dan tidak meratanya perolehan angka kredit pada setiap pengampu

jabatan Analis Keimigrasian dan Pemeriksa Keimigrasian.

Menurut pendapat penulis, ke depannya Tour of Duty ataupun Tour of Area juga dibutuhkan pada Analis Keimigrasian dan Pemeriksa Keimigrasian untuk menambah pengalaman dan pengetahuan, serta mengatasi tidak meratanya perolehan angka kredit pengampu jabatan Analis Keimigrasian ataupun Pemeriksa Keimigrasian. Mengingat beban kerja setiap Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian tentunya berbeda walaupun dalam Kelas Unit Pelaksana Teknis yang sama. Sebagai contoh Analis Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate mungkin akan berbeda perolehan angka kredit serta beban kerja dengan Analis Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung walaupun berada di kelas dan klasifikasi kantor yang sama.

Menjadi pejabat fungsional memiliki beberapa keuntungan seperti naik pangkat lebih cepat dibandingkan kenaikan pangkat reguler jika memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, berpeluang menduduki kelas jabatan lebih tinggi dan secara penghasilan berpeluang mendapatkan tunjangan jabatan yang lebih tinggi. Sebagai pengampu jabatan Analis Keimigrasian, penulis berharap seluruh pengampu jabatan Analis

Keimigrasian dan Pemeriksa Keimigrasian tetap bekerja efektif dan produktif, mengingat promosi serta penilaian berdasar pada kinerja serta prestasi pegawai itu sendiri bukan karena masa kerja ataupun hal lain.

Tantangan dunia keimigrasian semakin beragam. Seiring iklim investasi dan modernisasi global yang membuat mobilitas penduduk internasional semakin masif dan Analis Keimigrasian, serta Pemeriksa Keimigrasian harus dapat menjawab tantangan tersebut dan menjadi tulang punggung Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melaksanakan fungsi keimigrasian.



MERANGKUL MASUKAN WARGANET: SEBUAH

PROYEKSI DI 2021Teks Tias Widiatmika

(ASN pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai)

Membaca komentar-komentar di kolom komentar media sosial akun resmi pemerintahan kadang memberi hiburan tersendiri.

Terutama bila postingan itu menunjukan “prestasi”, komentar warganet menggelitik, testimoni mereka seringkali berkebalikan dari citra yang ingin dibentuk oleh admin media sosial. Sebenarnya apa sih kepuasan dari komplain di media sosial?

Apakah agar suara komplain itu mendapat amplifikasi dari warganet lain, sehingga menjadi viral, lalu harapannya akan segera ada tindak lanjut? Entahlah, tapi yang pasti dari komplain “viral’ seperti itu hanya akan menghasilkan solusi sementara, tidak menyentuh pokok permasalahannya. Lalu, bagaimana menyerap aspirasi warganet untuk bahan evaluasi?

Evaluasi bisa dilakukan dengan banyak hal, yang pertama dari tingkat manajemen bagaimana mengelola sebuah “layanan publik”. Sengaja diberi tanda kutip, istilah ini sebenarnya mengandung makna saling menegasikan. Berbicara layanan, maka tidak ada produk. Berbicara publik, maka tidak ada proses bisnis di dalamnya. Masa iya negara berbisnis dengan warganya?

Lalu layanan publik, bagaimana pengelolaannya jika tidak ada proses bisnis di dalamnya? Tentu tidak bisa dibuatkan pemodelan yang menghubungkan supply blangko paspor dan demand misalnya. Jika tidak ada model, maka tidak ada perkiraan penentu pertumbuhan. Jika tidak ada

perkiraan, maka tidak ada antisipasi, misal pembludakan permohonan terjadi.

Jika di perusahaan, manajemen hadir sebagai kumpulan orang yang mengatur cara berperilaku staf sampai melakukan pemodelan untuk proyeksi bisnis. Di pemerintahan, entitas ini tidak muncul, secara struktur memang ada atasan yang bertindak sebagai manajer, tetapi apakah beban kerja sebanyak itu bisa ditumpukan pada ketokohan?

Komplain media sosial sangat berguna, memberitahu secara spesifik titik yang kurang optimal dalam sistem penyampaian jasa (service delivery).

Mendengar Aspirasi Warganet

Komplain media sosial sangat berguna, memberitahu secara spesifik titik yang kurang optimal dalam sistem penyampaian jasa (service delivery). Hanya saja evaluasi yang dilakukan tidak empiris, contoh penumpukan antrean. Bagaimana membedakan banyak antrean karena pembludakan permohonan, atau response time pemrosesan yang lambat.

Secara kasat mata, banyaknya orang berjubel mengantre belum tentu terjadi penumpukan, bisa saja mereka bukan orang-orang yang mengantre dua jam yang lalu. Memang tampak banyak orang, tapi yang datang silih berganti.

Menerjemahkan situasi menjadi bentuk-bentuk terukur (objek) adalah evaluasi yang tepat. Jika ada komplain mengenai response time yang lambat, memunculkan dua asumsi. Apakah dari workflow yang tidak efisien, atau kendala kesisteman yang bisa jadi waktu habis hanya untuk menunggu aplikasi loading?

Objek terukur memiliki karakteristik, ada nilai numerik yang bisa dibandingkan. Memberi kuesioner “apakah anda puas dengan layanan kami?” lalu diberi pilihan dikotomis “ya/tidak”, tidak bermakna apa-apa, sebelum mengkorelasi responden dengan objek yang diamati. Mengenali populasi responden juga perlu, siapa mereka, apakah dia orang yang benar-benar menggunakan layanan atau sedang mengantar keluarga.

Optimalisasi PNBP

Pembenahan tidak melulu menunggu disorientasi terjadi, antisipasi awal dengan melakukan proyeksi jangka pendek juga penting. Apalagi, mengutip COBIT5 oleh ISACA, tata kelola (governance) memang memiliki fungsi memastikan kebutuhan, penentuan prioritas, pengambilan keputusan, dan pemantauan kinerja.

Pemerintah sendiri telah membuat proyeksi yang tertuang dalam Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2021. Masih mempertimbangkan pengaruh pandemik COVID-19 yang menunjukkan penerimaan pajak di tahun 2020 terkontraksi sebesar 10%. Target PNBP lainnya pada Kemenkumham dalam RAPBN tahun 2021 justru meningkat sebesar Rp4.484,0 miliar dari outlook tahun 2020.

