Download - Perkembangan Teori Hukum_revisi
-
7/31/2019 Perkembangan Teori Hukum_revisi
1/30
TEORI HUKUM ABAD KE-6 M (ZAMAN KLASIK)
1. Teori Socrates (470 SM - 399 SM)
Menurut Socrates, sesuai dengan hakikat manusia bahwa hukum
merupakan tatanan kebajikan dan keadilan bagi umum. Hukum bukanlah
aturan yang dibuat untuk melanggengkan nafsu untuk kuat, bukan pula aturan
untuk memenuhi naluri hedonisme diri. Hukum sejatinya, adalah tatanan
obyektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan umum tadi. Yang itu
merupakan filsafat dari kebijaksanaan Socrates.
1
HUKUM TATANAN
KEBAJIKAN
KEBAJIKAN
TUJUAN
KEADILANUMUM
EUDAIMONIA
(KEBAHAGIAAN)
FILSAFAT KEBIJAKSANAANSOCRATES
http://id.wikipedia.org/wiki/470_SMhttp://id.wikipedia.org/wiki/399_SMhttp://id.wikipedia.org/wiki/470_SMhttp://id.wikipedia.org/wiki/399_SM -
7/31/2019 Perkembangan Teori Hukum_revisi
2/30
2. Teori Plato(427 SM - 347 SM)
Pengungkapan kebaikan hanya diterima oleh kaum aristokrat (para
filsuf). Sebab mereka adalah orang-orang bijaksana. Maka di bawah
pemerintahannya, dimungkinkan adanya partisipasi semua orang dalam
gagasan keadilan. Keadilan bisa tercipta tanpa hukum. Karena yang menjadi
penguasa adalah kaum cerdik pandai, kaum arif bijaksana yang pasti
mewujudkan theoria (pengetahuan dan pengertian terbaiknya) dalam
tindakan.
Sebagai pelaksanaan hukum yang dipegang oleh kaum Aristokrat
(filsuf), Plato merumuskan standarisasi sebagai berikut:
a. Hukum untuk menangani fenomena di dunia yang penuh dengan
ketidakadilan.
b. Aturan hukum dihimpun dalam kitab, agar tidak muncul kekacauan
hukum.
c. Setiap UU harus didahului preambule tentang motif dan tujuan dari
UU itu.
2
HUKUM KEBIJAKSANAAN ARISTOKRAT(FILSUF)
KEADILAN
HUKUM
RESOLUSI
KETIDAKADILANKODIFIKASI
HUKUMMOTIF DAN
TUJUAN UU
PETUNJUK
MANUSIA
SANKSI BAG
PELANGGAR
UU
http://id.wikipedia.org/wiki/427_SMhttp://id.wikipedia.org/wiki/347_SMhttp://id.wikipedia.org/wiki/427_SMhttp://id.wikipedia.org/wiki/347_SM -
7/31/2019 Perkembangan Teori Hukum_revisi
3/30
HUKUM KEBENARAN
AKAL MORAL
d. Membimbing manusia ke arah hidup yang saleh dan sempurna.
e. Orang yang melanggar UU harus dihukum, yang bertujuan
memperbaiki sikap moral pelaku.
3. Teori Aristoteles (384 SM 322 SM)
Inti manusia moral yang rasional menurut Aristoteles adalah
memandang kebenaran (theoria, kontemplasi) sebagai keutamaan hidup
(summum bonum). Hal ini manusia dipandu dua peran, yaitu akal dan moral.
Akal (ratio, nalar) memandu pada pengenalan hal yang benar dan yang salah
secara nalar murni. Sedang moral memandu manusia untuk memilih jalan
tengah antara dua ekstrim yang berlawanan, termasuk dalam menentukan
keadilan (sikap moderat).
Dasar teori Aristoteles menempatkan perasaan sosial etis dalam ranah
keadilan yang bertumpu kepada tiga prinsip keadilan umum, yaitu honeste
vivere, alterum non laedere, sum quique tribuere (hidup secara terhormat,
tidak mengganggu orang lain dan memberi kepada tiap orang bagiannya).
3
KEADILAN
HIDUP SECARA
TERHORMAT
(HONESTE VIVERE)
TIDAK MENGGANGGU
ORANG LAIN
(ALTERUM NONLAEDERE)
MEMBERI KEPADA
TIAP ORANG
BAGIANNYA (SUMQUIQUE TRIBUERE)
http://id.wikipedia.org/wiki/384_SMhttp://id.wikipedia.org/wiki/322_SMhttp://id.wikipedia.org/wiki/384_SMhttp://id.wikipedia.org/wiki/322_SM -
7/31/2019 Perkembangan Teori Hukum_revisi
4/30
Prinsip ini patokan dari apa yang benar, baik dan tepat dalam hidup sehingga
mengikat semua orang, baik masyarakat maupun penguasa.
