-
7/22/2019 Tinjauan Teori Dan Penentuan Lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten
1/22
BAB III
METODOLOGI DAN PENDEKATAN
3.1 PENDEKATAN TEORI DAN PENENTUAN LOKASI KAWASAN PUSAT
PEMERINTAHAN
3.1.1. Tinjauan Pembentukan Ibukota Provinsi Kalimantan Utara
Berdasarkan Undang-undang Republik Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Provinsi Kalimantan Utara, telah ditetapkan bahwa Ibu Kota Provinsi Kalimantan
Utara berkedudukan di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Beberapa aspek yang
dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi ibukota Provinsi adalah aspek teknis, aspek
strategis dan aspek administratif (Ilhami, 1990:36-38)
Penjabaran dari ketiga aspek tersebut menghasilkan kriteria-kriteria penentuan
lokasi ibukota Provinsi, yaitu:
a. Aspek StrategisBahwa pemilihan lokasi ibukota Provinsi harus dipertimbangkan efisiensi di
dalam spend of controlpemerintahan, dan harus dikaitkan dengan kebijaksanaan
pembangunan regional, aspek kendali pemerintahan ini menyangkut kemudahan
hubungan dari lokasi menuju pusat-pusat kecamatan atau pusat kegiatan,
sedangkan kaitannya dengan kebijaksanaan pembangunan regional adalah
menyangkut pola atau strategi pengembangan kota-kota dan wilayah di
Provinsiyang bersangkutan dalam jangka waktu yang panjang. Adapun yang
termasuk aspek strategis ini adalah sebagai berikut:
1. Kota atau lokasi yang dipilih sebaiknya mempunyai kemampuan tumbuh danberkembang, baik dalam pengertian sekarang maupun yang akan datang.
Faktor yang diperhitungkan dalam hal ini terdiri dari faktor yang menunjang
pertumbuhan ekonomu potensial yang dimiliki baik potensi sumberdaya
maupun sumberdaya alam yang dimiliki oleh calon lokasi.
2. Kota dan lokasi yang dipilih harus dapat berperan sebagai pusatpengembangan wilayah, baik untuk menciptakan pengembangan bagi wilayah
-
7/22/2019 Tinjauan Teori Dan Penentuan Lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten
2/22
ProvinsiBanyuasin maupun pengertian untuk menciptakan pemerataan
perkembangan yaitu sebagai pusat pengembangan wilayah yang relatif kurang
berkembang. Faktor yang dapat dilihat dalam hal ini adalah hirarki kota-kota
yang ada dengan melihat kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk,jumlah fasilitas serta tingkat daya hubungnya.
3. Kota atau lokasi yang dipilih diharapkan tidak bertentangan dengan strategipengembangan kota-kota dalam lingkup yang lebih luas, tapi harus
merupakan pengisian dari konsep tersebut.
b.Aspek teknisAspek teknis dalam penentuan lokasi merupakan salah satu faktor yang cukup
penting mengingat lokasi ibukota kabupetan harus mempunyai kemudahan
teknis seperti persediaan air, keadaan daya dukung tanah, persediaan tanah
kosong dan lain-lain bagi terselenggaranya pembangunan dan pengembangan
ibukota kabupaten. Adapun yang dimaksud dengan aspek teknis ini adalah:
1. Kota atau lokasi yang dipilih adalah kota yang mudah menerimapembangunan sebagai ibu kota Provinsi seperti halnya ketersediaan lahan,
keadaan topografi, dan kemampuan tanah yang dapat mendukung
pembangunan kota.
2. Kota atau lokasi yang dipilih sebaiknya yang memiliki persoalan terkecilseperti banjir, erosi, dan bencana alam lainnya.
3. Kota atau lokasi yang dipilih harus lebih baik dalam penyediaan fasilitas danutilitas kota.
c. Aspek AdministratifBahwa pemilihan lokasi ibukota, harus mempertimbangkan kemudahanpengelolaannya, kemampuan pembiayaan, aspek hukum, hankamnas dan lain-
lainnya. Aspek administratif berkaitan dengan aspek hukum, penyelenggaraan
pemerintahan, pengelolaan pembangunan. Aspek ini terdiri dari:
1. Kota atau lokasi yang dipilih memiliki total jarak fisik yang terkecil agarmudah terjangkau dari seluruh wilayah untuk kelancaran dalam pelayanan
pemerintahan.
2. Kota atau lokasi yang dipilih tidak terlalu dekat dengan Ibukota Musi Ilir agarlokasi tersebut dapat menjalankan fungsinya. Jadinya sebaiknya kota atau
-
7/22/2019 Tinjauan Teori Dan Penentuan Lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten
3/22
dilokasi yang dipilih mudah dijangkau sari seluruh wilayah Provinsi untuk
pelayanan kepada masyarakat.
Pada dasarnya ibukota Provinsi berfungsi kompleks, artinya ibukota dapat
merupakan pusat administrasi pemerintahan, pusat kegiatan perdagangan, pusat
jasa serta pusat kebudayaan. Penentuan suatu kota kecamatan sebagai ibukota
Provinsi bermula karena adanya kegiatan-kegiatan ekonomi atau kebudayaan,
baru kemudian fungsinya ditambahkan sebagai pusat administratif
kepemerintahan bagi daerah sekitarnya, dan hal ini merupakan karakteristik
umum dari pertumbuhan ibukota suatu wilayah (Mc. Gee, 1976:29-30).
