LAPORAN TAHUNAN2018
PENGADILAN TINGGI MEDAN
i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji dan syukur kepada
Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang dengan
rahmat dan karunia-Nya Laporan Tahunan
Kinerja Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2018
telah selesai disusun sesuai standard yang
diamanatkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung
RI.
Laporan tahunan ini sebagai media
penyampaian informasi mengenai
pertanggungjawaban pimpinan Pengadilan Tinggi
Medan kepada pimpinan Mahkamah Agung RI
sebagai bahan evaluasi akhir dan perencanaan
awal untuk menyempurnaan kinerja dimasa
mendatang yang sekaligus sebagai media informasi bagi pihak yang berkepentingan.
Sesuai dengan kebijakan yang diamanatkan dalam Reformasi Birokrasi yang
diselaraskan dengan Renstra 2018, telah mewujudkan komitmen penyelenggara Negara yang
beritegritas tinggi, professional dan tanggap atas dinamika yang ada, Pengadilan Tinggi Medan
telah memperoleh penghargaan dari Pimpinan Mahkamah Agung RI, berupa Sertifikat
Akreditasi dengan nilai “A” excellent.
Perolehan nilai akreditasi menjadi katalisator bagi Pengadilan Tinggi untuk terus-
menerus meningkatkan integritas dan kenerja dalam mewujudkan visi dan misi mewujudkan
Pengadilan Tinggi Medan yang agung.
Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu hingga selesainya
penyusunan laporanla ini, yang kami maklumi masih belum sempurna, olehnya itu segala untuk
masukan informasi dan koreksi kami harapkan dari berbagai pihak, untuk penyempurnaan
Laporan Tahunan berikutnya.
Akhirnya kami berharap Laporan ini berguna sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan
dalam meningkatkan kinerja Badan Peradilan Umum kedepan, khususnya di wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Medan.
Medan, Januari 2019 KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN, CICUT SUTIARSO
ii
DAFTAR ISI Halaman
KATA PENGANTAR .............................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1
A. Kebijakan Umum .............................................................................. 4
B. Visi dan Misi .................................................................................... 5
C. Rencana Strategis .............................................................................. 5
BAB II STRUKTUR ORGANISASI ...................................................... 8
A. Struktur Organisasi (Tupoksi) ........................................................... 8
I. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi ................................... 8
II. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri ................................... 11
III. Alur Tugas Pokok dan Fungsi ................................................ 13
IV. Standar Operasional Prosedur (SOP) ...................................... 19
V. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) .............................................. 188
B. Pelayanan Publik yang Prima ........................................................... 205
I. Akreditasi Penjaminan Mutu ................................................... 205
II. POS Bantuan Hukum .............................................................. 209
III. Sidang Keliling ........................................................................ 209
IV. Perkara Prodeo ........................................................................ 209
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ................................... 211
A. Sumberdaya Manusia ........................................................................ 211
I. Sumberdaya Manusia Teknis Yudisial .................................... 212
II. Sumberdaya Manusia Non Teknis Yudisial ............................ 214
III. Mutasi ...................................................................................... 218
IV. Promosi .................................................................................... 221
V. Pensiun .................................................................................... 224
B. Penyelesaian Perkara ........................................................................ 233
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .................................................... 237
D. Pengelolaan Keuangan ...................................................................... 314
I. Belanja Pegawai ...................................................................... 314
II. Belanja Barang ........................................................................ 318
III. Belanja Modal ......................................................................... 325
E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP .................................. 330
F. Regulasi Tahun 2018 ........................................................................ 348
BAB IV. PENGAWASAN ....................................................................... 351
A. Internal .............................................................................................. 351
B. Evaluasi ............................................................................................. 359
BAB V. PENUTUP ................................................................................... 361
A. Kesimpulan ....................................................................................... 361
B. Saran ................................................................................................. 361
1
BAB I
Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung merupakan tujuan Mahkamah
Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam visi yang dirumuskan dalam Cetak Biru
Pembaruan Peradilan Tahun 2010 – 2035 yang dicanangkan oleh Pimpinan Mahkamah
Agung Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2009.
Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035 dijadikan sebagai tekad seluruh
unsur pimpinan badan peradilan di Indonesia, mulai dari Mahkamah Agung Republik
Indonesia, Pengadilan Tinggi hingga peradilan tingkat pertama
pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
Hasil dari pada visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam
Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010 – 2035 di ejawantahkan dalam bentuk
misi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam 4 (empat) upaya, yaitu :
1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas serta transparansi badan peradilan.
Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia direalisasikan oleh
Pengadilan Tinggi Medan yang bertindak sebagai Kawal Depan (Voorpost) Mahkamah
Agung Republik Indonesia yang memimpin dan membawahi 20 (dua puluh) Pengadilan
Negeri di wilayah hukum Propinsi Sumatera Utara, terdiri dari :
1. Pengadilan Negeri Balige;
2. Pengadilan Negeri Binjai;
3. Pengadilan Negeri Gunung Sitoli;
4. Pengadilan Negeri Kabanjahe;
5. Pengadilan Negeri Kisaran;
6. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
7. Pengadilan Negeri Mandailing Natal;
8. Pengadilan Negeri Medan;
9. Pengadilan Negeri Padang Sidempuan;
10. Pengadilan Negeri Pematang Siantar;
11. Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
2
12. Pengadilan Negeri Sibolga;
13. Pengadilan Negeri Sibuhuan;
14. Pengadilan Negeri Sei Rampah;
15. Pengadilan Negeri Sidikalang;
16. Pengadilan Negeri Simalungun;
17. Pengadilan Negeri Stabat;
18. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan;
19. Pengadilan Negeri Tarutung;
20. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.
Upaya merealisasikan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Pengadilan Tinggi Medan senantiasa berupaya meningkatkan perbaikan dan
peningkatan kinerja aparat badan peradilan yang berada di lingkungannya pada semua
bidang, baik bidang kepaniteraan maupun kesekretariatan yang dilanjutkan dengan
melakukan pengawasan kinerja.
Peningkatan kinerja dan pengawasan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Medan
dalam kurun waktu selama tahun 2018, diharapkan agar memperoleh wujud organisasi
lembaga pemerintahan yang profesional dan tanggap terhadap dinamika yang tengah
berlangsung, akuntabel dan transparan.
3
A. KEBIJAKAN UMUM
Pengadilan Tinggi Medan dalam tahun 2018 senantiasa berupaya membangun
peningkatan kinerja aparat badan peradilan yang berada dilingkungannya, berupa
peningkatan pada semua bidang baik bidang kepaniteraan maupun kesekretariatan serta
dilengkapi dengan pengawasan atas kinerja yang telah dilakukan agar menjadi
penyelenggara Negara yang berintegritas tinggi dalam menjalankan tupoksi
dilingkungan kerjanya.
Peningkatan kinerja dilakukan dalam berbagai kebijakan yang ditujukan kepada
aspek pelayanan publik dan transparansi badan peradilan, yang meliputi kebijakan
umum yag mengarah kepada sasaran strategis yang ingin dicapai bersama oleh
pengadilan se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, yaitu :
1. Peningkatan penyelesaian perkara.
Untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya bagi masyarakat pencari
keadilan diperlukan kebijakan menyelesaikan perkara tepat waktu dengan jangka
waktu penyelesaian perkara harus sudah putus dalam waktu tidak lebih dari 121
hari.
2. Peningkatan acceptabilitas Putusan Hakim.
Kebijakan dalam hal peningkatan acceptabilitas putusan Hakim dilakukan dengan :
Meningkatkan kualitas putusan dan keahlian Hakim dalam mengadili perkara,
sehingga kepercayaan publik terhadap putusan hakim meningkat dan upaya
hukum banding menurun.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Beberapa kebijakan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian
perkara adalah :
Penertiban administrasi perkara.
Penertiban minutasi perkara paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal perkara
diputus.
4. Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces To Justice).
Kebijakan dalam hal keterbukaan informasi merupakan wujud transparansi lembaga
peradilan kepada publik yang dilakukan dengan :
4
Meningkatkan keterbukaan informasi, melalui akses putusan dan informasi
perkara melalui website, SIPP (Sistem Informasi Penelurusan Perkara) ver.
3.2.0.
Melaksanakan “One Day Publish”, yaitu mempublikasikan putusan pada hari
yang sama dengan perkara tersebut diputus.
5. Peningkatan kualitas pengawasan
Kebijakan dalam hal pengawasan dilakukan dengan :
Membuat Tim Pengawas Daerah dan Tim Pengawas Bidang untuk melakukan
pengawasan dan pembinaan internal dan eksternal.
Optimalisasi pemanfaatan Meja Informasi merupakan kebijakan guna
memberikan pelayanan informasi di pengadilan.
Membuat sistem dan mekanisme pengawasan yang efektif, dengan adanya
kontrak kerja dalam pengawasan.
6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, beberapa kebijakan yang
dilakukan adalah :
Melaksanakan diklat teknis yudisial dan non teknis.
Melakukan penegakan disiplin kerja dan kinerja secara tegas, bijaksana dan
sesuai ketentuan yang berlaku.
Mengimplementasikan pembinaan dan pengembangan pegawai berbasis
kompetensi.
Mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi
Kepegawaian.
B. VISI DAN MISI
Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana dan bagaimana Pengadilan
Tinggi Medan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, dan
inovatif, serta produktif. Dengan demikian, visi adalah suatu gambaran tentang keadaan
masa depan yang ingin diwujudkan Pengadilan Tinggi Medan dalam jangka panjang.
Mengacu pada konsepsi visi di atas dan mengacu pada visi Mahkamah Agung,
serta untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta menjawab berbagai tuntutan
5
yang berkembang baik di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan masyarakat dan
dengan didasari analisis lingkungan internal dan eksternal, maka perlu dirumuskan visi
organisasi Pengadilan Tinggi Medan yang merupakan kesepakatan bersama
mewujudkan kondisi dan situasi Pengadilan Tinggi Medan yang lebih baik dimasa yang
akan datang, yang akan dituangkan dalam rencana strategis. Oleh karena itu Visi
Pengadilan Tinggi Medan mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :
“Mewujudkan Pengadilan Tinggi Medan yang Agung“
Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus, dan menjelaskan
mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi
adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Medan.
Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan
dapat mengenal Pengadilan Tinggi Medan dan mengetahui peran dan program-
programnya serta hasil yang akan dicapai di masa-masa yang akan datang.
Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam rangka upaya mencapai visinya
Mewujudkan Pengadilan Tinggi Medan Yang Agung. Untuk dapat mewujudkan visi
yang telah disepakati maka ditetapkan misi Pengadilan Tinggi Medan sebagai berikut :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka
peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan
efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
C. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari
suatu keputusan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif,
pengorganisasian secara sistematis, usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan
mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.
6
Rencana strategis juga merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.
Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Medan Rencana
Strategis yang diterapkan Pengadilan Tinggi Medan sebagai berikut :
1. Peningkatan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces To Justice).
5. Meningkatnya kualitas pengawasan.
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran
strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama
dengan digambarkan sebagai berikut :
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatnya
penyelesaian perkara
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
b. Persentase perkara yang diselesaikan
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 5 bulan
2. Peningkatan
Acceptabilitas putusan
Hakim
persentase penurunan upaya hukum
banding
3. Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian
perkara
a. Persentase berkas yang diajukan banding
yang disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis
c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4. Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
7
peradilan
b. Persentase proses penyelesaian perkara yang
dapat dipublikasikan
5. Meningkatnya kualitas
pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan
eksternal yang ditindaklanjuti.
6. Peningkatan kualitas
SDM
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis
yudisial.
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non
yudisial
c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit
and proper test dalam rangka promosi.
8
BAB II
A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri se-wilayah
hukumnya mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Bagan Susunan Pengadilan.
I. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI
Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi terdiri dari :
1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim Tinggi
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Panitera Muda Pidana
7. Panitera Muda Perdata
8. Panitera Muda Hukum
9. Panitera Muda Khusus Tipikor
10. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
11. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
12. Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran
13. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
15. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
16. Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi dipimpin oleh seorang Ketua yang membawahi seluruh unit
kerjanya. Hakim Tinggi mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Di
bawah struktur jabatan Ketua terdapat jabatan Wakil Ketua. Panitera yang berada di
bawah Ketua dan Wakil Ketua membawahi bidang Kepaniteraan yaitu Bidang Teknis
dan Administrasi Perkara. Sekretaris yang berada di bawah Ketua dan Wakil Ketua
membawahi bidang kesekretariatan. Pada bagian fungsional terdapat empat bagian
9
Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda
Hukum dan Panitera Muda Khusus Tipikor. Bagian kesekretariatan terdapat dua Kepala
Bagian, yaitu Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dan Kepala Bagian Umum
dan Keuangan. Dimana Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian membawahi
Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran dan Kepala Sub Bagian
Kepegawaian dan Teknologi Informasi. Sedangkan Kepala Bagian Umum dan
Keuangan membawahi Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dan Kepala
Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, yang masing-masing membawahi staf. Sedangkan
Panitera Pengganti mempunyai garis koordinasi dengan Panitera.
10
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI
11
II. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri terdiri dari :
1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
4. Panitera
5. Panitera Muda Pidana
6. Panitera Muda Perdata
7. Panitera Muda Hukum
8. Panitera Muda Khusus
9. Sekretaris
10. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
12. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
13. Panitera Pengganti
14. Jurusita/Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri dipimpin oleh seorang Ketua yang membawahi seluruh unit
kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Dibawah
struktur jabatan terdapat jabatan Wakil Ketua. Panitera yang berada di bawah Ketua dan
Wakil Ketua membawahi bidang kepaniteraan yaitu bidang teknis dan administrasi
perkara. Sekretaris yang berada di bawah Ketua dan Wakil Ketua membawahi bidang
kesekretariatan.
Pada bagian kepaniteraan terdapat tiga bagian Panitera Muda yaitu Panitera
Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda
Khusus. Sedangkan bagian sekretariatan terdapat tiga Kepala Sub Bagian atau Kepala
Urusan, yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan,
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Sub Bagian
Umum dan Keuangan, yang masing-masing membawahi staf sedangkan Panitera
Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti mempunyai garis koordinasi dengan
Panitera.
12
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KLAS I / KLAS II
13
III. PENYUSUNAN ALUR TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)
Alur tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Pengadilan
Tingkat Banding adalah sebagai berikut :
1. Ketua Pengadilan Tinggi
Tugas pokok dan fungsinya :
a) Sebagai kawal depan (voorpost) Makamah Agung, yaitu dalam hal
melakukan pengawasan terhadap :
1. Penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan Pejabat Kepaniteraan.
2. Masalah-masalah hukum yang timbul.
3. Masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan Pejabat Kepaniteraan.
4. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan
dan dilaporkan kepada Makamah Agung.
b) Meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis Pengadilan.
c) Membina dan memberikan petunjuk, tegoran atau peringatan bila dipandang
perlu.
d) Menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya.
e) Membagi perkara kepada Hakim.
f) Memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara
yang dimohonkan banding.
g) Mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim
dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil
evaluasinya secara periodik kepada Makamah Agung.
2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Tugas pokok dan fungsinya:
a) Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
b) Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. Hakim Tinggi
Tugas pokok dan fungsinya:
a) Menetapkan hari sidang.
14
b) Dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk
mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab
atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta
menandatanganinya.
c) Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
d) Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam
persidangan.
e) Melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata, dan
pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.
f) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya serta mengurus
kepustakaan hukum yang diterima dari Makamah Agung kepada para Hakim
Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
4. Panitera Pengadilan Tinggi
Tugas pokok dan fungsinya :
a) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan.
b) Pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.
d) Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana.
e) Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus.
f) Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan
transparansi perkara.
g) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program Teknis dan keuangan
perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan,
minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan.
h) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
5. Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi
Tugas pokok dan fungsinya :
a) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding.
15
b) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan
dan permohonan.
c) pelaksanaan registrasi perkara banding.
d) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan pelaksanaan distribusi
perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis
Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua
Pengadilan Tinggi.
e) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada
Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari
Ketua Pengadilan Tinggi;
f) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan
diminutasi.
g) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas
perkara bendel A kepada Pengadilan Pengaju.
h) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan
hukum tetap.
i) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap ke Panitera Muda Hukum.
j) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
6. Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi
Tugas pokok dan fungsinya:
a) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding.
b) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana.
c) Pelaksanaan registrasi perkara banding.
d) Pelaksanaan registrasi perkara pidana.
e) Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan
kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis
Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi.
f) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada
Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari
Ketua Pengadilan Tinggi.
16
g) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,
perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
h) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan
diminutasi.
i) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas
perkara bendel A kepada pengadilan pengaju.
j) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan
hukum tetap.
k) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap ke Panitera Muda Hukum.
l) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
7. Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi
Tugas pokok dan fungsinya :
a) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
b) Pelaksanaan penyajian statistik perkara.
c) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.
d) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.
e) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk
f) Penitipan berkas perkara.
g) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang
berkaitan dengan transparansi perkara.
h) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayananmasyarakat.
i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
8. Panitera Muda Khusus Tipikor Pengadilan Tinggi
Tugas pokok dan fungsinya :
a) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara
khusus.
b) Pelaksanaan registrasi perkara khusus.
17
c) Pelaksanaan distribusi perkara khusus yang telah diregister untuk diteruskan
kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis
Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi.
d) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengirimanpenetapan penahanan,
perpanjangan penahanan danpenangguhan penahanan bagi perkara bidang
pidana khusus.
e) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan
diminutasi.
f) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas
perkara bendel A kepada pengadilan pengaju.
g) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan
hukum tetap.
h) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap ke Panitera Muda Hukum.
i) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
9. Sekretaris Pengadilan Tinggi
Tugas pokok dan fungsinya :
Sekretaris Pengadilan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian
dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia
serta sarana dan prasarana.
10. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi
Tugas pokok dan fungsinya :
Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan
perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta
pengelolaan teknologi informasi.
11. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
Tugas pokok dan fungsinya:
Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat
menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan,
18
perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan,
evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
12. Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran
Tugas pokok dan fungsinya:
Sub bagian Perencanaan Progam dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan
anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
13. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
Tugas pokok dan fungsinya :
Sub bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana,
pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi,
serta penyusunan laporan.
14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Tugas pokok dan fungsinya :
Sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanaka
penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan
pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan,
keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
15. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
Tugas pokok dan fungsinya :
Sub bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntasi dan verifikasi,
pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan
pemantauan, serta penyusunan laporan.
16. Kelompok Fungsional Panitera Pengganti
Tugas pokok dan fungsinya:
a) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang
Pengadilan.
b) Membantu Hakim dalam hal:
19
Membuat penetapan hari sidang
Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan
atau dirubah jenis penahanannya
Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang
berikutnya.
Melaporkan barang bukti kepada Panitera
Mengetik putusan
c) Melaporkan kepada Panitera Muda Pidana :
Penundaan hari sidang
Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya
d) Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai
diminutasi.
IV. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Prosedur Tetap (Protap) adalah
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas
rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi. Pengadilan Tinggi Medan
telah menyusun Standar Operasional Prosedur dengan berpedoman pada SK
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
Pengadilan Tinggi Medan telah menyusun dan merevisi Standar Operasional
Prosedur (SOP). Berikut rincian SOP yang ada pada Pengadilan Tinggi Medan
beserta dua puluh (20) Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya.
20
NO UNIT
KERJA
JUMLAH TERDIRI DARI KET
I. PENGADILAN TINGGI MEDAN A. Teknis Pengadilan
1 Ketua 44 SOP 1. Penandatangan surat kenaikan
pangkat pegawai PT Medan ke
Dirjen Badilum/Sekma.
2. Penandatangan surat kenaikan
pangkat pegawai PT Medan ke
BKN
3. Penandatangan surat Kenaikan
Pangkat Pegawai PN ke Dirjen
Badilum/Sekma
4. Penandatangan surat kenaikan
pangkat pegawai PN ke BKN
5. Penandatangan surat pensiun
pegawai PN ke Dirjen
Badilum/Sekma
6. Penandatangan surat kenaikan
pangkat pegawai PN ke BKN
7. Penandatangan surat pensiun
pegawai PN ke Dirjen
Badilum/Sekma
8. Penandatangan surat Karpeg,
karis, dan Karsu Pegawai PT
Medan ke BKN
9. Penandatangan surat Karpeg,
Karis dan Karsu pegawai PN
sesumut ke BKN
10. Penandatangan SK kenaikan
pangkat pegawai PT Medan
dan PN Se Sumut
11. Penandatangan surat ijin cuti
pegawai PT Medan
12. Penandatangan surat ijin cuti
KPN
13. Penandatangan surat kenaikan
gaji berkala (KGB)
14. Penandatangan usulan promosi
pegawai PT Medan
15. Penandatangan usulan promosi
pegawai PN se Sumatera Utara
16. Penandantangan SK hukuman
disiplin
17. Penandatangan pembuatan SK
18. Penandatangan surat dinas
19. Penandatangan draf rekap
kehadiran rekap daftar hadir
20. Menandatangani tanda terima
yang telah ditandatangi
seluruh pegawai dan
sudah
dievaluasi
tanggal 17
Oktober 2016
21
lampirannya atas permintaan
dan pertanggungjawaban di
muka remunerasi
21. Menandatangi rekapitulasi
remunerasi seluruh satker
sewilayah Hukum Pengadilan
Tinggi Medan
22. Disposisi surat masuk
23. Menerima laporan gangguan
keamanan dan membuat
keputusan penanganan
gangguan
24. Penandatangan surat tentang
kelengkapan berkas perkara
perdata banding
25. Penunjukan Majelis Hakim
26. Menandatanganan surat
penerimaan berkas perkara
pidana banding
27. Menandatangani penetapan
majelis hakim
28. Menginput data penetapan
majelis hakim pada aplikasi
SIPP
29. Memeriksa dan
menandatangani surat berkas
perkara
30. Menandatangani surat
penetapan penahanan/
perpanjangan penetapan
penahanan
31. Penandatangan surat tentang
kelengkapan berkas
32. Penandatangan penetapan
majelis hakim
33. Memeriksa kebenaran laporan
bulanan/6 bulan/ 1 tahun
perkara PN beserta surat
pengantarnya
34. Menandatangani laporan
bulanan/6 bulan/ 1 tahun
perkara PN beserta surat
pengantarnya
35. Memeriksa kebenaran laporan
bulanan/6 bulan/ 1 tahun
perkara banding beserta surat
pengantarnya
36. Mendisposisi pengaduan
37. Membentukan Tim Pemeriksa
untuk Pengaduan yang
ditindaklanjuti dan
Membuatan Penetapan untuk
melakukan pemeriksaan
22
38. Memeriksa dan
menandatangani surat Hukum
39. Menerima penetapan Majelis
Hakim
40. Menerima blanko penetapan
majelis hakim dari bagian
kepaniteraan
41. Memeriksa berkas yang akan
ditetapkan majelisnya
42. Menandatangani surat
43. Menandatangani surat keluar
44. Menentukan rekomendasi LHP
2 Wakil Ketua 14 SOP 1. Penandatangan rekomendasi
promosi pegawai PT Medan
2. Penandatanganan rekomendasi
promosi pegawai PN Sesumut
3. Disposisi surat masuk
4. Penandatangan surat tentang
kelengkapan berkas
5. Memeriksa kebenaran laporan
bulanan/6 bulan/ 1 tahun
perkara PN beserta surat
pengantarnya
6. Memeriksa kebenaran laporan
bulanan/6 bulan/ 1 tahun
perkara banding beserta surat
pengantarnya
7. Menunjuk Hakim Pengawas
dalam penyelesaian pengaduan
8. Menunjuk Hakim Pengawas
untuk melakukan Penelaahan
9. Membaca hasil penelaahan
dan menentukan layak
tidaknya Pengaduan untuk
ditindaklanjuti
10. Menentukan Rekomendasi dari
LHP
11. Menerima blanko penetapan
majelis hakim dari bagian
kepaniteraan
12. Memeriksa berkas yang akan
ditetapkan majelisnya
13. Menetapkan majelis hakim
14. Menandatangi penetapan
mejelis
sudah
dievaluasi
tanggal 17
Oktober 2016
3 Hakim 10 SOP 1. Menerima dan mempelajari
berkas dari kepaniteraan
Perdata, pidana, tipikor, pidana
anak(bundle A dan Bundel B)
2. Musyawarah majelis hakim
sudah
dievaluasi
tanggal 17
Oktober 2016
23
3. Pembacaan putusan
4. Menerima berkas dari Panitera
Pengganti untuk dikoreksi,
setelah itu ditandatangani
5. Menerima berkas perkara dan
ketikan putusan dari PP untuk
ditanda tangani
6. Menandatangani laporan
bulanan/6 bulan/ 1 tahun
perkara PN beserta surat
pengantarnya
7. Menelaah Surat Pengaduan
8. Mengupload Putusan ke SIPP
9. Mempelajari berkas
10. Membuat Konsep putusan
4 Panitera/
Wakil Panitera
24 SOP 1. Disposisi surat masuk
2. Penandatanganan surat
pengantar dan terlaksananya
penerimaan Memori Banding
atau Kontra Memori Banding
3. Medandatanangani surat
pengantar pengiriman berkas
minutasi
4. Memeriksa buku hak-hak
Kepaniteraan
5. Mendatangani laporan
keuangan perkara dan surat
penganti
6. Memeriksa dan memaraf surat
berkas perkara
7. Menunjuk panitera pengganti
8. Memeriksa dan
menandatangani surat
pengantar pengiriman berkas
9. Memeriksa/meneliti surat yang
telah diketik dan memaraf
penahanan serta
menandatangani surat
pengantar, salinan penetapan
penahanan
10. Penandatangan surat pengantar
penunjukan majelis hakim
11. Mendatangani laporan
keuangan perkara dan surat
pengantar
12. Memaraf laporan bulanan/6
bulan/1 tahun perkara PN
beserta surat pengantarnya
13. Memaraf laporan bulanan/6
bulan/1 tahun perkara banding
beserta surat pengantarnya
14. Memeriksa dan memaraf surat
Hukum
sudah
dievaluasi
tanggal 17
Oktober 2016
24
15. Melakukan uji konsekuensi
dan menyampaikan
pemberitahuan ke Petugas
informasi tentang
permohonan informasi
diterima atau ditolak. Jika
diterima,
16. Menerima penetapan PP
17. Menandatangani surat
pengantar petikan putusan
banding dan surat pengantar
pengiriman berkas
18. Menerima salinan penetapan
perpanjangan penahanan
19. Memeriksa salinan penetapan
perpanjangan penahanan
20. Menandatangani salinan
penetapan perpanjangan
penahanan
21. Memeriksa dan memparaf
surat masuk
22. Mengoreksi draf surat keluar
23. Menandatangani surat keluar
24. Koreksi dan memberi paraf
draft surat pemberitahuan
5 Panitera Muda
Pidana
20 SOP 1. Menerima berkas perkara
pidana banding dari sub bagian
umum
2. Mendisposisi berkas perkara
pidana banding
3. Memeriksa ulang kelengkapan
dan data berkas perkara pidana
banding
4. Mendisposisi agar menyurati
PN tentang kekurangan
kelengkapan berkas perkara
pidana banding
5. Mengkoreksi dan memaraf
surat
6. Menyerahkan file putusan ke
bidang hukum untuk di upload
pada website PT Medan dan
Direktori putusan MA
7. Menerima laporan berkas
perkara pidana banding dan
putusan yang telah
ditandatangani dari Panitera
pengganti untuk dikirim ke PN
pengaju
8. Menerima dan mengkoreksi
kelengkapan berkas perkara
pidana banding yang telah
sudah
dievaluasi
tanggal 17
Oktober 2016
25
putus dari Panitera Pengganti
9. Memeriksa dan memaraf surat
pengantar pengiriman berkas
perkara pidana banding
10. Menerima salinan putusan
kasasi dari bagian umum
11. Mengecek draft laporan
bulanan perkara pidana
banding
12. Menerima dan mendisposisi
surat masuk kepaniteraan
pidana
13. Menindaklanjuti / menjawab
surat kepaniteraan pidana
14. Menerima surat permintaan
perpanjangan penahanan dari
sub bagian umum
15. Mendisposisi surat permintaan
penahanan
16. Memeriksa / meneliti surat
yang telah diketik dan
memarafnya
17. Mengkoreksi surat
pemberitahuan memori /
kontra memori banding yang
telah dibuat
18. Mengesahkan surat
pemberitahuan memori /
kontra memori banding
19. Mengontrol pengisian SIPP
perkara pidana banding
20. Mengontrol pengisian
SIPERKA perkara pidana
banding
6 Panitera Muda
Perdata
24 SOP 1. Menerima berkas perkara
perdata banding.
2. Mendisposisi tentang
pemeriksaan berkas.
3. Memeriksa dan
menandatangani resume
kelengkapan berkas.
4. Menghubungi/ menyurati
Pengadilan Negeri pengaju
tentang kekurangan /kesalahan
berkas banding.
5. Memeriksa, memaraf surat-
surat keluar perdata.
6. Memeriksa, memaraf surat
registrasi penerimaan berkas.
7. Memaraf blanko penetapan
Majelis Hakim dan Panitera
Pengganti.
sudah
dievaluasi
tanggal 17
Oktober 2016
26
8. Mengisi data-data berkas
perkara ke dalam buku register
bantu Perdata.
9. Memantau pengisian SIPP dan
SIPERKA Perdata.
10. Memantau pengisian register
Induk Perkara Perdata.
11. Memproses pelaksanaan
penerimaan Memori Banding
dan Kontra Memori Banding.
12. Menerima pelaporan perkara
perdata putus.
13. Menerima minutasi berkas
perkara dari para Panitera
Pengganti.
14. Memeriksa kelengkapan,
berkas serta salinan putusan
dan memaraf surat pengantar
putusan.
15. Memantau penyerahan
putusan asli dan bundel B ke
bagian arsip.
16. Menerima salinan putusan
kasasi.
17. Mendisposisi ke staf untuk
proses pencatatan dan
penyerahan berkas kasasi ke
bidang Hukum.
18. Membuat pelaporan keadaan
perkara perdata ke bidang
hukum,perbulan,persemester
dan pertahun.
19. Memeriksa pelaporan
keuangan perkara perdata ke
Dirjen Badilum MARI
perbulan,persemester,pertahun
dan Komdanas.
20. Mengikuti persidangan baik
Perdata maupun Pidana.
21. Mengikuti rapat Internal &
eksternal serta pelatihan.
22. Menerima surat-surat masuk
23. Mendisposisi surat masuk
24. Menjawab surat-surat yang
berkaitan dengan berkas
perdata
7 Panitera Muda
Hukum
9 SOP 1. Pembuatan Statistik Perkara
2. Pembuatan Laporan Bulanan /
6 bulan / 1 tahun perkara
PN
3. Pembuatan Laporan Bulanan /
6 Bulan / 1 Tahun Perkara
Banding
sudah
dievaluasi
tanggal 17
Oktober 2016
27
4. Pengarsipan Berkas Minutasi
5. Penanganan Pengaduan
6. Penanganan Surat Hukum
7. Pelayanan Meja Informasi
Prosedur Biasa
8. Pelayanan Meja Informasi
Prosedur Khusus
9. Burning CD putusan Perdata
dan Pidana serta Upload
Direktori Putusan ke Website
Pengadilan Tinggi Medan dan
Mahkamah Agung
8 Panitera Muda
Tipikor
44 SOP 1. Menerima berkas perkara
Tipikor dari sub bagian Umum
2. Mendisposisi berkas perkara
Tipikor
3. Melakukan koordinasi ke
PN.pengaju
4. Membuat lembar pengantar
berkas Tipikor dan
mempersiapkan pembagian
majelis sebelumnya
5. Membuat blanko penetapan
Majelis Hakim dan
Penunjukan Panitera Pengganti
6. Menyerahkan Penetapan
Majelis Hakim ke Bagian
Kepaniteraan
7. Menyerahkan Penetapan
Panitera Pengganti ke Bagian
Kepaniteraan
8. Menyerahkan file Putusan ke
Bidang Hukum untuk diup
load pada Web PT Medan dan
Direktori Putusan MARI
9. Menerima Laporan Putus dan
Berkas Putusan Banding dari
Panitera Pengganti.
10. Memeriksa kelengkapan
berkas dan surat pengantar
pengiriman berkas
11. Menerima dan mendisposisi
surat perpanjangan penahanan
12. Memeriksa dan memaraf surat
perpanjangan penahanan
13. Menerima surat perpanjangan
penahanan dari KPT/WKPT
yang sudah ditandatangani
14. Memaraf Salinan
Perpanjangan Penahanan
15. Menyerahkan Salinan
Perpanjangan Penahanan ke
Panitera/Wapan untuk
sudah
dievaluasi
tanggal 17
Oktober 2016
28
ditandatangani
16. Menerima salinan surat
perpanjangan penahanan dari
Panitera/Wapan
17. Menyerahkan penetapan
perpanjangan penahanan ke
Bagian Kepaniteraan
18. Menyerahkan Salinan
Penetapan Perpanjangan
Penahanan ke Bagian
Kepaniteraan
19. Menerima dan mendisposisi
surat masuk TIPIKOR
20. Mengevaluasi jenis surat
masuk Tipikor apakah perlu
dibalas atau diarsipkan
21. Memeriksa dan memaraf surat
masuk TIPIKOR
22. Menerima surat TIPIKOR dari
KPT/WKPT yang telah ditanda
tangani
23. Menerima salinan putusan
Kasasi dan Peninjauan
Kembali dari Bagian Umum
24. Mendisposisi salinan putusan
Kasasi dan Peninjauan
Kembali (PK).
25. Mengkoreksi Draft Laporan
bulanan/Tahunan TIPIKOR
26. Menandatangani draft Laporan
27. Membuat draft surat keluar
sesuai disposisi atasan
28. Mengkoreksi draft surat keluar
29. Memberi paraf pada draft surat
keluar
30. Memeriksa pengiriman
administrasi berkas perkara
yang telah didaftarkan dalam
buku register permohonan
Banding/Kasasi/PK
31. Memeriksa berkas perkara
banding TIPIKOR dari
Sub.Bagian Umum
32. Mengirim surat
memberitahukan untuk
melengkapi berkas dari PN
33. Mengirim Salinan
Memori/Kontra Memori yang
diterima dari PT ke PN.
34. Mencatat Majelis Hakim dan
PP
35. Upload Penetapan Majelis
Hakim dan PP ke Web (Desk
29
Info) dan menyerahkan kepada
Majelis Hakim
36. Meneliti/Mengkoreksi
kelengkapan buku perkara dan
putusan
37. Membuat surat pengantar
pengiriman berkas perkara
38. Mengirim berkas perkara ke
Sub Bagian Umum untuk
dikirim ke PN dan Upload
putusan ke Website
39. Membuat konsep surat
pemberitahuan memori
banding /kontra memori
banding.
40. Mengkoreksi dan memberi
paraf draft surat
pemberitahuan
41. Menandatangani surat yang
diterima dari bagian Umum
42. Mengkoreksi permohonan
perpanjangan yang telah
dibuat
43. Mendisposisi isi surat yang
diterima dari bagian Umum
44. Mengkoreksi penetapan
perpanjangan yang telah
dibuat
9 Panitera
Pengganti
15 SOP 1. Menerima berkas dari majelis
hakim untuk pengetikan
putusan
2. Menerima berkas yang sudah
ditandatangani oleh majelis
hakim
3. Menginput data ke SIPP dan
memburning sop persidangan
4. Menyerahkan ke bagian
Perdata persidangan
5. Menyerahkan ke bagian
Pidana persidangan
6. Menyerahkan ke bagian
Tipikor persidangan
7. Menginput data panitera
pengganti pada aplikasi SIPP
8. Menerima berkas dan konsep
putusan dari majelis hakim
untuk pengetikan putusan BA
persidagan, petikan putusan
9. Menyerahkan berkas perkara
dan putusan yang telah diketik
kepada Ketua Majelis
10. Membacakan putusan oleh
majelis hakim, selanjutnya
sudah
dievaluasi
tanggal 17
Oktober 2016
30
penanda tangan putusan
11. Menerima berkas yang sudah
ditanda tangani oleh majelis
hakim untuk jilid dan
diserahkan ke bagian
kepaniteraan pidana, perdata
12. Menginput data persidangan
kedalam aplikasi SIPP
13. Menerima berkas dan konsep
putusan dari hakim untuk
diketik
14. Menerima berkas perkara dan
ketikan putusan dari PP untuk
ditanda tangani
15. Menerima berkas dan putusan
yang telah ditanda tangani oleh
Hakim sekaligus untuk diisi
kedalam SIPP dan penyerahan
ke bidang hukum file putusan
sebagai bahan upload pada
direktori putusan
B. Non Teknis 1. Sekretaris 24 SOP 1. Meneliti dan mengoreksi ulang
dan memaraf kenaikan
pangkat pegawai PT Medan ke
Dirjen Badilum/Sekma
2. Meneliti dan mengoreksi ulang
dan memaraf kenaikan
pangkat pegawai PT Medan ke
BKN
3. Meneliti dan mengoreksi ulang
dan memaraf kenaikan
pangkat pegawai PN ke Dirjen
Badilum/Sekma
4. Meneliti dan mengoreksi ulang
dan memaraf kenaikan
pangkat pegawai PN ke BKN
5. Meneliti dan mengoreksi ulang
dan memaraf pensiunan
pegawai PN ke Dirjen
Badilum/Sekma
6. Penandatangan surat
pensiunan pegawai PT Medan
ke BKN
7. Menandatangani surat pensiun
pegawai PN ke BKN
8. Meneliti dan mengoreksi ulang
dan memaraf Karpeg, karis
dan karsu pegawai PT Medan
ke BKN
9. Meneliti dan mengoreksi ulang
dan memaraf KARPEG, Karis
sudah
dievaluasi
tanggal 17
Oktober 2016
31
dan Karsu pegawai PN se
Sumut ke BKN
10. Pemeriksaan data dan
menandatangani realisasi
anggaran
11. Pengiriman laporan LRA ke
Mahkamah Agung RI melalui
Pos dan E-mail
12. Pemeriksaan data usulan
anggaran
13. Persetujuan usulan anggaran
PAGU Anggaran
14. Persetujuan usulan anggaran
pagu indikatif
15. Persetujuan usulan anggaran
PAGU sementara dan defenitif
16. Persetujuan dan
penandatanganan POK
17. Persetujuan revisi POK
18. Persejuan revisi DIPA ke
Kanwil DJPBN/DJA
19. Pemeriksaan data usulan
anggaran
20. Persetujuan usulan
perencanaan anggaran 1 tahun
yang akan datang
21. Disposisi surat masuk
22. Menyetujui rekapan usulan
biaya pembelian ATK/Barang
perkantoran sehari-hari
23. Menyetujui biaya usulan
perawatan dan pemeliharaan
BMN
24. Menerima laporan gangguan
keamanan dan mengoreksi
usulan penanganan gangguan
2. Kepala Bagian
Umum dan
Keuangan
18 SOP 1. Meneliti dan mengoreksi ulang
dan memaraf kenaikan
pangkat pegawai PT Medan ke
Dirjen Badilum/SEKMA
2. Meneliti dan mengoreksi ulang
dan memaraf kenaikan
pangkat pegawai PT Medan ke
BKN
3. Meneliti dan mengoreksi ulang
dan memaraf kenaikan
pangkat pegawai PN ke Dirjen
Badilum/SEKMA
4. Meneliti dan mengoreksi ulang
dan memaraf kenaikan
pangkat pegawai PN ke BKN
5. Meneliti dan mengoreksi ulang
sudah
dievaluasi
tanggal 17
Oktober 2016
32
dan memaraf pensiun pegawai
PT Medan ke BKN
6. Meneliti dan mengoreksi ulang
dan memaraf
7. Memeriksa data realisasi
anggaran
8. Pemeriksaan data usulan
anggaran
9. Pemeriksaan data perencanaan
anggaran 1 tahun yang akan
datang
10. Pemeriksaan data usulan
anggaran terhadap pagu
indikatif
11. Pemerikasaan data usulan
anggaran terhadap PAGU
sementara dan defenitif
12. Pengecekan POK dan paraf
13. Pengecekan revisi POK
14. Pengecekan revisi DIPA ke
Kanwil DJPBN/DJA
15. Disposisi surat masuk
16. Memeriksan dan menyetujui
rekapan usulan biaya
pembelian ATK/Barang
perkantoran sehari-hari
17. Memeriksa dan menyetujui
biaya usulan perawatan dan
pemeliharaan BMN
18. Menerima laporan gangguan
keamanan dan mengusulkan
penanganan gangguan
3. Kepala Bagian
Perencanaan
dan
Kepegawaian
28 SOP 1. Pemeriksaan data usulan
anggara
2. Pemeriksaan data perencanaan
anggaran 1 tahun yang akan
datang
3. Pemeriksaan data penyesuaian
usulan anggaran terhadap
PAGU Indikatif
4. Pemeriksaan data penyesuaian
usulan anggaran terhadap
PAGU sementara dan defenitif
5. Pengecekan POK dan paraf
6. Pengecekan revisi POK
7. Pengecekan revisi DIPA ke
Kanwil DJPBN/DJA
8. Disposisi surat masuk
9. Meneliti dan mengoreksi ulang
dan memaraf kenaikan
pangkat pegawai PT Medan ke
Dirjen Badilum/Sekma
sudah
dievaluasi
tanggal 17
Oktober 2016
33
10. Meneliti dan mengoreksi ulang
dan memaraf kenaikan
pangkat pegawai PT Medan ke
BKN
11. Meneliti dan mengoreksi ulang
dan memaraf kenaikan
pangkat pegawai PN ke Dirjen
Badilum/Sekma
12. Meneliti dan mengoreksi ulang
dan memaraf kenaikan
pangkat pegawai PN ke BKN
13. Meneliti dan mengoreksi ulang
dan memaraf pensiunan
pegawai PT Medan ke Dirjen
Badilum/SEKMA
14. Meneliti dan mengoreksi ulang
dan memaraf pensiunan
pegawai PT Medan ke BKN
15. Meneliti dan mengoreksi ulang
dan memaraf Penandatangan
surat pensiun pegawai PN ke
Dirjen Badilum/Sekma
16. Meneliti dan mengoreksi ulang
dan memaraf Penandatangan
surat pensiun pegawai PN ke
BKN
17. Meneliti dan mengoreksi ulang
dan memaraf karpeg, karis dan
karsu pegawai PT Medan ke
BKN
18. Meneliti dan mengoreksi ulang
dan memaraf karpeg, karis dan
karsu pegawai PN se Sumut ke
BKN
19. Meneliti dan mengoreksi ulang
SK kenaikan pangkat pegawai
PT Medan dan PN Sesumut
20. Meneliti dan mengoreksi ulang
surat dan memaraf ijin cuti
pegawai PT Medan
21. Meneliti dan mengoreksi ulang
surat dan memaraf ijin cuti
KPN
22. Pemeriksaan kenaikan gaji
berkala (KGB)
23. Mengoreksi ulang, memaraf
promosi pegawai PT Medan
24. Mengoreksi ulang, memaraf
promosi pegawai PN se sumut
25. Meneliti dan mengoreksi ulang
SK dan diparaf hukuman
disiplin
26. Pemeriksaan pembuatan SK
34
27. Meneliti, dan mengoreksi
ulang surat serta memaraf
surat dinas
28. Penandatangan draf rekap
kehadiran
4. Ka. Sub Bag.
Kepegawaian
dan IT
23 SOP 1. Meneliti dan mengoreksi ulang
serta melegalisir berkas usulan
kenaikan pangkat pegawai PT
Medan ke Dirjen
Badilum/Sekma dan menyerah
ke pada Kabag
2. Meneliti dan mengoreksi ulang
serta melegalisir berkas usulan
kenaikan pangkat pegawai PT
Medan ke BKN dan menyerah
ke pada Kabag
3. Meneliti dan mengoreksi ulang
serta melegalisir berkas usulan
kenaikan pangkat pegawai PN
ke Dirjen Badilum/Sekma dan
menyerah ke pada Kabag
4. Meneliti dan mengoreksi ulang
serta melegalisir berkas usulan
kenaikan pangkat pegawai PN
ke BKN dan menyerah ke
pada Kabag
5. Meneliti dan mengoreksi ulang
serta melegalisir berkas usulan
pensiunan pegawai PT Medan
ke Dirjen Badilum/Sekma dan
menyerah ke pada Kabag
6. Meneliti dan mengoreksi ulang
serta melegalisir berkas usulan
pensiunan pegawai PT Medan
ke BKN dan menyerah ke
pada Kabag
7. Meneliti dan mengoreksi ulang
serta melegalisir berkas usulan
pensiunan pegawai PN Medan
ke Dirjen Badilum/Sekma dan
menyerah ke pada Kabag
Meneliti dan mengoreksi ulang
serta melegalisir berkas usulan
pensiunan pegawai PN ke
BKN dan menyerah ke pada
Kabag
8. Meneliti dan mengoreksi ulang
serta melegalisir berkas usulan
Karpeg, Karis dan Karsu
Pegawai PT Medan Ke BKN
dan menyerah ke pada Kabag
9. Meneliti dan mengoreksi ulang
sudah
dievaluasi
tanggal 17
Oktober 2016
35
serta melegalisir berkas usulan
Karpeg, Karis dan Karsu
Pegawai PN Sesumut Ke BKN
dan menyerahkan kepada
Kabag
10. Meneliti dan mengoreksi ulang
SK kenaikan pangkat pegawai
PT Medan dan PN se sumut
11. Meneliti dan mengoreksi ulang
surat dan memaraf izin cuti
pegawai PT Medan
12. Meneliti dan mengoreksi ulang
surat dan memaraf izin cuti
KPN
13. Mengoreksi surat KGB
(kenaikan gaji berkala)
14. Mengoreksi ulang, memaraf ,
melegalisir berkas promosi
pegawai PT Medan, dan
menyerahkan ke Kabag untuk
di paraf
15. Mengoreksi ulang, memaraf ,
melegalisir berkas promosi
pegawai PN sesumut, dan
menyerahkan ke Kabag untuk
di Paraf
16. Meneliti dan mengoreksi ulang
SK hukuman disiplin dan
diparaf
17. Mendisposisi surat dan
membuat konsep surat SK
18. Mendisposisi surat dan
membuat konsep surat dinas
19. Penandatanganan draf rekap
kehadiran
20. Membuat permohonan
inventaris
21. Membuat konsep berita di
website
22. Meminta persetujuan
Ka.sub.bag mengenai berita di
website
23. Melaporkan tentang
permasalahan website
5. Ka.Sub Bag.
Keuangan dan
Pelaporan
19 SOP 1. Menandatangani Surat
Permintaan Pembayaran (SPP)
2. Menandatangani Surat
Perintah Membayar (SPM)
3. Memasukkan data ke aplikasi
PIN PPSPM beserta kode
barcode
4. Meneliti persetujuan
sudah
dievaluasi
tanggal 17
Oktober 2016
36
permintaan gaji induk,
kekurangan gaji, gaji
susulan,uang makan beserta
persetujuan anggaran yang
akan direalisasikan
5. Memerikasa permintaan uang
persediaan (UP) dan ganti
uang persediaan (GUP)
6. Memeriksa permintaan dana
langsung (LS) bendahara dan
pihak ke -3
7. Memeriksa penyetoran pajak
yang telah dipungut
8. Memeriksa permintaan dan
pertanggung jawaban
remunerasi
9. Memeriksa permintaan
remunerasi dari Pengadilan
Negeri se – wilayah hukum
Sumatera Utara
10. Merekapitulasi dan mengkunci
pertanggungjawaban
Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri Se –
wilayah hukum Sumatera
Utara
11. Memeriksa data anggaran
yang telah direalisasikan dan
membuat pelaporan
12. Memeriksa Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP)
untuk DIPA 03 dan DIPA 01
13. Memeriksa pembukuan
aplikasi SILABI bendahara
penerimaan dan pengeluaran
14. Memeriksa Laporan E –
Monev Bappenas
15. Memeriksa Laporan E –
Monev Anggaran
16. Memeriksa Laporan
Rekonsiliasi untuk DIPA 01
dan DIPA 03
17. Memeriksa Laporan Sistem
Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran Wilayah
(SAPPAW) untuk DIPA 03
18. Memeriksa pelaporan dan
pencataan SIMAK BMN
19. Memeriksa dan
menandatangani pertanggung
jawaban ruangan (DBR)
ruangan
37
6. Ka.Sub Bag.
Tata Usaha
dan Rumah
Tangga
8 SOP 1. Menerima surat masuk dari
front office PTSP dan
mensortir kebenaran surat
(alamat, dinas, pribadi,
rahasia, penting, biasa)
2. Menerima, mengawasi, dan
membantu tindakan
penanganan gangguan
3. Mendistribusikan surat sesuai
disposisi ke bagian pengelola
masing-masing
4. Mengkoreksi rekapan usulan
daftar pembelian dan
mengajukan biaya pembeliaan
5. Mengoreksi daftar permintaan
atk/barang perkantoran sehari-
hari
6. Mengoreksi permintaan dan
mengajukan biaya usulan
perawatan dan pemeliharaan
BMN
7. Menerima laporan keadaan
keamanan :
a. Bila keadaan aman,
laporan sampai disini
b. Bila terjadi gangguan
keamanan segera
melaporkan gangguan
keamanan
8. Menerima, mengawasi, dan
membantu tindakan
penanganan gangguan
sudah
dievaluasi
tanggal 17
Oktober 2016
7. Ka.Sub Bag.
Rencana
Program dan
Anggaran
7 SOP 1. Pengecekan kebenaran data
usulan anggaran sesuai SBK
2. Pengecekan kebenaran data
usulan anggaran untuk 1
Tahun yang akan datang sesuai
SBK
3. Pengecekan kebenaran data
sesuai Nilai Pagu Indikatif
4. Pengecekan kebenaran data
sesuai Nilai Pagu Anggaran
5. Pengecekan POK dan Paraf
6. Pengecekan revisi POK
7. Pengecekan revisi DIPA ke
Kanwil DJPBN/DJA
sudah
dievaluasi
tanggal 17
Oktober 2016
8. Staf Sub
Bagian
Kepegawaian
114 SOP SOP KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI PT MEDAN KE
DIRJEND BADILUM / SEKMA
1. Mulai, menerima permohonan
usul kenaikan pangkat dari ybs
2. Mengumpulkan data, meneliti
sudah
dievaluasi
tanggal 17
Oktober 2016
38
dan mengevaluasi kelengkapan
berkas kenaikan pangkat
3. Pembuatan pengantar surat
dan menyerahkan kepada
Kasubag untuk diparaf dan
dilegalisir
4. Menyerahkan berkas ke Sub.
Bag. Umum untuk diberi
nomor dan dikirimkan
5. Menerima arsip pertinggal dari
umum, dan mengarsipkan /
selesai
SOP KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI PT MEDAN KE BKN
6. Mulai, menerima permohonan
usul kenaikan pangkat dari ybs
7. Mengumpulkan data, meneliti
dan mengevaluasi kelengkapan
berkas kenaikan pangkat
8. Pembuatan pengantar surat
dan menyerahkan kepada
Kasubag untuk diparaf dan
dilegalisir
9. Menyerahkan berkas ke sub.
Bag. Umum untuk dinomori
dan dikirimkan
10. Menerima arsip pertinggal dari
umum, mengonlinekan ke
BKN Reg VI pada Aplikasi
SAPK BKN, dan
mengarsipkan / selesai
SOP KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI PN KE DIRJEND
BADILUM / SEKMA
11. Mulai, menerima permohonan
usul kenaikan pangkat dari
Satker ybs
12. Mengumpulkan data, meneliti
dan mengevaluasi kelengkapan
berkas kenaikan pangkat
13. Pembuatan pengantar surat
dan menyerahkan kepada
Kasubag untuk diparaf
14. Menyerahkan berkas ke sub.
Bag. Umum untuk dinomori
dan dikirimkan
15. Menerima arsip pertinggal dari
umum, dan mengarsipkan /
selesai
SOP KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI PN KE BKN
39
16. Mulai, menerima permohonan
usul kenaikan pangkat dari
Satker yang bersangkutan
17. Mengumpulkan data, meneliti
dan mengevaluasi kelengkapan
berkas kenaikan pangkat
18. Pembuatan pengantar surat
dan menyerahkan kepada
Kasubag untuk diparaf
19. Menyerahkan berkas ke sub.
Bag. Umum untuk dinomori
dan dikirimkan
20. Menerima arsip pertinggal dari
umum, mengonlinekan ke
BKN Reg VI pada Aplikasi
SAPK BKN, dan
mengarsipkan / selesai
SOP PENSIUN PEGAWAI PT
MEDAN KE DIRJEND
BADILUM / SEKMA
21. Mulai, menerima permohonan
usul Pensiun dari ybs
22. Mengumpulkan data, meneliti
dan mengevaluasi kelengkapan
berkas usul pensiun
23. Pembuatan pengantar surat
dan menyerahkan kepada
Kasubag untuk diparaf dan
dilegalisir
24. Menyerahkan berkas ke sub.
Bag. Umum untuk dinomori
dan dikirimkan
25. Menerima arsip pertinggal dari
umum, dan mengarsipkan /
selesai
SOP PENSIUN PEGAWAI PT
MEDAN KE BKN
26. Mulai, menerima permohonan
usul Pensiun dari ybs
27. Mengumpulkan data, meneliti
dan mengevaluasi kelengkapan
berkas pensiun
28. Pembuatan pengantar surat
dan menyerahkan kepada
Kasubag untuk diparaf dan
dilegalisir
29. Menyerahkan berkas ke sub.
Bag. Umum untuk dinomori
dan dikirimkan
30. Menerima arsip pertinggal dari
umum, mengonlinekan ke
40
BKN Reg VI pada Aplikasi
SAPK BKN, dan
mengarsipkan / selesai
SOP PENSIUN PEGAWAI PN
KE DIRJEND BADILUM /
SEKMA
31. Mulai, menerima permohonan
usul Pensiun dari Satker ybs
32. Mengumpulkan data, meneliti
dan mengevaluasi kelengkapan
berkas pensiun
33. Pembuatan pengantar surat
dan menyerahkan kepada
Ka.sub.bag untuk diparaf
34. Menyerahkan berkas ke sub
bag. Umum untuk diberi
nomor dan dikirimkan.