4. Teori Epicurus (341 SM - 270 SM)
Terputusnya hubungan individu manusia dengan negara, sehingga
individu tidak lagi mengabdi pada komunitas, termasuk negara. Sehingga
afiliasi apapun (negara) ialah kepentingan-kepentingan perorangan. Karena
sifat dasar manusia adalah individualistis. Jadi, hukum (aturan publik)
dipandang sebagai tatanan untuk melindungi kepentingan-kepentingan
perorangan. Termasuk didalamnya gagasan kontrak sosial, ditetapkannya UU
dan persetujuan diantara warga negara dan untuk menghindari munculnya
ketidakadilan. Yang kesemuanya itu bermuara kepada kepentingan individu-
individu, demi menciptakan ketertiban dan keamanan bagi mereka.
4
HUKUM KEPENTINGAN
PERORANGAN
GAGASANKONTRAKSOSIAL
DITETAPKAN UU
DAN PERSETUJUAN
DIANTARA WARGA
NEGARA
MENGHINDARI
MUNCULNYAKETIDAKADILAN
WATAK DASAR MANUSIA:
INDIVIDUALISTIS
-
7/31/2019 Perkembangan Teori Hukum_revisi
5/30
TEORI HUKUM ABAD PERTENGAHAN (TAHUN 1200 M)
1. Teori Thomas Aquinas (1225 - 1274)
Tata hukum menurut Aquinas, harus dibangun dalam struktur yang
berpuncak kepada kehendak Tuhan. Maka konfigurasi tata hukum dimulai
dari: (1) lex aeterna atau hukum dan kehendak Tuhan, (2) lex naturalis atau
hukum alam, (3) lex divina atau hukum Tuhan dalam kitab suci, dan (4) lex
humane atau hukum buatan manusia yang sesuai dengan hukum alam.
Pengklasifikasiannya yaitu lex aeterna dan lex divina itu berasal dari wahyu
Tuhan sedangkan lex naturalis dan lex humane itu berasal dari akal manusia
(ciptaan rasional)
Jadi, bersumber pada lex naturalis, hukum dalam perundang-undangan
itu harus: rasional, ditujukan bagi kebaikan umum, dibuat oleh nalar semua
orang, dan perlu dipublikasikan kepada orang banyak.
5
TATA HUKUM
LEX AETERNA:HUKUM DAN
KEHENDAK TUHAN
LEX NATURALIS:HUKUM ALAM
LEX DIVINA:HUKUM TUHAN
DALAM KITAB SUCI
LEX HUMANE:
HUKUM BUATANMANUSIA
IUS DIVINUM
POSITIVUM(HUKUM
BERASAL
DARI WAHYU)
HUKUMMELALUI
KEGIATAN
AKAL
http://id.wikipedia.org/wiki/1225http://id.wikipedia.org/wiki/1274http://id.wikipedia.org/wiki/1225http://id.wikipedia.org/wiki/1274 -
7/31/2019 Perkembangan Teori Hukum_revisi
6/30
TEORI HUKUM ABAD RENAISSANCE (ABAD 17 AKHIR, AWAL ABAD
18)
1. Teori Thomas Hobbes(1588 1679)
Hukum alam sebagai tatanan perilaku yang terdiri dari aturan-aturan
bijak. Maka hukum merupakan pilihan sadar manusia untuk mengamankan
hidup masing-masing terhadap serangan orang lain. Agar hukum itu berjalan
efektif, maka butuh penegak yang kuat, yaitu penguasa yang mempunyai
kekuasaan besar. Sehingga sebagai out putdari itu semua, akan menciptakan
masyarakat yang adil dan damai.
6
HUKUMBEKERJA
EFEKTIF
PENGUASA YANG
KUAT/MEMILIKI
KEKUASAAN YANG BESAR
HAKIM
HUKUM ALAM
SEBAGAI
KEADILAN
TIDAK
MENGEJAR
KEKAYAAN
KEADAAN
STABIL
SABAR, TEKUN,
INGATAN KUAT
MENGGALI DANMENERAPKAN AP
YANG IA DENGA
DAN SAKSIKAN
TERCIPTANYA
MASYARAKATYANG AMAN DAN
DAMAI
HUKUM ALAM
-
7/31/2019 Perkembangan Teori Hukum_revisi
7/30
2. Teori Hugo Grotius / Hugo de Groot (1583 - 1645)
Hukum asalnya dari kesadaran manusia sosial yang berbudi agar
sosialitas tetap terjaga. Maka hukum merupakan lampiran tambahan dalam
sosiabilitas manusia untuk menjamin agar prinsip-prinsip individual sosial
yang berbudi tetap tegak. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:
a. Milik orang lain harus dihormati, jika kita pinjam dan membawa
keberuntungan, maka harus diberi imbalan.
b. Kesetiaan pada janji, kontrak harus dihormati.
7
HUKUM
HUKUM ALAM
KESADARAN
MANUSIA YANGBERSOSIAL
PRINSIP-PRINSIPINDIVIDU SOSIAL
MILIK ORANGLAIN HARUS
DIHORMATI
KESETIAAN PADAJANJI/
MENGHORMATIKONTRAK
ADA GANTI RUGI
UNTUK TIAP
KERUGIAN YANGDIDERITA
HARUS ADAHUKUMAN SETIAP
ADA
PELANGGARAN
RASIOMANUSIA
-
7/31/2019 Perkembangan Teori Hukum_revisi
8/30
c. Harus ada ganti rugi untuk tiap Harus ada ganti rugi untuk tiap
kerugian yang diderita.
d. Harus ada hukuman untuk setiap pelanggaran.