Ibukota Provinsi dengan fungsinya sebagai pusat administrasi pemerintahan
terkait erat juga sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Sektor pemerintahan
disini harus dapat secara dominan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tersebut mengikuti hirarki
administrasi pemerintahan sehingga antara pusat pemerintahan dengan pusat
pelayanan masyarakat terkait erat. Lokasi antara keduanya sangat
mempengaruhi hubungan keduanya, semakin dekat jarak kedua lokasi tersebut
maka semakin mudah pula bagi masyarakat untuk dapat memperoleh apa yang
diinginkan terhadap lokasi tersebut. Pusat pemerintahan tersebut terjadi karena
permintaan masyarakat akan pelayanan-pelayanan pemerintahan yang tidak
dapat mereka hasilkan sendiri; oleh semua golongan masyarakat yang berharap
banyak untuk dapat memperoleh pelayanan pemerintahan tersebut (Mc.Lean,
Mary; 1959:61)
Dengan ditetapkannya Kota Tanjung Selor sebagai ibukota Pemerintahan Provinsi
Kalimantan Utara sebagai Provinsi baru maka diharapkan dapat memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sehingga hasilnya dapat
dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Oleh karena itulah dibutuhkan suatu
lokasi yang diharapkan dapat menjadi pusat pemerintahan di Tanjung Selor
sehingga dapat memberikan fungsi sebagai public service.
Dalam menentukan lokasi kota pusat pemerintahan Provinsi, persyaratan utama
yang harus dipenuhi adalah persyaratan fisik, dua persyaratan yang dianggap
paling penting dalam penentuan lokasi ibukota Provinsi (Vera Sari, 1997 : 8)
antara lain :
1. Calon lokasi daerah ibukota sebaiknya relatif datar dan bebas banjir
-
7/22/2019 Tinjauan Teori Dan Penentuan Lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten
4/22
2. Dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, maka daerah yang akandipilih sebagai calon ibukota harus strategis dan aksesible bagi kepentingan
pergerakan kegiatan-kegiatan administratif kota-kota kecamatan terhadap
ibukotanya.
3.1.2 Pembentukan Otonomi Daerah
Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 bahwa Otonomi Daerah
merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian
daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah
tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Otonomi daerah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan suatu daerah dilihat
berdasarkan potensi daerah yang dimilikinya baik dari sumberdaya alam maupun
sumberdaya manusia. Selain itu pula daerah dibentuk berdasarkan kemampuan
ekonomi, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan
pertimbangan lainnya (UU No 22/1999). Untuk melaksanakan otonomi daerahsecara berhasil guna dan berdayaguna dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan
pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka
titik berat otonomi daerah perlu diletakkan di daerah Provinsi yang berkedudukan
langsung kepada masyarakat (Didi Permadi : 18).
Tujuan pembentukan otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada
daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga secara
optimal dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan
pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Untuk mendukung pelaksanaan tujuan tersebut maka
penyelenggaraan pemerintahan daerah harus benar-benar diterapkan sehingga
dapat diperoleh hasil yang berdayaguna dan berhasilguna bagi masyarakat sehingga
kewenangan yang diberikan kepada daerah tersebut dapat dipertanggungjawabkan
oleh pemerintahan daerah itu sendiri.
3.1.3 Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
-
7/22/2019 Tinjauan Teori Dan Penentuan Lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten
5/22
Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
terdapat prinsip penyelenggaraan pemerintahan di daerah antara lain adalah:
a. Digunakannya asas desentralisasi; dekonsentrasi dan tugas pembantuan; Desentralisasiadalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah
kepada Daerah tonom dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepadaGubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah
Tugas Pembantuanadalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dandari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai
pembiayaan,sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan
kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya
kepada yang menugaskan.
b.Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan diDaerah Provinsidan Daerah Kota; dan
c. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di Daerah Propinsi, DaerahProvinsi,Daerah Kota dan Desa.
Untuk lebih jelasnya asas-asas prnyelenggaraan pemerintahan di atas akan
diuraikan sebagai berikut (Tjokroanidjojo, 1974:39-54) :
1. Desentralisasi
Urusan-urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka
pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung
jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan
kepada daerah baik yang menyangkut segi-segi pembiayaannya. Demikian pula
perangkat pelaksanaannya asalah perangkat daerah itu sendiri, terutama dinas-
dinas daerah.
2. Dekonsentrasi
Penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh
perangkat pemerintahan di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan-
urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada pejabat-pejabatnya di daerah
menurut asas dekonsentrasi ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat
baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaannya. Unsur
-
7/22/2019 Tinjauan Teori Dan Penentuan Lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten
6/22
pelaksanaan terutama instansi-instansi vertical, dikoordinasikan oleh kepala
daerah dalam kedudukan selaku perangkat pemerintah, akan tetapi
kebijaksanaan terhadap pelaksanaan urusan dekonsentrasi tersebut, sepenuhnya
ditentukan oleh pemerintah pusat.
3. Tugas Pembantuan
Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa tidak semua urusan pemerintahan
dapat diserahkan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya, maka
beberapa urusan masih tetap merupakan urusan pemerintah pusat. Akan tetapi
berat sekali bagi pemerintah pusat untuk menyelenggarakan seluruh urusan
pemerintah di daerah yang masih mempunyai wewenang dan tanggung
jawabnya atas dasar dekonsentrasi, mengingat terbatasnya kemampuan
perangkat pemerintah pusat di daerah, dan juga ditinjau dari segi dayaguna dan
hasilguna yang kurang dapat dipertanggung jawabkan apabila semua urusan
pemerintah pusat di daerah dilaksanakan sendiri oleh perangkatnya, karena hal
itu akan memerlukan tenaga dan biaya yang sangat besar jumlahnya. Mengingat
sifatnya, berbagai urusan sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ikut
sertanya pemerintah daerah yang bersangkutan. Atas dasar petimbangan-
pertimbangan tersebut, maka Undang-Undang No.22 Tahun 1999 memberikan
kemungkinan untuk dilaksanakannya berbagai urusan pemerintahan di daerah
menurut asas tugas pembantuan.
