Sejarah Konservasi Sejarah Konservasi SDAH IndonesiaSDAH Indonesia

Sejarah Konservasi Sejarah Konservasi SDAH IndonesiaSDAH Indonesia

Periodisasi• Jaman Kerajaan Nusantara• Jaman Kolonial• Jaman Kemerdekaan hingga

Sekarang

Jaman Kerajaan Nusantara

• Implisit tidak banyak arsip tertulis mengenai konservasi alam

• Eksplisit tindakan konservasi tercermin dalam pola perilaku masyarakat dalam berhubungan dengan alam yang merupakan warisan turun temurun

• Masyarakat mempercayai kekuatan alam, mistikfikasi benda-benda

• Prinsip membangun harmonisasi manusia dengan alam.• Alam dianggap suci (sacred), raja-raja melakukan ritual

dan pemujaan terhadp penguasa alam, dewa-dewa dan roh-roh leluhur.

• Prasasti Malang (1395) Kebijakan Konservasi Majapahit

Prasasti Malang (1395)

Pemberitahuan

Kepada seluruh satuan tata negara si parasama di sebelah timur Gunung Kawi, baik di timur atau di barat batang air (Berantas);

diberitahukan kepada sekalian Wedana, Juru, Bujut, terutama kepada Pacatanda di Turen. Bahwa telah kita perkuat perintah seri paduka

Batara Partama Iswara, yang ditanam di Wisnu-bawana dan begitu pula perintah seri paduka yang ditanam di Kertabuana, berhubungan dengan kedudukan satuan tata negara si parasame Katiden yang

meliputi sebelas desa.

Oleh karena masyarakat itu berkewajiban mengamat-amati padang alang-alang di lereng gunung Ledjar, supaya jangan terbakar, maka

haruslah ia dibebaskan dari pembayaran pelbagai titisara. Selanjutnya masyarakat dilarang menebang pohon kayu dari hutan kekayu dan memungut telur penyu dan getan, karena larangan itu tidak berlaku

padanya. Juga tidak seorang jua pun boleh melakukan di sana peraturan larangan berupa apa jua. Apabila keputusan raja ini sudah dibacakan maka Desa Lumpang haruslah menurutnya. Demikianlah

diselenggarakan pada bulan pertama pada tahun Saka 1317“.

Jaman Kolonial Hindia Belanda

• Periode 1714-1896• Dua peristiwa yang menjadi tonggak

konservasi:Pertama (1714): C. Chastelein mewariskan tanah persil 6 Ha di Depok kepada pengikutnya sebagai Cagar Alam (Natuur Reservaat).

Kedua (1889): Kawasan Hutan Alam Cibodas dikukuhkan sebagai Cagar Alam seluas 280 Ha berdasar usulan Direktur Lands Plantentuin (KBR Bogor), untuk penelitian flora hutan pegunungan, meluas hingga Gunung Gede-Pangrango (1925).

Isu Perlindungan Flora dan Fauna

F.S.A de Clerq (1890), mantan Residen Ternate: „ Saat ini burung-burung hampir tidak Pernah dijumpai di sepanjang pantai, dan pembunuhan telah bergerak hingga ke pedalaman, maka tidak lama lagi tidak ada sisa-sisa produk ciptaan Tuhan yang dapat menyenangkan para pengamat burung, dari seluruh keajaiban dunia

Gubernur Jenderal Jhr. CHA van der Wijck (1894), melalui koran Nieuwe Rotterdamsche Courant mempertanyakan kasus perdagangan burung di Ternate dan meminta Residen agar melaporkan kasus tersebut beserta usulan penangannya

Kurang Tanggapan Pemerintah Kolonial

Belanda

Tekanan Konservasionis di luar Hindia Belanda

M.C. Piepers, entomolog mantan pegawai Dephum Hindia Belanda: Kawasan Konservasi spt Yellowstone National Park

P.J. van Houten (1896), anggota asosiasi perlindungan satwa Belanda; Perlunya pers Belanda menyuarakan laju perburuan dan ancaman kepunahan

1896-1897: Penyelesaian melalui Pembatasan

Perdagangan

1898, Dr. J.C. Koningsberger, Zoolog Pertanian diutus untuk

mencari masukan ilmiah

Produk Hukum Perlindungan Alam(1909-1932)

Ekologi VS

Ekonomi

Produk Hukum dan Kelembagan Hindia Belanda

• Dr. S.H. Koorders dkk (1912) mendirikan Perhimpunan Perlindungan Alam Hindia Belanda (Nederlands Indische Vereniging tot Natuur Bescherming) mengusulkan:12 lokasi di Jawa mjd monumen alam: Bbrp Danau di Banten, P.Krakatau, Kawah Papandayan, Ujung Kulon & P. Panaitan, Bromo, P. Nusa Burung, Semenanjung Purwo, Kawah Ijen dan Dataran Tinggi IjenMenetapkan CA Rumphius (Ambon), penetapan CA tempat tumbh bunga Rafflesia arnoldi di Bengkulu dan Gayo.