3. Teori John Locke (1632 1704)
Prinsip hukum alam dari John Locke yaitu kebebasan individu dan
keutamaan ratio. Hidup tertib apabila ada perdamaian dan dituntun oleh ratio.
Maka, adanya kekuasaan penguasa untuk melindungi hak-hak kodrat/dasar
manusia dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam dari manapun.
Begitupula dengan hukum yang bertugas untuk melindungi hak-hak dasar
tersebut.
8
HUKUM
HUKUM ALAM
KEBEBASAN
INDIVIDU
KEUTAMAANRATIO
HAK-HAKDASAR
MANUSIA
http://id.wikipedia.org/wiki/1632http://id.wikipedia.org/wiki/1704http://id.wikipedia.org/wiki/1632http://id.wikipedia.org/wiki/1704 -
7/31/2019 Perkembangan Teori Hukum_revisi
9/30
4. Teori Immanuel Kant(1724 - 1804)
Prinsip imperatif kategoris Kant: (1) tiap manusia diperlakukan sesuai
dengan martabatnya, sebagai subyek bukan obyek; (2) orang harus bertindak
dengan dalil bahwa apa yang menjadi dasar tindakannya merupakan prinsip
semesta, yakni penghargaan manusia yang bebas dan otonom. Maka tatanan
hukum yang obyektif dan imperatif adalah bahwa hukum menjamin
9
HUKUM IMPERATIFKATEGORIS
TIAP MANUSIADIPERLAKUKAN
SESUAI
MARTABATNYA
MANUSIA YANG
BEBAS DAN
OTONOM:
PRINSIP SEMESTA
AKAL
AKAL MURNI
(TEORITIS) : SEIN/
YANG ADA
AKAL PRAKTIS:
SOLLEN/ NORMA-
NORMA / YANG
SEHARUSNYA
HUKUM
http://id.wikipedia.org/wiki/1724http://id.wikipedia.org/wiki/1804http://id.wikipedia.org/wiki/1724http://id.wikipedia.org/wiki/1804 -
7/31/2019 Perkembangan Teori Hukum_revisi
10/30
kepentingan semua individu menurut dua prinsip imperatif tadi. Prinsip
imperatif ini berpedoman kepada hukum dalam bidang akal praktis, sollen
(norma-norma), bukan sein (empirik). Ia berbicara tentang apa yang
seharusnya. Singkatnya prinsip-prinsip kelakuan yang dirasa sebagai
kewajiban.
TEORI HUKUM ABAD KE-19 (POSITIVISME)
1. Teori John Austin (1790-1859) ANALYTICAL JURISPRUDENCE
John Austin dengan analytical legal positivism-nya memberikan ajaran
positivisme yuridis bahwa hukum merupakan perintah-perintah dalam bentuk
peraturan-peraturan formal dari penguasa yang sah suatu negara dan
keberlakuannya dipaksakan. Kalau tidak, maka dijatuhi sanksi. Sehingga
unsur-unsur hukum menurut Austin antara lain: (1) penguasa; (2) perintah; (3)
kewajiban; dan (4) sanksi.
10
HUKUMBENTUK YURIDIS
(ANALYTICAL
LEGAL
POSITIVISM)
ATURAN-ATURAN
FORMAL DARI
NEGARA
(PENGUASA)
PERINTAH DARI
KEKUASAAN POLITIK
YANG BERDAULATDALAM SUATU NEGARA
PENGUASA PERINTAH KEWAJIBAN SANKSI
-
7/31/2019 Perkembangan Teori Hukum_revisi
11/30
2. Teori H.L.A. Hart (1972)
Pemikiran Hart sangat berpengaruh bagi perkembangan positivisme
hukum modern. Inti pemikirannya terletak kepadaprimary rules of obligation
dan secondary rules of obligation. Keduanya merupakan pusat dari sistem
hukum. Primary rules menekankan kepada kewajiban manusia untuk
11
LAW
PRIMARY RULESOF OBLIGATION
SECONDARYRULES OF
OBLIGATION
KEWAJIBAN
MANUSIA UNTUK
BERTINDAK DANTIDAK BERTINDAK
KETERATURAN
PERILAKU DALAMKELOMPOK SOSIAL
ATURAN DIRASA
SEBAGAI SUATUKEWAJIBAN BAGI
KELOMPOK SOSIAL
RULES ABOUT
RULES
ATURAN
MANA YANG
DIANGGAPSAH
BAGAIMANA
DAN OLEH
SIAPA DAPATDIUBAH
BAGAIMANA
DAN OLEH
SIAPA DAPAT
DITEGAKKAN
-
7/31/2019 Perkembangan Teori Hukum_revisi
12/30
bertindak dan tidak bertindak dalam social rules. Aturan sosial ini harus
memenuhi dua hal, yaitu: keteraturan perilaku dalam kelompok sosial dan
aturan dirasa sebagai suatu kewajiban bagi kelompok sosial.
