TEORI STUFEN TEORI STUFEN DANDAN
ASAS – ASAS ASAS – ASAS PERUNDANG - UNDANGANPERUNDANG - UNDANGAN
SRI SANITUTI HARIADISRI SANITUTI HARIADI
STUFEN THEORYSTUFEN THEORY
1.1. BERLAKUNYA SUATU NORMA ITU BERLAPIS- BERLAKUNYA SUATU NORMA ITU BERLAPIS-
LAPIS DAN BERJENJANG DALAM SUATU LAPIS DAN BERJENJANG DALAM SUATU
SUSUNAN HIERARKI.SUSUNAN HIERARKI.
2.2. NORMA YANG SATU BERLAKU ATAS DASAR NORMA YANG SATU BERLAKU ATAS DASAR
DAN BERSUMBER PADA NORMA LAIN YANG DAN BERSUMBER PADA NORMA LAIN YANG
LEBIH TINGGI, DEMIKIAN SETERUSNYA KE LEBIH TINGGI, DEMIKIAN SETERUSNYA KE
ATAS SAMPAI PADA SUATU NORMA YANG ATAS SAMPAI PADA SUATU NORMA YANG
TERTINGGI, YANG TIDAK DAPAT DITELUSURI TERTINGGI, YANG TIDAK DAPAT DITELUSURI
LEBIH LANJUT, YANG DISEBUT LEBIH LANJUT, YANG DISEBUT GRUNDNORM GRUNDNORM
(GN) (GN) ATAU ATAU NORMA DASAR NORMA DASAR ATAU ATAU
URSPRUNGNORMURSPRUNGNORM
3.3. BERLAKUNYA GRUNDNORM TIDAK BERLAKUNYA GRUNDNORM TIDAK
BERDASAR DAN BERSUMBER PADA NORMA BERDASAR DAN BERSUMBER PADA NORMA
YANG LEBIH TINGGI.YANG LEBIH TINGGI.
O. K. I GRUNDNORM BERLAKU SEBAGAI O. K. I GRUNDNORM BERLAKU SEBAGAI
PRESUPPOSEDPRESUPPOSED ARTINYA : PERLU DITERIMA ARTINYA : PERLU DITERIMA
DENGAN TIDAK PERLU DIPERDEBATKAN DENGAN TIDAK PERLU DIPERDEBATKAN
ATAU BERSIFAT AKSIOMATISATAU BERSIFAT AKSIOMATIS(ALGRA, N.E. 1983 : 138 – 143)(ALGRA, N.E. 1983 : 138 – 143)
TETAPI :TETAPI :TEORI KELSEN TIDAK SELURUHNYA SESUAI TEORI KELSEN TIDAK SELURUHNYA SESUAI
DENGAN HUKUM DI INDONESIA. DENGAN HUKUM DI INDONESIA.
HANS KELSEN : HANS KELSEN : BERPAHAM LEGISME ATAU BERPAHAM LEGISME ATAU
POSITIVISME, MEMANDANG HUKUM POSITIVISME, MEMANDANG HUKUM
HANYALAH UNDANG-UNDANG. DILUAR HANYALAH UNDANG-UNDANG. DILUAR
UNDANG-UNDANG TIDAK ADA HUKUMUNDANG-UNDANG TIDAK ADA HUKUM
INDONESIA
DISAMPING HUKUM YANG TERTULIS (UU) DISAMPING HUKUM YANG TERTULIS (UU)
MASIH TERDAPAT HUKUM YANG TIDAK MASIH TERDAPAT HUKUM YANG TIDAK
TERTULIS YAITU HUKUM ADAT.TERTULIS YAITU HUKUM ADAT. HUKUM ADAT MERUPAKAN HUKUM DENGAN HUKUM ADAT MERUPAKAN HUKUM DENGAN
CIRI-CIRI KEPRIBADIAN INDONESIA. CIRI-CIRI KEPRIBADIAN INDONESIA.