35. Menerima arsip pertinggal dari
umum, dan mengarsipkan /
selesai
SOP PENSIUN PEGAWAI PN
KE BKN
36. Mulai, menerima permohonan
usul pensiun dari satker yang
bersangkutan
37. Mengumpulkan data, meneliti
dan mengevaluasi kelengkapan
berkas pensiun
38. Pembuatan pengantar surat
dan menyerahkan kepada
Kasubag untuk diparaf
39. Menyerahkan berkas ke sub.
bag. Umum untuk dinomori
dan dikirimkan
40. Menerima arsip pertinggal dari
umum, menginputnya pada
aplikasi SAPK BKN, dan
mengarsipkan / selesai
SOP KARPEG, KARIS, DAN
KARSU PEGAWAI PT MEDAN
KE BKN
41. Mulai, menerima permohonan
dari ybs
42. Mengumpulkan data, meneliti
dan mengevaluasi kelengkapan
berkas
43. Pembuatan pengantar surat
dan menyerahkan kepada
Kasubag untuk diparaf dan
dilegalisir
41
44. Menyerahkan berkas ke sub.
bag. Umum untuk dinomori
dan dikirimkan
45. Menerima arsip pertinggal dari
umum, mdan mengarsipkan /
selesai
SOP KARPEG, KARIS, DAN
KARSU PEGAWAI PN SE
SUMUT KE BKN
46. Mulai, menerima permohonan
dari satker ybs
47. Mengumpulkan data, meneliti
dan mengevaluasi kelengkapan
berkas
48. Pembuatan pengantar surat
dan menyerahkan kepada
Kasubag untuk diparaf
49. Menyerahkan berkas ke sub.
bag. Umum untuk diberi
nomor dan dikirimkan
50. Menerima arsip pertinggal
dari umum, dan mengarsipkan
/ selesai
SOP PEMBUATAN SK
KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI PT MEDAN DAN PN
SE SUMUT
51. Menerima Nota Persetujuan
dari BKN
52. Membuat dan menyerahkan
SK Kenaikan Pangkat kepada
Kasubag
53. Menyerahkan SK KP ke sub.
bag. Umum untuk diberi
nomor dan dikirimkan
54. Menerima arsip pertinggal dari
umum, dan mengarsipkan /
selesai
SOP IJIN CUTI PEGAWAI PT
MEDAN
55. Mulai, menerima permohonan
dari ybs yang sudah disetujui
atasan langsung nya
56. Membuat surat pengantar cuti
ybs dan menyerahkan ke
Kasubag untuk diparaf
57. Menyerahkan surat cuti ybs ke
sub. bag. Umum untuk diberi
nomor dan dikirimkan.
58. Menerima arsip pertinggal dari
42
umum, dan mengarsipkan /
selesai
SOP IJIN CUTI KPN
59. Mulai, menerima permohonan
dari KPN
60. Membuat surat pengantar cuti
Ybs dan menyerahkan ke
Kasubag untuk diparaf
61. Menyerahkan surat cuti Ybs ke
sub bag. Umum untuk
dinomori dan dikirimkan
62. Menerima arsip pertinggal dari
umum, dan mengarsipkan /
selesai
SOP KENAIKAN GAJI
BERKALA (KGB)
63. Pengumpulan data
64. Pengonsepan surat
65. Pembuatan Surat
66. Pemberian nomor, pengiriman
durat dan pengarsipan
SOP PROMOSI PEGAWAI PT
MEDAN
67. Menerima permohonan dari
PegawaI Ybs dan
mengumpulkan data
68. Membuat Uraian dan Draf
Baperjakat
69. Membuat Daftar Baperjakat
(Hasil Baperjakat)
70. Membuat rekomendasi, dan
menyerahkan berkas kepada
Kasubag untuk diparaf dan
dilegalisir
71. Penomoran rekomendasi ke
sub bag. Umum
72. Membuat pengantar Usul
Promosi dan menyerahkan ke
Kasubag untuk di paraf
73. Penomoran usulan dan
pengiriman ke sub bag. Umum
74. Menerima pertinggal/arsip dan
mengarsip
SOP PROMOSI PEGAWAI PN
SE SUMUT
75. Menerima permohonan dari
satker Ybs dan mengumpulkan
data
76. Membuat uraian dan draf
Baperjakat
43
77. Membuat Daftar Baperjakat
(Hasil Baperjakat)
78. Membuat rekomendasi, dan
menyerahkan berkas kepada
Kasubag untuk diparaf
79. Penomoran rekomendasi ke
sub bag. Umum
80. Membuat pengantar Usul
Promosi dan menyerahkan ke
Kasubag untuk di paraf
81. Penomoran usulan dan
pengiriman ke sub Bag.
Umum
82. Menerima pertinggal/arsip dan
mengarsip
SOP PEMBUATAN SK
HUKUMAN DISIPLIN
83. Menerima hasil pemeriksaan/
kesimpulan/ rekomendasi
hukuman disiplin.
84. Pembuatan SK dan
menyerahkan ke kasubag
untuk diparaf
85. Penomoran, pengiriman ke sub
bag. Umum
86. Menerima arsip pertinggal dan
mengarsipkan / selesai
SOP PEMBUATAN SK
87. Menerima surat dinas yang
telah didisposisi oleh KPT dan
Sekretaris
88. Menyiapkan bahan untuk
pembuatan surat keputusan
89. Melaksanakan disposisi surat
dan mengetik surat
90. Pemberian nomor, pengiriman
surat dan pengarsipan
SOP SURAT DINAS
91. Menerima surat dinas yang
telah didisposisi oleh KPT dan
Sekretaris
92. Melaksanakan disposisi surat
dan mengetik surat, dan
menyerahkan kepada Kasubag
untuk diparaf
93. Pemberian nomor, pengiriman
surat dan pengarsipan
44
SOP PEMBUATAN
PENILAIAN PRESTASI KERJA
(PPK) / DP3
94. Pengumpulan Data Pegawai
95. Penginputan realisasi SKP
dalam perhitungan
96. Pembuatan draf PPK dan DP3
97. Diberikan kepada yang
bersangkutan dan menyimpan
SKP
SOP REKAP DAFTAR HADIR
98. Pengumpulan data absensi
99. Merekap kehadiran pegawai
100. Membuat/mengetik rekap
kehadiran
101. Pengiriman,menyimpan rekap
absensi
SOP INVENTARIS PEGAWAI
102. Membuat permohonan
inventaris
103. Meminta persetujuan
SOP PEMBUATAN BERITA DI
WEBSITE
104. Mengumpulkan data kegiatan
105. Membuat konsep berita
106. Meminta persetujuan Kasubag
107. Mengupload berita sesuai
klasifikasinya, selesai
SOP PENANGANAN
PERMASALAHAN WEBSITE
108. Menerima laporan tentang
permasalahan
109. Menganalisa permasalahan,
dan mencari solusi
110. Mengkonfirmasi kembali
permasalahan kepada pihak
pelaporan, apakah masalahnya
sudah diselesaikan atau perlu
penanganan lebih lanjut,
selesai
SOP UPDATE WEBSITE
111. Menerima laporan tentang
permasalahan
112. Melaporkan tentang
permasalahan
113. Menganalisa permasalahan,
dan mencari solusi
114. Mengkonfirmasi kembali
45
permasalahan kepada pihak
pelaporan, apakah masalahnya
sudah diselesaikan atau perlu
penanganan lebih lanjut,
selesai
9 Staf Sub
Bagian
Keuangan dan
Pelaporan
21 SOP 1. Melakukan rekonsiliasi antara
SAIBA dengan SIMAK BMN
per bulan, pertriwulan dan
semesteran
2. Melakukan rekonsiliasi
internal antara SAIBA dengan
SIMAK BMN
3. Melakukan rekonsiliasi
SAIBA dan SIMAK BMN
untuk Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri selaku
kordinator wilayah untuk
DIPA 03
4. Menerbitkan SK untuk barang
barang yang merupakan milik
Negera seperti kendaraan
dinas, laptop dan rumah dinas
5. Melakukankan penyetoran
PNBP yang dipungut untuk
DIPA 01 (BUA) dan DIPA 03
(BADILUM)
6. Menerbitkan Daftar Barang
Ruangan(DBR) terhadap
semua ruangan yang ada di
Pengadilan Tingi Medan
7. Meregister surat masuk, surat
keluar, surat perintah bayar
8. Menyetorkan pajak yang
dipungut terhadap objek pajak
9. Melakukan pembayaran
terhadap kwitansi yang
diterima
10. Menginput semua kwitansi
pada apalikasi SILABI
11. Membuat Laporan
Pertanggung Jawaban (LPJ)
untuk DIPA 01 dan DIPA 03
12. Mengisi e–monev
BAPPENAS
13. Mengisi e – monev smart
14. Menginput PNBP pada
aplikasi SIMARI
15. Menginput SAS untuk
bendahara penerimaan dan
pengeluaran aplikasi
16. Menginput LRA pada aplikasi
KOMDANAS
17. Mengiput kuitansi pada
sudah
dievaluasi
tanggal 17
Oktober 2016
46
aplikasi SILABI
18. Membuat usulan gaji,
kekurangan gaji, uang makan
setiap bulannya untuk hakim,
para pegawai dan anak honorer
19. Membuat pengajuan
remunerasi untuk para
pegawai
20. Merepakitulasi pengajuan
remunerasi setiap bulannya
dari Pengadilan Negeri se –
wilayah hukum Sumatera
Utara.
21. Membuat Laporan Keuangan
per triwulan, semester dan
tahunan
10 Staf Sub
Bagian
Rencana
Program dan
Anggaran
28 SOP 1. Menerima usulan anggaran
dari Satker di wilayah PT
Medan (dalam format Aplikasi
RKA-KL) dan data Pendukung
2. Menghimpun dan merekap
RKA-KL Seluruh Satuan
Kerja
3. Memastikan Usulan Anggaran
Belanja Pegawai, Belanja
Barang Operasional dan Non
Operasional, dan Belanja
Modal terhadap kesesuaian
usulan dengan Standar Biaya
Keluaran yang ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan
4. Pengiriman Rekap Usulan
Anggaran ke Biro Perencanaan
dan Dirjen Badilum
Mahkamah Agung RI
5. Pembuatan Konsep Usulan
Anggaran dalam aplikasi
RKA-KL sesuai hasil
rapat/musyawarah bersama
Pimpinan, para hakim, Pejabat
Strukutural dan fungsional
serta seluruh pegawai.
6. Pengecekan Usulan Anggaran
Belanja Pegawai, Belanja
Barang Operasional dan Non
Operasional, dan Belanja
Modal terhadap kesesuaian
usulan dengan Standar Biaya
Keluaran yang ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan, serta
pembuatan rencana penarikan
anggaran dan data pendukung
sudah
dievaluasi
tanggal 17
Oktober 2016
47
usulan anggaran
7. Pencetakan konsep usulan
Anggaran dalam Bentuk
Lembar Kertas Kerja Format
Aplikasi RKA-KL
8. Rekap Usulan Anggaran
dengan Pengadilan Tinggi /
Negeri dan Pengiriman data ke
Biro Perencanaan Mahkamah
Agung RI
9. Pembagian Nilai Pagu
Indikatif ke masing-masing
Satuan Kerja
10. Penyesuaian Data Kenaikan
Gaji dan Nilai Pagu Belanja
Barang Operasional dan Non
Operasional, dan Belanja
Modal serta penyesuaian
rencana penarikan anggaran
11. Memastikan kesesuaian
rencana penarikan, data KPA,
email masing-masing satuan
kerja dan Validasi Data dan
Data Pendukung terhadap
Penyesuaian Anggaran
12. Pengumpulan hasil
penyesuaian anggaran dari
masing-masing satuan kerja.
13. Penyerahan data back up yang
sudah valid serta data
pendukung usulan anggaran
seluruh satuan kerja
14. Pengambilan nilai pagu
anggaran seluruh satuan kerja
15. Penyesuaian data Kenaikan
Gaji dan nilai Pagu Belanja
Barang Operasional dan Non
Operasional, dan Belanja
Modal seluruh satuan kerja
dan rencana penarikan
anggaran
16. Pengecekan data pendukung
terhadap penyesuaian
anggaran
17. Penyerahan data back up yang
sudah valid serta data
pendukung usulan anggaran
seluruh satker.
18. Pengambilan data Pdf DIPA
Petikan dan back up RKAKL
pada website RKAKL DIPA
online
19. Proses restore back up
48
RKAKL ke dalam aplikasi
RKAKL dan pencetakan DIPA
Petikan serta Petunjuk
Operasional Kegiatan (POK)
20. Penggandaan POK dan DIPA
serta pengarsipan.
21. Pengambilan rincian rencana
Kegiatan POK
22. Pembuatan konsep revisi
Anggaran POK
23. Penginputan data revisi POK
ke dalam aplikasi RKAKL
24. Pengarsipan dan pendataan
revisi POK
25. Pengambilan rincian rencana
kegiatan revisi DIPA ke
Kanwil DJPBN/DJA
26. Pembuatan konsep revisi
anggaran DIPA ke Kanwil
DJPBN/DJA
27. Penginputan data revisi ke
dalam aplikasi RKAKL,
matrik semula menjadi
pengantar revisi dan SPTJM
28. Pengiriman revisi ke Kanwil
DJPBN / DJA melalui eselon I
11 Staf Sub
Bagian Tata
Usaha dan
Rumah
Tangga
55 SOP 1. Menerima surat masuk dan
mensortir kebenaran surat
(alamat, dinas, pribadi,
rahasia, penting, biasa)
2. Meregister surat masuk pada
buku agenda surat masuk
3. Mengisi dan menyertakan
lembar disposis pada surat
4. Memisahkan surat
kepaniteraan / kesekretariatan
5. Menerima surat yang sudah di
disposisi
6. Mengarsipkan copy lembar
disposisi
7. Menerima surat keluar dari
tiap-tiap bagian
8. Mengagendakan, menomori
dan membuat tanggal surat
keluar
9. Mengamplopkan surat keluar
10. Membuat daftar pengiriman
surat
11. Mengirimkan surat (lewat pos
atau kurir)
12. Mengarsipkan bukti
pengiriman surat
sudah
dievaluasi
tanggal 17
Oktober 2016
49
13. Mendata dan menerima
permintaan kebutuhan
atk/barang keperluan kantor
sehari-hari
14. Merekap data permintaan
kebutuhan ATK / barang
keperluan kantor seharihari
15. Mengajukan usulan daftar
pembelian
16. Membeli ATK / barang
keperluan perkantoran sehari-
hari sesuai dengan daftar
pembelian yang disetujui
kepada pihak ketiga
17. Menerima, menyimpan dan
merekap stok persediaan
atk/barang keperluan
perkantoran sehari-hari
18. Menerima permintaan ATK /
barang keperluan perkantoran
sehari-hari dari tiap bagian
19. Mengajukan daftar permintaan
atk / barang keperluan
perkantoran seharihari
20. Menyediakan dan
menyerahkan ATK /barang
keperluan perkantoran sehari-
hari sesuai dengan daftar
persetujuan permintaan ketiap-
tiap bagian
21. Mendata, merekap dan
membuat laporan barang
keluar dan sisa barang
22. Mendata dan menerima usulan
perawatan dan pemeliharaan
BMNndari tiap-tiap bagian
23. Mengajukan permintaan
usulan perawatan dan
pemeliharaan BMN
24. Mencari rekanan untuk
melakukan perawatan dan
pemeliharaan kepada pihak
ketiga
25. Memeriksa dan menerima
hasil perawatan dan
pemeliharaan BMN dari pihak
ketiga
26. Menyerahkan BMN yang
sudah dilakukan perawatan
dan pemeliharaan kepada
pihak bagian yang mengajukan
27. Mengarsipkan bukti perawatan
dan pemeliharaan yang telah
50
dilaksanakan
28. Menerima dan mendata buku
yang akan dimasukkan dalam
perpustakaan
29. Meregister buku dalam buku
Buku Register Induk
30. Mengidentifikasi dan
mengklasifikasikan buku
31. Menyampul, melabel, dan
membuat kartu peminjam
buku
32. Menyusun, menata dan
mengelompokkan buku dalam
rak buku /lemari penyimpanan
buku
33. Menerima permintaan
peminjamabuku oleh anggota
perpustakaan
34. Memeriksa ketersedian buku
dan mengambil buku pinjaman
pada tempatnya
35. Meregister data peminjam,
buku yang dipinjam dan waktu
peminjaman dalam buku
register
36. Menyerahkan buku kepada
peminjam
37. Mengarsipkan kartu buku yang
dipinjam
38. Menerima dan memeriksa
bukpinjaman yang
dipulangkan
39. Meregister pemulangan buku
pada buku register
40. Mengembalikan kartu
pinjaman pada buku yang
dipinjam
41. Meletakan buku pinjaman
pada tempatnya semula
42. Memeriksa keadaan
lingkungan
43. gedung kantor secara berkala
dalam satu hari
44. Memeriksa keadaan
lingkungan gedung kantor
secara berkala dalam satu hari
45. Melaporkan kondisi keamanan
lingkungan kantor (aman dan
gangguan)
46. Melaksanakan, melaporkan
dan atau berkerjasama dengan
pihak berwajib dalam hal
tindakan penanganan
51
keamanan serta melaporkan
kegiatan penanganan
keamanan
47. Mengarsipkan laporan
gangguan keamanan
48. Menerima tamu yang
berkunjung
49. Mengisi daftar tamu dan
menerima identitas tamu
50. Melaporkan dan meminta
persetujuan kepada pihak yang
dituju
51. Memberikan kartu tanda
pengenal tamu, menyimpan
kartu identitas tamu, dan
mengantarkan tamu kepada
yang dituju
52. Menerima, memeriksa dan
mendata waktu keluar tamu
pada buku tamu yang telah
selesai berkunjung
53. Memastikan keadaan aman
dan menerima kartu tanda
pengenal tamu, serta
mengembalikan identitas tamu
54. Mengantar tamu sampai pada
pintu keluar gedung
55. Mengarsipkan laporan
kunjungan tamu
II PENGADILAN NEGERI BALIGE
A Teknis Pengadilan
1 Ketua 4 SOP 1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Penetapan Majelis
4. SOP Eksekusi Riil
2 Wakil Ketua 4 SOP 1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Perpanjangan Penahanan
4. SOP Izin Sita dan Penggeledahan
3 Hakim 5 SOP 1. SOP Persidangan Perkara
Perdata
2. SOP Perkara Permohonan
3. SOP Perkara Pidana
Biasa/Khusus
4. SOP Perkara Persidangan
Triping
5. SOP Perkara Persidangan Lalu
Lintas
4 Panitera 4 SOP 1. SOP Surat Masuk
52
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Penetapan Panitera
Pengganti
4. SOP Pelaksanaan Eksekusi Riil
5 Panitera Muda
Pidana
2 SOP 1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
6 Panitera Muda
Perdata
2 SOP 1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
7 Panitera Muda
Hukum
2 SOP 1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
8 Panitera
Pengganti
5 SOP 1. SOP Persidangan Perkara Pidana
Biasa
2. SOP Persidangan Perkara
Tipiring
3. SOP Persidangan Perkara Lalu
Lintas
4. SOP Persidangan Perkara
Perdata Gugatan
5. SOP Persidangan Perkara
Perdata Permohonan
9 Jurusita
Pengganti
5 SOP 1. SOP Pelaksanaan Aanmaning
2. SOP Pelaksanaan Eksekusi Riil
3. SOP Pemberitahuan Panggilan
Sidang
4. SOP Pemberitahuan Putusan
5. SOP Pelaksanaan Delegasi
B Non Teknis Pengadilan
1 Sekretaris 7 SOP 1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Perencanaan dan
Penyusunan Anggaran
4. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Sub. Bagian
Kepegawaian, Organisasi dan
Tata Laksana
5. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Pengelolaan
Teknologi Informasi
6. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Urusan Surat
Menyurat, Arsip, Perlengkapan
Rumah Tangga, Keamanan,
Keprotokolan Dan Perpustakaan
7. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Pemantauan,
Evaluasi Dan Dokumentasi serta
53
Pelaporan
2 Kepala Sub
Bagian Umum
dan Keuangan
2 SOP 1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3 Kepala Sub
Bagian
Kepegawaian
dan Organisasi
Tata Laksana
2 SOP 1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
4 Kepala Sub
Bagian
Perencanaan,
Teknologi
Informasi dan
Pelaporan
2 SOP 1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
5 Staf
Kepaniteraan
Pidana
13 SOP 1. SOP Administrasi Izin
Perpanjangan Penahanan
2. SOP Izin Persetujuan
Penggeledahan
3. SOP Izin Persetujuan Penyitaan
4. SOP Administrasi Penganganan
Perkara Lalu Lintas
5. SOP Administrasi Penanganan
Perkara Pidana dan Sistem
Informasi Penelusuran Perkara
(SIPP)
6. SOP Administrasi Proses
Penanganan Perkara
7. SOP Pra Peradilan
8. SOP Administrasi Upaya
Hukum Kasasi Perkara Pidana
9. SOP Administrasi Upaya
Hukum Grasi Perkara Pidana
10. SOP Administrasi Upaya
Hukum Kasasi Perkara Pidana
11. SOP Administrasi Hukum
Peninjauan Kembali Perkara
Pidana
12. SOP Administrasi Upaya
Hukum Kasasi Perkara Pidana
13. SOP Administrasi Penanganan
Permohonan Penetapan Diversi
6 Staf
Kepaniteraan
Perdata
16 SOP 1. SOP Perdata Gugatan
Sederhana
2. SOP Keberatan Gugatan
Sederhana
3. SOP Perdata Permohonan
4. SOP Persidangan Permohonan
5. SOP Perdata Gugatan
6. SOP Persidangan Gugatan
54
7. SOP Perkara Perdata Banding
8. SOP Kasasi Perkara Perdata
9. SOP Peninjauan Kembali
Perkara Perdata
10. SOP Eksekusi Pembayaran
Sejumlah Uang
11. SOP Eksekusi Riil
12. SOP Surat Masuk Perdata
13. SOP Surat Keluar Perdata
14. SOP Pelaksanaan Permohonan
Bantuan Delegasi
15. SOP Panggilan Sidang dan
Pemberitahuan (Putusan,
Inzage, Upaya Hukum dan
Penyerahan Memori/ Kontra
Memori Upaya Hukum)
16. SOP Perdata Mediasi
7 Staf
Kepaniteraan
Hukum
14 SOP 1. SOP Pengelolaan Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar
3. SOP Pembuatan Laporan
Bulanan
4. SOP Pembuatan Laporan Catur
Wulan
5. SOP Pembuatan Laporan
Semester
6. SOP Pembuatan Laporan
Tahunan
7. SOP Keterangan Pengesahan
Badan Hukum
8. SOP Pendaftaran Surat Kuasa
9. SOP Surat Izin Kuasa Insidentil
10. SOP Surat Legalisasi Ahli
Waris Waarmerking
11. SOP Surat Keterangan Tidak
Tersangkut Perkara
12. SOP Pengaduan
13. SOP Penanganan Meja
Informasi
14. SOP Penanganan Peminjaman
Berkas Perkara In Aktif
8 Staf Sub
Bagian
Perencanaan,
TI dan
Pelaporan
8 SOP 1. SOP Perencanaan Daftar Isian
Pelaksana Anggaran (DIPA)
2. SOP Pengajuan Revisi POK
3. SOP Perawatan SIPP
4. SOP Perawatan dan Mengatasi
Permasalahan Jaringan
5. SOP Pengelolaan Website
6. SOP Peliputan dan Penginputan
Website
7. SOP Penghimpunan Laporan
Tahunan
55
8. SOP Perawatan Komputer
9 Staf Sub
Bagian
Kepegawaian,
dan Organisasi
Tata Laksana
21 SOP 1. SOP Surat Masuk dan Surat
Keluar
2. SOP Bezetting Pegawai
3. SOP Daftar Urut Senioritas
(DUS)
4. SOP Daftar Urut Kepangkatan
(DUK)
5. SOP Rekapitulasi Daftar Hadir
6. SOP Pembuatan SK KPN
Balige
7. SOP Pengusulan Kenaikan Gaji
Berkala
8. SOP Mutasi Hakim dan
Pegawai
9. SOP Pengusulan Pensiun
Hakim dan Pegawai Negeri
10. SOP Usulan Jabatan Promosi
Jabatan
11. SOP Pengusulan Tanda
Penghargaan Satya Lencana
12. SOP Pembuatan SKP
13. SOP Penyelesaian Surat Tugas
14. SOP Penyelesaian Surat Cuti
15. SOP Penyelesaian Pembuatan
Hukuman Dsiplin
16. SOP Penyelesaian Pembuatan
KP4
17. SOP Penyelesaian Dokumen
Penyumpahan, Pelantikan dan
Menduduki Jabatan
18. SOP Pengusulan TASPEN dan
KARPEG
19. SOP Update Data
Kepegawaian melalui SIKEP
MARI
20. SOP Role Model
10 Staf Sub
Bagian Umum
dan Keuangan
24 SOP 1. SOP Pengelolaan Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan dan
Pengiriman Surat Keluar
3. SOP Permintaan Barang
Persediaan /ATK
4. SOP Pengelolaan Aplikasi
Persediaan
5. SOP Pengelolaan Aplikasi
SIMAK-BMN
6. SOP Pelaporan Aplikasi
Persediaan Per semester/ tahun
7. SOP Pelaporan SIMAK-BMN
per semester/ tahun
8. SOP Perawatan Sarana dan
56
Prasarana
9. SOP Pengadaan ATK
10. SOP Pengelolaan Perpustakaan
11. SOP Penyusunan Uraian Tugas
Pengamanan dan Petugas
Kebersihan.
12. SOP Pengelolaan Administrasi
Keuangan
13. SOP Penerimaan Wartawan
14. SOP Pelaksanaan Tugas
Pemarkiran Kendaraan
15. SOP Penanganan Surat Masuk
Keuangan
16. SOP Pembuatan Specimen
Tanda Tangan
17. SOP Pengajuan Pembayaran
Uang Makan
18. SOP Pembayaran Gaji Induk
19. SOP Pembayaran Uang Lembur
20. SOP Pembayaran Remunerasi
21. SOP Pengajuan Ganti Uang
Persediaan
22. SOP Pengelolaan Pendapatan
Negara Bukan Pajak.
23. SOP Pembayaran Tagihan/
Pengeluaran Anggaran
24. SOP Laporan Keuangan
III PENGADILAN NEGERI BINJAI
A Teknis Pengadilan
1 Panitera 7 SOP 1. SOP Panitera Penunjukan
Panitera Pengganti Perdata
2. SOP Panitera Penunjukan
Panitera Pengganti Pidana
3. SOP Panitera Disposisi Surat
Masuk
4. SOP Panitera Disposisi Surat
Masuk Penyitaan
5. SOP Panitera Disposisi Surat
Masuk Penggeledahan
6. SOP Panitera Disposisi Surat
Masuk Tahanan
7. SOP Panitera Memeriksa dan
Menandatangani Laporan
Bulanan
2 Panitera
Pengganti
2 SOP 1. SOP Penyelesaian Perkara
Perdata
2. SOP Penyelesaian Perkara Pidana
57
3 Jurusita/
Jurusita
Pengganti
11 SOP 1. SOP Pemanggilan Sidang
Perkara Perdata
2. SOP Pemberitahuan Isi
Penetapan/Putusan Perkara
Perdata
3. SOP Pemberitahuan Putusan
Perkara Pidana
4. Sop Pemberitahuan Pernyataan
Banding / Kasasi / Peninjauan
Kembali Perkara Perdata
5. SOP Pemberitahuan Pernyataan
Banding / Kasasi Perkara
Pidana
6. SOP Pemberitahuan Dan
Penyerahan Memori Banding /
Kasasi / Peninjauan Kembali
Perkara Perdata
7. SOP Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori Banding /
Kasasi / Peninjauan Kembali
Perkara Pidana
8. SOP Pemberitahuan dan
Penyerahan Kontra Memori
Banding / Kasasi / Peninjauan
Kembali Perkara Perdata
9. SOP Pemberitahuan dan
Penyerahan Kontra Memori
Banding / Kasasi / Peninjauan
Kembali Perkara Pidana
10. SOP Pemberitahuan Memeriksa
Berkas (Inzage) Untuk Perkara
Banding
11. SOP Panggilan Teguran
[[[[[[[
4 Kepaniteraan
Perdata
9 SOP 1. SOP Penerimaan Perkara Perdata
Banding
2. SOP Perkara Perdata Eksekusi
Lelang
3. SOP Perkara Perdata Eksekusi
Rill
4. SOP Penerimaan Perkara Perdata
Gugatan / Perlawanan
5. SOP Penerimaan Perkara
Perdatakasasi
6. SOP Penerimaan Perkara Perdata
Permohonan
7. SOP Penerimaan Perkara Perdata
Peninjauan Kembali
8. SOP Pengembalian Sisa Panjar
Perkara
9. SOP Penerimaan Perkara Perdata
Gugatan Sederhana
58
5 Kepaniteraan
Pidana
21 SOP 1. SOP Pendaftaran Berkas
Perkara Pidana Biasa
(Dewasa/Anak)
2. SOP Persidangan Perkara
Pidana Biasa (Dewasa/Anak)
3. SOP Penyelesaian Berkas
Perkara Pidana Biasa
(Dewasa/Anak)
4. SOP Pendaftaran Berkas
Perkara Pidana Singkat
5. SOP Persidangan Berkas
Perkara Pidana Singkat
6. SOP Penyelesaian Berkas
Perkara Pidana Singkat
7. SOP Pendaftaran Berkas Pidana
Cepat (Ringan / Lalu Lintas)
8. SOP Persidangan Berkas Pidana
Cepat (Lalu Lintas)
9. SOP Penyelesaian Berkas
Pidana Cepat (Lalu Lintas)
10. SOP Penyelesian Berkas Pidana
Cepat (Ringan)
11. SOP Persidangan Perkara
Pidana Cepat (Ringan)
12. SOP Pendaftaran Perkara Pra
Peradilan
13. SOP Persidangan Perkara Pra
Peradilan
14. SOP Penyelesaian Perkara Pra
Pradilan
15. SOP Pendaftaran Permohonan
Perkara Pidana Banding
16. Sop Penerimaan Memori
Banding / Kontra Memori
Banding Pidana
17. SOP Pencabutan Permohonan
Banding Perkara Pidana
18. SOP Penyelesaian Permohonan
Banding Perkara Pidana
19. SOP Pemberitahuan Putusan
Banding
20. SOP Pendaftaran Permohonan
Kasasi Perkara Pidana
21. SOP Penerimaan Memori
Kasasi/Kontra Memori Kasasi
Perkara Pidana
6 Kepaniteraan
Hukum
26 SOP 1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Pembuatan Laporan
Bulanan
4. SOP Pembuatan Laporan Catur
59
Wulan
5. SOP Laporan Pembuatan
Laporan Semester
6. SOP Laporan Permbuatan
Laporan Tahunan
7. SOP Penyajian Statistik Perkara
Bulanan
8. SOP Penyajian Statistik Perkara
Tahunan
9. SOP Penerimaan Arsip Berkas
Perkara
10. SOP Penataan Arsip Berkas
Perkara
11. SOP Pernitipan Berkas Perkara
ke Arsip Daerah
12. SOP Pelayanan Informasi
Prosedur Biasa
13. SOP Pelayanan Informasi
Prosedur Khusus
14. SOP Penanganan Meja
Pengaduan
15. SOP Pendaftaran Surat Kuasa
16. SOP Permohonan Surat Kuasa
Insidentil
17. SOP Pendaftaran Comanditaire
Venootschap (CV)
18. SOP Pelayanan Surat
Keterangan Penelitian
19. SOP Penanganan Surat
Keterangan Tidak Dijatuhi
Pidana Penjara dan Tidak Cabut
Hak Pilih
20. SOP Penanganan Surat
Keterangan Tidak Sedang
Memiliki Tanggungan Hutang
Yang Merugikan Keuangan
Negara
21. SOP Survei Indeks Kepuasan
Pengguna Pengadilan
22. SOP Posbakum
23. SOP Kerjasama Kelembagaan
dengan Pemberi Layanan
Posbakum Pengadilan
24. SOP Pemberian Layanan
Posbakum
25. SOP Mekanisme Pengawasan
dan Pertanggungjawaban
Posbakum Pengadilan
26. SOP Mekanisme Pengajuan
Dan Pembayaran Imbalan Jasa
Bagi Lembaga Pengadilan
60
Pemberi Layanan Posbakum
B Non Teknis Pengadilan
1 Sekretaris 7 SOP 1. SOP Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan
Program Dan Anggaran
2. SOP Pelaksanaan Urusan
Kepegawaian
3. SOP Pelaksanaan Urusan
Keuangan
4. SOP Penyiapan Bahan
Pelaksanaan Penataan Organisasi
Dan Tata Laksana
5. SOP Pelaksanaan Pengelolaan
Teknologi Informasi Dan
Statistik
6. SOP Pelaksanaan Urusan Surat
Menyurat, Arsip, Perlengkapan,
Rumah Tangga, Keamanan,
Keprotokolan, Hubungan
Masyarakat, Dan Perpustakaan
7. SOP Penyiapan Bahan
Pelaksanaan Pemantauan,
Evaluasi Dan Dokumentasi
serta Pelaporan di Lingkungan
Kesekretariatan
2 Sub Bagian
Perencanaan,
TI dan
Pelaporan
8 SOP 1. SOP Perawatan dan Pengamanan
Perangkat TI
2. SOP Perawatan Aplikasi SIPP
3. SOP Pengelolaan Website
4. SOP Perawatan dan Mengatasi
Permasalahan Jaringan
5. SOP Perencanaan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
6. SOP Pengajuan Revisi POK
(DIPA)
7. SOP Peliputan dan Penginputan
Website
8. SOP Penghimpunan Laporan
3 Sub Bagian
Umum dan
Keuangan
37 SOP 1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Arsip Surat Masuk
4. SOP Arsip Surat Keluar
5. SOP Kuhumasan
6. SOP Keamanan
7. SOP Keprotokolan
8. SOP Laporan Barang Milik
Negara (BMN) Semester I
9. SOP Laporan Barang Milik
61
Negara (BMN) Semester II /
Tahunan
10. SOP Catatan Atas Laporan
BMN Semester I
11. SOP Catatan Atas Laporan
BMN Semester II / Tahunan
12. SOP Kerumahtanggaan dan
kebersihan kantor
13. SOP Perpustakaan
14. SOP Permintaan Barang
Persediaan oleh Unit Pengelola
15. SOP Pemeliharaan Peralatan &
Mesin
16. SOP Permintaan Barang-Barang
Persediaan / Jasa
17. SOP Pembuatan Specimen
Tanda Tangan
18. SOP Pembuatan Kartu Identitas
Pengantar SPM
19. SOP Pembuatan SPM Gaji
Induk
20. SOP Pembayaran Gaji Induk
21. SOP Pembuatan SPM Gaji
Susulan
22. SOP Pembayaran Gaji Susulan
23. SOP Pembuatan SPM
Kekurangan Gaji
24. SOP Pembayaran Kekurangan
Gaji Pegawai
25. SOP Pembuatan SPM
Pembayaran Uang Makan
26. SOP Pembayaran Uang Makan
27. SOP Pembuatan SPM Uang
Lembur
28. SOP Pembayaran Uang Lembur
29. SOP Pengajuan Remunerasi
30. SOP Pengajuan Uang
Persediaan (Up)/ Tambahan
Uang Persediaan (Tup)
31. SOP Pembayaran UP/TUP Dan
Penggantian UP/TUP
32. SOP Pengajuan SPM LS Pihak
Ketiga
33. SOP Pengelolaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP)
34. SOP Pelaporan SAIBA
35. SOP Laporan Realisasi
Anggaran
36. SOP E-Monev
37. SOP Laporan Komdanas
62
(Calk)
4 Kepegawaian
dan
Organisasi
Tata Laksana
21 SOP 1. SOP Pengelolaan Surat Dinas.
2. SOP Inventarisasi Pegawai
(Bezetting Pegawai)
3. SOP Daftar Urut Senioritas
(DUS) Hakim
4. SOP Daftar Urut Kepangkatan
(DUK) Pegawai Negeri Sipil
5. SOP Rekapitulasi Daftar Hadir
Hakim dan Pegawai Negeri
Sipil
6. SOP Pembuatan Surat
Keputusan Ketua perihal
Kepegawaian
7. SOP Pengusulan Kenaikan
Pangkat
8. SOP Kenaikan Gaji Berkala
(KGB)
9. SOP Mutasi Hakim dan
Pegawai Negeri Sipil
10. SOP Usulan Promosi Jabatan
11. SOP Usul Pensiun Hakim dan
Pegawai Negeri Sipil
12. SOP Usulan Penghargan Satya
Lancana
13. SOP Pembuatan Sasaran Kerja
Pegawai
14. SOP Penyelesaian Surat Tugas
15. SOP Penyelesaian Permohonan
Surat Cuti Hakim dan Pegawai
Negeri Sipil
16. SOP Penyelesaian Pembuatan
Pengantar Hukuman Disiplin
Hakim dan PNS
17. SOP Penyelesaian Pembuatan
KP4 Hakim dan PNS
18. SOP Penyelesaian Pembuatan
KP4 Hakim dan PNS
19. SOP Pengusulan Taspen,
Karpeg, Karis / Karsu
20. SOP Pengusulan Pengangkatan
CPNS Menjadi PNS
IV PENGADILAN NEGERI KABANJAHE
A Teknis Pengadilan
1 Ketua 4 SOP 1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Penetapan Majelis
4. SOP Eksekusi Riil
2 Wakil Ketua
4 SOP 1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Perpanjangan Penahanan
63
4. SOP Izin Sita dan Penggeledahan
3 Hakim 5 SOP 1. SOP Persidangan Perkara
Perdata
2. SOP Perkara Permohonan
3. SOP Perkara Pidana
Biasa/Khusus
4. SOP Perkara Persidangan
Triping
5. SOP Perkara Persidangan Lalu
Lintas
4 Panitera 4 SOP 1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Penetapan Panitera
Pengganti
4. SOP Pelaksanaan Eksekusi Riil
5 Panitera Muda
Pidana
2 SOP 1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
6 Panitera Muda
Perdata
2 SOP 1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
7 Panitera Muda
Hukum
2 SOP 1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
8 Panitera
Pengganti
5 SOP 1. SOP Persidangan Perkara Pidana
Biasa
2. SOP Persidangan Perkara
Tipiring
3. SOP Persidangan Perkara Lalu
Lintas
4. SOP Persidangan Perkara
Perdata Gugatan
5. SOP Persidangan Perkara
Perdata Permohonan
9 Jurusita
Pengganti
5 SOP 1. SOP Pelaksanaan Aanmaning
2. SOP Pelaksanaan Eksekusi Riil
3. SOP Pemberitahuan Panggilan
Sidang
4. SOP Pemberitahuan Putusan
5. SOP Pelaksanaan Delegasi
B Non Teknis Pengadilan
1 Sekretaris 7 SOP 1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Perencanaan dan
Penyusunan Anggaran
4. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Sub. Bagian
Kepegawaian, Organisasi dan
Tata Laksana
5. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Pengelolaan
Teknologi Informasi
64
6. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Urusan Surat
Menyurat, Arsip, Perlengkapan
Rumah Tangga, Keamanan,
Keprotokolan dan Perpustakaan
7. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Pemantauan,
Evaluasi dan Dokumentasi serta
Pelaporan
2 Ka. Sub Bag.
Umum dan
Keuangan
2 SOP 1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3 Ka. Sub Bag.
Kepegawaian
dan Organisasi
Tata Laksana
2 SOP 1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
4 Ka. Sub Bag.
Perencanaan,
Teknologi
Informasi dan
Pelaporan
2 SOP 1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
5 Staf
Kepaniteraan
Pidana
13 SOP 1. SOP Administrasi Izin
Perpanjangan Penahanan
2. SOP Izin Persetujuan
Penggeledahan
3. SOP Izin Persetujuan Penyitaan
4. SOP Administrasi Penganganan
Perkara Lalu Lintas
5. SOP Administrasi Penanganan
Perkara Pidana dan Sistem
Informasi Penelusuran Perkara
(SIPP)
6. SOP Administrasi Proses
Penanganan Perkara
7. SOP Pra Peradilan
8. SOP Administrasi Upaya
Hukum Kasasi Perkara Pidana
9. SOP Administrasi Upaya
Hukum Grasi Perkara Pidana
10. SOP Administrasi Upaya
Hukum Kasasi Perkara Pidana
11. SOP Administrasi Hukum
Peninjauan Kembali Perkara
Pidana
12. SOP Administrasi Upaya
Hukum Kasasi Perkara Pidana
13. SOP Administrasi Penanganan
Permohonan Penetapan Diversi
6
Staf
Kepaniteraan
Perdata
16 SOP 1. SOP Perdata Gugatan
Sederhana
2. SOP Keberatan Gugatan
Sederhana
65
3. SOP Perdata Permohonan
4. SOP Persidangan Permohonan
5. SOP Perdata Gugatan
6. SOP Persidangan Gugatan
7. SOP Perkara Perdata Banding
8. SOP Kasasi Perkara Perdata
9. SOP Peninjauan Kembali
Perkara Perdata
10. SOP Eksekusi Pembayaran
Sejumlah Uang
11. SOP Eksekusi Riil
12. SOP Surat Masuk Perdata
13. SOP Surat Keluar Perdata
14. SOP Pelaksanaan Permohonan
Bantuan Delegasi
15. SOP Panggilan Sidang dan
Pemberitahuan (Putusan,
Inzage, Upaya Hukum dan
Penyerahan Memori/ Kontra
Memori Upaya Hukum)
16. SOP Perdata Mediasi
7 Staf
Kepaniteraan
Hukum
14 SOP 1. SOP Pengelolaan Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar
3. SOP Pembuatan Laporan
Bulanan
4. SOP Pembuatan Laporan Catur
Wulan
5. SOP Pembuatan Laporan
Semester
6. SOP Pembuatan Laporan
Tahunan
7. SOP Keterangan Pengesahan
Badan Hukum
8. SOP Pendaftaran Surat Kuasa
9. SOP Surat Izin Kuasa Insidentil
10. SOP Surat Legalisasi Ahli
Waris Waarmerking
11. SOP Surat Keterangan Tidak
Tersangkut Perkara
12. SOP Pengaduan
13. SOP Penanganan Meja
Informasi
14. SOP Penanganan Peminjaman
Berkas Perkara In Aktif
8 Staf Sub Bag.
Perencanaan,
TI dan
Pelaporan
8 SOP 1. SOP Perencanaan Daftar Isian
Pelaksana Anggaran (DIPA)
2. SOP Pengajuan Revisi POK
3. SOP Perawatan SIPP
4. SOP Perawatan dan Mengatasi
Permasalahan Jaringan
5. SOP Pengelolaan Website
6. SOP Peliputan dan Penginputan
66
Website
7. SOP Penghimpunan Laporan
Tahunan
8. SOP Perawatan Komputer
9 Staf Sub Bag.
Kepegawaian,
dan Organisasi
Tata Laksana
20 SOP 1. SOP Surat Masuk dan Surat
Keluar
2. SOP Bezetting Pegawai
3. SOP Daftar Urut Senioritas
(DUS)
4. SOP Daftar Urut Kepangkatan
(DUK)
5. SOP Rekapitulasi Daftar Hadir
6. SOP Pembuatan SK KPN
Balige
7. SOP Pengusulan Kenaikan Gaji
Berkala
8. SOP Mutasi Hakim dan
Pegawai
9. SOP Pengusulan Pensiun
Hakim dan Pegawai Negeri
10. SOP Usulan Jabatan Promosi
Jabatan
11. SOP Pengusulan Tanda
Penghargaan Satya Lencana
12. SOP Pembuatan SKP
13. SOP Penyelesaian Surat Tugas
14. SOP Penyelesaian Surat Cuti
15. SOP Penyelesaian Pembuatan
Hukuman Dsiplin
16. SOP Penyelesaian Pembuatan
KP4
17. SOP Penyelesaian Dokumen
Penyumpahan, Pelantikan dan
Menduduki Jabatan
18. SOP Pengusulan TASPEN dan
KARPEG
19. SOP Update Data
Kepegawaian melalui SIKEP
MARI
20. SOP Role Model
10 Staf Sub Bag.
Umum dan
Keuangan
24 SOP 1. SOP Pengelolaan Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan dan
Pengiriman Surat Keluar
3. SOP Permintaan Barang
Persediaan /ATK
4. SOP Pengelolaan Aplikasi
Persediaan
5. SOP Pengelolaan Aplikasi
SIMAK-BMN
6. SOP Pelaporan Aplikasi
67
Persediaan Per semester/ tahun
7. SOP Pelaporan SIMAK-BMN
Per semester/ tahun
8. SOP Perawatan Sarana dan
Prasarana
9. SOP Pengadaan ATK
10. SOP Pengelolaan Perpustakaan
11. SOP Penyusunan Uraian Tugas
Pengamanan dan Petugas
Kebersihan.
12. SOP Pengelolaan Administrasi
Keuangan
13. SOP Penerimaan Wartawan
14. SOP Pelaksanaan Tugas
Pemarkiran Kendaraan
15. SOP Penanganan Surat Masuk
Keuangan
16. SOP Pembuatan Specimen
Tanda Tangan
17. SOP Pengajuan Pembayaran
Uang Makan
18. SOP Pembayaran Gaji Induk
19. SOP Pembayaran Uang Lembur
20. SOP Pembayaran Remunerasi
21. SOP Pengajuan Ganti Uang
Persediaan
22. SOP Pengelolaan Pendapatan
Negara Bukan Pajak.
