Download - SP3, Pengadaan Barang
7/18/2019 SP3, Pengadaan Barang
http://slidepdf.com/reader/full/sp3-pengadaan-barang 1/20
Program Pembangunan Infrastruktur PerdesaanLampiran Pedoman PelaksanaanLran
Lampiran 7 Halaman 1
SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (SP3)
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN(PPIP) TAHUN 2012(Format 7.1)
DESA : ………………………………… KECAMATAN : ……………………………………
KABUPATEN : ………………………………… PROVINSI : ………………………………
7/18/2019 SP3, Pengadaan Barang
http://slidepdf.com/reader/full/sp3-pengadaan-barang 2/20
Lampiran Pedoman PelaksanaanProgram Pembangunan Infrastruktur Peresaan
Lampiran 7 Halaman 2
SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (SP3)PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
(PPIP) TAHUN 2012(Format 7.1)
Antara
Satker Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman Kabupaten........................................................................
dengan
OMS........................................................................
Nomor : ..................................
Pada hari ini ...................., tanggal ……......., bulan ............................., tahun .............,bertempat di ..........................................., yang bertanda tangan di bawah ini :
1. NAMA : ...........................................................................................................JABATAN : Pembuat Komitmen, Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur
dan Permukiman Kabupaten ……………….. ALAMAT : ...........................................................................................................
INSTANSI : ...........................................................................................................
NIP. : ...........................................................................................................
Dalam hal ini bertindak di dalam Jabatan tersebut dan oleh karena itubertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Pembangunan InfrastrukturPermukiman Kabupaten…………………………….……Tahun 2012berdasarkan Surat Keputusan ................................................ nomor :……………………………………………............................................, tanggal
..............................., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. NAMA : ...........................................................................................................
JABATAN : Ketua OMS
ALAMAT : ...........................................................................................................
Dalam hal ini bertindak di dalam Jabatan tersebut dan oleh karena itubertindak untuk dan atas nama Masyarakat Desa..................................................................................., sesuai dengan Hasil
7/18/2019 SP3, Pengadaan Barang
http://slidepdf.com/reader/full/sp3-pengadaan-barang 3/20
Program Pembangunan Infrastruktur PerdesaanLampiran Pedoman PelaksanaanLran
Lampiran 7 Halaman 3
Musyawarah Desa I, pada hari ......................, tanggal ........., bulan................., tahun ........., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
BERDASARKAN :1. SK Kementerian Pekerjaan Umum No. 267/KPTS/M/2012Tentang Penetapan Desa
Sasaran Tambahan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2012,2. Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan PPIP Tahun 2012.3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-25/PB/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2008 Tentang Petunjuk PelaksanaanPenyaluran dan Pencairan Dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP).
4. ………………………………………………………………… *)5. ………………………………………………………………... *)6. ………………………………………………………………... *)
*) diisi dengan aturan hukum yang berlaku di Kabupaten.
Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk mengadakan Ikatan Kontrak Swakelola, untukmelaksanakan pekerjaan yang pembiayaannya didapat dari Dana Bantuan Sosial ProgramPembangunan Infrastruktur Perdesaan, untuk Desa …………………., Kecamatan..........................., Kabupaten ………………….........., dengan ketentuan - ketentuan sebagaiberikut :
Pasal 1TUJUAN PERJANJIAN
Tujuan Kontrak adalah bahwa Pihak Kedua harus melaksanakan Pekerjaan yang menjadiPokok Perjanjian, sehingga Hasil Pekerjaan mencapai hasil yang diharapkan Pihak Pertama,sesuai dengan Ketentuan - ketentuan di dalam Dokumen Kontrak.
Pasal 2LINGKUP PEKERJAAN
Pihak Pertama memberi Dana kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima TugasPekerjaan dari Pihak Pertama yaitu untuk menyelenggarakan Pekerjaan :Nama Kegiatan : Pembangunan Infrastruktur ......................................................Lokasi Kegiatan : Desa : ……………………………………………………………
Kecamatan : …………………………………………………………… Kabupaten : ……………………………………………………………
7/18/2019 SP3, Pengadaan Barang
http://slidepdf.com/reader/full/sp3-pengadaan-barang 4/20
Lampiran Pedoman PelaksanaanProgram Pembangunan Infrastruktur Peresaan
Lampiran 7 Halaman 4
Pasal 3DOKUMEN PERJANJIAN
Kontrak ini terdiri dari Dokumen - dokumen sebagai berikut :Surat Perjanjian (Kontrak) yang dilampiri :
a. Pakta Integritasb. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);c. Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM);d. Rencana Teknis dan Rencana Anggaran Biaya.
