8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

1/132

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

2/132

2

1. Golongan A, yakni golongan bahan galian yang strategis

2. Golongan B, yakni golongan bahan galian yang vital.

3. Golongan C, yakni golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan bahan

galianA dan B.

Perkembangan industrialisasi, globalisasi serta kecenderungan peningkatan

kegiatan ekonomi masyarakat yang semakin pesat telah menyebabkan kebutuhan

akanenergi berupa minyak dan gas bumi semakin meningkat. Bangsa Indonesia pun

menyadari akan pentingnya hal ini sehingga negara mendelegasikan pengusahaan

pertambangan minyak dan gas bumi kepada perusahaan milik negara. Hal

inisebelumnya diatur pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 44 tahun 1960 tentang

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi jo UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor

76, Tambahan Lembaran Negara No. 2971)..Saat ini kedua undang-undang tersebut

telah diganti dengan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4152). Pada undang-undang sebelum UU No. 22 Tahun 2001, pengaturan

mengenai keberadaan Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara yang

kemudian disebut PT. PERTAMINA (Persero) dijumpai pada ketentuan Pasal 2 ayat (1)

UU No. 8 Tahun 1971 yang menyatakan bahwa Dengan nama Perusahaan

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat PERTAMINA, selanjutnya

dalam undang-undang ini disebut Perusahaan, didirikan suatu perusahaan pertambangan

minyak dan gas bumi, yang dimiliki Negara Republik Indonesia.

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

3/132

3

Secara historis, berdirinya PERTAMINA sebagai perusahaan minyak dan gas

bumi yang dimiliki olehPemerintah Indonesia (National Oil Company), berdiri sejak

tanggal 10Desember 1957 dengan nama PT. PERMINA. Pada tahun 1961 perusahaan

iniberganti nama menjadi PN. PERMINA dan setelah merger dengan PN.PERTAMIN

di tahun 1968, namanya berubah menjadi PN.PERTAMINA.Setelah bergulirnya

Undang-Undang No. 8 Tahun 1971, sebutan perusahaan berubah menjadi

PERTAMINA. Sebutan ini tetap dipakai setelah PERTAMINA berubah status

hukumnya menjadi PT. PERTAMINA(Persero) pada tanggal 17 September 2003

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak

dan Gas Bumi.1

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001dinyatakan bahwaMinyak dan

gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam

wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai

oleh negara.Salah satu tujuan dari penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas

bumi, sebagaimana ditentukan padaPasal 3 huruf b UU No. 22 Tahun 2001,

yangmenyatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi

bertujuan menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan,

pengangkutan, penyimpanan, dan niaga secara akuntabel, yang diselenggarakan melalui

mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.Untuk mewujudkan

tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tersebut, pemerintah

melimpahkan kewenangannya kepada PT. PERTAMINA (Persero) untuk melaksanakan

1PT.PERTAMINA (Persero) (Persero), Tentang Pertamina,

http://www.pertamina.com, diunduh pada 20 Januari 2013

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

4/132

4

kegiatan yang mencakup pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, berikut

pendistribusiannya ke seluruh pelosok tanah air.Dengan demikian, PT. PERTAMINA

(Persero) menjadi satu-satunya perusahaan negara yang mengelola minyak, gas, dan

panas bumidi Indonesia. Adapun tugas utama yang dibebankan kepada PT

PERTAMINA (Pesero) didalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

1. Melaksanakan pengusahaan minyak, gas bumi, dan panas bumi dengan tujuan

memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan negara.

2. Mengadakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi serta

mengusahakan panas bumi untuk keperluan konsumsi dalam negeri.

3. Menyediakan bahan baku yang berasal dari minyak dan gas bumi bagi

perkembangan dan pertumbuhan industri dalam negeri.

Sehubungan dengan tugasnya seperti di atas, PT. PERTAMINA (Persero)

mengimplementasikan sistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.Kegiatan hulu

meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi. Kegiatan hilir

menangani proses pengolahan migas (minyak dan gas), distribusi, dan pemasaran dari

produk-produknya. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan produk

Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri serta produk non-BBM dan petrokimia

untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor.Hal ini telah menyebabkan

keberadaanPT.PERTAMINA (Persero) sebagai pemimpin bisnis hilir migas nasional

semakin berat, karena investor asing bermodal kuat mulai beralih pada sektor ini.2

2Lidyawati Kartika, 2009,TesisAnalisis Kepuasan Kerja Karyawan MelaluiFaktor-Faktor Quality Of Work Life (QWL) Pada PT. PERTAMINA (Persero)

Perkapalan, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 2

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

5/132

5

Semenjak berlakunya UU No. 22 Tahun 2001, peta industri hilir migas nasional

berubah total.Salah satunya mulai 1 Januari 2006, industri hilir migas yang semula

dimonopoli oleh PT. PERTAMINA (Persero), kini terbuka untuk siapa saja termasuk

investor asing. Oleh karena itu, PT. PERTAMINA (Persero) saat ini sedang menuju

pembentukan dunia barunya dan menghadapi tantangan yang berat dari pergeseran

konteks eksternal, kondisi awal yang memprihatinkan, hingga berbagai kelemahan

internal lainnya. Perubahan undang-undang dan peraturan telah meningkatkan fokus

kepada kinerja riil.Keinginan PT. PERTAMINA (Persero) untuk menjadi perusahaan

migas kelas dunia di sektor hilir. Namun demikian, dengan kondisi tersebut di atas tidak

akan mudah. Bagi PT. PERTAMINA (Persero) menangkap keinginan kuat dari seluruh

stakeholders untuk mempertahankan dan mengembangkan PT. PERTAMINA (Persero)

sebagai economy powerhouse. Menyadari kondisi yang sedang dihadapi saat ini, pihak

manajemen dan pekerja PT. PERTAMINA (Persero) berkomitmen untuk melaksanakan

transformasi secara menyeluruh termasuk dalam segi sumber daya manusia, sehingga

PT. PERTAMINA (Persero) dapat tampil sebagai perusahaan minyak nasional kelas

dunia yang menjadi kebanggaan bangsa.

PT. PERTAMINA (Persero) tidak lagi menjadi regulator yang merangkap

pemain. Saat ini kedudukan PT. PERTAMINA (Persero) sama dan setara dengan

perusahaan lain, yaitu sebagai pemain, tidak ada lagi hak-hakprivilege yang dapat

melindungi PT. PERTAMINA (Persero) di arena persaingan, kecuali PT. PERTAMINA

(Persero) sendiri membangun kekuatan sendiri.3

Kekuatan yang dibangun PT.

PERTAMINA (Persero) baik dengan atau tanpa bekerja sama dengan pihak lain seperti

3Warta Pertamina Edition No. 1/THN XLII, Januari 2007

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

6/132

6

halnya dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (selanjutnya ditulis SPBU).

Adapun bentuk pengelolaan SPBU yang dikembangkan oleh PT. PERTAMINA

(Persero) pada umumnya meliputi 3 jenis SPBU, yakni:

1. COCO (Company Own Company Operate), yakni SPBU yang dimiliki dan

dioperasikan sepenuhnya oleh pihakPT. PERTAMINA (Persero).

2. DODO (Dealer Own Dealer Operate, yakni SPBU yang dimiliki dan

dioperasikan oleh pengusaha SPBU tersebut.

3. CODO (Company Own Dealer Operate), yakni SPBU yang tanahnya dikuasai

oleh pengusaha SPBU bekerja sama dengan PT. PERTAMINA (Persero) yang

memberikan bantuan pengembangan sarana serta peralatan SPBU agar SPBU

bersangkutan lebihmaju dan meningkat.4

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat terutama di bidang

transportasi darat, hal ini telah menyebabkan banyaknya bermunculan SPBU yang

berada dibawah naungan PT. PERTAMINA (Persero).Para pengusaha memandang

bisnis SPBU sebagai bisnis yang menguntungkan dengan semakin banyaknya volume

kendaraan yang beredar di masyarakat. Berdasarkan data BP Migas bahwaPT

PERTAMINA(Persero) berencana menambah jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar

Umum (SPBU) yang melayani penjualan pertamax dan pertamax plus sebanyak 1.000

SPBU pada 2013 sehingga total SPBU pada tahun 2013 ditargetkan menjadi 5.100

SPBU.5

4PT. PERTAMINA, Jenis SPBU,www.pertamina.com, diunduh pada 14

Februari 20135Okezone.com diunduh tanggal 3 Mei 2013

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

7/132

7

Fenomena lain yang menarik dalam bisnis minyak dan gas bumi adalah telah

dibukanya peluang pendirian SPBU untuk investor asing. Sampai saat ini Petronas telah

membangun lebih dari 200 unit SPBU di seluruh Indonesia.Shell yang menjadi pemilik

SPBU terbanyak di Malaysia, menargetkan membangun 400 unit SPBU dalam waktu

delapan tahun.6Dengan banyaknya perusahaan yang berniat untuk terjun ke bisnis

mengelola SPBU, hal ini tentunya memerlukan suatu kepastian hukum yang dapat

memberikan perlindungan hukum bagi pihak PT. PERTAMINA (Persero) dan

pengusaha SPBU, khususnya bagi SPBU CODO yang menjadi obyek penelitian ini.

SPBU CODO merupakan SPBU yang dibentuk atas dasar kerjasama antara PT.

PERTAMINA (Persero) dengan pihak-pihak tertentu.Bentuk kerjasama yang dimaksud

adalah kerjasama dengan pemanfaatan lahan milik perusahaan atau individu untuk

dibangun SPBU.Dengan demikian, perjanjian kerjasama antara PT. PERTAMINA

(Persero) dan pengelola SPBU merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara PT.