23. SOP Pembayaran Tagihan/
Pengeluaran Anggaran
24. SOP Laporan Keuangan
V PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
A Teknis Pengadilan
1 Ketua 39 SOP 1. SOP pembagian dan uraian
tugas Wakil Ketua, Hakim,
Panitera, Wakil Panitera,
Sekretaris, Panmud Pidana,
Panmud Perdata, Panmud
Hukum, Kasubag Umum dan
Keuangan, Kasubag
Kepegawaian dan ORTALA;
2. SOP Pembuat penetapan majelis
hakim;
3. SOPPenetapan majelis hakim
untuk memeriksa dan mengadili
perkara Pidana, Perdata
Permohonan dan Gugatan;
4. SOP Penetapan Hakim
Pengawas dan Pengamat;
5. SOP Penetapan Hakim
Pengawas Bidang;
6. SOP Penanggung jawab absensi
telah
dievaluasi
pada tanggal
12Februari
2018
68
kehadiran Hakim, Pegawai dan
Tenaga Sukarela;
7. SOP Penetapan Penegakan
Disiplin;
8. SOP Evaluasi laporan hasil
pengawasan yang dilakukan
oleh Koordinator Pengawas;
9. SOPPengawasan dan
mengevaluasi pelaksanaan court
calender penyelesaia perkara;
10. SOP pelaksanaan rapat bulanan;
11. SOPPelaksanaan rapat dengan
para Hakim;
12. SOP Pelaksanaan pengawasan
terhadap realisasi dan
pelaksanaan DIPA;
13. SOPPenerimaan, membuat
disposisi dan membalas surat
masuk;
14. SOP Menindaklanjuti setiap
pengaduan dan melaporkan
hasil pemeriksaannya kepada
Pengadilan Tinggi dan Bawas
Mahkamah Agung RI;
15. SOP Membuat dan
menandatangani laporan
bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan
dan tahunan;
16. SOP Menandatangani dan
memaraf register perkara;
17. SOP Menandatangani keuangan
perkara perdata;
18. SOP Menandatangani
permintaan dan pertanggung
jawaban remunerasi;
19. SOP Menandatangani
perpanjangan penahanan;
20. SOP Membuat dan
menandatangani permohonan
perpanjangan penahanan kepada
Pengadilan Tinggi Medan;
21. SOP Menandatangani laporan
permohoan banding, kasasi dan
eksekusi;
22. SOP Menerima dan meneliti
permohonan eksekusi;
23. SOP Membuat dan
menandatangani penetapan
aanmaning;
24. SOP Melakukan aanmaning;
25. SOP Menandatangani SKP,
DP3 Hakim, Panitera dan
Sekretaris;
69
26. SOP Menandatangani usul
kenaikan pangkat;
27. SOP Menandatangani kenaikan
gaji berkala;
28. SOP Menandatangani izin cuti;
29. SOP Menandatangani SK
menduduki jabatan;
30. SOP Membuat dan
menandatangani SK Jurusita
Pengganti;
31. SOP Mengambil sumpah dan
melantik pejabat struktural dan
fungsional;
32. SOP Melakukan pembinaan
terhadap bawahan;
33. SOP Melakukan pembinaan
terhadap organisasi IKAHI;
34. SOP Melakukan pembinaan
terhadap PTWP cabang PN
Gunungsitoli;
35. SOP Melakukan pembinaan
terhadap Dharmayukti Karini
Cabang Gunungsitoli;
36. SOP Memberikan pertimbangan
dan nasehat tentang hokum
kepada pemerintah daerah;
37. SOP Melakukan koordinasi
antar sesama penegak hokum,
kepolisian, kejaksaan dan
advokat/pensehat hukum;
38. SOP Melakukan monitoring
website PN dan SIPP/CTS;
39. SOP Melakukan pelayanan
informasi.
3 Hakim 8 SOP 1. SOP Hakim dalam Persidangan
Perkara Perdata Gugatan;
2. SOP Hakim dalam Persidangan
Perkara Perdata Permohonan;
3. SOP Hakim dalam Persidangan
Perkara Pidana Biasa ;
4. SOP Hakim dalam Persidangan
Perkara Pidana Cepat;
5. SOP Hakim dalam Persidangan
Perkara Pidana Anak;
6. SOP Hakim dalam Persidangan
Perkara Pidana Singkat;
7. SOP Hakim dalam Persidangan
Perkara Pidana Lalu
Lintas/Tilang;
8. SOP Hakim dalam Persidangan
Perkara Pidana Praperadilan.
telah
dievaluasi
pada tanggal
12Februari
2018
4 Panitera 14 SOP 1. SOP Membantu Ketua PN telah
70
membuat program kerja;
2. SOP Penyusunan laporan
tahunan;
3. SOP Penyusunan laporan
bulanan;
4. SOP Penyusunan laporan 4
bulanan;
5. SOP Penyusunan laporan 6
bulanan;
6. SOP Penunjukan Panitera
Pengganti dalam Persidangan;
7. SOP Penunjukan Jurusita;
8. SOP Pengiriman Berkas Perkara
Kepada Pengadilan Tinggi dan
Mahkamah Agung RI;
9. SOP Pembuatan akta, Salinan
putusan, legalisasi surat atau
akta, legalisasi surat kuasa dan
legalisasi akta badan
hukum/CV;
10. SOP Pembuatan Permintaan
Delegasi;
11. SOP Pelaksanaan Eksekusi;
12. SOP Peletakan Sita Eksekusi;
13. SOP Penerimaan dan
Pembalasan Surat Masuk dan
Surat Keluar;
14. SOP monitoring SIPP.
dievaluasi
pada tanggal
12Februari
2018
5 Panitera Muda
Perdata
33 SOP 1. SOP Penerimaan Perkara
Perdata Permohonan;
2. SOP Pendaftaran Perkara
Perdata Permohonan;
3. SOP Panggilan Sidang Perkara
Perdata Permohonan;
4. SOP Penanganan Register
Perkara Perdata Permohonan;
5. SOP Penerimaan Perkara
Perdata Gugatan;
6. SOP Pendaftaran Perkara
Perdata Gugatan;
7. SOP Pemberitahuan Putusan
Perkara Perdata Gugatan;
8. SOP Pemberitahuan Putusan
Verstek Perkara Perdata;
9. SOP Penerimaan Berkas
Perkara Perdata Gugatan/
Permohonan Prodeo;
10. SOP Penanganan Berkas
Perkara Perdata Gugatan;
11. SOP Penerimaan Berkas
Perkara Gugatan Banding;
12. SOP Pendaftaran Perkara
telah
dievaluasi
pada tanggal
12Februari
2018
71
Gugatan Banding;
13. SOP Penerimaan Memori
Banding/Kontra Memori
Banding;
14. SOP Pencabutan Perkara
Gugatan Banding;
15. SOP Pengiriman Berkas
Perkara Gugatan Banding;
16. SOP Penerimaan Berkas
Perkara Gugatan Kasasi;
17. SOP Pendaftaran Perkara
Gugatan Kasasi;
18. SOP Penerimaan Memori
Kasasi/Kontra Memori Perdata
Kasasi;
19. SOP Pencabutan Perkara
Perdata Kasasi;
20. SOP Pengiriman Berkas
Perkara Perdata Gugatan
Kasasi;
21. SOP Penerimaan Perkara
Perdata Peninjauan Kembali;
22. SOP Pendaftaran Perkara
Perdata Peninjauan Kembali;
23. SOP Pencabutan Perkara
Perdata Peninjauan Kembali;
24. SOP Pengiriman Berkas Perkara
Perdata Peninjauan Kembali;
25. SOP Penyelesaian Perkara
Perdata Peninjauan Kembali
atas Dasar Novum;
26. SOP Penyelesaian Perkara
Perdata Peninjauan Kembali
atas Dasar Kekhilafan Hukum;
27. SOP Pemberitahuan Putusan
Perkara Perdata Banding,
Kasasi dan Peninjauan Kembali;
28. SOP Penanganan Register
Perkara Perdata Banding,
Kasasi dan Peninjauan Kembali;
29. SOP Penerimaan Permohonan
Eksekusi;
30. SOP Pendaftaran Permohonan
Eksekusi;
31. SOP Pelaksanaan Aanmaning
dan Eksekusi Rill/Pengosongan;
32. SOP Penerimaan Konsinyasi;
33. SOP Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana oleh Hakim
Tunggal;
6 Panitera Muda
Pidana
42 SOP 1. SOP Surat Masuk di
Kepaniteraan Pidana; telah
dievaluasi
72
2. SOP Surat Keluar;
3. SOP Pendaftaran Perkara
Pidana Biasa;
4. SOP Persidangan Perkara
Pidana Biasa;
5. SOP Penanganan Berkas
Perkara Pidana Biasa;
6. SOP Penerimaan Pendaftaran
Berkas Pidana Khusus Anak;
7. SOP Diversi pada Pengadilan
Negeri;
8. SOP Persidangan Perkara
Khsusus Anak;
9. SOP Penanganan Berkas
Perkara Khusus Anak;
10. SOP Pendataan Anak Korban;
11. SOP Pendaftaran Penerimaan
Berkas Pidana Singkat;
12. SOP Persidangan Perkara
Pidana Singkat;
13. SOP Pendaftaran Perkara
Pidana Cepat/Ringan;
14. SOP Persidangan Perkara
Pidana Cepat/Ringan;
15. SOP Pendaftaran Berkas
Perkara Tilang;
16. SOP Persidangan Perkara
Tilang;
17. SOP Penanganan Berkas
Perkara Tilang;
18. SOP Berkas Pidana
Praperadilan;
19. SOP Penanganan Permohonan
Ijin/Persetujuan Penyitaan;
20. SOP Penanganan Permohonan
Ijin/Persetujuan Penggeledahan;
21. SOP Permohonan Perpanjangan
Penahanan;
22. SOP Penerimaan Permohonan
Perpanjangan Penanhana;
23. SOP Permohonan Diversi dari
Penuntut Umum;
24. SOP Penerimaan Barang Bukti;
25. SOP Pelaksanaan Pengawasan
dan Pengamatan;
26. SOP Pendafataran Permohonan
Banding Pidana;
27. SOP Pernyataan Permohonan
Banding;
28. SOP Penerimaan Permohonan
Banding Pidana;
29. SOP Penerimaan
Memori/Kontra Banding
pada tanggal
12Februari
2018
73
Pidana;
30. SOP Pencabutan Permohonan
Banding;
31. SOP Pengiriman Berkas Perkara
Banding;
32. SOP Penerimaan Permohonan
Kasasi dari idana;
33. SOP Pendaftaran Permohonan
Kasasi Perkara Pidana;
34. SOP Penerimaan
Memori/Kontra Kasasi Pidana;
35. SOP Pencabutan Perkara Pidana
Kasasi;
36. SOP Pengiriman Berkas Pidana
Kasasi;
37. SOP Peneriman Permohonan
PK Perkara Pidana;
38. SOP Pendafataran Permohonan
PK;
39. SOP Pengiriman Berkas Perkara
Pidana PK;
40. SOP Penerimaan Permohonan
Grasi;
41. SOP Pengiriman Permohonan
Grasi;
7 Panitera Muda
Hukum
23 SOP 1. SOP Surat Masuk di
Kepaniteraan Hukum;
2. SOP Surat Keluar di
Kepaniteraan Hukum;
3. SOP Pembuatan Laporan
Bulanan;
4. SOP Pembuatan Laporan
Caturwulan;
5. SOP Pembuatan Laporan
Semester;
6. SOP Pembuatan Laporan
Tahunan;
7. SOP Penerimaan Pengaduan;
8. SOP Penanganan Pengaduan;
9. SOP Penyusunan Laporan
Triwulan Pengaduan;
10. SOP Penyusunan Laporan
Tahunan Pengaduan;
11. SOP Permohonan Informasi;
12. SOP Penyusunan Laporan
Triwulan Informasi;
13. SOP Penyusunan Laporan
Tahunan Informasi;
14. SOP Penanganan Surat
Keterangan Penelitian;
15. SOP Penanganan Surat
Keterangan Tidak Pernah
Dipidana;
telah
dievaluasi
pada tanggal
12Februari
2018
74
16. SOP Pendaftaran Surat Kuasa ;
17. SOP Layanan Hukum;
18. SOP Kerjasama POSBAKUM;
19. SOP Papan Informasi Perkara;
20. SOP Pengarsipan Berkas
Perkara;
21. SOP Legalisasi Surat/Akta;
22. SOP Legalisasi Akta Badan
Hukum/CV;
23. SOP Peminjaman Berkas In
Aktif.
8 Panitera
Pengganti
8 SOP 1. SOP dalam Persidangan Perkara
Pidana Biasa;
2. SOP dalam Persidangan Perkara
Pidana Anak;
3. SOP dalam Persidangan Perkara
Pidana Cepat;
4. SOP dalam Persidangan Perkara
Pidana Singkat;
5. SOP dalam Persidangan Perkara
Pidana Lalu lintas;
6. SOP dalam Persidangan Perkara
Pidana Praperadilan;
7. SOP dalam Persidangan Perkara
Perdata Gugatan;
8. SOP dalam Persidangan Perkara
Perdata Permohonan;
9 Jurusita/
Jurusita
Pengganti
6 SOP 1. SOP Panggilan Sidang;
2. SOP Pemberitahuan Isi
Penetapan/Putusan;
3. SOP Pemberitahuan Pernyataan
Banding/Kasasi/Peninjauan
Kembali;
4. SOP Penyerahan Memori
Banding/Kasasi/Peninjauan
Kembali;
5. SOP Penyerahan Kontra Memori
Banding/Kasasi/Peninjauan
Kembali;
6. SOP Pemberitahuan Inzage;
telah
dievaluasi
pada tanggal
12 Februari
2018
B Non Teknis Pengadilan
1 Sekretaris 7 SOP 1. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan;
2. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Pegawai;
3. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Umum dan
Keuangan;
4. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaa urusan Kepegawaian,
Organisasi dan Tata Laksana;
5. SOP Persetujuan Bahan
telah
dievaluasi
pada tanggal
12Februari
2018
75
Pelaksanaan Surat Menyurat,
Arsip, Perlengkapan Rumah
Tangga, Keamanan, dan
Transportasi;
6. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Pengelolaan TI dan
Statistik;
7. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Pemantauan,
Evaluasi, dan Dokumentasi serta
Pelaporan.
12 Kepala Sub
Bagian
Kepegawaian,
Organisasi dan
Tatalaksana
20 SOP 1. SOP Pengelolaan Surat Dinas;
2. SOP Inventarisasi Pegawai;
3. SOP Daftar Urut Senioritas;
4. SOP Daftar Urutan
Kepangkatan Pegawai;
5. SOP Rekapitulasi Daftar Hadir
dan Pegawai Neegri Sipil;
6. SOP Pembuatan Surat
Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri bagian Kepegawaian;
7. SOP Kenaikan Pangkat;
8. SOP Kenaikan Gaji;
9. SOP Mutasi Hakim;
10. SOP Usul Promosi Jabatan;
11. SOP Usul Pensiun Hakim dan
Pegawai Negeri Sipil;
12. SOP Usul Tanda Satya
Lencana;
13. SOP Pembuatan SKP;
14. SOP Penyelesaian Surat Tugas;
15. SOP Penyelesaian Permohonan
Cuti Hakim dan Pegawai;
16. SOP Penyelesaian Pembuatan
Pengantar Hukuman Disiplin
bagi Hakim dan PNS;
17. SOP Penyelesaian Pembuatan
Pengantar Hukuman Disiplin
bagi Hakim dan PNS;
18. SOP Penyelesaian Pembuatan
Kartu Pemohon Penambahan
Penghasilan (KP4);
19. SOP Penyelesaian Dokumen
Pelantikan/Penyumapahan dan
Menduduki Jabatan;
20. SOP Pengusulan TASPEN,
KARPEG, KARIS/KARSU.
telah
dievaluasi
pada tanggal
12 Februari
2018
13
Kepala Sub
Bagian Umum
dan Keuangan
10 SOP
1. SOP Pelaporan Aplikasi
Persediaan
Persemester/Pertahun;
2. SOP Pelaporan Aplikasi
SIMAK BMN
telah
dievaluasi
pada tanggal
12 Februari
2018
76
Persemester/Pertahun;
3. SOP Pengelolaan Perpustakaan;
4. SOP Pengelolaan Surat Keluar;
5. SOP Pengelolaan Surat Masuk;
6. SOP Pengolahan Aplikasi
Persediaan (Kegiatan Harian);
7. SOP Pengolahan Aplikasi
SIMAK BMN (kegiatan
harian);
8. SOP Penyusunan Rencana
Kerja Tahunan Urusan Umum;
9. SOP Permintaan Barang-Barang
Persedian ;
10. SOP Penyusunan Uraian Tugas
Tenaga Satpam dan Petugas
Kebersihan Kantor.
14 Kepala Sub
Bagian
Perencanaan,
Teknologi
Informasi dan
Pelaporan
8 SOP 1. SOP Perencanaan DIPA;
2. SOP Penyusunan DIPA;
3. SOP Laporan Perencanaan
Anggaran;
4. SOP Laporan Penanganan
Hardware Pengolah Data Rusak;
5. SOP Pemeliharaan Website;
6. SOP Pengisian dan Pembaharuan
Konten Website;
7. SOP SIPP;
8. SOP Laporan Keuangan.
telah
dievaluasi
pada tanggal
12Februari
2018
16 Staf 36 SOP 1. SOP Pembuatan Laporan
Bulanan;
2. SOP Pembuatan Laporan
Caturwulan;
3. SOP Pembuatan Laporan
Semester;
4. SOP Pembuatan Laporan
Tahunan;
5. SOP Penerimaan Pengaduan;
6. SOP Penanganan Pengaduan;
7. SOP Permohonan Informasi;
8. SOP Penanganan Surat
Keterangan Penelitian;
9. SOP Penanganan Surat
Keterangan Tidak Pernah
Dipidana;
10. SOP Pendaftaran Surat Kuasa ;
11. SOP Layanan Hukum;
12. SOP Kerjasama POSBAKUM;
13. SOP Papan Informasi Perkara;
14. SOP Penyusunan Laporan
Triwulan Pengaduan;
15. SOP Penyusunan Laporan
Tahunan Pengaduan;
telah
dievaluasi
pada
tanggal 12
Februari
2018
77
16. SOP Penyusunan Laporan
Triwulan Informasi;
17. SOP Penyusunan Laporan
Tahunan Informasi;
18. SOP Penerimaan Berkas
Perkara Gugatan Banding;
19. SOP Pendaftaran Perkara
Gugatan Banding;
20. SOP Penerimaan Memori
Banding/Kontra Memori
Banding;
21. SOP Pencabutan Perkara
Gugatan Banding;
22. SOP Pengiriman Berkas Perkara
Gugatan Banding;
23. SOP Penerimaan Berkas
Perkara Gugatan Kasasi;
24. SOP Pendaftaran Perkara
Gugatan Kasasi;
25. SOP Penerimaan Memori
Kasasi/Kontra Memori Perdata
Kasasi;
26. SOP Pencabutan Perkara
Perdata Kasasi;
27. SOP Pengiriman Berkas Perkara
Perdata Gugatan Kasasi;
28. SOP Penerimaan Perkara
Perdata Peninjauan Kembali;
29. SOP Pendaftaran Perkara
Perdata Peninjauan Kembali
30. SOP Pencabutan Perkara
Perdata Peninjauan Kembali;
31. SOP Pengiriman Berkas Perkara
Perdata Peninjauan Kembali
32. SOP Penyelesaian Perkara
Perdata Peninjauan Kembali
atas Dasar Novum;
33. SOP Penyelesaian Perkara
Perdata Peninjauan Kembali
atas Dasar Kekhilafan Hukum;
34. SOP Pemberitahuan Putusan
Perkara Perdata Banding,
Kasasi dan Peninjauan Kembali;
35. SOP Penanganan Register
Perkara Perdata Banding,
Kasasi dan Peninjauan Kembali;
36. SOP Penerimaan Permohonan
Eksekusi;
37. SOP Pendaftaran Permohonan
Eksekusi;
38. SOP Pelaksanaan Aanmaning
dan Eksekusi Rill/Pengosongan;
39. SOP Penerimaan Konsinyasi.
78
VI PENGADILAN NEGERI KISARAN
A Teknis Pengadilan
1 Ketua 3 SOP 1. SOP Penetapan Majelis Hakim
2. SOP Eksekusi Riil
3. SOP Eksekusi Lelang/
Pembayaran Sejumlah Uang
2 Wakil Ketua 5 SOP 1. SOP Penetapan Hakim Perkara
Permohonan
2. SOP Penetapan Hakim Perkara
Tipiring
3. SOP Penetapan Hakim Perkara
Lalu Lintas
4. SOP Perpanjangan Penahanan
5. SOP Ijin Sita dan Penggeledahan
3 Hakim 3 SOP 1. SOP Hakim Pengawas Bidang
2. SOP Pelayanan Persidangan
Perdata
3. SOP Pelayanan Persidangan
Pidana
4 Panitera 5 SOP 1. S.OP Penunjukan Panitera
Pengganti
2. SOP Pelaksanaan Eksekusi Riil
3. SOP Pelaksanaan Eksekusi
Lelang / Pembayaran Sejumlah
Uang
4. SOP Penunjukan Panitera
Pengganti untuk perkara tipiring
dan lalulintas
5. SOP Legalisasi Bukti Surat
5 Panitera Muda
Pidana
15 SOP 1. SOP Proses Penerimaan Perkara
Pidana Biasa (Dewasa)
2. SOP Proses Penerimaan Pidana
Anak
3. SOP Proses Penerimaan Perkara
Pidana Singkat
4. SOP Proses Penerimaan Perkara
Pidana Cepat (Tipiring)
5. SOP Proses Penerimaan Perkara
Pidana Cepat Lalu Lintas
6. SOP Proses Penerimaan Upaya
Hukum Banding
7. SOP Proses Penerimaan Upaya
Hukum Kasasi
8. SOP Proses Penerimaan Upaya
Hukum Praperadilan
9. SOP Proses Penerimaan Upaya
Hukum Peninjauan Kembali
10. SOP Proses Penerimaan Grasi
11. SOP Proses Penerimaan
Permohonan Ijin / Persetujuan
Penyitaan
79
12. SOP Proses Penerimaan
Permohonan Ijin/Persetujuan
Penggeledahan
13. S.OP Proses Penerimaan
Permohonan Diversi
14. SOP Penerimaan Permohonan
Perpanjangan Penahanan Pasal
29 Ayat (2), (3) Kuhp Tahap
Satu Dan Dua
15. SOP Penerimaan Permohonan
Perpanjangan Penahanan Pasal
25b Ayat (2) KUHP
6 Panitera Muda
Perdata
8 SOP 1. SOP Perkara Perdata
Permohonan
2. SOP Perkara Perdata Gugatan /
Perlawanan
3. SOP Proses Perkara Perdata
Banding
4. SOP Prose Perkara Perdata
Kasasi
5. SOP Proses Perkara Pk
6. SOP Eksekusi Rill
7. SOP Eksesusi Lelang
8. SOP Pengembalian Sisa Panjar
7 Panitera Muda
Hukum
10 SOP 1. S.OP Laporan Perkara
2. SOP Pengesahan Badan Hukum
3. SOP Pendaftaran Surat Kuasa
4. SOP Pendaftaran Surat Kuasa
Insidentil
5. SOP Kerjasama Pos Bantuan
Hukum (Posbakum)
6. SOP Penanganan Pengaduan
7. SOP Pelayanan Informasi
8. SOP Layanan Penelitian
Informasi Data
9. SOP Pengarsipan Berkas
Perkara
10. SOP Metodologi Analisa
Terhadap Survey Kepuasan
Pengguna Keadilan
8 Panitera
Pengganti 2 SOP 1. SOP Panitera Pengganti Dalam
Perkara Pidana
2. SOP Panitera Pengganti Dalam
Perkara Perdata
9 Juru Sita / JSP 8 SOP 1. SOP Panggilan Sidang
2. SOP Pemberitahuan dan
Pernyataan Banding / Kasasi/Pk
Dan Pemberitahuan Inzage
3. SOP Pemberitahuan Penyerahan
Memori Banding/Kasasi/Pk Dan
Kontra Memori
80
Banding/Kasasi/Pk
4. SOP Sita
5. SOP Pelaksanaan Eksekusi
6. SOP Konsignatie
7. SOP Delegasi Masuk
8. SOP Delegasi Keluar
B Non Teknis
1 Sekretaris 3 SOP 1. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Sub Bagian PTIP
2. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Sun Bagian
Kepegawaian dan Ortala
3. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Sub Bagian Umum
dan Keuangan
2 Sub Bagian
Perencanaan
Teknologi
Informasi dan
Pelaporan
9 SOP 1. SOP Perencanaan Daftar Isiian
pelaksanaan Anggaran (DIPA)
2. SOP Pengajuan Revisi POK
(DIPA)
3. SOP Perawatan SIPP
4. SOP Pengelolaan Website
5. SOP Perawatan dan mengatasi
masalah jaringan
6. SOP Peliputan dan Penginputan
Website
7. SOP Penghimpunan Laporan
8. SOP Laporan Tahunan
9. SOP Pengumpulan data LkjIP
3 Sub Bagian
Kepegawaian
Organisasi dan
Tata Laksana
15 SOP 1. SOP Bezetting
2. SOP Daftar urut kepangkatan
(duk)
3. SOP Rekapitulasi Daftar Hadir
Hakim Dan Pegawai
4. SOP Pembuatan Surat
Keputusan Ketua Pengadilan
5. SOP Pengusulan Kenaikan
Pangkat
6. SOP Kenaikan Gaji Berkala
(KGB)
7. SOP Usulan Promosi Jabatan
8. SOP Pensiun Hakim Dan
Pegawai
9. SOP Penyelesaian Surat Cuti
Hakim Dan Pegawai
10. SOP Sasaran Kinerja Pegawai
(SKP)
11. SOP Usulan Taspen, Karpeg,
Karis/Karsu
12. SOP Update Data Pegawai Ke
Dalam Aplikasi Sikep SOP
Pembuatan Surat Tugas.
13. SOP Hukuman Disiplin
81
14. SOP Usulan Mutasi Hakim
Dan Pegawai
15. SOP Penghargaan Satya
Lencana Karya Satya
4 Sub Bagian
Umum dan
Keuangan
27 SOP 1. SOP Pengelolaan surat masuk
2. SOP Pengelolaan surat keluar
3. SOP Resepsionis
4. SOP Permintaan Barang Alat
Tulis Kantor (ATK)
5. SOP Pengolahan Aplikasi
Persediaan (Kegiatan Harian)
6. SOP Pengelolaan Aplikasi
Simak Bmn (Kegiatan Harian)
7. SOP Pelaporan Aplikasi
Persediaan
Persemester/Pertahun
(Kegiatan Harian)
8. SOP Pelaporan Aplikasi
Simak-Bmn Semester Dan
Tahunan
9. SOP Perawatan Dan
Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana
10. SOP Pengadaan Barang Alat
Tulis Kantor (ATK)
11. SOP Pengelolaan Perpustakaan
12. SOP Penyusunan Rencana
Kerja Tahunan
13. SOP Penyusunan Uraian Tugas
Pengamanan Dan Petugas
Kebersihan
14. SOP Perencanaan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
15. SOP Pengelolaan Administrasi
Keuangan (Pembuatan
Specimen Tanda Tangan)
16. SOP Penanganan Surat Masuk
17. SOP Penanganan Surat Keluar
18. SOP Pengelolaan Administrasi
Keuangan Pembuatan Kartu
Identitas Pengantar Surat
Perintah Membaray (Spm)/
Pengambilan Surat Perintah
Pencarian Dana (SP2P)
19. SOP Pengelolaan Administrasi
Keuangan Pembuatan Rencana
Penarikan Dana
20. SOP Pengajuan Uang
Persediaan
21. SOP Penerbitan SPP-Ls Untuk
Belanja Pegawai (Pembayaran
Gaji Induk)
22. SOP Penerbitan SPP-Ls Untuk
82
Belanja Pegawai (Pembayaran
Uang Lembur)
23. SOP Penerbitan Spp-Ls Untuk
Belanja Pegawai (Pembayaran
Uang Makan)
24. SOP Pertanggungjawaban
Dimuka Tunjangan Khusus
Kinerja (Remunerasi)
25. SOP Pembuatan Laporan
Keuangan
26. SOP Pembuatan Laporan
Realisasi Anggaran
27. SOP Pengelolaan Pendapatan
Negara Bukan Pajak
VII PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL
A Teknis Pengadilan
1. Ketua 37
SOP
1. Memeriksa dan menandatangani
laporan tahunan
2. Membuat perencanaan dan
program kerja tahunan
3. Membuat pembagian dan uraian
tugas wakil ketua, hakim,
panitera, wakil panitera, wakil
sekretaris, panitera muda
pidana, panitera muda perdata,
panitera muda hukum, kasub
umum, kasub kepegawaian,
kasub keuangan dan staf
4. Membuat penetapan susunan
majelis hakim
5. Menetapkan majelis hakim
untuk memeriksa dan mengadili
perkara pidana dan perdata
6. Menetapkan hakim pengawas
dan pengamat
7. Menetapkan hakim pengawas
bidang
8. Mengevaluasi laporan hasil
pengawasan yang dikoordinir
Wakil Ketua Pengadilan Negeri
9. Mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan court calender
penyelesaian perkara
10. Melaksanakan pengawasan dan
pembinaan terhadap para
hakim, pejabat fungsional,
pejabat struktural dan staf
11. Melakukan rapat rutin bulanan
12. Melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan/realisasi
DIPA
revisi ke-3
/sudah
dievaluasi
tanggal 1
Februari 2018
83
13. Menerima, membuat disposisi
dan membalas surat masuk
14. Menindaklanjuti setiap
pengaduan dan melaporkan
hasil pemeriksaannya kepada
Pengadilan Tinggi dan
Mahkamah Agung republik
indonesia
15. Menandatangani laporan
bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan,
tahunan
16. Menandatangani dan memaraf
register perkara
17. Menandatangani keuangan
perkara perdata
18. Menandatangani rekapitulasi
absensi
19. Menandatangani permintaan
dan pertanggungjawaban
remunerasi
20. Menandatangani perpanjangan
penahanan
21. Menandatangani permohonan
perpanjangan penahanan
kepada ketua pengadilan
tinggi
22. Menandatangani laporan
setiap permohonan banding
perkara pidana kepada
pengadilan tinggi
23. Menandatangani laporan
setiap perkara pidana yang
dimohonkan kasasi
24. Menerima, meneliti dan
mendisposisi permohonan
eksekusi
25. Menandatangani penetapan
anmaning
26. Menandatangani penetapan
sita eksekusi
27. Membuat dan menandatangani
penetapan eksekusi riil/
pengosongan/ penyerahan
objek eksekusi
28. Membuat SKP/DP3 Wakil
Ketua, para hakim, dan
Panitera/Sekretaris
29. Menandatangani SKP/DP3
pejabat fungsional, pejabat
struktural dan staf
30. Menandatangani usul kenaikan
84
pangkat
31. Menandatangani kenaikan gaji
berkala
32. Menandatangani ijin cuti
33. Menandatangani SK menduduki
jabatan
34. Mengambil sumpah dan
melantik pejabat struktural dan
fungsional
35. Menjatuhkan hukuman bagi
yang dikenakan hukuman
displin
36. Melakukan monitoring website
PN dan SIPP/CTS
37. Melakukan pelayanan informasi
2. Wakil Ketua 12 SOP 1. Melakukan pengawasan internal
2. Membantu ketua membuat
program kerja
3. Mewakili ketua bila
berhalangan hadir
4. Mengkoordinir hakim pengawas
bidang
5. Membuat dan menyampaikan
laporan hasil pengawasan
kepada ketua setiap triwulan
6. Melakukan pemeriksaan dan
penegakkan disiplin
7. Menerima, memeriksa,
menandatangani dan
memberikan disposisi surat
permohonan izin/persetujuan
penyitaan
8. Menerima, memeriksa dan
memberikan disposisi surat
permohonan perpanjangan
penahanan dari penyidik dan
penuntut umum
9. Menandatangani penetapan
perpanjangan penahanan dari
penyidik dan penuntut umum
10. Menunjuk hakim untuk
menyidangkan perkara tilang
11. Menunjuk hakim untuk
menyidangkan perkara pidana
tipiring
12. Melakukan monitoring website
PN dan SIPP/CTS
revisi ke-3
/sudah
dievaluasi
tanggal 1
Februari 2018
3. Hakim 8 SOP 1. SOP persidangan perkara pidana
biasa
2. SOP persidangan perkara pidana
anak
3. SOP persidangan perkara pidana
revisi ke-3
/sudah
dievaluasi
tanggal 1
Februari 2018
85
cepat (tipiring)
4. SOP persidangan perkara pidana
cepat (lalu lintas)
5. SOP persidangan perkara pidana
pra peradilan
6. SOP persidangan perkara pidana
pra peradilan
7. SOP persidangan perkara perdata
permohonan
8. SOP hakim pengawas bidang
4. Panitera 10 SOP 1. SOP persiapan persidangan
pidana
2. SOP proses persidangan pidana
3. SOP administrasi pra peradilan
4. SOP administrasi upaya hukum
banding pidana
5. SOP administrasi upaya hukum
kasasi pidana
6. SOP administrasi upaya hukum
PK pidana
7. SOP administrasi upaya hukum
grasi pidana
8. SOP administrasi bantuan
hukum bagi masyarakat tidak
mampu
9. SOP administrasi laporan
keadaan perkara
10. SOP administrasi laporan
keuangan perkara perdata,
pidana, PNBP
revisi ke-3
/sudah
dievaluasi
tanggal 1
Februari 2018
5. Kepaniteraan
Muda Pidana 33 SOP
1. SOP pendaftaran berkas pidana
biasa
2. SOP persidangan perkara
pidana biasa
3. SOP penyelesaian berkas
perkara pidana biasa
4. SOP pendaftaran berkas perkara
pidana singkat
5. SOP penanganan berkas perkara
pidana anak
6. SOP pendaftaran berkas perkara
pidana cepat
7. SOP persidangan perkara
pidana cepat (ringan)
8. SOP persidangan perkara
pidana cepat (lalu lintas)
9. SOP penanganan berkas pidana
10. SOP penanganan permohonan
banding perkara pidana
11. SOP penerimaan memori
banding/ kontra memori
banding
revisi ke-3
/sudah
dievaluasi
tanggal 1
Februari
2018
86
12. SOP pencabutan permohonan
banding pidana
13. SOP pengiriman berkas pidana
banding
14. SOP penanganan permohonan
kasasi perkara pidana
15. SOP penerimaan memori
kasasi/ kontra memori kasasi
pidana
16. SOP pencabutan perkara pidana
kasasi
17. SOP pengiriman berkas perkara
pidana kasasi
18. SOP penerimaan permohonan
PK perkara pidana
19. SOP persidangan permohonan
PK perkara pidana
20. SOP pengiriman berkas PK
perkara pidana
21. SOP penanganan perkara pra
peradilan
22. SOP penerimaan permohonan
grasi perkara pidana
23. SOP permohonan grasi perkara
pidana
24. SOP pendataan anak korban
25. SOP penerimaan barang bukti
26. SOP permohonan perpanjangan
penahanan
27. SOP permohonan diversi dari
penyidik
28. SOP penanganan persetujuan
izin penggeledahan
29. SOP pelaksanaan pengawasan
dan pengamatan
30. SOP surat masuk kepaniteraan
pidana
31. SOP surat keluar kepaniteraan
pidana
32. SOP persidangan perkara
pidana singkat
33. SOP penanganan berkas perkara
pidana singkat
6. Kepaniteraan
Muda Perdata
47 SOP 1. SOP penerimaan perkara perdata
permohonan
2. SOP pendaftaran perkara perdata
permohonan
3. SOP tata cara penyelesaian
permohonan 1 hari oleh hakim
tunggal
4. SOP panggilan sidang perkara
perdata permohonan
5. SOP penanganan register
revisi ke 3
/sudah di
evaluasi
tanggal 1
Februari 2018
87
perkara perdata permohonan
6. SOP penerimaan berkas
perkara perdata gugatan
7. SOP pendaftaran perkara
perdata gugatan
8. SOP pemberitahuan putusan
perkara perdata gugatan
9. SOP pemberitahuan putusan
verstek perkara perdata
10. SOP penerimaan berkas
perkara perdata
gugatan/permohonan prodeo
11. SOP penanganan register
perkara perdata gugatan
12. SOP penerimaan perkara
perdata yang dimohonkan
banding
13. SOP pendaftaran perkara
perdata yang dimohonkan
banding
14. SOP penerimaan memori
banding / kontra memori
banding
15. SOP pencabutan perkara
perdata yang dimohonkan
banding
16. SOP pengiriman berkas
perkara perdata yang
dimohonkan banding
17. SOP penerimaan perkara
perdata yang dimohonkan
kasasi
18. SOP pendaftaran perkara
perdata yang dimohonkan
kasasi
19. SOP penerimaan memori
kasasi / kontra memori kasasi
perkara perdata yang
dimohonkan kasasi
20. SOP pencabutan perkara
perdata yang dimohonkan
kasasi
21. SOP pengiriman berkas
perkara perdata yang
dimohonkan kasasi
22. SOP penerimaan perkara
perdata yang dimohonkan
peninjauan kembali
23. SOP pendaftaran perkara
perdata yang dimohonkan
peninjauan kemabali
24. SOP penerimaan memori pk /
kontra memori PK perkara
88
perdata yang dimohonkan
peninjauan kembali
25. SOP pencabutan perkara
perdata yang dimohonkan
peninjauan kembali
26. SOP pengiriman berkas
perkara perdata yang
dimohonkan peninjauan
kembali
27. SOP penyelesaian perkara
perdata yang dimohonkan
peninjauan kembali atas dasar
novum
28. SOP penyelesaian perkara
perdata yang dimohonkan
peninjauan kembali atas dasar
kekhilafan hakim
29. SOP pemberitahuan putusan
perkara perdata yang
dimohonkan banding / kasasi /
peninjauan kembali
30. SOP penanganan register
perkara perdata yang
dimohonkan banding / kasasi /
peninjauan kembali
31. SOP penerimaan permohonan
eksekusi
32. SOP pendaftaran permohonan
eksekusi
33. SOP pelaksanaan aanmaning
dan eksekusi riil /
pengosongan
34. SOP penerimaan konsinyiasi
35. SOP tata cara penyelesaian
gugatan sederhana oleh hakim
tunggal
36. SOP tata cara penyelesaian
keberatan gugatan sederhana
37. SOP pengelolaan surat masuk
kepaniteraan perdata
38. SOP pengelolaan surat keluar
kepaniteraan perdata
39. SOP tata cara surat delegasi
masuk
40. SOP tata cara surat delegasi
keluar
41. SOP pencabutan perkara
permohonan
42. SOP pencabutan perkara
gugatan
43. SOP penerimaan perlawanan
(verset) terhadap putusan
verstek
89
44. SOP pendaftaran perkara
perdata gugatan dan bantahan
/ perlawanan (verset)
45. SOP pendaftaran perkara
perlawanann (verzet) terhadap
putusan verstek
46. SOP minutasi berkas
47. SOP pengambilan sisa panjar
7. Kepaniteraan
Muda Hukum 13 SOP
1. SOP prosedur penyelesaian
pelaporan
2. SOP pengarsipan perkara
3. SOP pelayanan informasi
publik (ppid, dll)
4. SOP prosedur pelayanan
dokumentasi perkara
5. SOP prosedur pelayanan
salinan putusan
6. SOP prosedur pelayanan surat
keterangan tidak pernah
berperkara
7. SOP prosedur pendaftaran
surat kuasa
8. SOP prosedur pelayanan surat
kuasa insidentil
9. SOP prosedur legalisasi
surat/akta dibawah tangan
(waarmeking)
10. SOP prosedur pendaftaran
badan hukum
11. SOP prosedur penanganan
pengaduan
12. SOP indeks kepuasan
masyarakat
13. SOP peminjaman berkas
perkara
revisi ke 3
/sudah di
evaluasi
tanggal 1
Februari
2018
8. Panitera
Pengganti
6 SOP 1. SOP persidangan perkara
pidana biasa/anak
2. SOP persidangan perkara
pidana cepat (ringan)
3. SOP persidangan perkara
pidana cepat (lalu lintas)
4. SOP persidangan perkara
pidana pra peradilan
5. SOP persidangan perkara
perdata gugatan
6. SOP persidangan perkara
perdata permohonan
revisi ke 3
/sudah di
evaluasi
tanggal 1
Februari
2018
9. Jurusita /
Jurusita
Pengganti
11 SOP 1. SOP pemanggilan sidang
perkara perdata
2. SOP pemberitahuan isi
penetapan/putusan perkara
revisi ke-3
/sudah di
evaluasi
90
perdata
3. SOP pemberitahuan putusan
perkara pidana
4. SOP pemberitahuan
pernyataan
Banding/Kasasi/PK perkara
perdata
5. SOP pemberitahuan
pernyataan
Banding/Kasasi/PK perkara
pidana
6. SOP pemberitahuan
pernyataan memori
Banding/Kasasi/PK perdata
7. SOP pemberitahuan
pernyataan memori
Banding/Kasasi/PK pidana
8. SOP pemberitahuan dan
penyerahan kontra memori
perdata
9. SOP pemberitahuan dan
penyerahan kontra memori
pidana
10. SOP pemberitahuan inzage
perkara banding
11. SOP panggilan teguran
aanmaning
tanggal 1
Februari
2018
B Non Teknis Pengadilan
1. Sekretaris 7 SOP 1. SOP persetujuan bahan
pelaksanaan urusan perencanaan
program dan anggaran
2. SOP persetujuan bahan
pelaksanaan urusan kepegawaian
3. SOP persetujuan bahan
pelaksanaan urusan keuangan
4. SOP persetujuan bahan
pelaksanaan penataan organisasi
dan tata laksana
5. SOP persetujuan bahan
pelaksanaan pengelolaan
teknologi informasi
6. SOP persetujuan bahan
pelaksanaan urusan surat
menyurat, arsip, perlengkapan,
rumah tangga, keamanan dan
perpustakaan
7. SOP persetujuan bahan
pelaksanaan pemantauan,
evaluasi dan dokumentasi serta
pelaporan
revisi ke 3
/sudah di
evaluasi
tanggal 1
Februari
2018
2. Sub Bagian
Umum dan 25 SOP
1. SOP surat menyurat
2. SOP arsip
revisi ke 3
/sudah di
91
Keuangan 3. SOP pengadaan sarana,
prasarana dan inventaris
kantor
4. SOP pemeliharaan barang
milik negara (BMN)
5. SOP penetapan status
penggunaan BMN
6. SOP pencatatan BMN
7. SOP penghapusan BMN
8. SOP pelaporan BMN
9. SOP persediaan
10. SOP kebersihan ruangan dan
taman
11. SOP pelayanan penggunaan
kendaraan dinas
12. SOP evaluasi petugas cleaning
service, pramubakti,
satpam,supir
13. SOP keamanan internal
14. SOP keamanan eksternal
15. SOP kunjungan tamu
16. SOP kunjungan dinas
pimpinan di daerah
17. SOP pelaksanaan upacara
18. SOP pelaksanaan pertemuan/
klarifikasi/hak jawab
19. SOP perpustakaan
20. SOP pembayaran gaji
induk/susulan/ kekurangan
gaji
21. SOP pembayaran uang makan
atau lembur
22. SOP pembayaran tunjangan
khusus kinerja
23. SOP pembayaran melalui
uang persediaan
24. SOP pembayaran melalui LS
pihak ke-3
25. SOP belanja modal
evaluasi
tanggal 1
Februari 2018
3.
Sub Bagian
Kepegawaian,
Organisasi dan
Tata Laksana
25 SOP
1. SOP pengelolaan surat dinas
2. SOP rekomendasi tim
pemeriksa penegakan disiplin
pegawai
3. SOP penyelesaian pembuatan
pengantar hukuman disiplin
bagi hakim dan PNS
4. SOP inventarisasi pegawai
(bezetting pegawai)
5. SOP Daftar Urut Senioritas
(DUS) hakim
6. SOP Daftar Urut Kepangkatan
(DUK) PNS
7. SOP rekapitulasi daftar hadir
revisi ke 3
/sudah di
evaluasi
tanggal 1
Februari
2018
92
hakim dan PNS
8. SOP pemilihan role model PN
Mandailing Natal kelas II
9. SOP pembuatan SK KPN
Mandailing Natal kelas II
10. SOP pengusulan kenaikan
pangkat
11. SOP update data kepegawaian
melalui SIKEP MARI
12. SOP kenaikan gaji berkala
13. SOP mutasi hakim dan PNS
14. SOP usulan promosi jabatan
15. SOP usulan pensiun hakim
dan PNS
16. SOP usulan tanda
penghargaan satya lencana
17. SOP pembuatan Sasaran Kerja
Pegawai (SKP)
18. Sop penyelesaian surat tugas
19. SOP penyelesaian
permohonan surat cuti hakim
dan PNS
20. SOP penyelesaian pembuatan
KP4
21. SOP penyelesaian dokumen
pelantikan dan menduduki
jabatan
22. SOP pengusulan taspen
,karpeg, karis/karsu
23. SOP analisis penataan
organisasi
24. SOP analisis jabatan
25. SOP penataan sistem dan
prosedur kerja
4. Sub Bagian
Perencanaan,
Teknologi
Informasi dan
Pelaporan
13
SOP
1. SOP pengajuan perencanaan
anggaran DIPA
2. SOP pengajuan usulan
penambahan/revisi anggaran
3. SOP pengajuan revisi POK
4. SOP penanganan
permasalahan SIPP
5. SOP sinkronisasi SIPP ke MA
dan ke website PN
6. SOP mengatasi permasalahan
jaringan LAN, hardware dan
software
7. SOP peliputan dan
penginputan konten website
8. SOP pengelolaan insfratruktur
hardware dan sistem TI
9. SOP permintaan dokumen
elektronik ke bagian TI
revisi ke 3
/sudah di
evaluasi
tanggal 1
Februari 2018
93
10. SOP prosedur kesalahan input
oleh user pada aplikasi SIPP
11. SOP prosedur proses
monitoring aplikasi SIPP oleh
administrator
12. SOP prosedur penyelesaian
laporan tahunan
13. SOP prosedur permintaan
laporan LKjIP
VIII PENGADILAN NEGERI MEDAN
A Teknis Pengadilan
1 Ketua 5 SOP
1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Penetapan Majelis Hakim
4. SOP Eksekusi Riil
5. SOP Eksekusi Lelang
2 Wakil Ketua 5 SOP
1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Penetapan Berkas Perkara
4. SOP Perpanjangan Penahanan
5. SOP Ijin Sita dan Penggeledahan
3 Hakim 5 SOP
1. SOP Persidangan Perkara
Perdata
2. SOP Perkara Permohonan
3. SOP Perkara Pidana
Biasa/Khusus
4. SOP Perkara Persidangan
Tipiring
5. SOP Perkara Persidangan Lalu
Lintas
4
Panitera
5 SOP
1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Penetapan Panitera
Pengganti
4. SOP Pelaksanaan Eksekusi Riil
5. SOP Pelaksanaan Eksekusi
Lelang
6. SOP Legalisasi Bukti Surat
5 Panitera Muda
Pidana
2 SOP 1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
6 Panitera Muda
Perdata
2 SOP 1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
7 Panitera Muda
Hukum 2 SOP 1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
8 Panitera Muda
Khusus
Tipikor
2 SOP 1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
9 Panitera
Muda Khusus
Perikanan
2 SOP 1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
94
10 Panitera
Muda Khusus
Niaga
2 SOP 1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
11 Panitera
Muda Khusus
PHI
2 SOP 1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
12 Panitera
Pengganti 5 SOP
1. SOP Persidangan Perkara Pidana
Biasa
2. SOP Persidangan Perkara
Tipiring
3. SOP Persidangan Perkara Lalu
Lintas
4. SOP Persidangan Perkara
Perdata Gugatan
5. SOP Persidangan Perkara
Perdata Permohonan
13 Jurusita/
Jurusita
Pengganti
5 SOP
1. SOP Pelaksanaan Aanmaning
2. SOP Pelaksanaan Eksekusi Riil
3. SOP Pemberitahuan Penggilan
Sidang
4. SOP Pemberitahuan Putusan
5. SOP Pelaksanaan Delegasi
B Non Teknis Pengadilan
1 Sekretaris 8 SOP
1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Perencanaan dan
Penyusunan Anggaran
4. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Sub Bagian
Kepegawaian
5. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Penataan Organisasi
dan Tata Laksana
6. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Pengelolaan
Teknologi Informasi dan Statistik
7. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Urusan Surat
Menyurat, Arsip, Perlengkapan,
Rumah Tangga, Keamanan,
Keprotokolan dan Perpustakaan
8. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Pemantauan,
Evaluasi dan Dokumentasi serta
Pelaporan.