Semua Dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dan setiap pasal harus diinterpretasikansedemikian rupa sehingga satu dengan lain sejalan dan saling menunjang.
Pasal 4PENGAWASAN
1. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pihak Kedua seperti Pasal 1 Perjanjian inidilakukan oleh Pihak Pertama.
2. Pihak Pertama menunjuk Tim Supervisi dari masyarakat yaitu KPP Desa................................., Kecamatan ......................., Kabupaten ......................., yang bertindakdan atas nama Pihak Pertama.
Pasal 5KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA
1. Pihak Kedua wajib melaksanakan Kegiatan PPIP Tahun 2012 ini berdasarkan SuratPerjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) yang telah diperjanjikan.
2. Pihak kedua wajib mentaati pakta integritas yang telah ditandatangani oleh kepala desadan disetujui oleh wakil masyarakat pada saat sosialisasi desa.
3. Hasil Kegiatan yang harus diserahkan pada saat Penyerahan Pekerjaan adalah Laporan
Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), yang memuat :a. Catatan Harian, yang berisi tentang :
a.1 Jumlah Tenaga Kerja;a.2 Jumlah Bahan Material yang digunakan;a.3 Peralatan yang digunakan;a.4 Hasil item Pekerjaan yang dilaksanakan;a.5 Perintah, Saran, Petunjuk Pelaksanaan atau Penolakan Bahan;a.6 Catatan Cuaca atau Kejadian - kejadian yang berhubungan dengan Kegiatan
dan lain sebagainya.b. Laporan Bulanan, yang merupakan Rekap dari Catatan Harian;c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik Konstruksi;
7/18/2019 SP3, Pengadaan Barang
http://slidepdf.com/reader/full/sp3-pengadaan-barang 5/20
Program Pembangunan Infrastruktur PerdesaanLampiran Pedoman PelaksanaanLran
Lampiran 7 Halaman 5
d. Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan setiap Pembayaran Angsuran;e. Gambar - gambar Hasil Pelaksanaan;
f. Notulen Rapat – rapat / Rembug Warga;g. Realisasi Biaya dan Kegiatan;h. Realisasi Kurva - S Pelaksanaan.
4. Penyusunan LP2K PPIP Tahun 2012 ini dibuat dalam Rangkap 5 (lima) sertadikonsultasikan lebih dahulu kepada Pihak Pertama.
Pasal 6JENIS DAN NILAI KONTRAK
Jenis kontrak ini adalah Kontrak Swakelola, dan Pihak Kedua harus menyelesaikan seluruhpekerjaan hingga batas waktu akhir Tahun Anggaran 2012, dengan Jumlah harga pasti dantetap, serta menanggung semua resiko yang terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan. NilaiKontrak Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Kontrak ini adalah :Harga = Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
Nilai ini sudah termasuk Dana Non - Fisik sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sebagaiDana Persiapan, Perencanaan dan Operasional OMS dan tidak diperuntukkan untukHonorarium.
Pasal 7JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
1. Pelaksanaan Pekerjaan tersebut harus sudah dimulai sesuai Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK) tanggal ………………………………………………………………………….
2. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah ……………… hari kalender, terhitung………………..…. mulai tanggal ………, bulan…………………, tahun ………… sampaidengan tanggal ………, bulan…………………, tahun …………
3.
Segera setelah seluruh Pekerjaan diselesaikan, Pihak Kedua dapat meminta secaratertulis Serah Terima Pekerjaan.
4. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Pihak Pertama wajib mengeluarkanBerita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut.
7/18/2019 SP3, Pengadaan Barang
http://slidepdf.com/reader/full/sp3-pengadaan-barang 6/20
Lampiran Pedoman PelaksanaanProgram Pembangunan Infrastruktur Peresaan
Lampiran 7 Halaman 6
Pasal 8JANGKA WAKTU KONTRAK
Jangka waktu Kontrak adalah sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal………, bulan…………………, tahun ………… sampai dengan tanggal ………,bulan…………………, tahun …………
Pasal 9PEMBAYARAN
1. Semua Pembayaran dilakukan secara bebas tetap (SPP-BT). Pembayaran dilakukanmelalui …………………………………………………………………………………………
2. Kuasa Pengguna Anggaran Satker PIP Tingkat Kabupaten …………………………menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN setempat setempatsetelah ditandatanganinya Surat Pemberian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) dengan OMS………………………………………………………………………………………
3. Pengajuan Dana untuk Pekerjaan dilakukan dalam 3 (Tiga) Tahap, Tahap Pertamasebesar 40% dapat dicairkan setelah Penandatangan Kontrak, selanjutnya 30% berikutnyadibayarkan pada saat Progress Pelaksanaan Kegiatan sudah mencapai minimal 30%, dansisanya sebesar 30% dibayarkan pada saat Progress Pelaksanaan Kegiatan sudahmencapai minimal 60%.