PERTAMINA (Persero) dengan pengusaha swasta terkat kegiatan penyaluran dan

pelayanan bahan bakar minyak bagi masyarakat umum.

Pihak pertama pada perjanjian SPBU CODO yaitu PT. PERTAMINA (Persero)

yang akan menempatkan peralatan SPBU pada lahan yang dikuasi/dikelola oleh pihak

kedua, yakni pengusaha SPBU. Peralatan yang ditempatkan oleh pihak PT.

PERTAMINA (Persero) sebagai bagian peralatan SPBU dikelola dan dioperasikan oleh

pihak kedua dengan sebaik-baiknya.Perjanjian dibuat dalam bentuk Surat Perjanjian

Kerjasama Pengelolaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

(SPBU).Perjanjian bersangkutan dibuat dalam bentuk perjanjian baku sehingga

6Harto, 2006, www.wartaekonomi.com, diunduh pada 14 Februari 2013

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

8/132

8

bentuknya sudah ditentukan dan tidak ada posisi tawar bagi pihak kedua selaku pelaku

usaha SPBU. Selain itu Perjanjian kerjasama pengusahaan SPBU ini terkadang terdapat

beberapaperbuatan wanprestasi, seperti takaran unit pompa yang dikurangi oleh

pihakpemilik SPBU yang curang, merekayasa takaran minyak pada Dispensing

Pump,menjual produk pesaing, seperti produk-produk yang mereknya selain barang

produksi PT. PERTAMINA (Persero).

Perjanjian kerjasama pengelolaan SPBU antara PT. PERTAMINA (Persero)

dengan pihak swasta tentunya harus menghasilkan sesuatu yang saling menguntungkan.

Namun perjanjian yang ditawarkan oleh PT. PERTAMINA (Persero) kepada pihak

pengusaha SPBU ditetapkan dalam bentuk perjanjian baku, sehingga pihak pengusaha

SPBU tidak mempunyai posisi tawar dalam pembuatan perjanjian bersangkutan. .Dalam

UU No. 22 Tahun 2001 tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai bentuk perjanjian

CODO ini.Sementara itu, ketentuan tentang jual beli minyak dan gas bumi dijumpai

sebagai bagian dari usaha hilir yakni bagian kegiatan usaha niaga yang diatur pada Pasal

5 ayat (2) huruf d UU No. 22 Tahun 2001.Adapun yang dimaksudkan dengan kegiatan

niaga dalam usaha minyak dan gas bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor,

impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) menetapkan bahwa kegiatan Usaha Hilir sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha

yang wajar, sehat, dan transparan. Untuk hal tersebut maka kegiatan Usaha Hilir agar

dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha terlebih dahulu wajib mendapat Izin Usaha dari

Pemerintah.Mengenai izin yang diperlukan untuk usaha niaga ditetapkan pada Pasal 23

ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 berupa Izin Usaha Niaga.

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

9/132

9

Hal di atas menunjukkan ketentuan UU No. 22 Tahun 2001 belum mengatur

mengenai kerjasama yang dibangun antara PT. PERTAMINA (Persero) dengan pihak

pengusaha SPBU, selain pengaturan mengenai izin yang dibutuhkan. Oleh karena itu,

terjadi kekosongan norma pada UU No. 22 Tahun 2001 terkait dengan pengaturan

kerjasama antara PT. PERTAMINA (Persero) dengan pengusaha dalam pendirian

SPBU khususnya lagi SPBU CODO. Kekosongan norma dalam UU No. 22 Tahun

2001 ini tentunya kurang memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat

dalam perjanjian kerjasama pengelolaan SPBU CODO. Atas dasar pertimbangan di atas,

maka penelitian mengenai Perlindungan Hukum Atas Penerapan Klausula Baku Dalam

Perjanjian Codo (Company Owned Dealer Operated) Antara Pihak PT. PERTAMINA

(Persero) dengan Mitra Usaha SPBU sangat menarik dan aktual untuk dilakukan.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan bahwa yang dilakukan,ada beberapa

penelitian yang berkaitan dengan keberadaan PT. PERTAMINA (Persero) dalam

melakukan kerjasama dengan pihak lain, yaitu:

a. Tesis dari Suhari, NIM C4A.006.476, alumni Program Studi Magister Manajemen

Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008 dengan judul

tesis Pengaruh Penerapan PT. PERTAMINA (Persero) Way Terhadap Kualitas

Pelayanan Dalam Rangka Meningkatkan Loyalitas (Studi Kasus Pada SPBU

44.591.14.PATI). Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian tesis

tersebut yakni:

a). bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan kepuasan agar

pelanggan loyal ?

b).bagaimana cara membentukrelationship untuk menciptakan loyalitas ?

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

10/132

10

b. Tesis Novana Octa Syaputra, NIM 087011164/M.Kn, alumni Program Pascasarjana

Universitas Sumatera Utara, Medan Tahun 2011 dengan judul tesis Analisis Yuridis

Kontrak Keagenan Minyak Tanah Di PT. PERTAMINA (Persero) Provinsi Aceh.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis tersebut yaitu:

a). bagaimanakah tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan kontrak keagenan

minyak tanah yang dibuat antara para agen dengan PT. PERTAMINA ?

b). bagaimanakahperlindungan hukum terhadap para pihak atas kontrak keagenan

minyak tanah yang dibuat antara para agen dengan PT. PERTAMINA ?

Berdasarkan penelusuran dari tesis dengan judul dan pokok permasalahan seperti yang

dijelaskan diatas, menunjukkan bahwa penelitian dengan judul Perlindungan Hukum

Atas Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian CODO (Company Owned Dealer

Operated) Antara Pihak PT. PERTAMINA (Persero) dengan Mitra Usaha SPBUbelum

ada yang membahasnya, sehingga tesis ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

orisinalitas atau keasliannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, dapat

dirumuskanpermasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan PT. PERTAMINA (Persero) sebagai perusahaan

BUMN dalam melakukan perjanjian CODO (company owned dealer operated)

yang berklausula bakudengan mitra usaha SPBU?

2. Perlindungan hukum apakah yang diberikan bagi pihak mitra usaha SPBU dalam

perjanjian CODO yang berklausula baku?

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

11/132

11

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan yang bersifat

umum dan khusus sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitan ini yaitu untuk pengembangan ilmu hukum terkait

paradigmaScience as a process (ilmu sebagai proses). Dengan paradigma ini, ilmu

hukum tidak akan mandek dalam penggalian atas kebenaran, khususnya terkait dengan

materi perlindungan hukum atas penerapan Klausula Baku dalam perjanjian CODO

(Company Owned Dealer Operated) antara Pihak PT. PERTAMINA (Persero) dengan

Mitra Usaha SPBU.

b. Tujuan Khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini sesuai permasalahan

yang dibahas adalah:

1). Untuk mendeskripsikan dan menganalisa secara mendalam tentang kedudukan

PT. PERTAMINA (Persero) sebagai perusahaan BUMN dalam melakukan

perjanjian CODO (company owned dealer operated) yang berklausula

bakudengan mitra usaha SPBU.

2). Untuk mendeskripsikan dan menganalisa secara mendalam perlindungan

hukum yang dapat diberikan bagi pihak mitra usaha SPBU dalam perjanjian

CODO (company owned dealer operated) yang berklausula baku.

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

12/132

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

13/132

13

pengusahaan minyak dan gas bumi yang dikelola oleh pemerintah dengan

namaPT. PERTAMINA (Persero) dan perlindungan hukum kepada mitra

usaha SPBU terkait kerjasama tersebut.

1.5 . Landasan Teoritis dan Batasan Operasional

a. Landasan Teoritis

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, oleh

karena ada hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan

dan pengolahan data, analisa, serta konstruksi data.7 Dengan demikian, landasan teoritis

merupakan upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum/teori khusus, konsep-

konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma-norma dan lain-lain yang akan

dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Hal itu dimaksud

untuk mewujudkan kebenaran ilmu hukum yang bersifat konsensus yang diperoleh dari

rangkaian upaya penelusuran (controleur baar). Berhubungan dengan itu maka harus

dihindari teori-teori (ajaran atau doktrin), konsep, asas yang bertentangan satu sama

lain. Semakin banyak teori, konsep, asas yang berhasil diidentifikasi semakin tinggi

derajat kebenaran (konsensus) yang bisa dicapai.

Teori diperlukan untuk menerangkan dan menjelaskan secara spesifik suatu

proses tertentu yang terjadi, dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada

fakta fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.8Teori juga merupakan alur

7Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2011, Buku Pedoman

Pendidikan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Denpasar, h.48.

8J.J.JM. Wuisaman, 1996, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Jilid I, Fakultas Ekonomi

Universitas Indonesia, Jakarta, h.203

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

14/132

14

penalaran atau logika (flow of reasonic/logic), yang terdiri dari seperangkat konsep atau

variabel, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis.9Sementara itu, kerangka

teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu

kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis

dalam penelitian.10Oleh karena itu, perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada

metodologi, aktifitaspenelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.Otje

Salman dan Anton F. Susanto dalam hal ini menyimpulkan teori adalah seperangkat

gagasan yang berkembang disamping mencoba secara maksimal untuk memenuhi

kriteria tertentu, meskimungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi

keseluruhan teori yang lebihumum.11Hal ini sejalan dengan pendapat Snelbecker yang

mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasisecara sintaksis (yang

mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logissatu dengan lainnya

dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagaiwahana untuk meramalkan

dan menjelaskan fenomena.12

Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana

mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan

menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.13

Sedang dalam kerangka

konsepsional diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan

9J. Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka Cipta,

Jakarta, h. 19410

M. Solly Lubis, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung,h. 80

11Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2007, Teori Hukum, Refika Aditama,

Bandung, h. 29.12Snelbecker dan Lexy J. Moleong, 1993, Metodologi Penelitian Kualitatif,

Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 34-3513

Burhan Ashsofa, 2003,Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, h. 23

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

15/132

15

sebagai dasar penelitian hukum.14

Dalam kaitan itu, maka adapun landasan teoritis yang

dijadikan dasar dalam mengkaji secara teoritis atas permasalahan penelitian ini adalah

seperti berikut ini.