3.2 TINJAUAN PENENTUAN LOKASI KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN
Dalam suatu penentuan lokasi kawasan pusat pemerintahan suatu ibukota akan
berpengaruh terhadap beberapa kondisi. Kondisi yang akan terjadi antara lain
adalah terhadap limitasi atau batasan terhadap kondisi fisik alamiah seperti
kelayakan suatu lokasi untuk dijadikan lokasi kawasan pusat pemerintahan.
Beberapa prinsip yaang harus diperhatikan dalam penentuan lokasi kawasan pusat
pemerintahan antara lain adalah (Joseph De Chiara dan John Hancock,1989):
1. Pemerintahan harus dapat menyediakan tempat dan memudahkan masyarakat
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang efisien
kepada masyarakat dalam hal ini adalah berhubungan dengan bagaimana
menyediakan fasilitas pemerintahan yang tepat yang diperuntukkan bagi
sebagian besar masyarakat yang dilayaninya untuk memanfaatkan fasilitas
pemerintahan tersebut.
-
7/22/2019 Tinjauan Teori Dan Penentuan Lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten
7/22
2. Dengan fungsinya sebagai public servise sudah seharusnya pemerintahn dapat
memberikan pelayanan kepada semua masyarakat di Provinsitersebut sebaik-
baiknya dan secara tepat, sehingga aktivitas tersebut harus berada tidak jauh
dengan jaringan jalan dan pusat pelayanan lainnya.
3. Bangunan pemerintahan harus berhubungan dan tidak terpisah sehingga dapat
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.
4. Lokasi pusat pemerintahan harus murah secara ekonomis dengan harga
minimal (kepemilikan lahan harus diperhatikan).
Perencanaan Fisik pada hakekatnya merupakan usaha untuk menjawab
perkembangan masyarakat yang menyangkut segi sosial, budaya, ekonomi dan
politik. Dalam suatu proses penetuan lokasi suatu kawasan dibutuhkan suatu
perencanaan fisik yang terinci yang dikaji baik itu dari berbagai aspek yang terkait
baik itu pada aspek kependudukan, pola tata guna lahan, aktivitas,dan lain
sebagainya.
Dalam pengertian secara harfiah lokasi adalah suatu area yang secara umum dapat
dikenali atau dibatasi dimana terjadi suatu kegiatan tertentu (Myra P Gunawan,
1977:151-167). Pada hakekatnya dapat dikatakan bahwa teori lokasi merupakan
usaha-usaha untuk memperoleh pedoman dalam penentuan lokasi kegiatan atau
dalam usaha untuk dapat mengisi ruang dengan efisien.
Dalam menentukan lokasi suatu kegiatan yang perlu dipertimbangkan adalah ciri-
ciri kegiatan dalam arti bagaimana kehidupan kegiatan tersebut; bagaimana
kaitannya dengan kegiatan lain, apa yang diperlukan bagi kelangsungan kegiatan
tersebut, siapa yang dilayani dan seterusnya. Dengan mempertimbangkan hal-hal
diatas maka dalam penentuan lokasi akan didapat suatu lokasi yang diharapkan
dapat menunjang kebutuhan terhadap kegiatan tersebut. Akan tetapi ciri-ciri
kegiatan juga akan menunjukkan faktor-faktor mana yang dominan atau
menentukan peletakan lokasinya. Selain itu juga karakteristik dari suatu daerah juga
merupakan hal-hal dasar dimana kegiatan itu akan berlangsung. Karakteristik
daerah tersebut antara lain adalah :
keadaan topografis-geografis jaringan jalan yang ada, dll.
-
7/22/2019 Tinjauan Teori Dan Penentuan Lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten
8/22
-
7/22/2019 Tinjauan Teori Dan Penentuan Lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten
9/22
beberapa kota yang telah maju keteraturannya seperti Jakarta misalnya
penentuan pos polisi, pemadam kebakaran, dan sistem didistribusikan
berdasarkan kepada fungsi kawasan yang akan dilayaninya.
Selanjutnya ada juga jenis fungsi pelayanan umum yang penyebarannya tidak
didasarkan kepada kawasan spesifik maupun wilayah pelayanan, melainkan
didasarkan kepada kepentingan seluruh kota. Sekalipun distribusi tata ruang
fungsi pelayanan mempunyai kaitan langsung dengan distribusi obyek atau
komponen fisik, masih ada masalah khusus yang menyangkut perencanaan fisik
ini. Perencanaan fisik fungsi-fungsi itu biasanya sangat kompleks dan sering
memerlukan suatu tinjauan ke depan mengenai fungsi-fungsi pelayanan umum
secara menyeluruh, sehingga pendistribusian setiap fungsi kegiatan harus
dipertimbangkan.
4. Distribusi Tata Ruang AktivitasDistribusi tata ruang aktivitas mempunyai kaitan dengan peraturan peruntukan
dan pemrograman pembangunan pemerintahan kota seperti Kotamadya, Kota
Provinsiatau Kota Administratif. Dalam hal ini peraturan peruntukan yang
didasarkan kepada kegiatan pemerintah dalam hal peruntukan tanah, akan
memerlukan peraturan dan tindakan khusus. Sedangkan pemrograman adalahberdasarkan kegiatan yang mendorong tindakan-tindakan pembangunan secara
spesifik.