4. Pengajuan Pencairan Dana harus dilengkapi dengan :a. Dokumen Kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) asli yang mencantumkan Nomor
Rekening Masyarakat;b. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atau Berita Acara Penyelesaian
Pekerjaan;c. Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan yang telah diverifikasi oleh Fasilitator
Masyarakat;d. Rencana Penggunaan Dana yang telah diverifikasi oleh Fasilitator Masyarakat;e. Berita Acara Pembayaran;f. Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat yang ditunjuk;
g.
Ringkasan Kontrak;h. Untuk Kegiatan Pencairan Tahap I, Buku Rekening Bank milik masyarakat harusmenunjukkan minimal sebesar 25% dari Total Dana Pemeliharaan;
i. Bukti Pendukung, berupa Buku Laporan Harian Pelaksanaan Kegiatan, Buku KasUmum, Fotokopi Buku Rekening Bank, dan bukti Pengeluaran (nota-notapengeluaran) untuk Pencairan Tahap II dan III.
5. Apabila terjadi Penyimpangan di lapangan, maka Pihak Pertama berhak untuk melakukanPenangguhan Pembayaran tahap berikutnya sampai dengan adanya PenyelesaianPermasalahan di lapangan.
7/18/2019 SP3, Pengadaan Barang
http://slidepdf.com/reader/full/sp3-pengadaan-barang 7/20
Program Pembangunan Infrastruktur PerdesaanLampiran Pedoman PelaksanaanLran
Lampiran 7 Halaman 7
Pasal 10
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PIHAK KEDUA
1. Apabila Pihak Kedua telah menyelesaikan pekerjaannya, Pihak Kedua membuat LaporanPenyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) dan telah disetujui dalam Forum MusyawarahDesa IV, untuk menyatakan seluruh Pekerjaan telah selesai dan siap diperiksa oleh PihakPertama.
2. Apabila hingga akhir jangka waktu yang ditetapkan pasal 7 ayat 2, Pihak Kedua belummampu menyelasikan Pekerjaan seperti yang ditetapkan dalam Kontrak, maka PihakPertama akan memberikan penambahan waktu, sesuai dengan Surat PernyataanPenyelesaian Kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
3. Apabila sampai batas waktu akhir Tahun Anggaran 2012, Pihak Kedua tetap belum dapatmenyelesaikan Pekerjaan, atau Dana belum tersalurkan seluruhnya, maka Pihak Kedua harus membuat Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) sebagai PenggantiLaporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K). BASPK harus memuat Kondisi HasilPelaksanaan Kegiatan yang tercapai pada saat itu dan disertai Lampiran RealisasiKegiatan dan Biaya (RKB) hingga saat itu beserta Gambar - gambar Prasarana Terbangunhingga saat itu.
4. Apabila hingga Penandatanganan BASPK, masih terdapat Sisa Dana yang belum terserapdari KPPN maka Sisa Dana tersebut dapat ditarik kembali dan harus dikembalikan ke KasNegara.
Pasal 11PERSELISIHAN
1. Bila terjadi Perselisihan antara Kedua Belah Pihak, Penyelesaiannya diutamakan denganMusyawarah.
2. Apabila secara Musyawarah tidak dapat dicapai, maka dapat diserahkan kepada Panitia Arbitrasi sesuai Keputusan Musyawarah Desa dan yang mewakilinya adalah terdiri dari :a. Seorang Wakil Pihak Pertama
b. Seorang Wakil Pihak Kedua c. Seorang Wakil yang tidak ada sangkut pautnya dan pengangkatannya disetujui oleh
Kedua Belah Pihak.
3. Dalam Hal ini melalui cara di atas tidak terdapat Penyelesaian, maka akan diteruskanmelalui Saluran Hukum yang berlaku.
7/18/2019 SP3, Pengadaan Barang
http://slidepdf.com/reader/full/sp3-pengadaan-barang 8/20
Lampiran Pedoman PelaksanaanProgram Pembangunan Infrastruktur Peresaan
Lampiran 7 Halaman 8
Pasal 12DOMISILI
Kedua Belah Pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor PaniteraPengadilan Negeri di Kabupaten…………………………………………………………….