1) Teori Negara Hukum

Untuk memahami permasalahan mengenai kedudukan pihak Pertamina sebagai

Badan Hukum Milik Negara (BUMN) dalam melakukan perjanjian kerjasama

pengelolaan SPBU dengan pihak swasta maka perlu pemahaman tentang konsep negara

hukum.Dalam konsep negara hukum sangat menjunjung tinggi adanya sistem hukum

yang menjamin kepastian hukum.

Suatu negara dapat dikatakan Negara Hukum bilamana memenuhi unsur unsur

negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan bahwa ciri-ciri dari suatu Negara

Hukum yaitu:

1. Adanya pengakuan akan hak-hak dasar manusia;

2. Adanya pembagian kekuasaan;

3. Pemerintahan berdasarkan Peraturan; dan

4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.15

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 45) menyatakan

bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.Berdasarkan pernyataan pasal ini

penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi

14Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif Suatu

Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 715

OemarSeno Adji, 1966, Prasara Dalam Indonesia Negara Hukum, Simposium

UI Jakarta, h. 24

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

16/132

16

kekuasaan pemerintah.Hal ini berarti bahwa kekuasaan Negara c.q. aparat pemerintahan

dibatasi oleh hukum (rechtsstaat), bukan didasarkan atas kekuasaan belaka

(machtsstaat). Dengan demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan

berdasarkan sistem pemerintahan berdasarkan hukum yang oleh K.C. Wheare

dinyatakan sebagai berikut:16

first of all it is used to describe the whole system of government of a country,

the collection of rule are partly legal, in the sense that courts of law will

recognized as law but which are not less effective in regulating the government

than the rules of law strictly so called.

(Terjemahan bebasnya adalah pertama-tamadigunakanuntuk menggambarkanseluruhsistem pemerintahansuatu negara, kumpulanaturanhukum,hukum yang

dipertimbangkan dalam proses peradilan dalam arti hukumyang dapat

efektifdalam mengaturpemerintahan).

Philipus M. Hadjon dalam hubungan di atas memberikan pendapat bahwa asas

utama Hukum Konstitusi atau Hukum Tata Negara Indonesia adalah asas negara hukum

dan asas demokrasi serta dasar negara Pancasila.Oleh karena itu dari sudut pandang

yuridisme Pancasila, maka secara ideal bahwa Negara Hukum Indonesia adalah

Negara Hukum Pancasila.17

Adapun unsur-unsur dari Negara Hukum

Indonesia,dikemukakan18

meliputi:

a. hukum bersumber pada Pancasila;

b. kedaulatan rakyat;

c. pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi;

d. persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

16K.C Wheare, 1975, Modern Constitutions, Oxford University Press, London,

p. 1.17

I Dewa Gede Atmadja, 2010, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusional

Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, Setara Press, Malang, h. 16218

Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia. Analisis Yuridis Normatif tentang

Unsur- unsurnya, UI Press, Jakarta, h.144.

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

17/132

17

e. kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya;

f. pembentukan undang-undang oleh presiden bersama-sama DPR;

g. dianutnya sistem MPR.

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa ciri-ciri dari Negara

HukumPancasila, adalah sebagai berikut:

a. keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asaskerukunan;

b. hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan- kekuasaan Negara;

c. prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan

sarana terakhir;d. keseimbangan antara hak dan kewajiban.19

Bilamana teori Negara Hukum Pancasila dibandingkan dengan Negara Hukum

Anglosaxon dan Eropa Kontinental terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan kedudukan

individu dan hak serta kewajiban individu masyarakat dalam ketiga sistem Negara

hukum itu, disebabkan oleh pengaruh pandangan hidup serta latar belakang sejarah

Bangsa Indonesia20

.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Negara Hukum Indonesia adalah mencapai

masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun material secara merata berdasarkan

Pancasila. Untuk mewujudkan tujuan di atas, maka Negara tidak hanya bertugas

memelihara ketertiban masyarakat saja, akan tetapi dituntut untuk turut serta aktif secara

aktif (proaktif) dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan rakyat. Kewajiban ini

merupakan amanat para pendiri Negara Hukum Indonesia seperti yang tercantum pada

19Philipus M. Hadjon, 1992, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah

Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan

Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu,

Surabaya (selanjutnya ditulis Philipus M. Hadjon I), h. 9020

Azhary, op.cit., h.116.

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

18/132

18

Pembukaan UUD Tahun 1945 alinea ke-4 (empat). Sebagai Negara Hukum maka segala

aktivitas Pemerintahan dan Masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

haruslah sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hukum menjadi

landasan pokok dalam melakukan segala aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara.

Berdasarkan uraian dan pendapat mengenai konsep negara hukum di atas dapat

diketahui bahwa harus ada keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat guna

mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.Apabila dikaitkan dengan

penelitian tesis ini, konsep negara hukum menjadikan pemerintah untuk memberikan

perlindungan bagi rakyatnya melalui perjanjian kerjasama pengelolaan SPBU yang

ditawarkan oleh pihak PT. PERTAMINA (Persero) kepada pihak swasta.Perjanjian

yang dibentukseharusnya memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi

para pihak dalam hal ini pemerintah dan mitra usaha .PT. PERTAMINA (Persero)

dalam penyusunan perjanjian kerjasama SPBU untuk memberikan perlindungan hukum

bagi para pihak.

2) Teori Kepastian Hukum

Secara konseptual, Indroharto mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah

konsep yang mengharuskan, bahwa hukum objektif yang berlaku untuk setiap orang

tersebut harus jelas dan ditaati.21

Sementara itu, Peter Mahmud Marzuki dengan

mengutip pendapatnya Van Apeldorn mengemukakan mengenai pengertian kepastian

hukum, sebagai berikut:

21Indroharto, tanpa tahun, Rangkuman Asas-asas umum Hukum Tata Usaha

Negara, Jakarta, h. 212-213.

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

19/132

19

Pertama, kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlakuuntuk masalah-masalah konkrit. Dengan dapat ditentukan masalah-masalah

konkrit, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal

ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam sengketa tersebut.Kedua, kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini pihak yangbersengketa dapat dihindarkan dari kesewenang-wenangan penghakiman.22

Kepastian hukum atau rechtszekerheid menurut J.M.Otto, yang dikutip oleh

Tatiek Sri Djatmiati dikemukuakan terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:10

1. adanya aturan yang konsisten dan dapat diterapkan yang ditetapkan

negara.

2. Aparat pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten

dan berpegang pada aturan hukum tersebut.

3. rakyat pada dasarnya tunduk pada hukum.

4. hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan

aturan hukum tersebut.

5. putusan hakim dilaksanakan secara nyata.

Soedikno Mertokusumo dalam kerangka penerapan hukum mengemukakan bahwa

salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum yaitu kepastian

hukum.23Hal ini sejalan dengan pemikiran Prajudi Atmosudirdjo yang berpendapat

asas kepastian hukum mengandung arti, sikap atau keputusan pejabat administrasi

negara yang manapun tidak boleh menimbulkan kegoncangan hukum.24

22Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum,Kencana, Jakarta, h. 59.

10Tatiek Sri Djatmiati, 2002, Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia, Disertasi,

PPS Unair, Surabaya, h.18.23

E. Fernando M. Manullang, 2007, Menggapai Hukum Berkeadilan, BukuKompas, Jakarta, h. 92.

24Prajudi Atmosudirdjo, 1983,Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia,

Jakarta, h. 88.

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

20/132

20

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jaminan kepastian hukum menjadi

prasyarat dalam implementasi Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila

dan UUD 1945. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya tata kehidupan

bernegara dan berbangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram dan tertib, serta

memberikan kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Sejalan dengan

maksud tersebut maka asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

merupakan bagian yang inheren dalam Negara Hukum dikemukakan Saldi Isra bahwa

Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa materi muatan

Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan

berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status

sosial.25

Hal itu menunjukan bahwa kepastian hukum akan terjamin bilamana aturan

hukumnya tidak bermasalah dan setiap warga negara dan pejabat-pejabat pemerintahan

menjunjung tinggi dan melaksanakan prinsip Negara Hukum terutama asas legalitas.

Dengan kata lain, persoalan kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum,

karena hukumlah yang berdaulat. Teori kedaulatan hukum menurut Krabbe11 bahwa

hukumlah memiliki kedaulatan tertinggi. Kekuasaan bukan kedudukan atau pangkat dan

jabatan seorang pemimpin melainkan kekuasaan itu dari hukum. Oleh karena itu,

hukumlah yang memberikan pengakuan hak maupun wewenang, sedangkan Yohanes

25Saldi Isra, 2004, Agenda Pembaruan Hukum: Catatan Fungsi Legislasi DPR:Jentera, Jurnal Hukum, Edisi 3 Tahun II November, Jakarta, h. 74.

11Soehino, 1998, Ilmu Negara, Liberty,Yogyakarta, h.156.

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

21/132

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

22/132

22

pihak lain, sehingga diartikan terjadi perjanjian satu arah. Sedangkan dalam

perkembangannya perjanjian atau kontrak terjadi apabila kedua belah pihak sepakat

untuk mengikatkan diri.