2 Kepala bagian
Umum 2 SOP
1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3 Kepala Sub
Bagian Tata 2 SOP
1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
95
Usaha dan
Keuangan
4
Kepala Sub
Bagian
Kepegawaian,
Organisasi dan
Tata Laksana
2 SOP
1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
5
Kepala Sub
Bagian
Perencanaan,
Teknologi
Informasi dan
Pelaporan
2 SOP
1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
6
Staf
Kepaniteraan
Pidana
58 SOP
1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Pendaftaran Berkas
Perkara Pidana Biasa (Dewasa)
4. SOP Persidangan Perkara
Pidana Biasa (Dewasa)
5. SOP Penyelesaian Berkas
Perkara Pidana Biasa (Dewasa)
6. SOP Pendaftaran Berkas
Perkara Pidana Anak
7. SOP Persidangan Perkara
Pidana Anak
8. SOP Penyelesaian Berkas
Perkara Pidana Anak
9. SOP Pendaftaran Berkas
Perkara Pidana Singkat
10. SOP Persidangan Perkara
Pidana Singkat
11. SOP Penyelesaian Berkas
Perkara Pidana Singkat
12. SOP Pendaftaran Berkas
Perkara Tindak Pidana
Pemilihan Kepala Daerah
13. SOP Persidangan Berkas
Perkara Tindak Pidana
Pemilihan Kepala Daerah
14. SOP Penyelesaian Berkas
Perkara Tindak Pidana
Pemilihan Kepala Daerah
15. SOP Pendaftaran Berkas
Perkara Tindak Pidana Khusus
Lingkungan Hidup
16. SOP Persidangan Berkas
Perkara Tindak Pidana Khusus
Lingkungan Hidup
17. SOP Penyelesaian Berkas
Perkara Tindak Pidana Khusus
Lingkungan Hidup
18. SOP Pendaftaran Berkas
96
Pidana Cepat (Tipiring)
19. SOP Persidangan Perkara
Pidana Cepat (Tipiring)
20. SOP Penyelesaian Berkas
Pidana Cepat (Tipiring)
21. SOP Pendaftaran Berkas
Pidana Cepat (Lalu Lintas)
22. SOP Persidangan Perkara
Pidana Cepat (Lalu Lintas)
23. SOP Penyelesaian Berkas
Pidana Cepat (Lalu Lintas)
24. SOP Pendaftaran Berkas
Praperadilan
25. SOP Persidangan Perkara
Praperadilan
26. SOP Penyelesaian Perkara
Praperadilan
27. SOP Penerimaan Permohonan
Banding Perkara Pidana
28. SOP Pendaftaran Permohonan
Banding Perkara Pidana
29. SOP Penerimaan Memori
Banding / Kontra Memori
Banding Pidana
30. SOP Pencabutan Permohonan
Banding Pidana
31. SOP Pengiriman Berkas
Pidana Banding
32. SOP Penerimaan Permohonan
Kasasi Perkara Pidana
33. SOP Pendaftaran Permohonan
Kasasi Perkara Pidana
34. SOP Penerimaan Memori
Kasasi / Kontra Memori
Kasasi Perkara Pidana
35. SOP Pencabutan Perkara
Pidana Kasasi
36. SOP Pengiriman Berkas
Perkara Pidana Kasasi
37. SOP Penerimaan Permohonan
Peninjauan Kembali (PK)
Perkara Pidana
38. SOP Pendaftaran Permohonan
Peninjauan Kembali (PK)
Perkara Pidana
39. SOP Persidangan Permohonan
PK Perkara Pidana
40. SOP Pengiriman Berkas
Peninjauan Kembali (PK)
Perkara Pidana
41. SOP Pendaftaran Permohonan
Grasi Perkara Pidana
42. SOP Pengiriman Permohonan
97
Grasi Perkara Pidana
43. SOP Penerimaan Barang
Bukti
44. SOP Penanganan Perkara
Perlawanan terhadap
Perampasan Barang Bukti (I)
45. SOP Penanganan Perkara
Perlawanan terhadap
Perampasan Barang Bukti (I)
46. SOP Penanganan Perkara
Perlawanan terhadap
Perampasan Barang Bukti (I)
47. SOP Penangananan
Permohonan Perpanjangan
Penahanan Pasal 29 Ayat (2),
(3) Kuhap Tahap Satu dan
Dua
48. SOP Penangananan
Permohonan Perpanjangan
Penahanan Pasal 25 (2)
KUHAP
49. SOP Permohonan Diversi Dari
Penyidik / Penuntut Umum
50. SOP Diversi di Pengadilan
Negeri
51. SOP Pendataan Anak Korban
52. SOP Permohonan Assesment
Terhadap Penyalahguna
Narkotika
53. SOP Penanganan Permohonan
Izin / Persetujuan Penyitaan
54. SOP Penanganan Permohonan
Izin / Persetujuan
Penggeledahan
55. SOP Permohonan Perampasan
Aset Atas Tran-Saksi
Mencurigakan (Non Based
Conviction) Pasal 67 UU
TPPU
56. SOP Pelayanan Memeriksa
Berkas Perkara Pidana
(Inzage)
57. SOP Minutasi Berkas Perkara
Banding Kasasi PK
58. SOP Pelaksanaan Pengawasan
Dan Pengamatan (Wasmat)
7
Staf
Kepaniteraan
Perdata
34 SOP
1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Penerimaan Perkara
Perdata Permohonan
4. SOP Pendaftaran Perkara
Perdata Permohonan
5. SOP Permohonan Pendaftaran
98
Perkara Prodeo
6. SOP Panggilan Sidang
Perkara Perdata
7. SOP Penerimaan Perkara
Perdata Gugatan
8. SOP Penerimaan Perlawanan
(Verset) terhadap Putusan
Verstek
9. SOP Pendaftaran Perkara
Perdata Gugatan dan
Bantahan/Perlawanan (Verset)
10. SOP Pendaftaran Perkara
Perlawanan (Verzet) terhadap
Putusan Verstek
11. SOP Persidangan Perkara
Perdata
12. SOP Pemberitahuan Putusan
atau Penetapan Perkara
Perdata
13. SOP Penerimaan Perkara
Perdata Gugatan Banding
14. SOP Pendaftaran Perkara
Perdata Gugatan Banding
15. SOP Penerimaan Memori
Banding / Kontra Memori
Banding
16. SOP Pencabutan Perkara
Perdata Gugatan Banding
17. SOP Pengiriman Berkas
Perkara Perdata Gugatan
Banding
18. SOP Penerimaan Perkara
Perdata Gugatan Kasasi
19. SOP Pendaftaran Perkara
Gugatan Kasasi
20. SOP Penerimaan Memori
Kasasi/Kontra Memori Kasasi
Perdata Kasasi
21. SOP Pencabutan Perkara
Perdata Kasasi
22. SOP Pengiriman Berkas
Perkara Perdata Gugatan
Kasasi
23. SOP Penerimaan Perkara
Perdata Gugatan Peninjauan
Kembali
24. SOP Pendaftaran Perkara
Perdata Peninjauan Kembali
25. SOP Pencabutan Perkara
Perdata Gugatan Peninjauan
Kembali
26. SOP Pengiriman Berkas
Perkara Perdata Peninjauan
99
Kembali
27. SOP Pemberitahuan Putusan
Perkara Perdata
Banding/Kasasi/Peninjauan
Kembali
28. SOP Pendaftaran Permohonan
Eksekusi
29. SOP Pelaksanaan Eksekusi
Riil
30. SOP Eksekusi Pembayaran
Sejumlah Uang
31. SOP Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana Oleh
Hakim Tunggal
32. SOP Tata Cara Penyelesaian
Keberatan Gugatan Sederhana
33. SOP Konsinyasi
34. SOP Penanganan
Panggilan/Pemberitahuan
Delegasi Masuk
7
Staf
Kepaniteraan
Perdata
34 SOP
1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Penerimaan Perkara
Perdata Permohonan
4. SOP Pendaftaran Perkara
Perdata Permohonan
5. SOP Permohonan Pendaftaran
Perkara Prodeo
6. SOP Panggilan Sidang
Perkara Perdata
7. SOP Penerimaan Perkara
Perdata Gugatan
8. SOP Penerimaan Perlawanan
(Verset) Terhadap Putusan
Verstek
9. SOP Pendaftaran Perkara
Perdata Gugatan Dan
Bantahan/Perlawanan (Verset)
10. SOP Pendaftaran Perkara
Perlawanan (Verzet) Terhadap
Putusan Verstek
11. SOP Persidangan Perkara
Perdata
12. SOP Pemberitahuan Putusan
Atau Penetapan Perkara
Perdata
13. SOP Penerimaan Perkara
Perdata Gugatan Banding
14. SOP Pendaftaran Perkara
Perdata Gugatan Banding
15. SOP Penerimaan Memori
Banding / Kontra Memori
Banding
100
16. SOP Pencabutan Perkara
Perdata Gugatan Banding
17. SOP Pengiriman Berkas
Perkara Perdata Gugatan
Banding
18. SOP Penerimaan Perkara
Perdata Gugatan Kasasi
19. SOP Pendaftaran Perkara
Gugatan Kasasi
20. SOP Penerimaan Memori
Kasasi/Kontra Memori Kasasi
Perdata Kasasi
21. SOP Pencabutan Perkara
Perdata Kasasi
22. SOP Pengiriman Berkas
Perkara Perdata Gugatan
Kasasi
23. SOP Penerimaan Perkara
Perdata Gugatan Peninjauan
Kembali
24. SOP Pendaftaran Perkara
Perdata Peninjauan Kembali
25. SOP Pencabutan Perkara
Perdata Gugatan Peninjauan
Kembali
26. SOP Pengiriman Berkas
Perkara Perdata Peninjauan
Kembali
27. SOP Pemberitahuan Putusan
Perkara Perdata
Banding/Kasasi/Peninjauan
Kembali
28. SOP Pendaftaran Permohonan
Eksekusi
29. SOP Pelaksanaan Eksekusi
Riil
30. SOP Eksekusi Pembayaran
Sejumlah Uang
31. SOP Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana oleh
Hakim Tunggal
32. SOP Tata Cara Penyelesaian
Keberatan Gugatan Sederhana
33. SOP Konsinyasi
34. SOP Penanganan Panggilan/
Pemberitahuan Delegasi
Masuk
7 Staf
Kepaniteraan
Perdata
34 SOP
1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Penerimaan Perkara
Perdata Permohonan
4. SOP Pendaftaran Perkara
Perdata Permohonan
101
5. SOP Permohonan Pendaftaran
Perkara Prodeo
6. SOP Panggilan Sidang
Perkara Perdata
7. SOP Penerimaan Perkara
Perdata Gugatan
8. SOP Penerimaan Perlawanan
(Verset) Terhadap Putusan
Verstek
9. SOP Pendaftaran Perkara
Perdata Gugatan Dan
Bantahan/Perlawanan (Verset)
10. SOP Pendaftaran Perkara
Perlawanan (Verzet) Terhadap
Putusan Verstek
11. SOP Persidangan Perkara
Perdata
12. SOP Pemberitahuan Putusan
atau Penetapan Perkara
Perdata
13. SOP Penerimaan Perkara
Perdata Gugatan Banding
14. SOP Pendaftaran Perkara
Perdata Gugatan Banding
15. SOP Penerimaan Memori
Banding / Kontra Memori
Banding
16. SOP Pencabutan Perkara
Perdata Gugatan Banding
17. SOP Pengiriman Berkas
Perkara Perdata Gugatan
Banding
18. SOP Penerimaan Perkara
Perdata Gugatan Kasasi
19. SOP Pendaftaran Perkara
Gugatan Kasasi
20. SOP Penerimaan Memori
Kasasi/Kontra Memori Kasasi
Perdata Kasasi
21. SOP Pencabutan Perkara
Perdata Kasasi
22. SOP Pengiriman Berkas
Perkara Perdata Gugatan
Kasasi
23. SOP Penerimaan Perkara
Perdata Gugatan Peninjauan
Kembali
24. SOP Pendaftaran Perkara
Perdata Peninjauan Kembali
25. SOP Pencabutan Perkara
Perdata Gugatan Peninjauan
Kembali
26. SOP Pengiriman Berkas
102
Perkara Perdata Peninjauan
Kembali
27. SOP Pemberitahuan Putusan
Perkara Perdata
Banding/Kasasi/Peninjauan
Kembali
28. SOP Pendaftaran Permohonan
Eksekusi
29. SOP Pelaksanaan Eksekusi
Riil
30. SOP Eksekusi Pembayaran
Sejumlah Uang
31. SOP Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana Oleh
Hakim Tunggal
32. SOP Tata Cara Penyelesaian
Keberatan Gugatan Sederhana
33. SOP Konsinyasi
34. SOP
PenangananPanggilan/Pember
itahuan Delegasi Masuk
8
Staf
Kepaniteraan
Hukum
27 SOP
1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Pembuatan Laporan
Berkala
4. SOP Penanganan Papan
Informasi Perkara
5. SOP Penataan Arsip Berkas
Perkara
6. SOP Penanganan Meja
Pengaduan Klasifikasi Surat
Masuk Pengaduan
7. SOP Penanganan Pengaduan
Melalui Siwas MA-RI
8. SOP Penanganan Meja
Informasi
9. SOP Penanganan Surat
Keterangan Tidak Terkait
Perkara Pidana dan Perdata
oleh Korporasi
10. SOP Penanganan Surat
Keterangan Penelitian
11. SOP Pengesahan Badan
Hukum dan Surat Kuasa
12. SOP Surat Keterangan Tidak
Dicabut Hak Pilih Dan Tidak
Menjalani Pidana
13. SOP Surat Keterangan Tidak
Mempunyai Tanggungan
Hutang Bagi Calon Kepala
Daerah
14. SOP Penerimaan Berkas
103
Perkara
15. SOP Peminjaman Berkas
16. SOP Survey Kepuasan
Pengguna Pengadilan
17. SOP Pengesahan Keterangan
Waris Dibawah Tangan
18. SOP Pembuatan Akta
Penolakan Waris
19. SOP Surat Keterangan Tidak
Pernah Dipidana
20. SOP Keterangan Tidak
Mempunyai Hutang Kepada
Negara
21. SOP Pendaftaran Surat Kuasa
22. SOP Pendaftaran CV
23. SOP Izin Kuasa Insidentil
24. SOP Surat Keterangan Tidak
Pernah Berperkara Perdata
Dan Pidana Bagi Korporasi
25. SOP Pembuatan Data Statistik
26. SOP Penyerahan PNBP
Kepada Bendahara Penerima
27. SOP Penerimaan Kunjungan
Tamu Resmi
9
Staf
Kepaniteraan
Khusus
Tipikor
23 SOP
1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Pendaftaran Berkas
Perkara Tindak Pidana
Korupsi
4. SOP Persidangan Perkara
Tindak Pidana Korupsi
5. SOP Penyelesaian Berkas
Perkara Tindak Pidana
Korupsi
6. SOP Pendaftaran Permohonan
Banding Perkara Tindak
Pidana Korupsi
7. SOP Penerimaan Memori /
Kontra Memori Banding
Tindak Pidana Korupsi
8. SOP Pencabutan Permohonan
Banding Tindak Pidana
Korupsi
9. SOP Pengiriman Berkas
Tindak Pidana Korupsi
Banding
10. SOP Pendaftaran Permohonan
Kasasi Perkara Tindak Pidana
Korupsi
11. SOP Penerimaan Memori
Kasasi / Kontra Memori
Kasasi Perkara Tindak Pidana
104
Korupsi
12. SOP Pencabutan Perkara
Tindak Pidana Korupsi Kasasi
13. SOP Pengiriman Berkas
Perkara Tindak Pidana
Korupsi Kasasi
14. SOP Pendaftaran Permohonan
Peninjauan Kembali (PK)
Perkara Tindak Pidana
Korupsi
15. SOP Persidangan Permohonan
PK Perkara Tindak Pidana
Korupsi
16. SOP Pengiriman Berkas
Peninjauan Kembali (PK)
Perkara Tindak Pidana
Korupsi
17. SOP Pendaftaran Permohonan
Grasi Perkara Tindak Pidana
Korupsi
18. SOP Pengiriman Permohonan
Grasi Perkara Tindak Pidana
Korupsi
19. SOP Penanganan Permohonan
Izin / Persetujuan
Penggeledahan
20. SOP Penanganan Permohonan
Izin / Persetujuan Penyitaan
21. SOP Permohonan Keberatan
Perampasan Aset oleh Pihak
Ketiga (Pasal 19 UU Tipikor)
22. SOP Pelayanan Memeriksa
Berkas Perkara Tindak Pidana
Korupsi (Inzage)
23. SOP Minutasi Berkas Perkara
Banding Kasasi PK
10
Staf
Kepaniteraan
Khusus
Perikanan
44 SOP
1. SOP Penerimaan Berkas
Perkara Khusus Perikanan
2. SOP Pendaftaran Berkas
Perkara Khusus Perikanan
3. SOP Proses Persidangan
Perkara Khusus Perikanan
4. SOP Penyelesaian Berkas
Perkara Khusus Perikanan
5. SOP Pendaftaran Permohonan
Banding Perkara Khusus
Perikanan
6. SOP Penerimaan Permohohan
Banding Perkara Khusus
Perikanan
7. SOP Penerimaan Memori
Banding/Kontra Memori
Banding Perkara Khusus
105
Perikanan
8. SOP Pencabutan Permohonan
Banding Perkara Khusus
Perikanan
9. SOP Pengiriman Berkas
Banding Perkara Khusus
Perikanan
10. SOP Penerimaan Permohonan
Kasasi Perkara Khusus
Perikanan
11. SOP Pendaftaran Permohonan
Kasasi Perikanan
12. SOP Penerimaan Memori
Kasasi/Kontra Memori Kasasi
Perkara Khusus Perikanan
13. SOP Pencabutan Kasasi
Perkara Khusus Perikanan
14. SOP Pengiriman Berkas
Kasasi Perkara Khusus
Perikanan
15. SOP Penerimaan Permohonan
Peninjauan Kembali (PK)
Perkara Khusus Perikanan
16. SOP Pendaftaran Permohonan
Peninjauan Kembali (PK)
Perkara Khusus Perikanan
17. SOP Pengiriman Berkas
Peninjauan Kembali (PK)
Perkara Khusus Perikanan
18. SOP Penerimaan Permohonan
Grasi Perkara Khusus
Perikanan
19. SOP Pendaftaran Permohonan
Grasi Perkara Khusus
Perikanan
20. SOP Pengiriman Permohonan
Grasi Perkara Khusus
Perikanan
21. SOP Permohonan
Ijin/Persetujuan Penyitaan
Perkara Khusus Perikanan
22. SOP Permohonan
Ijin/Persetujuan
Penggeledahan Perkara
Khusus Perikanan
23. SOP Permohonan
Ijin/Persetujuan Pelelangan
Perkara Khusus Perikanan
24. SOP Permohonan
Ijin/Persetujuan Pemusnahan
Perkara Khusus Perikanan
25. SOP Penerimaan Permohonan
Perpanjangan Penahanan Pasal
106
76 ayat (7) Undang Undang
Nomor 45 tahun 2009
26. SOP Penangguhan Penahanan
27. SOP Pembantaran
28. SOP Ijin Berobat
29. SOP Penangguhan Penahanan
Waktu Tertentu
30. SOP Penerimaan Barang
Bukti
31. SOP Pendaftaran dan
Penanganan Barang Bukti
32. SOP Penanganan Perkara
Perlawanan Terhadap
Perampasan Barang Bukti(I)
33. SOP Penanganan Perkara
Perlawanan Terhadap
Perampasan Barang Bukti(II)
34. SOP Penanganan Perkara
Perlawanan Terhadap
Perampasan Barang Bukti(III)
35. SOP Pemberitahuan Putusan
Perkara Pidana Khusus
Perikanan Banding/
Kasasi/Peninjauan Kembali
36. SOP Pengelolaan Arsip
Berkas Perkara Kepaniteraan
Pidana Khusus Perikanan
37. SOP Pelaporan Keadaan
Perkara Kepaniteraan Pidana
Khusus Perikanan
38. SOP Pelaporan Tahunan
Keadaan Perkara Kepaniteraan
Pidana Khusus Perikanan
39. SOP Pengelolaan Surat Masuk
Kepaniteraan Pidana Khusus
Perikanan
40. SOP Pengelolaan Surat Keluar
Kepaniteraan Pidana Khusus
Perikanan
41. SOP Minutasi Perkara Pidana
Khusus Perikanan Banding/
Kasasi/Peninjauan Kembali
42. SOP Pelayanan Memeriksa
Berkas Perkara
43. SOP Pemeriksaan Setempat
Perkara Khusus Perikanan
44. SOP Penerjemah Bahasa
Perkara Khusus Perikanan
11
Staf
Kepaniteraan
Khusus Niaga
22 SOP
1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Penerimaan Perkara
Permohonan PKPU
107
4. SOP Pendaftaran Perkara
Permohonan PKPU
5. SOP Penerimaan Perkara
Permohonan PKPU Melalui
E-SKUM
6. SOP Pendaftaran Perkara
Permohonan PKPU Melalui
E-SKUM
7. SOP Panggilan sidang Perkara
Permohonan PKPU
8. SOP Persidangan Perkara
Permohonan PKPU
9. SOP Pemberitahuan Perkara
PKPU
10. SOP Pendaftaran Permohonan
Perkara Kepailitan
11. SOP Pendaftaran Permohonan
Perkara Kepailitan Melalui E-
SKUM
12. SOP Panggilan Sidang
Perkara Kepailitan
13. SOP Pemberitahuan Perkara
Kepailitan
14. SOP Penerimaan Perkara
Kasasi Pailit
15. SOP Penerimaan Kontra
Memori Kasasi Pailit
16. SOP Penyelesaian Berkas
Penerimaan Perkara Gugatan
HAKI
17. SOP Penyelesaian Berkas
Penerimaan Perkara Gugatan
HAKI Melalui E-SKUM
18. SOP Penyelesaian Berkas
Pendaftaran Perkara Gugatan
HAKI Melalui E-SKUM
19. SOP Panggilan Sidang
Perkara Gugatan HAKI
20. SOP Penyelesaian Berkas
Penerimaan Perkara Gugatan
HAKI
21. SOP Penyelesaian Berkas
Perkara Permohonan Gugatan
Lain-Lain
22. SOP PKPU Tetap
12 Staf
Kepaniteraan
Khusus PHI
29 SOP
1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Penerimaan Berkas
Perkara PHI Gugatan
4. SOP Penerimaan Perkara PHI
MelaluI E-SKUM
5. SOP Pendaftaran Perkara PHI
108
Gugatan
6. SOP Pendaftaran Perkara PHI
Melalui E-SKUM
7. SOP Penanganan Register
Perkara PHI Gugatan
8. SOP Persidangan Perkara PHI
9. SOP Penerimaan Pendaftaran
Perjanjian Bersama
10. SOP Permohonan Pendaftaran
Perjanjian Bersama
11. SOP Pendaftaran Gugatan
Perkara PHI di bawah 150 juta
ke bawah
12. SOP Panggilan Sidangan
Perkara PHI
13. SOP Penerimaan Perkara PHI
Gugatan
14. SOP Penerimaan Perkara PHI
Melalui E-SKUM
15. SOP Pemberitahuan Putusan
Perkara PHI Gugatan
16. SOP Penerimaan Perkara PHI
Kasasi
17. SOP Pendaftaran Perkara
Gugatan Kasasi
18. SOP Penerimaan Memori
Kasasi/Kontra Memori Kasasi
PHI Kasasi
19. SOP Pencabutan Perkara PHI
Kasasi
20. SOP Pengiriman Berkas
Perkara PHI Gugatan Kasasi
21. SOP Penerimaan Perkara PHI
Peninjauan Kembali
22. SOP Pendaftaran Perkara PHI
Peninjauan Kembali
23. SOP Penerimaan Memori
Peninjauan Kembali/ Kontra
Memori Peninjauan Kembali
PHI
24. SOP Pencabutan Perkara PHI
Peninjauan Kembali
25. SOP Pengiriman Berkas
Perkara PHI Peninjauan
Kembali
26. SOP Pemberitahuan Putusan
Perkara PHI
Kasasi/Peninjauan Kembali
27. SOP Penerimaan Permohonan
Eksekusi
28. SOP Pendaftaran Permohonan
Eksekusi
29. SOP Penyelesaian Berkas
109
Perkara Peninjauan Kembali
PHI Novum
13 Staf Sub
Bagian Tata
Usaha dan
Keuangan
37 SOP 1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP permintaan barang-
barang alat tulis kantor
4. SOP pembelian barang-barang
alat tulis kantor
5. SOP pengadaan barang dan
jasa
6. SOP pengelola aplikasi
persediaan (kegiatan harlan)
7. SOP pelaporan aplikasi
persediaan
persemester/pertahun
8. SOP pengelola aplikasi
SIMAK-BMN (kegiatan
harian)
9. SOP pelaporan aplikasi
SIMAK-BMN
persemester/pertahun
10. SOP pemeliharaan peralatan
& mesin
11. SOP penyusunan rencana
kerja tahunan bagian umum
12. SOP pengelolaan
perpustakaan
13. SOP penerimaan tamu
14. SOP pengelolaan administrasi
keuangan (pembuatan
specimen tanda tangan)
15. SOP pengelolaan administrasi
keuangan pembuatan kartu
identitas pengantar Surat
Perintah Membayar (SPM) /
Pengambil Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D)
16. SOP pengelolaan administrasi
keuangan pembuatan rencana
penarikan dana
17. SOP pengajuan uang
persediaan
18. SOP penerbitan SPP-LS untuk
belanja pegawai (pembayaran
gaji induk)
19. SOP penerbitan SPP-LS untuk
belanja pegawai (pembayaran
uang makan)
20. SOP pertanggungjawaban
dimuka tunjangan khusus
kinerja (remunerasi)
21. SOP pembuatan laporan
keuangan
110
22. SOP pembuatan laporan
realisasi anggaran
23. SOP pengeloiaan pendapatan
negara bukan pajak
24. SOP penerbitan SPP-LS
belanja modal
25. SOP pencairan honor piket
Posbankum
26. SOP pencairan uang
persediaan untuk belanja
barang
27. SOP pengelolaan keuangan
negara bendahara pengeluaran
28. SOP Pernbuatan Laporan E-
Monev keuangan
29. SOP pembuatan laporan
Bappenas Triwulan
30. SOP pengelolaan kebersihan
kantor
31. SOP perawatan taman
32. SOP pengelolaan parkir
33. SOP pembuatan daftar
inventaris ruangan
34. SOP pengamaan persidangan
35. SOP pengelolaan keamanan
36. SOP pengelolaan Pantry
37. SOP pengamanan unjuk rasa
14
Staf Sub
Bagian
Kepegawaian,
Organisasi dan
Tata Laksana
29 SOP
1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Pembuatan Askes
4. SOP Pembuatan Kartu Istri
(KARIS)/ Kartu Suami
(KARSU)
5. SOP Pembuatan Kartu
Pegawai (KARPEG)
6. SOP pembuatan Kartu
TASPEN
7. SOP Pengangkatan CPNS
menjadi PNS
8. SOP Izin Hakim (Karir dan
Ad Hoc)
9. SOP Izin Pegawai
10. SOP Cuti Pegawai
11. SOP Usulan Pegawai dalam
Jabatan Struktural/ Fungsional
12. SOP Pembuatan Bezetting
Pegawai
13. SOP Daftar Urut
Kepangkatan (DUK)
14. SOP Daftar Urut Senioritas
(DUS)
15. SOP Kenaikan Gaji Berkala
16. SOP Pelantikan dan
111
Pengambilan Sumpah Jabatan
17. SOP Pembuatan Surat
Keputusan Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri
18. SOP Pembuatan Surat
Keputusan Susunan Majelis
Hakim, Hakim Pengawas
Bidang, Hakim Mediasi dan
HUMAS
19. SOP Kenaikan Pangkat PNS
20. SOP Laporan Tahunan
Kepegawaian, Organisasi dan
Tata Laksana
21. SOP Pensiun
22. SOP Pembuatan Surat Tugas
Pelatihan Hakim, Pejabat
Struktural/ Fungsional dan
Pegawai
23. SOP Rekapitulasi Absensi
24. SOP Hukuman Disiplin
25. SOP Penginputan dan
Pengolahan Data Pada
Komdanas dan SIKEP
26. SOP Penyusunan Rencana
Kerja Tahunan (RKT) Urusan
Kepegawaian dan Ortala
27. SOP Pembuatan Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP)
28. SOP Pemberian Penghargaan
Satya Lencana Karya Satya
(dan Penghargaan Lainya)
29. SOP Usulan Mutasi/
Pemindahan Pegawai
15
Staf Sub
Bagian
Perencanaan,
Teknologi
Informasi dan
Pelaporan
17 SOP
1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Penyusunan Rencana
Kerja Anggaran (RKA-KL)
4. SOP Pembaharuan Data dan
Inforrnasi Dalam Website
5. SOP Dokumentasi Data Dan
Informasi
6. SOP Pengelolaan Server Dan
Aplikasi
7. SOP Pengelolaan Jaringan
8. SOP Pengelolaan dan
Sinkronisasi Database
9. SOP Pengelolaan Publikasi
Informasi Perkara
10. SOP Trainer Pelaksanaan
SIPP
11. SOP Laporan Kegiatan
Bulanan
12. SOP Laporan Tahunan
112
13. SOP Rencana Umum
Kegiatan Pengadaan dan
Pemeliharaan Barang
Inventaris Negara
14. SOP Rencana Kerja Tahunan
15. SOP Indikator Utama (IKU)
16. SOP LKjIP
17. SOP PKT
IX PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN
A Teknis Pengadilan
1 Panitera 5 SOP 1. SOP Administrasi Penanganan
Perkara Perdata
2. SOP Prosese Persidangan
Perkara Perdata
3. SOP Prosese Persidangan
Perkara Pidana
4. SOP Administrasi Bantuan
Hukum
5. SOP Eksekusi Lelang
sudah dievaluasi tanggal 16
Oktober 2018
2 Panitera Muda
Pidana
37 SOP 1. SOP Penerimaan Perkara
Pidana Biasa
2. SOP Pendaftaran Berkas
Perkara Pidana Biasa
3. SOP Penanganan Register
Perkara Pidana Biasa
4. SOP Penerimaan Perkara
Pidana Singkat
5. SOP Pendaftaran Berkas
Perkara Pidana Singkat
6. SOP Penanganan Register
Perkara Pidana Singkat
7. SOP Penerimaan Perkara
Pidana Cepat (Ringan dan Lalu
Lintas)
8. SOP Pendaftaran Berkas
Perkara Pidana Cepat (Ringan
dan Lalu Lintas)
9. SOP Penanganan Register
Perkara Pidana Cepat (Ringan
dan Lalu Lintas)
10. SOP Penerimaan Permohonan
Pra Peradilan
11. SOP Pendaftaran Permohonan
Pra Peradilan
12. SOP Penanganan Register
Permohonan Pra Peradilan
13. SOP Penerimaan Permohonan
Banding Perkara Pidana
14. SOP Pendaftaran Permohonan
Banding Perkara Pidana
sudah
dievaluasi
tanggal 16
Oktober20
18
113
15. SOP Penerimaan Memori
Banding/ Kontra Memori
Banding Perkara Pidana
16. SOP Pencabutan Perkara Pidana
Banding
17. SOP Pengiriman Berkas Perkara
Pidana Banding
18. SOP Penerimaan Permohonan
Kasasi Perkara Pidana
19. SOP Pendaftaran Permohonan
Kasasi Perkara Pidana
20. SOP Penerimaan Memori
Kasasi/ Kontra Memori Kasasi
Perkara Pidana
21. SOP Pencabutan Perkara Pidana
Kasasi
22. SOP Pengiriman Berkas Perkara
Pidana Kasasi
23. SOP Penerimaan Permohonan
PK Perkara Pidana
24. SOP Pendaftaran Permohonan
PK Perkara Pidana
25. SOP Pengiriman Berkas PK
Perkara Pidana
26. SOP Penerimaan Permohonan
Grasi Perkara Pidana
27. SOP Pengiriman Permohonan
Grasi Perkara Pidana
28. SOP Penanganan Permohona
Izin Sita
29. SOP Penanganan Permohona
Izin Geledah
30. SOP Perpanjangan Tahanan
Pasal 29
31. SOP Perpanjangan Tahanan
Pasal 25
32. SOP Perpanjangan Tahanan
Pasal 29 ayat (2) dan (3)
33. SOP Perpanjangan Tahanan
Pasal 29 ayat (2) dan (3) ke PT
34. SOP Penerimaan Barang Bukti
35. SOP Pendaftaran dan
Penanganan Barang Bukti
36. SOP. Pemberitahuan Putusan
Pidana Biasa/Singkat
37. SOP. Pemberitahuan Putusan
Pidana Banding/Kasasi/PK
3 Panitera Muda
Perdata
15 SOP 1. SOP Perkara Perdata
Permohonan
2. SOP Perkara Perdata Gugatan
Apabila Mediasi Tidak Berhasil
sudah
dievaluasi
tanggal 16
Oktober 2018
114
3. SOP Perkara Perdata Gugatan/
Perlawanan sampai dengan
Proses Mediasi
4. SOP Banding Perkara Perdata
Gugatan
5. SOP Kasasi Perkara Perdata
Gugatan
6. SOP PK Perkara Perdata
Gugatan
7. SOP Penerimaan Perkara
Perdata Prodeo
8. SOP Eksekusi Riil Perkara
Perdata
9. SOP Sita Eksesusi Perkara
Perdata
10. SOP Penyelesaian Gugatan
Sederhana
11. SOP Penyelesaian Keberatan
Gugatan Sederhana
12. SOP Pengelolaan Surat Masuk
Kepaniteraan Pidana
13. SOP Panggilan Delegasi
14. SOP Keberatan Terhadap
Bentuk Dan Atau Besarnya
Ganti Kerugian
15. SOP Konsinyasi Terhadap
Gugatan Ganti Rugi
4 Panitera Muda
Hukum 20 SOP 1. SOP Pengelolaan Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar
3. SOP Pembuatan Laporan
Bulanan
4. SOP Pembuatan Laporan
Caturwulan
5. SOP Pembuatan Laporan
Semester
6. SOP Penanganan Papan
Informasi Perkara
7. SOP Penataan Arsip Berkas
Perkara
8. SOP Penanganan Surat Masuk
Klarifikasi Laporan Tipiring
9. SOP Penanganan Surat Masuk
Klarifikasi Laporan Keuangan
Perdata
10. SOP Penanganan Meja
Pengaduan Klarifikasi Surat
Masuk Pengaduan
11. SOP Penanganan Meja
Pengaduan Klarifikasi Surat
Klarifikasi Pengaduan
12. SOP Penanganan Meja
Pengaduan Klarifikasi
Pembuatan SK Pengaduan
sudah
dievaluasi
tanggal 16
Oktober 2018
115
13. SOP Laporan Pengaduan dan
Pengawasan
14. SOP Penanganan Meja
Informasi
15. SOP Penanganan Surat
Keterangan Penelitian
16. SOP Pengesahan Badan Hukum
17. SOP Penanganan Surat
Keterangan Tidak Pernah
Dipidana
18. SOP Warmerking
19. SOP Pendaftaran Surat Izin
Kuasa Insidentil
20. SOP Pendaftaran Surat Izin
Kuasa Khusus
5 Panitera
Pengganti
8 SOP 1. SOP Persidangan Perkara Pidana
Biasa
2. SOP Persidangan Perkara Pidana
Anak
3. SOP Persidangan Perkara Pidana
Cepat
4. SOP Persidangan Perkara Pidana
Lalu Lintas
5. SOP Persidangan Perkara
Praperadilan
6. SOP Persidangan Perkara Pidana
Singkat
7. SOP Persidangan Perkara
Gugatan
8. SOP Persidangan Perkara
Permohonan
sudah
dievaluasi
tanggal 16
Oktober 2018
6 Jurusita /
Jurusita
Pengganti
8 SOP 1. SOP Panggilan Sidang
2. SOP Pemberitahuan Isi Putusan
3. SOP Pemberitahuan Pernyataan
Banding/Kasasi/PK
4. SOP Pemberitahuan Memori
Banding/Kasasi/PK
5. SOP Pemberitahuan Kontra
Memori Banding/Kasasi/PK
6. SOP Pemberitahuan Inzage
7. SOP Delegasi Panggilan/
Pemberitahuan dari PN lain
8. SOP Permohonan Eksekusi
Perdata
sudah
dievaluasi
tanggal 16
Oktober 2018
B Non Teknis Pengadilan
1 Sekretaris 7 SOP
1. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Perencanaan
Program dan Anggaran
sudah
dievaluasi
tanggal 16 Okt
116
2. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan TI dan Statistik
3. SOP. Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Kepegawaian
4. SOP. Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Organisasi dan Tata
Laksana
5. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Keuangan
6. SOP Persetujuan Protokoler
7. SOP Persetujuan Pemantauan,
Evaluasi, dan Dokumentasi serta
Pelaporan
2018
2
Sub Bagian
Perencanaan
Teknologi
Informasi dan
Pelaporan
7 SOP
1. SOP Perencanaan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
2. SOP Pengajuan Revisi POK
(DIPA)
3. SOP Perawatan SIPP
4. SOP Pengelolaan Website
5. SOP Perawatan dan
Troubleshoot Jaringan Komputer
6. SOP Peliputan dan Penginputan
Website
7. SOP Penghimpunan Laporan
sudah
dievaluasi
tanggal 16
Oktober 2018
3 Sub Bagian
Kepegawaian
Organisasi dan
Tata Laksana
26 SOP 1. SOP Administrasi Surat Masuk
dan Surat Keluar
2. SOP Daftar Urut Senioritas
Hakim
3. SOP. Bezetting
4. SOP Daftar Urut Kepangkatan
(DUK)
5. SOP Laporan Bulanan dan GDN
6. SOP Presensi Hakim dan
Pegawai
7. SOP Rekapitulasi Daftar Hadir
Hakim Dan Pegawai
8. SOP Pembuatan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan
9. SOP Kenaikan Gaji Berkala
(KGB)
10. SOP Kenaikan Pangkat
11. SOP Usulan CPNS menjadi
PNS
12. SOP Usulan Pensiun
13. SOP Cuti Pegawai
14. SOP Sasaran Kinerja Pegawai
(SKP)
15. SOP Usulan Karpeg,
Karis/Karsu
16. SOP Update Data Pegawai ke
dalam Aplikasi SIKEP
sudah
dievaluasi
tanggal 16
Oktober 2018
117
17. SOP Pembuatan Surat Tugas
dan Penunjukan
18. SOP Hukuman Disiplin
19. SOP Usul Jabatan
20. SOP Mutasi
21. SOP Satya Lencana
22. SOP Pelantikan
23. SOP Ujian Dinas
24. SOP Tes Kesehatan
25. SOP Prajabatan
26. SOP Kalender Kerja
4 Sub Bagian
Umum dan
Keuangan
13 SOP 1. SOP Pengelolaan Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar
3. SOP Permintaan Barang
Barang Alat Tulis Kantor
(ATK)
4. SOP Pengelolaan Aplikasi
Persediaan (Kegiatan Harian)
5. SOP Pengelolaan Aplikasi
SIMAK - BMN (Kegiatan
Harian)
6. SOP Pelaporan Aplikasi
Persediaan Persemester/
Pertahun
7. SOP Pelaporan Aplikasi
SIMAK-BMN
Persemester/Pertahun
8. SOP Perawatan Dan
Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana
9. SOP Pengadaan Barang Alat
Tulis Kantor (ATK)
10. SOP Pengelolaan
Perpustakaan
11. SOP Penyusunan Rencana
Kerja Tahunan
12. SOP Penyusunan Uraian
Tugas Pengamanan Dan
Petugas Kebersihan
13. SOP Pengadaan Barang Dan
Jasa
sudah
dievaluasi
tanggal 16
Oktober 2018
X PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG A Teknis Pengadilan
1 Ketua 16 SOP 1. SOP Menerima berkas perkara
masuk
2. SOP Meneliti berkas perkara
masuk
3. SOPMenetapkan Majelis
Hakim yang memeriksa
4. SOP Mencatat pada register
penunjukan Majelis Hakim
belum di
evaluasi
118
5. SOP Menerima berkas
permohonan eksekusi dari
Kepaniteraan Perdata
6. SOP Meneliti berkas
permohonan eksekusi
7. SOP Mengeluarkan penetapan
Aanmaning
8. S.OP Pelaksanaan Aanmaning
9. SOP Menerima dan
mempelajari laporan
pelaksanaan Aanmaning
10. SOP Penetapan Sita Eksekusi
11. SOP Menerima berkas
permohonan eksekusi dan
resume dari Panitera/Wakil
Panitera
12. SOP Meneliti dan mempelajari
berkas permohonan dan
resume
13. SOP Mengeluarkan penetapan
Aanmaning
14. SOP Pelaksanaan Aanmaning
15. SOP Menerima dan
mempelajari laporan
pelaksanaan Aanmaning
16. SOP Penetapan Sita Eksekusi
3 Hakim 3 SOP 1. SOP Hakim Pengawas Bidang 2. SOP Pelayanan Persidangan
Perdata 3. SOP Pelayanan Persidangan
Pidana
belum di
evaluasi
4 Panitera
5 SOP
4. SOP Penunjukan Panitera
Pengganti
5. SOP Pelaksanaan Eksekusi
Riil
6. SOP Pelaksanaan Eksekusi
Lelang / Pembayaran Sejumlah
Uang
7. SOP Penunjukan Panitera
Pengganti untuk perkara
tipiring dan lalulintas
8. SOP Legalisasi Bukti Surat
belum di
evaluasi
5 Panitera Muda
Pidana
15 SOP
1. SOP Proses Penerimaan
Perkara Pidana Biasa
(Dewasa)
2. SOP Proses Penerimaan
Pidana Anak
3. SOP Proses Penerimaan
Perkara Pidana Singkat
4. SOP Proses Penerimaan
Perkara Pidana Cepat
(Tipiring)
5. S.O.P Proses Penerimaan
belum di
evaluasi
119
Perkara Pidana Cepat Lalu
Lintas
6. SOP Proses Penerimaan Upaya
Hukum Banding
7. SOP Proses Penerimaan Upaya
Hukum Kasasi
8. SOP Proses Penerimaan Upaya
Hukum Praperadilan
9. SOP Proses Penerimaan Upaya
Hukum Peninjauan Kembali
10. SOP Proses Penerimaan Grasi
11. SOP Proses Penerimaan
Permohonan Ijin / Persetujuan
Penyitaan
12. SOP Proses Penerimaan
Permohonan Ijin/Persetujuan
Penggeledahan
13. SOP Proses Penerimaan
Permohonan Diversi
14. SOP Penerimaan Permohonan
Perpanjangan Penahanan Pasal
29 Ayat (2), (3) Kuhp Tahap
Satu Dan Dua
15. SOP Penerimaan Permohonan
Perpanjangan Penahanan Pasal
25b Ayat (2) Kuhp
6 Panitera Muda
Perdata
8 SOP
1. SOP Perkara Perdata
Permohonan
2. SOP Perkara Perdata Gugatan /
Perlawanan
3. SOP Proses Perkara Perdata
Banding
4. SOP Prose Perkara Perdata
Kasasi
5. SOP Proses Perkara Pk
6. SOP Eksekusi Rill
7. SOP Eksesusi Lelang
8. SOP Pengembalian Sisa Panjar
belum di
evaluasi
7 Panitera
Muda Hukum
10 SOP
1. SOP Laporan Perkara
2. SOP Pengesahan Badan Hukum
3. SOP Pendaftaran Surat Kuasa
4. SOP Pendaftaran Surat Kuasa
Insidentil
5. SOP Kerjasama Pos Bantuan
Hukum (Posbakum)
6. SOP Penanganan Pengaduan
7. SOP Pelayanan Informasi
8. S.O.P Layanan Penelitian
Informasi Data
9. SOP Pengarsipan Berkas
Perkara
10. SOP Metodologi Analisa
belum di
evaluasi
120
Terhadap Survey Kepuasan
Pengguna Keadilan
8 Panitera
Pengganti
2 SOP
1. SOP Panitera Pengganti Dalam
Perkara Pidana
2. SOP Panitera Pengganti Dalam
Perkara Perdata
belum di
evaluasi
9 Juru Sita / JSP
8 SOP
1. SOP Panggilan Sidang
2. SOP Pemberitahuan dan
Pernyataan Banding / Kasasi/Pk
Dan Pemberitahuan Inzage
3. SOP Pemberitahuan Penyerahan
Memori Banding/Kasasi/Pk Dan
Kontra Memori
Banding/Kasasi/Pk
4. SOP Sita
5. SOP Pelaksanaan Eksekusi
6. SOP Konsignatie
7. SOP Delegasi Masuk
8. SOP Delegasi Keluar
belum di
evaluasi
B Non Teknis Pengadilan
1 Sekretaris 6 SOP 1. S.O.P. Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Sub Bagian
Perencanaan Program dan
Anggaran
2. S.O.P Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Sub Bagian
Kepegawaiandan Ortala
3. S.O.P. Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Sub Bagian Umum
dan Keuangan
4. S.O.P. Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Sub Bagian
Perencanaan, IT dan Pelaporan
5. SOP Persetujuan Protokoler
6. SOP Persetujuan Pemantauan
belum di
evaluasi
2
Sub Bagian
Perencanaan
Teknologi
Informasi dan
Pelaporan
9 SOP
1. SOP Perencanaan Daftar Isiian
pelaksanaan Anggaran (DIPA)
2. SOP Pengajuan Revisi POK
(DIPA)
3. SOP Perawatan SIPP
4. SOP Pengelolaan Website
5. SOP Perawatan dan mengatasi
masalah jaringan
6. SOP Peliputan dan Penginputan
Website
7. SOP Penghimpunan Laporan
8. SOP Laporan Tahunan
9. SOP Pengumpulan data LKjIP
belum di
evaluasi
3 Sub Bagian
Kepegawaian
Organisasi dan
Tata Laksana
15 SOP
1. SOP Bezetting
2. SOP Daftar urut kepangkatan
(DUK)
3. SOP Rekapitulasi Daftar Hadir
belum di
evaluasi
121
Hakim Dan Pegawai
4. SOP Pembuatan Surat
Keputusan Ketua Pengadilan
5. SOP Pengusulan Kenaikan
Pangkat
6. SOP Kenaikan Gaji Berkala
(KGB)
7. SOP Usulan Promosi Jabatan
8. SOP Pensiun Hakim Dan
Pegawai
9. SOP Penyelesaian Surat Cuti
Hakim Dan Pegawai
10. SOP Sasaran Kinerja Pegawai
(SKP)
11. SOP Usulan Taspen, Karpeg,
Karis/Karsu
12. SOP Update Data Pegawai Ke
Dalam Aplikasi SIKEP S.O.P
Pembuatan Surat Tugas.
13. SOP Hukuman Disiplin
14. SOP Usulan Mutasi Hakim Dan
Pegawai
15. SOP Penghargaan Satya
Lencana Karya Satya
4 Sub Bagian
Umum dan
Keuangan
6 SOP
27 SOP
1. SOP Pengelolaan surat masuk
2. SOP Pengelolaan surat keluar
3. SOP Resepsionis
4. SOP Permintaan Barang Alat
Tulis Kantor (ATK)
5. SOP Pengolahan Aplikasi
Persediaan (Kegiatan Harian)
6. S.O.P Pengelolaan Aplikasi Simak
Bmn (Kegiatan Harian)
7. SOP Pelaporan Aplikasi
Persediaan Persemester/Pertahun
(Kegiatan Harian)
8. SOP Pelaporan Aplikasi Simak-
Bmn Semester Dan Tahunan
9. SOP Perawatan Dan
Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana
10. SOP Pengadaan Barang Alat
Tulis Kantor (ATK)
11. SOP Pengelolaan Perpustakaan
12. SOP Penyusunan Rencana Kerja
Tahunan
13. SOP Penyusunan Uraian Tugas
Pengamanan Dan Petugas
Kebersihan
14. SOP Perencanaan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
15. SOP Pengelolaan Administrasi
Keuangan (Pembuatan Specimen
belum di
evaluasi
122
Tanda Tangan)
16. SOP Penanganan Surat Masuk
17. SOP Penanganan Surat Keluar
18. SOP Pengelolaan Administrasi
Keuangan Pembuatan Kartu
Identitas Pengantar Surat
Perintah Membaray (Spm)/
Pengambilan Surat Perintah
Pencarian Dana (SP2P)
19. SOP Pengelolaan Administrasi
Keuangan Pembuatan Rencana
Penarikan Dana
20. SOP Pengajuan Uang Persediaan
21. SOP Penerbitan SPP-Ls Untuk
Belanja Pegawai (Pembayaran
Gaji Induk)
22. SOP Penerbitan SPP-Ls Untuk
Belanja Pegawai (Pembayaran
Uang Lembur)
23. SOP Penerbitan SPP-Ls Untuk
Belanja Pegawai (Pembayaran
Uang Makan)
24. SOP Pertanggungjawaban
Dimuka Tunjangan Khusus
Kinerja (Remunerasi)
25. SOP Pembuatan Laporan
Keuangan
26. SOP Pembuatan Laporan
Realisasi Anggaran
27. SOP Pengelolaan Pendapatan
Negara Bukan Pajak
XI PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN A Teknis Pengadilan
1 Ketua 17 SOP
1. Memimpin penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pengadilan
Negeri Simalungun;
2. Membuat program kerja,
pelaksanaan dan
pengawasannya bersama-sama
dengan Wakil Ketua, Hakim,
Pejabat Struktural, dan
Fungsional Pengadilan Negeri
Simalungun;
3. Melakukan pembagian tugas
antara Ketua dan Wakil Ketua;
4. Melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap seluruh
pejabat dan staf Pengadilan
Negeri Simalungun;
5. Menunjuk dan menugaskan
Wakil Ketua, Hakim, Pejabat
Struktural dan Fungsional
123
serta staf Pengadilan Negeri
Simalungun untuk
melaksanakan tugas tertentu
sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang
berlaku;
6. Menugaskan Hakim untuk
mengawasi dan membina
bidang tertentu di lingkungan
Kepaniteraan dan
Kesekretariatan;
7. Melakukan evaluasi atas hasil
pengawasan serta
memberikan penilaian dan
petunjuk untuk kepentingan
peningkatan penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pengadilan
Negeri Simalungun;
8. Melakukan evaluasi dan
penilaian SKP Wakil Ketua,
Hakim, Panitera dan
Sekretaris;
9. Melakukan dan memimpin
pertemuan berkala dengan
seluruh pejabat dan staf
Pengadilan Negeri
Simalungun;
10. Menelaah dan mendisposisi
surat-surat masuk serta
menandatangani surat-surat
keluar yang menjadi
wewenang Ketua;
11. Menetapkan penunjukan
Majelis Hakim yang akan
mengadili perkara perdata dan
perkara pidana;
12. Menetapkan biaya perkara
yang berlaku pada Pengadilan
Negeri Simalungun;
13. Memeriksa dan
menandatangani penetapan
perpanjangan penahanan,
izin/persetujuan
penggeledahan dan penyitaan;
14. Memeriksa dan
menandatangani penetapan
permohonan banding, kasasi
dan peninjauan kembali yang
tidak memenuhi syarat formil;
15. Melakukan koordinasi dengan
sesama instansi penegak
hukum serta dapat
memberikan keterangan,
124
pertimbangan dan nasehat
tentang hukum kepada instansi
pemerintah di daerah apabila
diminta;
16. Melakukan pembinaan
terhadap organisasi IKAHI,
IPASPI, Koperasi dan PTWP,
dan Dharmayukti Karini;
17. Melaksanakan tugas lainnya
berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku;
2 Wakil Ketua 7 SOP
1. Melaksanakan tugas dan
wewenang ketua apabila ketua
berhalangan;
2. Melaksanakan tugas dan
wewenang yang dilimpahkan
oleh Ketua;
3. Membantu Ketua dalam
membuat program kerja,
pelaksanaan dan
pengawasannya;
4. Membantu Ketua dalam
melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap seluruh
pejabat dan staf Pengadilan
Negeri Simalungun;
5. Mengkoordinir hakim
pengawas bidang dalam
pelaksanaan pengawasan di
bidang Kepaniteraan dan
Kesekretariatan;
6. Membuat resume hasil
pengawasan dan memberikan
rekomendasi untuk
kepentingan peningkatan
penyelenggaraan tugas dan
fungsi Pengadilan Negeri
Simalungun;
7. Melaksanakan tugas lainnya
berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku.
3 Hakim 10 SOP
1. Penanganan Persidangan
Perkara Pidana Biasa
Pengadilan Negeri
Simalungun.
2. Persidangan Perkara Pidana
Anak Pengadilan Negeri
Simalungun.
3. Penanganan Persidangan
Perkara Singkat Pengadilan
Negeri Simalungun.
125
4. Penanganan Persidangan
Perkara Cepat -Tipiring
Pengadilan Negeri
Simalungun.
5. Penanganan Persidangan
Perkara Pelanggaran LLAJ.
6. Penanganan Persidangan
Perkara Pra Peradilan
Pengadilan Negeri
Simalungun.
7. Penanganan Persidangan
Perkara Perdata Gugatan.
8. Persidangan Perkara Gugatan
Sederhana Pengadilan Negeri
Simalungun.
9. Pelaksanaan Pengawasan Dan
Pengamatan Pengadilan
Negeri Simalungun.
10. Pengawasan pada bidang –
bidang pada Pengadilan
Negeri Simalungun
4 Panitera 18 SOP
1. Administrasi Penanganan
Perkara Perdata.
2. Proses Persidangan Perkara
Perdata.