Lalu secondary rules berupa rules about rules meliputi tiga hal: aturan
mana yang dianggap sah (rules of recognition), bagaimana dan oleh siapa
aturan dapat diubah (rules of change) dan bagaimana dan oleh siapa aturan
ditegakkan (rules of adjudication).
3. Teori Lon L. Fuller
12
LAW
POSITIVE
LEGALCONTENT
PRINCIPLESOF LEGALITY
Harus Ada Aturan-Aturan Sebagai
Pedoman Dalam
PembuatanKeputusan
Peraturan-peraturan
yang menjadi
pedoman bagi
otoritas harusdiumumkan
Hukum (peraturan)
tidak boleh berlaku
surut
Aturan-aturan tidak
boleh bertentangansatu sama lain
Peraturan-peraturantidak boleh
mengandung
tuntutan melebihi
apa yang dapatdilakukan
Peraturan tidak
boleh sering diubah-
ubah
Harus adakonsistensi antara
aturan-aturan yang
diundangkan dengan
pelaksanaan sehari-hari
Peraturan-peraturan
disusun dalam
rumusan yang dapatdimengerti
-
7/31/2019 Perkembangan Teori Hukum_revisi
13/30
Teori Fuller menekankan pada isi hukum positif(positive legal content),
oleh karena harus dipenuhi delapan azas (principles of legality) antara lain:
a. Harus Ada Aturan-Aturan Sebagai Pedoman Dalam
Pembuatan Keputusan;
b. Peraturan-peraturan yang menjadi pedoman bagi otoritas
harus diumumkan;
c. Hukum (peraturan) tidak boleh berlaku surut;
d. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang dapat
dimengerti;
e. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan
melebihi apa yang dapat dilakukan;
g. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah;
h. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan yang diundangkan
dengan pelaksanaan sehari-hari.
4. Teori Karl Marx (1818 1883)
13
HUKUMATURAN
HUKUM
KEPENTINGAN
PEMILIK
MODAL
PEMEGANG
KENDALI
EKONOMI
MENGUASAI
ALAT-ALAT
PRODUKSI
EKSPLOITASI
BURUH
ALAT
LEGITIMASI
KELAS EKONOMI
TERTENTU
http://id.wikipedia.org/wiki/1818http://id.wikipedia.org/wiki/1883http://id.wikipedia.org/wiki/1818http://id.wikipedia.org/wiki/1883 -
7/31/2019 Perkembangan Teori Hukum_revisi
14/30
Dalam setiap bidang kehidupan manusia, tidak lepas dari ekonomi,
termasuk hukum. Hukum adalah alat legitimasi dari kelas ekonomi tertentu,
yaitu para pemilik modal (borjuis) yang berperan sentral dalam ekonomi,menguasai alat-alat produksi dan mengeksploitasi buruh. Aturan hukum hanya
berisi muatan-muatan kepentingan pemilik modal, termasuk agama, politik
dan ideologi.
5. Teori Friedrich Carl von Savigny (1770-1861) MAZHAB SEJARAH
14
HUKUM VOLKGEIST
JIWA BANGSA
DI TINGKAT
LOKAL
HUKUM
KARAKTER
BANGSA
R
E
L
A
S
I
MENEMUKAN
ASAS DANDOKTRIN DALAM
NILAI-NILAI
HUKUM YANGHIDUP
BERKEMBANGMENGIKUTI
EVOLUSI
VOLKGEIST
ILMUWANHUKUM
TEKNOLOG
HUKUM(PEMBUAT UU)
MELAKUKANRESEARCH
TENTANG
VOLKGEIST
-
7/31/2019 Perkembangan Teori Hukum_revisi
15/30
Von Savigny dengan madzhab sejarahnya terdapat relasi antara hukumdengan watak bangsa yang merupakan cerminan dari volkgeist atau jiwa
bangsa. Maka hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam volkgeist
harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Persoalan utama
dalam hukum adalah menemukan asas dan doktrin dalam nilai-nilai hukum
yang hidup dan berkembang mengikuti evolusi volkgeist. Lalu posisi ilmuwan
hukum berada di depan pembuat UU.
Para ilmuwan melakukan riset ilmiah dengan mengungkap fakta-fakta
tentang volkgeist, setelah itu baru pembuat UU merumuskan secara teknis
dalam wujud aturan formal. Kedua kalangan itu berjalan sinergi untuk
memahami arti hukum yang bersifat kontekstual bagi bangsa tertentu.