Pasal 13KEADAAN KAHAR
1. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah :a. Peperangan;b. Kerusuhan;c. Revolusi;
d. Bencana Alam sepert banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor,wabah penyakit dan angin topan;
e. Kebakaran;f. Gangguan Industri lainnya.
2. Apabila terjadi hal - hal seperti pada ayat 1 di atas, sehingga pekerjaan yang telahditentukan dalam Kontrak ini tidak dapat terpenuhi, Kedua Belah Pihak Sepakat akandiselesaikan secara Musyawarah.
Pasal 14KETENTUAN PENUTUP
1. Dengan ditandatanganinya Kontrak ini oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, makaseluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal - pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuandi dalam dokumen - dokumen yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidakterpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatanmengikat dan berlaku sebagai Undang - undang bagi kedua belah pihak, berdasarkanketentuan - ketentuan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.
2. Yang dimaksud dengan Dokumen - dokumen tersebut ayat 1 pasal ini adalah Dokumen -
dokumen yang pada saat mulai, selama dan sesudah perjanjian ini berlaku bagi PihakPertama dan Pihak Kedua meliputi dokumen - dokumen seperti tersebut pada pasal 3Surat Perjanjian ini.
3. Dengan dan karena ketentuan pasal 14 ayat 1 tersebut di atas, ketentuan pasal 1266 KitabUndang - Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan lagi dalam perjanjian ini, apabilaPihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya.
4. Kontrak ini mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak, Kontrakbeserta lampiran - lampirannya yang merupakan bagian tak terpisahkan dibuat Rangkap 2
7/18/2019 SP3, Pengadaan Barang
http://slidepdf.com/reader/full/sp3-pengadaan-barang 9/20
Program Pembangunan Infrastruktur PerdesaanLampiran Pedoman PelaksanaanLran
Lampiran 7 Halaman 9
(dua) bermaterai, yang masing - masing mempunyai Kekuatan Hukum yang sama, masing- masing Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta tembusan Rangkap 9 (sembilan) yang
masing - masing diperuntukan :
Ganda ke - 1 : (Bupati)…………………………………………………………………….. Ganda ke - 2 : (Tim Pelaksana Pusat) ………………………………………………. Ganda ke - 3 : (Tim Pelaksana Kabupaten) ………………………………………. Ganda ke - 4 : (Camat) ……………………………………………………………………. Ganda ke - 5 : (Kepala Desa) …………………………………………………………… Ganda ke - 6 : (Konsultan Manajemen Kabupaten) …………………………… Ganda ke - 7 : (Fasilitator Masyarakat) …………………………………………….. Ganda ke - 8 : Persediaan Pihak Pertama ………………………………………… Ganda ke - 9 : Persediaan Pihak Kedua ……………………………………………
Pihak Pertama Pihak Kedua
(……………………………………………….) Nama Jelas
(……………………………………………….) Nama Jelas
7/18/2019 SP3, Pengadaan Barang
http://slidepdf.com/reader/full/sp3-pengadaan-barang 10/20
Lampiran Pedoman PelaksanaanProgram Pembangunan Infrastruktur Peresaan
Lampiran 7 Halaman 10
(Format 7.2)
CONTOH SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
NOMOR : ..................................
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :Jabatan : Ketua OMS Desa ................................................
Alamat : .............................................................................
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
Dengan ini memberikan perintah pekerjaan kepada :
Nama :Jabatan :Perusahaan : (jika bukan perusahaan ditulis ”perseorangan”)
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Untuk melaksanakan pekerjaan :1. Nama Pekerjaan : Pengadaan .....................................................................................
2. Alamat Pekerjaan : ...............................................................................................................
3. Lokasi Pekerjaan : Desa ................................., Kec. ............................, Kab. ...................
4. Waktu Pelaksanaan : ....... hari kalender, terhitung sejak SPK ditandatangani.
6. Nilai Pekerjaan : Rp. .............................,- ( tertulis ) termasuk pajak-pajak yang berlaku.
7. Tanggal Penyerahan : ........................................... 20122012
8. Cara Pembayaran :
Demikian Surat Perintah Kerja ini diberikan untuk dilaksanakan.
