Mata Diklat
TEKNIK PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
OLEH
: Ir. SUPRA
YITNO
DEPARTEMEN KEHUTANAN PUSAT DIKLAT KEHUTANAN
BOGOR
Desember, 2008
TEKNIK PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
A. Teknik Perencanaan
1. Pengukuhan Kawasan
Pengukuhan kawasan konservasi dilakukan untuk memberikan kepastian
hukum atas kawasan konservasi, yang mencakup Kawasan Suaka Alam
(Cagar Alam, Suaka Margasatwa), Kawasan Pelestarian Alam (Taman
Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya), dan Taman Buru,
yang dilakukan melalui proses :
a. Penunjukkan kawasan konservasi,
b. Penataan batas kawasan konservasi,
c. Pemetaan kawasan konservasi, dan
d. Penetapan kawasan konservasi.
Pengukuhan kawasan hutan konservasi umumnya dilakukan dengan
memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW Provinsi dan
RTRW Kabupaten/Kota)
a. Penunjukan Kawasan
Penunjukkan kawasan konservasi adalah kegiatan persiapan
pengukuhan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan konservasi,
berupa Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman
Buru. Kegiatan Penunjukan kawasan konservasi tersebut berupa
pembuatan peta penunjukkan yang bersifat arahan tentang batas luar,
Penunjukan kawasan hutan yang dikenal di lingkungan kehutanan
umumnya meliputi : (a) wilayah provinsi, dan (b) wilayah tertentu
secara parsial.
Kegiatan penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi dilakukan
dengan memperhatikan Rencana Tata ruang Wilayah Provinsi dan
pemaduserasian Tataguna Hutan Kesepakatan dengan Rencana
Tataruang Wilayah Provinsi. Penunjukan wilayah tertentu secara
parsial menjadi kawasan hutan harus memenuhi syarat-syarat :
1) usulan atau rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/Walikota, dan
2) secara teknis dapat dijadikan kawasan hutan.
Hasil kegiatan penunjukan kawasan hutan untuk kepentingan
konservasi adalah surat keputusan Menteri Kehutanan tentang
Penunjukan Kawasan Konservasi
b. Penataan Batas Kawasan
1) Pembentukan Panitia Tata Batas.
Untuk kepentingan proses pengukuhan kawasan hutan/konservasi
diperlukan adanya Panitia Tata Batas Kabupaten/Kota. Panitia tata
batas kawasan hutan/konservasi tersebut dibentuk oleh
Bupati/Walikota. Panitia Tata Batas tersebut untuk Kabupaten/Kota
diketuai oleh Bupati atau Walikota, Untuk Kepentingan penataan
batas kawasan konservasi, Kepala Balai TN atau Kepala Balai
KSDA selain menjadi anggota juga bertindak sebagai Sekretaris
Panitia Tata Batas.
Keanggotaan Panitia Tata Batas tersebut terdiri dari :
a) Ketua BAPPEDA Kabupaten/Kotamadya
b) Kepala Kantor BPN Kabupaten/Kotamadya
c) Kepala Dinas PU Kabupaten/Kotamadya
d) Kepala Dinas lingkup DEP. Pertanian/Kehutanan Di
Kabupaten/Kotamadya terkait
e) CAMAT/Kepala Wilayah Kecamatan
f) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dep. Kehutanan terkait
g) Kepala Distrik Navigasi atau Sub Distrilk Navigasi setempat
h) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
i) Kepala Dinas Perhubungan
Unsur keanggotaan, tugas dan fungsi, prosedur dan tata kerja
Panitia tata batas kawasan hutan/konservasi tersebut diatur oleh
Keputusan Menteri Kehutanan. Panitia tata batas kawasan
hutan/konservasi tersebut bertugas antara lain untuk :
a) Melakukan persiapan pelaksanaan penataan batas dan
pekerjaan pelaksanaan di lapangan
b) Menyelesaikan masalah-masalah : hak-hak atas tanah/lahan di
sepanjang trayek batas dan hak-haka atas tanah/lahan di dalam
kawasan hutan
c) Memantau pekerjaan dan memeriksa hasil-hasil pelaksanaan
pekerjaan tata batas di lapangan, dan
d) Membuat dan menandatangai Berita Acara Tata Batas
Kawasan Hutan/Konservasi dan Peta Tata Batas Kawasan
Hutan/Konservasi
Hasil penataan batas kawasan hutan/konservasi dituangkan dalam
Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan/Konservasi dan Peta Tata
Batas Kawasan Hutan/Konservasi yang ditandatangai oleh Panitia
Tata Batas Kawasan Hutan/konservasi dan diketahui
Bupati/Walikota.
2) Pelaksanaan Penataan Batas
Adalah kegiatan untuk pemancangan dan pengukuran batas
kawasan konservasi di lapangan, mencakup aktivitas :
a) penentuan trayek batas dan pemancangan patok batas
sementara
b) pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara
c) inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang
berada disepanjang trayek batas dan hasil pemancangan patok
batas sementara
d) Penyusunan Berita Acara Pengakuan oleh Masyarakat di
sekitar trayek batas atas hasil pemancangan patok batas
sementara
e) Penyusunan Berita Acara Pemancangan Batas Sementara
yang disertai dengan Peta pemancangan patok batas
sementara
f) Pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas
g) Pemetaan hasil penataan batas
h) Pembuatan dan penandatangan Berita Acara Tata Batas
Kawasan Hutan/Konservasi dan Peta Tata Batas Kawasan
Hutan/Konservasi
i) Pelaporan kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan
kepada Gubernur.