(SOERIPTO)(SOERIPTO) JADI KALAU INGIN MENEMUKAN HUKUM JADI KALAU INGIN MENEMUKAN HUKUM
YANG DAPAT DIRASAKAN ADIL, HENDAKLAH YANG DAPAT DIRASAKAN ADIL, HENDAKLAH
MEMPERHATIKAN HUKUM ADAT.MEMPERHATIKAN HUKUM ADAT.
TEORI TANGGATEORI TANGGA(HANS KELSEN)(HANS KELSEN)
1.1. TERTIB HUKUM (LEGAL ORDER) TERTIB HUKUM (LEGAL ORDER)
MERUPAKAN MERUPAKAN ASYSTEM OF NORMSASYSTEM OF NORMS YANG YANG
BERBENTUK SEPERTI TANGGA-TANGGA BERBENTUK SEPERTI TANGGA-TANGGA
PIRAMID.PIRAMID.
2.2. TIAP TANGGA TERDAPAT NORMA-NORMA TIAP TANGGA TERDAPAT NORMA-NORMA
ATAU KAEDAH-KAEDAH.ATAU KAEDAH-KAEDAH.
3.3. DI PUNCAK PIRAMID TERDAPAT NORMA DI PUNCAK PIRAMID TERDAPAT NORMA
DASAR/GRUNDNORM.DASAR/GRUNDNORM.
4.4. DI BAWAH KAEDAH DASAR TERDAPAT UUDDI BAWAH KAEDAH DASAR TERDAPAT UUD
5.5. DIBAWAH UUD TERDAPAT KAEDAH YANG DIBAWAH UUD TERDAPAT KAEDAH YANG
DISEBUT UNDANG – UNDANG.DISEBUT UNDANG – UNDANG.
6.6. DIBAWAH UNDANG – UNDANG TERDAPAT DIBAWAH UNDANG – UNDANG TERDAPAT
PERATURAN.PERATURAN.
7.7. DIBAWAH PERATURAN TERDAPAT DIBAWAH PERATURAN TERDAPAT
KETETAPAN.KETETAPAN.
DASAR BERLAKUNYA SUATU NORMA DASAR BERLAKUNYA SUATU NORMA
TERLETAK PADA NORMA DIATASNYA.TERLETAK PADA NORMA DIATASNYA.(MUSTAFA, BACHSAN : 1984, 7-10)(MUSTAFA, BACHSAN : 1984, 7-10)
TEORI STUFEN ATAU TEORI STUFEN ATAU TEORI TANGGA DARI TEORI TANGGA DARI
HANS KELSENHANS KELSEN
ASAS- ASAS PERUNDANG- ASAS- ASAS PERUNDANG- UNDANGANUNDANGAN
1.1. UNDANG-UNADANG TIDAK BERLAKU SURUT.UNDANG-UNADANG TIDAK BERLAKU SURUT.
2.2. UNDANG-UNDANG YANG BARU MEMBATALKAN UNDANG-UNDANG YANG BARU MEMBATALKAN
UNDANG-UNDANG YANG TERDAHULU.UNDANG-UNDANG YANG TERDAHULU.
3.3. UNDANG-UNDANG YANG DIBUAT OLEH UNDANG-UNDANG YANG DIBUAT OLEH
INSTANSI YANG LEBIH TINGGI MEMPUNYAI INSTANSI YANG LEBIH TINGGI MEMPUNYAI
KEDUDUKAN YANG LEBIH TINGGI PULA.KEDUDUKAN YANG LEBIH TINGGI PULA.
4.4. UNDANG-UNDANG YANG BERSIFAT KHUSUS UNDANG-UNDANG YANG BERSIFAT KHUSUS
(DALAM KAITAN DENGAN BERLAKUNAYA (DALAM KAITAN DENGAN BERLAKUNAYA UU)UU)
MENYAMPMENYAMPINGINGKAN UNDANG-UNDANG YANG KAN UNDANG-UNDANG YANG
BERSIFAT UMUM.BERSIFAT UMUM.
5.5. UNDANG-UNDANG TIDAK DAPAT UNDANG-UNDANG TIDAK DAPAT
DIGANGGU GUGAT.DIGANGGU GUGAT.