15
MERUMUSKAN
HUKUM DALAM
WUJUD ATURAN
FORMALBERSINERGI
-
7/31/2019 Perkembangan Teori Hukum_revisi
16/30
\
TEORI HUKUM ABAD KE-20 (HUKUM MODERN)
1. Teori Hans Kelsen (1881-1973) REINE RECHTLEHRE
Hukum sebagai suatu sistem norma, yang dibuat menurut norma yang
lebih tinggi dan tertinggi yaitu Grundnorm atau norma dasar. Norma dasar ini
harus dibersihkan dari anasir-anasir yang bersifat meta-yuridis, maka harus
diletakkan di luar kajian hukum. Dengan menggunakan konsep Stufenbau
16
STUFENBAU
THEORYHUKUM
HIERARKI
PERATURANHUKUM
(BERJENJANG)
GRUNDNORM(NORMA DASAR)
SISTEM
PERUNDANG-UNDANGAN
KONKRETISASIDARI NORMA-
NORMA
HUKUM POSITIF
KONSISTEN KOHEREN KORESPONDEN
-
7/31/2019 Perkembangan Teori Hukum_revisi
17/30
Theory, Kelsen mengkonstruksi aturan-aturan yang tertib yuridis dengan
ditentukan jenjang perundang-undangan secara hierarki, mulai dari yang
abstrak (grundnorm) sampai kepada yang konkret dari sistem perundang-
undangan. Dan sistem perundang-undangan itu satu sama lain harus konsisten,
koheren dan koresponden.
2. Teori Max Weber (1864-1920)
17
HUKUM
TINGKAT
RASIONALITAS
MODEL
KEKUASAAN
SUBSTANTIF-IRASIONAL
SUBSTANTIF-RASIONAL
RASIONALPENUH
PIKIRAN
YANG
ALAMIAHDAN
NALURIAH
ADAT DAN
KEBIASAANTRADISIONAL
MASYARAKAT
MAJU DANMODERN
KHARISMATIK TRADISI-ONAL
RASIO
NAL
SETIA
THD.
ORANGYANG
MEMILI
KI
SPIRITUAL DAN
TRANSE
NDENT
AL
KEPERC
AYAAN
MENURUT
TRADISI
ORANG
YANGPANTAS
MEMIM
PIN
KEKUAS
AAN
FORMALUNTUK
BERKUA
SA YG
DIKUKUHKAN
NEGARA
-
7/31/2019 Perkembangan Teori Hukum_revisi
18/30
Max Weber menggunakan ukuran tingkat rasionalitas dan model
kekuasaan untuk mengkonstruksi teorinya tentang hukum. Dalam tingkat
rasionalitas, tingkat rasionalitas masyarakat akan menentukan warna hukum
dalam masyarakat itu. Pembagiannya yaitu: pertama, substantif-irasional,
bahwa masyarakat masih lekat dengan pikiran mistis, alamiah dan naluriah;
kedua, substantif-rasional, bahwa masyarakat bertopang kepada hukum adat
dan kebiasaan tradisional; dan ketiga, rasional penuh, bahwa masyarakatnya
maju dan modern.
Kemudian dalam tingkat rasionalitas, Weber membaginya ke dalam tiga
tipe otoritas dalam masyarakat, yakni: tipe pertama, kharismatik, bertumpu
kepada orang yang memiliki jiwa spiritual dan transendental; tipe kedua,
tradisional, bertumpu pada kepercayaan berdasar tradisi terhadap orang yang
dianggap layak memimpin masyarakat; dan tipe ketiga, otoritas yang rasional,
bertumpu pada kekuasaan formal untuk berkuasa yang dikukuhkan secara
formal oleh negara.
3. Teori Roscoe Pound (1912) SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
18
HUKUMMENATA / ALA
PERUBAHAN
HUBUNGANFUNGSIONAL HUKUM
DAN MASYARAKAT
LAW AS A TOO
OF SOCIAL
ENGINEERING
Mempelajari
social effectyang
nyata dari peranlembaga dan
doktrin-doktrinhukum
Melakukan
studi sosiologis
untukmenyiapkan
per-UU-an dandijalankan
Mengusa
kan
efektifnypencapai
tujuanhukum
Melakukan
studi
bagaimanaperaturan
hukum mjd.efektif
Melakukan
penyelesaian
individuberdasarkan
nalar, bukan
semata
peraturanhukum
Melakukan
studi sejarah
hukum tentangsocial effect
yang timbul
dari doktrin
hukum masalalu
THE LIVINGLAW (Eugen
Erlich)
-
7/31/2019 Perkembangan Teori Hukum_revisi
19/30
Roscoe Pound menyatakan bahwa terdapat hubungan timbal balik
(fungsional) antara hukum dengan masyarakat. Artinya hukum yang baik
menurut Pound adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di
dalam masyarakat atau populernya the living law yang digagas oleh Eugen
Erlich. Untuk mempraktikkannya, maka dilakukan langkah yang progresif,
yaitu memfungsikan hukum untuk menata atau sebagai alat perubahan,
sehingga muncullah teorinya tentang law as a tool of social engineering. Agar
benar-benar efektif sebagai alat rekayasa sosial, Pound mengajukan 6 langkah:
a) Mempelajarisocial effectyang nyata dari peran lembaga dan
doktrin-doktrin hukum.
b) Melakukan studi sosiologis untuk menyiapkan per-UU-an dan dijalankan.
c) Melakukan studi bagaimana peraturan hukum mjd. Efektif.
d) Melakukan studi sejarah hukum tentang social effect yang
timbul dari doktrin hukum masa lalu.
e) Melakukan penyelesaian individu berdasarkan nalar, bukan
semata peraturan hukum.
f) Mengusahakan efektifnya pencapaian tujuan hukum.
