4/29/2015
1
Jakarta, 29 April 2015
Agus D. W. MartowardojoGubernur Bank Indonesia
Perkembangan Inflasi di KawasanPerkembangan Inflasi di Kawasan 2
6,38
-0,57
0,10-0,39
2,4
-5
0
5
10
15
20
Jan-
03Ju
n-03
Nov-
03Ap
r-04
Sep-
04Fe
b-05
Jul-0
5De
s-05
Mei
-06
Okt-0
6M
ar-0
7Ag
u-07
Jan-
08Ju
n-08
Nov-
08Ap
r-09
Sep-
09Fe
b-10
Jul-1
0De
s-10
Mei
-11
Okt-1
1M
ar-1
2Ag
u-12
Jan-
13Ju
n-13
Nov-
13Ap
r-14
Sep-
14Fe
b-15
IndonesiaThailandMalaysiaSingaporePhilippine
% (YoY)% (YoY)
• Inflasi negara kawasan cenderung menurun dan terjaga di bawah 5% (yoy) dlm5 tahun terakhir
• Inflasi Indonesia lebih tinggi dibandingkan inflasi negara kawasan, terutamabersumber dari shocks harga pangan dan kebijakan Adm. Prices strategis.
Perkembangan Inflasi KawasanPerkembangan Inflasi Kawasan
4/29/2015
2
Secara umum reformasi subsidi energi mengurangi shock inflasi. Meskipundemikian, masih terdapat risiko yakni dari LPG 3 Kg dan TTL Rumah TanggaGolongan 450 VA dan 900 VA yang masih disubsidi.
SubsidiEnergi
BBMPremiumPremium
SolarSolar
LPGLPG 12 kgLPG 12 kg
LPG 3 kgLPG 3 kg
TTLTTL RTTTL RT
TTL IndustriTTL Industri
Market Price 1 Jan 2015
Kebijakan Timeline
Fixed Subsidy: Rp1000/L 1 Jan 2015
Market Price 19 Jan 2015
Subsidi(Fixed Price Rp4250/kg) ?Market Price (>2200 VA)Market Price (1300VA dan2200 VA)
2014
Tw II 2015
Market Price (I3 dan I4) 2014
3
Subsidi (450VA dan 900 VA) ?
Reformasi Subsidi Energi & InflasiReformasi Subsidi Energi & Inflasi
1. Terbatasnya peningkatan kapasitas perekonomiandomesik
2. Ketergantungan yang tinggi pada ekspor berbasisSDA dan bahan baku impor
3. Produksi pangan yang rentan terhadap gangguanpasokan
4. Inefisiensi struktur mikro pasar5. Pemenuhan kebutuhan energi nasional yang
tergantung dari impor BBM & LPG6. Masih lemahnya konektivitas antar daerah
4Tantangan StrukturalTantangan StrukturalDalam Pengendalian InflasiDalam Pengendalian Inflasi
4/29/2015
3
Usaha Pencapaian Sasaran InflasiUsaha Pencapaian Sasaran InflasiKe depan sasaran inflasi ditetapkan menurun yang memerlukan “extra efforts”dan komitmen dari semua pihak.
5
Sasaran dan Realisasi InflasiSasaran dan Realisasi Inflasi
Jumlah TPIDProvinsi
Jumlah TPIDKab/Kota
Wil. KTI (18)Wil. KTI (18)
Wil.Sumatera (10)Wil.Sumatera (10)
Wil. Jawa (6)Wil. Jawa (6)
Wil. KTI (236)Wil. KTI (236)
Wil. Sumatera (153)Wil. Sumatera (153)
Wil. Jawa (119)Wil. Jawa (119)
Sebelum Inmendagri
17 provinsi
10 provinsi
6 provinsi
15 kab/kota
24 kab/kota
23 kab/kota
Setelah Inmendagri
Total 95 TPID
18 provinsi
10 provinsi
6 provinsi
117 kab/kota
111 kab/kota
146 kab/kota
Per 13 Maret 2015
123
102
87
313
Total 34 TPID ProvinsiTotal 33 TPID Provinsi
Total 62 TPID Kab/Kota Total 374 TPID Kab/Kota
Total 34 Provinsi
Total 508 Kab/Kota
Total 542 Prov/Kab/Kota
PerkembanganPerkembangan JumlahJumlah TPIDTPID 6
1
1
Pengendalian inflasi daerah didukung oleh terbentuknya TPID di berbagai daerah..