Hasil kegiatan berupa Patok Batas sementara dan Pal Batas
definitif berikut : (a) Berita Acara Pengakuan oleh Masyarakat di
sekitar trayek batas atas hasil pemancangan patok batas
sementara, (b) Berita Acara Pemancangan Batas Sementara yang
disertai dengan Peta pemancangan patok batas sementara, dan (c)
Laporan Penataan Batas kepada Menteri Kehutanan
c. Pemetaan Kawasan
Pemetaan Kawasan Konservasi adalah kegiatan pemetaan hasil
pelaksanaan penataan batas kawasan konservasi berupa Peta Tata
Batas yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
Berita Acara Tata Batas, mencakup aktivitas :
1) pengambaran hasil pelaksanaan penataan batas kawasan
konservasi dalam bentuk peta tata batas kawasan konservasi
2) pembuatan Berita Acara Tata Batas Kawasan Konservasi
Hasil kegiatan berupa Berita Acara Tata Batas berikut Peta-peta tata
batas kawasan konservasi.
d. Penetapan Kawasan
Penetapan Kawasan Konservasi adalah suatu penegasan tentang
kepastian hukum mengenai status, letak, batas, dan luas suatu
wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan konservasi
menjadi kawasan konservasi tetap dengan keputusan Menteri,
mencakup ativitas :
1) pembuatan peta penetapan kawasan konservasi
2) pembuatan keputusan penetapan kawasan konservasi yang akan
ditetapkan
Hasil kegiatan berupa :
1) Peta Penetapan Kawasan Konservasi, dan
2) Keputusan Menteri tentang penetapan kawasan konservasi
e. Pemeliharaan dan Rekontruksi Batas
Pengamanan dan pemeliharaan batas kawasan konservasi merupakan kegiatan yang harus diserahkan dan menjadi tanggung
jawab Kepala Balai KSDA dan Kepala Balai TN. Oleh karena itu
setelah seluruh proses kegiatan pengukuhan kawasan konservasi
selesai dilakukan, dilakukan penyerahan pengamanan dan
pemeliharaan atas kawasan konservasi yang dilakukan dengan Berita
Acara Serah Terima Kawasan Konservasi.
Pemeriksaan/Pemeliharaan tanda batas kawasan konservasi adalah
suatu kegiatan yang dilaksanakan secara berkala (setiap tahun) dan
bertujuan untuk menjaga dan memelihara keadaan batas dan pal
batas agar tetap baik, mencakup aktivitas :
1) pemeliharaan dan pembersihan alur batas kawasan konservasi
2) pemeliharaan dan perbaikan pal batas kawasan konservasi
Hasil kegiatan berupa pemeriksaan dan pemeliharaan tanda batas
(alur batas dan pal batas) kawasan konservasi yang dituangkan dalam
Berita Acara Pemeriksaan/ Pemeliharaan Tanda Batas Kawasan
Konservasi.
Rekonstruksi tanda batas kawasan konservasi adalah suatu kegiatan
yang dilaksanakan secara berkala (umumnya lima tahun sekali) dan
bertujuan untuk memeriksa dan memulihkan kembali keadaan alur
batas dan pal batas agar tetap baik seperti keadaan semula,
mencakup aktivitas :
a. pemeliharaan dan pembersihan alur batas kawasan konservasi
b. pemeliharaan dan perbaikan pal batas kawasan konservasi
c. memeriksa dan memulihkan kembali letak dan kedudukan dari alur
batas dan pal batas sesuai koordinat semula pada saat
penetapannya sebagai kawasan konservasi.
Hasil kegiatan berupa rekonstruksi tanda batas (alur batas dan pal
batas) kawasan konservasi yang dituangkan dalam Berita Acara
Rekonstruksi Tanda Batas Kawasan Konservasi.
2. Penatagunaan (Zonasi/ Blok) KPA dan KSA
Penetapan zonasi dan blok pada kawasan konservasi ditentukan
berdasarkan :
a. potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistem,
b. tingkat interaksi dengan masyarakat setempat, dan
c. kepentingan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang harus
dilakukan.
Penetapan zonasi pada kawasan konservasi dilakukan secara variatif
sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi serta
pembagian zonasi atau blok pada kawasan konservasi tidak selalu sama
dan lengkap pada setiap kawasan konservasi.
Penentuan zonasi atau blok kawasan konservasi tersebut tidak bersifat
permanen serta dapat disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan
kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi, kondisi potensi sumberdaya
alam hayati dan ekosistem, dan kepentingan interaksi dengan masyarakat.
Dengan demikian minimal tiga sampai lima tahun sekali perlu ada
kajian/review terhadap perkembangan dan efektivitas penataan zonasi
atau blok pada kawasan konservasi.
a. Teknik Penataan Zona / Blok
Penataan zona/blok disusun oleh Kepala UPT KSDA/TN dengan tata
cara penataan zona/blok kawasan konservasi dilakukan melalui
tahapan antara lain :
1) Persiapan
Kegiatan pada tahap persiapan meliputi pembentukan tim kerja,
penyusunan rencana kerja identifikasi mitra kerja/pemangku
kepentingan.
2) Pengumpulan dan analisis data
Pengumpulan dan analisa data tentang potensi sumberdaya alam
hayati dan ekosistemnya antara lain berupa data dan informasi
antara lain : keanekaragaman hayati, nilai arkeologi, nilai obyek
daya tarik wisata, nilai potensi jasa lingkungan, serta data spatial:
tanah, geologi, iklim, topografi, geomorfologi, keanekaragaman
hayati, penggunaan lahan, berikut konidisi sosial, ekonomi dan
budaya masyarakat yang ada kaitannya dengan kepentingan
penataan zona/blok kawasan konservasi.
3) Menyusun rancangan zonasi dan blok
Kegiatan pada tahap rancangan merupakan penyusunan konsep
zonasi/blok dengan mengeplotkan zona-zona atau blok-blok yang
perlu ada di peta sesuai hasil analisa data termasuk uraian potensi
global, disertai dengan data-data geografis dari batas zonasi atau
blok berikut kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada
masing-masing zona/blok yang dituangkan dalam bentuk konsep
keputusan zonasi atau blok yang terdiri dari uraian mengenai
diskripsi zonasi atau blok berikut peta zonasi atau peta blok.
Hasil kajian dan penyusunan rancangan penataan zona/blok
selanjutnya disajikan dalam laporan berupa :
Buku I Penataan zona/blok berisi :
KATA PENGANTAR
LEMBAR PENGESAHAN
I. PENDAHULUAN
II. DATA DAN INFORMASI
III. DISKRIPSI ZONASI atau BLOK
IV. PENUTUP
Buku II berisi peta zonasi:
a) Kawasan konservasi yang luasnya kurang dari 50.000 hektar
menggunakan peta skala 1:100.000
b) Kawasan konservasi yang luasnya antara 50.000-250.000
hektar menggunakan peta skala 1:250.000
c) Kawasan taman nasional yang luasnya lebih dari 250.000 hektar
menggunakan peta skala 1:500.000
4) Konsultasi dan komunikasi publik
Berdasarkan konsep zonasi atau blok yang telah disiapkan
selanjutnya dilakukan konsultasi dan komunikasi publik untuk
mendapatkan tanggapan dari para pihak pemangku kepentingan
(masyarakat, pemerintah daerah, LSM dll ) yang akan menjadi
masukan bagi berkepentingan penyempurnaan dan finalisasi
konsep zonasi atau blok kawasan konservasi.