.................. , .............................20122012
PIHAK KEDUA PIHAK KESATUKetua OMS
Desa_________
Nama Nama
7/18/2019 SP3, Pengadaan Barang
http://slidepdf.com/reader/full/sp3-pengadaan-barang 11/20
Program Pembangunan Infrastruktur PerdesaanLampiran Pedoman PelaksanaanLa
Lampiran 7 Halaman 11
SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENGADAAN BAHAN / BARANG(Format 7.3)
A. Yang bertanda tangan di bawah ini kami :I. Nama : ………………………………………………………………………
Jabatan : Ketua OMS Desa …………………………………………………. Kecamatan ……………………….. Kabupaten …………………………………………
Alamat : ……………………………………………………………………… Berdasarkan Keputusan Musyawarah Desa I, tanggal …………..…………….. bertindak sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan OMS di Desa…………………………………………….. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
II. Nama : ……………………………………………………………………(Supplier)Jabatan : ………………………………………………………………………
Alamat : ……………………………………………………………………… Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.
B. Dengan ini setuju untuk melakukan Perjanjian berdasarkan Proses Pelelangan :
a. Jenis Pekerjaan : …………………………………………………………… b. Lokasi : …………………………………………………………… c. Deskripsi : …………………………………………………………… d. Nilai Pekerjaan : Rp. …………………………………………………
(…………………………………………………………... rupiah).
e.
Waktu Pelaksanaan : ……. Hari, sesudah Penandatanganan Perjanjian tanpa masagaransi.f. Cara Pembayaran : Sampai dengan ..….. % sebagai Uang Muka, yang dilunasi
dari Pembayaran Dua Bulan Pertama. Dapat dibayar setiap 2 minggu sesuaiKemajuan Pelaksanaan menurut Bukti yang disertifikasi oleh Fasilitator Masyarakatdan Penerimaan Akhir.
g. Persyaratan : Sesuai Persyaratan Umum yanbg terlampir.h. Lain - lain : Dibuat Rangkap 5, dua dengan materai Rp. 6000
Satu Eksemplar dikirim kepada Tim Kabupaten.Pihak Kedua Pihak Pertama
Supplier OMS
(…………………………) (…………………………)
Mengetahui
Tim Kabupaten Fasiltator Masyarakat
(…………………………) (..…………………………)
7/18/2019 SP3, Pengadaan Barang
http://slidepdf.com/reader/full/sp3-pengadaan-barang 12/20
Lampiran Pedoman PelaksanaanProgram Pembangunan Infrastruktur Peresaan
Lampiran 7 Halaman 12
BERITA ACARAPELELANGAN PENGADAAN BAHAN
(Format 7.4)
Pada hari ini ………………., tanggal ….……, bulan …………..……………, tahun ……… telahdiselenggarakan Acara Penentuan Pemenang yang akan Memasok Bahan / Peralatan yangdiperlukan bagi Kegiatan Program Pembangunan Infrastreuktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2012di Desa …..…………………… Kecamatan ………………………, Kabupaten………………………, Provinsi ………………………
LokasiKegiatan
Penawaran olehSupplier I
…………………..
Penawaran olehSupplier II
………………………
Penawaran olehSupplier III
…………………….. Rp. Rp. Rp.
Pemenangnya adalah Supplier ……………………, untuk Kegiatan …………………………….
Demikianlah Berita Acara ini dibuat sebagai Catatan Hasil Penyelenggaraan Acara Penentu /Pemenang yang akan memasok Bahan / Alat.
Peserta Penawaran : Panitia Pelaksanaan :
1. ………………………………………… ………………………………………… 2. ………………………………………… ………………………………………… 3. ………………………………………… ………………………………………… 4. …………………………………………
………………………………………… 5. …………………………………………
…………………………………………
Mengetahui : Diisi Oleh :
Fasilitator Masyarakat OMS
(…..………………………….) (…..………………………….)
Verifikasi:TAMK
(…..………………………….)
7/18/2019 SP3, Pengadaan Barang
http://slidepdf.com/reader/full/sp3-pengadaan-barang 13/20
Program Pembangunan Infrastruktur PerdesaanLampiran Pedoman Pelaksanaan
Lampiran 7 Halaman 13
UNDANGAN PELELANGAN PENGADAAAN(Format 7.5)
I. UNDANGAN PELELANGAN1.1 Pekerjaan Pengadaan …………………………… untuk Kegiatan ………………………..
……………………………………………………………………………………………………… 1.2 Kabupaten ………………………., Kecamatan ……………………., Desa ………………….