Total 408 TPID
4/29/2015
4
7
• Peningkatan kapasitas & infrastrukturproduksi
• Pengaturan kesinambungan produksi• Penguatan kapabilitas akses pasar bagi
pelaku industri hulu
Pangan• Penguatan infrastruktur
logistik pangan & konektivitas• Penguatan koordinasi pusat
daerah/antar daerah• Penguatan informasi pangan
• Pengelolaan dampak lanjutan kebijakan harga BBM di daerah padatarif angkutan dan harga barang2 lainnya
• Sinkronisasi tarif atau pungutan lain (d/r meningkatkan PAD)• Upaya memperkuat diversifikasi energi
Umum• Peningkatan kapasitas perekonomian di daerah• Kelancaran distribusi• Komunikasi untuk mengarahkan ekspektasi
Roadmap Pengendalian InflasiRoadmap Pengendalian Inflasi
Energi
8LangkahLangkah--LangkahLangkahPengendalian Inflasi DaerahPengendalian Inflasi Daerah
4K4KKetersediaan Pasokan
Keterjangkauan Harga
Kelancaran Distribusi
Komunikasi yang efektif untukmengarahkan ekspektasi inflasi
4/29/2015
5
9
Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS)Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS)
TPID 2015TPID 2015Jakarta, 28 Mei 2015Jakarta, 28 Mei 2015
10
4/29/2015
6
TantanganTantangan Pengendalian InflasiPengendalian Inflasi IntiIntiOutput
Gap Indikator demand pada 2015 cenderung melemahPelaksanaan berbagai infrastruktur pemerintah baru akan dimulai padasemester II 2015 dan memerlukan waktu untuk beroperasi penuhPertumbuhan ekonomi yang melambat terutama investasi menyebabkanterbatasnya peningkatan kapasitas perekonomian
Nilai TukarTekanan depresiasi pada 2015 nilai tukar Rupiah cukup besar yang bersumberdari eksternal dan domestikDari domestik terkait dengan struktur ekspor yang berbasis sumber dayaalam dan import content tinggi
Kendati ekspektasi inflasi mulai menurun namun masih dalam tingkat yangmasih tinggiPeran backward expectation masih kuat a.l. tercermin pada penetapan UMPdan tarif listrik
EkspektasiInflasi
11
TantanganTantangan Pengendalian InflasiPengendalian Inflasi Volatile FoodVolatile Food
Beras Tren produksi melambatSaluran distribusi panjangPenetapan harga mengikuti harga tertinggiDownward rigidity pada hargaKelembagaan petani lemah
Hortikultura Keberlanjutan kebijakan harga referensi bawang merah dan cabaiRentan oleh shocks (anomali cuaca, perubahan kebijakan Pemerintah)dan faktor musiman (Hari Raya)Saluran distribusi panjangPenetapan harga mengikuti harga tertinggi
Aneka Daging
12
Harga daging sapi masih jauh di atas harga referensiDefisit pasokan daging sapi (perlu impor)Rentan oleh faktor musiman (Hari Raya)Struktur pasar ayam yang oligopoli
4/29/2015
7
TantanganTantangan Pengendalian Inflasi Adm. PricesPengendalian Inflasi Adm. PricesBBM Harga minyak dunia dan kurs berpengaruh besar terhadap harga BBM domestik.
Penetapan harga BBM yang sering berubah (bulanan) menyulitkan penetapantarif angkutan orang dan barang.Supply energi domestik terbatas menyebabkan ketergantungan impor yang tinggi.Ketergantungan transportasi darat pada BBM.
Tarif ListrikHarga minyak dunia, inflasi, dan kurs berpengaruh besar terhadap tarif listrik.Pencantuman variabel inflasi dalam perhitungan tariff adjustment TTLberpotensi menimbulkan efek spiral.Risiko penyesuaian tarif listrik Rumah Tangga golongan 450 VA dan 900 VA.
LPGHarga gas dunia, kurs, dan biaya distribusi berpengaruh besar terhadap hargaLPG.Ketergantungan impor LPG yang tinggi.Risiko penyesuaian harga LPG 3 Kg.
13
RoadmapRoadmap Pengendalian InflasiPengendalian Inflasi
RoadmapPengendalianInflasi VolatleFood
RoadmapPengendalianInflasi Adm.Prices
RoadmapPengendalianInflasi Inti
Untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil diperlukan “extra efforts” darisemua pihak dan membutuhkan komitmen bersama (pusat-daerah).