* KANSIL, 1986,57* KANSIL, 1986,57 * SATJIPTO,RAHARJO & RONNY H.S., : 178-179 * SATJIPTO,RAHARJO & RONNY H.S., : 178-179
UNDANG-UNDANG TIDAK UNDANG-UNDANG TIDAK BERLAKU SURUTBERLAKU SURUT
✿ ASAS INI MENGANDUNG ARTI : BAHWA ORANG ASAS INI MENGANDUNG ARTI : BAHWA ORANG
TIDAK DAPAT DIKENAI HUKUM ATAU SUATU TIDAK DAPAT DIKENAI HUKUM ATAU SUATU
KETENTUAN UNDANG-UNDANG, SEBELUM ADA KETENTUAN UNDANG-UNDANG, SEBELUM ADA
HUKUMNYA ATAU UNDANG-UNDANGNYA.HUKUMNYA ATAU UNDANG-UNDANGNYA.
✿ TUJUANNYATUJUANNYA : MELINDUNG RAKYAT TERHADAP : MELINDUNG RAKYAT TERHADAP
TINDAKAN SEWENANG-WENANG DARI TINDAKAN SEWENANG-WENANG DARI
PENGUASA.PENGUASA.
✿ O.K.I ORANG PRANCIS PENGOPER ASAS : O.K.I ORANG PRANCIS PENGOPER ASAS :
“NULUUM DELICTUM NULLA POENA SINE “NULUUM DELICTUM NULLA POENA SINE
PRAEVIA LEGE POENALI”PRAEVIA LEGE POENALI”, KEDALAM , KEDALAM
““DECLARATION DU DROIT LE HOMME ET DU DECLARATION DU DROIT LE HOMME ET DU
CITOYEN AND CODE PENAL”CITOYEN AND CODE PENAL”..
✿ ASAS TERSEBUT BERLAKU DI INDONESIA ASAS TERSEBUT BERLAKU DI INDONESIA
(PASAL 1 AYAT 1)(PASAL 1 AYAT 1)
✿ ASAS TERSEBUT BERASAL DARI VON ASAS TERSEBUT BERASAL DARI VON
FEUERBACH.FEUERBACH.
UU YANG BARU UU YANG BARU MEMBATALKAN UU MEMBATALKAN UU
TERDAHULUTERDAHULU
ASAS INI DIDALAM ILMU HUKUM : ASAS INI DIDALAM ILMU HUKUM : “LEX “LEX
POSTERIORI DEROGAT LEX PRPOSTERIORI DEROGAT LEX PREEORI”ORI”.. SYARATNYA : SYARATNYA : UNDANG-UNDANG BARU UNDANG-UNDANG BARU
TERSEBUT MENGATUR MATERI YANG SAMA TERSEBUT MENGATUR MATERI YANG SAMA
DENGAN UNDANG-UNDANG LAMA DENGAN UNDANG-UNDANG LAMA
/TERDAHULU./TERDAHULU. O.K.I MESKIPIN DIDALAMNYA UNDANG-O.K.I MESKIPIN DIDALAMNYA UNDANG-
UNDANG BARU TIDAK DINYATAKAN DENGANUNDANG BARU TIDAK DINYATAKAN DENGAN
TEGAS TENTANG PENCABUTANYA, MAKA TEGAS TENTANG PENCABUTANYA, MAKA
DENGAN SENDIRINYA DIANGGAP UNDANG-DENGAN SENDIRINYA DIANGGAP UNDANG-
UNDANG BARU TERSEBUT MENCABUT UNDANG BARU TERSEBUT MENCABUT
UNDANG-UNDANG LAMA.UNDANG-UNDANG LAMA.
UU YANG DIBUAT OLEH UU YANG DIBUAT OLEH PENGUASA LEBIH TINGGI, PENGUASA LEBIH TINGGI,
ASAS INI MERUPAKAN KONSEKUENSI ASAS INI MERUPAKAN KONSEKUENSI
ADANYA HIERARCHI DIDALAM ADANYA HIERARCHI DIDALAM
PERUNDANG-UNDANGAN.PERUNDANG-UNDANGAN.