Kemudian dalam kaitannya dengan tusi keimigrasian sebagai salah satu unit proyeksi, target tersebut meliputi Penambahan Unit Layanan Paspor (ULP), Unit Kerja Keimigrasian (UKK), perluasan layanan e-passport, dan simplifikasi pungutan tarif administrasi. Walaupun perluasan layanan

e-passport akan dilakukan, Ditjen Imigrasi selaku pengelola PNBP tetap memberikan pembatasan layanan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Harapannya, peningkatan dapat terjadi dibantu oleh beberapa jenis penerimaan dengan jumlah signifikan. Salah satunya adalah Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum.

Optimalisasi PNBP lainnya di Kementerian/Lembaga yang dilakukan pemerintah, sehingga mendapatkan proyeksi ini adalah adanya peningkatan kualitas pelayanan melalui penyederhanaan prosedur, penyederhanaan jenis dan/atau tarif, kecepatan layanan, pengoptimalan potensi dan inovasi layanan, perluasan sistem pembayaran berbasis cashless, peningkatan penggunaan teknologi dan informasi, dan peningkatan kapasitas sarana prasarana layanan, kemudian adanya penyempurnaan tata kelola dengan cara memperluas akses terhadap layanan.

Proyeksi 2021

Berdasarkan itu, salah satu antisipasi kerja layanan di tahun 2021 masih terkonsentrasi pada layanan keimigrasian bagi WNI. Mengingat Pemerintah membuat kebijakan

perluasan akses layanan, target untuk melakukan penambahan ULP dan UKK, serta perluasan layanan e-passport. Ini berarti perlu adanya evaluasi layanan untuk mengantisipasi membludaknya permohonan yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengguna layanan ataupun over-workload bagi petugas, yang berpotensi terhambatnya penyelesaian layanan.

Inilah yang perlu dievaluasi, apakah peningkatan target PNBP memiliki hubungan linear dengan bertambahnya kuantitas permohonan. Berasumsi bahwa memang benar ada korelasinya, ada baiknya dilakukan evaluasi dengan merujuk data historis tahun 2020, seperti penggunaan sumber daya, jumlah permohonan, jenis kegiatan, dan pelbagai masukan/kritik, untuk mempersiapkan aktivitas di tahun 2021.

Seperti ungkapan nobody plans to fail, but many fail to plan. Saking pentingnya perencanaan, katanya tidak ada orang yang merencanakan kegagalan, yang ada hanya gagal untuk berencana. Adagium ini jadi semakin relevan menyongsong tahun 2021.

Ilustrasi Admin Sedang Menangani Pengaduan Melalui DM Instagram



Pada akhir tahun 2019, salah satu kota besar di Tiongkok yaitu Wuhan, diserang oleh virus baru yang saat itu disebut Corona Virus. Virus yang kemudian memiliki nama resmi COVID-19 ini juga telah dikategorikan oleh World Health Organization sebagai Public Health Emergency of

International Concern. Menurut data dari WHO, saat ini COVID-19 telah menginfeksi sebanyak lebih dari 57 juta orang di dunia, dengan jumlah kematian lebih dari 1 juta jiwa. Virus ini sudah merupakan pandemik global dan menjadi concern dari seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Melihat keadaan dunia saat ini yang sedang struggling menghadapi virus ini, marilah kita sejenak melihat kondisi Tiongkok hari ini, tempat virus COVID-19 diduga pertama kali ditemukan.

Per tanggal 22 November 2020, menurut data dari KBRI Beijing, jumlah kasus yang terkonfirmasi di seluruh Tiongkok adalah 578 kasus, dengan kasus terbanyak ditemukan di Hong Kong, yaitu sebanyak 204 kasus. Data tersebut juga mengatakan bahwa 10 dari 34 provinsi di Tiongkok telah dinyatakan zero case atau bebas dari COVID-19. Bagaimana dengan Wuhan yang merupakan kota tempat virus ini diduga pertama kali ditemukan? Sejak ditemukan pertama kali, COVID-19 telah menelan korban sebanyak 4.512 jiwa, hanya di provinsi Hubei saja, provinsi tempat kota Wuhan berada.

Sementara itu, saat ini jumlah kasus terkonfirmasi di seluruh provinsi Hubei adalah hanya sebanyak 8 (delapan) kasus. Sedangkan di ibu kota Beijing sendiri saat ini masih dikonfirmasi sebanyak 4 (empat) kasus COVID-19. Walaupun masih terdapat beberapa outbreak/cluster kecil yang bermunculan, seperti baru-baru ini di Pudong District of Shanghai dan kota Tianjin, secara umum penanganan COVID-19 di Tiongkok dapat dikatakan berhasil dan cukup progresif. Artikel ini ditulis berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis selama menjadi Atase Imigrasi di KBRI Beijing, serta ditambahkan dengan informasi yang diambil dari berbagai sumber.

Berdasarkan rilis resmi dari National Health Commission of the PRC, setidaknya ada 7 (tujuh) kunci utama keberhasilan Tiongkok

BELAJARLAH (WALAUPUN) SAMPAI

KE NEGERI CHINATeks Tato Juliadin Hidayawan

(Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan)

Per tanggal 22 November 2020, menurut data dari KBRI Beijing, jumlah kasus yang terkonfirmasi di seluruh Tiongkok adalah 578 kasus, dengan kasus terbanyak ditemukan di HongKong, yaitu sebanyak 204 kasus. Data tersebut juga mengatakan bahwa 10 dari 34 provinsi di Tiongkok telah dinyatakan zero case atau bebas dari COVID-19.

KABAR DARI SEBERANG

Suasana warga China sedang menunggu transportasi.

FotoDok. Imigrasi

dalam mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi COVID-19, yaitu :

1. Full Response

• Segera me-locked down Kota Wuhan yang berpenduduk 10 juta jiwa, dan Provinsi Hubei yang berpenduduk 60 juta jiwa untuk mencegah penyebaran COVID-19 ke daerah lain.

• Membangun 16 rumah sakit darurat di Kota Wuhan dalam waktu singkat dengan kapasitas 13.000 tempat tidur.

• Mencanangkan kampanye nasional pencegahan COVID-19, seperti gerakan memakai masker, mencuci tangan, karantina mandiri, dan tidak berkumpul secara masal.

• Menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi orang terindikasi COVID-19

2. Mass Mobilization

• Memobilisasi 42.000 tenaga medis ke

Hubei yang merupakan episentrum COVID-19

• Menginstruksikan pairing-up support, provinsi yang mampu diminta untuk men-support kota-kota yang di-locked down di Provinsi Hubei.