Pendistribusian tata ruang berbagai kegiatan secara umum tidak terlepas dari
pendistribusian secara tata ruang dari obyek-obyek dan kegiatan fungsional
tertentu. Gambaran yang memisahkan antara distribusi tata ruang dari
berbagai kegiatan kota, obyek-obyek perkotaan serta kegiatan fungsional
khusus hanyalah karena adanya permasalahan-permasalahan khusus yang
menyangkut lingkup masing-masing. Distribusi kegiatan perkotaan secara
keseluruhan di dalam perencanaan fisik kota diwujudkan dalam bentuk pola
tata guna tanah.
5. Distribusi tata Ruang Sasaran dan Tujuan PembangunanAdakalanya di dalam suatu proses perencanaan distribusi tata ruang sasaran
dan tujuan pembangunan ini dikatakan sebagai rencana strategi. Distribusi tata
ruang sasaran dan tujuan pembangunan kota ini akan merupakan suatu polakebijaksanan pokok dari suatu perencanaan fisik. Pendistribusian sasaran dan
-
7/22/2019 Tinjauan Teori Dan Penentuan Lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten
10/22
tujuan serta cara pencapainanya dapat dilakukan dari berbagai aspek kegiatan
kota secara terpadu, misalnya kawasan perumahan atau kawasan pusat kota
dengan kawasan kegiatan perdagangan, dengan sistem jaringan jalan, atau
dengan kegiatan-kegiatan khusus seperti pusat rekreasi, taman atau pusatpemerintahan.
Dengan terpolanya distribusi aspek-aspek tersebut maka dalam penentuan
lokasi suatu kawasan maka baik proses maupun hasilnya akan memudahkan
dalam menetukan kegaitan apa yang sesuai dengan karakteristik daerah yang
ada. Penentuan lokasi merupakan suatu bagian dalam perencanaan fisik
sehingga segala aspek yang terkait dalam perencanaan fisik itu harus dijadikan
bahan pertimbangan.
Kabupaten Bulungan sebagai ibukota Provinsi adalah pusat kegiatan
pemerintahan Provinsi harus mempunyai fungsi pemerintahan antara lain
mencakup:
Fungsi pelayanan masyarakat
Fungsi pembinaan pembinaan kehidupan masyarakat
Fungsi pembinaan
Pemilihan Kabupaten sebagai ibukota pemerintahan dari Provinsi Kalimanan
Utara tersebut harus dilihat secara menyeluruh sehingga dapat memenuhi
persyaratan tersebut. Kabupaten Bulungan secara keseluruhan membentuk
pola tata ruang yang linier dengan rektanguler pada pusat kota yang ada.
Sedangkan sub pusat kegiatan kota berbentuk kegiatan perdagangan. Disekitar
pusat kota ditempati oleh masyarakat dengan pola penyebaran permukiman
mengikuti pola jaringan jalan.
Fungsi pelayanan terhadap wilayah yang ada saat ini di Bulungan cenderung
merupakan pelayanan lokal untuk tingkat kecamatan. Pelayanan tersebut
dicirikan oleh kegiatan atau fasilitas-fasilitas pasar, pendidikan, dan kesehatan,
yang skala pelayanannya relatif untuk lingkup kecamatan. Penetapan
Kabupaten Bulungan sebagai ibukota atau pusat pemerintahan Provinsi,
dengan skala pelayanan wilayah Provinsi akan merupakan pengembangan yang
baru.
-
7/22/2019 Tinjauan Teori Dan Penentuan Lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten
11/22
Pengembangan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan akan diikuti oleh
perkembangan fungsi kegiatan yang meliputi:
Kegiatan semi pemerintahan Kegiatan jasa, komersial, dan sosial Permukiman perkotaanAkan tetapi semua kegiatan tersebut harus ditunjang pula dengan penyediaan
prasarana dan sarana yang menunjang kegiatan tersebut. Sedangkan bentuk
kegiatan yang mencirikan fungsi utama pemerintahan adalah:
Kantor Gubernur dan aparat pemerintahan daerah Kantor-kantor dinas/Instansi Otonomi Provinsi, seperti Dinas Pekerjaan
Umum (Bina Marga, Cipta Karya dan pengairan), Dinas Kesehatan,
Organisasi Puskesmas, Dinas Pendidikan Nasional, dst
Kantor-kantor Instansi Vertikal Tingkat Provinsi, seperti Badan PengawasDaerah, Bappeda, Badan Pengelola Keungan Daerah, dll
Bentuk-bentuk kegiatan semi-pemerintahan adalah badan-badan atau
organisasi-organisasi yang keberadaannya pararel dengan pemerintahan
Provinsiartau wilayah tingkat Provinsi,seperti:
Organisasi politik, organisasi masyarakat Pramuka Organisasi profesi Lembaga keagamaan, adat/budaya dan sebagainyaBentuk-bentuk kegiatan komersial dan jasa yang sifat utamanya, baik yang
dikelola oleh swasta/masyarakat maupun pemerintah, yang meliputi:
Jasa Komersial : Kegiatan jasa yang sifat utamanya komersial sepertiperdagangan, pengangkutan, komunikasi, hotel dan restoran, dan
sebagainya, yang umumnya dikelola oleh swasta/masyarakat atau
pemerintah melalui badan usaha.
Jasa Sosial : Kegiatan-kegitan jasa yang sifat pelayanan utamanya adalahsosial atau non-komersial seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan
-
7/22/2019 Tinjauan Teori Dan Penentuan Lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten
12/22
sosial lainnya yang umum dikelola oleh pemerintah (sebagai sektor publik)
dan juga oleh masyarakat melalui organisasi sosial, yayasan dan lain-lain.
Permukiman perkotaan terutama dicirikan oleh keberadaan atau
perkembangan bangunan/kawasan perumahan untuk penduduk kota
(pemukiman). Pembangunan perumahan tersebut dapat berupa pembangunan
rumah secara individual atau pembangunan oleh pengembangan (developer).