Menurut Hukum Kontrak Indonesia yang berasal dari Burgerlijk Wetboek

Nederland, dalam membuat suatu perjanjian dikenal dengan azas-azas universal tentang

pembuatan suatu perjanjian/kontrak yaitu azas kebebasan berkontrak, prinsip itikad

baik, syarat sahnya perjanjian dalam hukum perjanjian, dan lain-lain. Maksud dari azas

kebebasan berkontrak itu sendiri bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada setiap

subyek hukum perdata untuk mencantumkan hal-hal yang dikehendaki oleh masing-

masing pihak asalkan sebelumnya telah ada persetujuan antara para pihak. Suatu

kontrak dianggap sah dan mengikat apabila kontrak itu telah memenuhi semua syarat

seperti yang telah ditetapkan oleh Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

3. Mengenai suatu hal tertentu.

4. Suatu sebab yang halal.

Adakalanya suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, tidak

juga dapat terlaksana sebagaimana telah diperjanjikan. Hukum perjanjian sendiri

mengenal dua hal yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian yaitu

wanprestasi dan overmacht. Jika terjadi wanprestasi tentu akan mengakibatkan salah

satu pihak menderita kerugian. Oleh karena terdapat pihak yang dirugikan maka pihak

yang menimbulkan kerugian itu wajib bertanggungjawab. Dengan kata lain perjanjian

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

23/132

23

merupakan perbuatan hukum, oleh karena itu para pihak yang melakukan perjanjian

harus memiliki perlindungan hukum agar kepentingan para pihak dapat terlindungi.27

Dalam penyusunan suatu kontrak atau perjanjian, baik perjanjian itu bersifat

bilateral dan multilateral maupun perjanjian dalam lingkup nasional, regional, dan

internasional harus didasari pada prinsip hukum dan klausula tertentu.28 Dalam Hukum

Perdata dikenal beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan dalam penyusunan

kontrak sehingga akan terhindar dari unsur-unsur yang dapat merugikan para pihak

pembuat suatu kontrak yang mereka sepakati. Salah satu prinsipnya yaitu Asas

Kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan

bahwa

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sabagai Undang-Undang bagi

mereka yang membuatnya.

2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah

pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup

untuk itu.

3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338KUHPerdata,maka kata semua dapat diartikan

sebagai setiap perjanjian yang dibentuk secara sah adalah mengikat. Dengan demikian,

asas kebebasan berkontrak dapat dikatakan bersumber dari ketentuan pasal ini.

Sedangkan kata sah dapat dihubungkan dengan kata sahnya perjanjian pada Pasal

27Agus Yudha, 2008,Hukum Perjanjian : Azas Proporsionalitas dalam Kontrak

Komersial, Mediatama, Yogjakarta, h. 25.28

Joni Emirzon, 1998, Dasar-dasar dan Tehnik Penyusunan Kontrak,

Universitas Sriwijaya, Ideralaya, h. 19

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

24/132

24

1320 KUHPerdata. Setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320

KUHPerdata barulah suatu perjanjian dapat mengikat para pembentuknya atau pihak

lain yang terkait.

Selain perjanjian pada umumnya juga berkembang perjanjian bakudi Indonesia

yang sering disebut juga dengan istilahperjanjian standar, kontrak standar dan kontrak

baku. Dalam beberapa makalah dan buku yang ditulis oleh para ahli hukum, seperti

Mariam Darus Badrulzaman, Abdul Kadir Muhammad, Sutan Remy Sjahdeini dan

Johannes Gunawan, istilah yang digunakan adalah perjanjian baku. Oleh karena para

ahli pada umumnya menggunakan istilah tersebut, maka dalam tesis ini jugadigunakan

istilah perjanjian baku.

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu standart

contract. Menurut Mariam Darus Badrulzaman: perjanjian baku adalah perjanjian yang

isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.29Sedangkan menurut J.

Satrio: Perjanjian baku adalah perjanjian tertulis,yang bentuk dan isinya telah

dipersiapkan terlebih dahulu,yang mengandung syarat-syarat tetap, yang oleh salah satu

pihak kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui (lawan janjinya) dan

dimaksudkan untuk setiap kali digunakan pada penutupan perjanjian seperti itu.30

Oleh

karen itu, dalam perjanjian baku hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh

pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk

merundingkan atau meminta perubahan.

29Mariam Darus Badrulzaman, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung,

(selanjutnya disebut Mariam I) h. 47-4830

J. Satrio, 1994, Beberapa Segi Hukum Perjanjian Kredit Standar, Media

Notariat Nomor : 30-31-31-33, Januari-April-Juli-Oktober, h.136-137.

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

25/132

25

Kontrak dalam perjanjian baku ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak,

terutama pihak ekonomi kuat terhadap pihak ekonomi lemah.31Standar kontrak

merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir

tertentu, sehingga secara substansi hanya menuangkan dan menonjolkan hak-hak yang

ada pada pihak yang berkedudukan lebih kuat sedangkan pihak lainnya terpaksa

menerima keadaan itu karenanya posisinya yang lemah.32

4) Teori Badan Hukum

Berbagai tokoh dan pendukung aliranilmu hukum dan filsafat hukum telah

mengemukakan pendapat mengenai eksistensi badan hukum sebagai subjek hukum

disamping manusia.33Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa badan hukum adalah

suatu badan yang disamping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam

hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum

terhadap orang lain atau badan lain.34Sejalan dengan itu, Soedewi Masjchoen Sofwan

menyatakan bahwa badan hukum adalah kumpulan dari orang-orang yang bersama-

sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang

ditersendirikan untuk tujuan tertentu (yayasan).35

Lebih lanjut, terdapat beberapa teori

yang berkaitan dengan badan hukum yang diungkapkan oleh para sarjana, yaitu:

31Salim H.S, 2006, Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerdata,

RajaGrafindo Persada, Jakart, h. 14532Rahman Hasanudin, 2000, Legal Draf ting , Citra Aditya Bakti,

Bandung, h 134.33

Chidir Ali, 1987,Badan Hukum, Alumni, Bandung, h. 2934P.N.H Simanjuntak, 2009, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia,

Djambatan, Jakarta, h. 28-2935

ibid

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

26/132

26

a. Teori Fiksi (Fictie Theorie)

Von Savigny menyatakan bahwa,hanya manusia saja yang mempunyai

kehendak.Selanjutnya dikemukakan bahwa badan hukum adalah suatu

abstraksi, bukan merupakan suatu hal yang konkrit.Badan hukum semata-

mata hanyalah buatan pemerintah atau negara.Terkecuali negara, badan

hukum itu suatu fiksi yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang

menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan suatu hal.Jadi,

orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang

tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang

melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya.36

b. Teori Organ (Orgaan Theorie)

Otto von Gierke menyatakan bahwa badan hukum adalah sesuatu yang

sungguh-sungguh ada dalam pergaulan hukum yang mewujudkan

kehendaknya dengan perantaraan alat-alat (organ-organ) yang ada padanya

(pengurus).Menurut teori ini, Berfungsinya badan hukum dipersamakan

dengan fungsinya manusia.Jadi, badan hukum tidak berbeda dengan

manusia, karena itu dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan atau

perhimpunan orang adalah badan hukum37.

c. Teori Kekayaan Tujuan

A Brinz berpendapat bahwa badan hukum bukalah kekayaan dari seseorang,

melainkan kekayaan itu terikat pada tujuannya.Setiap hak tidak ditentukan

36Chidir Ali, Op.cit, hal. 32

37Komariah, 2002,Hukum Perdata, UMM Press, Malang, h. 23

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

27/132

27

oleh suatu subyek, tetapi ditentukan oleh suatu tujuan.Kelemahan teori ini

adalah kekayaan hanya sesuai untuk badan hukum yang berbentuk yayasan.

d. Teori Milik Kolektif

Menurut Planiol dan Molengraaf, hak dan kewajiban badan hukum pada

dasarnya juga menjadi hak dan kewajiban anggota secara bersama-sama,

sehingga badan hukum hanyalah konstitusi yuridis yang pada hakekatnya

adalah abstrak.38

Menurut ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

(Lembaran Negara RI No. 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara No. 4756)

menyatakan bahwa Perseroan Terbatas ialah badan hukum yang merupakan

persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatasn usaha

dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan

yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.Dengan

demikian, Perseroan Terbatas mempunyai sifat badan hukum dan pertanggungjawaban

terbatas. Dalam kepustakaan hukum Eropa Kontinental perusahaan sering disebut

sebagai rechtperson dan dalam hukum Common Law Sistem dikenal dengan istilah

legal entity, juristic person atau artificial person. Dalam kamus Hukum Ekonomi legal

entity diartikan sebagai badan hukum yaitu badan atau organisasi yang oleh hukum

diperlakukan sebagai subjek hukum dan mempunyai hak dan kewajiban.

Dalam Blacks Law Dictionary, legal entity diartikan sebagai body (such as

company) which is a person in the eye of law (badan (seperti perusahaan) yang

merupakan orang dimata hukum). Sedangkan menurutBlacks LawDictionary,artificial

38Op.cit.h 24

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

28/132

28

person didefinisikan sebagai persons created and devised by human laws for the

purpose of society and government, as distinguished from natural person. (orang yang

direncanakan dan diciptakan oleh hukum manusia untuk tujuan sosial dan

pemerintahan, dibedakan dari orang alamiah). Kemudian legal entity adalah:an entitty,

other than natural person, who has sufficient existence in legal contemplation that it

can function legally, be sued or sue and make decisions through agents as in the case of

corporation. (suatu kesatuan, berbeda dari orang alamiah, mempunyai kedudukan

dimuka hukum, dapat dituntut atau menuntut dan membuat keputusan melalui agen

dalam hal korporasi.)39

Dalam kaitan di atas maka keberadaan badan hukum yaitu PT.