Kelompok ………………………… SPPB No. : ………………………………………………… 1.3 Prosedur Pelelangan
No. Kegiatan Lokasi Tanggal Waktu Keterangan1.3.1 Pengambilan Dokumen Pelelangan Tanpa Biaya
1.3.2 Penjelasan Dokumen Kunjungan Lokasi
1.3.3 Penyerahan Dokumen Pelelangan Materai Rp 60001.3.4 Evaluai Supplier
1.3.5 Penunjukan Supplier
1.3.6 Penandatanganan Perjanjian Materai Rp 6000
II. PENJELASAN KEPADA SUPPLIER2.1 Supplier akan dipilih melalui Proses Lelang dengan meninjau minimal 3 Surat
Penawaran.2.2 Formulir Penawaran yang harus diisi Supplier terlampir.2.3 Format Perjanjian (untuk supplier terpilih) terlampir.2.4 Jadwal pada Formulir Penawaran : Jadwal Pengiriman Barang / Peralatan dan Harga
Barang, Alat serta keperluan lain yang dilelang harus memenuhi Kriteria antara lain,Harga Kompetitif, Mutu Terjamin serta Pelayanan Antar yang dapat diandalkan.2.5 Periode Perjanjian …………………………………s/d ………………………………………… 2.6 Jenis Kontrak : Lump sum2.7 Pembayaran sesuai Prestasi.
III. PERSYARATAN UMUM3.1 TAMK berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pengadaan
melalui; (a) Supervisi Pelaksanaan Pengadaan Bahan/Peralatan; (b) Persiapan DokumenPembayaran untuk Pengadaan Bahan/Peralatan yang sudah diterima; (c) PenerimaanPengadaan Barang/Peralatan yang sudah diterima.
3.2 Tugas Supplier adalah mengadakan Bahan Baku atau Peralatan sesuai denganSpesifikasi yang telah disepakati dalam perjanjian dan Pedoman Teknis PPIP.
3.3 Pekerjaan/Pengadaan ini tidak dapat dikontrakan kepada pihak lain oleh penyediabahan/supplier (sub -kontrak) tanpa persetujuan tertulis dari OMS yang diketahui oleh FMdan TAMK.
3.4 Supplier harus mentaati segala perundang-undangan dan hukum yang berlaku, sertamemperhatikan adat istiadat setempat.
3.5 Force Majeure adalah suatu keadaan yang menghambat/merusak pengadaan yangdilakukan dan terjadinya di luar kekuasaan semua pihak seperti bencana alam,kerusuhan, dsb. Bilamana terjadi Force Majeure maka Supplier harus melaporkan haltersebut kepada OMS ditembuskan ke FM dan TAMK dalam waktu paling lambat tujuh
7/18/2019 SP3, Pengadaan Barang
http://slidepdf.com/reader/full/sp3-pengadaan-barang 14/20
Program Pembangunan Infrastruktur PerdesaanLampiran Pedoman Pelaksanaan
Lampiran 7 Halaman 14
hari terhitung dari telah terjadinya Force Majeure tersebut. FM boleh menyetujuiPerubahan Harga sebagai Akibat Force Majeure dalam menyiapkan AddendumPerjanjian jika diperlukan dengan konsultasi terinci bersma FM dan TAMK.
3.6 Bila terjadi Perbedaan Pendapat antara OMS dan Supplier maka hal ini harus segeradibahas dengan TAMK. Penyelesaian Masalah akan diputuskan setelah dibahas dalamrapat dua mingguan di tingkat kabupaten dengan mempertimbangkan perjanjian dankenyataan di lapangan. Bila rapat memutuskan bahwa ada Penambahan Biaya yangwajar, karena Perubahan Spesifikasi, maka Addendum Kontrak harus dibuat.
3.7 Supplier akan mendapat sanksi apabila melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yangdibuat, melalui surat tertulis dari OMS ditembuskan ke FM dan TAMK
3.8 Bila Supplier dianggap melanggar maka pembayaran kepada Supplier akan ditundasampai sebab kelalaian telah diperbaiki dan diterima oleh OMS, sesuai dengan yangtercantum pada perjanjian.
3.9 Bila dalam jangka waktu 7 hari setelah menerima peringatan tertulis, Supplier masih
belum mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelalaian, maka OMSmengajukan pembatalan Perjanjian dan Menunjuk Pihak Ketiga untuk melaksanakanPengadaan tersebut setelah dilakukan pembahasan dalam rapat dua mingguan dikabupaten.
3.10 Pembayaran akan dilaksanakan sesuai dengan Penilaian Pekerjaan oleh atau FMsebagaimana disebut dalam Perjanjian atau Addendum (bila ada).