Fungsi besaran/ukuran dan bentuk kota yang dikembangkan membutuhkan
sarana dan prasarana pendukung yang memadai, dimulai dari sarana dan
prasarana dasar kota, yaitu :
Air bersih Drainase Pengelolaan limbah Pengelolaan sampah Listrik Telekomunikasi Jaringan jalan
3.3 FAKTOR-FAKTOR PENENTUAN LOKASI KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN
PROVINSI
Secara umum telah dijelaskan bahwa fungsi yang akan ditentukan adalah sebagai
pusat kegiatan administrasi dan pemerintahan yang ditunjang oleh fungsi yang tidak
jauh beda dengan fungsi kota pada umumnya (TG.Mc.Gee, 1976:29-30). Dalam
penentuan lokasi kawasan pusat pemerintahan ini sebenarnya banyak faktor yang
dapat dipertimbangkan, namun untuk studi ini pemilihan faktor akan dibatasi
sehubungan dengan kemungkinan pelaksanaan fungsi dan pembangunan ibukota
berdasarkan keadaan daerah di Kabupaten Bulungan.
Dalam penentuan lokasi kawasan pusat pemerintahan ini dilihat berdasarkan
karakteristik fisik dan sosial yang terdapat di Kabupaten Bulungan. Oleh karena itu
diperlukan suatu analisis pola fisik kawasan. Data yang diperlukan itu meliputi
antara lain sebagai berikut (Djoko Sujarto 1999, 47-48):
-
7/22/2019 Tinjauan Teori Dan Penentuan Lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten
13/22
a. Pola penggunaan Tanah
Pertama yang sangat penting adalah peta penggunaan tanah (land use), yaitu
peta yang menunjukkan pola penggunaan tanah untuk berbagai macam kegiatan
fungsional perkotaan, seperti kawasan perumahan, perdagangan, pemerintahan,
industri, jalur hijau, ruang terbuka dan tanah kosong dan bangunan umum.
b. Jaringan Utilitas Umum
Peta jaringan utilitas umum yang mencakup jaringan air bersih, jaringan
pembuangan dan drainase, jaringan gas, jaringan listrik, dan jaringan
telekomunikasi.
c. Pola Transportasi
Peta jaringan jalan yang menunjukkan berbagai klasifikasi teknis, klasifikasi
fungsi, serta kondisi setiap jalan. Macam-macam fasilitas angkutan umum,
terminal dan perhentian bus. Masalah lalu lintas seperti kemacetan, rambu-
rambu, volume lalu lintas, dan tingkat kecelakaan.
d. Kondisi Fisik Lingkungan
Peta yang menggambarkan kondisi struktur dan lingkungan secara keseluruhan.
Dalam peta ini harus dapat ditunjukkan kondisi struktur bangunan maupun suatu
kawasn fungsional secara keseluruhan, perumahan, pusat perdagangan,
bangunan umum, industri dan lain-lain.
Dari penilaian kondisi ini harus dapat dikemukakan suatu analisis bagian mana
yang dapat dipertahankan, dipelihara, dibongkar, atau dikembangkan.
Adapun tujuan penentuan lokasi kawasan pusat pemerintahan di Kabupaten
Bulungan adalah agar secara efektif dan efisien dapat memberikan pelayanan
pemerintahan kepada masyarakat sehingga fungsi sebagai public service dapat
terpenuhi secara optimal. Dalam penentuan lokasi kawasan pusat pemerintahan
itu sendiri terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penentuan
lokasi (Vera Sari, 1997:9) antara lain adalah:
1. Faktor Tanah
Sebagai ibukota yang dipindahkan menuju suatu lokasi baru, termasuk segala
perlengkapan dan kegiatannya sebagai pusat pemerintahan ibukota,
diperlukan suatu areal yang cukup luas, tanah yang relatif mudah dan murah
-
7/22/2019 Tinjauan Teori Dan Penentuan Lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten
14/22
dibebaskan, serta sedapat mungkin tidak merusak lingkungan alam dan
kegiatan penduduk yang telah ada.
2. Tersedianya Fasilitas Sosial
Faktor ini memperhitungkan 2 pemikiran:
a. Pembuatan fasilitas baru sebagai sarana kehidupan penduduk yang akan
dipindahkan relaif lebih besar biayanya dibandingkan dengan
mengingkatkan pelayanan fasilitas yang ada.
b. Sebagai faktor pengikat penduduk pendatang, sebagai akibat
dipindahkannya segala kegiatan pemerintahan kabupaten. Pada awal
pemindahannya, fasilitas pelayanan yang primer ini benar-benar
merupakan sesuatu yang amat dibutuhkan.
3. Faktor Sarana Angkutan Umum
Dengan fungsinya sebagai pusat pemerintahan maka peranan tersedianya
sarana angkutan umum merupakan kebutuhan primer. Makin tinggi jumlah
sarana angkutan makin tinggi mobilitas yang dapat dicapai.
4. Jaringan Jalan
Penilaian jaringan jalan ditekankan pada kemungkinan pembangunan jaringan
jalan di masa yang akan datang. Makin besar jumlah/panjang jalan yang
tersedia akan semakin menguntungkan. Pemanfaatan jaringan jalan yang
telah ada akan semakin menguntungkan dari segi kemungkinan pembiayaan.
5. Kondisi Ekonomi
Dukungan fungsi ekonomi harus cukup kuat, hal ini dilihat dari:
a.Nilai produk per kapita, dikaitkan dengan kemampuan masyarakat untukmengembangkan fungsi ekonomi kotanya di masa yang akan datang
b. Nilai produk pertanian atau non pertanian, dikaitkan dengan sumberutama kegiatan penduduk dahn kemungkinan pengembangan kegiatan
yang heterogen dimasa yang akan datang.