• Pusat danDaerah
Menjawab isu:- Permintaan domestik dan kapasitas
perekonomian- Gejolak eksternal (nilai tukar dan
harga komoditas global)- Ekspektasi inflasi
Bobot yg besar ada pada komoditasBensin (3,77%), tarif listrik (3,47%),Bahan bakar RT (1,80%) dan Solar(0,17%).
Bobot yg besar ada pada komoditasBeras (4,02%), Daging Ayam Ras (1,11%),Daging Sapi (0,65%), Cabai Merah(0,35%) dan Bawang Merah (0,48)
• JangkaPendek(2015, 2016)danMenengah(2017 dst)
14
4/29/2015
8
Implementasi programTPID harus memilikitarget yang terukur,sehingga dapatdipertanggungjawabkandan dievaluasi.
Satu program bisamerupakan sinergi darisetiap komponen ygterlibat dalamkeanggotaan TPID(“keroyokan”)
Target utama mampumendorong terwujudnya“4K”
Tantangan Pengendalian InflasiDaerah
Prasyarat Sinergi denganprogram lainnya
Implementasi danTarget
PermasalahanStruktural
Program pengendalianinflasi harus menjadibagian dari rencanakerja pemerintahdaerah (APBD)
Fokus program TPIDdiupayakan untukmengatasipermasalahanstruktural
TPID perlu memilikibasis data sebagaidasar dalammenentukan kebijakandan program kerja diwilayah masing-masing
Sasaran Inflasi3,5% + 1%
Program pengendalianinflasi harus sejalandengan agendapembangunan nasionalyang ditetapkan olehPemerintah Pusat
Program pengendalianinflasi daerah dapatberupa kegiatanspesifik sesuai kondisimasing-masing daerahdan atau merupakanprogram yang secaranasional dilakukansecara serentak
Di tingkat daerah, program TPID seyogyanya juga mulai didorong untuk mengatasipermasalahan struktural..
PengendalianPengendalian InflasiInflasi DaerahDaerah (1)(1) 15
PengendalianPengendalian InflasiInflasi DaerahDaerah (2)(2)
Core inflation
• Peningkatan kapasitasperekonomian di daerah
• Kelancaran distribusi• Komunikasi untuk
mengarahkan ekspektasi• Penetapan UMP
Administered prices
• Pengelolaan dampak lanjutan kebijakanharga BBM di daerah pada tarif angkutandan harga barang2 lainnya
• Sinkronisasi tarif atau pungutan lain (d/rmeningkatkan PAD)
• Peningkatan kapasitas daninfrastruktur produksi
• Pengaturan kesinambunganproduksi
• Penguatan kapabilitas akses pasarbagi pelaku industri hulu
Volatile food• Penguatan
infrastruktur logistikpangan &konektivitas
• Peningkatan efisiensibongkar muat
• Mendorong efisiensistruktur pasar
• Mendorongtransparansi informasi
• Sinergi antar daerah
• Penguatankoordinasipusatdaerah/antardaerah
• Komunikasiintensif
3,5%
Untuk mencapai sasaran inflasi nasional, perlu dukungan program pengendalianinflasi yang terintegrasi antara Pusat-Daerah, mendapat komitmen penuh dariPemerintah, dan menjadi bagian dari Program Kerja Pemerintah
16
4/29/2015
9
InflasiIHK
Inflasi IntiInflasi Inti
Inflasi Adm PricesInflasi Adm Prices
Inflasi Volatile FoodInflasi Volatile Food
Harga Global/Imported Inflation
Nilai Tukar Rupiah
Ekspektasi Inflasi
Produksi DN
Impor
Penyesuaian Harga olehPemerintah
Output gap
Permintaan
KebijakanMoneter dan
Makro-prudensial
KebijakanFiskal danSektoral
DeterminanStakeholder
Bank Indonesia
PemerintahPusat
(termasukKementerian
Teknis)
PemerintahDaerah
(PEMDA)
InstansiTerkait
Koordinasi KebijakanKoordinasi Kebijakan PengendalianPengendalian InflasiInflasi perluperlu DiperkuatDiperkuat
Kantor Pusat : Demand ManagementKantor Perwakilan DN : Advisory Pemda
Dibutuhkan koordinasi kebijakan moneter, fiskal dan sektoral baik di tingkat pusatmaupun daerah untuk mengatasi berbagai tantangan pengendalian inflasi.