19
MENCAPAI KETERTIBAN
SOSIAL YANG LEBIH MAJU/ KEADAAN MASYARAKAT
YANG DICITA-CITAKAN
-
7/31/2019 Perkembangan Teori Hukum_revisi
20/30
4. Teori Oliver W. Holmes, Jerome Frank dan B. Cardozo (LEGAL REALISM)
Holmes, Frank dan Cardozo sebagai Hakim Agung U.S.A ketika itu
meletakkan keputusan yang berbobot kepada kenyataan hidup atau gejala-
gejala hidup (das sein), bukanlah seperangkat aturan hukum dalam undang-
20
HUKUM
KENYATAAN
HIDUP/ DASSEIN
HAKIM
KEMANFAATANKEUTAMAAN
KEPENTINGANSOSIAL
KEBEBASAN
HAKIM
PRASANGKAEKONOMI,
POLITIK DANMORAL
MORAL
SIMPATI DANANTIPATI
PRIBADI
KEPUTUSAN
YANGBERBOBOT
MENOLAK
DOKTRIN
LEGALISME
KAIDAH
HUKUM YANGBERLAKU
-
7/31/2019 Perkembangan Teori Hukum_revisi
21/30
HUKUM
BERTUJUAN
MENCIPTAKAN
KETERTIBAN
BERTUJUAN
MEMPERKUATLEGITIMASI
BERTUJUAN
MENCIPTAKANKOMPETENSI
undang. Itulah makna kebebasan hakim bahwa kebenaran yang lebih unggul
itu sebenarnya di luar aturan formal. Dalam konteks ini seorang hakim harus
mempertaruhkan kepekaan dan kearifannya.
Lalu parameter keputusan hakim yang dianggap berbobot antara lain:
mempertimbangkan faktor moral, kemanfaatan dan keutamaan kepentingan
sosial. Faktor-faktor lain yang berpengaruh yaitu selain berpatokan kepada
kaidah hukum yang berlaku, juga melihat prasangka ekonomi, politik dan
moral serta simpati dan antipati pribadi. Karena sebenarnya Holmes menolak
doktrin legalisme. Doktrin ini menggunakan cara berpikir yang mendasarkan
diri pada aturan, prinsip, atau norma obyektif yang dianggap harus berlaku
dalam situasi dan kondisi apapun.
TEORI HUKUM ABAD 21 (POSTMODERNISME)
1. Teori Philippe Nonet dan Philip Selznick (1978) HUKUM
RESPONSIF
21
REPRESIF OTONOM RESPONSIF
PERATURAN YANGKAKU DAN
BERLAKU LEMAH
BAGI PEMBUAT
HUKUM
PERATURAN YANG
KOMPLEKS DANMENGIKAT
PENGUASA ATAUPUN
MASYARAKAT
PERATURAN
BERSIFATSUBORDINAT DARI
PRINSIP DAN
KEBIJAKAN
-
7/31/2019 Perkembangan Teori Hukum_revisi
22/30
Nonet dan Selznick membagi tiga tipe hukum:
1) Hukum Represif: bertujuan untuk menciptakan ketertiban, legitimasi
mengarah kepada ketahanan sosial dan tujuan negara, peraturan yang kakudan berlaku lemah bagi pembuat hukum, hukum subordinat terhadap politik
kekuasaan dan eksklusif bagi masyarakat untuk berpartisipasi, maka kritik
terhadap pemerintah dianggap tidak setia (pembangkangan).
Indikasi dari tipe ini adalah adaptasi yang pasif dan oportunistik dari
institusi-institusi hukum terhadap lingkungan sosial dan politik.
2) Hukum Otonom: bertujuan untuk memperkuat legitimasi, keadilan
yang dijalankan bersifat prosedural, peraturan yang kompleks dan mengikat
penguasa ataupun masyarakat, pemisahan kekuasaan (hukum independen dari
politik), akses dibatasi oleh prosedur baku, sehingga memunculkan kritik atas
hukum.
Indikasi dari tipe ini adalah reaksi yang menentang terhadap keterbukaan,
menjaga integritas institusional dengan cara hukum mengisolasikan dirinya,
tanggungjawabnya dan menerima formalisme yang buta demi mencapai
sebuah integritas.
3) Hukum Responsif: bertujuan menciptakan kompetensi, peraturan
bersifat subordinat dari prinsip dan kebijakan, terintegrasi antara hukum dan
politik, meluasnya akses melalui integrasi advokasi hukum dan sosial.
Tipe yang terakhir inilah berusaha untuk mengatasi ketegangan dari kedua
tipe sebelumnya, yakni lebih terbuka atau adaptif, beradaptasi secara
22
HUKUMSUBORDINAT
TERHADAP
POLITIK
KEKUASAAN
PEMISAHANKEKUASAAN
(HUKUM
INDEPENDEN DARIPOLITIK)
INTEGRASI(TERPADU)
ANTARA HUKUMDAN POLITIK
EKSKLUSIF BAGI
MASYARAKAT UNTUKBERPARTISIPASI, MAKA
KRITIK DIANGGAP
TIDAK SETIA
AKSES DIBATASI OLEHPROSEDUR BAKU,
SEHINGGA
MEMUNCULKAN
KRITIK ATAS HUKUM
MELUASNYA AKSES
MELALUI INTEGRASADVOKASI HUKUM
DAN SOSIAL
-
7/31/2019 Perkembangan Teori Hukum_revisi
23/30
bertanggungjawab dan memperhatikan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di
dalam lingkungannya, mengkritisi praktik yang sudah mapan serta membuka
jalan untuk melakukan perubahan.
