Penjelasan Umum Materi RAKERNAS AMDAL 2008
Disampaikan oleh:
Muhammad Askary
Staf pada Asdep. Urusan Pengkajian Lingkungan
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Jakarta, 22 Juli 2008
RAKERNAS AMDAL 2008
1
Isi Presentasi
2
NSPK
PENAPISAN [PASAL 26 PP 27/1999
LSK-LRK
UKL-UPL
NSPK
PERMEN LH [NSPK di bidang AMDAL]
Yaitu:oTata Kerja Komisi Penilai AMDAL
Pembentukan, Tugas dan Susunan Anggota Komisi Penilai AMDAL
Kewenangan Komisi Penilai AMDAL (Pusat, Provinsi & Kabupaten/Kota)
Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL
oTata Laksana Lisensi Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota Persyaratan Pembentukan Komisi Penilai
AMDAL Kabupaten/Kota Tata Laksana Lisensi
3
NSPK
NSPK di bidang AMDAL lainnyaYaitu:
o Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota Aspek pembinaan & pengawasan komisi penilai Tujuan pembinaan & pengawasan komisi penilai Tata cara pembinaan & pengawasan komisi penilai
o Pedoman Penapisan bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Mengalami Perubahan
o Penapisan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib UKL/UPL
o Termasuk, Pedoman Registrasi dan Sertifikasi Kompetensi
4
NSPK
Inti Pengaturan dalam[Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL ... 1]
Adanya urusan penilaian AMDAL [Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota]
Adanya penilaian AMDAL bagi sebagian kegiatan yang bersifat strategis di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Adapun kriteria strategis:a. Strategis sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundangan [termasuk hankam];b. Perizinan berada di tingkat Pusat; dan/atauc. Ditetapkan oleh instansi yang membidangi rencana
usaha dan/atau kegiatan sebagai kegiatan yang bersifat strategis.
5
NSPK
Inti Pengaturan dalam[Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL ... 2]
Adanya pengaturan jika komisi penilai melakukan penilaian terhadap kegiatan yang bukan kewenangannya
Adanya pengaturan jika komisi penilai belum memiliki lisensi
Adanya pengaturan jika komisi penilai belum mampu untuk menilai kegiatan tertentu
Adanya pengaturan mengenai tata kerja komisi penilai, dll
6
NSPK
Ya
Instansi lingkungan hidup provinsi dengan dibantu tim terpadu mengevaluasi formulir
permohonan lisensi
Sesuai persyaratan lisensi?
Ya
Tidak
Diberikan Bukti Lisensi
Pembinaan dan pengawasan
Terjadi perubahan yang menyebabkan persyaratan lisensi
tidak terpenuhi
Masa berlaku lisensi habis
Lisensi dicabut
Pembinaan dan pengawasan
Pemalsuan persyaratan
lisensi
Ada pemberitahuan
Tidak ada pemberitahuan
Instansi lingkungan hidup kabupaten/kota mengajukan permohonan lisensi ke instansi
lingkungan hidup provinsi
Persyaratan lisensi dipenuhi dalam waktu 6 (enam) bulan)?
Setelah dilakukan binwas minimal 1 (satu)
tahun ditemukan 5 dokumen AMDAL
bermutu buruk-sangat buruk dan/atau
melanggar administrasi proses AMDAL
Tidak
BAGAN ALIR TATA LAKSANA LISENSI BAGAN ALIR TATA LAKSANA LISENSI KOMISI PENILAI AMDALKOMISI PENILAI AMDAL
Isi Presentasi
8
NSPK
PENAPISAN [PASAL 26 PP 27/1999
LSK-LRK
UKL-UPL
PENAPISAN [PASAL 26 PP 27/1999
[Pasal 26 PP 27/1999 tentang AMDAL]
KEGIATAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN:
Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal apabila pemrakarsa mengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong. Terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengalami perubahan dimaksud, maka pemrakarsa diwajibkan untuk membuat AMDAL baru
9
[Adaptasi dari Penjelasan Pasal 26 (1) PP
27/1999]
Penyusunan AMDAL baru bagi usaha dan/atau kegiatan yang mengalami perubahan desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong didasarkan kepada pertimbangan bahwa perubahan tersebut memberikan dampak penting yang berbeda.