17
Program Pengendalian Inflasi (1)Program Pengendalian Inflasi (1) 18
Permintaandomestikdan kapasitasekonomi
• Program infrastruktur• Kebijakan fiskal yang
lebih ekspansif• Pengelolaan sisi
permintaan
• Program infrastruktur• Kebijakan fiskal yang
akomodatif
• Perizinan• Belanja modal
daerah
Stabilisasinilai tukarrupiah
• Stabilitas nilai tukarrupiah
• Nilai tukar rupiah sesuaidgn fundamentalnya
• Ekspor non SDA• Substitusi impor bahan
baku
• Industri daerahberorientasi ekspor
• Industri daerahsubstitusi impor
Ekspektasiinflasi
• Komunikasi target inflasi• Pusat Informasi Harga
Pangan Strategis• Timing dan mekanisme
reformasi subsidi energi• Cadangan pangan
pemerintah
• Kredibilitas kebijakanmoneter
• Produksi &kelancaran distribusibhn pangan pokok
• Cadangan pangandaerah
Pengendalian inflasi perlu didukung oleh peningkatan kapasitas ekonomi khususnyadari program infrastruktur Pemerintah serta penguatan sektor industri..
4/29/2015
10
Program Pengendalian Inflasi (2)Program Pengendalian Inflasi (2) 19
Produksi panganstrategis
• Lahan pertanian• Saprodi• Irigasi• Cadangan Beras
Pemerintah (CBP)• Peningkatan bibit sapi
• Lahan pertanian• Produktivitas• Peningkatan bibit sapi
Sosialisasi metodepeningkatan produksi padi
Ketersediaanpasokan panganantar waktu
• Pola tanam• Paska panen
• Pola tanam• Paska panen• Industri hilir
Pengawasan distribusi danpenyimpanan
Saluran distribusipangan
• Penataan pasar induk• Kerja sama dgn peritel
besar/pasar modern
• Perbaikan tata niaga a.l.dgn penguatan peranBULOG
• Perbaikan infrastrukturdistribusi
Kerjasama antar daerah
Penetapan hargapangan strategis
• Akses thd informasiharga pangan
• Pembiayaan usaha tani• Stabilisasi harga tingkat
petani dan tingkatkonsumen
• Akses thd informasiharga pangan
• Pembiayaan usaha tani• Stabilisasi harga tingkat
petani dan tingkatkonsumen
Mendukung sosialisasiinformasi harga pangan
Kelembagaanpetani
Modernisasi kelompok tanidan lembaga penyuluhan
Modernisasi kelompok tanidan lembaga penyuluhan
Modernisasi kelompok tanidan lembaga penyuluhan
Pengendalian inflasi dari sektor pangan perlu difokuskan pada peningkatan produksi,perbaikan pola tanam dan pengelolaan paska panen, penguatan peran BULOG serta didukungoleh peningkatan kerjasama antar daerah dan penguatan pusat informasi pangan..
Program Pengendalian Inflasi (3)Program Pengendalian Inflasi (3) 20
Pengaruheksternal padaharga energidomestik
• Stabilitas nilai tukar• Hedging kurs dan minyak
• Stabilitas nilai tukar• Diversifikasi energi• Infrastruktur energi non BBM
Fleksibilitas tarif PBBKB
Penetapanharga BBM dandampaklanjutannya
Review kebijakan penetapanbatas atas dan bawah tarifangkutan
• Transportasi umum tanggungjawab Pemerintah
• Tarif angkutan barangditetapkan pemerintah
Merumuskan batas atas& bawah tarif angkutandlm kota
Ketergantunganpada BBM
• Mendorong implementasikandungan BBN sebesar 15%
• Demand side management
• Diversifikasi BBM ke nonBBM• Pemberian insentif (pajak, bea
masuk) utk kendaraannonBBM
• Demand side management
Jumlah dan kualitastransportasi umum
BPP listrik Efisiensi energy mix Menyederhanakan izin terkaitinfrastruktur listrik
Mempercepat perizinanpembangkit listrik
Ketergantunganpada impor LPG
• Mengendalikan jumlah tabungutk wilayah yg sdh konversi
• Membangun sistem distribusionline & terpadu
Pengembangan jaringan gas kota Review RTRW dgnmemasukkan jargas
TTL RT 450VAdan 900 VA danLPG 3 Kg MasihDisubsidi
Mempersiapkan mekanismesubsidi yg tepat sasaran
Penyesuaian harga secarabertahap
Mendukung sistimdistribusi LPG 3 kg
Pengendalian inflasi dari sektor energi perlu difokuskan pada perbaikan mekanismepenetapan harga jual dan meminimalkan dampak lanjutannya serta memperkuat upayadiversifikasi energi..