KONSEKUENSI LEBIH LANJUT :KONSEKUENSI LEBIH LANJUT :
A.A. KETENTUAN-KETENTUAN YANG LEBIH KETENTUAN-KETENTUAN YANG LEBIH
RENDAH TIDAK BOLEH BERTENTANGAN RENDAH TIDAK BOLEH BERTENTANGAN
DENGAN KETENTUAN YANG LEBIH TINGGI.DENGAN KETENTUAN YANG LEBIH TINGGI.
MEMPUNYAI KEDUDUKAN MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG LEBIH TINGGI PULAYANG LEBIH TINGGI PULA
UNDANG-UNDANG TIDAK UNDANG-UNDANG TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGATDAPAT DIGANGGU GUGAT
ASAS INI TIMBULNYA DARI AJARAN BAHWA ASAS INI TIMBULNYA DARI AJARAN BAHWA
“ THE KING CAN DO NO WRONG”.“ THE KING CAN DO NO WRONG”. ASAS INI MENCERMINKAN BAHWA : ASAS INI MENCERMINKAN BAHWA :
KETENTUAN (HUKUM) YANG DIBUAT OLEH KETENTUAN (HUKUM) YANG DIBUAT OLEH
RAJA, SELALU BENAR.RAJA, SELALU BENAR. KEBENARAN RAJA DIDALAM HAL MEMBUAT KEBENARAN RAJA DIDALAM HAL MEMBUAT
PERATURAN TADI MELIPUTI ASPEK :PERATURAN TADI MELIPUTI ASPEK :
A. CARA MEMBUAT PERATURAN.A. CARA MEMBUAT PERATURAN.
B. MENENTUKAN ISINYAB. MENENTUKAN ISINYA
B.B. KETENTUAN YANG LEBIH TINGGI, TIDAK KETENTUAN YANG LEBIH TINGGI, TIDAK
DAPAT DIUBAH DENGAN KETENTUAN YANG DAPAT DIUBAH DENGAN KETENTUAN YANG
LEBIH RENDAH.LEBIH RENDAH.
AKIBATNYA :AKIBATNYA :APABILA TERNYATA PERATURAN PERUNDANGAN APABILA TERNYATA PERATURAN PERUNDANGAN
(YANG LEBIH RENDAH DARI UNDANG-(YANG LEBIH RENDAH DARI UNDANG-
UNDANG) BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG) BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-
UNDANG, MAKA PERATURAN TERSEBUT UNDANG, MAKA PERATURAN TERSEBUT
TIDAK SYAH DAN TIDAK BERLAKUTIDAK SYAH DAN TIDAK BERLAKU
UNTUK UMUM.UNTUK UMUM.
PERATURAN TERSEBUT HARUS PERATURAN TERSEBUT HARUS
SEGERA DICABUT OLEH INSTANSI SEGERA DICABUT OLEH INSTANSI
YANG MENGELUARKANYA.YANG MENGELUARKANYA.
UU YANG BERSIFAT KHUSUS UU YANG BERSIFAT KHUSUS MENYAMPINGKAN UU YANG MENYAMPINGKAN UU YANG
BERSIFAT UMUMBERSIFAT UMUM
ASAS :ASAS : “LEX SPESIALIS DEROGAT LEX “LEX SPESIALIS DEROGAT LEX
GENERALI”GENERALI”
ARTINYA :ARTINYA :APABILA SUATU HAL TERTENTU TELAH DIATUR DI APABILA SUATU HAL TERTENTU TELAH DIATUR DI
DALAM KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERSIFAT DALAM KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERSIFAT
UMUM DAN JUGA DIATUR DI DALAM KETENTUAN-UMUM DAN JUGA DIATUR DI DALAM KETENTUAN-
KETENTUAN YANG KHUSUS, MAKA YANG KETENTUAN YANG KHUSUS, MAKA YANG
BERLAKU ADALAH KETENTUAN YANG KHUSUS.BERLAKU ADALAH KETENTUAN YANG KHUSUS.