2. Teori Roberto Mangabeira Unger CRITICAL LEGAL STUDIES
23
THREE CONCEPTOF LAW
CUSTOMARY LAWBUREAUCRATIC
LAWLEGAL ORDER
UNIFORMITYIN BEHAVIOR
NORMATIVE
IS EQUALITY
UNWRITTEN
RULES
WRITTEN
RULES
LEGAL
GOVERN-MENT
TO ISOLATE
STATE AND
PEOPLES
STATES
RULE OF
LAW
GENERAL
AND
AUTONO-MOUS
PUBLIC
ANDPOSITIVE
AUTONOMY
-
7/31/2019 Perkembangan Teori Hukum_revisi
24/30
Critical Legal Studies yang dimotori oleh Roberto M. Unger secara umum
meninjau, mengembangkan pemikiran dan ajaran yang bertujuan meninjau
kembali norma-norma, standar-standar dalam teori hukum danimplementasinya yang berasal dari sistem hukum modern. Sistem ini berasal
dari tatanan sosial Eropa Barat di abad 19 yang merupakan konfigurasi dari
konsep hukum rule of law.
Unger membagi tiga konsep hukum:
1) Customary law concept or interactional law: mempunyai dua sisi, yakni
keseragaman yang tampak nyata dalam berperilaku dan bersifat
normatif, yakni sentimen akan kewajiban dan hak atau kecenderungan
untuk menyamakan bentuk-bentuk behavior yang sudah mapan. Konsep
ini bersifat non publik, artinya dikenal oleh seluruh masyarakat atau
berupa adat istiadat yang terdiri dari standar-standar implisit perilaku,
bukan standar peraturan yang sudah dirumuskan.
2) Bureaucratic law concept or regulatory law: terdiri dari peraturan-
peraturan eksplisit yang ditetapkan dan ditegakkan oleh pemerintah yang
sah, tidak memiliki sifat universal kehidupan sosial, maka state terpisah
dengan masyarakat, terdapat pembedaan antara kebiasaan dengan
kewajiban dan didominasi oleh negara-negara penganut rule of law.
3) Legal order or legal system. Tatanan hukum ini bersifat general dan
otonom, sekaligus publik dan positif. Lalu otonomi memiliki empat
aspek, (1) substantif manakala peraturan-peraturan yang dirumuskan dan
24
AUTONOMYSUSBTANTIVE AUTONOMYINSTITUTIONAL
AUTONOMYMETHODOLOGY
AUTONOMYOCCUPATIONAL
-
7/31/2019 Perkembangan Teori Hukum_revisi
25/30
ditegakkan oleh pemerintah tidak dapat dianalisa sebagai norma-norma
non-hukum; (2) institusional, bahwa peraturan-peraturan diterapkan oleh
institusi-institusi khusus yang bertugas membuat keputusan hukum; (3)
metodologis, ketika cara-cara institusi khusus tersebut menjustifikasi
keputusannya berbeda dengan keputusan lainnya; (4) okupasional,
berarti sekelompok profesi khusus di bidang hukum yang mengisi
jabatan dalam institusi hukum serta terlibat secara aktif dalam praktik
perdebatan hukum.
3. Teori Satjipto Rahardjo (HUKUM PROGRESIF, Th. 2002)
25
LAW PROGRESSIVELAW
PROSPERITY
OF HUMAN
HAPPINESS
OF HUMAN
SELF VALUE
OF HUMAN
SUBLIMITY
OF HUMAN
P
U
RP
O
SE
PEMBANGUNANHUKUM
ETIKA/MORAL
AKAL
BERHATINURANI
MEMBEBASKAN
DARI BELENGGU
STRUKTUR
MENOLAKSTATUS QUO
RULE BREAKING
TEROBOSAN /
LOMPATAN DARIATURAN
LAW IN THEMAKING
NEVER FINAL
HUKUM
PROGRESIF
MERANGKUL
BEBERAPAMAZHAB /
TEORI/GERAKANHUKUM
ALAM
SOCIOLOGICAL
JURISPRUDENCE
LEGALREALISMINTERESSEN-
JURISPRUDENZRESPONSIVE
LAW
BEHAVIOR
-
7/31/2019 Perkembangan Teori Hukum_revisi
26/30
Teori hukum Progresif menurut pemikiran Satjipto Rahardjo
menempatkan MANUSIA sebagai dasar penentu dan titik orientasi hukum.
Karena kembali kepada filosofi dasar bahwa hukum itu bertugas untuk
melayani manusia, bukan sebaliknya. Bertitik pangkal kepada manusia itulah
tujuan hukum sebenarnya untuk kesejahteraan, kebahagiaan, harga diri dan
kemuliaan manusia.