5) Penyempurnaan
Berdasarkan masukan dari hasil konsultasi dan komunikasi publik,
maka dilakukan penyempurnaan terhadap konsep penataan
zona/blok kawasan konservasi menjadi konsep final dalam bentuk
konsep penataan zona/blok yang diketahui oleh Pemerintah Daerah
terkait.
6) Penilaian dan Pengesahan
Konsep penataan zona/blok yang telah melalui konsultasi dan
komunikasi publik dilakukan penilaian dan diketahui oleh
Pemerintah Daerah untuk disahkan oleh Direktur Jenderal.
7) Batas zona/blok
Konsep penataan zona/blok yang telah disahkan oleh Direktur
Jenderal selanjutnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan tata
batas zonasi atau blok di lapangan oleh pihak Balai KSDA/TN yang
bersangkutan dengan memberikan tanda batas berupa tanda batas
zonasi atau blok.
8) Sosialisasi Zonasi atau Blok
Penataan zona/blok yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal dan
hasil tata batas zonasi atau blok yang telah diselesaikan harus
disosialisasikan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang
berkepentingan agar kepentingan pengelolaan dan pendayagunaan
kawasan konservasi dapat dilakukan secara optimal.
b. Penandaan Batas Zona
1) Kepala Balai atas dasar zonasi taman nasional yang merupakan
lampiran dari Keputusan Direktur Jenderal PHKA berikut data-data
geografis tentang penunjukan zonasi taman nasional melakukan
penandaan batas zonasi.
2) Berdasarkan peta zonasi dan data geografis pada huruf a di atas
dilakukan pemasangan tanda batas pada garis-garis batas zonasi
pada setiap jarak 5 km, pada titik-titik perpotongan batas dan titik-
titik persimpangan dengan jalan trail dan jalan mobil.
3) Tanda batas zonasi berupa plat seng ukuran 30 cm x 50 cm yang
berisi informasi tentang nomor pal tanda batas, titik kordinat pal
batas, jenis zonasi.
4) Pemasangan tanda bats zonasi taman nasional pada sisi pohon
yang mengarah ke dalam zona yang dimaksud. Sebagai contoh,
bila zona inti berbatasan dengan zona rimba, maka tanda batas
zona inti dipasang menghadap kearah zona inti, dan disisi lain
batang pohon tersebut dipasang/dipaku tanda batas zona rimba
menghadap ke arah zona rimba.
5) Penulisan inisial/kode pada tanda batas zona sebagai berikut :
a) Zona Inti
• Plat seng diberi cat dengan warna merah
• Inisial/kode yang digunakan ZI
b) Zona Rimba
• Plat seng diberi cat dengan warna kuning
• Inisial/kode yang digunakan Zri
c) Zona Pemanfaatan ZP
• Plat seng diberi cat dengan warna ungu
• Inisial/kode yang digunakan ZPI
d) Zona Tradisional
• Plat seng diberi cat dengan warna coklat
• Inisial/kode yang digunakan ZPT
e) Zona Khusus
• Plat seng diberi cat dengan warna hijau
• Inisial/kode yang digunakan ZPK
f) Zona Rehabilitasi
• Plat seng diberi cat dengan warna biru
• Inisial/kode yang digunakan ZRe
g) Zona Budaya dan Sejarah
• Plat seng diberi cat dengan warna putih
• Inisial/kode yang digunakan ZSB
h) Tulisan untuk tanda batas menggunakan warna hitam
i) Pemberian nomor dibuat secara berurutan sesuai dengan hasil
pengukuran dan pada jarak tertentu.
3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan
Pembangunan kawasan konservasi merupakan bagian dari pembangunan
nasional dan tidak terpisahkan dari pembangunan sektor-sektor lain. Oleh
karenanya diupayakan penyusunan rencana pengelolaan dapat
mengakomodir berbagai peluang pembangunan, termasuk pelibatan peran
masyarakat dan stakeholders lainnya merupakan prasyarat dalam
penyusunan rencana pengelolaan yang komprehensif dan aplicable.
Penyusunan rencana meliputi :
a. Rencana pengelolaan
Berdasarkan jangka waktu pelaksanaannya, maka sesuai Pasal 38
Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan
Kehutanan, rencana pengelolaan kawasan konservasi meliputi rencana
jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek :
1) Rencana Pengelolaan Jangka Panjang merupakan rencana yang
bersifat indikatif perspektif dan kualitatif-kuantitatif untuk jangka waktu
dua puluh lima tahun;
2) Rencana Pengelolaan Jangka Menengah merupakan rencana yang
memuat semua kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu
lima tahun;
3) Rencana Pengelolaan Jangka Pendek merupakan rencana yang
memuat semua kegiatan yang harus dilaksanakan dalam tahun yang
bersangkutan.
b. Rencana teknis merupakan penjabaran dari salah satu atau beberapa
kegiatan teknis yang telah tersusun dalam rencana pengelolaan. Untuk
setiap kegiatan dalam rencana pengelolaan yang memerlukan penjabaran
lebih rinci, masing-masing dapat disusun rencana teknisnya, misalnya
rancangan untuk bangunan tertentu, pembinaan habitat, pembinaan
populasi dan rancangan pengambilan sumber genetik.
c. Cakupan wilayah perencanaan
Pada dasarnya, setiap unit kawasan konservasi perlu dilengkapi dengan
rencana pengelolaan, baik jangka panjang, menengah, ataupun tahunan.
Namun demikian, berdasarkan luas dan intensitas pengelolaannya,
rencana pengelolan beberapa lokasi kawasan konservasi yang letaknya
berdekatan dan dalam satu unit pengelolaan dapat disajikan dalam satu
rencana pengelolaan.
B. Pengorganisasian
1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
a. Balai Besar dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA)
Balai KSDA adalah organisasi pelaksana tugas teknis di bidang
konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perlindungan
Hutan dan Konservasi Alam.
BKSDA mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam,
suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi
teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta
konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas, UPT Balai Konsevasi Sumber Daya Alam
menyelenggarakan fungsi :
1) penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan
evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa,
taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan
satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
2) pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata
alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di
dalam dan di luar kawasan konservasi;
3) koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung;
4) penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan
tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
5) pengendalian kebakaran hutan;
6) promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan
ekosistemnya;
7) pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi
sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
8) kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan
ekosistemnya serta pengembangan kemitraan;
9) pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi;
10) pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata
alam; pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
Struktur Organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam terdiri
dari :
1) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A;
2) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B.