• Mengalihfungsikan pabrik-pabrik untuk memproduksi masker secara massive. Produksi masker digenjot hingga 1,6 juta per hari untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

• Memberlakukan Work from Home (WFH)

• Mewajibkan karantina 14 hari bagi orang yang melintas antar provinsi maupun dari luar negeri.

• Mewajibkan pemeriksaan suhu badan di tempat kerja, tempat umum, dan lingkungan perumahan.

3. Political Determination

• Menempatkan penganggulangan COVID-19 sebagai prioritas utama

nasional.• Memberhentikan pejabat yang tidak

berkompeten, termasuk mengganti pemimpin di Provinsi Hubei dan Kota Wuhan.

4. Timely Policy Adjustment

• Memperpanjang liburan Chinese New Year, dengan harapan masyarakat tetap berada di rumah atau kampung halaman masing-masing.

• Meliburkan sekolah dan perkuliahan, digantikan dengan belajar online.

• Memberlakukan tanggap darurat nasional di seluruh provinisi dan kabupaten.

• Membatalkan seluruh event dan kegiatan yang melibatkan banyak masa

• Menunda pelaksanaan Sidang Umum Tahunan Partai Komunis Tiongkok.

• Memperketat penjagaan di pintu masuk negara untuk mencegah masuknya imported case.


5. Easing Economic Pain while Fighting Diseahse

• Memberikan dana kepada UMKM dan pelaku usaha di Tiongkok agar ekonomi nasional tidak collapse.

• Memastikan kesejahteraan rakyat tetap tejaga dengan menjamin pasokan logistik kebutuhan sehari-hari melalui distribusi online, menyediakan layanan kesehatan dan dokter online dan menjaga stabilitas consumer price.

6. Transparency dan Coordinated Action

• Semua pihak bergerak bersama dengan satu komitmen untuk menjaga keselamatan rakyat.

• Informasi terkait perkembangan COVID-19 di Tiongkok terbuka untuk publik, mudah diakses dan selalu updated.

7. Power of Science and Technology

• Mempercepat penelitian dan pengembangan test kit, obat, vaksin, diagnosis, dan protokol perawatan pasien.

• Melakukan percepatan uji klinis berbagai obat seperti Chloroquine Phosphate, Remdesivir, serta obat lain.

• Menggunakan robot untuk menyemprot disinfectant, drone untuk mengukur suhu tubuh, dan aplikasi sistem QR Code untuk layanan kesehatan, sehingga meminimalisir kontak fisik.

Jika melihat dari data yang ada, saat ini jumlah kasus COVID-19 di Tiongkok sudah jauh berkurang jika dibandingkan dengan awal tahun 2020. Tetapi protokol kesehatan di tempat-tempat keramaian tetap berjalan walaupun tidak seketat sebelumnya, perlintasan antar kota maupun antar provinsi, baik menggunakan moda transportasi pribadi maupun publik, juga berangsur-angsur normal.

Namun di sisi lain, pemerintah Tiongkok memperketat masuknya orang dari luar negeri di pintu masuk negara untuk mencegah imported case. Berdasarkan pengalaman penulis, diplomat asing yang

akan datang ke Tiongkok setidaknya harus melewati 3 (tiga) kali swab/PCR test, yaitu satu kali di negara asal, satu kali ketika tiba di pintu masuk negara Tiongkok, dan satu kali setelah menjalani karantina selama 14 hari.

1. Pra Keberangkatan

Swab/PCR test yang dilakukan di negara asal, dalam hal ini Indonesia, juga harus dibarengi dengan pemeriksaan antibody igM. Kedua tes tersebut harus dilakukan tidak lebih dari 48 jam sebelum waktu boarding, serta harus dilakukan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh perwakilan Tiongkok di Indonesia. Nantinya hasil dari kedua test tersebut harus dikirimkan kepada perwakilan Tiongkok di Indonesia, sebagai persyaratan untuk menerbitkan Health Declaration yang akan dilampirkan pada saat check in. 2. Saat Kedatangan Seluruh orang yang datang ke Tiongkok wajib menjalani swab/PCR test di pintu negara atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Setelah menjalani pemeriksaan swab, yang bersangkutan akan diantar menuju hotel tempat karantina menggunakan shuttle bus yang telah disediakan.

Hasil dari pemeriksaan PCR akan keluar keesokan harinya, jika hasil menunjukan positif, maka yang bersangkutan akan langsung diarahkan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Sebaliknya jika hasil menunjukan negatif, yang bersangkutan akan melanjutkan karantina di hotel yang sama selama 14 hari.

3. Pasca Tiba di Tiongkok

Selama menjalankan karantina di hotel, kondisi dari yang bersangkutan akan selalu dipantau, termasuk pemeriksaan suhu tubuh secara berkala. Segala biaya yang timbul selama proses karanina, termasuk biaya akomodasi/hotel, ditanggung oleh yang bersangkutan. Setelah menjalani proses karantina selama 14 hari, yang bersangkutan akan melakukan swab/PCR test kembali.

Jika hasil menunjukan negatif, maka yang bersangkutan diperbolehkan untuk kembali ke kediaman masing-masing untuk menjalani home observation selama 7 (tujuh) hari. Setelah menjalani seluruh rangkaian protokol kesehatan, maka Health Kit/QR Code dari yang bersangkutan akan berubah menjadi

hijau. Health Kit ini harus selalu diperlihatkan jika akan mengunjungi tempat keramaian seperti restoran, pusat perbelanjaan, maupun ketika akan melakukan perjalanan antar kota di Tiongkok.

Pada tanggal 25 Agustus 2020, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Tiongkok telah menandatangani Travel Corridor Arrangement (TCA) bagi pelaku business essentials. Sehingga seluruh protokol kedatangan yang telah disampaikan sebelumnya, tidak berlaku bagi orang asing yang masuk dalam lingkup TCA tersebut.

Karena TCA RI-RRT juga mengatur mengenai pengaturan protokol kesehatan, antara lain mengurangi masa karantina menjadi 5 (lima) hari, walaupun tetap akan dilakukan pemeriksaan PCR sebelum dan sesudah karantina. Keberadaan dari orang asing dari subjek TCA RI-RRT setelah menjalani karantina sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjamin/sponsor dan akan selalu dipantau otoritas yang berwenang, dalam hal ini pemerintah daerah.

Penulis meyakini dan optimis bahwa pemerintah Republik Indonesia selalu melakukan langkah-langkah terbaik dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Semoga kita selalu diberikan perlindungan dan kesehatan dalam menjalankan tugas sehari-hari.