PERTAMINA(Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk

oleh pemerintah, badan hukum tersebut terdiri dari organ-organ perusahaan yang

menjalankan tugasnya untuk menyalurkan bahan bakar minyak pada masyarakat luas,

serta melakukan kerjasama untuk pendistribusiannya kepada badan hukum dalam

bentuk perusahaan swasta.Sementara itu PT. PERTAMINA sebagai Perseroan Terbatas,

maka sifat badan hukum dan pertanggungjawaban terbatas dari suatu perseroan terbatas

melekat juga pada PT. PERTAMINA (Persero).

5) Konsep Tindakan Pemerintahan

Menurut Philipus M. Hadjon, kekuasaan pemerintah di Indonesia sangat popular

disebut dengan kekuasaan eksekutif yang dalam prakteknya tidaklah murni sebuah

39Gunawan Widjaja, 2008,Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik

PT, Forum Sahabat, Jakarta, (selanjutnya disebut Gunawan I) h. 12-13

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

29/132

29

kekuasaan eksekutif.57

Di negara manapun tidak pernah terjadi kekuasaan pemerintahan

hanya melaksanakan fungsi eksekutif menurut ajaran Trias Politica. Pemerintah dalam

bahasa Belanda yang disebutbestuur secara negatif dirumuskan sebagai lingkungan

kekuasaan negara diluar lingkungan kekuasaan legisllatif dan kekuasaan yudisial.

Dengan rumus itu kekuasaan pemerintahan tidaklah sekedar melaksanakan undang-

undang. Kekuasaan pemerintahan merupakan kekuasaan aktif. Sifat aktif tersebut dalam

konsep administrasi negara secara intrinsik merupakan unsur-unsur utama dari sturen

(bestuuren), dan menurut Philipus M. Hadjon unsur-unsurnya terdiri dari;

a. Sturen merupakan suatu kegiatan yang kontinu. Kekuasaan pemerintahan

dalam hal menerbitkan ijin mendirikan bangunan misalnya, tidak berhentidengan diterbitkannya izin mendirikan bangunan. Kekuasaan pemerintah

senantiasa mengawasi agar izin tersebut digunakan dan ditaati. Dalam hal

pelaksanaakn mendirikan bangunan tidak sesuai dengan izin yangditerbitkan, pemerintah akan menggunakan kekuasaan penegakan hukum

berupa penerbitan yang mungkin berupa tindakan pembongkaran bangunan

yang tidak sesuai. Demikian halnya penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)oleh polisi. Aktivitas polisi tidak berhenti dengan terbitnya SIM tetapi terus

mengawasi penggunaan SIM oleh pemegangnya.b. Sturen berkaitan dengan penggunaan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah

konsep hukum publik. Sebagai konsep hukum publik penggunaan kekuasaanharus dilandaskan pada asas-asas negara hukum, asas demokrasi dan asas

instrumental. Berkaitan dengan negara hukum adalah asas Wet en

Rechtmatigheid van Bestuur.

Dengan demikian, fungsi pemerintahan yang dilaksakan oleh organ

pemerintahan pada hakikatnya cukup luas yang dilaksanakan melalui berbagai macam

tindakan pemerintahan. M. Donner mengemukakan ada 4 (empat) macam bentuk fungsi

penguasa, yakni:

57Philipus M. Hadjon I, 1992,op.cit, h. 2

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

30/132

30

a.Pemeliharaan Ketertiban, dapat terdiri dari penetapan peraturan, mengeluarkan

perintah untuk mewujudkan ketertiban umum jika terjadi keonaran umum

(keributan).

b.Pengelolaan Keuangan, melalui pajak, pungutan-pungutan lain, pihak penguasa

menjadi yang terkaya dan yang paling boleh dipercaya dalam negara. Pendapatan

pihak penguasa bertujuan untuk menutup kebutuhan-kebutuhan sendiri, namun juga

mempunyai fungsi dalam hal pengaturan kembali pendapatan negara dan dalam

usaha mengadakan koreksi terhadap situasi dalam masyarakat yang dialami secara

tidak diinginkan. Dengan demikian penguasa memberi bantuan, menyediakan

subsidi, memberi kredit dan jaminan atau memberi harta milik yang diinvestasikan

oleh kelompok-kelompok tertentu atau masyarakat umum.

c.Tuan tanah, mengingat banyak jalan dan sungai, pantai, bendungan dan tentu saja

bahan-bahan mineral, adalah milik penguasa. Penguasa juga memiliki kesempatan-

kesempatan yuridis untuk merampas tanah ataupun menggunakan tanah itu dengan

tujuan membatasi kepentingan umum dan pungutan pajak.

d.Penguasa, mengingat beberapa kegiatan hanya dapat dilaksanakan oleh pihak

penguasa karena diharuskan undang-undang.

Mengkaji berbagai macam kegiatan pemerintahan tersebut maka dapat dipahami

bahwa disamping perlunya produk hukum yang mengatur tindakan pemerintah juga

tindakan pemerintah tidak semata-mata berkarakter publik namun dalam hal-hal tertentu

juga dapat berkarakter perdata:55

55Yohanes Usfunan, 2002, Perbuatan pemerintah Yang Dapat Digugat,

Djambatan, Jakarta, h. 6.

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

31/132

31

Dalam kaitan itu fungsi pemerintahan diarahkan sebagai:

a. Badan Organisasi Intern, dalam arti Pemerintahan bertanggungjawab atas

pengeluaran biaya yang sangat besar bagi kebutuhan para pegawai negeri,

harta milik yang banyak jumlahnya. Pemerintahan intern berbentuk segala

macm aturan organisasi, keputusan pengangkatan dan pemberhentian,

aturan-aturan dan keputusan-keputusan mengenai kedudukan hukum

pegawai negeri, keputusan tentang bidang kepegawaian para pegawai yang

kedudukannya lebih tinggi terhadap yang lebih rendah dan peraturan

mengenai penyelesaian sengketa diantara para pegawai negeri. Berdasarkan

wewenang yang ada pemerintahan secara intern dapat bertindak menurut

hukum publik.

b. Badan hukum menurut perdata, dalam arti mempunyai wewenang untuk

atas nama negara melaksakan tindakan-tindakan hukum menurut hukum

perdata.56

Hal di atas menunjukkan secara intern fungsi pemerintahan yang dijalankan

tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan menurut hukum publik dan hukum perdata. Salah

satu contoh penundukan diri pemerintah ke dalam hukum perdata adalah didirikannya

berbagai perusahaan atas dasar saham negara yang dipisahkan, seperti pendirin PT.

PERTAMINA (Persero).PT. PERTAMINA(Persero) mersupakan salah satu Badan

Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan kaidah-kaidahHukum Perdata.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 (Lembaran Negara

No. 70 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara No. 4297, selanjutnya disebut UU

56Ibid. H.8.

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

32/132

32

BUMN) tentang Badan Usaha Milik Negara dinyatakan bahwa BUMN adalah badan

usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan

secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. PT.

PERTAMINA(Persero) berdasarkan ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2001

ditetapkan sebagai pemegang kuasa pertambangan nasional yang diselengarakan

olehpemerintah. Sehubungan dengan tugas tersebut di atas, PT. PERTAMINA(Persero)

melalui kerja sama dengan pihak pengusana telah membangun dan mengelola sejumlah

SPBU demi melayani kebutuhan masyarakat atas Bahan Bakar Minyak atau pelumas.

6) Perlindungan Hukumbagi rakyat

Philipus M. Hadjon mengemukakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam

kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan rechtsbescherming van

de burgers40

. Hal itu menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan

dari rechtsbescherming (bahasa Belanda). Pengertiannya, dalam kata perlindungan

hukum terdapat suatu usaha untuk memberikan hak-hak kepada pihak yang dilindungi

sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan. Ada dua macam perlindungan hukum

bagi rakyat Indonesia yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan

hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan

kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu

keputusan pemerintah mendapat bentuk defenitif. Dengan demikian, perlindungan

hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan

40Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia,

op.cit Peradaban, Surabaya, h. 1.

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

33/132

33

sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan

sengketa41.

Sementara itu, dalam negara hukum maka segala tindakan alat-alat perlengkapan

negara atau penguasa didasarkan atas hukum untuk memberikan perlindungan kepada

aparatur negara maupun masyarakat. Dengan demikian, Keberadaan hukum dalam

penyelenggaraan pemerintahan sejak jaman dahulu telah disadari oleh Lord Acton

sebagaimana dikutip oleh Sjachran Basah yang mengatakan bahwa

Setiap kekuasaan sekecil apapun cenderung untuk disalahgunakan. Oleh sebab itu,dengan adanya keleluasaan bertindak dari administrasi negara yang memasuki

semua sektor kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya bidang perpajakan,

kadang-kadang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri.

Wajarlah kemudian adanya keinginan yang menghendaki adanya jaminan agar

jangan sampai keadaan negara menjurus diktator tanpa batas, yang bertentangan

dengan ciri negara hukum. Oleh karena itu terhadap warga diberikan bilamana

sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya. Terlebih

tugas pelayanan publik yang diemban oleh administrasi negara tentu haruslah

berlandaskan Hukum Administrasi Negara sehingga dalam hal melaksanakan

tugas itu secara aktif. Artinya dalam melaksanakan pemerintahan, administrasi

negara melakukan suatu perbuatan penetapan (beschikkings-handeling) yang

menghasilkan ketetapan (beschikking).42

Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan maka melakukan

berbagai tindakan pemerintahan yang dapat timbul berbagai kemungkinan termasuk

dalam perbuatan melawan hukum oleh administrasi negara.43

Kaitannya dengan

penelitian ini, maka pelaksanaan perjanjian antara PT. PERTAMINA (Pesero) dengan

41Ibid. h.2.