Struktur organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam terdiri dari:
1) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A;
2) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B.
Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber
Daya Alam dapat dilihat pada Lampiran 1.
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A terdiri dari :
1) Bagian Tata Usaha;
2) Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
3) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I;
4) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II;
5) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III;
6) Kelompok Jabatan Fungsional.
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe A yang telah memiliki
Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (Manggala Agni) terdiri dari :
1) Bagian Tata Usaha;
2) Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
3) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I;
4) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II;
5) Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan;
6) Kelompok Jabatan Fungsional.
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Tipe B terdiri dari:
1) Bagian Tata Usaha;
2) Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
3) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I;
4) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II; 5) Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengurusan
administrasi persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan,
perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, penyusunan perencanaan
dan kerja sama, pengumpulan dan analisis data, pemantauan dan
evaluasi, pelaporan serta kehumasan.
Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha menyelenggarakan
fungsi :
1) Pelaksanaan administrasi persuratan, ketatalaksanaan,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dan kerumah
tanggaan;
2) Penyiapan rencana dan kerja sama;
3) Pengumpulan dan analisis data, pemantauan dan evaluasi,
pelaporan serta kehumasan.
Bagian Tata Usaha terdiri dari:
1) Subbagian Umum;
2) Subbagian Perencanaan dan Kerjasama;
3) Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan, dan Humas.
Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan
administrasi persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan,
perlengkapan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.
Subbagian Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan rencana, kegiatan, anggaran dan kerja
sama.
Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Humas mempunyai tugas
melakukan pengumpulan dan analisis data, statistik, pemantauan dan
evaluasi, pelaporan serta kehumasan.
Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas
penyiapan rencana kerja di bidang perlindungan, pengawetan, dan
pemanfaatan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata
alam, dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya
dan hutan lindung, pelayanan di bidang konservasi sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya.
Dalam melaksanakan tugas Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya
Alam menyelenggarakan fungsi :
1) penyiapan pelaksanaan koordinasi teknis bidang perlindungan dan
pengamanan hutan, serta penyiapan pelayanan dan penegakan
hukum;
2) penyiapan pelaksanaan koordinasi teknis bidang pengawetan
tumbuhan dan satwa liar;
3) penyiapan pelaksanaan teknis bidang informasi, perpetaan, sistem
informasi geografis dan website;
4) penyiapan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan;
5) penyiapan pelaksanaan koordinasi teknis bidang pengembangan
dan pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam, tumbuhan dan
satwa liar;
6) penyiapan pelaksanaan koordinasi teknis bidang penyuluhan, bina
cinta alam, pengembangan koperasi, dan pemberdayaan
masyarakat;
7) penyiapan pelaksanaan pelayanan dan promosi bidang konservasi
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam terdiri dari :
1) Seksi Perlindungan, Pengawetan, dan Perpetaan;
2) Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan.
Seksi Perlindungan, Pengawetan, dan Perpetaan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi teknis bidang
perlindungan dan pengamanan hutan, serta penyiapan pelayanan dan
penegakan hukum, pelaksanaan koordinasi teknis bidang pengawetan
tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan teknis bidang informasi,
perpetaan, sistem informasi geografis dan website, dan pelaksanaan
pengendalian kebakaran hutan.
Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi teknis bidang
pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam,
tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan pelayanan dan promosi bidang
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan
pelaksanaan koordinasi teknis bidang penyuluhan, bina cinta alam,
pengembangan koperasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah mempunyai tugas
mengkoordinasikan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati
dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka
margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi teknis
pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta pelaksanaan
konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi di
wilayah kerjanya.
Dalam melaksanakan tugas Bidang Konservasi Sumber Daya Alam
Wilayah menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya :
1) penyusunan rencana, anggaran, dan evaluasi pengelolaan kawasan
cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman
buru, konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar
kawasan konservasi;
2) pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman
wisata alam, dan taman buru, konservasi tumbuhan dan satwa liar
di dalam dan di luar kawasan konservasi;
3) pelaksanaan penyidikan, perlindungan, dan pengamanan hutan,
hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar
kawasan konservasi;
4) pengendalian kebakaran hutan (untuk Unit Pelaksana Teknis yang
tidak ada Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan);
5) pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan jasa
lingkungan dan wisata alam;
6) pelaksanaan kegiatan penyuluhan, bina cinta alam, pengembangan
koperasi, dan pemberdayaan masyarakat;
7) penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama pengembangan
konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
8) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah pada Balai Besar
Konservasi Sumberdaya Alam Tipe A terdiri dari:
1) Seksi Konservasi Wilayah I;
2) Seksi Konservasi Wilayah II;
3) Seksi Konservasi Wilayah III;
4) Seksi Konservasi Wilayah IV;
5) Seksi Konservasi Wilayah V;
6) Seksi Konservasi Wilayah VI.
Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah pada Balai Besar
Konservasi Sumberdaya Alam Tipe A yang telah memiliki Brigade
Pengendalian Kebakaran Hutan (Manggala Agni) terdiri dari :
1) Seksi Konservasi Wilayah I;
2) Seksi Konservasi Wilayah II;
3) Seksi Konservasi Wilayah III;
4) Seksi Konservasi Wilayah IV;
5) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah I;
6) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah II.
Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah pada Balai Besar
Konservasi Sumberdaya Alam Tipe B terdiri dari :
1) Seksi Konservasi Wilayah I;
2) Seksi Konservasi Wilayah II;
3) Seksi Konservasi Wilayah III;
4) Seksi Konservasi Wilayah IV.
Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah pada Balai Besar
Konservasi Sumberdaya Alam Tipe B yang telah memiliki Brigade
Pengendalian Kebakaran Hutan (Manggala Agni) terdiri dari:
1) Seksi Konservasi Wilayah I;
2) Seksi Konservasi Wilayah II;
3) Seksi Konservasi Wilayah III;
4) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan.
Seksi Konservasi Wilayah mempunyai tugas melakukan pengelolaan
kawasan konservasi, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan,
perlindungan dan pengamanan kawasan, pemberantasan penebangan
dan peredaran kayu, pengendalian pemanfaatan tumbuhan dan satwa
liar, melaksanakan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan jasa
lingkungan dan wisata alam, penyuluhan, bina cinta alam dan
pemberdayaan masyarakat.
Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan mempunyai tugas
mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan serta
pembinaan pengendalian kebakaran hutan di wilayah kerja Balai.
Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan
menyelenggarakan fungsi di wilayah kerja Balai :
1) penyiapan bahan usulan anggaran pengendalian kebakaran hutan;
2) penyiapan koordinasi pelaksanaan pengendalian kebakaran pada
kawasan hutan;
3) penyiapan peta kerawanan kebakaran hutan;
4) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka
pengendalian kebakaran hutan;
5) penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis bidang pengendalian
kebakaran hutan;
6) penyiapan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana
pengendalian kebakaran hutan;
7) penyiapan bahan dan analisis data, pemantauan dan evaluasi serta
pelaporan bidang kebakaran hutan.
Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan terdiri dari:
1) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah I;
2) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah II.
Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah dan Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan dalam rangka perencanaan pengendalian kebakaran
hutan, koordinasi pelaksanaan pengendalian kebakaran pada kawasan
hutan, penyusunan peta kerawanan kebakaran hutan, peningkatan
kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan bimbingan teknis dan
penyuluhan, analisis data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
bidang pengendalian kebakaran hutan di wilayah kerjanya.
b. Balai Taman Nasional (BTN)
Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional adalah organisasi pelaksana
teknis pengelolaan taman nasional yang berada dibawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Jenderal
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Balai Taman Nasional
melakukan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya dan pengelolaan kawasan taman nasional berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional
menyelenggarakan fungsi :
1) penataan zonasi, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan
evaluasi pengelolaan kawasan taman nasional;
2) pengelolaan kawasan taman nasional;
3) penyidikan, perlindungan, dan pengamanan kawasan taman
nasional;
4) pengendalian kebakaran hutan;
5) promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan
ekosistemnya;
6) pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi
sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
7) kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan
ekosistemnya serta pengembangan kemitraan;
8) pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan taman nasional;
9) pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata
alam;
10) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional diklasifikasikan sebagai
berikut:
1) Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional Kelas I, yang disebut
dengan Balai Besar Taman Nasional;
2) Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional Kelas II, yang disebut
dengan Balai Taman Nasional.
Struktur organisasi Balai Besar Taman Nasional terdiri dari:
1) Balai Besar Taman Nasional Tipe A;
2) Balai Besar Taman Nasional Tipe B.
Struktur organisasi Balai Taman Nasional terdiri dari :
1) Balai Taman Nasional Tipe A;
2) Balai Taman Nasional Tipe B.
Bagan Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional
tercantum dalam Lampiran 2.
Balai Besar Taman Nasional Tipe A terdiri dari:
1) Bagian Tata Usaha;
2) Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional;
3) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
4) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II;
5) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III;
6) Kelompok Jabatan Fungsional.
Balai Besar Taman Nasional Tipe B terdiri dari:
1) Bagian Tata Usaha;
2) Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional;
3) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
4) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II; 5) Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengurusan
administrasi persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan,
perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, penyusunan perencanaan
dan kerjasama, pengumpulan dan analisis data, pemantauan dan
evaluasi, pelaporan serta kehumasan.
Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha menyelenggarakan
fungsi :
1) pelaksanaan administrasi persuratan, ketatalaksanaan,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dan
kerumahtanggaan;
2) penyiapan rencana dan kerja sama;
3) pengumpulan dan analisis data, pemantauan dan evaluasi,
pelaporan serta kehumasan.
Bagian Tata Usaha terdiri dari :
1) Subbagian Umum;
2) Subbagian Perencanaan dan Kerjasama;
3) Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan, dan Humas.
Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan
administrasi persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan,
perlengkapan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.
Subbagian Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan rencana, kegiatan, anggaran dan kerja
sama.
Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Humas mempunyai tugas
melakukan pengumpulan dan analisis data, statistik, pemantauan dan
evaluasi, pelaporan serta kehumasan.
Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional mempunyai tugas
penyiapan koordinasi dan rencana kerja di bidang perlindungan,
pengawetan dan pemanfaatan kawasan taman nasional serta
pelayanan dan promosi taman nasional. Dalam melaksanakan tugas Bidang Teknis Konservasi Taman
Nasional menyelenggarakan fungsi : 1) penyiapan pelaksanaan koordinasi teknis bidang perlindungan dan
pengamanan kawasan taman nasional, serta penyiapan pelayanan
dan penegakan hukum;
2) penyiapan pelaksanaan koordinasi teknis bidang pengawetan
tumbuhan dan satwa liar;
3) penyiapan pelaksanaan teknis bidang informasi, perpetaan, sistem
informasi geografis, dan website;
4) penyiapan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan;
5) penyiapan pelaksanaan koordinasi teknis bidang pengembangan
dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam;
6) penyiapan pelaksanaan koordinasi teknis bidang penyuluhan, bina
cinta alam, pengembangan koperasi, dan pemberdayaan
masyarakat;
7) penyiapan pelaksanaan pelayanan dan promosi taman nasional.
Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional terdiri dari :
1) Seksi Perlindungan, Pengawetan, dan Perpetaan;
2) Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan.
Seksi Perlindungan, Pengawetan, dan Perpetaan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi teknis bidang
perlindungan dan pengamanan taman nasional, penyiapan pelayanan
dan penegakan hukum, pelaksanaan koordinasi teknis bidang
pengawetan tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan teknis bidang
informasi, perpetaan, sistem informasi geografis dan website, dan
pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan.
Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi teknis bidang
pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam,
pelaksanaan pelayanan dan promosi taman nasional serta
pelaksanaan koordinasi teknis bidang penyuluhan, bina cinta alam,
pengembangan koperasi dan pemberdayaan masyarakat.
Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah mempunyai tugas
mengkoordinasikan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati
dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan taman nasional di
wilayah kerjanya.
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Taman Nasional
Wilayah menyelenggarakan fungsi :
1) penyusunan rencana, anggaran, dan evaluasi pengelolaan
kawasan taman nasional;
2) pengelolaan kawasan taman nasional;
3) pelaksanaan penyidikan, perlindungan, dan pengamanan hutan;
4) pengendalian kebakaran hutan;
5) pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan jasa
lingkungan dan wisata alam;
6) pelaksanaan kegiatan penyuluhan, bina cinta alam, dan
pemberdayaan masyarakat;
7) penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama pengembangan
konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
8) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah terdiri dari: 1) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
2) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II;
3) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III;
4) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV;
5) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V;
6) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI.
Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah mempunyai tugas
melakukan pengelolaan taman nasional di wilayah kerjanya,
pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan, perlindungan dan
pengamanan kawasan, pemberantasan penebangan dan peredaran
kayu, melaksanakan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan jasa
lingkungan dan wisata alam, penyuluhan, bina cinta alam dan
pemberdayaan masyarakat.
Balai Taman Nasional Tipe A terdiri dari : 1) Sub Bagian Tata Usaha;
2) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
3) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II;
4) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III;
5) Kelompok Jabatan Fungsional.
Balai Taman Nasional Tipe B terdiri dari : 1) Sub Bagian Tata Usaha;
2) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
3) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II;
4) Kelompok Jabatan Fungsional.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata
persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,
kearsipan, rumah tangga, perencanaan, kerjasama, data, pemantauan
dan evaluasi, pelaporan serta kehumasan.
Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah mempunyai tugas
melakukan penyusunan rencana dan anggaran, evaluasi dan
pelaporan, bimbingan teknis, pelayanan dan pemberdayaan
masyarakat, pengelolaan kawasan, perlindungan, pengawetan,
pemanfaatan lestari, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan,
pemberantasan penebangan dan peredaran kayu, tumbuhan, dan
satwa liar secara illegal serta pengelolaan sarana prasarana, promosi,
bina wisata alam dan bina cinta alam, penyuluhan konservasi
sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta kerjasama di bidang
pengelolaan kawasan taman nasional.
2. Hubungan Tata Kerja
Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT BKSDA maupun UPT Balai
Taman Nasional, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian,
Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di
lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi
lain di luar instansinya sesuai bidang tugasnya.
Kepala UPT, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan
Kepala Seksi wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
bawahan dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas wajib
mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
Kepala UPT, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan
Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan.
Kepala UPT, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala
Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan
memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-
masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan
Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada
atasan masing-masing dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha atau
Subbagian Tata Usaha mengkoordinasikan dan menyusun laporan UPT.
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis
Konservasi Sumber Daya Alam, wajib diolah dan dipergunakan sebagai
bahan penyusunan kebijakan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan
petunjuk kepada bawahan.
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.
C. Pelaksanaan Kegiatan
1. Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Kawasan
Inventarisasi dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan
informasi tentang keadaan sumber daya alam, potensi kekayaan
keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara menyeluruh dan
lengkap.
Hasil inventarisasi ini digunakan sebagai dasar pengukuhan, penyusunan
rencana pengelolaan, dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan
suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
Inventarisasi sebagai dasar pengukuhan menyajikan data dan informasi
yang dapat mencerminkan status dan keadaan fisik ekosistem,
keanekaragaman hayati, sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang
mempengaruhinya, sehingga kawasan yang ditunjuk dan ditetapkan
tersebut mencerminkan satuan ekologi bentang alam (landscape ecology)
yang cukup efektif untuk dapat dikelola sebagai kawasan suaka alam dan
kawasan pelestarian alam.
Inventarisasi sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan maupun
kepentingan pelaksanaan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan
pelestarian alam dilakukan melalui tahapan-tahapan yang mencerminkan :
a. Eksplorasi;
Merupakan kegiatan penjelajahan setiap bagian dari kawasan
konservasi untuk memperoleh pengetahuan status dan keadaan dari
fisik lapangan, jenis flora dan fauna, tipe komunitas atau ekosistem,
kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat di dalam dan di sekitar
kawasan konservasi. Kegiatan eksplorasi umumnya seringkali disertai
dengan kegiatan identifikasi dan koleksi atas specimen unsur-unsur
penyusun sumber daya alam hayati dan ekosistem. Kegiatan eksplorasi
pada seluruh kawasan sebaiknya dilakukan setiap lima tahun sekali.
b. Identifikasi dan koleksi yang menyertai eksplorasi;
Merupakan kegiatan yang menyertai eksplorasi, yang umumnya
dilakukan dengan metoda penjelajahan dan atau pembuatan plot.
Di bidang pengumpulan data taksonomi tumbuhan, dilakukan melalui
kegiatan identifikasi dan koleksi dilakukan dengan mengumpulkan
contoh spesimen sebagai bukti identifikasi bagi penelitiannya. Koleksi
tersebut dikenal sebagai koleksi herbarium baik sebagai koleksi kering
(berupa ranting berdaun dengan bunga atau buah atau biji atau kayu
yang dapat dikeringkan dan tidak berubah bentuk dan warnanya) dan
koleksi basah (berupa buah atau bunga atau bagian tumbuhan
berlendir, jamur yang dapat cepat berubah bentuk dan warnanya
sehingga harus disimpan dalam suatu cairan alkohol 75 % atau
campuran alkohol, gliserin dan aquadest). Koleksi specimen tersebut
juga harus disertai dengan data dan informasi nama kolekstor, nomor
kolektor, tanggal koleksi, lokasi, habitat, subtrat, ekologi, habitus,
catatan lapangan, nama lokal/daerah, kegunaan/manfaat, tanggal
identifikasi, dan pengiriman duplikat koleksi ke herbaria lain.
Di bidang pengumpulan data ekologi tumbuhan, dilakukan melalui
kegiatan identifikasi secara garis besar menggunakan metoda sampling
baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kualitatif berupa deskripsi
kondisi daerah kejadian seperti spektrum bentuk hidup (fanerofita,
kaemofita, hemikriptofita, kriptofita, therofita), dan spektrum strategis
reproduksi. Kuantitatif dilakukan untuk melengkapi pendekatan kualitatif
melalui pengukuran yang lebih akurat dan konsisten terhadap berbagai
parameter dasar berupa kerapatan, dominasi, frekuensi, biomass atau
produktivitas dan perawakan. Untuk itu diperlukan pengetahuan
permasalahan pencuplikan untuk menentukan lokasi, bentuk dan
ukuran petak pengukuran.
Di bidang pengumpulan data etnobotani, dilakukan berdasarkan
pengetahuan etno-biologi, etno-ekologi, etno-botani, etno-zoologi,
botani ekonomi dan arkeology, dll. Dalam hal ini perlu dipahami pola
perilaku masyarakat dalam berinterkasi dengan lingkungannya. Untuk
pengambilan contoh akan berhubungan dengan metoda pemilihan
sample dan mengkombinasikan dengan tehnik wawancara. Data dan
informasi yang dikumpulkan berkaitan dengan kategori lansekap
kampung, bekas kampung, kebun, sungai, rawa, ladang, hutan, bekas
ladang berumur muda dan berumur tua, kegunaan makanan, obat-
obatan, konstruksi ringan/berat, peralatan/ perkakas, kayu baker,
anyaman, tali hiasan, adat/ritual, sarana berburu, transportasi
kapal/perahu, dll.