Sejalan dengan pengembangan pusat pemerintahan tersebut cenderung akan
terjadi pula ekspansi ruang kearah pinggiran, terutama diawali dari arah pusat kota,
baik berupa kegiatan komersial maupun perumahan. Walaupun kecenderungan
ekspansi berupa ekstensifikasi ke pinggir, namun dalam beberapa kasus dapat saja
-
7/22/2019 Tinjauan Teori Dan Penentuan Lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten
15/22
terjadi intensifikasi pemanfaatan ruang, terutama oleh kegiatan-kegiatan komersial.
Sebagian persiapan/antisipasi perkembangan lebih lanjut, maka kawasan pinggiran
dipersiapkan untuk tindak ekstensifikasi wilayah terbangun.
Unsur-unsur dasar dalam perencanaan fisik suatu kawasan yang perlu diperhatikan
dalam penentuan lokasi kawasan pusat pemerintahan antara lain adalah (Djoko
Sujarto; 62-71:1985)
- letak geografis- keadaan topografis- keadaan vegetasi- keadaan hidrologi- geologi dan kemampuan lahan- sumber daya alam dan ketenagaan- pola penggunaan tanahdengan pertimbangan tersebut maka aspek-aspek tersebut maka diharapkan akan
dapat menyediakan lahan guna menempatkan serta melayani pembangunan
masyarakat dengan segala kegiatan usahanya dan kegiatan sosial budayanya.
Selain itu juga pertimbangan terhadap faktor penentuan lokasi pusat pemerintahan
juga harus memeperhatikan kondisi-kondisi yang terdapat di lokasi antara lain (G.H
Knibbs, F.R AS; 62-112:1901):
1. Aspek topografi menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi untukmendukung pembangunan bangunan-bangunan perkantoran
2. permukaan tanah dan keadaan tanah3. kondisi sumber air4. Penyediaan jaringan air bersih5. penyediaan jaringan drainasePemilihan lokasi bagi kawasan pusat pemerintahan agar dapat dimanfaatkan secara
berdayaguna ditentukan berdasarkan faktor fisik dan sosial antara lain adalah
(James Sturgis Pray; 1914) :
1. Faktor alamiah yang dipengaruhi oleh iklim dan topografi lokasi
-
7/22/2019 Tinjauan Teori Dan Penentuan Lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten
16/22
2. Tersedinya fasilitas-fasilitas bagi penunjang perkembangan kawasan antara lainadalah fasilitas transpotasi, fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi
3. Faktor kependudukan dalam hal ini dengan melihat pola guna lahan dimanamasyarakat melakukan aktivitasnya seperti pemukiman penduduk,
perdagangan,industri, pendidikan dan sebagainya.
4. pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sumber keuangan untukmemperhitungkan ketersediaan lahan dalam hal ini adalah harga lahan yang
ada.
Selain beberapa hal diatas, penentuan lokasi pusat pemerintahan memiliki kaitan
dengan standar mengenai luas lingkup pelayanan yang disesuaikan dengan besar
kecilnya unit satuan yang dilayani.
.....Penentuan lokasi ini akan meliputi pemilihan dan analisa letak (site selection
and site analysis), termasuk di dalamnya studi tentang keadaan topografi, pola
penggunaan tanah sekarang, hubungan dengan pusat-pusat kegiatan penduduk
maupun kegiatan sosial ekonomi yang telah ada dan direncakan, jaringan jalan,
perhitungan-perhitungan perekonomian perdagangan, dan lain lain. (Myra
P.Gunawan, 1977:186)
Dalam penentuan lokasi kawasan pusat pemerintahan juga diperlukan
pertimbangan terhadap topografi atau bentuk dasar permukaan tanah. Kriteria
topografi sendiri antara lain adalah ketinggian diatas permukaan air laut, orientasi
topografi dan kemiringan lereng. (Joseph De Chiara dan Lee E Koppelman, 4:1994).
Bentuk dasar permukaan tanah atau struktur topografi suatu tapak merupakan
sumber daya visual dan estetika yang angat mempengaruhi lokasi dari berbagai tata
guna tanah serta fungsi rekreasi, intrefretatif dan sebagainya. Pemahaman
terhadap struktur topografi tidak hanya memberi petunjuk terhadap pemilihan
lokasi untuk jalan dan rute lau lintas alam tetapi juga menyatakan susunan
keruangan terhadap lokasi. (Joseph De Chiara dan Lee E. Koppelman, 1994:3)
Selain itu juga topografi sangat dibutuhkan dalam pemilihan lokasi bagi kawasan
pusat pemerintahan dengan tujuan untuk melihat kondisi dari lokasi. Semakin datar
lokasi maka semakin besar daya dukung terhadap bangunannya.
Untuk kepentingan pembangunan dan pengaturan guna lahan, perlu ditunjang
oleh karakteristik topografis yang baik, yang menyangkut kemiringan lahan yang
-
7/22/2019 Tinjauan Teori Dan Penentuan Lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten
17/22
-
7/22/2019 Tinjauan Teori Dan Penentuan Lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten
18/22
Ketersediaan lahan yang luas dapat menjadi pertimbangan dalam pennetuan lokasi
kawasan pusat pemerintahan ini, hal ini dikarenakan pada akhirnya lahan dapat
menyediakan ruang bagi bangunan-bangunan pemerintahan dan fasilitas-fasilitas
penunjang lainnya. (Alfred Agache; 1912)
Menurut Davis G Epstein dalam pembangunan suatu kawasan harus
memperhatikan hubungan dengan kota-kota dan pusat-pusat lainnya di dalam
wilayahnya (Davis G Epstein, 1073:26-83). Dalam hal ini faktor prasarana dapat
merupakan potensi perhubungan yang besar (Sumitro Maskun, 1975:33). Ini berarti
bahwa suatu kawasan pusat pemerintahan harus terletak pada lokasi yang mudah
dicapai.