3.11 Laporan oleh Supplier:a) Tiap Minggu tentang Peralatan.b) Tiap Minggu tentang Kemajuan Pengadaan.
7/18/2019 SP3, Pengadaan Barang
http://slidepdf.com/reader/full/sp3-pengadaan-barang 15/20
Program Pembangunan Infrastruktur PerdesaanLampiran Pedoman Pelaksanaan
Lampiran 7 Halaman 15
SURAT PENAWARAN PENGADAAN(Format 7.6)
Kepada Yth : Tim Pengelola Kegiatan ………………………………………. Desa …………………………………………………………………… Kecamatan …………………………………………………………. Kabupaten …………………………………………………………..
1. Setelah mengikuti Undangan Pelelangan termasuk Penjelasan kepada Supplier danPersyaratan Umum (terlampir), kami bermaksud mengajukan Penawaran seperti yangtercantum dalam tabel ini :
No.
Nama / Jenis
Barang Volume
Harga
Satuan
Total
Harga
Keterangan / Jadwal
Pengiriman1 2 3 4 5 = 3 x 4 6
Total
Total Harga Penawaran Rp. ………………….., Terbilang ………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
Jadwal Pelaksanaan Terlampir.
2. Kami akan memulai Pengadan Bahan / Barang tersebut pada saat menanda tanganiperjanjian ini dan akan menyerahkan Bahan / Barang yang disebutkan dalam Perjanjiansesuai dengan Periode Waktu sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Pelelangan.
3. Penawaran ini berlaku salama satu bulan.
Tanggal : __________________________________________________
Nama Supplier : __________________________________________________
Alamat Supplier : __________________________________________________
__________________________________________________
Tanda tangan : __________________________________________________
7/18/2019 SP3, Pengadaan Barang
http://slidepdf.com/reader/full/sp3-pengadaan-barang 16/20
Program Pembangunan Infrastruktur PerdesaanLampiran Pedoman Pelaksanaan
Lampiran 7 Halaman 16
SURAT PERJANJIANSEWA MENYEWA
(Format 7.7)
Pada hari ini …………………., tanggal …..…, bulan …………………………….tahun …………
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :I. Nama : ………………………………………
Alamat : ………………………………………
Jabatan : Ketua OMS
Desa : ……………………, Kecamatan : ……………………, Kabupaten : ………………
Berdasarkan Keputusan Musyawarah Desa I, Desa …………………………. tanggal…..…, bulan …………………………….tahun ………… Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
II. Nama : ……………………………………….
Jabatan : ……………………………………….
Alamat : ……………………………………….
Selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama telah Sepakat mengikat Perjanjian Sewa - Menyewa dengan Pihak Kedua,dimana Pihak Pertama menyewa kepada Pihak Kedua.
Uraian alat yang disewa adalah sebagai berikut :
No. Nama Alat Lama Penyewaan1.
2.
3.
7/18/2019 SP3, Pengadaan Barang
http://slidepdf.com/reader/full/sp3-pengadaan-barang 17/20
Program Pembangunan Infrastruktur PerdesaanLampiran Pedoman Pelaksanaan
Lampiran 7 Halaman 17
Perjanjian Sewa Menyewa diatur dalam Pasal - pasal berikut ini :
Pasal 1Jangka Waktu
1. Jangka Waktu Sewa - Menyewa adalah Selama yang tercantum di atas berlaku sejakditanda tanganinya perjanjian ini.
2. Bila di kemudian hari ternyata terjadi Perubahan Jangka Waktu Penyewaan, maka PihakPertama dan Pihak Kedua akan mengadakan Kesepakatan untuk merubah Jangka WaktuSewa - Menyewa sebagaimana tercantum dalam Pasal ayat 1 di atas.
Pasal 2Biaya
1. Biaya Sewa yang telah disepakati oleh Kedua Belah Pihak adalah sebesarRp. ………………………… (dengan huruf ……………………………………………………….).
2. Biaya Sewa - Menyewa mengikat, kecuali bila terjadi Penambahan atau PenguranganJangka Waktu Sewa - Menyewa.
Pasal 3Hak dan Kewajiban
1. Pihak Pertama berhak menerima Barang dalam Keadaan Baik / Layak Jalan, danberkewajiban memenuhi Pembayaran yang telah disepakati.
2. Pihak Kedua berhak menerima Pembayaran sesuai dengan pasal 2 Surat Perjanjian iniatau telah disepakati dan berkewajiban menjaga serta merawat barang / alat selama dalampenyewaan sehingga tidak merugikan pihak pertama.