42Sjachran Basah, 1992, Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi

Negara, Alumni, Bandung (selanjutnya ditulis Sjachran Basah I), h. 1343

SF, Marbun dkk, 2001, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi

Negara , Yogyakarta: UII Press, h. 283

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

34/132

34

pihak lain dalam pengusahaan SPBU tidaklah juga terlepas dari potensi terjadinya

masalah. Dalam kaitan itu, Giri Achmad Taufik menyatakan:

Perlindungan hak-hak asasi manusia dipandang sebagai segala aktivitas yang

ditujukan untuk mendorong dihormatinya secara penuh hak asasi individu yang

bersandarkan pada norma-norma hukum. Perlindungan hak-hak asasi manusia

pada prinsipnya terbagi menjadi dua, yakni yang sifatnya menghormati (respect)

dan memenuhi (fulfillment).

Kedua konsep perlindungan tersebut berangkat dari peran negara dalam

perlindungan hak-hak asasi manusia, menghormati hak-hak asasi manusia berarti

negara dituntut untuk tidak melakukan suatu tindakan yang akan mencederai hak-

hak asasi tersebut. Sedangkan dalam konteks memenuhi, negara justru diwajibkan

untuk melakukan tindakan-tindakan agar hak-hak warga negaranya menjadi

terpenuhi.44

Di dalam negara hukum Pancasila, perlindungan hukum bagi rakyat diarahkan kepada

usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa antara pemerintah dan rakyat,

menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawarah serta

peradilan merupakan sarana terakhir dalam usaha menyelesaikan sengketa antara

pemerintah dengan rakyat. Dengan kata lain, adanya sarana perlindungan hukum ini

bagi masyarakat pada umumnya dan mitra PERTAMINA (Persero) pada khususnya

disamping sebagai suatu urgensi yang wajar dalam mewujudkan keadilan dan

kebenaran, juga merupakan conditio sine qua non dalam negara hukum45.

7) Konsep Tanggung Jawab

Dalam ranah hukum, seseorang tentu harus bertanggungjawab terhadap kerugian

yang diakibatkan oleh perbuatan yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. Hal

44Giri Achmad Taufik, http://www.alumniipb.or.id/index.php?option=com

content&task=view&id=3199&Itemid=37, diunduh tanggal 3 Mei 201345Sjachran Basah, 1992, Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan

Administrasi (HAPLA), Penerbit Rajawali Pers, Cet. ke-2, Jakarta (selanjutnya ditulis

Sjachran Basah II), h. 4-5.

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

35/132

35

ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggungjawab karena orang

itu memiliki suatu kualitas tertentu.46Hukum memberikan jaminan dan keamanan dalam

kehidupan sosial termasuk memberikan jaminan dan keamanan kepada masyarakat atas

hak yang dimilikinya, begitu juga bagi pihak pengusaha SPBU dengan perjanjian

kerjasama CODO yang disepakati oleh pihak PT. PERTAMINA (Persero) sesuai

dengan kaidah hukum yang berlaku. Hal ini senada seperti yang dikemukakan oleh

Roger Catterrell dalam bukunya The Sociology of Law yang menyebutkan bahwalaw

secures social cohesion and orderly social change by, balancing conflicting interest-

individual (the private interest of individual citizens), social (arising from the common

conditions of social life) and public (specifically the interest of the state)47

Menurut Roscoe Pound, mengenai jenis tanggung jawab ada 3(tiga) yaitu

sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban atas kerugian dengan disengaja,

2. Atas kerugian karena kealpaan dan tidak disengaja,

3. Dalam perkara tertentu atas kerugian yang dilakukan tidak karena

kelalaian serta tidak disengaja.48

Lebih lajut Roscoe Pound menyatakan bahwa tanggung jawab dapat bersumber

dari beberapa hal, yakni:

46W. Sommermeijer, 2003, Tanggung Jawab Hukum, Pusat Studi Hukum

Universitas Parahyangan, Bandung, h. 2347

Roger Catterrell, 1984, The Sociology of Law : An Introduction, Butterworths,

London, p. 7648Roscoe Pound, 1996, Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to the

Philosophy of Law), diterjemahkan oleh Mohammad Radjab, Bharata Karya Aksara,

Jakarta, h. 92

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

36/132

36

1. Perjanjian, dimana para pihak mengadakan perjanjian tersebut masing-masingdituntut untuk bertanggung jawab atas pemenuhan isi perjanjian yang mereka

buat.

2. Perbuatan melawan hukum, yang terbagi atas:a. Perbuatan diri sendiri, baik yang disengaja (dolus) maupun yang tidak

disengaja (culpa)

b. Perbuatan orang lain (orang yang masih berada di bawah tanggungan

sipenanggung jawab yang bersangkutan)c. Kejadian lain yang bukan merupakan perbuatan, tetapi menimbulkan akibat

yang tetap harus dipertanggung jawabkan oleh orang yang oleh hukum

dianggap sebagai penanggung jawabannya.49

Dalam kaitannya dengan permasalahan dalam tesis ini, maka kewajiban dalam

memenuhi prestasi antara kedua belah pihak yaitu antara PT. PERTAMINA (Persero)

dengan pengusaha SPBU dalam perjanjian kerjasama CODO harus dipenuhi guna

menghindari perbuatan wanprestasi.Perjanjian kerjasama pengusahaan SPBU CODO

memperhatikan berlakunya aturan-aturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban antara

kedua belah pihak yang harus diperhatikan, baik pada pembuatan perjanjian, mulainya

perjanjian, pelaksanaan perjanjian dan berakhirnya perjanjian.

b. Batasan Operasional

Berkenaan dengan judul rencana tesis ini adapun beberapa konsep yang

dipergunakan sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut adalah:

1). Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu usaha preventif atau represif untuk memberikan

hak-hak kepada pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah

dilakukan.

2). Perjanjian Baku

49Ibid, h. 163-164

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

37/132

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

38/132

38

Pendekatan dalam penelitian hukum dimaksudkan sebagai dasar sudut pandang

dan kerangka berpikir seorang peneliti didalam melakukan analisis.Secara teoritis,

dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yaitu:

1). Pendekatan analitis (Analytical Approach), pendekatan ini dilakukan dengan

mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat didalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru

dari istilah-istiah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan

menganalisis putusan-putusan hukum.2). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) hal ini dimaksudkan

bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar

awal melakukan analisis.

3). Pendekatan perbandingan (Comparative Approach), pendekatan inidilakukan dengan membandingkan peraturan perundangan Indonesia dengan

satu atau beberapa peraturan perundangan negara-negara lain.

4). Pendekatan konsep (Conseptual Approach), konsep-konsep dalam ilmuhukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian

hukum, karena akan banyak muncul konsep bagi suatu fakta hukum.

5). Pendekatan sejarah (Historical Approach), pendekatan sejarah ini dilakukandengan menelaah latar belakang dan perkembangan dari materi yang diteliti.

6). Pendekatan kasus (case approach), pendekatan kasus dalam penelitian hukum

bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yangdilakukan dalam praktik hukum.51

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini agar mendapatkan

hasil yang ilmiah serta dapat dipertahankan secara ilmiah, yaknijenis pendekatan yang

diterapkan adalah pendekatan analitis (Analytical Approach), pendekatan konsep

(conseptual approach), dan pendekatan perundang-undangan (statute approach).

c. Sumber Bahan Hukum

Mengenai sumber bahan hukum dari penelitian hukum normatif ini diperoleh dari

hasil penelitian melalui penelitian kepustakaan (Library Research).52

Adapun bahan

hukum yang digunakanterdiri dari:

51Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum

Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogjakarta, h. 185-190

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

39/132

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

40/132

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

41/132

41

(deskripsi), menjelaskan masalah (eksplanasi), mengkaji permasalahan dari bahan-

bahan hukum yang terkait (evaluasi) dan memberikan argumentasi dari hasil evaluasi

tersebut, sehingga didapat kesimpulanmengenai persoalan yang dibahas pada penelitian

ini.

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

42/132

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

43/132

43

yang berhubungan dengan janji kawin yaitu sebagai perbuatanyang terdapat dalam

bidang hukum keluarga.55

Akibat tidak lengkap dan terlalu luasnya rumusan perjanjian makamuncullah

berbagai pandangan mengenai definisi yang diberikan olehpara sarjana hukum.Menurut

Subekti, suatu perjanjian adalahsuatu peristiwa, dimana seseorang berjanji kepada

seseorang lain, ataudimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu

hal.56Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah: hubungan hukum antara

kedua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.dua pihak sepakat

untuk menentukanperaturan atau kaedah atau hak-hak dan kewajiban yang

mengikatmereka untuk di taati atau di jalankan.57Disamping kedua definisi di atas,

Munir Fuady menberikandefinisi lebih luas bahwa kontrak adalah: suatu kesepakatan

yang diperjanjikan diantara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan,memodifikasi

atau menghilangkan hubungan hukum.58

Sementara itu, menurut teori klasik yang dimaksud dengan perjanjian adalah

satu perbuatan hukum, yang berisi dua (een tweezijdige overeenkomst) yang didasarkan

atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.59

Adapun yang dimaksud dengan

satu perbuatan hukum yaitu satu perbuatan hukum yang meliputi penawaran (offer,

aanbod) dari pihak yang satu dan penerimaan (acceptance, aanvaaeding) dari pihak

yang lain. Pandangan klasik itu kiranya kurang tepat oleh karena dari pihak yang satu

55Mariam Darus Badrulzaman, Op.cit, hal. 18

56R. Subekti,Loc. cit57

Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty,

Yogjakarta, h. 2358Munir Fuady, 1999, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya

Bakti, Bandung, h. 2359

Sudikno Mertokusumo, Op.cit, hal. 117

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

44/132

44

ada penawaran dan dari pihak yang lain ada penerimaan, maka ada dua perbuatan

hukum yang masing-masing bersisi satu. Oleh karena itu menurut Sudikno

Mertokusumo definisi perjanjian tidak merupakan satu perbuatan hukum, akan tetapi

merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan

akibat hukum.60

Perjanjian yang dilakukan akanmelahirkan suatu perikatan atau verbintenis

(bahasa Belanda), yang artinya suatu hubungan hukum antara dua pihak, yang isinya

adalah hak dan kewajiban. Suatu hak untuk menuntut sesuatu dan disebelah lain suatu

kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Istilah lain dari perikatan dalam bahasa

Inggris, yaitu Obligation yang dipakai untuk melukiskan hal yang sama, secara

kurang lengkap hanya menunjuk pada satu sudut dari hubungan yang timbal balik itu,

yaitu sudut kewajibannya, meskipun adanya suatu kewajiban mengandung pengertian

bahwa di sudut lain ada suatu hak.61

Perikatan sebagaimana dimaksudkan di atas, merupakan suatu pengertian

abstrak, yaitu suatu hal yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dibayangkan dalam pikiran

manusia. Sorang atau lebih melakukan suatu perjanjian ia dengan sendirinya secara

langsung akan mengikatkan dirinya pula terhadap mana ia melakukan perjanjian

tersebut. Mengikatkan diri maksudnya bahwa dengan melakukan perjanjian tersebut,

maka merekapun melakukan suatu perikatan tertentu, oleh satu pihak terhadap pihak

lainnya diantara mereka.Dengan demikan, hubungan antara perikatan dan perjanjian

adalah perikatan itu dilahirkan dari suatu perjanjian atau perjanjian adalah sumber,

60Op.cit., h. 118

61R. Subekti, 1992,Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Citra Aditya Bakti,

Bandung, h. 2

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

45/132

45

bahkan sumber utama dari perikatan.Dikemukakan sebagai sumber utama oleh karena

disamping itu, masih ada sumber-sumber lainnya yang juga bisa melahirkan

perikatan.Oleh karena itu dapat dirumuskan bahwa perikatan itu dilahirkan dari

perjanjian, undang-undang dan hukum tak tertulis.62

Dasar hukum dari pernyataan di

atas dapat dilihat didalam Pasal 1233 KUHPerdata, yang isinya menyatakan bahwa tiap-

tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuanataupunkarena undang-undang.

Pengertian lain dari perikatan dikemukakan oleh L. C. Hofmann, yaitu sebagai

suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan

dengan itu seseorang atau beberapa orang dari padanya (Debitur atau para Debitur)

mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang

lain, berhakatas sikap yang demikian itu.63

Pengertian perjanjian dan perikatan di atas

maka dapat disimak bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa nyata dan sumber

utama dari lahirnya suatu perikatan tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau lebih

terhadap seorang atau lebih lainnya.

Perjanjianyang telah dibuat memiliki akibat hukum pula bagi para pihak yang

membuat perjanjian tersebut. Akibat hukum yang dimaksudkan adalah apabila isi

perjanjian tidak dilaksanakan oleh para pihak, maka pihak yang lain (yang merasa

dirugikan akibat tidak dilaksanakannya isi perjanjian tersebut) dapat saja menuntut

secara hukum, sebab kedudukannya dilindungi secara hukum oleh undang-undang.

62Ibid, h. 3

63R. Setiawan, 1987, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, h. 1

(dikutip dari buku L.C. Hofmann, 1968, Het Nederlands Verbintenissenrecht,

Eersteggedeelte, Wolters-Northdoff, NV, Groningen, p. 3)

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

46/132

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

47/132

47

4. Suatu sebab yang halal.

Kesepakatan yang dimaksudkan adalah persesuaian kehendak antara para

pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Dalam hal ini,

makakesepakatanpada hakikatnya merupakan penyesuaian pernyataan kehendak antara

satu orang atau lebih dengan pihak yang lainnya.65Secara formil, suatu pernyataan

kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian tertulis cukup dilakukan dengan

pembubuhan tandatangan pada perjanjian tersebut.66Namun demikian, kesepakatan ini

dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis.

Dikatakan tidak tertulis, bukan dalam artian semata-mata lisan karena perjanjian dapat

saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, bahkan hanya dengan

menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan.

Mengenai makna kesepakatan harus diperhatikan pula ketentuan Pasal 1321

KUHPerdata yang menyatakan bahwa Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu

diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Kekhilafan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-halpokok dari apa yang

diperjanjikan atau tentang barang yang menjadiobjek perjanjian. Paksaan yang

dimaksudkan adalah paksaan rohani atau paksaanjiwa dan bukan paksaan

fisik.Sedangkan penipuan terjadi apabila salahsatu pihak dengan sengaja memberikan

65Salim H.S., 2003, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika,

Jakarta, h. 16266

Mariam Darus Badrulzaman, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya

Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Mariam II) h. 80

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

48/132

48

keterangan-keterangan palsudisertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak

lawanmemberikan persetujuannya.67

Berkenaan dengan unsur adanya kecakapan, hal itu berkaitan dengan

kemampuan suatu pihak menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum

(perjanjian). Kecakapan ini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah

menikah walaupun usianya belum mencapai 21 tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan

yang tercantum pada Pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa Yang belum

dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan

tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua

puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.Selain itu Pasal

1330 KUHPerdata juga mengatur mengenai pihak-pihak yang dipandang tidak memiliki

kecakapan dalam membuat perjanjian, yakni:

1. orang-orang yang belum dewasa;

2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkanoleh undang-undang,

dan pada umumnya semua orang kepadasiapa undang-undang telah melarang

membuat perjanjianperjanjiantertentu.

Sehubungan dengan unsur mengenai hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk

sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang

jelas.Jika tidak jelas, maka perjanjian tidak sah. Jadi suatu perjanjian tidak bisa

dilakukan tanpa objek yang tertentu. Dengan kata lain, tidak dapat seseorang menjual

sesuatu (tidak tertentu) dengan harga seribu rupiah misalnya karena kata sesuatu tidak

67Salim H.S,Loc.cit

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

49/132

49

menunjukkan hal tertentu, tetapi hal yang tidak tentu. Mengenai hal tertentu yang harus

ada di dalam suatu perjanjian,diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdata yang menyatakan

bahwaSuatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatubarang yang paling

sedikit ditentukan jenisnya.Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak

tentu,asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan ataudihitung.Apabila suatu

perjanjian tanpa adanya suatu hal tertentu makaperjanjian tersebut adalah batal demi

hukum.

Syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal, ini juga merupakan syarat

tentang isi perjanjian. Isi perjanjian yang dimaksudkan disini tidak dapat bertentangan

dengan undang-undang dan norma kesusilaan yang berlaku, serta ketertiban umum.

Ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwaSuatu perjanjian tanpa sebab,

atau yang telah dibuat karenasuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak

mempunyaikekuatan.Adapun yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu

perjanjianadalah isi perjanjian itu sendiri.Oleh karena itu, isi dari suatu perjanjian

termasuk terkait antara PT.PERTAMINA (Persero) dengan mitra usaha SPBU tidak

boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dannorma kesusilaan yang

telah berlaku maupun dengan ketentuan ketertiban umum.

Apabila keempat syarat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata tersebut telah

terpenuhi maka perjanjian yang telah dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-

undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1338

ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.Dengan demikian,

Pasal 1338 KUHPerdataini menunjukkan adanya asas kebebasan berkontrak, yang

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

50/132

50

mengakui setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik

bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan.Berdasarkan hal tersebut,

setiap orang baik Pemerintah maupun masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian

yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka

yang membuatnya sebagai suatu undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan dan norma kesusilaan yang telah berlaku maupun

dengan ketentuan ketertiban umum.

2.3 Klausula Baku Dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah dengan pihak

Swasta

Terdapat banyak penyebutan terhadap perjanjian baku, diantaranyadalam bahasa

asing adalahStandard Contract, Standard Vourrwarden,Standard Konditionen, ataupun

Standarised Contract. Sementara itu dalam Undang-undangNomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen dikenal adanyaklausula baku. Menurut Abdulkadir

Muhamad bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang menjadi tolak ukur yang

dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan

hubungan hukum dengan pengusaha, yang distandarisasikan atau dibakukan meliputi

model, rumusan dan ukuran.68

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Sutan Remy

Sjahdeini memberikan pendapat bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir

seluruh klausul-klausunya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada

dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta

68Abdulkadir Muhammad, 1992, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan

Perdagangan, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 6

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

51/132

51

perubahan.69

Selanjutnya Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen memberikan definisi mengenai klausula baku sebagai berikut:

Setiap peraturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan danditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam

suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen

Dalam penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai klausula

baku tersebut dimaksudkan oleh undang-undang sebagai usaha untuk menempatkan

kedudukan konsumen secara setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan

berkontrak.

Perjanjian standar yang berbentuk klausula baku inisecara historis tumbuh

danberkembang seiring pertumbuhan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat yang

membatasi keberadaan asas kebebasan berkontrak. Perusahaan besar semi pemerintah

atau perusahaan-perusahaan pemerintahmengadakan kerja sama dalam suatu organisasi

dan untuk kepentingannyamenciptakan syarat-syarat tertentu, secara sepihak untuk

diajukan kepada pihak lawannya (counter party/wederpartij).70

Dalam perjanjian standar

biasanyapihak lawan mempunyai kedudukan (bargaining position) yang lemah,

baikdalam perbuatan hukum yang akan diperbuatnya serta akibat hukumnya.71

Dengan

kata lain, menguatnya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontraksebagai akibat

dari dipergunakannya perjanjian-perjanjian baku dalam duniabisnis termasuk juga

terkait hubungan perjanjian kerjasama antara Pemerintah dengan pihak swasta, maka

kebebasan pihak lain yangmasih tersisa hanyalah berupa pilihan antara menerima atau

69Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit, h. 66

70Hasanuddin Rahman, 2000, Legal Drafting, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.