PELAYANAN KEIMIGRASIANKONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI SYDNEY DALAM

MASA PANDEMIK COVID-19Teks Fipit Fatimah

Dengan wilayah akreditasi hampir setengah benua Australia yang meliputi 3 (tiga) negara bagian terbesar di Australia; New South Wales, Queensland, dan South Australia dimana populasi Warga Negara Indonesia cukup besar di tiap-tiap negara bagian tersebut, KJRI Sydney mempunyai peran

penting dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi WNI yang tinggal di Australia khususnya dalam masa pandemik COVID-19.

Penyesuaian Pelayanan Keimigrasian selama masa Pandemik COVID-19

Dalam masa pandemik COVID-19, KJRI Sydney tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khususnya WNI yang tinggal di wilayah akreditasi KJRI Sydney.

Dalam masa pandemikk banyak WNI dengan visa temporary seperti pelajar yang memilih untuk tetap tinggal di Australia karena sampai saat ini hanya warga negara Australia dan Permanent Resident (PR) yang diizinkan untuk masuk Australia.

Proses Pengambilan Foto Paspor.

FotoDok. Imigrasi

Suasana Pelayanan

FotoDok. Imigrasi



Pelayanan Jemput Bola KJRI Sydney di Logan, Brisbane Queensland.

FotoDok. Imigrasi

Ruang Bermain Anak.

FotoDok. Imigrasi

Pada awal pandemik, penduduk Australia hanya boleh keluar rumah untuk keperluan esensial seperti membeli kebutuhan pokok dan berolahraga di luar ruangan. Hanya para pekerja esensial yang diizinkan untuk bekerja dari kantor. Bagi pelanggar dikenakan sanksi denda yang cukup besar. Staff dan pegawai KJRI Sdyney juga sempat menjalankan work from home secara bergantian, namun hanya berlangsung selama dua bulan.

Pelayanan keimigrasian berupa penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Visa Republik Indonesia tetap berjalan dengan mengikuti regulasi dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah Australia. Untuk mengurangi resiko penyebaran virus COVID-19, hanya pemohon paspor RI yang memerlukan pengambilan data biometrik yang diizinkan untuk masuk ke area Gedung KJRI Sydney. Pemohon paspor harus terlebih dahulu membuat appointment melalui aplikasi berbasis website dan datang sesuai dengan jam yang dipilih. Pengaturan jam kedatangan telah disesuaikan sehingga tidak ada penumpukan pemohon secara bersamaan pada satu waktu. Untuk layanan lainnya seperti visa dan dokumen kekonsuleran, pemohon tidak diizinkan untuk masuk ke area Gedung KJRI, dokumen permohonan wajib dikirimkan melalui pos atau kurir. Paspor yang telah selesai pun tidak boleh diambil oleh pemohon secara langsung di KJRI Sydney tetapi dikirimkan melalui pos kepada pemohon dengan layanan registered maupun express post yang dapat dilacak (di-tracking) keberadaan dokumennya.

Pelayanan Jemput Bola selama Pandemik

Selain pelayanan di Gedung KJRI Sydney, secara berkala pelayanan jemput bola khususnya pelayanan penerbitan paspor RI dilakukan secara berkala di titik-titik konsentrasi dimana WNI bermukim seperti Brisbane, Adelaide, Gold Coast, Cairns, dan kota-kota lainnya. Pelayanan jemput bola pada umumnya diselenggarakan bekerja sama dengan organisasi komunitas Indonesia atau Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA).

Pada awal pandemik, KJRI Sydney yang berlokasi di negara bagian New South Wales, sama sekali tidak dapat melakukan perjalanan ke negara bagian lain (Queensland dan South Australia) karena harus menjalani karantina wajib selama 14 hari meskipun perjalanan dilakukan dalam satu negara. Pada masa tersebut, WNI yang memerlukan penggantian paspor baru diberikan perpanjangan paspor secara manual dengan masa berlaku perpanjangan untuk satu tahun.

Pada akhirnya KJRI Sydney dapat melakukan pelayanan jemput bola di negara bagian Queensland (Brisbane, Cairns, dan Gold Coast) dengan mengajukan pengecualian karantina wajib empat belas hari. Izin pengecualian tersebut diberikan oleh otoritas kesehatan negara bagian Quensland. Namun, untuk negara bagian South Australia sampai saat ini belum dapat dilakukan. Karena, setelah kewajiban karantina dicabut, terjadi kasus covid baru di Adelaide sehingga

diberlakukan ketentuan pembatasan berkumpul oleh pemerintah setempat. Pelayanan berikutnya direncanakan pada awal tahun 2021

Komunitas masyarakat Indonesia, khususnya WNI yang tinggal dan bermukim di negara bagian Queensland sangat berterima kasih dan mengapresiasi kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh KJRI Sydney dalam kondisi pandemik karena mereka tidak diizinkan melakukan perjalanan ke Sydney. Pelayanan jemput bola tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19.

Dalam masa pandemik banyak WNI dengan visa temporary seperti pelajar yang memilih untuk tetap tinggal di Australia karena sampai saat ini hanya warga negara Australia dan Permanent Resident (PR) yang diizinkan untuk masuk Australia. Meskipun begitu, bagi warga negara Australia dan PR yang tiba di Australia wajib menjalani karantina di hotel yang ditentukan oleh pemerintah dan membayar biaya sebesar tiga ribu dollar Australia atau sekitar tiga puluh juta rupiah. Demikian juga bagi WN Australia dan PR yang akan keluar Australia harus mendapatkan izin keluar Australia dari Australian Border Force.

WNI yang akan masuk ke area pelayanan dicek suhu tubuhnya terlebih dahulu.

FotoDok. Imigrasi



IMIGRASI PALANGKA RAYA LAKUKAN PELAYANAN EAZY

PASSPORT DI KANTOR PUSAT PT. BANK KALTENG

Teks Reza Herliansyah (ASN Kanim Kelas I Palangka Raya)

KEGIATAN SATKER

Palangka Raya – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya kembali menggelar Layanan Eazy Passport di penghujung tahun 2020. Kali ini kegiatan

tersebut dilaksanakan di Kantor Pusat PT. Bank Kalteng yang terletak di jalan RTA. Milono, Selasa (15/12).

Layanan Eazy Passport merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan Pelayanan Keimigrasian, khususnya paspor di masa adaptasi kebiasan baru atau sering disebut new normal sehingga tidak perlu datang ke Kantor Imigrasi.

Layanan Eazy Passport dapat diajukan oleh perkantoran, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, organisasi,

Petugas sedang memeriksa dokumen permohonan paspor pada Pelayanan Eazy Passport di Bank Kalteng


lingkungan komplek perumahan, dan lainnya secara kolektif dengan bersurat secara resmi atau langsung menghubungi Imigrasi Palangka Raya melalui DM di media sosial maupun nomor WhatsApp layanan Kantor Imigrasi Palangka Raya.