Untuk menunjang fungsinya sebagai pusat administrasi dan pemerintahan, maka
lokasi harus menyediakan fasilitas dan utilitas untuk kehidupan sehari-hari (lembaga
Affliansi Penelitian dan Industri ITB 1976:7-8). Dan menyediakan kesempatan kerja,
sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Panudju sebagai berikut:
Bahwa tanpa ada fasilitas sosial dan utilitas yang cukup baik, orang akan
mendapatkan kesukaran dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari
Selain itu penyediaan fasilitas prasarana dan sarana tersebut akan menentukan
perkembangan dari perkotaan tersebut. Dimana penyediaan prasarana tersebut
dapat membantu kelancaran penduduk untuk memperoleh pelayanan terhadap
administrasi pemerintahan. Prasarana yang harus tersedia di lokasi adalah berupa
jaringan pipa air minum, jaringan, listrik, jaringan air limbah, sistem persampahan,
dan darinase (Djayadinata, D.T; 1992). Pembangunan tidak dapat berjalan dengan
lancar jika prasarana tidak baik. Jadi prasarana dapat dianggap sebagai faktor
potensial dalam menentukan masa depan dari perkembangan suatu wilayah
perkotaan dan pedesaan. (Djayadinata, D.T; 1992:25)
Menurut Cristie L. Waite bahwa lokasi sebagai pelayanan kepada masyarakat umum
bagian yang berat yaitu pada penyediaan atau mempersiapkan pemanfaatkan
terhadap air tanah atau permukaan dan dalam penyediaan saluran air limbah.
Daya hubung antara satu lokasi ke lokasi lainnya sangat dibutuhkan untuk
memperlancar aktivitas penduduk baik itu dari ketersediaan jaringan jalan, status
dan fungsi jalan, kondisi jalan dan jarak yang akan ditempuh terhadap lokasi yang
akan dituju (Rushton, 1973:41-63). Tingkat daya hubung antara Zona yang satudengan yang lain akan berbeda, karena hal ini didasarkan atas pertimbangan jarak
-
7/22/2019 Tinjauan Teori Dan Penentuan Lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten
19/22
capai dan faktor kegiatan yang akan berkembangan dalam hal ini adalah kegiatan
pemerintahan.
Selain itu juga dalam pertimbangan penentuan lokasi kawasan pusat pemerintahan
bahwa kawasan tersebut harus berada dekat dengan pusat pelayanan dan bisnis di
kota tersebut, tapi bukan berarti berada di lingkungan tersebut dan lokasi tersebut
juga harus ditempatkan dekat dengan jaringan jalan arteri (James W.R Adams,175-
176: 1952).
Bangunan pemerintahan yaang menjadi satu kawasan dari kota harus memiliki
akses yang mudah untuk menghubungkan dengan pusat-pusat yang akan
dilayaninya( Wernekke;64-163:1909). Pusat pemerintahan harus didukung
dengan ketersediaan jaringan jalan yang menghubungkan dengan pusat kota.
(Cheveland;1973)
Lingkungan yang baik yang dibutuhkan bagi lokasi kawasan pusat pemerintahan
adalah lokasi yang tidak mudah banjir dan jauh dari hambatan seperti bencana alam
lainnya . Selain itu pula kualitas lingkungan ini dapat dilihat dari tidak tercemar oleh
limbah lingkungan. Menurut Alfred Agache bahwa dalam pemilihan lokasinya lahan
yang dibutuhkan adalah lahan yang tidak mudah terkena banjir. Dalam penilaian
kualitas lingkungan itu sendiri kriteria kualitas lingkungan yang baik adalah bahwalingkungan tidak mudah tercemar baik itu oleh polusi udara maupun limbah air dan
terdapat fasilitas-fasilitas seperti MCK,TPS, jamban, dan sebagainya. Untuk kriteria
sedang, kriteria kulitas lingkungan dapat dilihat dengan tidak mudah tercemar
seperti banjir dan polusi yang terdapat diperkotaan baik air dan udara. Sedangkan
untuk kriteria buruk bahwa lokasi tersebut mudah tercemar baik itu dari limbah air
maupun polusi udara. Selain itu pula sebagian besar terdiri dari perumahan kumuh
dengan padat penduduknya.
Dari uraian di atas maka pertimbangan atau faktor penentu yang telah dikaji
terhadap penentuan lokasi kawasan pusat pemerintahan baik ditinjau menurut
pandangan pandangan ahli perencanaan maupun dari kebijakan yang telah ada,
maka dapatlah ditentukan kriteria penentuan lokasi kawasan yang digunakan untuk
menentukan lokasi pusat pemerintahan di Kabupaten Bulungan dengan melihat
faktor-faktor sebagai berikut:
1. Kondisi fisik (faktor tanah/topografi)2. Sumber Daya Air
-
7/22/2019 Tinjauan Teori Dan Penentuan Lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten
20/22
3. Ketersediaan Lahan4. Tata guna lahan perkotaan5. Status Tanah6. Aksesibilitas7. Kelengkapan Prasarana Dasar8. Kualitas Lingkungan
3.4 METODE PENENTUAN LOKASI KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN
3.4.1 Metode Overlay dalam SPANS (Spatial Analysis System) Terhadap AnalisisKesesuaian Lahan
Dalam analisis fisik dasar pada penentuan lokasi kawasan pusat pemerintahan
Kabupaten Bulungan menggunakan metode tumpang tindih dalam Spatial Analysis
System (SPANS) yang merupakan bagian dari metode Geography Information
System (GIS). Tumpang-tindih merupakan metode yang cukup pentingdalam analisis
geografis. Pada dasarnya tumpang tindih dilakukan untuk membandingkan nilai-
nilai klasifikasi pada peta yang kemudian menghasilkan peta baru dengan nilai
kalasifikasi tertentu.