3. Proses Persidangan Perkara
Pidana.
4. Administrasi Bantuan Hukum
Bagi Masyarakat Tidak
Mampu.
5. Eksekusi Lelang.
6. Penunjukkan Panitera
Pengganti.
7. Penanganan Upaya Hukum
Banding.
8. Penanganan Upaya Hukum
Kasasi.
9. Penanganan Peninjauan
Kembali Perkara Perdata.
10. Penanganan Peninjauan
Kembali Perkara Pidana.
11. Penanganan Grasi.
12. Penanganan Eksekusi.
13. Penandatanganan Laporan.
14. Penunjukkan Jurusita Jurusita
Pengganti.
15. Permintaan Alat Tulis Kantor.
16. Adminitrasi Penanganan
Perkara Pidana.
17. Pembuatan Dan Penyusunan
Laporan Informasi.
18. Penanganan Meja Informasi.
126
5 Panitera Muda
Pidana
16 SOP 1. Penyelesaian Perkara Pidana
Biasa.
2. Penanganan Perkara Anak
(Pid.Sus-Anak).
3. Penanganan Perkara Cepat
Terbaru.
4. Penanganan Perkara Pidana
Singkat.
5. Penanganan Perkara
Praperadilan.
6. Penanganan Perkara Lalu lintas.
7. Penyelesaian Perkara Banding.
8. Penyelesaian Perkara Kasasi.
9. Penyelesaian Perkara
Peninjauan Kembali (PK).
10. Penyelesaian Perkara Grasi.
11. Penanganan Permohonan
Diversi Dari Penyidik &
Penuntut Umum.
12. Penanganan Permohonan Izin
Persetujuan Penyitaan.
13. Penanganan Permohonan Izin
Persetujuan Pengeledahan.
14. Penanganan Permohonan
Perpanjangan Penahanan Pasal
29 Kuhap.
15. Penanganan Permohonan
Perpanjangan Penahanan Pasal
25 Ayat (2) KUHAP.
16. Pelaksanaan Pengawasan Dan
Pengamatan.
6 Panitera Muda
Perdata 10 SOP
1. Penyelesaian Perkara Gugatan
dan BPSK.
2. Penyelesaian Perkara Gugatan
Sederhana.
3. Penyelesaian Perkara Perdata
Permohonan.
4. Penyelesaian Perkara Perdata
Banding.
5. Penyelesaian Perkara Perdata-
Kasasi.
6. Penyelesaian Perkara Perdata
Peninjauan Kembali.
7. Penyelesaian Permohonan Sita
Eksekusi Perdata.
8. Penyelesaian Perkara
Permohonan Eksekusi Riil.
9. Penyelesaian Perkara Perdata
Prodeo.
10. Penyelesaian Permohonan
Eksekusi Pembayaran Sejumlah
Uang.
127
7 Panitera Muda
Hukum
23 SOP 1. Laporan Perkara.
2. Pendaftaran Badan Hukum.
3. Pendaftaran Kuasa Hukum.
4. Pendaftaran Kuasa Insidentil.
5. Kerjasama Pos Bakum.
6. Layanan Pos Bakum.
7. Laporan Pengaduan.
8. Surat Keterangan Riset.
9. Pengarsipan Berkas Perkara.
10. Laporan permohonan Formasi.
11. Surat Keluar.
12. Surat Masuk.
13. Laporan Bulanan.
14. Laporan Caturwulan.
15. Laporan Semester.
16. Laporan Tahunan.
17. Surat Masuk Tipiring.
18. Surat Masuk Keuangan Perdata.
19. Pengaduan Klasifikasi Surat
Masuk.
20. Penanganan Meja Pengaduan.
21. Penanganan Meja Informasi.
22. Surat Keterangan Tidak
Terpidana.
23. Peminjaman Berkas.
8 Panitera
Pengganti 14 SOP
1. Penetapan Hari Sidang dan
Penahanan Perkara Anak PN
SIM.
2. Penetapan Hari Sidang dan
Penahanan Perkara Pidana
Biasa PN SIM.
3. Penetapan Hari Sidang Perkara
Pra Peradilan PN SIM.
4. Penetapan Hari Sidang Perkara
Perdata PN SIM.
5. Persiapan dan Pelaksanaan
Sidang Perkara Pidana Dengan
Acara Biasa PN SIM.
6. Persiapan dan Pelaksanaan
Sidang Perkara Pidana Dengan
Acara Singkat PN SIM.
7. Persiapan dan Pelaksanaan
Sidang Perkara Pidana Dengan
Acara Cepat-Tipiring PN SIM.
8. Persiapan dan Pelaksanaan
Sidang Perkara Pidana
Pelanggaran LLAJ PN SIM.
9. Persiapan dan Pelaksanaan
Sidang Perkara Anak
Berhadapan Dengan Hukum PN
SIM.
10. Persiapan dan Pelaksanaan
Sidang Perkara Pra Peradilan
128
PN SIM.
11. Persiapan dan Pelaksanaan
Sidang Perkara Perdata PN
SIM.
12. Persiapan dan Prelaksanaan
Pemeriksaan Setempat Perkara
Perdata PN SIM.
13. Perpanjangan Penahanan KPN
PN SIM.
14. Perpanjangan Penahanan KPT
PN SIM.
9 Jurusita 13 SOP
1. Pemberitahuan Putusan Perkara
Pidana.
2. Pemberitahuan
Banding/Kasasi/Peninjauan
Kembali Perkara Pidana.
3. Pemberitahuan Memori atau
Kontra Memori Banding atau
Kasasi Perkara Pidana.
4. Pemberitahuan Inzage
Banding/Kasasi/Peninjauan
Kembali Perkara Pidana.
5. Pemberitahuan Delegasi Masuk
Perkara Pidana.
6. Pemanggilan Sidang Perkara
Perdata.
7. Pemberitahuan Pernyataan
Banding/Kasasi/Peninjauan
Kembali Perkara Perdata.
8. Pemberitahuan Memori/Kontra
Memori Banding/Kasasi
Perkara Perdata.
9. Pemberitahuan Inzage
Banding/Kasasi/Perkara
Perdata.
10. Pemberitahuan isi Penetapan
atau Putusan Perkara Perdata.
11. Pemberitahuan atau
Pemanggilan Delegasi Masuk
Perkara Perdata.
12. Aanmaning.
13. Konsinyasi.
10 Jurusita /
Jurusita
Pengganti
13 SOP 1. Pemberitahuan Putusan Perkara
Pidana.
2. Pemberitahuan
Banding/Kasasi/Peninjauan
Kembali Perkara Pidana.
3. Pemberitahuan Memori atau
Kontra Memori Banding atau
Kasasi Perkara Pidana.
4. Pemberitahuan Inzage
Banding/Kasasi/Peninjauan
129
Kembali Perkara Pidana.
5. Pemberitahuan Delegasi Masuk
Perkara Pidana.
6. Pemanggilan Sidang Perkara
Perdata.
7. Pemberitahuan Pernyataan
Banding/Kasasi/Peninjauan
Kembali Perkara Perdata.
8. Pemberitahuan Memori/Kontra
Memori Banding/Kasasi
Perkara Perdata.
9. Pemberitahuan Inzage
Banding/Kasasi/Perkara
Perdata.
10. Pemberitahuan isi Penetapan
atau Putusan Perkara Perdata.
11. Pemberitahuan atau
Pemanggilan Delegasi Masuk
Perkara Perdata.
12. Aanmaning.
13. Konsinyasi.
B Non Teknis Pengadlan
1 Sekretaris 13 SOP
1. Menunjuk serta mengangkat
Pejabat Pembuat Komitmen,
Pejabat Penguji dan
Penandatangan Surat Perintah
Membayar, Pejabat Pembuat
Daftar Gaji serta Staf Pengelola
Keuangan;
2. Melakukan pengendalian atas
pelaksanaan program agar
dilaksanakan secara efektif dan
efisien;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan
program yang berada dibawah
koordinasinya kepada Sekretaris
Mahkamah Agung selaku
Pengguna Anggaran / Pengguna
Barang dalam rangka mencapai
tujuan rencana strategis
Mahkamah Agung;
4. Menyampaikan laporan realisasi
anggaran dan neraca setiap
bulan kepada unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran /
Pengguna Barang Eselon I dan
Wilayah Pembendaharaan
selambat-lambatnya tanggal 7
(tujuh) bulan berikutnya;
5. Melaksanakan tindak lanjut
hasil pemeriksaan aparat
pengawasan fungsional;
130
6. Melaksanakan tugas lain sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan;
7. Menetapkan rencana kerja
tahunan dalam pedoman
operasional kegiatan sesuai
dengan program berdasarkan
tugas dan fungsinya yang
dituangkan dalam daftar isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
8. Bertanggung jawab terhadap
keberhasilan program yang
berada di bawah koordinasinya
dalam rangka mencapai tujuan
rencana strategis Mahkamah
Agung dan menjamin
tercapainya outcome yang telah
ditetapkan;
9. Secara formal dan material
bertanggung jawab kepada
Pengguna Anggaran / Pengguna
Barang terhadap pelaksanaan
program yang berada dalam
penguasaannya;
10. Menandatangani administrasi
pembukuan bendahara
pengeluaran;
11. Melakukan Rekonsiliasi
Internal dan menandatangani
berita acara Rekonsiliasi Sistem
Akuntansi Instansi;
12. Menandatangani Surat
Keputusan tentang Lembur /
Honor / Vakasi;
13. Melakukan pemeriksaan kas
bendahara pengeluaran
sekurang-kurangnya 1 (satu)
bulan sekali dalam 1 (satu)
tahun anggaran
2
Kepala Sub
Bagian Umum
dan Keuangan
17 SOP
1. Pengeloaan Pepustakan
2. Pengelolaan Persedian
3. Pengelolaan SIMAK-BMN
4. Pengelolaan Dan Pengiriman
Surat Keluar
5. Pengelolaan Surat Masuk
6. Specimen Tanda Tangan
7. Pembuatan KIPS
8. Pengajuan UP
9. Pengajuan Gaji Induk
10. pengajuan kekurangan gaji
11. Pengajuan Uang Makan
12. Uang Lembur
13. Belanja Modal
131
14. Gaji Susulan
15. Remunerasi
16. Distribusi Barang.
17. PNBP.
3
Kepala Sub
Bagian
Kepegawaian
19 SOP
1. Penyelesaian Pengusulan
Kenaikan Pangkat (Terbaru).
2. Penyelesaian Pengusulan
Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
3. Penyelesaian Pengusulan
Pensiun.
4. Pengelolaan Surat Dinas.
5. Inventarisasi Pegawai
(Bezetting).
6. Daftar Urut Kepangkatan
(DUK) PNS.
7. Pembuatan Surat Keputusan
(SK) Ketua Pengadilan.
8. Penanganan Mutasi Hakim
Dan Pegawai.
9. Promosi Jabatan.
10. Usulan Tanda Penghargaan
Satya Lencana.
11. Pembuatan Sasaran Kerja
Pegawai (SKP) dan Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai.
12. Penyelesaian surat Tugas.
13. Penyelesaian Permohonan
Surati Izin Cuti.
14. Penyelesaian Pembuatan
Pengantar Hukuman Disiplin.
15. Pembuatan KP4.
16. Dokumen Pelantikan dan
Penyumpahan Dan
Menduduki Jabatan.
17. Pengusulan Taspen,Karpeg
dan Karis/Karsu.
18. Pembuatan Laporan Bulanan
Kepegawaian.
19. Pembuatan SPMT Dan SPMJ
Reguler (setiap tahun).
4
Kepala Sub
Bagian
Perencanaan
TI dan
Pelaporan
8 SOP
1. Perencanaan Daftar Isian
Anggaran
2. Perawatan dan Perbaikan
Perangkat Keras dan Lunak
3. Penyusunan dan Pelaporan
Laporan Tahunan
4. Pembuatan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)
5. Pembuatan Indikator Utama
(IKU)
6. Pemuktahiran Data di Website
7. Penanganan Surat Masuk
132
8. Penanganan Surat Keluar
5 Staf
Administrasi 2 SOP
1. Membantu kasubbag dalam
melaksanakan tupoksi bagian
2. Melaksanan perintah kasubbag
XII PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI
A Teknis Pengadilan
1 Panitera Muda
Pidana 8 SOP
1. SOP Penanganan Perkara
Pidana Biasa
2. SOP Penerimaan Perkara
Pidana Singkat
3. SOP Pendaftaran Berkas
Perkara Pidana Singkat
4. SOP Penanganan Register
Perkara Pidana Singkat
5. SOP Penerimaan Perkara
Pidana Cepat (Ringan dan
Lalu Lintas)
6. SOP Penanganan Register
Perkara Pidana Cepat (Ringan
dan Lalu Lintas)
7. SOP Penanganan Permohonan
Pra Peradilan
8. SOP Penerimaan Permohonan
Banding Perkara Pidana
2 Panitera Muda
Perdata 13 SOP
1. SOP Perkara Perdata
Permohonan
2. SOP Perkara Perdata Gugatan
Apabila Mediasi Tidak
Berhasil
3. SOP Perkara Perdata Gugatan/
Perlawanan sampai dengan
Proses Mediasi
4. SOP Banding Perkara Perdata
Gugatan
5. SOP Kasasi Perkara Perdata
Gugatan
6. SOP PK Perkara Perdata
Gugatan
7. SOP Penerimaan Perkara
Perdata Prodeo
8. SOP Eksekusi Riil Perkara
Perdata
9. SOP Sita Eksesusi Perkara
Perdata
10. SOP Penyelesaian Gugatan
Sederhana
11. SOP Penyelesaian Keberatan
Gugatan Sederhana
12. SOP Pengelolaan Surat Masuk
Kepaniteraan Pidana
13. SOP Panggilan Delegasi
133
4 Panitera Muda
Hukum 2 SOP
1. SOP Pembuatan Laporan Bulanan, Empat Bulanan, Enam Bulanan dan Tahunan
2. SOP Pengarsipan Berkas Perkara Pidana dan Perdata
5
Kepala Sub
Bagian Umum
dan Keuangan
7 SOP
1. SOP Administrasi Keuangan
2. SOP Pelaksanaan Anggaran GUP
3. SOP Pelaksanaan Anggaran LS
4. SOP Pelaksanaan Anggaran
PNBP
5. SOP Pelaksanaan Anggaran
RKAKL
6. SOP Pelaporan Anggaran UP
7. SOP Pengelolaan Surat Masuk
6
Kepala Sub
Bagian
Kepegawaian
Organisasi dan
Tata Laksana
7 SOP
1. SOP Administrasi Surat Masuk
dan Surat Keluar
2. SOP Daftar Urut Kepangkatan
(DUK)
3. SOP Rekapitulasi Daftar Hadir
Hakim Dan Pegawai
4. SOP Kenaikan Gaji Berkala
(KGB)
5. SOP Kenaikan Pangkat
6. SOP Usulan CPNS menjadi PNS
7. SOP Update Data Pegawai ke
dalam Aplikasi SIKEP
7
Kepala Sub
Bagian
Perencanaan
Teknologi
Informasi dan
Pelaporan
9 SOP
1. SOP Perencanaan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
2. SOP Pengajuan Revisi POK
(DIPA)
3. SOP Perawatan SIPP
4. SOP Pengelolaan Website
5. SOP Perawatan dan
Troubleshoot Jaringan Komputer
6. SOP Peliputan dan Penginputan
Website
7. SOP Penghimpunan Laporan
8. SOP Pengumpulan Data LKjIP
9. SOP Perawatan dan mengatasi
permasalahan jaringan
8 PTSP Bagian
Pidana 15 SOP
1. SOP Penerimaan Perkara
Pidana Biasa
2. SOP Pendaftaran Berkas
Perkara Pidana Biasa
3. SOP Penanganan Register
Perkara Pidana Biasa
4. SOP Penerimaan Perkara
Pidana Singkat
134
5. SOP Pendaftaran Berkas
Perkara Pidana Singkat
6. SOP Penanganan Register
Perkara Pidana Singkat
7. SOP Penerimaan Perkara
Pidana Cepat (Ringan dan
Lalu Lintas)
8. SOP Pendaftaran Berkas
Perkara Pidana Cepat (Ringan
dan Lalu Lintas)
9. SOP Penanganan Register
Perkara Pidana Cepat (Ringan
dan Lalu Lintas)
10. SOP Penerimaan Permohonan
Pra Peradilan
11. SOP Pendaftaran Permohonan
Pra Peradilan
12. SOP Penanganan Register
Permohonan Pra Peradilan
13. SOP Penerimaan Permohonan
Banding Perkara Pidana
14. SOP Pendaftaran Permohonan
Banding Perkara Pidana
15. SOP Penerimaan Memori
Banding/ Kontra Memori
Banding Perkara Pidana
9 PTSP Bagian
Hukum 20 SOP
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk 2. SOP Pengelolaan Surat Keluar 3. SOP Pembuatan Laporan
Bulanan 4. SOP Pembuatan Laporan
Caturwulan 5. SOP Pembuatan Laporan
Semester 6. SOP Penanganan Papan
Informasi Perkara 7. SOP Penataan Arsip Berkas
Perkara 8. SOP Penanganan Surat Masuk
Klarifikasi Laporan Tipiring 9. SOP Penanganan Surat Masuk
Klarifikasi Laporan Keuangan Perdata
10. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klarifikasi Surat Masuk Pengaduan
11. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klarifikasi Surat Klarifikasi Pengaduan
12. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klarifikasi Pembuatan SK Pengaduan
13. SOP Laporan Pengaduan dan Pengawasan
135
14. SOP Penanganan Meja Informasi
15. SOP Penanganan Surat Keterangan Penelitian
16. SOP Pengesahan Badan Hukum
17. SOP Penanganan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana
18. SOP Warmerking 19. SOP Pendaftaran Surat Izin
Kuasa Insidentil 20. SOP Pendaftaran Surat Izin
Kuasa Khusus
10 Panitera Muda
Perdata 17 SOP
1. SOP Perkara Perdata
Permohonan
2. SOP Perkara Perdata Gugatan
Apabila Mediasi Tidak
Berhasil
3. SOP Perkara Perdata Gugatan/
Perlawanan sampai dengan
Proses Mediasi
4. SOP Banding Perkara Perdata
Gugatan
5. SOP Kasasi Perkara Perdata
Gugatan
6. SOP PK Perkara Perdata
Gugatan
7. SOP Penerimaan Perkara
Perdata Prodeo
8. SOP Eksekusi Riil Perkara
Perdata
9. SOP Sita Eksesusi Perkara
Perdata
10. SOP Penyelesaian Gugatan
Sederhana
11. SOP Penyelesaian Keberatan
Gugatan Sederhana
12. SOP Pengelolaan Surat Masuk
Kepaniteraan Pidana
13. SOP Panggilan Delegasi
14. SOP Pencabutan Gugatan,
Permohonan Banding, Kasasi,
PK dan Eksekusi
15. SOP Permohonan Eksekusi
16. SOP Permohonan Banding,
Kasasi dan PK
17. SOP Memori/ Kontra Memori
Banding, Kasasi dan PK
11 PTSP Bagian
Umum 12 SOP
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk
dan Keluar
2. SOP Permintaan Barang
Barang Alat Tulis Kantor
136
(ATK)
3. SOP Pengelolaan Aplikasi
Persediaan (Kegiatan Harian)
4. SOP Pengelolaan Aplikasi
SIMAK - BMN (Kegiatan
Harian)
5. SOP Pelaporan Aplikasi
Persediaan Persemester/
Pertahun
6. SOP Pelaporan Aplikasi
SIMAK-BMN
Persemester/Pertahun
7. SOP Perawatan Dan
Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana
8. SOP Pengadaan Barang Alat
Tulis Kantor (ATK)
9. SOP Pengelolaan
Perpustakaan
10. SOP Penyusunan Rencana
Kerja Tahunan
11. SOP Penyusunan Uraian
Tugas Pengamanan Dan
Petugas Kebersihan
12. SOP Pengadaan Barang Dan
Jasa
XIII PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI
A Teknis Pengadilan
1 Ketua 12 SOP
1. SOP Menetapkan Majelis
Hakim
2. SOP Eksekusi Riil
3. SOP Eksekusi Lelang /
Pembayaran Sejumlah Uang
4. SOP Perkara Pidana Biasa
5. SOP Perkara Perdata Gugatan
6. SOP Perkara Perdata
Permohonan
7. SOP Perkara Pidana Cepat
(Tindak Pidana Ringan)
8. SOP Perkara Pidana Singkat
9. SOP Perkara Pidana Anak
10. SOP Perkara Pidana Pra
Peradilan
11. SOP Perkara Pidana Cepat
(Lalu Lintas)
12. SOP Perkara Perdata Gugatan
Sederhana
sudah direvisi
tanggal 2 Mei
2017
2 Wakil Ketua 14 SOP
1. SOP Menetapkan Majelis
Hakim dalam perkara
Permohonan
2. SOP Penetapan Hakim dalam
Perkara Tipiring
sudah direvisi
tanggal 2 Mei
2017
137
3. SOP Penetapan Hakim dalam
Perkara Lalu Lintas
4. SOP Perpanjangan Penahanan
5. SOP Ijin Sita dan
Penggeledahan
6. SOP Perkara Pidana Biasa
7. SOP Perkara Perdata Gugatan
8. SOP Perkara Perdata
Permohonan
9. SOP Perkara Pidana Cepat
(Tindak Pidana Ringan)
10. SOP Perkara Pidana Singkat
11. SOP Perkara Pidana Anak
12. SOP Perkara Pidana Pra
Peradilan
13. SOP Perkara Pidana Cepat
(Lalu Lintas)
14. SOP Perkara Perdata Gugatan
Sederhana
3 Hakim 9 SOP
1. SOP Perkara Pidana Biasa
2. SOP Perkara Perdata Gugatan
3. SOP Perkara Perdata
Permohonan
4. SOP Perkara Pidana Cepat
(Tindak Pidana Ringan)
5. SOP Perkara Pidana Singkat
6. SOP Perkara Pidana Anak
7. SOP Perkara Pidana Pra
Peradilan
8. SOP Perkara Pidana Cepat (Lalu
Lintas)
9. SOP Perkara Perdata Gugatan
Sederhana
sudah direvisi
tanggal 2 Mei
2017
4 Panitera 14 SOP
1. SOP tentang Administrasi
penanganan Perkara
2. SOP tentang Persidangan
Perkara Perdata
3. SOP tentang Persidangan
Perkara Pidana
4. SOP Penunjukan
Jurusita/Jurusita Pengganti
5. SOP Penandatanganan Laporan
6. SOP Penanganan Upaya Hukum
Banding
7. SOP Penanganan Kasasi
8. SOP Penanganan Peninjauan
Kembali Perkara Perdata
9. SOP Penanganan Peninjauan
Kembali Perkara Pidana
10. SOP Eksekusi Lelang
11. SOP Penanganan Grasi
12. SOP Penanganan Eksekusi
sudah direvisi
tanggal 6 Mei
2017
138
13. SOP Penanganan Ekekusi
Lelang
14. SOP Eksekusi Riil
5 Panitera
Pengganti 14 SOP
1. SOP Persidangan Perkara Pidana
Biasa
2. SOP Persidangan Perkara
Pidana Anak
3. SOP Persidangan Perkara
Perdata
4. SOP Persidangan Perkara
Perdata Permohonan
5. SOP Persidangan Perkara
Pidana Acara Pemeriksan Biasa
6. SOP Persidangan Perkara
Pidana Anak Acara
Pemeriksaan Biasa
7. SOP Persidangan Perkara
Pidana Praperadilan
8. SOP Persidangan Perkara
Pidana Acara Pemeriksaan
Cepat (Pelanggaran Lalu Lintas)
9. SOP Persidangan Perkara
Pidana Acara Pemeriksaan
Cepat (Ringan)
10. SOP Persidangan Perkara
Pidana Acara Pemeriksaan
Cepat
11. SOP Penanganan Register
Perkara Pidana Singkat
12. SOP Persidangan Perkara
Perdata Gugatan
13. SOP Persidangan Perkara
Pidana Acara Pemeriksaan
Singkat
14. SOP Permintaan ATK
sudah direvisi
tanggal 2 Mei
2017
6 Jurusita 9 SOP
1. SOP Panggilan Sidang
2. SOP Pemberitahuan Isi Putusan /
Penetapan
3. SOP Pemberitahuan Pernyataan
Banding, Kasasi, PK
4. SOP Pemberitahuan Memori
Banding, Kasasi, PK
5. SOP Pemberitahuan Kontra
Memori Banding, Kasasi, PK
6. SOP Pemberitahuan tentang
Pemberitahuan Inzage
7. SOP Delegasi
Panggilan/Pemberitahuan dari
Pengadilan Negeri Lain
8. SOP Permohonan Eksekusi
Perdata
9. SOP Delegasi
sudah direvisi
tanggal 2 Mei
2017
139
Panggilan/Pemberitahuan ke
Pengadilan Negeri Lain
B Non Teknis Pengadilan
1 Sekretaris 6 SOP 1. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Urusan Kepegawaian
2. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Urusan Umum dan
Keuangan
3. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Penataan Organisasi
dan Tata Laksana
4. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Pengelolaan
Teknologi Informasi dan Statistik
5. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Urusan Surat
Menyurat, Arsip, Perlengkapan,
Rumah Tangga, Keamanan,
Keprotokolan dan Perpustakaan
6. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Pemantauan,
Evaluasi dan Dokumentasi serta
Pelaporan
sudah direvisi
tanggal 2 Mei
2017
2 Kepala Sub
Bagian
Kepegawaian
dan Ortala
15 SOP 1. SOP Pengelolaan Surat Dinas
2. SOP Inventarisasi Pegawai
(Bezetting Pegawai)
3. SOP Daftar Urut Senioritas
(DUS) Hakim
4. SOP Daftar Urut Kepangkatan
(DUK) Pegawai Negeri Sipil
5. SOP Pembuatan Surat
Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Tebing Tinggi Bidang
Kepegawaian
6. SOP Pengusulan Kenaikan
Pangkat
7. SOP Kenaikan Gaji Berkala
(KGB)
8. SOP Mutasi Hakim dan
Pegawai Negeri Sipil
9. SOP Usulan Promosi Jabatan
10. SOP Usulan Pensiun Hakim dan
Pegawai Negeri
11. SOP Usulan Tanda
Penghargaan Satya Lencana
12. SOP Pembuatan Sasaran Kerja
Pegawai (SKP)
13. SOP Penyelesaian Surat Tugas
14. SOP Penyelesaian Pembuatan
Kartu Pemohon Penambahan
Penghasilan Pegawai (KP4)
15. SOP Pengusulan Taspen,
revisi ke 1
tanggal efektif
10 September
2018
140
Karpeg, Karis/Karsu
3 Kepala Sub
Bagian
Perencanaan,
TI dan
Pelaporan
9 SOP 1. SOP Perencanaan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
2. SOP Penyusunan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
3. SOP Laporan Perencanaan
Anggaran
4. SOP Laporan Penanganan
Hardware Pengelola Data Rusak
5. SOP Pemeliharaan Website
6. SOP Pengisian dan Pembaharuan
Konten Website
7. SOP SIPP (Sistem Informasi
Penelusuran Perkara)
8. SOP Pembuatan LAKIP dan
LKjIP
9. SOP Peliputan dan Penginputan
Website
4 Kepala Sub
Bagian Umum
dan Keuangan
24 SOP 1. SOP Pelaporan Aplikasi
Persediaan Persemester/pertahun
2. SOP Pelaporan Aplikasi
SIMAK-BMN
persemester/pertahun
3. SOP Pengelolaan Perpustakaan
4. SOP Pengelolaan Surat Keluar
5. SOP Pengelolaan Surat Masuk
6. SOP Pengelolaan Aplikasi
Persediaan (kegiatan harian)
7. SOP Pengelolaan Aplikasi
SIMAK-BMN (kegiatan harian)
8. SOP Rencana Kerja Tahunan
Urusan Umum
9. SOP Menyusun Uraian Tugas
Tenaga Satpam dan Petugas
Kebersihan Kantor
10. SOP Permintaan Barang-barang
Persediaan
11. SOP Pelaporan Aplikasi
SIMAK-BMN per semester/per
tahun tingkat korwil
12. SOP Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin
13. SOP Pengelolaan Administrasi
Keuangan (Pembuatan Kartu
Identitas Pengantar Surat
Perintah Membayar
(SPM)/Pengambil Surat
Perintah Pencairan Dana
(SP2D)
14. SOP Pembayaran Gaji Induk
15. SOP Pembayaran Gaji
Susulan
revisi ke-2
tanggal efektif
10 September
2018
141
16. SOP Pembayaran Kekurangan
Gaji Pegawai
17. SOP Laporan Keuangan
(SAIBA)
18. SOP Laporan Realisasi
Anggaran
19. SOP Pengajuan Uang
Persediaan
20. SOP Pengajuan Uang Makan
21. SOP Pengajuan Uang Lembur
22. SOP Pengajuan Belanja
Modal
23. SOP Pengajuan Remunerasi
24. SOP Catatan atas Laporan
Keuangan
XIV PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM
A Teknis Pengadilan
1 Panitera 7 SOP 1. Permohonan Eksekusi Perdata
2. PelaksanaanAanmaning
3. Pelaksanaan Konstatering
4. Pelaksanaan Sita Eksekusi
5. Panitera Eksekusi Riil
6. Panitera Eksekusi Lelang
7. Eksekusi Pembayaran
sejumlah uang
2 Panitera Muda
Pidana
41 SOP 1. Pendaftaran Perkara Pidana
Biasa
2. Penanganan Perkara Pidana
Biasa
3. Pendaftaran Perkara Pidana
Singkat
4. Penanganan Berkas Perkara
Pidana Singkat
5. Pendaftaran Berkas Perkara
Pidana Cepat (Ringan Dan
Lalu Lintas)
6. Penanganan Berkas Perkara
Pidana Cepat (Ringan Dan
Lalu Lintas)
7. Pendaftaran Permohonan Pra
Peradilan
8. Penanganan Berkas
Permohonan Pra Peradilan
9. Pendaftaran Permohonan
Banding Perkara Pidana
10. Penanganan Permohonan
Banding Perkara Pidana
11. Penerimaan Memori
Banding/Kontra Memori
Banding Perkara Pidana
12. Pencabutan Permohonan
Banding
142
13. Pengiriman Berkas Perkara
Banding
14. Penerimaan Permohonan
Kasasi Perkara Pidana
15. Penanganan Permohonan
Kasasi Perkara Pidana
16. Penerimaan Memori Kasasi
Perkara Pidana
17. Pencabutan Perkara Pidana
Kasasi
18. Pengiriman Berkas Perkara
Pidana Kasasi
19. Penerimaan Permohonan
Peninjauan Kembali (Pk)
Perkara Pidana
20. Pengiriman Berkas Perkara
Pidana Peninjauan Kembali
21. Penerimaan Permohonan
Grasi Perkara Pidana
22. Pengiriman Permohonan Grasi
Perkara Pidana
23. Penanganan Permohonan
Izin/Persetujuan Penyitaan
24. Penanganan Izin/Persetujuan
Penggeledahan
25. Penerimaan Permohonan
Perpanjangan Penahanan Pasal
29 KUHAP
26. Penerimaan Permohonan
Perpanjangan Penahanan Pasal
25 Ayat (2) KUHP
27. Penerimaan Permohonan
Perpanjangan Penahanan Pasal
29 Ayat (2) Dan Ayat (3)
KUHP
28. Permintaan Perpanjang
Penahanan Pasal 29 Ayat (2)
dan Ayat (3) ke Pengadilan
Tinggi Sumatera Utara
29. Pendaftaran Dan Penanganan
Barang Bukti
30. Pemberitahuan Putusan
Perkara Pidana Biasa/Singkat
31. Pemberitahuan Putusan
Perkara Pidana
Banding/Kasasi/Peninjauan
Kembali (PK)
32. Pemeriksaan Berkas (Inzaghe)
Perkara Banding Pidana
33. Penanganan Berkas Minutasi
Perkara Pidana Biasa Pidana
Singkat Dan Perkara Anak
34. Penerimaan Memori Kasasi
143
Kontra Memori Kasasi
Perkara Pidana
35. Permohonan Diversi Dari
Penyidik Dan Penuntut Umum
36. Pendataan Anak Korban
37. Pelaksanaan Pengawas Dan
Pengamatan
38. Pra Peradilan
39. Penunjukan Penasehat Hukum
Secara Cuma-Cuma Perkara
Pidana
40. PTSP Pidana
41. KunjunganTahanan
3 Panitera Muda
Perdata 46 SOP
1. Penerimaan Berkas Perkara
Perdata Permohonan
2. Pendaftaran Berkas Perkara
Perdata Permohonan
3. Tata Cara Penyelesaian
Permohonan 1 Hari Oleh Hakim
Tunggal
4. Panggilan Sidang Perkara
Perdata Permohonan
5. Penanganan Register Perkara
Perdata Permohonan
6. Penerimaan Berkas Perkara
Perdata Gugatan
7. Pendaftaran Perkara Perdata
Gugatan
8. Pemberitahuan Putusan Perkara
Perdata Gugatan
9. Pemberitahuan Putusan Verstek
Perkara Perdata
10. Penerimaan Berkas Perkara
Perdata Gugatan/Permohonan
Prodeo
11. Penanganan Register Perkara
Perdata Gugatan
12. Penerimaan Perkara Perdata
Gugatan Banding
13. Pendaftaran Perkara Perdata
Gugatan Banding
14. Penerimaan Memori
Banding/Kontra Memori
Banding
15. Pencabutan Perkara Perdata
Gugatan Banding
16. Pengiriman Berkas Perkara
Perdata Gugatan Banding
17. Pendaftaran Perkara Perdata
Kasasi
18. Penerimaan Memori
Kasasi/Kontra Memori Kasasi
Perkara Perdata Kasasi
144
19. Pencabutan Perkara Perdata
Kasasi
20. Pengiriman Berkas Perkara
Perdata Gugatan Kasasi
21. Penerimaan Perkara Perdata
Peninjauan Kembali
22. Pendaftaran Perkara Perdata
Peninjauan Kembali
23. Pencabutan Perkara Perdata
Gugatan Peninjauan Kembali
24. Pengiriman Berkas Perkara
Perdata Peninjauan Kembali
25. Penyelesaian Perkara Perdata
Peninjauan Kembali Atas
Dasar Novum
26. Penyelesaian Perkara Perdata
Peninjauan Kembali Atas
Dasar Kekhilafan Hakim
27. Pemberitahuan Putusan
Perkara Perdata
Banding/Kasasi/Peninjauan
Kembali
28. Penanganan Register Perkara
Perdata
Banding/Kasasi/Peninjauan
Kembali
29. Penerimaan Permohonan
Eksekusi
30. Pendaftaran Permohonan
Eksekusi
31. Pelaksanaan Aanmaning dan
Eksekusi Riil/Pengosongan
32. Penerimaan Konsinyasi
33. Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana Oleh
Hakim Tunggal
34. Tata Cara Penyelesaian
Keberatan Gugatan Sederhana
35. Pengelolaan Surat Masuk
Kepaniteraan Perdata
36. Pengelolaan Surat Keluar
Kepaniteraan Perdata
37. Tata Cara Surat Delegasi
Masuk
38. Tata Cara Surat Delegasi
Keluar
39. Pemeriksaan Berkas (Inzaghe)
Perkara Banding
40. Pemanggilan Pemberitahuan
Para Pihak Melalui Delegasi
Masuk
41. Pemanggilan Pemberitahuan
Para Pihak Melalui Delegasi
145
Keluar
42. Pengembalian Sisa Panjar
Perkara Banding
43. Pengembalian Sisa Panjar
Perkara Perdata Gugatan
44. Pengembalian Sisa Panjar
Perkara Perdata Kasasi
45. Pengembalian Sisa Panjar
Perkara Perdata PK
46. Pelayanan Penerimaan Perkara
Prodeo
4 Panitera Muda
Hukum
22 SOP 1. Pengelolaan Surat Keluar
Kepaniteraan Hukum
2. Pengelolaan Surat Keluar
Kepaniteraan Hukum
3. Pembuatan Laporan Bulanan
4. Pembuatan Laporan Catur Wulan
5. Pembuatan Laporan Semester
6. Pembuatan Laporan Tahunan
7. Penanganan Papan Informasi
Perkara
8. Pentaan Arsip Berkas Perkara
9. Penanganan Pengaduan
Klasifikasi Pengaduan Pengguna
Pengadilan
10. Penanganan Meja Informasi
11. Penanganan Surat Keterangan
Penelitian
12. Pengesahan Badan Hukum Dan
Surat Kuasa
13. Penanganan Surat Keterangan
Tidak Dicabut Hak Pilih Dan
Tidak Sedang Menjalani Pidana
14. Standar Pelayanan Sampling
15. Standar Pelayanan Komunikasi
Dengan Pengguna
16. Survei Pelayanan Kepuasan
Pengguna Pengadilan
17. Pelimpahan Minutasi Perkara
18. Pengarsipan Berkas Perkara
19. Peminjaman Berkas Perkara
20. Pelayanan Pengaduan
21. Pendaftaran Badan Hukum
Dan Non Badan Hukum
22. Standar Pelayanan Sampling
5 Panitera
Pengganti
16 SOP 1. Persidangan Perkara Biasa
2. Persidangan Perkara Pidana
Singkat
3. Persidangan Perkara Pidana
Cepat (Pidana Ringan)
4. Persidangan Perkara Pidana
Cepat (Pelanggaran Lalu
146
Lintas)
5. Persidangan Perkara
Permohonan Pra Peradilan
6. Persidangan Perkara Pra
Peradilan
7. Persidangan Perkara Pidana
Khusus Anak
8. Penanganan Awal Perkara
Pidana Biasa dan Anak
9. Proses Persidangan Perkara
Biasa dan Anak
10. Penanganan Awal Perkara
Pidana Pra Peradilan
11. Penanganan Awal Perkara
Pidana Lalu Lintas
12. Perpanjangan Penahanan
13. Proses Pemeriksaan Setempat
14. Penanganan Perkara Pidana
Biasa
15. Penanganan Perkara Pidana
Cepat
16. Penanganan Perkara Pidana
Singkat
6 Jurusita/
Jurusita
Pengganti
15 SOP 1. Pemanggilan Sidang Perkara
Perdata
2. Pemberitahuan Isi
Putusan/Penetapan
3. Pemberitahuan Pernyataan
Banding/Kasasi/Peninjauan
Kembali (PK)
4. Pemberitahuan Penyerahan
Memori
Banding/Kasasi/Peninjauan
Kembali (PK)
5. Pemberitahuan Penyerahan
Kontra Memori
Banding/Kasasi/Peninjauan
Kembali (PK)
6. Sidang Perkara Perdata
Gugatan
7. Sidang Perkara Perdata
Permohonan
8. Persidangan Perkara Gugatan
Sederhana
9. Sita
10. Pelaksanaan Eksekusi
11. Konsignatie
12. Delegasi Masuk
13. Delegasi Keluar
14. Penanganan Perkara Perdata
Gugatan
15. Penanganan Perkara Perdata
Permohonan
147
B Non Teknis Pengadilan
1 Sub Bagian
Kepegawaian
20 SOP 1. SOP Surat Masuk dan Surat
Keluar
2. SOP Bezzeting Pegawai
3. SOP Daftar Urut Senioritas
(DUS) Hakim
4. SOP Daftar Urut
Kepangkatan (DUK) Pegawai
Negeri Sipil
5. SOP Rekapitulasi Daftar Hadir
Hakin dan Pegawai Negeri Sipil
6. SOP Pembuatan Surat
Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri
7. SOP Pengusulan Kenaikan Gaji
Berkala
8. SOP Pengusulan Kenaikan
Pangkat
9. SOP Mutasi Hakim dan
Pegawai Negeri Sipil
10. SOP Usulan Pensiun Hakim dan
Pegawai Negeri Sipil
11. SOP Usulan Promosi Jabatan
12. SOP Tanda Penghargaan Satya
Lencana Karya Satya
13. SOP Pembuatan Sasaran Kerja
Pegawai (SKP)
14. SOP Penyelesaian Surat Tugas
15. SOP penyelesaian pembuatan
hukuman disiplin
16. SOP pembuatan Kartu
Permohonan Penambahan
Penghasilan Pegawai (KP4)
17. SOP Penyelesaian Dokumen
Penyumpahan,Pelantikan, dan
Menduduki Jabatan
18. SOP Pengusulan TASPEN,
KARPEG, KARIS/KARSU
19. SOP Update Data Kepegawaian
melalui SIKEP MA-RI
20. SOP Pemilihan Role Model
2 Sub Bagian
Umum dan
Keuangan
24 SOP 1. Pengelolaan surat masuk
2. Pengelolaan surat keluar
3. Permintaan Barang-Barang
Persediaan
4. Pengelolaan Aplikasi
Persediaan (kegiatan harian)
5. Pelaporan Aplikasi Persediaan
per semester/per tahun
6. Pengelolaan Aplikasi SIMAK
– BMN (Bulanan)
7. Pelaporan Aplikasi SIMAK-
148
BMN per semester/per tahun
8. Pengelolaan perpustakaan
9. Pemeliharaan peralatan &
mesin
10. Penghapusan Barang Milik
Negara
11. Pengelolaan administrasi
keuangan (pembuatan
spesimen tanda tangan)
12. Pengelolaan Administrasi
Keuangan (Pembuatan Kartu
Identitas Pengantar Surat
Perintah Membayar (SPM)/
Pengambil Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D)
13. Pembayaran Gaji Induk
14. Pembayaran Gaji Susulan
15. Pembayaran kekurangan gaji
pegawai
16. Pembayaran uang makan
17. Pengajuan remunerasi
18. Pengajuan Uang
Persediaan/Tambahan Uang
Persediaan (UP/TUP)
19. Pembayaran Dan Penggantian
UP/TUP
20. Pembayaran Langsung
Kepada Pihak Ketiga
21. Pengelolaan Pendapatan
Negara Bukan Pajak (PNBP)
22. Laporan Keuangan (SAIBA)
23. Laporan Realisasi Anggaran
24. Penanggulangan listrik mati
3
Sub Bagian TI,
Perencanaan
dan Pelaporan
11 SOP
1. Perawatan Dan Pengamanan
Perangkat IT
2. Perawatan SIPP/CTS
3. Pengelolaan Website
4. Perawatan dan Mengatasi
Permasalahan Jaringan
5. Peliputan dan Penginputan
Website
6. Penghimpunan Laporan
7. Pemuhtahiran Data SIPP/CTS
8. Pembuatan Laporan
9. Perencanaan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
10. Pengajuan Revisi POK
(DIPA)
11. Perawatan Komputer
XV PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR
A Teknis Pengadilan
1 Hakim 9 SOP 1. SOP Persidangan Perkara Pidana
149
Biasa
2. SOP Perkara Pidana Singkat
3. SOP Perkara Pidana Cepat (Lalu
Lintas)
4. SOP Perkara Pidana Cepat
(Tipiring)
5. SOP Perkara Pidana Praperadilan
6. SOP Perkara Pidana Anak
7. SOP Perkara Perdata Gugatan
8. SOP Perkara Perdata
Permohonan
9. SOP Gugatan Sederhana
2 Panitera
Pengganti 8 SOP
1. SOP Dalam Perkara Pidana Biasa
2. SOP Perkara Pidana Anak
3. SOP Persidangan Perkara Pidana
Cepat
4. SOP Persidangan Perkara Pidana
Cepat Lalu Lintas
5. SOP Dalam Perkara Pidana
Praperadilan
6. SOP Dalam Perkara Perdata
Gugatan
7. SOP Perkara Perdata
Permohonan
8. SOP Perkara Pidana Singkat
3
Jurusita/
Jurusita
Pengganti
10 SOP
1. SOP Panggilan Sidang
2. SOP Pemberitahuan Pernyataan
Upaya Hukum
3. SOP Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori
4. SOP Pemberitahuan dan
Penyerahan Kontra Memori
5. SOP Pemberitahuan Inzage
6. SOP Penyitaan
7. SOP Permohonan Eksekusi
Perdata
8. SOP Pemberitahuan Isi Putusan
9. SOP Delegasi Panggilan
Pemberitahuan dari Pengadilan
Lain
10. SOP Delegasi Panggilan
Pemberitahuan Ke Pengadilan
Lain
4 Kepaniteraan
Perdata 16 SOP
1. SOP Perkara Perdata Gugatan
2. SOP Perkara Perdata Gugatan
Sederhana
3. SOP Upaya Hukum Terhadap
Keberatan Putusan Gugatan
Sederhana
4. SOP Penyelesaian Perkara
Perdata Permohonan
5. SOP Perkara Perdata Banding
150
6. SOP Perkara Perdata Kasasi
7. SOP Penerimaan/Pendaftaran
Upaya Hukum Peninjauan
Kembali
8. SOP Penyelesaian Perkara
Perdata Peninjauan Kembali
Atas Novum
9. SOP Penyelesaian Perkara
Perdata Peninjauan Kembali
Atas Kekhilafan Hakim
10. SOP Aanmaning
11. SOP Eksekusi
12. SOP Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP)
13. SOP Pendaftaran Perkara
Gugatan Pada E-Court
14. SOP Penerimaan Perkara
Gugatan Pada E-Court
15. SOP Panggilan Sidang Pada
E-Court
16. SOP Pemberitahuan Putusan
Perkara Gugatan Pada E-
Court
5 Kepaniteraan
Pidana 14 SOP
1. SOP Bidang Pidana Biasa
2. SOP Pemeriksaan Singkat
3. SOP Perkara Pidana Cepat
4. SOP Tindak Pidana
Pelanggaran Lalu Lintas
5. SOP Perkara Pidana Anak
6. SOP Permohonan Penetapan
Diversi
7. SOP Praperadilan
8. SOP Perkara Pidana Banding
9. SOP Perkara Pidana Kasasi
10. SOP Perkara Pidana PK
11. SOP Perkara Pidana Grasi
12. SOP Perpanjangan Penahanan
Kepada Ketua Pengadilan
Negeri/ Ketua Pengadilan
Tinggi
13. SOP Permintaan
Ijin/Persetujuan
Penggeledahan Dan Penyitaan
Ketua Pengadilan Negeri
14. SOP Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP)
6 Kepaniteraan
Hukum 26 SOP
1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP CV, UD, Firma,
Perjanjian Kawin
4. SOP Pendaftaran Surat Kuasa
Khusus
151
5. SOP Pelayanan Surat Kuasa
Isidentil
6. SOP Legalisasi Surat Atau
Akta Dibawah Tangan
(Warmeking)
7. SOP Surat Keterangan Tidak
Dicabut Hak Pilih Dan Tidak
Sedang Menjalani Pidana
8. SOP Salinan Putusan
9. SOP Laporan Bulanan
10. SOP Laporan Catur Wulan
11. SOP Laporan Semester
12. SOP Penataan Arsip
13. SOP Penangan Meja
Pengaduan Klasifikasi Surat
Masuk Pengaduan
14. SOP Penanganan Meja
Informasi
15. SOP Peminjaman Berkas
Perkara
16. SOP Pengelolaan Posbakum
17. SOP Laporan Tahunan
18. SOP Penangan Meja
Pengaduan Klarifikasi Surat
Keluar Pengaduan
19. SOP Penangan Meja
Pengaduan Klasifikasi
Pembuatan Surat Keputusan
20. SOP Pengelolaan CD Putusan
21. SOP Penanganan Surat
Keterangan Penelitian
22. SOP Pengambilan Salinan
Putusan
23. SOP Penanganan Urutan
Persidangan
24. SOP Pengelola Buku Register
25. SOP Penerimaan Berkas
Minutasi
26. SOP Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP)
B Non Teknis Pengadilan
1
Sub Bagian
Umum dan
Keuangan
17 SOP
1. SOP Pelayanan Satu Pintu Surat
Masuk
2. SOP Penyelesaian Pelayanan
Satu Pintu Surat Keluar
3. SOP Pemeliharaan Barang
Milik Negara (BMN)
4. SOP Laporan Barang Milik
Negara (BMN)
5. SOP Penatausahaan
Perpustakaan
6. SOP Evaluasi Kinerja Tenaga
152
Honor
7. SOP Pembayaran Gaji Induk
8. SOP Pembayaran Kekurangan
Gaji
9. SOP Pembayaran Gaji Susulan
10. SOP Penghasilan Negara Bukan
Pajak (PNBP)
11. SOP Pengajuan Usulan
Remunerasi
12. SOP Pelaporan Keuangan
(SAIBA)
13. SOP Pembayaran Uang Makan
14. SOP Pengajuan Uang
Persediaan
15. SOP Permintaan Barang
Persediaan
16. SOP Satpam Dan Petugas
Kebersihan
17. SOP Penyusunan CALK
2
Sub Bagian
Kepegawaian
dan Organisasi
Tata Laksana
25 SOP
1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Bezetting
4. SOP DUK
5. SOP Rekapitulasi Daftar
Hadir Hakim dan Pegawai
6. SOP Absensi
7. SOP KGB
8. SOP Laporan Bulanan
9. SOP SK Pembuatan Surat
Keputusan
10. SOP SK Kenaikan Gaji
Berkala
11. SOP Pengusulan Kenaikan
Pangkat PNS
12. SOP DUS
13. SOP Usulan Pensiun Hakim
dan Pegawai
14. SOP Cuti
15. SOP Pembuatan SKP
16. SOP Pengusulan Taspen,
Karpeg, Karis, Karsu
17. SOP SIKEP
18. SOP Surat Tugas
19. SOP Penyelesaian Pembuatan
Pengantar Hukuman Disiplin
Bagi Hakim Dan Pegawai
20. SOP Usulan Promosi Jabatan
21. SOP Usulan Mutasi
22. SOP Usulan Tanda
Penghargaan Satya Lencana
Setya
23. SOP Penyelesaian Dokumen
Penyumpahan, Pelantikan dan
153
Tanda Menduduki Jabatan
24. SOP Pemilihan Role Model
25. SOP Kamdanas
3
Sub Bagian
Perencanaan,
TI dan
Pelaporan
9 SOP
1. Perencanaan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Penyusunan RKAKL
2. Revisi DIPA
3. Perawatan SIPP
4. Pengelolaan Website
5. Peliputan Dan Penginputan
Website
6. Perawatan Dan Mengatasi
Masalah Jaringan
7. Penyusunan LKjIP
8. Penyusunan Laporan Tahunan
9. Pengelolaan Server
XVI PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT
A Teknis Pengadilan
1 Ketua 12 SOP 1. SOP Menetapkan Majelis Hakim
2. SOP Eksekusi Riil
3. SOP Eksekusi
Lelang/Pembayaran Sejumlah
Uang
4. SOP Perkara Pidana Biasa
5. SOP Perkara Perdata Gugatan
6. SOP Perkara Perdata
Permohonan
7. SOP Perkara Pidana Cepat
(Tindak Pidana Ringan)
8. SOP Perkara Pidana Singkat
9. SOP Perkara Pidana Anak
10. SOP Perkara Pidana Pra
Peradilan
11. SOP Perkara Pidana Cepat
(Lalu Lintas)
12. SOP Perkara Perdata Gugatan
Sederhana
sudah
dievaluasi
2 Wakil Ketua 14 SOP 1. SOP Menetapkan Majelis Hakim
dalam perkara Permohonan
2. SOP Penetapan Hakim dalam
Perkara Tipiring
3. SOP Penetapan Hakim dalam
Perkara Lalu Lintas
4. SOP Perpanjangan Penahanan
5. SOP Ijin Sita dan
Penggeledahan
6. SOP Perkara Pidana Biasa
7. SOP Perkara Perdata Gugatan
8. SOP Perkara Perdata
Permohonan
9. SOP Perkara Pidana Cepat
(Tindak Pidana Ringan)
154
10. SOP Perkara Pidana Singkat
11. .SOP Perkara Pidana Anak
12. SOP Perkara Pidana Pra
Peradilan
13. SOP Perkara Pidana Cepat
(Lalu Lintas)
14. SOP Perkara Perdata Gugatan
Sederhana
3 Hakim 9 SOP 1. SOP Perkara Pidana Biasa
2. SOP Perkara Perdata Gugatan
3. SOP Perkara Perdata
Permohonan
4. SOP Perkara Pidana Cepat
(Tindak Pidana Ringan)
5. SOP Perkara Pidana Singkat
6. SOP Perkara Pidana Anak
7. SOP Perkara Pidana Pra
Peradilan
8. SOP Perkara Pidana Cepat
(Lalu Lintas)
9. SOP Perkara Perdata Gugatan
Sederhana
4 Panitera 14 SOP 1. SOP tentang Administrasi
penanganan Perkara
2. SOP tentang Persidangan
Perkara Perdata
3. SOP tentang Persidangan
Perkara Pidana
4. SOP Penunjukan
Jurusita/Jurusita Pengganti
5. SOP Penandatanganan Laporan
6. SOP Penanganan Upaya Hukum
Banding
7. SOP Penanganan Kasasi
8. SOP Penanganan Peninjauan
Kembali Perkara Perdata
9. SOP Penanganan Peninjauan
Kembali Perkara Pidana
10. SOP Eksekusi Lelang
11. SOP Penanganan Grasi
12. SOP Penanganan Eksekusi
13. SOP Penanganan Ekekusi
Lelang
14. SOP Eksekusi Riil
sudah direvisi
tanggal 6
Maret 2017
namun belum
dievaluasi
5 Panitera
Pengganti
14 SOP 1. SOP Persidangan Perkara Pidana
Biasa
2. SOP Persidangan Perkara Pidana
Anak
3. SOP Persidangan Perkara
Perdata
4. SOP Persidangan Perkara
Perdata Permohonan
155
5. SOP Persidangan Perkara Pidana
Acara Pemeriksan Biasa
6. SOP Persidangan Perkara Pidana
Anak Acara Pemeriksaan Biasa
7. SOP Persidangan Perkara Pidana
Pra peradilan
8. SOP Persidangan Perkara Pidana
Acara Pemeriksaan Cepat
(Pelanggaran Lalu Lintas)
9. SOP Persidangan Perkara
Pidana Acara Pemeriksaan
Cepat (Ringan)
10. SOP Persidangan Perkara
Pidana Acara Pemeriksaan
Cepat
11. SOP Penanganan Register
Perkara Pidana Singkat
12. SOP Persidangan Perkara
Perdata Gugatan
13. SOP Persidangan Perkara
Pidana Acara Pemeriksaan
Singkat
14. SOP Permintaan ATK
6 Jurusita 9 SOP 1. SOP Panggilan Sidang
2. SOP Pemberitahuan Isi Putusan /
Penetapan
3. SOP Pemberitahuan Pernyataan
Banding, Kasasi, PK
4. SOP Pemberitahuan Memori
Banding, Kasasi, PK
5. SOP Pemberitahuan Kontra
Memori Banding, Kasasi, PK
6. SOP Pemberitahuan tentang
Pemberitahuan Inzage
7. SOP Delegasi
Panggilan/Pemberitahuan dari
Pengadilan Negeri Lain
8. SOP Permohonan Eksekusi
Perdata
9. SOP Delegasi
Panggilan/Pemberitahuan ke
Pengadilan Negeri Lain
B Non Teknis
1 Sekretaris 6 SOP 1. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Urusan Kepegawaian
2. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Urusan Umum dan
Keuangan
3. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Penataan Organisasi
dan Tata Laksana
4. SOP Persetujuan Bahan
sudah direvisi
tanggal 2 Mei
2017 namun
belum
dievaluasi.