Lebih lanjut, layanan ini diapresiasi oleh pemohon yaitu Istri Direktur Utama Bank Kalteng Sri Dhanarti Amulatsih. Sri menyampaikan terima kasih karena imigrasi mengadakan pelayanan Eazy Passport di Bank Kalteng. “Saya berterima kasih atas pelayanannya yang ramah dan sangat cepat,” katanya.

Layanan Eazy Passport kali ini merupakan kegiatan yang kelima di tahun 2020 ini setelah sebelumnya dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, KCU Bank Mandiri Palangka Raya, KCU BNI Palangka Raya, dan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

Oktober lalu.

Pelaksanaan kegiatan Eazy Passport di Bank Kalteng total diikuti oleh 72 orang karyawan beserta dengan keluarganya. Petugas yang dilibatkan dalam kegiatan sebanyak 4 (empat) orang dan 1 (satu) orang ketua Tim untuk melayani permohonan yang dimulai pada pukul 08.30 s.d 16.30.

Yemphy Wigantara, salah seorang Karyawan PT. Bank Kalteng mengungkapkan layanan ini sangat membantu ia dan keluarganya yang ingin membuat paspor. Paspor tersebut rencananya akan digunakan untuk persiapan wisata.

“Terima kasih atas layanan Eazy Passport yang mempermudah dalam pengurusan paspor,” ujarnya.


HARI DISABILITAS INTERNASIONAL, IMIGRASI

TANGERANG LAYANI PASPOR ANAK-ANAK YPAC JAKARTA

Teks Muhammad Fijar Sulistyo

Jakarta – Menyambut Hari Disabilitas Internasional yang diperingati pada 3 Desember ini, Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang mengadakan pelayanan paspor bagi anak-anak penyandang

disabilitas di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Jakarta pada Selasa (2/12).

Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan Ari Widodo mengatakan kegiatan ini bertujuan membantu adik-adik penyandang disabilitas yang ingin membuat paspor namun kesulitan untuk datang ke kantor imigrasi.

Ari menjelaskan, petugas yang datang ke lokasi melakukan pelayanan permohonan paspor sebanyak 21 permohonan. Petugas melakukan verifikasi berkas persyaratan, mengambil foto dan sidik jari para anak penyandang disabilitas, petugas YPAC, dan orang tua. Setiap anak yang dilayani oleh petugas didampingi oleh masing-masing orang tuanya.

“Terdapat 21 orang anak yang kami layani yaitu terdiri dari 4 (empat) permohonan paspor baru dan 17 permohonan penggantian paspor karena habis masa berlaku. Petugas sengaja datang ke lokasi sebagai wujud empati kepada adik-adik penyandang disabilitas,”jelasnya.

Pelayanan paspor kolektif dengan sistem jemput bola yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang merupakan sebuah inovasi yang dilakukan Ditjen Imigrasi melalui Program bernama Eazy Passport. Pelayanan ini dilakukan selama

masa pandemi COVID-19 untuk memenuhi permintaan permohonan paspor namun pemohon tidak perlu datang ke kantor imigrasi.

Dalam setiap pelayanan, petugas senantiasa menerapkan protokol kesehatan ketat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Keamanan, kesehatan, dan kenyamanan pemohon menjadi prioritas dalam pelayanan permohonan paspor.

“Melalui pelayanan Eazy Passport ini pemohon cukup datang ke lokasi yang diinginkan, dan nanti paspor yang telah selesai bisa dikirim ke rumah melalui PT Pos Indonesia, atau bisa diambil oleh perwakilan pemohon ke kantor imigrasi,” ujar Ari.

Pelayanan jemput bola diapresiasi positif oleh para orang tua dari anak-anak penyandang disabilitas. Uum Mulyani yang mendampingi anaknya dalam pelayanan paspor merasa terbantu karena di masa pandemi ini bisa dilayani tanpa perlu bersusah payah pergi ke kantor imigrasi.

“Pelayanan ini sangat membantu, terutama buat anak saya yang berkebutuhan khusus, kami mohon pelayanan ini bisa ditambah dan diperluas lagi karena mereka yang berkebutuhan khusus juga perlu surat-surat seperti paspor ini,” tuturnya Uum.

Pelayanan ini dilakukan selama masa pandemi COVID-19 untuk memenuhi permintaan permohonan paspor namun pemohon tidak perlu datang ke kantor imigrasi.

Petugas Imigrasi melayani pemohon paspor anak di YPAC Jakarta




LAYANAN EAZY PASSPORT MUDAHKAN CIVITAS

UNIVERSITAS GAJAH MADA DALAM PEMBUATAN PASPOR

Teks Tomi Fransiscus Xaverius Purba(ASN pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta)

Sistem Kerja Tatanan Normal Baru dan Pandemi COVID-19 tidak menurunkan kreativitas dan kerja keras Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dalam

melayani masyarakat khususnya dalam pelayanan paspor. Hal ini dibuktikan dengan diselenggarakannya program Eazy Passport pada hari Rabu, 25 November 2020 dimana Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta melakukan pelayanan paspor bagi civitas akademik Universitas Gajah Mada (UGM).

Kepala Kanwil Kemenkumham DIY, Indro Purwoko menjelaskan program ini ditujukan kepada komunitas, instansi, atau masyarakat mana pun yang ingin mendaftarkan paspor secara kolektif. Dengan layanan Eazy Pasport ini seluruh pengambilan data pemohon sampai pada proses penggambilan foto dilayani di lokasi kantor pemohon. Sementara untuk pengambilan paspor yang sudah jadi bisa dilakukan langsung ke kantor imigrasi maupun dikirim melalui pos.

Kakanwil DIY juga menerangkan bahwa sudah lebih dari tiga kali menyelenggarakan program Eazy Passport selama pandemi COVID-19, beberapa di antaranya di kantor bea cukai dan Bank Mandiri. Selain program Eazy Passport, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta juga menyelenggarakan program passport simpatik setiap Sabtu di tempat-tempat publik. Dalam waktu dekat, Kanwil Kemenkumham DIY juga akan meresmikan pembukaan Unit Layanan Paspor (ULP) di Lippo Plaza, sehingga diharapkan masyarakat

dapat semakin mudah dalam mendapatkan pelayanan paspor. Pada kesempatan Eazy Passport kerja sama antara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dengan Universitas Gajah Mada, tercatat 47 civitas UGM yang berasal dari kalangan mahasiswa, karyawan, hingga dosen UGM turut serta dalam layanan pembuatan dan penggantian paspor.