13471

Mariam II, Op.cit, h. 46

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

52/132

52

menolak (take it or leaveit) atas syarat-syarat perjanjian baku yang disodorkan

kepadanya itu.72

Mengenai ciri-ciri dari suatu perjanjian dengan klausula baku pada hakikatnya

meliputi 5 hal sebagai berikut:

1. bentuknya tertulis;

2. isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari

debitor;

3. debitor sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian tersebut;

4. terdorong oleh kebutuhan, debitor terpaksa menerima perjanjian tersebut;

5. dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Ciri-ciri klausula baku diatas mencerminkan adanya kepentingan pengusaha dan sngat

minim berpihak pada kepentingan konsumen. Dengan pembakuan syarat-syarat yang

tercantum dalam perjanjian, maka kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin

karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang ditawarkan oleh pengusaha.73

Dikaji dari klasifikasi perjanjian dengan klausula baku, maka pada dasarnya

dapat dibedakan menjadi tiga jenis sebagai berikut:74

1. Perjanjian baku sepihak

Merupakan perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat

kedudukannya dalam perjanjian itu.Pihak yang kuat di sini adalah pihak kreditur

yang lazimnya mempunyai kedudukan ekonomi kuat ibandingkan pihak

72Sutan Remy Sjahdeini, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang

Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut BankirIndonesia, Jakarta, h. 65

73Mariam II, Op.cit, h. 53

74Mariam II, Op.cit, h. 53

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

53/132

53

debitur.Kedua belah pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada

perjanjian kerja kolektif.

2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah

Merupakan perjanjian yang mempunyai objek berupa hak-hak atas tanah. Dalam

bidang agraria, misalnya Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 tentang Bentuk Surat Kuasa

Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku

Tanah Hak Tanggungan, dan Sertipikat Hak Tanggungan.

3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan Notaris atauAdvokat

Merupakan perjanjian yang sudah sejak semula disediakan untuk memenuhi

permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan Notaris atau

Advokat yang bersangkutan.

Hal di atas menunjukkan bahwa perjanjian dengan klausula baku sering atau

dimungkinkan dipergunakan oleh Pemerintah dalam melakukan hubungan kerjasama

dengan pihak swasta.

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

54/132

54

BAB III

KEDUDUKAN PERTAMINA DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN

KERJASAMA CODO DENGAN MITRA USAHA SPBU

3.1 Sejarah dan Dasar Hukum Kedudukan Pertamina

Pemboran sumur minyak di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Belanda pada

tahun 1871 di daerah Cirebon. Namun demikian, sumur produksi pertama adalah sumur

Telaga Said di wilayah Sumatera Utara yang dibor pada tahun 1883 yang disusul

dengan pendirian Royal Dutch Company di Pangkalan Brandan pada 1885. Sejak era

itu, kegiatan ekspolitasi minyak di Indonesia dimulai.Kemudin pada era tahun 1900-an,

Setelah diproduksikannya sumur Telaga Said, maka kegiatan industri perminyakan di

tanah air terus berkembang. Penemuan demi penemuan terus bermunculan. Sampai

dengan era 1950an, penemuan sumber minyak baru banyak ditemukan di wilayah Jawa

Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, dan Kalimantan Timur. Pada masa ini

Indonesia masih dibawah pendudukan Belanda yang dilanjutkan dengan pendudukan

Jepang. Ketika pecah Perang Asia Timur Raya produksi minyak mengalami gangguan.

Pada masa pendudukan Jepang usaha yang dilakukan hanyalah merehabilitasi lapangan

dan sumur yang rusak akibat bumi hangus atau pemboman lalu pada masa perang

kemerdekaan produksi minyak terhenti. Namun ketika perang usai dan bangsa

Indonesia mulai menjalankan pemerintahan yang teratur, seluruh lapangan minyak dan

gas bumi yang ditinggalkan oleh Belanda dan Jepang dikelola oleh negara.75

75PT. PERTAMINA, Sejarah Pertamina EP,www.pertamina-ep.com/id/

tentang-pep/sejarah-kami, diunduh pada 10 Juli 2013

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

55/132

55

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesiayakni tahun 1950-an, ketika

penyelenggaraan negara mulai berjalan normal seusai perang mempertahankan

kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia mulai melakukan inventarisasi sumber-

sumber pendapatan negara, termasuk diantaranya dari sektor minyak dan gas.Adapun

pengelolaan ladang-ladang minyak peninggalan Belanda saat itu tidak terkendali dan

penuh dengan sengketa.Oleh karena itu, banyak ditemukan perusahaan-perusahaan kecil

saling berebut untuk menguasai ladang-ladang tersebut.76

PT. PERTAMINA (Persero) adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang

dimiliki Pemerintah Indonesia (National Oil Company), yang berdiri sejak tanggal 10

Desember 1957 dengan nama PT PERMINA. Pada tahun 1961 perusahaan ini berganti

nama menjadi PN PERMINA dan setelah merger dengan PN PERTAMIN di tahun

1968 namanya berubah menjadi PN PERTAMINA. Dengan bergulirnya Undang

Undang No. 8 Tahun 1971 sebutan perusahaan menjadi PERTAMINA. Sebutan ini

tetap dipakai setelah PERTAMINA berubah status hukumnya menjadi PT.

PERTAMINA (Persero) pada tanggal 17 September 2003 berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 pada tanggal 23 November 2001 tentang

Minyak dan Gas Bumi sebagai dasar hukum Pertamina di Indonesia. PT Pertamina

(Persero) didirikan berdasarkan akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH No. 20 tanggal 17

September 2003, dan disahkan oleh Menteri Hukum & HAM melalui Surat Keputusan

No. C-24025 HT.01.01 pada tanggal 09 Oktober 2003. Pendirian Perusahaan ini

dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1

76PT. PERTAMINA, Sejarah Perusahaan, www.pertamina.com/Company

History.aspx, diunduh pada 10 Juli 2013

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

56/132

56

tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998

tentang Perusahaan Perseroan (Persero), dan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2001

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 dan peralihannya

berdasarkan PP No.31 Tahun 2003 "Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan

Pertambangan Minyak DanGas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan

Perseroan (Persero)". Sesuai akta pendiriannya, Maksud dari Perusahaan Perseroan

adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi, baik di dalam

maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan

usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut.77

Dalam menjalankan kegiatan usahanya PT. PERTAMINA (Persero) memiliki

visi perusahaan, yakni Menjadi Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia. Untuk

mewujudkan visi tersebut PT. PERTAMINA (Persero) memiliki misi yaitu:

Menjalankan usaha inti minyak, gas, dan bahan bakar nabati secara terintegrasi,

berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat.Adapun yang menjadi tujuan dari

Perusahaan Perseroan ditetapkan untuk:

1. Mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perseroan secara

efektif dan efisien.

2. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Menurut ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,

PT. PERTAMINA (Persero) tidak lagi menjadi satu-satunya perusahaan yang

77PT. PERTAMINA, Tentang Pertamina,http://www.pertamina.com, diunduh

pada 10 Juli 2013

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

57/132

57

memonopoli industri Minyak dan Gas Bumi dimana kegiatan usaha minyak dan gas

bumi diserahkan kepada mekanisme pasar.Sebagai bagian dari manajemen perubahan

yang tengah digulirkan berkenaan dengan perubahan status hukum PT. PERTAMINA

(Persero) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perseroan, PT Pertamina

(Persero) berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik Good Corporate

Governance atau tata kelola perusahaan yang baik sebagai bagian dari usaha untuk

pencapaian visi dan misi perusahaan. Code of Conductini merupakan salah satu wujud

komitmen tersebut dan menjabarkan Tata Nilai PT. PERTAMINA (Persero) 6C, yaitu

Clean, Competitive, Confident, Customer Focused, Commercial dan Capable ke dalam

interpretasi perilaku yang terkait dengan etika usaha dan tata perilaku. Etika Usaha dan

Tata Perilaku (Code of Conduct) ini disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi

Komisaris, Direksi dan pekerja sebagai Insan PT. PERTAMINA (Persero) dalam

mengelola perusahaan guna mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan. Penerapan Etika

Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) ini dimaksudkan untuk:

1. Mengidentifikasikan nilai-nilai dan standar etika selaras dengan Visi dan Misi

perusahaan.

2. Menjabarkan Tata Nilai Perusahaan 6C sebagai landasan etika yang harus diikuti

oleh insan PT. PERTAMINA (Persero) dalam melaksanakan tugas.

3. Menjadi acuan perilaku insan PT. PERTAMINA (Persero) dalam melaksanakan

tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan stakeholders

perusahaan.

8/10/2019 unud-889-734404711-tesis ( isi)

58/132

58

4. Menjelaskan secara rinci standar etika agar insan PT. PERTAMINA (Persero)

dapat menilai bentuk kegiatan yang diinginkan dan membantu memberikan

pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam bertindak.78

3.2 Kegiatan Usaha Pertamina

Dalam menyelenggaraakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pengelolaan

minyak dan gas bumi, PT. PERTAMINA (Persero) melaksanakan beberapa kegiatan

usaha untuk mencapai maksud dan tujuan seperti yang telah diuraikan di atas.Adapun

kegiatan usaha yang dimaksudkan meliputi:

1. Menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi beserta hasil olahan

dan turunannya.

2. Menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang panas bumi yang ada pada saat

pendiriannya, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang

telah mencapai tahap akhir negosiasi dan berhasil menjadi milik Perseroan.

3. Melaksanakan pengusahaan dan pemasaran Liquified Natural Gas (LNG) dan

produk lain yang dihas