156
Pelaksanaan Pengelolaan
Teknologi Informasi dan Statistik
5. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Urusan Surat
Menyurat, Arsip, Perlengkapan,
Rumah Tangga, Keamanan,
Keprotokolan dan Perpustakaan
6. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Pemantauan,
Evaluasi dan Dokumentasi serta
Pelaporan
2 Kepala Sub
Bagian
Kepegawaian
dan Organisasi
Tata Laksana
22 SOP 1. SOP Pengelolaan Surat Dinas
2. SOP Inventarisasi Pegawai
(Bezetting Pegawai)
3. SOP Penyelesaian Permohonan
Surat Izin Cuti
4. SOP Daftar Urut Kepangkatan
(DUK) Pegawai Negeri Sipil
5. SOP Pembuatan Surat
Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Rantau Prapat Bidang
Kepegawaian
6. SOP Pengusulan Kenaikan
Pangkat
7. SOP Kenaikan Gaji Berkala
(KGB)
8. SOP Mutasi Hakim dan
Pegawai Negeri Sipil
9. SOP Usulan Promosi Jabatan
10. SOP Usulan Pensiun Hakim dan
Pegawai Negeri
11. SOP Usulan Tanda
Penghargaan Satya Lencana
12. SOP Pembuatan Sasaran Kerja
Pegawai (SKP)
13. SOP Penyelesaian Surat Tugas
14. SOP Penyelesaian Pembuatan
Kartu Pemohon Penambahan
Penghasilan Pegawai (KP4)
15. SOP Pengusulan Taspen,
Karpeg, Karis/Karsu
16. SOP Rekapitulasi daftar hadir
Hakim
17. SOP Penyelesaian Pembuatan
Pengantar Hukuman Disiplin
18. SOP Dokumen Pelantikan
atau Penyumpahan dan
Menduduki Jabatan
19. SOP Pengusulan
Taspen,KARPEG dan KARIS
atau KARSU
20. SOP Pembuatan Laporan
Bulanan Kepegawaian
157
21. SOP Pembuatan SPMT dan
SPMJ Reguler setiap tahun.
22. SOP Permohonan izin keluar
kantor
3 Kepala Sub
Bagian
Perencanaan,
TI dan
Pelaporan
9 SOP 1. SOP Perencanaan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
2. SOP Penyusunan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
3. SOP Laporan Perencanaan
Anggaran
4. SOP Laporan Penanganan
Hardware Pengelola Data Rusak
5. SOP Pemeliharaan Website
6. SOP Pengisian dan Pembaharuan
Konten Website
7. SOP SIPP (Sistem Informasi
Penelusuran Perkara)
8. SOP Pembuatan LAKIP dan
LKjIP
9. SOP Peliputan dan Penginputan
Website
4 Kepala Sub
Bagian Umum
dan Keuangan
24 SOP 1. SOP Pelaporan Aplikasi
Persediaan Persemester/pertahun
2. SOP Pelaporan Aplikasi
SIMAK-BMN
persemester/pertahun
3. SOP Pengelolaan Perpustakaan
4. SOP Pengelolaan Surat Keluar
5. SOP Pengelolaan Surat Masuk
6. SOP Pengelolaan Aplikasi
Persediaan (Kegiatan Harian)
7. SOP Pengelolaan Aplikasi
SIMAK-BMN (Kegiatan
Harian)
8. SOP Rencana Kerja Tahunan
Urusan Umum
9. SOP Menyusun Uraian Tugas
Tenaga Satpam dan Petugas
Kebersihan Kantor
10. SOP Pelaporan Aplikasi
SIMAK-BMN
Persemester/pertahun tingkat
korwil
11. SOP Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin
12. SOP Pengelolaan Administrasi
Keuangan (Pembuatan Kartu
Identitas Pengantar Surat
Perintah Membayar
(SPM)/Pengambil Surat
Perintah Pencairan Dana
(SP2D)
158
13. SOP Pembayaran Gaji Induk
14. SOP Pembayaran Gaji
Susulan
15. SOP Pembayaran Kekurangan
Gaji Pegawai
16. SOP Laporan Keuangan
(SAIBA)
17. SOP Laporan Realisasi
Anggaran
18. SOP Pengajuan Uang
Persediaan
19. SOP Pengajuan Uang Makan
20. SOP Pengajuan Uang Lembur
21. SOP Pengajuan Belanja
Modal
22. SOP Pengajuan Remunerasi
23. SOP Catatan atas Laporan
Keuangan
24. SOP Pengelolaan Administrasi
Keuangan (pembuatan
specimen tanda tangan)
XVII PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH
A Non Teknis
1 Ketua 3 SOP 1. SOP Penetapan Majelis Hakim
2. SOP Eksekusi Riil
3. SOP Eksekusi Lelang/
Pembayaran Sejumlah Uang
2 Wakil Ketua 5 SOP 1. SOP Penetapan Hakim Perkara
Permohonan
2. SOP Penetapan Hakim Perkara
Tipiring
3. SOP Penetapan Hakim Perkara
Lalu Lintas
4. SOP Perpanjangan Penahanan
5. SOP Ijin Sita dan Penggeledahan
3 Hakim 3 SOP 1. SOP Hakim Pengawas Bidang
2. SOP Pelayanan Persidangan
Perdata
3. SOP Pelayanan Persidangan
Pidana
4 Panitera 5 SOP 1. SOP Penunjukan Panitera
Pengganti
2. SOP Pelaksanaan Eksekusi Riil
3. SOP Pelaksanaan Eksekusi Lelang
/ Pembayaran Sejumlah Uang
4. SOP Penunjukan Panitera
Pengganti untuk perkara tipiring
dan lalulintas
5. SOP Legalisasi Bukti Surat
5 Panitera Muda
Pidana 15 SOP 1. SOP Proses Penerimaan Perkara
Pidana Biasa (Dewasa)
2. SOP Proses Penerimaan Pidana
159
Anak
3. SOP Proses Penerimaan Perkara
Pidana Singkat
4. SOP Proses Penerimaan Perkara
Pidana Cepat (Tipiring)
5. SOP Proses Penerimaan Perkara
Pidana Cepat Lalu Lintas
6. SOP Proses Penerimaan Upaya
Hukum Banding
7. SOP Proses Penerimaan Upaya
Hukum Kasasi
8. SOP Proses Penerimaan Upaya
Hukum Praperadilan
9. SOP Proses Penerimaan Upaya
Hukum Peninjauan Kembali
10. SOP Proses Penerimaan Grasi
11. SOP Proses Penerimaan
Permohonan Ijin / Persetujuan
Penyitaan
12. SOP Proses Penerimaan
Permohonan Ijin/Persetujuan
Penggeledahan
13. SOP Proses Penerimaan
Permohonan Diversi
14. SOP Penerimaan Permohonan
Perpanjangan Penahanan Pasal
29 Ayat (2), (3) KUHP Tahap
Satu dan Dua
15. S.O.P Penerimaan Permohonan
Perpanjangan Penahanan Pasal
25b Ayat (2) KUHP
6 Panitera Muda
Perdata 8 SOP 1. SOP Perkara Perdata
Permohonan
2. SOP Perkara Perdata Gugatan /
Perlawanan
3. SOP Proses Perkara Perdata
Banding
4. SOP Prose Perkara Perdata
Kasasi
5. SOP Proses Perkara PK
6. SOP Eksekusi Rill
7. SOP Eksesusi Lelang
8. SOP Pengembalian Sisa Panjar
7 Panitera Muda
Hukum
10 SOP 1. SOP Laporan Perkara
2. SOP Pengesahan Badan Hukum
3. SOP Pendaftaran Surat Kuasa
4. SOP Pendaftaran Surat Kuasa
Insidentil
5. SOP Kerjasama Pos Bantuan
Hukum (Posbakum)
6. SOP Penanganan Pengaduan
7. SOP Pelayanan Informasi
160
8. SOP Layanan Penelitian Informasi
Data
9. SOP Pengarsipan Berkas Perkara
10. SOP Metodologi Analisa
Terhadap Survey Kepuasan
Pengguna Keadilan
8 Panitera
Pengganti
2 SOP 1. SOP Panitera Pengganti Dalam
Perkara Pidana
2. SOP Panitera Pengganti Dalam
Perkara Perdata
9 Jurusita 8 SOP 9. SOP Panggilan Sidang
10. SOP Pemberitahuan dan
Pernyataan Banding / Kasasi/PK
dan Pemberitahuan Inzage
11. SOP Pemberitahuan Penyerahan
Memori Banding/Kasasi/Pk dan
Kontra Memori
Banding/Kasasi/PK
12. SOP Sita
13. SOP Pelaksanaan Eksekusi
14. SOP Konsignatie
15. SOP Delegasi Masuk
16. SOP Delegasi Keluar
B Non Teknis
1 Sekretaris 3 SOP 1. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Sub Bagian PTIP
2. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Sun Bagian
Kepegawaian dan Ortala
3. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Sub Bagian Umum
dan Keuangan
2 Sub Bagian
Perencanaan
Teknologi
Informasi dan
Pelaporan
9 SOP 1. SOP Perencanaan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
2. SOP Pengajuan Revisi POK
(DIPA)
3. SOP Perawatan SIPP
4. SOP Pengelolaan Website
5. SOP Perawatan dan mengatasi
masalah jaringan
6. SOP Peliputan dan Penginputan
Website
7. SOP Penghimpunan Laporan
8. SOP Laporan Tahunan
9. SOP Pengumpulan data LKjIP
3 Sub Bagian
Kepegawaian
Organisasi dan
Tata Laksana
16 SOP 1. SOP Bezetting
2. SOP Daftar Urut Kepangkatan
(DUK)
3. SOP Rekapitulasi Daftar Hadir
Hakim dan Pegawai
4. SOP Pembuatan Surat
161
Keputusan Ketua Pengadilan
5. SOP Pengusulan Kenaikan
Pangkat
6. SOP Kenaikan Gaji Berkala
(KGB)
7. SOP Usulan Promosi Jabatan
8. SOP Pensiun Hakim Dan
Pegawai
9. SOP Penyelesaian Surat Cuti
Hakim dan Pegawai
10. SOP Sasaran Kinerja Pegawai
(SKP)
11. SOP Usulan Taspen, Karpeg,
Karis/Karsu
12. SOP Update Data Pegawai ke
dalam Aplikasi SIKEP
13. SOP Pembuatan Surat Tugas.
14. SOP Hukuman Disiplin
15. SOP Usulan Mutasi Hakim
Dan Pegawai
16. SOP Penghargaan Satya
Lencana Karya Satya
4 Sub Bagian
Umum dan
Keuangan
27 SOP 1. SOP Pengelolaan surat masuk
2. SOP Pengelolaan surat keluar
3. SOP Resepsionis
4. SOP Permintaan Barang Alat
Tulis Kantor (ATK)
5. SOP Pengolahan Aplikasi
Persediaan (Kegiatan Harian)
6. SOP Pengelolaan Aplikasi
SIMAK-BMN (Kegiatan
Harian)
7. SOP Pelaporan Aplikasi
Persediaan
Persemester/Pertahun
(Kegiatan Harian)
8. SOP Pelaporan Aplikasi
SIMAK-BMN Semester Dan
Tahunan
9. SOP Perawatan Dan
Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana
10. SOP Pengadaan Barang Alat
Tulis Kantor (ATK)
17. SOP Pengelolaan Perpustakaan
18. SOP Penyusunan Rencana
Kerja Tahunan
19. SOP Penyusunan Uraian Tugas
Pengamanan Dan Petugas
Kebersihan
20. SOP Perencanaan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
21. SOP Pengelolaan Administrasi
162
Keuangan (Pembuatan
Specimen Tanda Tangan)
22. SOP Penanganan Surat Masuk
23. SOP Penanganan Surat Keluar
24. SOP Pengelolaan Administrasi
Keuangan Pembuatan Kartu
Identitas Pengantar Surat
Perintah Membayar (SPM)/
Pengambilan Surat Perintah
Pencarian Dana (SP2D)
25. SOP Pengelolaan Administrasi
Keuangan Pembuatan Rencana
Penarikan Dana
26. SOP Pengajuan Uang
Persediaan
27. SOP Penerbitan SPP-LS Untuk
Belanja Pegawai (Pembayaran
Gaji Induk)
28. SOP Penerbitan SPP-LS Untuk
Belanja Pegawai (Pembayaran
Uang Lembur)
29. SOP Penerbitan SPP-LS Untuk
Belanja Pegawai (Pembayaran
Uang Makan)
30. SOP Pertanggungjawaban
Dimuka Tunjangan Khusus
Kinerja (Remunerasi)
31. SOP Pembuatan Laporan
Keuangan
32. SOP Pembuatan Laporan
Realisasi Anggaran
33. SOP Pengelolaan Pendapatan
Negara Bukan Pajak
XVII
I PENGADILAN NEGERI STABAT
A Teknis Pengadilan
1
Hakim 9 SOP 1. SOP Hakim Perkara Pidana
Biasa.
2. SOP Hakim Perkara Pidana
Singkat.
3. SOP Hakim Perkara Pidana
Cepat (Tipiring).
4. SOP Hakim Perkara Pidana
Cepat (Lalu Lintas).
5. SOP Hakim Perkara Pidana
Praperadilan
6. SOP Hakim Perkara Pidana Anak
7. SOP Hakim Perkara Perdata
Gugatan.
8. SOP Hakim Perkara Perdata
Permohonan
163
9. SOP Hakim Perkara Perdata
Gugatan Sederhana
2 Panitera 5 SOP 1. SOP Panitera Administrasi
Penanganan Perkara.
2. SOP Panitera Proses
Persidangan Perkara Perdata.
3. SOP Panitera Proses
Persidangan Perkara Pidana.
4. SOP Panitera Eksekusi Lelang
5. SOP Panitera Eksekusi Riil
3 Panitera Muda
Pidana
33 SOP 1. SOP pendaftaran berkas
pidana biasa
2. SOP persidangan perkara
pidana biasa
3. SOP penyelesaian berkas
perkara pidana biasa
4. SOP pendaftaran berkas
perkara pidana singkat
5. SOP penanganan berkas
perkara pidana anak
6. SOP pendaftaran berkas
perkara pidana cepat
7. SOP persidangan perkara
pidana cepat (ringan)
8. SOP persidangan perkara
pidana cepat (lalu lintas)
9. SOP penanganan berkas
pidana
10. SOP penanganan permohonan
banding perkara pidana
11. SOP penerimaan memori
banding/ kontra memori
banding
12. SOP pencabutan permohonan
banding pidana
13. SOP pengiriman berkas
pidana banding
14. SOP penanganan permohonan
kasasi perkara pidana
15. SOP penerimaan memori
kasasi/ kontra memori kasasi
pidana
16. SOP pencabutan perkara
pidana kasasi
17. SOP pengiriman berkas
perkara pidana kasasi
18. SOP penerimaan permohonan
PK perkara pidana
19. SOP persidangan permohonan
PK perkara pidana
20. SOP pengiriman berkas PK
164
perkara pidana
21. SOP penanganan perkara pra
peradilan
22. SOP penerimaan permohonan
grasi perkara pidana
23. SOP permohonan grasi
perkara pidana
24. SOP pendataan anak korban
25. SOP penerimaan barang bukti
26. SOP permohonan
perpanjangan penahanan
27. SOP permohonan diversi dari
penyidik
28. SOP penanganan persetujuan
izin penggeledahan
29. SOP pelaksanaan pengawasan
dan pengamatan
30. SOP surat masuk kepaniteraan
pidana
31. SOP surat keluar kepaniteraan
pidana
32. SOP persidangan perkara
pidana singkat
33. SOP penanganan berkas
perkara pidana singkat
4 Panitera Muda
Perdata
35 SOP 1. SOP penerimaan perkara perdata
permohonan
2. SOP pendaftaran perkara perdata
permohonan
3. SOP tata cara penyelesaian
permohonan 1 hari oleh hakim
tunggal
4. SOP panggilan sidang perkara
perdata permohonan
5. SOP penanganan register perkara
perdata permohonan
6. SOP penerimaan berkas perkara
perdata gugatan
7. SOP pendaftaran perkara perdata
gugatan
8. SOP pemberitahuan putusan
perkara perdata gugatan
9. SOP pemberitahuan putusan
verstek perkara perdata
10. SOP penerimaan berkas
perkara perdata
gugatan/permohonan prodeo
11. SOP penanganan register
perkara perdata gugatan
12. SOP penerimaan perkara
perdata yang dimohonkan
banding
165
13. SOP pendaftaran perkara
perdata yang dimohonkan
banding
14. SOP penerimaan memori
banding / kontra memori
banding
15. SOP pencabutan perkara
perdata yang dimohonkan
banding
16. SOP pengiriman berkas
perkara perdata yang
dimohonkan banding
17. SOP penerimaan perkara
perdata yang dimohonkan
kasasi
18. SOP pendaftaran perkara
perdata yang dimohonkan
kasasi
19. SOP penerimaan memori
kasasi / kontra memori kasasi
perkara perdata yang
dimohonkan kasasi
20. SOP pencabutan perkara
perdata yang dimohonkan
kasasi
21. SOP pengiriman berkas
perkara perdata yang
dimohonkan kasasi
22. SOP penerimaan perkara
perdata yang dimohonkan
peninjauan kembali
23. SOP pendaftaran perkara
perdata yang dimohonkan
peninjauan kemabali
24. SOP penerimaan memori PK /
kontra memori PK perkara
perdata yang dimohonkan
peninjauan kembali
25. SOP pencabutan perkara
perdata yang dimohonkan
peninjauan kembali
26. SOP pengiriman berkas
perkara perdata yang
dimohonkan peninjauan
kembali
27. SOP penyelesaian perkara
perdata yang dimohonkan
peninjauan kembali atas dasar
novum
28. SOP penyelesaian perkara
perdata yang dimohonkan
166
peninjauan kembali atas dasar
kekhilafan hakim
29. SOP pemberitahuan putusan
perkara perdata yang
dimohonkan banding / kasasi /
peninjauan kembali
30. SOP penanganan register
perkara perdata yang
dimohonkan banding / kasasi /
peninjauan kembali
31. SOP penerimaan permohonan
eksekusi
32. SOP pendaftaran permohonan
eksekusi
33. SOP pelaksanaan aanmaning
dan eksekusi riil /
pengosongan
34. SOP penerimaan konsinyiasi
35. SOP tata cara penyelesaian
gugatan sederhana oleh hakim
tunggal
5 Panitera Muda
Hukum
13 SOP 1. SOP prosedur penyelesaian
pelaporan
2. SOP pengarsipan perkara
3. SOP pelayanan informasi
publik (PPID, dll)
4. SOP prosedur pelayanan
dokumentasi perkara
5. SOP prosedur pelayanan
salinan putusan
6. SOP prosedur pelayanan surat
keterangan tidak pernah
berperkara
7. SOP prosedur pendaftaran
surat kuasa
8. SOP prosedur pelayanan surat
kuasa insidentil
9. SOP prosedur legalisasi
surat/akta dibawah tangan
(waarmeking)
10. SOP prosedur pendaftaran
badan hukum
11. SOP prosedur penanganan
pengaduan
12. SOP indeks kepuasan
masyarakat
13. SOP peminjaman berkas
perkara
6 Panitera
Pengganti 6 SOP
1. SOP Persidangan Perkara
Pidana Biasa/Anak.
2. SOP Persidangan Perkara
167
Pidana Cepat.
3. SOP Persidangan Perkara
Pidana Lalu Lintas.
4. SOP Persidangan Perkara
Pidana Praperadilan.
5. SOP Persidangan Perkara
Pidana Perdata Gugatan.
6. SOP Persidangan Perkara
Perdata Permohonan.
7 Jurusita/
Jurusita
Pengganti
11 SOP 1. SOP Pemanggilan Sidang
Perkara Perdata.
2. SOP Pemberitahuan Isi
Penetapan/Putusan Perkara
Perdata.
3. SOP Pemberitahuan Putusan
Perkara Pidana.
4. SOP Pemberitahuan
Pernyataan
Banding/Kasasi/Peninjauan
Kembali Pidana.
5. SOP Pemberitahuan
Pernyataan
Banding/Kasasi/Peninjauan
Kembali Perdata.
6. SOP Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori
Banding/Kasasi/PK Perkara
Perdata.
7. SOP Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori
Banding/Kasasi/PK Perkara
Pidana.
8. SOP Pemberitahuan dan
Penyerahan Kontra Memori
Banding/ Kasasi /PK Perkara
Perdata.
9. SOP Pemberitahuan dan
Penyerahan Kontra Memori
Banding/ Kasasi /PK Perkara
Pidana.
10. SOP Pemberitahuan
Memeriksa Berkas (inzage)
untuk perkara Banding.
11. SOP Panggilan Teguran
Aanmaning.
B Non Teknis Pengadilan
1 Sekretaris 7 SOP 1. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Urusan Perencanaan
Program dan Anggaran.
2. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Urusan
Kepegawaian.
168
3. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Urusan Keuangan.
4. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksaanaan Penataan
Organisasi dan Tata Laksana.
5. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Pengelolaan
Teknologi Informasi.
6. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Urusan Surat
Menyurat, Arsip, Perlengkapan,
Rumah Tangga, Keamanan dan
Perpustakaan.
7. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Pemantauan,
Evaluasi dan Dokumentasi serta
Pelaporan.
2 Kepala Sub
Bagian Umum
dan Keuangan
26 SOP 1. SOP Pengelolaan Surat Masuk.
2. SOP Pengelolaan Surat Masuk
Khusus Sub.Bagian Umum.
3. SOP Pengelolaan Surat Keluar.
4. SOP Resepsionis.
5. SOP Permintaan barang ATK.
6. SOP Pengelolaan Aplikasi
Persediaan.
7. SOP Pengelolaan Aplikasi
SIMAK-BMN.
8. SOP Pelaporan Aplikasi
SIMAK-BMN Semester &
Tahunan.
9. SOP Pelaporan Aplikasi
SIMAK-BMN Semester dan
Tahunan.
10. SOP Perawatan dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasaranan.
11. SOP Pengadaan Barang ATK.
12. SOP Pengelolaan Perpustakaan.
13. SOP Penyusunan Rencana
Kinerja Tahunan.
14. SOP Pengadaan Barang dan
Jasa.
15. SOP Pembuatan Surat
Keputusan Pengguna dan
Penghentian Penggunaan
BMN.
16. SOP Protokoler
Persemayaman Jenazah.
17. SOP Perencanaan Daftar Isian
Pelaksaanan Anggaran
(DIPA).
18. SOP Pengelolaan Administrasi
Keuangan.
169
19. SOP Pengelolaan Administrasi
Keuangan Pembuatan Kartu
Identitas (SPM)/SP2D.
20. ).
21. SOP Penerbitan SPM-LS
Untuk Belanja Pegawai
(Pembayaran Uang Makan).
22. SOP Pertanggungjawaban
Dimuka Tunjangan Khusus
Kinerja (Remunisasi).
23. SOP Pengelolaan Pendapatan
Negera Bukan Pajak.
24. SOP Penerbitan SPM-LS
Belanja Modal.
25. SOP Pencairan Honor Piket
POSBAKUM.
26. SOP Pencairan Uang
Persedian untuk belanja
barang.
3
Kepala Sub
Bagian
Kepegawaian
dan Organsasi
Tata Laksana
19 SOP
1. SOP Pengelolaan Surat Dinas.
2. SOP Inventarisasi Pegawai
(Bezetting).
3. SOP Daftar Urut
Kepangkatan.
4. SOP Daftar Hadir.
5. SOP Kenaikan Pangkat.
6. SOP Kenaikan Gaji Berkala.
7. SOP Pengusulan CPNS
Menjadi PNS.
8. SOP Pensiunan Dan
Purnabakti.
9. SOP Cuti Pegawai/Hakim.
10. SOP Usulan Taspen, Karpeg,
Karis/Karsu.
11. SOP Update Data Pegawai
Kedalam SIKEP.
12. SOP Pembuatan Surat Tugas.
13. SOP Hukum Disiplin.
14. SOP Usulan Pegawai Dalam
Jabatan Struktural/Fungsional.
15. SOP Usulan Mutasi.
16. SOP Pelantikan dan
Pengambilan Sumpah Jabatan.
17. SOP Penghargaan Satya
Lancana Karya Satya.
18. SOP Laporan Tahunan.
19. SOP Pengumpulan Data
LAKIP Sub Bagian
Kepegawaian.
4
Kepala Sub
Bagian
Perencanaan,
7 SOP 1. SOP Laporan Perencanaan
Anggaran
2. SOP Penyusunan Daftar Isian
170
TI dan
Pelaporan
Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
3. SOP Peliputan Dan Penginputan
Website.
4. SOP Perawatan Dan Mengatasi
Permasalahan Jaringan
5. SOP Pengelolaan Website.
6. SOP Pengajuan Revisi POK
(DIPA).
7. SOP Perencanaan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
XIX PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
A Teknis Pengadilan
1
Hakim 7 SOP
1. SOP Persidangan Perkara Pidana
Biasa.
2. SOP Persidangan Perkara Pidana
Anak.
3. SOP Persidangan Perkara Pidana
Cepat (Tipiring).
4. SOP Persidangan Perkara Pidana
Cepat (Lalu Lintas).
5. SOP Persidangan Perkara Pidana
Praperadilan
6. SOP Persidangan Perkara
Perdata Permohonan
7. SOP Hakim Pengawas Bidang.
sudah direvisi
dan sudah
dievaluasi
2 Panitera 18 SOP
1. SOP Administrasi Penanganan
Perkara Perdata.
2. SOP Persiapan Persidangan.
3. SOP Proses Persidangan.
4. SOP Administrasi Upaya
Hukum Banding Perkara
Perdata.
5. SOP Administrasi Upaya
Hukum Kasasi Perkara Perdata.
6. SOP Administrasi Upaya
Hukum Peninjauan Kembali
Perkara Perdata.
7. SOP Administrasi Upaya
Hukum Eksekusi Perkara
Perdata.
8. SOP Administrasi Penanganan
Perkara
9. SOP Persiapan Perkara
Pidana.
10. SOP Proses Persidangan
Perkara Pidana.
11. SOP Administrasi
Praperadilan.
12. SOP Administrasi Upaya
Hukum Banding Perkara
Pidana.
sudah direvisi
dan sudah
dievaluasi
171
13. SOP Administrasi Upaya
Hukum Kasasi Perkara
Pidana.
14. SOP Administrasi Upaya
Hukum Peninjauan Kembali
Perkara Pidana.
15. SOP Administrasi Upaya
Hukum Grasi Perkara Pidana.
16. SOP Administrasi Bantuan
Hukum Bagi Masyarakat
Tidak Mampu.
17. SOP Administrasi Laporan
Keadaan Perkara Pidana dan
Perdata.
18. SOP Administrasi Laporan
Keuangan Perkara Perdata,
Pidana dan PNBP.
3 Kepaniteraan
Pidana 14 SOP 1. Menerima Pelimpahan Berkas
Perkara Pidana Biasa
(Dewasa/Anak).
2. Menerima Pelimpahan Berkas
Perkara Pidana Singkat.
3. Menerima Pelimpahan Berkas
Perkara Pidana Cepat.
4. Menerima Pelimpahan Berkas
Perkara Pidana Lalu Lintas.
5. Menerima Permohonan Pra
Peradilan.
6. Menerima Permohonan
Perlawanan, Banding, Kasasi,
PK dan Grasi.
7. Menerima Permohonan
Pencabutan Perlawanan,
Banding, Kasasi, PK dan
Grasi.
8. Menerima Permohonan Izin
Penggeledahan.
9. Menerima Permohonan Izin
Penyitaan.
10. Menerima Permohonan Izin
Pemusnahan atau Pelelangan
Barang bukti.
11. Menerima Permohonan
Perpanjangan Penahanan.
12. Menerima Permohonan
Pembantaran.
13. Menerima Permohonan Izin
Besuk
14. Menerima Permohonan Izin
Berobat.
sudah direvisi
dan sudah
dievaluasi
4 Kepaniteraan 14 SOP 1. Pendaftaran Perkara Gugatan sudah direvisi
172
Perdata Biasa.
2. Penerimaan Pendaftaran
Perkara Gugatan sederhana.
3. Penerimaan dan Pendaftaran
perkara perlawanan/bantahan.
4. Penerimaan dan Pendaftaran
verzet atas putusan Verstek.
5. Penerimaan dan Pendaftaran
Perkara Permohonan.
6. Penerimaan dan Pendaftaran
Permohonan Banding, Kasasi
dan PK.
7. Penerimaan Memori Banding,
Memori Kasasi dan Memori
PK.
8. Penerimaan Permohonan
Sumpah atas di temukannya
bukti baru dalam permohonan
PK.
9. Penerimaan Permohonan
pengembalian Sisa Panjar
Biaya Perkara.
10. Penerimaan Permohonan dan
Pengembalian Turunan
Putusan.
11. Pendaftaran Permohonan
Eksekusi.
12. Pendaftaran Permohonan
Konsinyasi
13. Permohonan pengembalian
uang hasil eksekusi dan uang
konsinyasi.
14. Permohonan pencabutan
gugatan, permohonan banding,
Kasasi, PK dan Eksekusi.
dan sudah
dievaluasi
5 Kepaniteraan
Hukum
10 SOP 1. Pendaftaran Pendirian CV
2. Permohonan Waarmaking
Surat-surat
3. Surat Keterangan Tidak
Terpidana dan Tidak dicabut
Hak pilihnya.
4. Surat Keterangan Penelitian
dan Riset.
5. Permohonan Salinan Putusan.
6. Pendaftaran Surat Kuasa.
7. Pendaftaran Surat Kuasa
Insidentil.
8. Legalisasi Surat.
9. Permohonan Informasi.
10. Penangan Pengaduan/SIWAS
MARI.
sudah direvisi
dan sudah
dievaluasi
173
6 Panitera
Pengganti
6 SOP 1. SOP Persidangan Perkara Pidana
Biasa/Anak.
2. SOP Persidangan Perkara Pidana
Cepat.
3. SOP Persidangan Perkara Pidana
Lalu Lintas.
4. SOP Persidangan Perkara Pidana
Pra peradilan.
5. SOP Persidangan Perkara Pidana
Perdata Gugatan.
6. SOP Persidangan Perkara
Perdata Permohonan.
sudah direvisi
dan sudah
dievaluasi
7 Jurusita/
Jurusita
Pengganti
11 SOP
1. SOP Pemanggilan Sidang
Perkara Perdata.
2. SOP Pemberitahuan Isi
Penetapan/Putusan Perkara
Perdata.
3. SOP Pemberitahuan Putusan
Perkara Pidana.
4. SOP Pemberitahuan Pernyataan
Banding/Kasasi/Peninjauan
Kembali Pidana.
5. SOP Pemberitahuan Pernyataan
Banding/Kasasi/Peninjauan
Kembali Perdata.
6. SOP Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori
Banding/Kasasi/PK Perkara
Perdata.
7. SOP Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori
Banding/Kasasi/PK Perkara
Pidana.
8. SOP Pemberitahuan dan
Penyerahan Kontra Memori
Banding/ Kasasi /PK Perkara
Perdata.
9. SOP Pemberitahuan dan
Penyerahan Kontra Memori
Banding/ Kasasi /PK Perkara
Pidana.
10. SOP Pemberitahuan Memeriksa
Berkas (inzage) untuk perkara
Banding.
11. SOP Panggilan Teguran
Aanmaning.
sudah di revisi
dan sudah di
evaluasi.
B Non Teknis Pengadilan
1 Sekretaris 7 SOP 1. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Urusan Perencanaan
Program dan Anggaran.
2. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Urusan
sudah di revisi
dan sudah di
evaluasi.
174
Kepegawaian.
3. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Urusan Keuangan.
4. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksaanaan Penataan
Organisasi dan Tata Laksana.
5. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Pengelolaan
Teknologi Informasi.
6. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Urusan Surat
Menyurat, Arsip, Perlengkapan,
Rumah Tangga, Keamanan dan
Perpustakaan.
7. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Pemantauan,
Evaluasi dan Dokumentasi serta
Pelaporan.
2 Sub Bagian
Umum dan
Keuangan
36 SOP
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk.
2. SOP Pengelolaan Surat Masuk
Khusus Sub.Bagian Umum.
3. SOP Pengelolaan Surat Keluar.
4. SOP Resepsionis.
5. SOP Permintaan barang ATK.
6. SOP Pengelolaan Aplikasi
Persediaan.
7. SOP Pengelolaan Aplikasi
SIMAK-BMN.
8. SOP Pelaporan Aplikasi
SIMAK-BMN Semester &
Tahunan.
9. SOP Pelaporan Aplikasi
SIMAK-BMN Semester dan
Tahunan.
10. SOP Perawatan dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasaranan.
11. SOP Pengadaan Barang ATK.
12. SOP Pengelolaan Perpustakaan.
13. SOP Penyusunan Rencana
Kinerja Tahunan.
14. SOP Penyusunan Uraian Tugas
Petugas Kebersihan.
15. SOP Pengadaan Barang dan
Jasa.
16. SOP Kegiatan Rapat.
17. SOP Rutin Pengemudi.
18. SOP Pembuatan Surat
Keputusan Pengguna dan
Penghentian Penggunaan
BMN.
19. SOP Keamaan Kantor.
20. SOP Protokoler dan
sudah di revisi
dan sudah di
evaluasi.
175
Penerimaan Tamu.
21. SOP Kebersihan Kantor.
22. SOP Protokoler Pengambilan
Sumpah Jabatan.
23. SOP Protokoler
Persemayaman Jenazah.
24. SOP Perencanaan Daftar Isian
Pelaksaanan Anggaran
(DIPA).
25. SOP Pengelolaan Administrasi
Keuangan.
26. SOP Pengelolaan Administrasi
Keuangan Pembuatan Kartu
Identitas (SPM)/SP2D.
27. SOP Pengajuan Uang
Persediaan.
28. SOP Penerbitan SPM-LS
Untuk Belanja Pegawai
(Pembayaran Gaji Induk).
29. SOP Penerbitan SPM-LS
Untuk Belanja Pegawai
(Pembayaran Uang Lembur).
30. SOP Penerbitan SPM-LS
Untuk Belanja Pegawai
(Pembayaran Uang Makan).
31. SOP Pertanggungjawaban
Dimuka Tunjangan Khusus
Kinerja (Remunisasi).
32. SOP Pengelolaan Pendapatan
Negera Bukan Pajak.
27. SOP Penerbitan SPM-LS
Belanja Modal.
28. SOP Pencairan Honor Piket
POSBAKUM.
29. SOP Pencairan Uang
Persedian untuk belanja
barang.
30. SOP Pengelolaan Keuangan
Negara Bendahara
Pengeluaran.
3.
Sub Bagian
Kepegawaian,
Organisasi dan
Tata Laksana
23 SOP
1. SOP Surat Masuk Dan Keluar.
2. SOP Bezetting.
3. SOP Daftar Urut
Kepangkatan.
4. SOP Daftar Hadir.
5. SOP Pembuatan Surat
Keputusan (SK).
6. SOP Kenaikan Pangkat.
7. SOP Kenaikan Gaji Berkala.
8. SOP Pengusulan Cpns
Menjadi PNS.
9. SOP Pensiunan Dan
Purnabakti.
sudah di
revisi dan
sudah di
evaluasi.
176
10. SOP Cuti Pegawai/Hakim.
11. SOP Sasaran Kinerja Pegawai
(SKP).
12. SOP Usulan Taspen, Karpeg,
Karis/Karsu.
13. SOP Usulan BPJS Kesehatan.
14. SOP Update Data Pegawai
Kedalam SIKEP.
15. SOP Pembuatan Surat Tugas.
16. SOP Hukum Disiplin.
17. SOP Usulan Pegawai Dalam
Jabatan Struktural/Fungsional.
18. SOP Usulan Mutasi.
19. SOP Pelantikan dan
Pengambilan Sumpah Jabatan.
20. SOP Penghargaan Satya
Lancana Karya Satya.
21. SOP Laporan Tahunan.
22. SOP Pengumpulan Data
LAKIP Sub Bagian
Kepegawaian.
23. SOP Penyusunan Rencana
Kerja Tahunan.
4.
Sub Bagian
Perencanaan,
Teknologi
Informasi dan
Pelaporan.
9 SOP
8. SOP Penanganan Surat
Keluar.
9. SOP Penanganan Surat
Masuk.
10. SOP Penghimpunan Laporan.
11. SOP Peliputan Dan
Penginputan Website.
12. SOP Perawatan Dan
Mengatasi Permasalahan
Jaringan
13. SOP Pengelolaan Website.
14. SOP Perawatan SIPP.
15. SOP Pengajuan Revisi POK
(DIPA).
16. SOP Perencanaan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran
(DIPA).
sudah di
revisi dan
sudah di
evaluasi.
XX PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN
A Teknis Pengadilan
1 Hakim 7 SOP
1. SOP persidangan perkara pidana
biasa revisi 1
2. SOP perkara pidana biasa anak
3. SOP persidangan perkara pidana
cepat
4. SOP pidana pra peradilan
5. SOP perkara perdata gugatan
6. SOP perkara perdata
permohonan
7. SOP pengawas bidang
177
2 Panitera
Pengganti 7 SOP
1. SOP persidangan perkara pidana
biasa
2. SOP perkara pidana biasa anak
3. SOP persidangan perkara pidana
cepat
4. SOP persidangan perkara lalu
lintas
5. SOP pidana pra peradilan
6. SOP perkara perdata gugatan
7. SOP perkara perdata
permohonan
3 Jurusita 8 SOP
1. SOP Panggilan Sidang
2. SOP Pemberitahuan Isi Putusan
3. SOP Pemberitahuan Pernyataan
BKPK
4. SOP Pemberitahuan Kontra
Memori BKPK
5. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan TI dan Statistik
6. SOP Pemberitahuan Inzage
7. SOP Delegasi Panggilan Pbt dari
PN Lain
8. SOP Permohonan Eksekusi
Perdata
4 Kepaniteraan
Hukum 19 SOP
1. SOP Pengelolaan Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Surat Keluar
3. SOP Pembuatan Laporan
Bulanan
4. SOP Pembuatan Laporan
Caturwulan
5. SOP Pembuatan Laporan
Semester
6. SOP Pembuatan Laporan
Tahunan
7. SOP Penanganan papan
Informasi Perkara
8. SOP Penataan Arsip Berkas
Perkara
9. SOP Penanganan Surat Masuk
Klasifikasi Laporan Tipiring
10. SOP Penanganan Surat Masuk
Klasifikasi Laporan Keuangan
Perdata
11. SOP Penanganan Meja
Pengaduan Klasifikasi Surat
Masuk Pengaduan
12. SOP Penanganan Meja
Pengaduan Klasifikasi Surat
Klarifikasi Pengaduan.
13. SOP Penanganan Meja
Pengaduan Klasifikasi
178
Pembuatan SK Pengaduan
14. SOP Penanganan Meja
Pengaduan Klasifikasi
Pembuatan SK Pengaduan
15. SOP Penanganan Surat
Keterangan Penelitian
16. SOP Pengesahan Badan
Hukum Rev.1
17. SOP Suket Rev.1
18. SOP Warmerking Rev.1
19. SOP Laporan Pengaduan dan
Pengawasan
5 Kepaniteraan
Perdata 12 SOP
1. SOP Perkara Perdata
Permohonan
2. SOP Perkara Perdata Gugatan
Apabila Mediasi Tidak Berhasil
3. SOP Banding Perkara Perdata
Gugatan
4. SOP Kasasi Perkara Perdata
Gugatan
5. SOP PK Perkara Perdata
Gugatan
6. SOP Penerimaan Perkara
Perdata Prodeo
7. SOP Eksekusi Riil Perkara
Perdata
8. SOP Sita Eksekusi Perkara
Perdata
9. SOP Penyelesaian Gugatan
Sederhana
10. SOP Penyelesaian Keberatan
Gugatan Sederhana
11. SOP Pengelolaan Surat Masuk
Kepaniteraan Perdata
12. SOP Panggilan Delegasi
6 Kepaniteraan
Pidana 39 SOP
1. SOP Penerimaan Perkara
Pidana Biasa
2. SOP Pendaftaran Berkas
Perkara Pidana Biasa
3. SOP Penanganan Register
Perkara Pidana Biasa
4. SOP Penerimaan Perkara
Pidana Singkat
5. SOP Pendaftaran Berkas
Perkara Pidana Singkat
6. SOP Penanganan Register
Perkara Pidana Singkat
7. SOP Penerimaan Perkara
Pidana Cepat (Ringan dan
Lalu Lintas)
8. SOP Pendaftaran Berkas
179
Perkara Pidana Cepat (Ringan
Lalu Lintas)
9. SOP Penanganan Register
Perkara Pidana Cepat (Ringan
dan Lalu Lintas)
10. SOP Penerimaan Permohonan
Pra Peradilan
11. SOP Pendaftaran Permohonan
Pra Peradilan
12. SOP Penanganan Register
Permohonan Pra Peradilan
13. SOP Penerimaan Permohonan
Banding Perkara Pidana
14. SOP Pendaftaran
Permohonan Banding
Perkara Pidana
15. SOP Penerimaan Memori
Banding Kontra Memori
Banding Perkara Pidana
16. SOP Pencabutan Perkara
Pidana Banding
17. SOP Pengiriman Berkas
Perkara Pidana Banding
18. SOP Penerimaan Permohonan
Kasasi Perkara Pidana
19. SOP Pendaftaran Permohonan
Kasasi Perkara Pidana
20. SOP Penerimaan Memori
Kasasi Kontra Memori Kasasi
Perkara Pidana
21. SOP Pencabutan Perkara Pidana
Kasasi
22. SOP Pengiriman Berkas Perkara
Pidana Kasasi
23. SOP Penerimaan Permohonan
PK Perkara Pidana
24. SOP Pendaftaran Permohonan
PK Perkara Pidana
25. SOP Pengiriman Berkas Perkara
Pidana PK
26. SOP Penerimaan Permohonan
Grasi Perkara Pidana
27. SOP Pengiriman Permohonan
Grasi
28. SOP Penanganan Permohonan
ijin sita
29. SOP Penanganan Permohonan
ijin geledah
30. SOP Perpanjangan Tahanan
pasal 29
31. SOP Perpanjangan Tahanan
pasal 25
32. SOP Perpanjangan Tahanan
180
pasal 29 ayat (2) dan (3) ke PT
33. SOP Penerimaan Barang Bukti
34. SOP Pendaftaran dan
Penanganan Barang Bukti
35. SOP Pemberitahuan Putusan
Pidana Biasa Singkat
36. SOP Pemberitahuan Putusan
BKPK
37. SOP Penunjukan Hakim dan
Panitera Pengganti PK
(tambahan) Edit.