Di bidang pengumpulan data fisiologi tumbuhan, dilakukan
pengumpulan data mencakup fisiologi stress, fisiologi perbanyakan
konvensional, dan fisiologi kultur jaringan. Data-data lapangan yang
dikumpulkan umumnya berkaitan dengan tumbuhan dan lingkungannya
berupa tanah, air maupun iklim serta koleksi atas biji maupun bagian
dari tumbuhan, untuk selanjutnya dikaji lebih lanjut dilaboratorium.
Tehnik pengumpulan dan penyimpanan dan pengangkutan sample dari
bagian tumbuhan tersebut harus mendapat perhatian agar sample
tersebut dapat dianalisis lebih lanjut di laboratorium.
Di bidang pengumpulan data fitokimia tumbuhan, dilakukan dengan
tujuan untuk kepentingan analisis kimia tumbuhan melalui koleksi
tumbuhan berdasarkan pengetahuan etnobotanis, uji rasa dan bau
(misalnya minyak atsiri), atau pendekatan kimiawi.
c. Survei;
Merupakan kegiatan untuk pengumpulan data dan informasi spesifik
dari komponen-komponen penyusun sumber daya alam hayati dan
ekosistem, yang mencakup pengukuran atas jenis, populasi,
penyebaran, sex-ratio, kerapatan/kelimpahan, status kelangka,
permasalahan dan sebagainya dari potensi dan kekayaan sumber daya
alam hayati dan ekosistem, termasuk sosial ekonomi budaya
masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan taman nasional. Kegiatan
survei lapangan pada seluruh kawasan sebaiknya diselesaikan
bertahap maksimal dalam tiga tahun dengan selang waktu tiga tahun
sekali. Survei dapat dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data dan
informasi secara langsung/terestris di lapangan, maupun tidak
langsung melalui teknik penginderaan jauh atau kombinasi keduanya
untuk mengetahui kondisi sumberdaya kawasan taman nasional secara
lebih baik.
d. Penilaian potensi;
Merupakan kegiatan untuk mengetahui dan memperoleh data dan
informasi mengenai potensi dan kekayaan sumber daya alam hayati
dan ekosistem beserta lingkungannya secara lengkap dan detil.
Penilaian potensi umumnya dilakukan melalui tahapan kegiatan
eksplorasi dan survei lapangan, serta penilaian potensi dilakukan
dengan tujuan yang spesifik dan fokus pada kepentingan tertentu,
misalnya penilaian potensi kebutuhan jenis pakan satwa Badak Jawa,
atau penilaian potensi populasi dan penyebaran Badak Jawa.
e. Valuasi
Merupakan penilaian potensi yang memasukan aspek kuatifikasi dari
aspek nilai-nilai ekonomi atas sumberdaya alam taman nasional.
Dalam valuasi ini kuantifikasi atas nilai-nilai sumber daya alam dihitung
sedemikian rupa untuk menunjukan bagaimana peranan ekonomi
sumber daya tersebut dari kepentingan konservasi dan pendekatan
pengelolaan jangka panjang. Pada isu dimana seseorang kehilangan
manfaat lingkungan, maka permasalahannya dapat disebut sebagai
keinginan untuk menerima kompensasi kerugian dan bukan hanya
keinginan untuk membayar upaya pelestarian lingkungan dari
kerugiannya. Hal ini dapat menghasilkan implikasi yang besar terhadap
kualitas lingkungan. Alasan pertama adalah menentukan perhitungan
moneter, selanjutnya dapat menunjukkan keperdulian yang kuat
terhadap aset sumber daya alam dan lingkungan. Alasan kedua adalah,
perhitungan moneter dari manfaat dan biaya lingkungan dapat menjadi
pendukung untuk pemihakan/advokasi terhadap kualitas lingkungan.
Suatu jenis flora atau fauna menghadapi masalah kelangkaan akibat
pembangunan akan dinilai tinggi karena adanya ekspresi moneter yang
menunjang terhadap hal tersebut. Alasan ketiga untuk melakukan
penghitungan moneter adalah adanya dasar pembanding secara
kuantitatif dalam bentuk moneter terhadap beberapa alternatif pilihan
dalam pemutusan suatu kebijakan atau pemanfaatan dana.
2. Pembinaan Habitat dan Populasi
Untuk memperbaiki atau memulihkan kerusakan tumbuhan, satwa, atau
ekosistem di setiap kawasan konservasi dapat dilakukan pembinaan
habitat yang pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip
konservasi.
Agar kualitas dan kuantitas jenis tumbuhan dan satwa tetap berada dalam
keadaan seimbang dan dinamis, di setiap kawasan konsenvasi pada
dasarnya dapat dilakukan pembinaan populasi yang pelaksanaannya
harus tetap memperhatikan prinsip konservasi;
Pembinaan habitat dan populasi pada pengelolaan tumbuhan dan satwa
serta habitatnya meliputi kegiatan berupa :
a. pembinaan padang rumput untuk satwa
b. penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon yang dapat meningkatkan
fungsi KSA
c. pembuatan fasilitas air minum dan atau tempat berkubang dan mandi
satwa
d. penjarangan jenis tumbuhan dan atau populasi satwa
e. penambahan tumbuhan dan satwa asli
f. pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu.
3. Rehabilitasi dan Restorasi
Rehabilitasi dan restorasi hutan dan lahan di kawasan hutan konservasi
adalah kegiatan pemulihan kondisi sebagian kawasan hutan konservasi
(kecuali hutan cagar alam dan zona inti taman nasional) menjadi atau
mendekati kondisi ekosistem alami, melalui kegiatan reboisasi,
pemeliharaan, pengkayaan jenis atau penerapan teknik konservasi tanah
secara vegetatif, dan perbaikan lingkungan untuk memulihkan fungsi
ekosistem alami yang rusak.