• Perlindungan burung cendrawasih dan burung-burung lain yang menarik (Staatblad 497 - Oktober 1909 & Staatblad 594 - Desember 1909)

• Undang-undang Perlindungan bagi Mamalia Liar dan Burung Liar, 1910 (Ordonnantie tot Bescherming van sommige in het levende Zoogdieren en Vogels)

• Peraturan Perlindungan Binatang-binatang Liar, 1931 (Dierenbeschermingsverordening), penetapan 36 jenis satwa dilindungi.

• Ordonansi Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, 1932 (Natuur Monumenten en Wildreservaten Ordonantie) kmdn diganti mjd Peraturan Perlindungan Alam (Staatblad 167 / 1941)

Komisi Belanda untuk Perlindungan Alam International didirikan 1925, (Nederlandsche Commissie voor Internationale Natur Bescherming )

Ketentuan perlindungan alam Hindia Belanda (Staatblad 278 / 1916), ditindaklanjuti penetapan 55 kwsn Cagar Alam.

CA Gunung Kerinci (1929)CA Leuser (1934), 400.000 ha

Jaman Kolonial Jepang• Kondisi perlindungan alam sangat terlantar.• Hutan jati yang sudah tertata sejak 1929, Djatibedrijf

(Perencanaan Jati), 32 houtvesterij (unit wilayah pengelolaan hutan) seluas 627.700 ha, dan pada 1942 terbentuk 53 Kesatuan Pemangkuan hutan (KPH) dieksploitasi secara besar-besaran.

• Penggunaan hutan untuk keperluan perang Asia Timur Raya.

• Pengurusan Hutan dilakukan oleh lembaga Ringo Tyuoo Zimosyo, hanya mengurus Jawa & Madura.

• Akhir pendudukan Jepang lokasi yang ditunjuk sebagai Suaka Alam 117 tersebar di Jawa, Bali,Sumatera, kalimantan, Sulawesi dan pulau lain seluas 3 juta ha.

Jaman Kemerdekaan hingga Sekarang

• Upaya perlindungan alam dimulai sejak 1947, penunjukan Bali Barat sebagai suaka alam atas prakarsa Raja-raja Bali Sendiri.

• 1950, Jawatan Kehutanan RI menempatkan seorang pegawai khusus untuk urusan perlindungan alam (mengusut perburuan badak di ujung kulon).

• 1952, dibentuk Lembaga Pengawetan Alam (LPA) bagaian dari Pusat Penyelidikan Alam KBR Bogor)

• 1956, Jawatan kehutanan membentuk Bagian Perlindungan Alam (BPA)

Tugas BPA

• Membina, memperbaiki dan mempertinggi wilayah-wilayah hutan agar dapat menghasilkan sejumlah margasatwa guna kepentingan masyarakat

• Mengadakan perbaikan-perbaikan dan cadangan-cadangan habitat bagi margasatwa yang berwujud daerah-daerah pembinaan margasatwa (wildlife refugees).

• Menyelenggarakan pemangkuan suaka-suaka margasatwa sehingga bermanfaat sebagai objek rekreasi tanpa mengurangi fungsi pokoknya.

• Menjaga keutuhan cagar-cagar alam dan mencadangkan objek-objek baru guna kepentingan ilmu pengetahuan, sejarah alam, keindahan alam, guna rekreasi serta wisata alam, kebudayaan, dll.

• Mengawasi secara intensif kegiatan perburuan dan melakukan perlindungan binatang-binatang liar yang dilindungi.

• Mengadakan riset-riset di CA & SM guna pembinaan dan membantu bekerja sama dengan instansi-instansi yang berkepentingan.

• 1962, Menteri Pertanian dan Agraria menyerahkan Lembaga Penelitian Pengawetan Alam (LPPA) kepada jawatan kehutanan digabungkan dengan BPA, kmdn namaya berubah menjadi Badan Perlindungan dan Pengawetan Alam (BPPA)

• 1964, Kompartemen Pembangunan Pertanian dan Agraria membawahi Departemen Kehutanan. BPA berada di bawah Direktorat Kehutanan

• 1967, Kementerian Kehutanan dihapus dan Ditjen Kehutanan dibentuk. Perlindungan dan pengawetan alam dibawah urusan Direktorat Pembinaan Hutan.

• 1971, Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam (Dir.PPA) bdsrkan SK Menteri Pertanian No.168/Kpts/Org/4/71 tanggal 23 April 1971.

• Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam

• Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam• Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi

Alam

Terima KasihReferensi:Wiratno, dkk, 2004. Berkaca di Cermin Retak; Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional. Publikasi Konsorsium. Jakarta