Tumpang-tindih yang terdapat pada SPANS terdiri dari empat fungsi-fungsi pokok.
Pertama, tumpang tindih dua peta sederhana yang terdiridari tiga tipe : impose, join
atau stamp. Pada tumpang-tindih ini, satu peta (layer/tematik diutamakan/
didahulukan dari peta yang lain. Kedua, yaitu tumpang tindih matriks. Merupakan
metode tumpang-tindih dua peta yang sangat handal, karena hasil nilai klasifikasi
dari tiap-tiap irisan dua peta yang ditumpang-tindih dapat teridentifikasi. Yang
ketiga yaitu tumpang tindih indexing, yang merupakan satu-satunya metode
tumpang tindih pada SPANS yang memungkinkan dilakukan pembobotan. Tumpang
tindih indexing ini banyak digunakan untuk peta-peta kesesuaian. Yang terakhir,
merupakan fasilitas penunjang dalam tumpang tindih, yaitu reklasifikasi.
Reklasifikasi ini memungkinkan pemakai menggabungkan kelas-kelas tertentu pada
peta dari kelas-kelas yang sudah ada, sesuai dengan kebutuhan.
Metode tersebut digunakan dalam penentuan lokasi yang sesuai untuk kawasan
pusat pemerintahan provinsi di Kabupaten Bulungan dengan tujuan untuk
-
7/22/2019 Tinjauan Teori Dan Penentuan Lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten
21/22
memberikan penilaian terhadap kesesuaian lahan. Identifikasi kesesuaian lahan bagi
aktivitas pemerintahan pada dasarnya merupakan gambaran terhadap kondisi fisik
sehingga aktivitas tersebut dapat dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada.
Penekanan terhadap aspek fisik membawa konsekuensi bahwa penilaian kesesuaianlahan hanya terkait dengan karakteristik fisik eksisting wilayah tersebut. Asumsi
utamanya adalah bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, karakteristik fisik
suatu wilayah mencerminkan suatu areal merupakan wilayah potensi, kendala, dan
limitasi bagi suatu aktifitas (use) tertentu. Berdasarkan karakteristik lahan, untuk
suatu penggunaan lahan tertentu maka dikenal:
(1) lahan yang mungkin dikembangkan (wialyah potensi);(2) lahan yang mungkin dikembangkan, tetapi dengan konsekuensi fisik dan
ekonomis (wilayah kendala) dan;
(3) lahan yang sama sekali tidak mungkin dikembangkan (wilayah limitasi).Oleh karena fungsi kegiatan yang digunakan dalam studi ini adalah pusat
pemerintahan, maka kriteria-kriteria kesesuaian yang digunakan selanjutnya
merupakan kriteria untuk penilaian kesesuaian lahan bagi kawasan pusat
pemerintahan yang sesuai. Sementara dalam penilaian kesesuaian lahan yang
dilakukan dalam studi ini lebih ditekankan pada aspek fisik. Untuk mencapai hasil
tersebut maka metode yang digunakan adalah metode overlay (tumpang tindih)
terhadap peta-peta tematik tertentu.
Pada dasarnya, dalam melakukan identifikasi kesesuaian lahan bagi penentuan
lokasi kawasan pusat pemerintahan yang dilakukan dalam studi ini terdiri dari
tahapan sebagai berikut:
Tahap 1, Identifikasi Faktor-Faktor Yang Relevan
Identifikasi terhadap faktor-faktor yang relevan pada dasarnya merupakan
tahap yang paling penting dan harus di[ertimbangkan secara hati-hati dan
mendalam. Beberapa kriteria, klasifikasi, preferensi atau penekanan dalam
pemilihan faktor-faktor tersebut dapat berbeda untuk beberapa kasus
(Gollany, 1976:82). Kriteria fisik berbeda dengan kriteria sosial ekonomi,
lingkungan atau politis. Setelah mendapatkan faktor-faktor yang
diperlukan, maka peta-peta yang telah diproses dalam GIS melalui
digitalizing, transformasi dan manipulasi.
-
7/22/2019 Tinjauan Teori Dan Penentuan Lokasi Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten
22/22
Tahap 2, Penilaian Elemen-Elemen Faktor Kesesuaian Lahan
Pada tahap ini dilakukan klasifikasi terhadap masing-masing faktor.
Klasifikasi dilakukan berdasarkan tingkat kesesuian elemen tiap faktor
terhadap kriteria penentuan lokasi kawasan pusat pemerintahan. Setelah
mendapatkan klasifikasi dan penilaian pada tiap elemen dari masing-
masing faktor, maka informasi-informasi tersebut ditransfer ke peta-peta
yang telah didigitasi dalam GIS. Dengan fasilitas reklasifikasi dan updating,
peta-peta yang telah di digitasi tersebut dimanipulasi hingga kesesuaian
dengan informasi-informasi yang telah didapat.
Tahap 3, Overlay Untuk Mendapatkan Peta Kesesuaian Lahan
Peta-pata yang telah ditransformasi ke dalam GIS selanjutnya di tumpang
tindih (overlay) untuk mendapatkan peta kesesuian lahan. Penggunaan
metode Saaty dalam studi ini juga mengakibatkan prosedur tumpang tindih
diawali dari hirarki tertinggi, yang kemudian dilanjutkan yang lebih rendah.