ASAS INI DIDALAM ILMU HUKUM ASAS INI DIDALAM ILMU HUKUM
MENGANDUNG ARTI, BAHWA SUATU MENGANDUNG ARTI, BAHWA SUATU
PERATURAN (UU) TIDAK DAPAT DINILAI PERATURAN (UU) TIDAK DAPAT DINILAI
ATAU DIUJI TENTANG ISINYA ATAU ATAU DIUJI TENTANG ISINYA ATAU
MATERINYA.MATERINYA.
SAAT BERLAKUNYA SAAT BERLAKUNYA UNDANG-UNDANGUNDANG-UNDANG
1.1. PADA SAAT HARI DAN TANGGAL PADA SAAT HARI DAN TANGGAL
DIUNDANGKAN.DIUNDANGKAN.
2.2. PADA HARI DAN TANGGAL YANG AKAN PADA HARI DAN TANGGAL YANG AKAN
DITENTUKAN LAGI/KEMUDIAN.DITENTUKAN LAGI/KEMUDIAN.
3.3. TANPA MENYEBUTKAN SAAT BERLAKUNYATANPA MENYEBUTKAN SAAT BERLAKUNYA
HARI KE – 30 SESUDAH HARI KE – 30 SESUDAH
DIUNDANGKANDIUNDANGKAN
4.4. BERLAKU SURUT SEJAK TANGGAL DI- BERLAKU SURUT SEJAK TANGGAL DI-
BERITAKANBERITAKAN
SYARAT BERLAKUNYA :SYARAT BERLAKUNYA :DIUNDANGKAN DALAM LEMBAR NEGARA DIUNDANGKAN DALAM LEMBAR NEGARA
OLEH MENTRI/SEKRETARIS NEGARAOLEH MENTRI/SEKRETARIS NEGARA
BERAKHIRNYA KEKUATAN BERAKHIRNYA KEKUATAN BERLAKU SUATU UNDANG-BERLAKU SUATU UNDANG-
UNDANGUNDANG
1.1. JANGKA WAKTU BERLAKU YANG TELAH JANGKA WAKTU BERLAKU YANG TELAH
DITENTUKAN OELH UNDANG-UNDANG DITENTUKAN OELH UNDANG-UNDANG
TELAH LAMPAUTELAH LAMPAU
2.2. KEADAAN/ SUATU HAL MEMERLUKAN UU KEADAAN/ SUATU HAL MEMERLUKAN UU
ITU SUDAH TIDAK ADA LAGIITU SUDAH TIDAK ADA LAGI
3.3. UNDANG-UNDANG TEGAS DICABUT OLEH UNDANG-UNDANG TEGAS DICABUT OLEH
INSTATNSI YANG MEMBUAT UU ATAU INSTATNSI YANG MEMBUAT UU ATAU
INSTANSI YAG LEBIH TINGGIINSTANSI YAG LEBIH TINGGI
4.4. TELAH DIADAKAN UNDANG-UNDANG BARU TELAH DIADAKAN UNDANG-UNDANG BARU
YANG ISINYA BERTENTANGAN DENGAN UU YANG ISINYA BERTENTANGAN DENGAN UU
YANG DULU BERLAKU.YANG DULU BERLAKU.
REFERENSIREFERENSI
ALGRA, N.E.; dkk., 1977. ALGRA, N.E.; dkk., 1977. PENGANTAR ILMU PENGANTAR ILMU
HUKUM. HUKUM. JAKARTA : BINACIPTA.JAKARTA : BINACIPTA.
KANSIL, C.S.T., 1993. KANSIL, C.S.T., 1993. PENGANTAR ILMU PENGANTAR ILMU
HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIAHUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA. .
JAKARTA : BALAI PUSTAKA.JAKARTA : BALAI PUSTAKA.
MUSTAFA, BACHSAN, 1984. MUSTAFA, BACHSAN, 1984. SISTEM HUKUM SISTEM HUKUM
INDONESIAINDONESIA. BANDUNG : REMADJA KARYA.. BANDUNG : REMADJA KARYA.
RAHARDJO,SATJIPTO, 1982. RAHARDJO,SATJIPTO, 1982. ILMU HUKUMILMU HUKUM. .
BANDUNG : ALUMNI.BANDUNG : ALUMNI.