4/29/2015
11
PenguatanPenguatan ProgramProgram PengendalianPengendalian InflasiInflasi DaerahDaerah
Aspek Kelembagaan dan Koordinasi1. Jumlah TPID yang semakin bertambah memerlukan penguatan dan penyempurnaan
mekanisme koordinasi guna meningkatkan efektivitas dalam sinkronisasi kebijakan.2. Memperkuat fungsi sekretariat Pokjanas TPID untuk mendukung komunikasi yang
intensif dengan TPID dan TPIAspek Program1. Program pengendalian inflasi yang dikembangkan merupakan program multiyears dan
menyentuh permasalahan struktural, sehingga seluruh program memiliki tahapan,roadmap, dan target yang jelas.
2. Beberapa program nasional yang dikembangkan, antara lain: pengembangan PusatInformasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) untuk mendukung transparansi harga danmengarahkan ekpektasi; Penguatan Kerja Sama antar Daerah dalam rangka mendukungkelancaran pasokan dan pengembangan ekonomi daerah, Penyelasaran Asumsi MakroDaerah dalam rangka mendorong perencanaan fiskal daerah untuk mendukungpencapaian sasaran nasional.
Aspek Komitmen dan Komunikasi1. Untuk mengimplementasikan berbagai kegiatan dan program strategis, diperlukan
komitmen dan keterlibatan aktif seluruh elemen di dalam TPID.2. Komunikasi yang intensif dan didukung dengan kredibilitas tim akan mampu
mengarahkan dan menjaga ekspektasi masyarakat.
21
ContohContoh PeranPeran DaerahDaerah dalamdalam PengendalianPengendalian InflasiInflasi
GorontaloPemprov Gorontalo membangun infrastruktur irigasi (Mootilango &Randangan) utk mendukung Gorontalo sebagai lumbung padi KTI
Upaya Pengendalian Inflasi Beras yang Telah Dilakukan Daerah
Kalimantan BaratPenguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
BaliIntegrasi kegiatan berorientasi pada usaha pertanian tanpa limbah(zero waste) dan menghasilkan 4 F (Food, Feed, Feltilizer dan Fuel)
Jawa TengahProgram Pasar Lelang Komoditi Agro untuk Perbaikan Struktur PasarKomoditas Pangan dalam rangka Pengendalian Inflasi
22
4/29/2015
12
TemaTema RakornasRakornas TPID VITPID VI TahunTahun 2015:2015:
“Optimalisasi peranperan PemerintahPemerintah DaerahDaerah dalam Mendukung StabilitasHarga melalui PercepatanPercepatan PembangunanPembangunan InfrastrukturInfrastruktur dan PembenahanPembenahanTataTata NiagaNiaga di Daerah.”Dasar Pemikiran I:• Peningkatan alokasi belanja infrastruktur guna mendukung target
swasembada pangan (a.l: waduk, irigasi,dll)
AnggaranAnggaranInfrastrukturInfrastruktur
AnggaranAnggaran SubsidiSubsidi AnggaranAnggaranKesehatanKesehatan
RpRpRp Rp
AnggaranAnggaranPendidikanPendidikan
APBNAPBN--P 2015P 2015
23
TemaTema RakornasRakornas VIVI TahunTahun 20152015 24
4/29/2015
13
ProgramProgram UnggulanUnggulan TPIDTPIDPasar Penyeimbang• Pasar alternatif yang sengaja dibuat diantara pasar yang
sudah ada dengan menjual harga barang pada tingkat yangnormal. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ekspektasipositif masyarakat dan menjaga kemungkinan permainanharga oleh pedagang. Pasar penyeimbang ada yangposisinya tetap ada yang mobile.
Sinergi TPID dengan Produsen dan Retailer• Kerja sama TPID dengan sentra produsen (koperasi
hortikultura lestari) dan retailer dalam upaya pengendalianharga dan memotong rantai distribusi pangan.
Efisiensi Bongkar Muat Pelabuhan• Meningkatkan jam operasional kegiatan bongkar muat
pelabuhan menjadi 24 jam dan meningkatkan sarana danprasaran pelabuhan untuk menunjang kegiatan bongkarmuat.
Sinergi Kebijakan Atasi Inflasi Musiman• Komunikasi intensif dengan pelaku usaha dan menjaga
ekspektasi masyarakat.
25
Produksi BerasProduksi Beras
RisikoRisiko InflasiInflasi 26