10
PENAPISAN [PASAL 26 PP 27/1999
Isi Presentasi
11
NSPK
PENAPISAN [PASAL 26 PP 27/1999
LSK-LRK
UKL-UPL
LSK-LRK
Sertifikasi & Registrasi
KLH akan segera menetapkan PERMEN LH yang mengatur: Sertifikasi Kompetensi Bagi Penyusun Dokumen AMDAL Registrasi Kompetensi Bagi Lembaga Jasa Penyedia Jasa
Penyusunan Dokumen AMDAL [konsultan AMDAL], dan Registrasi Kompetensi Bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan
Penyusunan Dokumen AMDAL [diklat penyusunan AMDAL]
MENLH akan segera menetapkan KEPMEN LH yang mengatur: Lembaga Registrasi Kompetensi [LRK] Lembaga Sertifikasi Kompetensi [LSK]
12
LSK-LRK
Sertifikasi & Registrasi
13
Dalam PERMEN LH tentang Sertifikasi dan Registrasi Kompetensi diatur, antara lain:Persyaratan Kompetensi Personil:
Persyaratan Anggota & Ketua Tim Penyusun Dokumen AMDAL Standar Kompetensi Ketua Tim Penyusun Dokumen AMDAL Standar Kompetensi Anggota Tim Penyusun Dokumen AMDAL Termasuk: wajib menguasai bahasa Indonesia dengan baik [lisan & tulisan]
Persyaratan Kompetensi Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Dokumen AMDAL [konsultan AMDAL]
Memenuhi 10 persyaratan kompetensi, termasuk berbadan hukum Memiliki personil yang telah bersertifikat kompetensi
Persyaratan Registrasi Kompetensi Bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Penyusunan Dokumen AMDAL [diklat penyusunan AMDAL]
Memiliki sistem mutu (quality system) a.l: organisasi, struktur, kerjasama, administrasi, sistem informasi & rekaman, kualifikasi teknis, dll
LSK-LRK
•Sistem administrasi (organisasi)•Struktur•Kerjasama•Administrasi•Informasi, dokumen & rekaman•Kualifikasi teknis
KNLH
Reg
istr
asi
Uji kompetensi
Reg
istr
asi
LPK AMDAL [DIKLAT AMDAL]
LSK
LULUSAN LPK AMDAL
LPJPDA [KONSULTAN]
10 syarat kompetensi
Mekanisme Registrasi & Uji Kompetensi
14
LRK
PENDIDIKAN/PROFESI PENGALAMAN KERJA
Isi Presentasi
15
NSPK
PENAPISAN [PASAL 26 PP 27/1999
LSK-LRK
UKL-UPL
Kerangka Kerja Penapisan AMDAL
Wajib AMDAL
Pertimbangan wajib AMDAL
secara kasus per kasus
Tidak Wajib AMDAL
Batas ‘inklusif’
Kemungkinan dibutuhkan AMDAL; penapisan terhadap dampak penting
Batas ‘indikatif’
Kemungkinan tidak diperlukan AMDAL, namun masih diperlukan penapisan kepentingannya (singnificance), apabila lokasinya sensitif atau berpotensi menimbulkan dampak kumulatif
Batas ‘eksklusif’
Men
ing
katn
ya d
amp
ak
Sumber: UNEP EIA Training Resources, 2002
UKL-UPL
Kerangka Kerja Penapisan AMDAL
Wajib AMDAL
Pertimbangan wajib AMDAL
secara kasus per kasus
Tidak Wajib AMDAL
Batas ‘inklusif’
Kemungkinan dibutuhkan AMDAL; penapisan terhadap dampak penting
Batas ‘indikatif’
Kemungkinan tidak diperlukan AMDAL, namun masih diperlukan penapisan kepentingannya (singnificance), apabila lokasinya sensitif atau berpotensi menimbulkan dampak kumulatif
Batas ‘eksklusif’
Wajib AMDALWajib AMDAL
Wajib UKL-UPLWajib UKL-UPL
Terintegrasi langsung dlm
persyaratan izin [SPPL]
Terintegrasi langsung dlm
persyaratan izin [SPPL]
UKL-UPL
TERIMA KASIH, teng-kyuUnify the vision and mission for better future
18