38. SOP Pengelolaan Surat Masuk
39. SOP Pengelolaan Surat Keluar
B Non Teknis Pengadilan
1
Kepala Sub
Bagian
Perencanaan,
TI dan
Pelaporan
22 SOP
1. SOP LkjIP
2. SOP Revisi DIPA dan POK
3. SOP RKAKL
4. SOP Penanganan Hardware
Pengolah Data Rusak
5. SOP Pemeliharaan Website
6. SOP Pengisian dan
Pembaharuan Konten Website
7. SOP SIPP Tingkat Pertama
8. SOP Backup Database &
source aplikasi
9. SOP Pengadaan-pemeliharaan
server-mainframe & pc-client
10. SOP Pembangunan -
pengembangan aplikasi &
sistem informasi
11. SOP Pengadaan -
pemeliharaan perangkat lunak
antivirus
12. SOP Penanganan gangguan
aplikasi & sistem informasi
13. SOP Penanganan gangguan
sistem operasi
14. SOP Penanganan gangguan
server-mainframe
15. SOP Penanganan gangguan
jaringan komunikasi data
16. SOP Penanganan gangguan
pc-printer client
17. SOP Penanganan gangguan
virus-malware
18. SOP Email Masuk
19. SOP Penanganan gangguan
database
20. SOP Update & Ubah
Konfigurasi Aplikasi
21. SOP Penggunaan Wifi-
Internet
181
22. SOP Pengadaan-pemeliharaan
infrastruktur jaringan
2
Sub Bagian
Kepegawaian
dan Organisasi
Tata Laksana
28 SOP
1. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Ur Kepegawaian
2. SOP Pembuatan SKP
3. SOP Ujian Dinas
4. SOP Tes Kesehatan
5. SOP Prajabatan
6. SOP Kalender Kerja
7. SOP LKjIP
8. SOP Laporan Tahunan
9. SOP Pengangkatan CPNS
10. SOP Kenaikan Pangkat PNS
11. SOP Baperjakat
12. SOP KGB
13. SOP SK KPN
14. SOP Pensiun PNS
15. SOP Cuti
16. SOP TASPEN
17. SOP KARIS/KARSU
18. SOP KARPEG
19. SOP DUK
20. SOP ASKES
21. SOP Pelantikan Sumpah
Jabatan
22. SOP Bezetting
23. SOP Surat Masuk/ Keluar
24. SOP SKP
25. SOP Laporan Rekapitulasi
Absen
26. SOP Satya Lencana Karya
Satya
27. SOP Hukuman Disiplin
28. SOP Susunan Majelis
3 Sub Bagian
Umum dan
Keuangan
20 SOP
1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Surat Menyurat
4. SOP Pengelolaan ATK
5. SOP Rencana Kerja Tahunan
6. SOP Laporan Aplikasi ATK
7. SOP Laporan BMN
8. SOP Laporan BMN
Semesteran
9. SOP Perpustakaan
10. SOP Uraian Tugas Satpam
11. SOP Pengajuan Gaji
12. SOP Pengajuan Uang Makan
13. SOP Administrasi Keuangan
14. SOP Administrasi Bendahara
15. SOP Lembur
16. SOP Pengajuan Remunerasi
17. SOP Uang Persediaan
182
18. SOP Pembayaran Langsung
ke Rekanan
19. SOP PNBP
20. SOP Laporan Sistem Akuntasi
Kuasa Pengguna
XXI PENGADILAN NEGERI TARUTUNG
A Teknis Pengadilan
1 Ketua 11 SOP
1. Melaksanakan koordinasi
tahunan berupa penyusunan
program kerja dan rencana kerja
tahunan berikut pembagian tugas
seluruh bagian dan jabatan
2. Menetapkan penyusunan Majelis
Hakim/ Hakim perkara perdata
dan pidana melalui Aplikasi SIPP
3. Penetapan Majelis Hakim,
Penetapan Hakim Wasmat dan
Wasbid
4. Penunjukan penanggung awab
absen, petugas daftar hadir dan
tim penegak disiplin
5. Evaluasi terhadap kinerja
seluruh bagian dan jabatan
6. Rapat pimpinan berkala yang
bertujuan untuk
mempertahankan dan
meningkatkan kinerja
7. Pengawasan realisasi Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) yang telah
diselenggarakan oleh bendahara
pengeluaran melalui persetujuan
KPA
8. Pemeriksaan dan
penandatanganan laporan
bulanan, triwulan, catur wulan,
semesteran dan tahunan yang
dibuat Kepaniteraan dan
Kesekretariatan
9. Disposisi surat masuk dari
Aplikasi PTSP/ meja PTSP
10. Menandatangani penetapan
perpanjangan penahanan oleh
Majelis Hakim melalui
Kepaniteraan
11. Mengeluarkan penetapan sita
eksekusi dan Penetapan
eksekusi putusan yang sudah
BHT
2 Wakil Ketua 7 SOP 1. Membantu Ketua Pengadilan
dalam menyusun Program Kerja
dengan melaksanakan Rapat
183
Pimpinan
2. Menetapkan Majelis Hakim/
Hakim perkara pidana singkat,
cepat dan lalu lintas
3. Menandatangani penetapan ijin/
persetujuan penyitaan,
penggeledahan, perpanjangan
penahanan penyidik/ penuntut
umum
4. Koordinator pengawasan/bidang
5. Melaksanakan penegakan
disiplin
6. Melaksanakan rapat baperjakat
7. Menyampaikan laporan hasil
baperjakat ke KPN
3 Hakim 7 SOP
1. SOP Persidangan Pidana Biasa
2. SOP Persidangan Perkara Anak
3. SOP Persidangan Perkara
Pelanggaran Lalu Lintas
4. SOP Persidangan Tindak Pidana
Ringan
5. SOP Persidangan Praperadilan
6. SOP Persidangan Perkara
Gugatan
7. SOP Persidangan Perkara
Permohonan
4 Panitera 4 SOP
1. SOP Administrasi Penanganan
Perkara Perdata
2. SOP Proses Persidangan Perkara
Perdata
3. SOP Proses Persidangan Perkara
Pidana
4. SOP Eksekusi Lelang
5 Kepaniteraan
Perdata 16 SOP
1. SOP Gugatan Sederhana
2. SOP Keberatan Gugatan
Sederhana
3. SOP Perdata Permohonan
4. SOP Persidangan Permohonan
5. SOP Perdata Gugatan
6. SOP Persidangan Gugatan
7. SOP Perkara Perdata Banding
8. SOP Kasasi Perkara Perdata
9. SOP Peninjauan Kembali
Perkara Perdata (2)
10. SOP Eksekusi Pembayaran
Sejumlah Uang
11. SOP Eksekusi RIIL
12. SOP Surat Masuk Perdata
13. SOP Surat Keluar Perdata
14. SOP Pelaksanaan Permohonan
Bantuan Delegasi
15. SOP Panggilan Sidang dan
184
Pemberitahuan
16. SOP Perdata Mediasi
6 Kepaniteraan
Pidana 13 SOP
1. SOP Administrasi Izin
Perpanjangan Penahanan
2. SOP Administrasi Izin
Persetujuan Penggeledahan
3. SOP Administrasi Izin
Persetujuan Penyitaan
4. SOP Adminstrasi Penanganan
Perkara Lalu Lintas
5. SOP Administrasi Penanganan
Perkara Pidana anak (SIPP)
6. SOP Administrasi Penanganan
Perkara Pidana
7. SOP Administrasi Pra Peradilan
8. SOP Administrasi Upaya
Hukum Banding Perkara Pidana
9. SOP Administrasi Upaya
Hukum Grasi Perkara Pidana
10. SOP Administrasi Upaya
Hukum Kasasi Perkara Pidana
11. SOP Administrasi Upaya
Hukum Peninjauan Kembali
Perkara Pidana
12. SOP Pemberitahuan Putusan
Perkara Banding Kasasi dan
PK
13. SOP Penetapan Diversi
7 Kepaniteraan
Hukum 14 SOP
1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Penanganan Arsip
4. SOP Laporan Perkara
5. SOP Lapoaran Perkara 4
Bulanan
6. SOP Lapoaran Perkara 6
Bulanan
7. SOP Surat Keterangan
Pengesahan Badan Hukum
8. SOP Pendaftaran Surat Kuasa
9. SOP Surat Izin Kuasa Insidentil
10. SOP Surat Legalisasi Ahli
Waris Waarmerking
11. SOP Surat Keterangan Tidak
Tersangkut Perkara
12. SOP Pengaduan
13. SOP Penanganan Meja
Informasi
14. SOP Penanganan Peminjaman
Berkas Perkara In-Aktif
8 Panitera
Pengganti 5 SOP
1. SOP Persidangan Perkara Pidana
Biasa
2. SOP Persidangan Perkara
185
Praperadilan
3. SOP Persidangan Perkara Pidana
Anak
4. SOP Persidangan Perkara
Gugatan
5. SOP Persidangan Perkara
Permohonan
9 Jurusita
Pengganti 6 SOP
1. SOP Pemberitahuan Banding
atau Kasasi atau Peninjauan
Kembali Perkara Pidana
2. SOP Pemberitahuan Banding
atau Kasasi atau Peninjauan
Kembali Perkara Perdata
3. SOP Pemberitahuan Putusan
Perkara Pidana
4. SOP Pemberitahuan isi
Penetapan atau Putusan Perkara
Perdata
5. SOP Pemanggilan Sidang
Perkara Perdata
6. SOP Aanmaning
B Non Teknis
1 Sekretaris 2 SOP
1. SOP Administrasi
Kesekretariatan Sekretaris
2. SOP Persetujuan Bahan
Pelaksanaan Urusan Perencanaan
Program dan Anggaran
2
Sub Bagian
Umum dan
Keuangan
25 SOP
1. SOP surat masuk
2. SOP surat keluar
3. SOP Pembagian ATK
4. SOP Aplikasi persediaan
5. SOP pengelolaan Aplikasi
SIMAK BMN
6. SOP laporan persediaan
7. SOP Pelaporan SIMAK-BMN
8. SOP Perawatan Sarana dan
Prasarana
9. SOP Pengadaan ATK
10. SOP Pengelolaan
Perpustakaan
11. SOP Penyusunan Tugas
Keamanan
12. SOP Penerimaan Tamu
13. SOP Penerimaan Wartawan
14. SOP Pelaksanaan Tugas
Pemarkiran Kendaraan
15. SOP Surat Masuk Keuangan
16. SOP Specimen tanda tangan
17. SOP Pembayaran Uang
Makan
18. SOP Pembayaran Gaji Induk
19. SOP Pembayaran Uang
186
Lembur
20. SOP Pembayaran Remunerasi
21. SOP Penggantian Uang
Persediaan
22. SOP Pengelolaan PNBP
23. SOP Pembayaran Tagihan
Pengeluaran Anggaran
24. SOP Laporan Keuangan
25. SOP Perencanaan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
3
Sub Bagian
Kepegawaian
dan Organisasi
Tata Laksana
21 SOP
1. SOP surat masuk dan surat
keluar
2. SOP bezetting pegawai
3. SOP Daftar Urut Senioritas
(DUS) hakim
4. SOP Daftar Urut Kepangkatan
(DUK) PNS
5. SOP rekapitulasi daftar hadir
hakim dan PNS
6. SOP pembuatan SK
7. SOP pengusulan kenaikan gaji
berkala
8. SOP pengusulan kenaikan
pangkat
9. SOP mutasi hakim dan PNS
10. SOP usulan pensiun hakim
dan PNS
11. SOP usulan promosi jabatan
12. SOP usulan tanda
penghargaan satya lancana
13. SOP pembuatan SKP
14. SOP penyelesaian surat tugas
15. SOP penyelesaian surat cuti
16. SOP penyelesaian pembuatan
hukuman disiplin
17. SOP penyelesaian pembuatan
KP4
18. SOP penyelesaian dokumen
penyumpahan
19. SOP pengusulan Taspen,
Karpeg, Karis, Karsu
20. SOP update data kepegawaian
melalui SIKEP-MARI
21. SOP role model
4
Sub Bagian
Perencanaan,
TI dan
Pelaporan
8 SOP
1. SOP Perencanaan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
2. SOP Pengajuan Revisi POK
(DIPA)
3. SOP Perawatan SIPP
4. SOP Perawatan dan Mengatasi
Permasalahan Jaringan
5. SOP Pengelolaan Website
187
6. SOP Peliputan Dan Penginputan
Website
7. SOP Penghimpunan Laporan
Tahunan
8. SOP Perawatan Komputer
188
V. SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)
Dalam mendorong seluruh pegawai agar memiliki perencanaan dan target yang
jelas diperlukan Sasaran Kerja Pegawai, berikut Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
Pengadilan Tinggi Medan :
No. Sasaran Kerja Pegawai Jumlah
Kegiatan
Tahun 2018
Ket
I PENGADILAN TINGGI MEDAN
1 Dr. H. CICUT SUTIARSO, SH. M.Hum.
(Ketua)
9 kegiatan
2 SABUNGAN PARHUSIP, SH. MH
(Wakil Ketua)
12 kegiatan
3 DHARMA E. DAMANIK, SH. MH
(Hakim Tinggi)
5 kegiatan
4 BANTU GINTING, SH
.(Hakim Tinggi)
10 kegiatan
5 ERWAN MUNAWAR, SH. MH
(Hakim Tinggi)
6 kegiatan
6 ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH. MM.MH
(Hakim Tinggi)
6 kegiatan
7 AHMAD SUKANDAR, SH. MH
(Hakim Tinggi)
8 kegiatan
8 SUMARTONO,SH.,M.Hum
(Hakim Tinggi} 8 kegiatan
9 LINTON SIRAIT, SH. MH.
(Hakim Tinggi) 7 kegiatan
10 AGUSTINUS SILALAHI, SH, MH
(Hakim Tinggi) 6 kegiatan
11 H. DASNIEL,SH.,MH
(Hakim Tinggi) 5 kegiatan
12 DALIUN SAILAN, SH, MH
(Hakim Tinggi) 6 kegiatan
13 TIGOR MANULLANG, SH, MH
(Hakim Tinggi) 8 kegiatan
14 PRASETYO IBNU ASMARA, SH, MH
(Hakim Tinggi) 8 kegiatan
15 AGUNG WIBOWO,SH.,M.Hum
(Hakim Tinggi)
8 kegiatan
16 POLTAK SITORUS, SH, MH
(Hakim Tinggi)
8 kegiatan
17 HARIS MUNANDAR, SH, MH
(Hakim Tinggi)
8 kegiatan
18 ADI SUTRISNO, SH, MH
(Hakim Tinggi)
8 kegiatan
189
19 PERDANA GINTING, SH
(Hakim Tinggi)
7 kegiatan
20 BINSAR SIREGAR, SH, M.Hum.
(Hakim Tinggi)
6 kegiatan
21 NUR HAKIM,SH.,MH
(Hakim Tinggi)
5 kegiatan
22 PONTAS EFENDI, SH, MH
(Hakim Tinggi)
8 kegiatan
23 SUWIDYA, SH., LLM
(Hakim Tinggi)
5 kegiatan
24 Dr. ALBERTINA HO, SH, MH
(Hakim Tinggi) 5 kegiatan
25 AROZIDUHU WARUWU,SH.,MH
(Hakim Tinggi)
6 kegiatan
26
H. AHMAD ARDIANDA
PATRIA,SH.,M.Hum.
(Hakim Tinggi)
6 kegiatan
27 Dr. MANGASA MANURUNG, SH., M.Kn
(Hakim Tinggi)
6 kegiatan
28 ROSMALINA SITORUS, SH., MH
(Hakim Yustisial) 6 kegiatan
29 S A Z I L I, SH., M. Si
(Hakim Ad Hoc) 6 kegiatan
30 MAULANA SUDHARTO, SH
(Hakim Yustisial) 2 kegiatan
31 BUKAERI, SH., MM
(Panitera) 9 kegiatan
32 Drs. DARWIS, M.Eng
(Sekretaris). 8 kegiatan
33 Dra. MARIANA SIAHAAN, SH.,MH
(Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian) 9 kegiatan
34 HAMONANGAN RAMBE, SH., MH
(Wakil Panitera) 10 kegiatan
35 EFFENDI SIREGAR, SH., MH
(Kepala Bagian Umum dan Keuangan) 9 kegiatan
36 Hj. YUDI AGUSTINI, SH, MH
(Panitera Muda Tipikor) 14 kegiatan
37 HARSONO, SH, MH
(Panitera Muda Hukum) 18 kegiatan
38 SUSILAWARDHANI, SH
(Panitera Muda Perdata) 29 kegiatan
39 JOHORLAN DONGORAN, SH
(Panitera Muda Pidana) 33 kegiatan
40
ROHMAULI SIPAYUNG, SH
(Kepala Sub Bagian Rencana Program dan
Anggaran)
12 kegiatan
41 ANDRI PRAMONO, S.KOM, M.Si. 25 kegiatan
190
(Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI)
42
T. JANSEN TAMPUBOLON, ST, MT
(Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah
Tangga)
13 kegiatan
43 FRISKA NURMAIDA, SE
(Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan) 16 kegiatan
44 BHINNEKA PUTRA GINTING, SH., MH
(Panitera Pengganti)
14 kegiatan
45 RAHMAD PARULIAN, SH., M. Hum
(Panitera Pengganti)
14 kegiatan
46 FACHRIAL, SH., M. Hum
(Panitera Pengganti)
17 kegiatan
47 SALOMO SIMANJORANG, SH, MH
(Panitera Pengganti) 11 kegiatan
48 HJ. EVA ZAHERMI, SH, MH
(Panitera Pengganti) 12 kegiatan
49 HJ. SURYA HAIDA, SH, MH
(Panitera Pengganti) 15 kegiatan
50
TENGKU BOYKE HANDALAN PUTRA
HUSNY, SH, MH
(Panitera Pengganti)
12 kegiatan
51 MARTHIN ANGGIAT P. SINAGA, SH, MH
(Panitera Pengganti)
15 kegiatan
52
HJ. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH,
MH
(Panitera Pengganti)
15 kegiatan
53 KHAIRUL, SH, MH
(Panitera Pengganti)
17 kegiatan
54 NIRWAN SEMBIRING, SH, MH
(Panitera Pengganti)
15 kegiatan
55 NELSON GURNING, SH, MH
(Panitera Pengganti)
11 kegiatan
56 MARADEN SILALAHI, SH, MH
(Panitera Pengganti)
16 kegiatan
57 PITER MANIK, SH
(Panitera Pengganti)
14 kegiatan
58 HERRI, SH
(Panitera Pengganti)
14 kegiatan
59 HERMAN SEBAYANG, SH
(Panitera Pengganti)
15 kegiatan
60 ROSELINA, SH
(Panitera Pengganti)
15 kegiatan
61 MASRUKIYAH, SH
(Panitera Pengganti)
14 kegiatan
62 MANSURDIN, SH
(Panitera Pengganti)
14 kegiatan
191
63 JAINAB, SH
(Panitera Pengganti)
12 kegiatan
64 TAHI PURBA, SH
(Panitera Pengganti)
12 kegiatan
65 PASTI, SH
(Panitera Pengganti)
14 kegiatan
66 JUANTI SITORUS, SH
(Panitera Pengganti)
15 kegiatan
67 AGUS IBNU SUTARNO, SH
(Panitera Pengganti)
13 kegiatan
68 HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH
(Panitera Pengganti)
13 kegiatan
69 LUHUT BAKO, SH
(Panitera Pengganti)
13 kegiatan
70 FARIDA MALEM, SH, MH
(Panitera Pengganti)
16 kegiatan
71 ZAINAL POHAN, SH, MH
(Panitera Pengganti)
17 kegiatan
72 KHAIRANI, SH
(Staf Kepaniteraan Hukum)
8 kegiatan
73 SUSILAWATI, SH
(Staf Kepaniteraan Pidana)
16 kegiatan
74 IDAWANA BR. GINTING, SH
(Staf Kepaniteraan. Perdata) 13 kegiatan
75
EKA KARYA PINEM, S.Kom.
(Staf Sub Bagian Rencana Program dan
Anggaran
12 kegiatan
76 KASMARI
(Staf Kepaniteraan. Pidana)
11 kegiatan
77 AGUSTINA BR. TARIGAN
(Staf Sub Bagian Tata Usaha dan RT)
12 kegiatan
78 DONALD TAMBUNAN
(Staf Kepaniteraan Hukum)
9 kegiatan
79 PENI JUNISKA SITUNGKIR,SH.,MH
(Staf Kepaniteraan. Tipikor) 17 kegiatan
80 SUHUNAN HASIBUAN
(Staf Sub Bagian Tata Usaha dan RT) 5 kegiatan
81 JANSEN TERKELIN TARIGAN, S.Kom.
(Staf Sub Bagian Kepegawaian & TI) 8 kegiatan
82 EMILY FAUZI SIREGAR, SH
(Staf Kepaniteraan Perdata)
14 kegiatan
83 TIMAN KELIAT, SH
(Staf Sub Bagian Kepegawaian & TI)
8 kegiatan
84 FAISAL MARWI,S.Kom
(Staf Kepaniteraan Hukum)
9 kegiatan
85 MAHDALENA REHULINA GINTING, SE
(Staf Sub Bagian Kepegawaian & TI)
18 kegiatan
192
86 SUDIANTO
(Staf Kepaniteraan Tipikor)
13 kegiatan
87 LIJA RAMBE, SH
(Staf Sub Bagian Tata Usaha & RT)
20 kegiatan
88 SUHENRO
(Staf Sub Bagian Kepegawaian & TI) 11 kegiatan
89 LIJA RAMBE,SH
Staf Sub. Bag. Tata Usaha & RT 20 kegiatan
90 DUMA SARI RAMBE, SH, MH
Staf Sub. Bag. Kepegawaian & TI
8 kegiatan
91 ANINTA SEROJA SEMBIRING, SH
Staf Kepan.iteraan Perdata
17 kegiatan
92 EVA LESTARI SIANTURI, SH, MH
Staf Sub. Bag. Renprog & Anggaran 4 kegiatan
93 DESITA RIAMA ANDRIANI SITORUS, SH
Staf Sub. Bag. Tata Usaha & RT
9 kegiatan
94 KRISTALIA BR. PURBA, SH
Staf Sub. Bag. Keuangan & Pelaporan
23 kegiatan
95 RESSY AMALITA SIREGAR, SH
(Staf Kepaniteraan Pidana)
6 kegiatan
96 ROSELVY OCTAVIA, S.Kom.
(Staf Sub Bagian Keuangan & Pelaporan
9 kegiatan
97 RAHMAYANTI, SH
(Staf Kepaniteraan Pidana)
13 kegiatan
98 TAUFIK HARAHAP, SH
(Staf Sub. Bagian Keuangan & Pelaporan)
15 kegiatan
99 TRI MAYANTHI SINAGA,S.I.Kom
(Staf Sub. Bagian Kepegawaian & TI)
11 kegiatan
100 AHYA MARFU’AH, SE
(Staf Kepanieraan Hukum)
16 kegiatan
101 MELANTON SIMANJORANG
{Staf Sub Bagian Tata Usaha & RT}
5 kegiatan
102 PUTRI NURLELI, Amd
(Staf Kepaniteraan Pidana}
14 kegiatan
103 M. RIDWAN LUBIS
{Staf Sub Bagian Tata Usaha & RT}
6 kegiatan
II PN BINJAI
1 Ketua 21 Kegiatan
2 Wakil Ketua 9 Kegiatan
3 Hakim 7 Kegiatan
4 Panitera 11 Kegiatan
6 Panitera Muda Pidana 9 Kegiatan
193
7 Panitera Muda Perdata 14 Kegiatan
8 Panitera Muda Hukum 16 Kegiatan
9 Panitera Pengganti 9 Kegiatan
10 Jurusita 7 Kegiatan
11 Jurusita Pengganti 12 Kegiatan
12 Sekretaris 20 Kegiatan
13 Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi &
Tata Laksana
16 Kegiatan
14 Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan 9 Kegiatan
15 KepalaSub Bagian Perencanaan, Teknologi
Informasi & Pelaporan
10 Kegiatan
16 Staf Kepaniteraan Pidana 9 Kegiatan
17 Staf Kepegawaian dan Ortala 13 Kegiatan
18 Staf Umum dan Keuangan 7 Kegiatan
III PN BALIGE
1 Ketua 44 kegiatan
2 Wakil Ketua 7 kegiatan
3 Hakim 7 kegiatan
4 Panitera 24 kegiatan
5 Sekretaris 18 kegiatan
6 Panitera Muda Pidana 14 kegiatan
7 Panitera Muda Perdata 17 kegiatan
8 Sekretaris 18 kegiatan
9 Ka.Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata
Laksana
14 kegiatan
10 Ka.Sub Bagian Umum & Keuangan 19 kegiatan
11 Ka.Sub Bag Perencanaan, Teknologi Informasi
dan Pelaporan
6 kegiatan
12 Staf Perdata 1 11 kegiatan
13 Staf Perdata 2 13 kegiatan
14 Staf Perdata 3 16 kegiatan
15 Staf Perdata 4 15 kegiatan
194
16 Staf Pidana 1 6 kegiatan
17 Staf Pidana 2 17 kegiatan
18 Staf Pidana 3 6 kegiatan
19 Staf Hukum 6 kegiatan
20 Staf PTIP 5 kegiatan
21 Staf Kepegawaian dan Ortala 13 kegiatan
22 Staf Umum dan Keuangan 31 kegiatan
23 Panitera Pengganti 4 kegiatan
24 Jurusita Pengganti 5 kegiatan
IV PN MEDAN
1 Ketua 7 kegiatan
2 Wakil Ketua 7 kegiatan
3 Hakim 4 kegiatan
4 Panitera 10 kegiatan
6 Panitera Muda Pidana 10 kegiatan
7 Panitera Muda Perdata 8 kegiatan
8 Panitera Muda Hukum 9 kegiatan
9 Panitera Muda Khusus Tipikor 8 kegiatan
10 Panitera Muda Khusus Perikanan 8 kegiatan
11 Panitera Muda Khusus Niaga 9 kegiatan
12 Panitera Muda Khusus PHI 8 kegiatan
13 Sekretaris 11 kegiatan
10 Kepala Bagian Umum 7 kegiatan
11 Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan 7 kegiatan
12 Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi &
Tata Laksana
7 kegiatan
13 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi
Informasi dan Pelaporan
8 kegiatan
14 Panitera Pengganti 6 kegiatan
11 Jurusita Pengganti 4 kegiatan
195
12 Staf Kepaniteraan Pidana 41 kegiatan
13 Staf Kepaniteraan Perdata 41 kegiatan
14 Staf Kepaniteraan Hukum 10 kegiatan
15 Staf Kepaniteraan Khusus Tipikor 33 kegiatan
16 Staf Kepaniteraan Khusus Perikanan 33 kegiatan
17 Staf Kepaniteraan Khusus Niaga 13 kegiatan
18 Staf Kepaniteraan Khusus PHI 13 kegiatan
12 Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan 20 kegiatan
13 Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi &
Tata Laksana
18 kegiatan
14 Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi
Informasi, dan Pelaporan
11 kegiatan
V PN STABAT
1 Ketua 11 kegiatan
2 Hakim 11 kegiatan
3 Panitera 11 kegiatan
4 Panitera Muda Perdata 12 kegiatan
5 Panitera Muda Hukum 11 kegiatan
6 Panitera Muda Pidana 10 kegiatan
7 Panitera Pengganti 8 kegiatan
8 Sekretaris 7 kegiatan
9 Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi &
Tata Laksana
10 kegiatan
10 Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 12 kegiatan
11 Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan
Pelaporan
6 kegiatan
12 Staf Umum dan Keuangan 6 kegiatan
13 Jurusita 8 kegiatan
14 Jurusita Pengganti 8 kegiatan
15 Bendahara 10 kegiatan
16 Staf Kepegawaian 9 kegiatan
17 Staf Panitera Muda Hukum 4 kegiatan
196
18 Bendahara Penerima 16 kegiatan
19 Staf Pidana 7 kegiatan
20 Staf Umum dan Keuangan 8 kegiatan
VI PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH
1 Ketua 7 kegiatan
2 Wakil Ketua 13 kegiatan
3 Hakim 9 kegiatan
4 Panitera 15 kegiatan
5 Panitera Muda Pidana 9 kegiatan
6 Panitera Muda Perdata 12 kegiatan
7 Panitera Muda Hukum 10 kegiatan
8 Panitera Pengganti 7 kegiatan
9 Jurusita 9 kegiatan
10 Sekretaris 10 kegiatan
11 Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala 12 kegiatan
12 Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan
Pelaporan
11 kegiatan
13 Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 8 kegiatan
14 Bendahara 12 kegiatan
VII PENGADILAN NEGERI
TEBING TINGGI
1 Ketua 9 kegiatan
3 Hakim 4 kegiatan
4 Panitera 11 kegiatan
5 Panitera Muda Pidana 17 kegiatan
6 Panitera Muda Perdata 13 kegiatan
7 Panitera Muda Hukum 10 kegiatan
8 Panitera Pengganti 6 kegiatan
9 Jurusita 6 kegiatan
197
10 Sekretaris 6 kegiatan
11 Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala 6 kegiatan
12 Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan
Pelaporan
8 kegiatan
13 Ka.Sub Bagian Umum dan Keuangan 12 kegiatan
14 Staf Perdata 7 kegiatan
15 Staf Pidana 6 kegiatan
16 Staf Kepegawaian dan Ortala 5 kegiatan
17 Staf Umum dan Keuangan 12 kegiatan
18 Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan 6 kegiatan
VIII PENGADILAN NEGERI
SIMALUNGUN
1 Ketua 7 kegiatan
2 Wakil Ketua 7 kegiatan
3 Hakim 6 kegiatan
4 Panitera 10 kegiatan
5 Panitera Muda Pidana 7 kegiatan
6 Panitera Muda Perdata 9 kegiatan
7 Panitera Muda Hukum 11 kegiatan
8 Panitera Pengganti 11 kegiatan
9 Jurusita 14 kegiatan
10 Sekretaris 9 kegiatan
11 Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala 11 kegiatan
12 Kepala.Sub Bagian Perencanaan, IT dan
Pelaporan
10 kegiatan
13 Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 11 kegiatan
14 Pengadministrasi Keuangan 7 kegiatan
IX PENGADILAN NEGERI
GUNUNG SITOLI
1 Ketua 21 kegiatan
2 Hakim 17 kegiatan
198
3 Panitera 20 kegiatan
4 Wakil Panitera 20 kegiatan
5 Panitera Muda Pidana 16 kegiatan
6 Panitera Muda Perdata 19 kegiatan
7 Panitera Muda Hukum 28 kegiatan
8 Panitera Pengganti 13 kegiatan
9 Jurusita 12 kegiatan
10 Jurusita Pengganti 7 kegiatan
11 Sekretaris 8 kegiatan
11 Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala 12 kegiatan
12 Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan
Pelaporan
11 kegiatan
13 Kepala.Sub Bagian Umum dan Keuangan 11 kegiatan
14 Bendahara 7 kegiatan
15 Staf Kepaniteraan Muda Perdata 10 kegiatan
Staf Kepaniteraan Muda Hukum 18 kegiatan
X PENGADILAN NEGERI
KABANJAHE
1 Ketua 12 kegiatan
2 Wakil Ketua 10 kegiatan
3 Hakim 8 kegiatan
4 Panitera 7 kegiatan
6 Panitera Muda Pidana 9 kegiatan
7 Panitera Muda Perdata 9 kegiatan
8 Panitera Muda Hukum 7 kegiatan
9 Panitera Pengganti 8 kegiatan
10 Jurusita 6 kegiatan
11 Sekretaris 10 kegiatan
12 Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala 9 kegiatan
13 Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan
Pelaporan
8 kegiatan
199
14 Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 12 kegiatan
15 Bendahara 13 kegiatan
XI PENGADILAN NEGERI
KISARAN
1 Ketua 7 kegiatan
2 Wakil Ketua 13 kegiatan
3 Hakim 9 kegiatan
4 Panitera 15 kegiatan
5 Wakil Panitera 8 kegiatan
6 Panitera Muda Pidana 9 kegiatan
7 Panitera Muda Perdata 12 kegiatan
8 Panitera Muda Hukum 10 kegiatan
9 Panitera Pengganti 7 kegiatan
10 Jurusita 9 kegiatan
11 Sekretaris 10 kegiatan
12 Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala 12 kegiatan
13 Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan
Pelaporan
11 kegiatan
14 Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 8 kegiatan
15 Bendahara 12 kegiatan
XII PENGADILAN NEGERI
LUBUK PAKAM
1 Ketua 10 kegiatan
2 Wakil Ketua 8 kegiatan
3 Hakim 9 kegiatan
4 Panitera 17 kegiatan
5 Wakil Panitera 19 kegiatan
6 Panitera Muda Pidana 11 kegiatan
7 Panitera Muda Perdata 10 kegiatan
8 Panitera Muda Hukum 12 kegiatan
200
9 Panitera Pengganti 8 kegiatan
10 Jurusita 6 kegiatan
11 JurusitaPengganti 6 kegiatan
12 Sekretaris 8 kegiatan
13 Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi &
Tata Laksana
10 kegiatan
14 Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan 8 kegiatan
15 Kepala Sub Bagian Teknologi Informasi &
Pelaporan
13 kegiatan
16 Staf Kepaniteraan 10 kegiatan
17 Staf Kesekretariatan 10 kegiatan
XIII PENGADILAN NEGERI
MANDAILING NATAL
1 Ketua 10 kegiatan
2 Hakim 4 kegiatan
3 Panitera 11 kegiatan
4 Sekretaris 16 kegiatan
5 Panmud Pidana 10 kegiatan
6 Panitera Muda Perdata 7 kegiatan
7 Panitera Muda Hukum 11 kegiatan
8 Kasubag Umum & Keuangan 7 kegiatan
9 Staf Subbag PTIP 17 kegiatan
10 Staf.Sub Bagian KP dan Ortala 7 kegiatan
11 Staf Umum dan Keuangan 7 kegiatan
12 Panitera Pengganti 6 kegiatan
13 Jurusita 4 kegiatan
14 Panitera Pengganti 6 kegiatan
15 Staf Hukum 5 kegiatan
16 Bendahara Pengeluaran 7 kegiatan
17 Cakim/CPNS 12 kegiatan
201
XIV PENGADILAN NEGERI
PEMATANG SIANTAR
1 Ketua 9 kegiatan
2 Wakil Ketua 16 kegiatan
3 Hakim 9 kegiatan
4 Panitera 13 kegiatan
5 Wakil Panitera 10 kegiatan
6 Panitera Muda Pidana 13 kegiatan
7 Panitera Muda Perdata 9 kegiatan
8 Panitera Muda Hukum 14 kegiatan
9 Panitera Pengganti 6 kegiatan
10 Jurusita 3 kegiatan
11 Jurusita Pengganti 8 kegiatan
12 Sekretaris 12 kegiatan
13 Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi &
Tata Laksana
13 kegiatan
14 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi
Informasi & Pelaporan
8 kegiatan
15 Staf Umum dan Keuangan 11 kegiatan
16 Staf Perencanaan 8 kegiatan
17 Staf Perdata 6 kegiatan
XV PENGADILAN NEGERI
PADANG SIDEMPUAN
1 Ketua 16 kegiatan
2 Wakil Ketua 14 kegiatan
3 Hakim 7 kegiatan
4 Panitera 13 kegiatan
5 Panitera Muda Pidana 6 kegiatan
6 Panitera Muda Perdata 7 kegiatan
7 Panitera Muda Hukum 10 kegiatan
8 Panitera Pengganti 8 kegiatan
9 Jurusita 6 kegiatan
202
10 Jurusita Pengganti 2 kegiatan
11 Sekretaris 8 kegiatan
12 PLH Kepala Sub Bagian Kepegawaian,
Organisasi & Tata Laksana
6 kegiatan
13 Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan 7 kegiatan
14 Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi
Informasi & Pelaporan
12 kegiatan
15 Staf Umum 6 kegiatan
XVI PENGADILAN NEGERI
RANTAU PRAPAT
1 Ketua 8 kegiatan
2 Wakil Ketua 9 kegiatan
3 Hakim 4 kegiatan
4 Panitera 10 kegiatan
5 Panitera Muda Pidana 12 kegiatan
6 Panitera Muda Perdata 12 kegiatan
7 Panitera Muda Hukum 5 kegiatan
8 Panitera Pengganti 6 kegiatan
9 Jurusita 6 kegiatan
10 Sekretaris 6 kegiatan
11 Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi &
Tata Laksana
6 kegiatan
12 Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan 12 kegiatan
13 Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi
Informasi & Pelaporan
8 kegiatan
14 Staf Panitera Muda Perdata 7 kegiatan
15 Staf Panitera Muda Pidana 6 kegiatan
16 Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi &
Tata Laksana
5 kegiatan
17 Staf Sub Bagian Umum & Keuangan 12 kegiatan
XVII PENGADILAN NEGERI
SIDIKALANG
1 Ketua 7 kegiatan
203
2 Wakil Ketua 13 kegiatan
3 Hakim 9 kegiatan
4 Panitera 15 kegiatan
5 Panitera Muda Pidana 9 kegiatan
6 Panitera Muda Perdata 12 kegiatan
7 Panitera Muda Hukum 10 kegiatan
8 Panitera Pengganti 7 kegiatan
9 Jurusita 9 kegiatan
10 Sekretaris 10 kegiatan
11 Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi &
Tata Laksana
12 kegiatan
12 Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan 8 kegiatan
13 Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi
Informasi & Pelaporan
11 kegiatan
14 Bendahara 12 kegiatan
XVIII PENGADILAN NEGERI
SIBOLGA
1 Ketua 19 kegiatan
2 Wakil Ketua 12 kegiatan
3 Hakim 10 kegiatan
4 Panitera 12 kegiatan
5 Panitera Muda Perdata 17 kegiatan
6 Panitera Muda Hukum 15 kegiatan
7 Panitera Pengganti 11 kegiatan
8 Jurusita 17 kegiatan
9 Sekretaris 9 kegiatan
10 Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi &
Tata Laksana
15 kegiatan
11 Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan 25 kegiatan
12 Staf Panitera Muda Hukum 7 kegiatan
XIX PENGADILAN NEGERI
SIBUHUAN
204
1 Ketua 8 kegiatan
2 Wakil Ketua 9 kegiatan
3 Hakim 4 kegiatan
4 Panitera 10 kegiatan
6 Panitera Muda Pidana 12 kegiatan
7 Panitera Muda Perdata 12 kegiatan
8 Panitera Muda Hukum 5 kegiatan
9 Panitera Pengganti 6 kegiatan
10 Jurusita 6 kegiatan
11 Sekretaris 6 kegiatan
12 Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi &
Tata Laksana
6 kegiatan
13 Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan 12 kegiatan
14 Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan
Pelaporan
8 kegiatan
XX PENGADILAN NEGERI
TARUTUNG
1 Ketua 10 kegiatan
3 Hakim 5 kegiatan
4 Panitera 8 kegiatan
5 Wakil Panitera 9 kegiatan
6 Panitera Muda Pidana 7 kegiatan
7 Panitera Muda Perdata 8 kegiatan
8 Panitera Muda Hukum 10 kegiatan
9 Panitera Pengganti 7 kegiatan
10 Jurusita 5 kegiatan
11 Jurusita Pengganti 5 kegiatan
12 Sekretaris 6 kegiatan
13 Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi &
Tata Laksana
8 kegiatan
14 Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan 10 kegiatan
15 Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan
Pelaporan
7 kegiatan
205
16 Bendahara 8 kegiatan
17 Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan 8 kegiatan
XXI PENGADILAN NEGERI
TANJUNG BALAI
1 Ketua 23 kegiatan
2 Wakil Ketua 10 kegiatan
3 Hakim 11 kegiatan
4 Panitera 11 kegiatan
5 Sekretaris 26 kegiatan
6 Panitera Muda Pidana 13 kegiatan
7 Panitera Muda Perdata 15 kegiatan
8 Panitera Muda Hukum 8 kegiatan
9 Panitera Pengganti 6 kegiatan
10 Jurusita 5 kegiatan
11 Jurusita Pengganti 5 kegiatan
12 Sekretaris 15 kegiatan
13 Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi &
Tata Laksana
8 kegiatan
14 Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan 18 kegiatan
15 Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan
Pelaporan
8 kegiatan
16 Bendahara 7 kegiatan
17 Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan 6 kegiatan
206
B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
1. Akreditasi Penjaminan Mutu
Upaya untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada pencari keadilan
dilakukan oleh Mahkamah Agung khususnya Badan Peradilan Umum dengan Surat
Keputusan Nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 sebagai pedoman untuk melakukan
penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh
Indonesia sesuai dengan standard Sertifikasi ISO 9001 : 2008 yang dalam
pelaksanaannya disempurnakan dengan penerapan International Framework for Court
Excellent / Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dengan standard pengawasan dari
badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas), pembangunan Zona Integritas dan
standard penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum pada tahun 2014 lalu.
Akreditasi Penjaminan Mutu adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja
Peradilan Indonesia yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent -
ICPE).
Pengadilan Tinggi Medan telah menjalani suveilan I oleh Tim Akreditasi
Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
Republik Indonesia yang bertujuan untuk :
- Menentukan akreditasi Pengadilan Tinggi Medan
- Melihat interaksi dan implementasi dari kebijakan, sasaran dan prosedur termasuk
pencapaiannya.
- Mengkonfirmasi bahwa system manajemen sesuai dengan semua persyaratan
standard Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Medan
Berdasarkan Laporan hasil dari asesmen Tim Akreditasi Penjaminan Mutu
(TAPM) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mahkamah Agung RI, Pengadilan
Tinggi Medan masih mempertahankan nilai yang dicapai yaitu mendapat nilai “A
excellent”.
207
Piagam Penghargaan Sertifikat APM Badan Peradilum Umum
Berdasarkan nilai yang diperoleh, Pengadilan Tinggi Medan diberi kewenangan
oleh Direktorat Jenderal Mahkamah Agung RI mengadakan audit ke Pengadilan Negeri
diwilayah hukumnya, kecuali Pengadilan Negeri Klas I, untuk itu berdasarkan
kewenangan yang ada, Ketua Pengadilan Tinggi Medan telah membentuk
memerintahkan kepada Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Medan
melakukan asesmen ke Pengadilan Negeri dibawahnya, yaitu Pengadilan Negeri
sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan Pengadilan Tinggi sudah
melakukan tahap surveilan ke Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Medan
yang hasilnya sebagai berikut :
No
Pengadilan
Negeri
Tanggal Assesment
Nilai
Ket.
Akreditasi Surveilan
I
Akreditasi Surveilan I
1. Medan 5 - 6 Oktober
2017 B B
TAPM
Badilum
2. Lubuk
Pakam
5 - 6 Oktober
2017 B B TAPM
Badilum
3. Binjai 11 - 12
September
2017
6 Juni 2018 A
(excellent)
A
(excellent)
TAPM
PT Medan
4. Kabanjahe 26 - 27
September
2017
6 Juni 2018 A
(excellent)
A
(excellent)
TAPM
PT Medan
5. Sidikalang 28 - 29
September
2017
6 Juni 2018 B A TAPM
PT Medan
208
6. Stabat 4 - 5 Oktober
2017
6 Juni 2018 A
(excellent)
A
(excellent)
TAPM
PT Medan
(Surveilance
II)
7. Tebing
Tinggi
19 - 20
September
2017
22 Juni
2018
A
(excellent)
B TAPM
PT Medan
8. Pematang
Siantar
6 - 7
Nopember
2017
22 Juni
2018
B A
(excellent)
TAPM
PT Medan
9. Simalungun 26 - 27
September
2017
22 Juni
2018
A
(excellent)
A
(excellent)
TAPM
PT Medan
10. Balige 27 - 28
September
2017
21 Juni
2018
B A
(excellent)
TAPM
PT Medan
11. Tarutung 26 - 27
September
2017
7 Juni 2018 A
(excellent)
A
(excellent)
TAPM
PT Medan
12. Sibolga 12 - 13
Oktober
2017
6 Juni 2018 A
(excellent)
A
(excellent)
TAPM
PT Medan
13. Padang
Sidempuan
9 – 10
Oktober
2017
6 Juni 2018 B A
(excellent)
TAPM
PT Medan
14. Mandailing
Natal
10 – 11
Oktober
2017
6 Juni 2018 A
(excellent)
A
(excellent)
TAPM
PT Medan
15. Rantau
Prapat
2 – 3
Oktober
2017
6 Juni 2018 A
(excellent)
A
(excellent)
TAPM
PT Medan
(Surveilence
II)
16. Kisaran 16 - 17
Oktober
2017
6 Juni 2018 A
(excellent)
A
(excellent)
TAPM
PT Medan
17. Tanjung
Balai
12 – 14
September
2017
6 Juni 2018 A
(excellent)
A
(excellent)
TAPM
PT Medan
18. Gunung
Sitoli
11 - 12
Oktober
2017
5 Juni 2018 A
(excellent)
A
(excellent)
TAPM
PT Medan
Setelah mendapat Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu/Piagam Penghargaan
dengan predikat “A Excellent” di Makassar pada tanggal 28 Nopember 2017 maka
selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadakan acara seremonial
penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu / Piagam Penghargaan 4 (empat)
lingkungan Peradilan di Balikpapan pada tanggal 13 Juli 2018 lalu bagi Pengadilan
209
Tinggi dan Pengadilan Negeri yang nilai akreditasinya turun dan naik tetapi bagi yang
tetap tidak berikan lagi.
2. POSBAKUM
Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan bentuk pelayanan hukum bagi
masyarakat yang tidak mampu, yang diharapkan dapat memberi manfaat yang sebesar-
besarnya bagi para pencari keadilan berupa pelayanan informasi, konsultasi, saran dan
advis hukum maupun pembuatan dokumen-dokumen sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang mungkin sangat dibutuhkan oleh masyarakat pencari
keadilan yang kurang mampu dalam finansial.
Posbakum diatur didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) yang
menentukan tentang pembebasan biaya di Pengadilan bagi masyarakat kurang mampu.
Hak dan kewenangan masyarakat kurang mampu dalam keadilan juga diatur dalam
ketentuan Undang-Undang Nomor 48, 49, 50 dan 51 Tahun 2009.
Posbakum hanya diterapkan di Pengadilan tingkat pertama dalam hal ini
Pengadilan Negeri yang mendapat alokasi anggaran dari Pemerintah.
3. SIDANG KELILING
Sidang keliling merupakan kegiatan persidangan yang dilakukan diluar gedung
Pengadilan yang merupakan upaya Pemerintah dalam hal ini badan peradilan yang
membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat pencari keadilan, agar lebih mudah
mendapat keadilan, seperti kendala dalam masalah jarak dan transportasi dalam
mencapai gedung Pengadilan.
Sidang keliling hanya diterapkan dalam peradilan tingkat pertama (Pengadilan
Negeri), dan biasanya dilakukan dalam sidang penetapan akte lahir, pengesahan Perda,
pengesahan perkawinan dan sebagainya.
Dalam tahun anggaran 2018 tercatat hanya satker Pengadilan Negeri Gunung
sitoli yang melakukan sidang keliling, dengan rincian sebagai berikut :
Satker Jumlah Keterangan
Pengadilan Negeri Gunungsitoli 3 Sidang perbaikan kesalahan
akte lahir bersama Discapil.
Jumlah
3
210
4. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)
Masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu dalam financial diberi hak untuk
mengajukan pembebasan biaya perkara di Pengadilan dalam istilah hukum disebut
dengan Prodeo, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2014.
Pembebasan biaya perkara Prodeo diterapkan di Pengadilan tingkat pertama
(Pengadilan Negeri) serta dimungkinkan dilanjutkan ditingkat yang lebih tinggi
dalam tingkat banding dan seterusnya setelah terlebih dahulu memenuhi
persyaratan yang ditentukan buat itu.
Tahun anggaran 2018 terdapat beberapa satker yang menerapkan prodeo, antara
lain sebagai berikut :
No. Satker Jumlah Ket.
1. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 5
2. Pengadilan Negeri Kisaran 5
3. Pengadilan Negeri Tarutung 2
Jumlah : 12
211
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. SUMBER DAYA MANUSIA
Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sangat penting
dan menentukan, karena Aparatur Peradilan sebagai SDM untuk menyelenggarakan
kepemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan peradilan yang baik.
Khusus di Pengadilan Tinggi Medan pengelolaan seluruh Sumber Daya Manusia yang
ada ditujukan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang
peradilan. SDM yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai
salah satu pendukung manajemen SDM yang lebih baik, mekanisme pembinaan
karir disempurnakan dengan menjadikan penilaian berbasis kinerja sebagai
komponen utama. Hal ini untuk memacu setiap SDM dalam menunjukkan kinerja
terbaiknya bagi institusi.
Di bidang Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Medan, selaku instansi
pengemban kekuasaan kehakiman di Sumatera Utara dan terlaksananya dalam sebuah
kinerja dan pelayanan publik yang lebih nyata dan berorientasi pada
pelayanan prima (excellence service), maka sudah barang tentu kenyataan tersebut
harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan
profesionalisme kinerja pegawai serta menjadi pengakselerasi peningkatan pelayanan
keadilan yang lebih prima.
Sumber Daya Manusia di Pengadilan Tinggi Medan terdiri dari Hakim,
pegawai dan pegawai tidak tetap (honorer), untuk Hakim dan Pegawai telah ditanggung
kesehatannya melalui ASKES/BPJS yang iurannya dipotong langsung dari gaji mereka,
untuk pegawai tidak tetap masih dalam proses.
Pada tahun 2018, sumber daya manusia pada Pengadilan Tinggi Medan
mengalami penurunan baik dari segi jumlah maupun pengisian formasi jabatan setelah
adanya mutasi, promosi dan pensiun. Hal ini dikarenakan banyaknya pegawai yang
memasuki masa pensiun pada tahun 2018, namun tidak ada pegawai yang masuk
menggantikan pegawai yang telah pensiun.