Pasal 4Tanggung jawab
1. Pihak Kedua akan bertanggung jawab bahwa keadaan barang yang disewakan dalamkeadaan Baik, serta bertanggung jawab atas Kelancaran Pekerjaan.
2. Bilamana terjadi Kerusakan Barang pada masa penyewaan, maka Pihak Kedua akan
memperbaiki Kerusakan Barang dengan Biaya dari Pihak Kedua.3. Bila pada Masa Penyewaan terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian PihakPertama sedemikian rupa sehingga memerlukan perbaikan kerusakan, maka PihakPertama akan mengeluarkan Biaya Perbaikan maksimal sebesar Rp. 100.000,00 (seratusribu rupiah).
Pasal 5Sistem Pembayaran dan Biaya Operasional
1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, pembayaran dilakukan dengan perincian sebagaiberikut :
7/18/2019 SP3, Pengadaan Barang
http://slidepdf.com/reader/full/sp3-pengadaan-barang 18/20
Program Pembangunan Infrastruktur PerdesaanLampiran Pedoman Pelaksanaan
Lampiran 7 Halaman 18
a. …………………………………………………………………………………………… b. …………………………………………………………………………………………… c. ……………………………………………………………………………………………
d. …………………………………………………………………………………………… 2. Pihak Pertama akan menanggung biaya operasional dari barang / alat yang disewa,
misalnya biaya bahan bakar.
Pasal 6Perbedaan Pendapat
1. Bilamana dalam Jangka Waktu Sewa - Menyewa terjadi perbedaan pendapat atau ketidaksepakat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka akan ditempuh cara Musyawarahuntuk menyelesaikannya yang dihadiri oleh FM.
2. Bila Penyelesaian secara Musyawarah Pertama tidak dapat menyelesaikan perbedaan
pendapat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka akan diminta KMK dan PokjaKecamatan sebagai penengah untuk memutuskan jalan keluarnya, selanjutnya keputusantersebut mengikat.
Dengan ditanda tanganinya Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak setuju untukmematuhi pasal - pasal tersebut di atas. Surat perjanjian ini dibuat dengan sebenar - benarnyauntuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pihak Pertama Pihak Kedua
(nama terang) (nama terang)Ketua OMS Pemberi Sewa
Mengetahui,
Saksi I
(nama terang) (nama terang)Fasilitator Masyarakat Kader Desa
7/18/2019 SP3, Pengadaan Barang
http://slidepdf.com/reader/full/sp3-pengadaan-barang 19/20
Program Pembangunan Infrastruktur PerdesaanLampiran Pedoman Pelaksanaan
Lampiran 7 Halaman 19
CONTOH AMANDEMEN(Format 7.8)
AMANDEMENNomor :_________________________
Tanggal __________
atas
SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (SP3) PROGRAMPEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) Tahun _______
DESA__________________KEC____________KAB_____________________PROVINSI ____________________
Nomor : _______________________Tanggal ________________
ANTARA
SATKER PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KABUPATEN__________
DENGAN
OMS DESA __________
7/18/2019 SP3, Pengadaan Barang
http://slidepdf.com/reader/full/sp3-pengadaan-barang 20/20
Program Pembangunan Infrastruktur PerdesaanLampiran Pedoman Pelaksanaan
Lampiran 7 Halaman 20
AMANDEMENNomor : ____________________
Tanggal _____________
Pada hari ini _______ tanggal _______ bulan _______ tahun ______ , kami yang bertandatangan dibawah ini :
Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kabupaten
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman danKegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten_______ , selanjutnya disebutPIHAK KESATU.
Nama :
Jabatan : OMS Desa ________
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama masyarakat desa ________ , selanjutnya disebut PIHAKKEDUA.
Kedua belah pihak berdasarkan :a. Laporan realisasi pelaksanaan di lapanganb. Surat permohonan oleh OMS Nomor ……………tentang………………… c. Berita Acara Pembahasan
bersepakat untuk membuat perjanjian pekerjaan tambah kurang (Amandemen ke ____) yangmengikat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian Kerja(Kontrak) Nomor ________, tanggal ____ bulan _____ tahun______ tersebut di atas denganperubahan sebagai berikut :1.2.3.(menjelaskan perubahan-perubahannya)
Demikian Amandemen No.___ ini dibuat atas persetujuan kedua belah pihak
PIHAK KEDUA
Ketua OMS Desa _________
______________________
PIHAK KESATU
PPK Satker Pembangunan Infrastruktur PermukimanKabupaten ________
______________________NIP. :