Salah satu mahasiswa Universitas Gajah Mada bernama Euis mengungkapkan bahwa program Eazy Passport ini sangat membantu mereka, karena tidak perlu repot untuk mendapatkan kuota antrean paspor dan malah tinggal datang ke kampus sendiri untuk mengurus paspor.

Rektor UGM, Prof Ir Panut Mulyono juga menyampaikan dengan adanya program Eazy Passport di UGM maka proses pelayanan paspor kepada civitas akademika UGM yang akan ke luar negeri semakin cepat. Setiap tahun, setidaknya 1.200 mahasiswa UGM pergi ke luar negeri, sementara ada 2.000 lebih mahasiswa asing di UGM.

Rektor UGM juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi bantuan dan kerja sama Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dalam program Eazy Passport.

Salah satu mahasiswa Universitas Gajah Mada bernama Euis mengungkapkan bahwa program Eazy Passport ini sangat membantu mereka, karena tidak perlu repot untuk mendapatkan kuota antrean paspor dan malah tinggal datang ke kampus sendiri untuk mengurus paspor.

Sinergi Kantor Imigrasi Yogyakarta dan Universitas Gajah Mada dalam Pelayanan Eazy Passport


Petugas sedang membantu pemohon dalam pengambilan sidik jari untuk paspor



LONGGARKAN PEMBATASAN, NEGARA-NEGARA INI LAKUKAN BERAGAM CARATeks Wakhid Aprizal Ma’ruf (ASN pada Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta)

Terkait kebijakan ibadah umrah yang selalu menjadi perhatian publik, pemerintah Saudi pada 1 November 2020 kembali membuka keran perjalanan umrah berkuota 60.000 orang jemaah dengan rentang usia 18-50 tahun dan wajib melampirkan surat keterangan bebas COVID-19.

Pandemik COVID-19 masih berlangsung hingga saat ini. Menurut Worldometer, hingga 5 Desember 2020, kasus COVID-19 mencapai 65 juta kasus dengan 1,5 juta kematian. Besarnya pengaruh pandemik ini memengaruhi banyak aspek kehidupan, terutama pergerakan manusia. Banyak negara menerapkan kebijakan

keimigrasian dengan menutup perbatasannya sebagai langkah preventif dan represif untuk mengurangi penyebaran pandemik. Pada bulan September lalu, publik sempat terhenyak saat 59 negara dikabarkan menutup akses bagi warga Indonesia. Namun memang seperti itulah kenyataannya.

Tetapi, untuk meredakan tekanan ekonomi yang tercermin dari tingginya tingkat resesi ekonomi di berbagai negara, beberapa negara mulai membuka akses perjalanan ke wilayahnya terutama untuk kepentingan mendesak seperti bekerja. Beberapa negara bahkan telah merekomendasikan pembukaan akses untuk non-essential travel atau perjalanan yang tidak mendesak. Dikutip dari Worldnomads, meskipun tidak dibuka untuk semua negara, pembukaan ini mencerminkan kepercayaan terhadap penanganan COVID-19 di negara-negara yang diizinkan.

1. Uni Eropa

Situs resmi Komisi Eropa menyatakan bahwa sejak 22 Oktober 2020, Komisi Eropa (European Comission) telah merekomendasikan kepada anggota-anggotanya untuk melakukan pembukaan pembatasan perjalanan bagi warga

RENJANA

Ilustrasi Wisatawan Asing.




negara berikut:

- Australia- Jepang- Selandia Baru- Rwanda- Singapura- Korea Selatan- Thailand- Uruguay- China, termasuk Hong Kong dan Makau

Pembatasan perjalanan yang direkomendasikan untuk dilonggarkan ini termasuk non-essential travelling bagi warga negara-negara tersebut. Artinya, kegiatan wisatawan bagi WNA negara tersebut sudah diperbolehkan. Namun UE mengembalikan kepada negara anggotanya terkait izin non-essential travelling.

Selain itu, UE juga menerapkan kebijakan yang mirip dengan Ditjen Imigrasi yaitu mengharuskan WNA dari negara-negara tersebut yang sedang menetap dengan kewajiban visa untuk mengurus visa setelah pembatasan perjalanan dihentikan.

Sementara itu, negara-negara yang tidak terdapat dalam daftar tersebut, termasuk Indonesia, masih dilarang masuk, kecuali untuk kepentingan mendesak, misalnya pekerja kesehatan, pelajar, hingga staf diplomatik.

2. Arab Saudi

Sejak 15 September 2020, Arab Saudi sudah mulai melonggarkan pembatasan perjalanan. Namun tidak seperti Uni Eropa, Saudi belum membuka perjalanan tidak mendesak. Situs resmi spa.gov.sa menyatakan bahwa hanya WNA dengan tujuan bekerja, penyatuan keluarga, pelajar, serta perjalanan bisnis yang membutuhkan kunjungan ke wilayah Arab Saudi.

Sementara itu, dikutip dari argusmedia.com terkait kebijakan ibadah umrah yang selalu menjadi perhatian publik, pemerintah Saudi pada 1 November 2020 kembali membuka keran perjalanan umrah berkuota 60.000 orang jemaah dengan rentang usia 18-50 tahun dan wajib melampirkan surat keterangan bebas COVID-19. Pemerintah Saudi sendiri telah mencanangkan akan mengakhiri pembatasan perjalanan pada 1 Januari 2021.

3. Thailand

Sebagai salah satu negara tersukses dalam penanganan COVID-19 di Asia Tenggara, Thailand telah melonggarkan kebijakan pembatasan perjalanan bagi WNA dengan kepentingan wisata. Thailand memberlakukan kebijakan “Special Tourist Visa” (STV) sejak 28 September 2020.

Dikutip dari thaiembassy.com, STV diberikan kepada WNA dari negara risiko rendah untuk menetap di Thailand selama 90 hari dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali. STV ini hanya boleh digunakan untuk tujuan wisata dan tidak dapat dikonversi menjadi izin tinggal lainnya. Beberapa negara yang digolongkan sebagai risiko rendah oleh Thailand adalah Australia, Korea Selatan, Saudi Arabia, Qatar, dan dua negara ASEAN yaitu Laos dan Singapura.

Bagi turis yang mendapatkan STV, mereka diharuskan menjalani karantina selama 14 hari setelah mendarat di Thailand. Setelah karantina, mereka akan dites COVID-19, jika negatif, setiap turis akan dilengkapi dengan aplikasi di ponselnya masing-masing sebagai sarana izin bepergian bebas dan pelacakan jejak (tracking) selama berada di wilayah Thailand.