Lalu hukum progresif yang oleh karena manusia sebagai pijakannya,
menempatkan etika atau moral dan akal yang berhati nurani sebagai unsur
perilaku (behavior) manusia untuk membangun hukum, terutama para aparat
penegak hukum. Dengan pondasi inilah dibutuhkan manusia hukum yang
berani untuk berpikir kreatif melakukan terobosan-terobosan hukum, demi
kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan atau kebutuhan sosial,
sekalipun itu rule breaking(mematahkan aturan). Dalam konteks ini, hukum
sudah tidak lagi dipandang sebagai seperangkat peraturan-peraturan normatif,
logik dan sistematis yang terbingkai dalam undang-undang.
Karakteristik dari hukum progresif ala Satjipto ini antara lain: hukum
yang membebaskan, dalam artian membebaskan dari belenggu struktur-
struktur atau skeleton hukum atau asas-asas hukum lama (doktrin), menolak
status quo, melakukan rule breaking, adanya kreativitas operator hukum
berupa terobosan hukum, law in the makingdan tidak pernah final.
Uniknya, hukum progresif ini memiliki hubungan kedekatan atau
merangkul dengan beberapa mazhab, teori dan gerakan antara lain: Hukum
26
CRITICALLEGAL STUDIES
(CLS)
-
7/31/2019 Perkembangan Teori Hukum_revisi
27/30
Alam, Sociological Jurisprudence, Legal Realism, Interessenjurisprudenz,
Hukum Responsif dan Critical Legal Studies (CLS).
4. Teori Jacques Derrida (1930-sekarang) DEKONSTRUKSI
27
HUKUM DEKONSTRUKSI
PENCARIAN
FILOSOFISTERHADAP
HUKUM
MELULUHKANKEPASTIAN
ARTI PENTINGKEADILAN
LEGAL TEXT:KONVENSIONAL DAN
FORMAL
KEPASTIAN TEKS,
KEPASTIAN UNDANG-UNDANG DAN
KEPASTIAN PASAL
STRUKTURALISM
& LINGUISTIC
(SAUSSURE)
-
7/31/2019 Perkembangan Teori Hukum_revisi
28/30
Derrida, seorang post-strukturalis memberikan alternatif pemahaman atas
teks hukum yaitu melalui dekonstruksi. Dekonstruksi ini memusatkanperhatian kepada tiga hal, yaitu pencarian filosofis terhadap hukum,
meluluhkan kepastian dan arti pentingnya akan keadilan.
Dekonstruksi ini sangat perlu dilakukan karena: (1) pemahaman teks
hukum selama ini bersifat konvensional dan formal; (2) pandangan kepastian
hukum berubah menjadi kepastian teks, kepastian undang-undang dan
kepastian pasal. Hal ini sebagai akibat dari proses pensakralan teks melalui
interpretasi; (3) menolak pandangan formalisme (strukturalisme) dan
linguistik, serta oposisi biner, terutama yang dikemukakan oleh Saussure; (4)
interpretasi teks dianggap pasti dan sudah jadi.
Maka, dengan semuanya itu, haruslah dibongkar melalui
DEKONSTRUKSI untuk mencapai sebuah KEADILAN.
28
INTERPRETASI TEKS:
PASTI DAN SUDAH
JADI
JUSTICE(KEADILAN)
HARUS DIBONGKAR DEKONSTRUKSI
-
7/31/2019 Perkembangan Teori Hukum_revisi
29/30
SUMBER KEPUSTAKAAN
Allan C. Hutchinson, Critical Legal Studies, U.S.A.: Rowman & LittlefieldPublishers, 1989.
Anthon Freddy Susanto, Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju
Progresivitas Makna, Cet. I, Bandung: Refika Utama, 2005.
Bernard L. Tanya, dkk., Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang
dan Generasi, Cet. I, Surabaya: CV. KITA, 2006.
Esmi Warassih, Pranata Hukum; Sebuah Telaah Sosiologis, Cet. I, Semarang:
PT Suryandaru Utama, 2005.
Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan
Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990, (seri Disertasi), Cet. 2, Surakarta:Muhammadiyah University Press, 2004.
Listiyono Santoso, dkk.,Epistemologi Kiri, Cet. VI, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
Group, 2009.
Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan
dan Membuka Kembali, Cet. V, Bandung: Refika Utama, 2009.
Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition: Toward
Responsive Law, First Edition, Harper Colophon Books, New York, U.S.A.,1978.
Roberto M. Unger, Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat
Modern, (terj.), Cet. I, Bandung: Nusamedia, 2007.
29
-
7/31/2019 Perkembangan Teori Hukum_revisi
30/30
Satjipto Rahardjo,Hukum Dalam Jagad Ketertiban, Jakarta: UKI Press, 2006.
Satjipto Rahardjo,Ilmu Hukum, Cet. 6, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
Satjipto Rahardjo, Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum, Cet. I, Malang:Bayumedia, 2009.
Suteki, Urgensi Sociological Jurisprudence Dalam Pencarian KeadilanSubstansial di Era Globalisasi, (Orasi Ilmiah), Disampaikan pada Dies Natalis
ke-53 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tanggal 11
Januari 2010.