Pelaksanaan restorasi dan rehabilitasi di kawasan hutan konservasi
mempunyai tujuan untuk memulihkan, mempertahankan dan
meningkatkan fungsi ekosistem yang rusak agar dapat berfungsi kembali
secara optimal sesuai daya dukung, dan peranannya sebagai habitat
suatu jenis tumbuhan/ satwa dalam mendukung sistem penyangga
kehidupan. Tujuan dari proses itu adalah mengembalikan struktur, fungsi
keanekaragaman dan dinamika suatu ekosistem yang menghadapi
degradasi tersebut. Terdapat empat tipe utama untuk
mengembalikan/memulihkan komunitas hayati dan ekosistem yang
mengalami degradasi, yaitu :
a. Tanpa tindakan, karena upaya pemulihan terlalu mahal dan selalu
gagal, pengalaman menunjukkan bahwa ekosistem akan dapat pulih
dengan sendirinya.
b. Restorasi, merupakan pemulihan melalui suatu reintroduksi secara
aktif dengan species yang semula ada, sehingga mencapai struktur dan
komposisi species seperti semula.
c. Rehabilitasi, merupakan pemulihan dari sebagian fungsi-fungsi
ekosistem dan species asli, seperti memperbaiki hutan yang
terdegradasi melalui penanaman.
d. Penggantian, merupakan upaya penggantian suatu ekosistem
terdegradasi dengan ekosistem lain yang lebih produktif, seperti
menganti hutan yang terdegradasi dengan padang rumput dan
sebagainya.
Sasaran kegiatan restorasi dan rehabilitasi di kawasan hutan konservasi
adalah untuk memperbaiki dan memulihkan kembali kondisi sebagian
kawasan hutan konservasi (kecuali hutan cagar alam dan zona inti taman
nasional) menjadi atau mendekati kondisi ekosistem alami, melalui
kegiatan reboisasi, pemeliharaan, pengkayaan jenis atau penerapan
teknik konservasi tanah secara vegetatif, atau perbaikan lingkungan alami
pada kawasan hutan konservasi yang telah mengalami kerusak/
degradasi yang terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas I,
kelompok penutupan Lahan (KPL) I dan II dan termasuk di dalam rencana
Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL).
Pendekatan restorasi dan rehabilitasi di kawasan hutan konservasi pada
dasarnya diselenggarakan melalui kegiatan :
a. Pemulihan kawasan dengan penanaman/pengkayaan jenis tumbuhan
sesuai jenis aslinya (endemik).
b. Rehabilitasi secara alami dilakukan dengan mengisolasi sebagian
kawasan hutan konservasi yang rusak dari berbagai gangguan agar
dapat pulih secara alami.
c. Rehabilitasi buatan dilakukan dengan cara reboisasi, pemeliharaan,
dan pengkayaan jenis atau penerapan teknik konservasi tanah secara
vegetatif.
Pelaksanaan kegiatan restorasi dan rehabilitasi di kawasan hutan
konservasi harus mengacu pada prinsip-prinsip :
a. Pelestarian keanekaragaman jenis, yaitu menuntut adanya
keanekaragaman jenis yang tinggi dalam menentukan jenis tumbuhan,
jumlah dan anakan atau bibit yang akan digunakan dalam
merehabilitasi kawasan hutan konservasi.
b. Pembinaan dan peningkatan kualitas habitat, yang mengacu pada
pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan rehabilitasi untuk menjamin
pulihnya kondisi dan fungsi kawasan secara lestari. Untuk itu setiap
pelaksanaan kegiatan restorasi dan rehabilitasi kawasan hutan
konservasi harus diarahkan semaksimal mungkin pada pemulihan
kondisi habitat jenis-jenis flora dan fauna seperti mendekati keadaan
semula.
c. Melibatkan keikutsertaan para pihak terkait (stakeholders), serta setiap
kegiatan yang dilakukan harus jelas standar, prosedur dan hasilnya,
dan tanggung jawab setiap pihak yang berperan dalam pelaksanaan
rehabilitasi kawasan hutan konservasi, sehingga masing-masing dapat
dimintakan tanggung jawabnya. Kejelasan tanggung jawab ini
menyangkut pihak pemerintahan pusat, pemerintah daerah dan
masyarakat peserta kegiatan maupun perorangan dan atau lembaga-
lembaga dan para pihak terkait.
d. Menghindarkan atau menekan sekecil mungkin segala bentuk
penyimpangan yang menyebabkan pelaksanaan rehabilitasi tidak
efisien.
4. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana pengelolaan merupakan kebutuhan dasar untuk
tenselenggaranya kegiatan pengelolaan yang berdayaguna dan
berhasilguna. Di setiap kawasan konservasi diperkenankan dibangun
berbagai bentuk sarana dan prasarana pengelolaan sepanjang untuk
kepentingan pencapaian tujuan penetapannya dan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana rekreasi dan wisata alam
di kawasan pelestanian alam dan taman buru, harus mempertimbangkan
aspek-aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
Sarana dan prasarana pengelolaan kawasan suaka alam dapat terdiri
dari :
a. Sarana dan prasarana pokok pengelolaan :
1) Kantor pengelola;
2) Pondok kerja/ jaga/ penelitian;
3) Pusat informasi;
4) Laboratorium penelitian;
5) Jalan patroli;
6) Menara pengawas kebakaran;
7) Menara pengintaian satwa;
8) Peralatan navigasi;
9) Peralatan komunikasi;
10) Peta kerja dan peta-peta dasar;
11) Peralatan transportasi;
12) Perlengkapan kerja.
b. Sarana dan prasarana wisata terbatas:
1) Jalan setapak;
2) Perlengkapan wisata pendidikan;
3) Media interpretasi.
Sarana dan prasarana pengelolaan kawasan pelestarian alam dapat
terdiri dari :
a. Sarana dan prasarana pokok pengelolaan antara lain :
1) Kantor pengelola;
2) Pondok kerja/ jaga/ penelitian;
3) Jalan patroli;
4) Pusat informasi;
5) Wisma cinta alam;
6) Menara pengawas kebakaran;
7) Menara pengintaian satwa;
8) Stasiun rehabilitasi satwa;
9) Peralatan navigasi;
10) Peralatan komunikasi;
11) Peta-peta dasar dan kerja;
12) Transportasi;
13) Perlengkapan kerja di perairan;
14) Laboratorium penelitian;
15) kandang transit satwa.
b. Sarana dan prasarana wisata alam antara lain:
1) Akomodasi;
2) Transportasi;
3) Pertunjukan kebudayaan;
4) Sistem sanitasi;
5) Fasilitas rekreasi alam.