4. Chile

Chile melakukan hal yang hampir mirip dengan yang dilakukan Ditjen Imigrasi, yaitu membatasi perjalanan masuk dan keluar di bandara tertentu. Bedanya, sejak 23 November 2020 Chile hanya menetapkan 1 (satu) bandara untuk keluar-masuk, yaitu Bandara Internasional Arturo Merino Benítez di ibukota negara yaitu Santiago. Namun, tidak ada pembatasan atas tujuan perjalanan sehingga wisatawan juga sudah diperbolehkan masuk. Dikutip dari Worldnomads, bagi WNA yang berasal dari negara berisiko tinggi, diwajibkan memiliki bukti tes PCR negatif yang maksimal terbit 72 jam sebelum kedatangan dan khusus WNA yang datang antara tanggal 23 November-7 Desember 2020 tetap harus menjalani karantina 14 hari.

5. Nikaragua

Mengapa Nikaragua dijadikan salah satu pembahasan? Karena Nikaragua ternyata

tidak memiliki kebijakan pembatasan perjalanan. Worldnomads menuliskan bahwa apa pun tujuannya, semua WNA yang memasuki Nikaragua hanya diharuskan memiliki sertifikat negatif COVID-19 yang terbit maksimal 72 jam sebelum kedatangan. Meskipun begitu, WNA bergejala COVID-19 akan ditolak masuk. Selain itu, pihak maskapai diwajibkan mengirimkan fotokopi paspor seluruh awak angkut dan penumpang 72 jam sebelum pemeriksaan keimigrasian dimulai setelah alat angkut mendarat.

50 BHUMIPURA 2020


RUDENIM MAKASSAR MENCOBA EKSIS MELALUI

PODCAST MILENIAL

Humas berperan besar dalam membentuk citra positif organisasi pemerintah. Olehnya inisiasi pembuatan Podcast Milenial Rudenim (Rumah

Detensi Imigrasi) Makassar menjadi salah satu inovasi unggulan yang diciptakan Humas Rudenim Makassar. Kepala Rudenim Makassar Togol Situmorang mengatakan, selain bertujuan mengenalkan Rudenim Makassar ke masyarakat, media Podcast juga dipakai guna penyebar luasan konten positif terkait Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia secara umum.

Tak banyak masyarakat yang mengetahui eksistensi Rudenim sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan fungsi Keimigrasian. Saat masyarakat berbicara imigrasi, Togol menjelaskan, maka yang langsung terpikir adalah paspor atau izin tinggal bagi orang asing.

Sementara Rudenim berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada pasal 1 angka 33, yaitu unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. Selanjutnya, tambah Togol, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, fungsi Rudenim ditambahkan lagi yaitu fungsi pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi dari luar negeri.

“Merujuk pada kedua aturan tersebut tanggung jawab Rudenim bukan hanya menyangkut penegakan hukum, melainkan

juga aspek pelayanan publik. Baik pelayanan kepada Deteni -sebutan untuk orang asing yang dititip di Rudenim- dan pengungsi dari luar negeri maupun pelayanan ke masyarakat juga stakeholder terkait,” jelas Togol.

Oleh karena itu, salah satu strategi untuk mengenalkan Rudenim Makassar ke masyarakat adalah dengan pembuatan Podcast yang diberi nama “Si Raka Okkots”. “Podcast Si Raka Okkots” diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Bambang Rantam Sariwanto pada tanggal 17 September 2020 bersamaan dengan peresmian beberapa inovasi lingkup kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

“Podcast Si Raka Okkots”, menurut Togol, mengusung segmentasi milenial dengan tetap

tak abai akan kearifan lokal. Nama “Okkots” sendiri diambil dari dialek orang Makassar yang kerap kelebihan maupun kekurangan huruf saat berbincang.

“Okkots dalam konteks Podcast Rudenim Makassar merupakan akronim dari Obrolan Kabar Kemenkumham on the spot,” terang Togol.

Lebih daripada itu, pegawai yang dipilih sebagai host adalah pegawai milenial angkatan 2018, selain sebagai host tetap, pegawai tersebut juga ditetapkan sebagai icon Podcast Si Raka Okkots.

Feedback positif pun dirasakan oleh Rudenim Makassar, hal ini terlihat dari jumlah subscriber yang sebelumnya hanya sekitar 52 orang, saat ini meningkat menjadi 137 subscriber. Juga viewer dari 2 (dua) Podcast yang tayang mencapai 245 orang.

Harapan ke depan “Podcast Si Raka Okkots” bisa dilakukan secara on the spot sesuai dengan akronimnya, tentunya dengan peralatan yang mumpuni, mengingat lokasi Rudenim Makassar yang berada di Kabupaten Gowa, bukan di pusat Kota Makassar.“Kami ingin Kemenkumham lebih dikenal dan Rudenim bisa disayang oleh masyarakat,” pungkas Togol.

Teks Rita (Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan Rudenim Makassar)

Salah satu strategi untuk mengenalkan Rudenim Makassar ke masyarakat adalah dengan pembuatan Podcast yang diberi nama “ Si Raka Okkots”.

Para ASN Rudenim turut menjadi host dan narsum dalam podcast.




PELAYANAN LEBIH PRIMA DENGAN PERSETUJUAN

IZIN TINGGAL ELEKTRONIKTeks Dimas Nugroho

Sistem informasi sudah menjadi hal yang lazim dimanfaatkan dalam mendukung proses bisnis sebuah organisasi. Proses bisnis yang rumit, dengan lingkup organisasi

yang besar dan tersebar dapat disederhanakan dengan memanfaatkan sistem informasi. Biasanya sistem informasi dikembangkan menyesuaikan dengan proses bisnis, maupun standard operational procedure (SOP) yang berlaku dalam sebuah organisasi, namun bisa juga dengan adanya sistem informasi, proses bisnis maupun SOP yang biasa dilakukan, dibuat menjadi lebih sederhana dan efisien. Layanan izin tinggal merupakan salah satu tugas dan fungsi Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian (Dit. Intalkim) Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap warga negara asing yang ingin tinggal di dalam wilayah Indonesia sesuai visa yang dimiliki. Persetujuan izin tinggal tersebut dilakukan oleh Dit. Intalkim, namun pemohon dapat mengajukan izin tinggal melalui kantor imigrasi setempat. Dalam memberikan layanan izin tinggal, terdapat SOP yang harus dilaksanakan oleh petugas Imigrasi. Terdapat beberapa jenis layanan izin tinggal orang asing yang memerlukan persetujuan Dit. Intalkim, sehingga alur/tahapan pelayanan dari kantor imigrasi ke kantor wilayah, lalu disetujui oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, dalam hal ini oleh Dit. Intalkim. Setelah petugas menerima permohonan izin tinggal, petugas harus membuat surat rekomendasi kepada kantor wilayah. Begitu juga saat kantor wilayah menerima rekomendasi dari kantor imigrasi, harus membuat surat rekomendasi kepada

“Sejak akhir September 2020 telah dilakukan uji coba persetujuan izin tinggal elektronik, sehingga proses pembuatan surat rekomendasi di kantor imigrasi dan kantor wilayah, yang tadinya dibuat manual, dicetak, ditandatangani oleh pejabat berwenang, kemudian dipindai kembali ke dalam aplikasi, diubah menjadi sistem elektronik yang secara otomatis menghasilkan template sehingga diharapkan pelayanan izin tinggal menjadi lebih cepat,” jelas Fadhli.

INOVASI

54 BHUMIPURA 2020

Direktorat Jenderal Imigrasi untuk diberikan izin tinggal, baru kemudian diberi keputusan apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak. Seluruh proses tersebut membutuhkan waktu yang lama, sehingga untuk mempermudah proses pelayanan, dibuat sistem informasi, yaitu Aplikasi Izin Tinggal Keimigrasian. Muhammad Fadhli, Kepala Seksi Izin Tinggal Tetap mengatakan sejak awal 2019, Direktorat Izin Tinggal telah menggunakan aplikasi izin tinggal versi 2, yang menggantikan aplikasi e-office, untuk mengelola permohonan izin tinggal, namun masih memiliki beberapa kekurangan yang bisa dioptimalkan untuk memberi layanan izin tinggal. Salah satu hal yang bisa dioptimalisasikan adalah terkait rekomendasi dari kantor imigrasi dan kantor wilayah bisa disederhanakan. “Sejak akhir September 2020 telah dilakukan uji coba persetujuan izin tinggal

elektronik, sehingga proses pembuatan surat rekomendasi di kantor imigrasi dan kantor wilayah, yang tadinya dibuat manual, dicetak, ditandatangani oleh pejabat berwenang, kemudian dipindai kembali ke dalam aplikasi, diubah menjadi sistem elektronik yang secara otomatis menghasilkan template sehingga diharapkan pelayanan izin tinggal menjadi lebih cepat,” jelas Fadhli.

Persetujuan izin tinggal online ini merupakan wujud upaya Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian dalam rangka memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Petugas sedang mengakses Aplikasi Izin Tinggal


55BHUMIPURA 2020


MATA LENSA

Foto Adnan Agustinanto (Kantor Imigrasi Kediri)

Foto Aprizal Ma_ruf (Kantor Imigrasi Surakarta)

Hari pertama pembukaan pelayanan keimigrasian pada masa tatanan normal baru.

Proses pengambilan data biometrik berupa sidik jari dalam program inovasi Stay At Home Service.

Foto Habel Djami (Kantor Imigrasi Kupang)

Clearance In terhadap kapal asing yang memasuki Wilayah Indonesia Dokumentasi oleh Habel Djami Kantor Imigrasi Kupang.


JudulTuhan, Inilah Proposal Hidupku

PenulisJamil Azzaini

PenerbitKMO Indonesia

Tahun Terbit2020

Jumlah Halamanxii + 164 halaman

BahasaIndonesia

“Mengapa untuk acara yang satu bulan anda membuat proposal, tetapi untuk hidup anda yang puluhan tahun anda tidak membuat proposal hidup?”

SINOPSIS BUKU

58 BHUMIPURA 2020

RESENSI

Teks Fipit Fatimah

Proposal? Rencana? Pernahkah kita berpikir untuk membuat proposal hidup? Penulisnya melalui buku ini seakan mengajak pembacanya untuk sejenak berhenti melihat pencapaian hidup yang telah diraih dan merenungi betapa berharganya kita sebagai manusia dengan kelebihan-kelebihan yang telah

Tuhan berikan. Banyak orang mengatakan hidup itu dibiarkan mengalir seperti air saja karena pasti akan sampai ke laut juga. Benarkah demikian? Ternyata tidak semua air kalau dibiarkan mengalir akan ke laut. Begitu pula hidup kita, harus diarahkan melalui proposal hidup yang akan menuntun pembuatnya menggapai pencapaian tertinggi dalam hidupnya.

Penulis memberikan contoh proposal hidup yang telah disusunnya yang akan menjadi penuntun dalam hidupnya menuju capaian dan lompatan-lompatan dalam hidup secara terperinci dan terukur. Buku karya Jamil Azzaini ini salah satu koleksi baru tahun 2020 di Perpustakaan Direktorat Jenderal Imigrasi. Ini adalah buku ke-3 dari 10 buku yang telah ditulisnya dan direvisi kemudian diterbitkan kembali.

Buku ini semacam workbook yang tidak akan memberikan banyak manfaat bagi pembacanya jika hanya dibaca tanpa melakukan aktivitas yang diminta. Berisi tuntutan yang jelas dan setiap langkahnya mudah untuk diikuti. Semua aktivitas yang diminta dikerjakan merupakan bahan baku dalam membuat proposal hidup anda. Jamil Azzaini adalah CEO Kubik Leadership, komisaris di beberapa perusahaan, trainer leadership, dan pengembangan diri di perusahaan besar ternama (Fortune 100). Ia juga Founder Akademi Trainer dan Tahfizh Leadership serta penasehat di beberapa lembaga nirlaba.

Sebuah buku yang sangat layak dibaca menjelang pergantian tahun untuk mewujudkan resolusi hidup yang tidak sekedar baru namun terukur, terperinci, dan terencana.

Kelebihan buku:Buku ini terasa nyaman dan ringan untuk dibaca.Bahasa yang digunakan sederhana namun dengan pemilihan kata yang tepat memberikan bobot yang cukup kuat untuk mengajak pembaca mengikuti langkah-langkah yang dituntun oleh penulis dalam membuat proposal hidup.

Kekurangan buku:Perlu ada buku lanjutan untuk melengkapi semangat yang sudah dibangun penulis, sehingga pembahasan proposal hidup bisa tuntas dilakukan.

KARTUN

59BHUMIPURA 2020

60 BHUMIPURA 2020

edisi 06 desember 2020 majalah media keimigrasian · 2021. 2. 17. · edisi 06 desember 2020. 2...

Documents