Keadaan jumlah pegawai Pengadilan Tinggi Medan dengan Ketua, Wakil,
Hakim hingga pegawai yang ada sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 :
212
1. SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDISIAL
NO NAMA NIP
PANGKAT TERAKHIR JABATAN
GOL TMT NAMA TMT
1 2 3 4 5 6 7
1 Dr. H. CICUT SUTIARSO, SH., M. Hum 19550722 198003 1 001 IV/e 1/4/2012 K e t u a 28/32016
2 SABUNGAN PARHUSIP, SH., MH 19530717 198203 1 005 IV/e 1/4/2015 Wakil Ketua 6/10/2016
3 DHARMA EDWARD DAMANIK, SH., MH 19541107 198203 1 002 IV/e 1/4/2015 Hakim Tinggi 11/8/2014
4 BANTU GINTING, SH 19540113 198303 1 001 IV/e 1/4/2015 Hakim Tinggi 4/8/2014
5 H.ERWAN MUNAWAR,SH.,MH 19591130 198503 1 001 IV/e 04/01/2015 Hakim Tinggi 20/2/2017
6 ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH., MM., MH 19550727 197501 1 002 IV/e 1/4/2016 Hakim Tinggi 20/7/2016
7 AHMAD SUKANDAR,SH.,MH 19570227 198403 1 002 IV/e 10/1/2016 Hakim Tinggi 19/1/2017
8 SUMARTONO,SH.,M.Hum 19570312 198403 1 003 IV/e 10/1/2016 Hakim Tinggi 01/3/2017
9 LINTON SIRAIT,SH., MH 19550909 198503 1 001 IV/e 1/4/2017 Hakim Tinggi 7/6/2016
10 AGUSTINUS SILALAHI, SH., MH 19550211 198503 1 001 IV/e 1/4/2017 Hakim Tinggi 6/6/2016
11 H. DASNIEL, SH., MH 19550315 198503 1 002 IV/e 1/4/2017 Hakim Tinggi 15/12/2015
12 DALIUN SAILAN, SH.,MH 19550405 198503 1 001 IV/e 1/4/2017 Hakim Tinggi 13/4/2016
13 TIGOR MANULLANG, SH, MH 19560629 198403 1 002 IV/e 1/4/2016 Hakim Tinggi 10/9/2018
14 PRASETYO IBNU ASMARA 19590716 198503 1 004 IV/e 1/4/2017 Hakim Tinggi 30/1/2017
15 AGUNG WIBOWO,SH.,M.Hum 19580122 198503 1 002 IV/e 1/4/2017 Hakim Tinggi 21/2/2017
213
16 POLTAK SITORUS, SH, MH 19600517 198403 1 004 IV/e 1/4/2016 Hakim Tinggi 20/8/2018
7 HARIS MUNANDAR, SH, MH 19580520 198303 1 006 IV/e 1/10/2017 Hakim Tinggi 3/9/2018
18 ADI SUTRISNO, SH., MH 19541123 198502 1 001 IV/e 1/4/2018 Hakim Tinggi 2/2/2016
19 PERDANA GINTING, SH 19531025 198512 1 001 IV/e 1/4/2018 Hakim Tinggi 13/6/2016
20 BINSAR SIREGAR, SH., MH 19590424 198512 1 001 IV/e 1/4/2018 Hakim Tinggi 2/6/2016
21 NUR HAKIM, SH., MH 19590403 198612 1 001 IV/e 1/10/2018 Hakim Tinggi 3/6/2016
22 PONTAS EFENDI,SH.,MH 19600310 198512 1 001 IV/e 1/4/2018 Hakim Tinggi 25/9/2017
23 Dr. ALBERTINA HO, SH., MH 19600101 198612 2 001 IV/d 1/4/2015 Hakim Tinggi 3/6/2016
24 SUWIDYA, SH., LLM 19600112 198612 1 001 IV/d 1/10/2015 Hakim Tinggi 3/6/2016
25 AROZIDUHU WARUWU,SH.,MH 19620117 198803 1 004 IV/d 1/4/2016 Hakim Tinggi 4/12/2017
26 H.AHMAD S.PATRIA,SH.,M.Hum 19621220 198612 1 001 IV/d 1/4/2015 Hakim Tinggi 20/12/2017
27 MAULANA SUDHARTO, SH 19550321 198103 1 002 IV/c 1/4/2010 Hakim Yustisial 9/4/2012
29 Dr. MANGASA MANURUNG, SH., M. Kn - - - Hakim Ad Hoc 5/5/2011
30 ROSMALINA SITORUS, SH., MH - - - Hakim Ad Hoc 5/5/2011
31 S A Z I L I, SH., M. Si - - - Hakim Ad Hoc 30/4/2013
214
2. SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDISIAL
N
O NAMA NIP
PANGKAT
TERAKHIR JABATAN
GOL TMT NAMA TMT
1 2 3 4 5 6 7
1 BUKAERI, SH, MM 19621006 198303 1 005 IV/c 1/4/2015 Panitera 4/9/2018
2 Drs. DARWIS, M.Eng. 19590720 198511 1 001 IV/c Sekretaris 8/8/2018
3 Dr. MARIANA SIAHAAN, SH 19651013 198903 2 002 IV/b 1/10/2007 Ka.Bag Perenc. & Kepegawaian 29/12/2015
4 HAMONANGAN RAMBE, SH., MH 19610901 198303 1 004 IV/b 1/10/2009 Wakil Panitera 31/1/2011
5 EFFENDI SIREGAR, SH., MH 19611225 198603 1 004 IV/b 1/1/2014 Ka.Bag Umum dan Keuangan 29/12/2015
6 BHINNEKA PUTRA GINTING, SH., MH 19571115 198903 1 001 IV/a 1/4/2005 Pan. Pengganti 2/10/1991
7 RAHMAD PARULIAN, SH., M. Hum 19600128 198103 1 007 IV/a 1/4/2005 Pan. Pengganti 25/8/2015
8 FACHRIAL, SH., M. Hum 19590227 198303 1 003 IV/a 1/10/2007 Pan. Pengganti 26/8/2014
9 HJ. EVA ZAHERMI, SH., MH 19680216 198903 2 004 IV/a 1/4/2009 Pan. Pengganti 9/6/2016
10 HJ. SURYA HAIDA, SH., MH 19671117 198903 2 002 IV/a 1/4/2011 Pan. Pengganti 21/11/1996
11 HJ. YUDI AGUSTINI, SH., MH 19640817 198503 2 005 IV/a 1/10/2011 Pan. Mud. Pidsus. Tipikor 2/12/2016
12 NIRWAN SEMBIRING, SH, MH 19600228 198303 1 007 IV/a 1/10/2011 Pan. Pengganti 12/2/2018
13 SALOMO SIMANJORANG, SH, MH 19610115 198503 1 009 IV/a 1/10/2011 Pan. Pengganti 2/2/2018
14 NELSON GURNING, SH, MH 19640814 199203 1 002 IV/a 1/4/2014 Pan. Pengganti 2/2/2018
15 HARSONO, SH., MH 19640816 198803 1 001 IV/a 1/10/2014 Pan. Mud. Hukum 2/12/2016
16 MARADEN SILALAHI, SH, MH 19580728 198103 1 004 IV/a 1/10/2015 Pan. Pengganti 2/2/2018
17 TENGKU BOYKE H. P. HUSNY, SH. MH. 19680729 199203 1 001 IV/a 1/10/2015 Pan. Pengganti 9/6/2016
215
18 MARTHIN A. P. SINAGA, SH., MH 19670323 199003 1 004 IV/a 1/4/2017 Pan. Pengganti 01/11/2002
19 K H A I R U L, SH., MH 19640620 198503 1 004 IV/a 1/4/2017 Pan. Pengganti 11/01/1999
20 SUSILAWARDHANI, SH 19600717 198503 2 004 III/d 1/10/2000 Pan. Mud. Perdata 18/6/2014
21 PITER MANIK, SH 19591230 198403 1 004 III/d 10/10/2002 Pan. Pengganti 28/5/1990
22 JOHORLAN DONGORAN, SH 19581228 198503 1 007 III/d 1/4/2004 Pan. Mud Pidana 18/6/2014
23 H E R R I, SH 19651210 199203 1 002 III/d 1/4/2005 Pan. Pengganti 25/8/2015
24 IDAWANA BR. GINTING, SH 19670324 199303 2 001 III/d 1/4/2005 Staf Kepan. Perdata 11/1/2011
25 HERMAN SEBAYANG, SH 19630907 199303 1 006 III/d 1/10/2005 Pan. Pengganti 4/1/1999
26 ROSELINA, SH 19610404 198703 2 002 III/d 1/4/2006 Pan. Pengganti 3/9/1997
27 MANSURDIN, SH 19610101 198303 1 016 III/d 1/10/2008 Pan. Pengganti 10/1/2001
28 TAHI PURBA, SH 19580212 198103 1 008 III/d 1/4/2009 Pan. Pengganti 9/6/2016
29 MASRUKIYAH, SH 19610920 198503 2 001 III/d 1/4/2013 Pan. Pengganti 21/02/2005
30 PASTI, SH 19630516 198603 1 000 III/d 1/10/2009 Pan. Pengganti 21/3/1995
31 J A I N A B, SH 19611231 198503 2 017 III/d 1/4/2013 Pan. Pengganti 07/07/2015
32 AGUS IBNU SUTARNO, SH 19601030 198603 1 004 III/d 1/4/2010 Pan. Pengganti 1/1/2001
33 ROHMAULI SIPAYUNG, SH 19630926 198503 2 006
III/d 1/4/2013 Ka.Sub.Bag Renprog. &
Anggaran
29/12/2015
34 Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION,
SH., MH 19720614 199303 2 002
III/d 1/10/2011 Pan. Pengganti 18/9/2007
35 KHAIRANI, SH 19640903 198401 2 001 III/d 1/10/2015 Staf Kepan. Hukum 1/11/2011
36 SUSILAWATI, SH 19631104 198503 2 001 III/d 1/10/2015 Staf Kepan. Pidana 2012
37 JUANTI SITORUS, SH 19590420 198203 1 001 III/d 1/4/2016 Pan. Pengganti 3/11/2015
38 HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH., MH 19671231 199103 2 015 III/d 1/10/2012 Pan. Pengganti 11/1/1999
39 LUHUT BAKO, SH 19670222 199303 1 003 III/d 1/4/2017 Pan. Pengganti 25/4/2007
216
40 ANDRI PRAMONO, S.Kom., M.Si 19800120 200501 1 003 III/d 1/4/2017 Ka.Sub.Bag Kepeg. & TI 29/12/2015
41 FARIDA MALEM, SH., MH 19640318 199203 2 002 III/d 1/4/2017 Pan. Pengganti 14/6/2006
42 T. JANSEN TAMPUBOLON, ST., MT 19731221 200604 1 003 III/d 1/4/2018 Ka.Sub.Bag Tata Usaha & RT 29/12/2015
42 EKA KARYA PINEM, S.Kom 19760518 200604 1 003
III/d 1/4/2018 Staf Sub. Bag. Rencana Program
& Anggaran
9/2/2016
43 ZAINAL POHAN, SH., MH 19690101 199303 1 009 III/d 1/10/2018 Pan. Pengganti 25/7/2007
44 PENI JUNISKA SITUNGKIR, SH., MH 19850424 200805 2 001 III/c 1/10/2016 Staf Kepan. Hukum 1/4/2015
45 FRISKA NURMAIDA, SE 19820402 200904 2 012
III/c 1/4/2017 Ka.Sub.Bag. Keuangan &
Pelaporan
16/12/2015
46 JANSEN TERKELIN TARIGAN,S.Kom 19790121 200904 1 003 III/c 1/4/2017 Staf Sub. Bag. Tata Usaha & RT
47 EMILY FAUZI SIREGAR, SH 19830811 200904 2 007 III/c 1/4/2017 Staf Kepan. Pidana 11/1/2011
48 KASMARI 19630101 198310 2 001 III/b 1/10/2003 Staf Kepan. Pidana 31/5/2005
49 BUDIMAN 19600315 198103 1 011 III/b 1/4/2005 Staf Kepan. Perdata 1/11/2011
50 AGUSTINA BR. TARIGAN 19640816 198903 2002 III/b 1/4/2009 Staf Sub. Bag. Tata Usaha & RT 11/1/2011
51 DONALD TAMBUNAN 19660721 198903 1 002 III/b 1/4/2009 Staf Kepan. Hukum 17/11/2015
52 SUHUNAN HASIBUAN 19610307 198103 1 002 III/b 1/4/2013 Staf Sub. Bag. Tata Usaha & RT 2009
53 TIMAN KELIAT, SH 19730717 199303 1 005 III/b 1/4/2015 Staf Sub. Bag. Kepeg. & TI 3/23/2007
54 FAISAL MARWI, S.Kom 19820320 200805 1 001 III/b 1/4/2015 Staf Kepan. Hukum 23/2/2012
55 MAHDALENA REHULINA GINTING, SE 19780228 201101 2 008 III/b 1/4/2015 Staf Sub. Bag. Kepeg. & TI 4/1/2016
56 LIJA RAMBE, SH 19861031 201101 2 008 III/b 1/4/2015 Staf Sub. Bag. Tata Usaha & RT 5/9/2011
57 DUMA SARI RAMBE, SH 19860412 201212 2 001 III/b 1/4/2016 Staf Kepaniteraan Pidana 5/10/2015
58 ANINTA SEROJA SEMBIRING, SH. 19840929 200604 2 002 III/b 1/10/2017 Staf Kepaniteraan Perdata 06/01/2011
59 EVA LESTARI SIANTURI, SH, MH 19760809 200604 2 003 III/b 1/4/2017 Staf Sub.Bag. Rencana Program
& Anggaran
26/11/2018
217
60 DESITA RIAMA ANDRIANI SITORUS, SH 19821211 200604 2 016 III/b 1/4/2018 Staf Kepan. Pidsus Tipikor 23/12/2016
61 SUDIANTO 19670511 199303 1 007 III/b 1/10/2017 Staf Sub. Bag. Kepeg. & TI 17/11/2015
62 SUHENRO 19741005 199303 1 001 III/b 1/10/2017 Staf Sub. Bag. Kepeg. & TI 02/13/2006
63 KRISTALIA BR. PURBA, A. MD. 19860828 200904 2 008 III/a 1/10/2015 Staf. Sub. Bag. Keuangan &
Pelaporan
1/8/2014
64 RESSY AMALITA SIREGAR 19861121 200604 2 003 III/a 1/10/2015 Staf. Kepan. Pidana 8/9/2006
65 RAHMAYANTI 19830622 200904 2 009 III/a 1/04/2016 Staf Sub. Bag. Kepeg. & TI 07/09/2009
66 TAUFIK HARAHAP 19790917 200912 1 003 III/a 1/04/2016 Staf. Sub. Bag. Keuangan &
Pelaporan
1/3/2016
67 TRI MAYANTHI SINAGA, S. I. Kom 19880613 201503 2 001 III/a 01/03/2015 Staf Sub. Bag. Kepeg. & TI 10/08/2015
68 AHYA MARFU'AH, SE 19881116 201503 2 003 III/a 01/03/2015 Staf Kepan. Perdata 10/08/2015
69 ROSELVY OCTAVIA,S.Kom 19871006 201101 2 014 III/a 1/10/2015 Staf. Sub. Bag. Keuangan &
Pelaporan
1/8/2017
70 MELANTON SIMANJORANG 19780122 200112 1 001 II/d 01/04/2015 Staf Sub. Bag. Tata Usaha & RT 2/5/2002
71 PUTRI NURLELI,Amd 19900220 201503 2 002 II/c 1/8/2016 Staf Kepan. Pidana 27/11/2017
72 IRMANTO 19601219 198203 1 003 II/c 1/4/2006 Staf. Sub. Bag. Keuangan &
Pelaporan
22/03/2009
73 M. RIDWAN LUBIS 19631020 201508 1 001 I/c 01/08/2015 Staf Sub. Bag. Tata Usaha & RT 01/08/2015
218
3. MUTASI
i. MUTASI KELUAR
NO NAMA
JABATAN
LAMA BARU
1 2 5 6
1 YANSEN PASARIBU, SH HAKIM PT MEDAN HAKIM PT
SAMARINDA
2 ANDI BASO K., SH SEKRETARIS PT
MEDAN SEKRETARIS PT
MAKASSAR
3 ANDA ARIANSYAH, SH HAKIM AD HOC
PERIKANAN PN MEDAN
HAKIM AD HOC PERIKANAN PN
AMBON
4 IR. KHAIRIL ANWAR HAKIM AD HOC
PERIKANAN PN MEDAN
HAKIM AD HOC PERIKANAN PN
TANJUNG PINANG
5 ROSMINA, SH., MH HAKIM PN MEDAN HAKIM PN JAKARTA PUSAT
6 Dr. MARSUDIN NAINGGOLAN, SH.,
MH
KPN MEDAN HAKIM UTAMA MUDA DIRJEND
7 WAHYU PRASETYO WIBOWOM
SH, MH
WKPN MEDAN HAKIM UTAMA MUDA DIRJEND
8 SONTAN MERAUKE SINAGA, SH,
MH
HAKIM PN MEDAN HAKIM UTAMA MUDA DIRJEND
9 LODEWY I. SIMANJUNTAK, SH.,MH HAKIM PN
PEMATANG SIANTAR
HAKIM PN KRAKSAAN
10 EVA RINA SIHOMBING, S.H., M.H HAKIM PN. KISARAN HAKIM PN.
PROBOLINGGO
11 RIDWAN, SH.MH KPN RANTAU
PRAPAT KPN BOGOR
12 EKO JULIANTO, SH., MM., MH. WKPN TARUTUNG WKPN BANGLI
13 MANGAPUL, SH, MH KPN SIDIKALANG HAKIM PN
PEKANBARU
14 WAHYUDINSYAH
PANJAITAN,SH,M.Hum
HAKIM PN TANJUNG BALAI
HAKIM PN PANGKAL PINANG
15 SUGENG HARSOYO, SH, MH
HAKIM PN TANJUNG
BALAI HAKIM PN BANGLI
16 BOY JEFRY PAULUS SEMBIRING,
S.H. HAKIM PN SIBOLGA
HAKIM PN ROKAN HILIR
17 MARIA MUTIARA S.D. BR.
NADEAK, SH.MH HAKIM PN STABAT
HAKIM PN BUKIT TINGGI
18 LORENTIUS RAJA SOPHAN
GIRSANG,SH.,MH.
PANITERA PN
STABAT
PANITERA PN
DEPOK
219
19 H. MINANOER RACHMAN, SH.,MH KPN LUBUK PAKAM WA.KPN SIDOARJO
20 FORCI NILPA DARMA, S.H.,M.H
HAKIM PN TANJUNG
BALAI
HAKIM PN DEPOK
ii. MUTASI MASUK
NO NAMA
JABATAN
LAMA BARU
1 2 5 6
1 TIGOR MANULLANG, SH, MH HAKIM PT PEKANBARU
HAKIM PT MEDAN
2 HARIS MUNANDAR, SH, MH HAKIM PT PADANG HAKIM PT
MEDAN
3 MARADEN SILALAHI, SH PANITERA PN BINJAI
PANITERA PENGGANTI PT
MEDAN
4 BILLIATER SITEPU, SH, MH PANITERA PN PEKANBARU
PANITERA PENGGANTI PT
MEDAN
5 NIRWAN SEMBIRING, SH, MH PANITERA PN KISARAN
PANITERA PENGGANTI PT
MEDAN
6 SALOMO SIMANJORANG, SH, MH PANITERA PN PEMATANGSIANTAR
PANITERA PENGGANTI PT
MEDAN
7 NELSON GURNING, SH, MH PANITERA PN TANJUNG BALAI
PANITERA PENGGANTI PT
MEDAN
8 Drs. DARWIS, M.Eng. SEKRETARIS PT DENPASAR
SEKRETARIS PT MEDAN
9 POLTAK SITORUS, SH, MH HAKIM PT SAMARINDA
HAKIM PT MEDAN
10 BUKAERI, SH, MM PANITERA PN JAKARTA PUSAT
PANITERA PT MEDAN
11 EVA LESTARI SIANTURI, SH, MH
AUDITOR KEPEGAWAIAN
BADAN PENGAWASAN
STAF PT MEDAN
12 Dr. DJANIKO M. H. GIRSANG, SH,
M.Hum. KPN PALEMBANG KPN MEDAN
13 BAMBANG JOKO WINARNO, SH, MH KPN KAYU AGUNG HAKIM PN
MEDAN
14 ABDUL KADIR, SH, MH KPN SIAK HAKIM PN
MEDAN
15 ELIWARTI, SH, MH HAKIM PN PALEMBANG
HAKIM PN MEDAN
16 JARIHAT SIMARMATA, SH., MH KPN TEBING TINGGI HAKIM PN
MEDAN
220
17 LINDA MORA H.HASIBUAN, SH PP PN LUBUK PAKAM KLAS IA
PP PN MEDAN KLAS IA KHUSUS
18 NOVIDA MARY, SE.,SH PP PN LUBUK PAKAM KLAS IA
PP PN MEDAN KLAS IA KHUSUS
19 RISNA OKTAVIANY LINGGA, SH.,MH PP PN LUBUK PAKAM KLAS IA
PP PN MEDAN KLAS IA KHUSUS
20 Hj. MARTALINA, SH. PP PN BINJAI PP PN MEDAN
21 FAKRIYANTI, SH., MH. PP PN BINJAI PP PN MEDAN
22 ARIYATI WACHYUNI SIREGAR, SE
KASUB.BAG. UMUM DAN KEUANGAN PN.
PEMATANG SIANTAR
KA.SUB.BAG. KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
PN SEI RAMPAH
23 TEMAZIDUHU HAREFA, SH PANITERA PN GUNUNG SITOLI
PANITERA PN. KISARAN
24 KENNEDY P. SITEPU, SH, MH HAKIM PN GUNUNG SITOLI
HAKIM PN SIBUHUAN
25 AGUNG CORY F. D. LAIA, SH, MH HAKIM PN GUNUNG SITOLI
HAKIM PN. SEI RAMPAH
26 SETIA BUDI SITEPU JURUSITA PN BINJAI JURUSITA PN
STABAT
27 MARIA CHRISTINE N
BARUS,S.IP.,SH.,MH HAKIM PN SENGETI
HAKIM PN STABAT
28 ASLAM IRFAN DAULAY,SH PANITERA PN TANJUNG BALAI
PANITERA PN STABAT
29 ARMADA SEMBIRING, SH. PANITERA PN TARUTUNG
PANITERA PN GUNUNG SITOLI
30 ROCKY B. F. SITOHANG, SH HAKIM PN SIDIKALANG
HAKIM PN GUNUNG SITOLI
31 VIA RAMALIA TARIGAN, SH.,MH PP PN TEBING TINGGI
PP PN LUBUK PAKAM
32 PINTA ULI BR TARIGAN, SH HAKIM PN JAKARTA
UTARA HAKIM PN
LUBUK PAKAM
33 PARLINDUNGAN SIHOMBING, SH. PANMUD HUKUM PN BALIGE
PP PN BINJAI
34 SYAFRIAL NASUTION, SE. FUNGSIONAL UMUM PT PALU
FUNGSIONAL UMUM PN
BINJAI
35 EKO PUTRA BANGUN, S.Kom. FUNGSIONAL UMUM PN TAPAKTUAN
FUNGSIONAL UMUM PN
BINJAI
36 CINTHYA AUDI DAULAY, A.Md. FUNGSIONAL UMUM
PN SIAK SRI INDRAPURA
FUNGSIONAL UMUM PN
BINJAI
37 MAINIZAR PP PN TEBING TINGGI
PP PN PEMATANG
SIANTAR
38 KASPENDI SEMBIRING, SH PANITERA PN MANDALING NATAL
PANITERA PN PEMATANG
SIANTAR
39 DANARDONO, SH KPN PROBOLINGGO WA.KPN
PEMATANG SIANTAR
221
40 SULHANUDDIN, SH.,MH HAKIM PN. PEKANBARU
WA.KPN KABANJAHE
41 LUCAS SAHABAT DUHA, SH, MH HAKIM PN JAMBI WA.KPN PADANG
SIDEMPUAN
42 ARMADA SEMBIRING, S.H PANITERA PN TARUTUNG
PANITERA PN GUNUNG SITOLI
43 ACHMADSYAH ADE MURY, SH, MH HAKIM PN LANGSA HAKIM PN
GUNUNG SITOLI
44 IMANUEL TARIGAN, S.Kom STAF PELAKSANA
BADAN DIKLAT KUMDIL MARI
STAF PN KISARAN
45 SYAWAL ASWAD SIREGAR, SH.M.Hum PANITERA PN STABAT
PANITERA PN BINJAI
46 AFRIZAL HADI, SH, MH KPN TANJUNG PATI KPN
SIDIKALANG
47 ASLAM IRFAN DAULAY, SH
PANITERA PN
TANJUNG BALAI PANITERA PN
STABAT
48 SOHE, SH.,MH KPN WONOSOBO WA.KPN LUBUK
PAKAM
49 DIANA ROMIN HARAHAP, S.H KASUBBAG
KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
KA.SUB.BAG UMUM DAN KEUANGAN
4. PROMOSI
NO NAMA
JABATAN
LAMA BARU
1 2 5 6
1 L. IRWAN SITUMORANG STAF PT MEDAN SEKRETARIS
PN SEI RAMPAH
2 DESILIA MAHARA, SE, SH STAF PT MEDAN
KA.SUB.BAG.
KEPEGAWAIAN,
ORTALA PN
MEDAN
3 RISWAN F. HARAHAP,SH., MH PP PN MEDAN PAN.MUD. PN
SIBUHUAN
4 M. YUSNI AFRIANTO, SH., MH PP PN MEDAN PAN.MUD. PN
TEBING TINGGI
5 JONTOR SIHOMBING, SH., MH PP PN MEDAN PANITERA PN
BENGKALIS
6 JESSIE S.K SIRINGO RINGO, SH CAKIM PN LUBUK
PAKAM HAKIM PN LIWA
7 ANNAS MUSTAQIM, SH.,M.Hum WKPN LUBUK
PAKAM
KPN LUBUK
PAKAM
222
8 GABE D. M. BORU SARAGIH, SH.,MH HAKIM PN LUBUK
PAKAM
WKPN
SIBUHUAN
9 IDRIS, SH.,MH PANMUD PERDATA
PN LUBUK PAKAM
PANITERA PN
SEI RAMPAH
10 SRI BUDIWATY PURBA, SH PP PN LUBUK
PAKAM
PANMUD
PIDANA PN
SIBUHUAN
11 HERITHA JULIETTA, SH.,MH PP PN LUBUK
PAKAM
PANMUD
PERDATA PN
SEI RAMPAH
12 IMMANUEL H. S. SIMATUPANG, SE FUNGSIONAL UMUM
PN LUBUK PAKAM
KASUBBAG.
PERENCANAAN,
TI DAN
PELAPORAN PN
SEI RAMPAH
13 ANDY SAPUTRA JSP PN LUBUK
PAKAM
JURUSITA PN
SEI RAMPAH
14 EDUWARD, SH.,MH HAKIM PN LUBUK
PAKAM WKPN DOBO
15 DANIEL RONALD, SH.,M.Hum HAKIM PN LUBUK
PAKAM
WKPN SUNGAI
PENUH
16 M.SYARIEF NASUTION, SH PP PN
PEMATANGSIANTAR
PANMUD PN SEI
RAMPAH
17 JHONNY HARTO, SH PP PN
PADANGSIDIMPUAN
PANMUD
PERDATA PN
SIBUHUAN
18 RINA LESTARI BR. SEMBIRING, SH.MH. HAKIM PN BINJAI WAKIL KETUA
PN TELUK
KUANTAN
19 OSDIN SIDAURUK, SH.MH. PANMUD PIDANA
PN BINJAI
PANITERA PN
SIBUHUAN
20 SRI WAHYUNI, SH., MH. PP PN BINJAI PANMUD
HUKUM PN SEI
RAMPAH
21 Dr. DAHLAN, SH., MH. WKPN KABANJAHE KPN
KABANJAHE
20 CONNY ROMORA SINAGA, ST STAF PN
KABANJAHE
PRANATA
KOMPUTER
21 MUHAMMAD REZA LUBIS, S.H STAF PN
MANDAILING NATAL
KA.SUB.BAG.
KEPEGAWAIAN
& ORTALA PN
KISARAN
22 KHAMOZARO WARUWU, SH.MH HAKIM PN
PEKANBARU
KPN RANTAU
PRAPAT
23 BURHANUDDIN, SH.MH WAPAN PN RANTAU PANITERA PN
223
PRAPAT SINGKAWANG
24 ESRA NOVRYANTA,SE
PENGADMINISTRASI
PN RANTAU
PRAPAT
KA.SUB.BAG.
UMUM DAN
KEUANGAN PN
SIBUHUAN
25 SOMI HOSNI, AMd.Kom
PENGADMINISTRASI
PN RANTAU
PRAPAT
KA.SUB.BAG.
PERENCANAAN,
TI DAN
PELAPORAN PN
SIBUHUAN
26 T. BAHARUDDIN, SH.MH WAPAN PN STABAT PANITERA PN
STABAT
27 E R U D I N, SH JSP PN STABAT JURUSITA PN
SIBUHUAN
28 SAHAT S.P. BANJARNAHOR, SH, MH WKPN SIDIKALANG KPN RANAI
29 MHD. IDHAM SIREGAR PP PN SIDIKALANG
PAN.MUD
HUKUM PN
BLANGPIDIE
30 DANIEL KEMIT, S.H. PANMUD HUKUM PN
MANDAILING NATAL
PANITERA PN
MANDALING
NATAL
31 HASANUDDIN, S.H. PP PN MANDAILING
NATAL
PANMUD
HUKUM PN
MANDAILING
NATAL
32 ROBERTO SITUMEANG,SH JSP PN BINJAI JURUSITA PN
STABAT
33 LORENTIUS RAJA SOPHAN
GIRSANG,SH.,MH.
PANMUD HUKUM PN
JAKARTA BARAT
PANITERA PN
STABAT
34 MARHOT PAKPAHAN, SH. WAPAN PN
MANDAILING NATAL
PANITERA PN
TARUTUNG
224
5. PENSIUN
NO NAMA JABATAN TMT PENSIUN PANGKAT
TERAKHIR
SATUAN KERJA
1 2 3 4 5 6
1 ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH, MH
NIP. 195104171980031002 HAKIM TINGGI 1/5/2018 IV/e PT MEDAN
2 SABAR TARIGAN SIBERO, SH, MH
NIP. 195105211983031001 HAKIM TINGGI 1-6-2018 IV/e PT MEDAN
3 PARLINDUNGAN SIAHAAN,SH
NIP.195507071981031005 PANITERA PENGGANTI 1-1-2018 IV/b PT MEDAN
4 MANGARATUA SIMARMATA, SH
NIP. 195512291982121001 PANITERA PENGGANTI 1-1-2018 IV/b PT MEDAN
5 H. BASTARIAL, SH, MH
NIP. 195608211986031003 PANITERA 1-9-2018 IV/e PT MEDAN
6 JAWATIN, SH
NIP. 195609121984031004 PANITERA PENGGANTI 1-10-2018 IV/b PT MEDAN
7 BUDIMAN
NIP. 196003151981031011 STAF 1-4-2018 III/c PT MEDAN
8 Rita Nani Br. Tarigan, Sm.Hk
NIP. 19600221 198803 2 002 Staf Kepaniteraan Perdata 01-03-2018 III/c PN MEDAN
9 Syarifuddin
NIP. 19600511 198103 1 002
Ka.Sub.Bag Kepegawaian 01-06-2018 III/d
PN MEDAN
225
10 M. Yusuf Harahap, SH
NIP. 19580517 198503 1 005
Panitera Pengganti 01-06-2018 III/d PN MEDAN
11 Zulkarnain, SH
NIP. 19580830 198103 1 001
Panitera Pengganti 01-09-2018 III/d
PN MEDAN
12 Masana Karo-Karo, SH
NIP. 19600707 198903 1 004
Jurusita 01-08-2018 III/d PN MEDAN
13 Syahrul Harahap
NIP. 19601027 198211 1 001
Jurusita Pengganti 01-11-2018 III/d
PN MEDAN
14 RAHALIM
NIP. 19600121 198603 1 003 Jurusita
21 / 01/ 2018 III/c
Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam Kelas I-A
15 HASIL SEMBIRING, SH
NIP. 19580810 198103 1 006 Panitera Pengganti
10 / 08/ 2018 III/d
Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam Kelas I-A
11 GUNAWAN
NIP. 19651205 198603 1 004 Staf
27 / 07/ 2018 III/b
Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam Kelas I-A
12 SUNDAR RIANTO
NIP. 19710305 199303 1 002
Staf
14 / 10/ 2018 III/a
Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam Kelas I-A
13 ZULKIFLI, SH.
NIP. 19600613 198203 1 004 PANITERA PENGGANTI 01-06-2018 III/d PN BINJAI
14 SURYADI
NIP. 19600712 1998203 1 006 JURUSITA PENGGANTI 01-08-2018 II/d PN. BINJAI
15 Jalinson Damanik, SH.,MH
NIP. 19580428 198501 1 001 Panitera Pengganti 1 Mei 2018 IV/b
PN PEMATANG
SIANTAR
16 Martumpal Hutagalung, SH
NIP. 19580718 198203 1 001
Panitera Pengganti 1 Agustus 2018 IV/a
PN PEMATANG
SIANTAR
17 Mariani Sinaga
NIP. 19580929 198803 2 002
Panitera Pengganti 1 Oktober 2018 III/d
PN PEMATANG
SIANTAR
226
18 ARWINSAH NIP. 19600411 199303 1 003
Ka.Sub.Bag Kepegawaian &
Ortala
26 Pebruari 2018 III/c PN PADANG SIDEMPUAN
19 JUL AMRI NIP. 19601227 198803 1 003
Juru Sita 27 Desember
2018
IV/a PN PADANG SIDEMPUAN
20 MARAIMPUN NIP. 19601231 198603 1 014
Ka.Sub.Bag. Perencanaan IT Dan
Pelaporan
31 Desember
2018
III/c PN PADANG SIDEMPUAN
21 SYAHRIR EFFENDI
NIP.19580819 198103 1 005 PANITERA PENGGANTI 1-9-2018 IV/a PN. KISARAN
22 MASNAH SEMBIRING
NIP.195808091983112001
PANITERA PENGGANTI 1-8-2017 III/d
PN RANTAU PRAPAT
23 BISARA PANJAITAN, Sm.Hk
NIP. 19580121 199103 1 002 Panitera Pengganti 01/02/2018 III/c PN STABAT
24 M AMIN, SH
NIP. 19580205 198503 1 005 Panitera Pengganti 01/03/2018 III/d PN STABAT
25 ZAM-ZAM BUGIS
NIP. 19580608 198303 1 003 PANITERA PENGGANTI 01/07/2018 III/D PN. TANJUNG BALAI
26 ASAL BUDIMAN
NIP. 19601107 198403 1 001 JURUSITA 01/12/2018 III/C PN. TANJUNG BALAI
227
No
Nam
a S
atk
er
KE
TU
A
WA
KIL
HA
KIM
PA
N
WA
PA
N
SE
KR
ET
AR
IS
KA
BA
G P
ER
EN
C. &
K
EP
EG
AW
AIA
N
KA
BA
G U
MU
M &
KE
UA
NG
AN
/
*KA
BA
G U
MU
M
KA
SU
BA
G K
EP
EG
. &
TI /
*KA
SU
BA
G
KE
PE
G. &
OR
TA
LA
KA
SU
BA
G K
EU
. &
PE
LA
PO
RA
N /
*KA
SU
BA
G U
MU
M
& K
EU
.
KA
SU
BA
G
RE
NP
RO
G &
A
NG
GA
RA
N /
*KA
SU
BA
G
PE
RE
NC
. T
I &
PE
LA
PO
RA
N
KA
SU
BA
G T
AT
A
US
AH
A &
RT
PA
NM
UD
PID
PA
NM
UD
PID
SU
S
PA
NM
UD
PD
T
*PA
NM
UD
PH
I
*PA
NM
UD
NIA
GA
*PA
NM
UD
P
ER
IKA
NA
N
PA
NM
UD
HK
M
PP
JS
JS
P
ST
AF
F
JU
ML
AH
1 PT. Medan 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 33 104
2 PN Medan 1 1 52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 4 15 20 151
3 PN Siantar 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 5 30
4 PN Binjai 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 18 3 3 6 47
5 PN Lubuk Pakam 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 5 10 70
6 PN Padang Sidimpuan
1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 8 2 1 3 28
7 PN Tarutung 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 2 26
8 PN Kabanjahe 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 4 15 47
9 PN Tanjung Balai 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 0 2 2 24
10 PN Sibolga 1 1 4 1 1 1 1 1 7 1 1 20
11 PN Tebing Tinggi 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 7 3 6 35
12 PN Kisaran 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2 4 30
13 PN Gunung Sitoli 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 1 1 23
14 PN Rantau Prapat
1 8 1 1 1 1 1 1 1 6 1 5 28
15 PN. Sidikalang 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 17
16 PN. Stabat 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 16 2 1 11 48
17 PN. Simalungun 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 2 3 1 29
18 PN. Mandailing Natal
1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 6 19
19 PN. Balige 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 21
20 PN. Sei Rampah 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
21 PN. Sibuhuan 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
228
Ket :
(*) Pengadilan Negeri Kelas IA, IB, II : 109 Org
Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus
(**) Hakim Tinggi : 24 Org (***) Hakim : 30 Org
(**) Hakim Ad Hoc : 3 Org (***) Hakim Ad Hoc : 22 Org
Hakim Yustisial : 1 Org
Hakim Non Palu : -
229
7. DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)
No Nama Jabatan Keterangan Unit
Organisasi
1 Linton Sirait, SH.,
MH
Hakim Tinggi Pelatihan Tematik Tindak
Pidana Pemilu
PT Medan
2 Agustinus Silalahi,
SH, MH
Hakim Tinggi Pelatihan Tematik Tindak
Pidana Pemilu
PT Medan
3 Prasetyo Ibnu Asmara Hakim Tinggi Pelatihan Tematik Tindak
Pidana Pemilu
PT Medan
4 Suwidya, SH, LLM Hakim Tinggi Pelatihan Penerapan Pasal
Penodaan Agama
Berdasarkan Prinsip Hak
Asasi Manusia
PT Medan
5 Dr. Albertina Ho, SH,
MH
Hakim Tinggi Pelatihan Penerapan Pasal
Penodaan Agama
Berdasarkan Prinsip Hak
Asasi Manusia
PT Medan
6 Dr. Albertina Ho, SH,
MH
Hakim Tinggi Pelatihan Lanjutan
(Advance Training) bagi
Hakim Lingkungan Hidup
dengan Topik “ Valuasi
Pemulihan dan Ganti Rugi
Lingkungan dalam Perkara
Lingkungan Hidup
PT Medan
7 Effendi Siregar,
SH.,MH
Kabag. Umum
dan Keuangan
Pelatihan Peningkatan
Kompetensi Aparat
Penegak Hukum Dalam
Penanganan dan
Rehabilitasi Pengguna
Narkoba
PT Medan
8 Dr. Albertina Ho, SH,
MH
Hakim Tinggi Training Of Trainer Akses
Perempuan Terhadap
Keadilan
PT Medan
9 Mery Dona Tiur
Pasaribu, SH MH
Ketua Diklat Kepemimpinan
Pengadilan XVI.XVII
Tahun 2018 di Mega
Mendung, Bogor
PN Gunung
Sitoli
11 Erwin Harefa, SH Sekretaris Diklat Kepemimpinan Tk
III Angkatan XII dan XIII
Tahun 2018
PN Gunung
Sitoli
12 Rahmat, H. A. Ashari
Hasibuan, SH, M.Kn
Hakim Pelatihan Tindak Pindaa
Pemilu dan Pilkada
PN Kisaran
13 Citra Andriany
Harahap, SE
Sekretaris Diklat PIM III PN Kisaran
14 Galih Rio Purnomo,
SH
Hakim Diklat Terpadu Sertifikasi
Sistem Peradilan Anak
(SPPA) TA 2018
PN
Mandailing
Natal
15 Deny Riswanto Ketua Diklat Tematik Tindak
Pidana Pemilu
PN
Mandailing
230
No Nama Jabatan Keterangan Unit
Organisasi
Natal
16 Rahmat Salaha
Pakpahan, SH
Hakim Diklat Tematik Tindak
Pidana Pemilu
PN
Mandailing
Natal
17 Aimafni Arli, SH.,
MH
Hakim Diklat Sertifikasi Hakim
Perikanan Seluruh
Indonesia
PN Medan
18 Ir. Tajuddin Hakim Diklat Sertifikasi Hakim
Perikanan Seluruh
Indonesia
PN Medan
19 Muhd. Ali Tarigan,
SH
Hakim Diklat Tematik Tindak
Pidana Pemilu
PN Medan
20 Aswardi Idris, SH.,
MH
Hakim Diklat Tematik Tindak
Pidana Pemilu
PN Medan
21 Masrul, SH., MH Hakim Diklat Tematik Tindak
Pidana Pemilu
PN Medan
22 Erintuah Damanik,
SH., MH
Hakim Sertifikasi Hakim Niaga PN Medan
23 Masrul, SH., MH Hakim Sertifikasi Hakim Niaga PN Medan
24 Fahren, SH., M.Hum Hakim Sertifikasi Hakim Niaga PN Medan
25 Sabarulina Br.
Ginting, SH., MH
Hakim Sertifikasi Hakim Niaga PN Medan
28 Mediana Br. Tarigan,
SE
Sekretaris Diklat PIM III Angkatan
XII dan XIII
PN
Pematang
Siantar
29 Dr. Dahlan, SH.,MH.
Ketua Diklat Kepemimpinan
Teknis Bagi Pimpinan
Pengadilan
PN
Kabanjahe
30 Sulhanuddin, SH.MH. Wakil Ketua Diklat Kepemimpinan
Teknis Bagi Pimpinan
Pengadilan
PN
Kabanjahe
31 Yohana Timora
Pangaribuan,
SH.,MHum
Hakim Diklat Tematik Tindak
Pidana Pemilu
PN
Kabanjahe
32 Dessy Deria E.
Ginting,Sh.,
M.Hum
Hakim Diklat Tematik Tindak
Pidana Pemilu
PN
Kabanjahe
33 Mohammad Arif N.
Harahap,SH.,MH
Hakim Diklat Sertifikasi Hakim
Lingkungan Hidup
PN
Kabanjahe
34 Bergin Ginting,
SH.,MH
Sekretaris Diklat Kepemimpinan Tk.
III
PN
Kabanjahe
35 Hasnul Tambunan,
S.H.,M.H.
Hakim Diklat Peserta Seleksi serta
Pendidikan dan Pelatihan
Sertifikasi Hakim
Lingkungan Hidup seluruh
Indonesia,
PN. Padang
Sidempuan
231
No Nama Jabatan Keterangan Unit
Organisasi
36 IRENE SILVIA
MANURUNG, SE,
SH, M.Si.
Staf Keuangan Diklat Akurasi Data
Keuangan dan Data BMN
Semester I Tahun 2018
PN. Padang
Sidempuan
37 ANGGREANA
ELISABETH RORIA
SORMIN, S.H.
Hakim Diklat Pelatihan Tematik
Tindak Pidana Pemilu
PN. Padang
Sidempuan
38 CAKRA TONA
PARHUSIP, S.H.
Hakim Diklat Pelatihan Tematik
Tindak Pidana Pemilu
PN. Padang
Sidempuan
39 Bisnal Mariadi S,
S.Kom
Sekretais Diklat PIM III Angkatan
XII dan XIII
PN. Rantau
Prapat
40 Deni Albar, SH Hakim Diklat Pelatihan Tematik
Tindak Pidana Pemilu
PN. Rantau
Prapat
41 Arie Ferdian, SH Hakim Diklat Pelatihan Tematik
Tindak Pidana Pemilu
PN. Rantau
Prapat
42 Teuku Almadyan, SH,
MH
Hakim Diklat Sertifikasi Hakim
Perikanan Seluruh
Indonesia
PN. Rantau
Prapat
43 Anita Silitonga, SH,
MH
Hakim Diklat Sertifikasi Peradilan
Anak (SPPA) Seluruh
Indonesia
PN. Stabat
44 Rifa’I, SH Hakim Diklat Pelatihan Tematik
Tindak Pidana Pemilu
PN. Stabat
45 Hasanuddin, SH,
M.Hum
Hakim Diklat Pelatihan Tematik
Tindak Pidana Pemilu
PN. Stabat
46 Dr. Firdaus Syafaat,
SH, MH
Hakim Diklat Teknis Fungsional
HKI bagi Hakim
Lingkungan Peradilan
Umum Seluruh Indonesia
PN. Stabat
47 A.E. Julizar, SH, MM Sekretaris Diklat PIM III Angkatan
XII dan XIII
PN. Stabat
48 Muhammad Arif
Nuryanta, SH, MH
Ketua Diklat Pimpinan Peradilan PN. Tebing
Tinggi
49 Albon Damanik,
SH,MH
Hakim Diklat Sertifikasi Hakim
Lingkungan Hidup
Peradilan Umum Seluruh
Indonesia
PN. Tebing
Tinggi
50 Mathilda C.K.
Sitohang, SH
Hakim Diklat Sertifikasi Hakim
Pengadilan Umum
Hubungan Industrial (PHI)
PN. Tebing
Tinggi
51
Anggalanton
B.Manalu, SH.,MH
Hakim Pendidikan dan Pelatihan
Terpadu Sertifikasi Sistem
Peradilan Pidana Anak
(SPPA) Seluruh Indonesia
PN. Lubuk
Pakam
52
Silvianingsih, SH.,MH
Hakim Peserta Pendidikan dan
Pelatihan Sertifikasi Hakim
Pengadilan Hubungan
Industrial (PHI)
PN. Lubuk
Pakam
53 GABE D. M. BORU
SARAGIH, SH.,MH
Hakim Pelatihan Tematik Tindak
Pidana Pemilu
PN. Lubuk
Pakam
232
No Nama Jabatan Keterangan Unit
Organisasi
54 Udut Widodo K.
Napitupulu, SH
Hakim Pelatihan Tematik Tindak
Pidana Pemilu
PN. Lubuk
Pakam
55 Daniel Ronald,
SH.,M.Hum
Hakim Diklat HAM Bagi
Apgakum Kerjasama
dengan Kemenkumham RI
angkatan I
PN. Lubuk
Pakam
56 Alex, T. M. H.
Pasaribu, SH, MH
Wakil Ketua Pendidikan dan Pelatihan
Terpadu Sertifikasi Sistem
Peradilan Pidana Anak
(SPPA) Seluruh Indonesia
PN Sibolga
57 Tetty Siskha, SH, MH Hakim Diklat Sertifikasi Hakim
Perikanan seluruh
Indonesia
PN Sibolga
58 Rio Barten Timbul,
SH, MH
Wakil Ketua Diklat PIM Pengadilan
Angkatan XVI s/d XVII
PN Sei
Rampah
59 Vera Yetti Magdalena,
SH, MH
Ketua Diklat PIM Pengadilan PN Tanjung
Balai
60 Dr. Salomo Ginting,
SH, MH
Wakil Ketua Diklat PIM Pengadilan PN Tanjung
Balai
61 Sayed Fauzan, SH,
MH
Hakim Pelatihan Tematik Tindak
Pidana Pemilu
PN. Tarutung
62 Hendrik Tarigan, SH,
MH
Hakim Pelatihan Tematik Tindak
Pidana Pemilu
PN. Tarutung
233
B. PENYELESAIAN PERKARA
KEADAAN PERKARA
Jumlah perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Tinggi Medan pada
tahun 2018 secara umum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Berikut ini
uraian keadaan perkara di Pengadilan Tinggi Medan yang diterima dari Pengadilan
Negeri se wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan pada tahun 2018.
No
Nama
Sisa Perkara
Yang Lalu
Perkara
Masuk
Perkara
Yang
Diputus
Sisa
Perkara
Ket.
1.
PT Medan
1. Pidana 114 1238 1182 170
2. Pidana Khusus
Anak
4 42 45 1
3. Pidana Khusus
Tipikor
3 27 25 5
4. Perdata 127 476 498 105
Berdasarkan tabel Keadaan Perkara diatas, sisa jumlah perkara pidana di
Pengadilan Tinggi Medan pada tahun 2018 adalah 114 perkara perkara yang masuk
tahun 2018 sebanyak 1238 perkara, perkara yang selesai diputus pada tahun 2018
sebanyak 1182 perkara. Sehingga sisa perkara pidana yang belum putus pada tahun
2018 sebanyak 170 perkara. Demikian juga dengan perkara Pidana Khusus Anak, sisa
jumlah perkara tahun 2018 adalah 4 perkara, masuk tahun 2018 sebanyak 42 perkara,
perkara diputus pada tahun 2018 sebanyak 45 perkara, sisa belum putus pada tahun
2018 sebanyak 1 perkara, perkara Pidana Khusus Tipikor adalah sisa jumlah perkara
tahun 2018 adalah 3 perkara, masuk tahun 2018 sebanyak 27 perkara, perkara diputus
pada tahun 2018 sebanyak 25 perkara, sisa belum putus pada tahun 2018 sebanyak 5
perkara, selanjutnya untuk perkara Perdata sisa tahun 2018 adalah 127 perkara, masuk
tahun 2018 sebanyak 476 perkara, perkara diputus pada tahun 2018 sebanyak 498
perkara, sisa belum putus pada tahun 2018 sebanyak 105 perkara.
Selanjutnya kami uraikan kumulasi jumlah perkara yang diterima dan diputus di
234
Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan pada tahun 2018, yang
meliputi 20 (dua puluh) satker Pengadilan Negeri se Sumatera Utara.
No
Nama
Sisa
Perkara
Yang
Lalu
Perkara
Masuk
Perkara
Yang
Diputus
Sisa
Perkara
Ket.
1.
Pengadilan Negeri se-
wilayah hukum PT
Medan
1. Pidana Biasa 3683 16006 16021 3668
2. Pidana Khusus Anak 12 417 407 22
3. Pidana Khusus Tipikor 50 128 137 41
4. Pidana Perikanan 17 23 32 8
5. Pidana Singkat 0 324 324 0
6. Pidana Cepat 0 359 359 0
7. Pidana Ringan 0 0 0 0
8. Pidana lalulintas/
Tilang
0 175925 175925 0
9. Perdata Gugatan 968 2287 2078 1177
10. Perdata Gugatan
sederhana
7 404 396 15
11. Perdata Permohonan 101 2725 2815 107
12. Perdata Khusus Niaga 2 34 27 9
13. Perdata Khusus PHI 150 284 338 96
14. Praperadilan 12 230 223 19
Jumlah perkara yang diputus tepat waktu.
Jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada Pengadilan Tinggi Medan adalah
sebagai berikut :
No.
Jenis Perkara
Diputus tepat
waktu
Diputus lewat
waktu
Ket.
1. Pidana 1182 0
2. Pidana Khusus Anak 45 0
3. Pidana Khusus Tipikor 25 0
4. Perdata 381 117
Jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada Pengadilan Negeri oleh karena
tidak ada format yang ditetapkan untuk itu, masing-masing melaporkan dengan format
235
yang berbeda sesuai dengan yang tertera pada laporan Tahunan masing-masing
Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan.
Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK di
Pengadilan Negeri juga telah dilaporkan satker Pengadilan Negeri se wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Medan dalam Laporan Tahunan masing-masing Pengadilan Negeri
dalam laporan dan format yang berbeda.
Jumlah perkara Perdata yang berhasil di mediasi yang dikompilasi dari seluruh
Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan sebanyak : 27 (dua
puluh tujuh) berkas perkara, dengan rincian sebagai berikut :
No. Satker Jumlah Ket.
1. PN Medan 8
2. PN Tebing Tinggi 3
3. PN Tebing Kisaran 3
4. PN Lubuk Pakam 3
5. PN Pematang Siantar 2
6. PN Balige 2
7. PN Binjai 1
8. PN Sibolga 1
9. PN Kabanjahe 1
10 PN Stabat 1
11. PN Simalungun 1
12. PN Sidikalang 1
Jumlah : 27
Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi
Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi setelah dikompilasi dari
seluruh Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan adalah
sebanyak : 30 (tiga puluh) berkas perkara, dengan rincian sebagai berikut :
No. Satker Jumlah Ket.
1. PN Medan 11
2. PN Tarutung 6
3. PN Tebing Tinggi 1
4. PN Lubuk Pakam 2
5. PN Pematang Siantar 1
6. PN Balige 2
7. PN Sidikalang 1
8. PN Sibolga 2
236
9. PN Binjai 1
10 PN Kabanjahe 1
11. PN Simalungun 1
12. PN Sidikalang 1
Jumlah : 30
237
C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
Keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki satuan kerja Pengadilan di Wilayah
Hukum Pengadilan Tinggi Medan hingga akhir tahun 2018 sebagai berikut :
1. PENGADILAN TINGGI MEDAN
a. Keadaan Gedung
Tabel : Ruangan Kantor Pengadilan Tinggi Medan
No. Ruangan Kantor Jumlah Keterangan
1. Ruang Ketua 3 Ruang Kondisi Baik
2. Ruang Wakil Ketua 2 Ruang Kondisi Baik
3. Ruang Hakim Tinggi 11 Ruang Kondisi Baik
4. Ruang Panitera 1 Ruang Kondisi Baik
5. Ruang Sekretaris 1 Ruang Kondisi Baik
6. Ruang Wakil Panitera 1 Ruang Kondisi Baik
7. Ruang Kepala Bagian 2 Ruang Kondisi Baik
8. Ruang Kepaniteraan Muda Pidana 1 Ruang Kondisi Baik
9. Ruang Kepaniteraan Muda Perdata 1 Ruang Kondisi Baik
10. Ruang Kepaniteraan Muda Hukum 3 Ruang Kondisi Baik
11. Ruang Kepaniteraan Muda Pidana Tipikor 2 Ruang Kondisi Baik
12. Ruang Panitera Pengganti 1 Ruang Kondisi Baik
13. Ruang Sub Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga 1 Ruang Kondisi Baik
14. Ruang Sub Bag. Rencana Program dan Anggaran 1 Ruang Kondisi Baik
15. Ruang Sub Bag. Kepegawaian dan TI 1 Ruang Kondisi Baik
16. Ruang Sub Bag. Keuangan dan Pelaporan 1 Ruang Kondisi Baik
17. Ruang Sidang 3 Ruang Kondisi Baik
238
18. Ruang Server dan TI 1 Ruang Kondisi Baik
19. Ruang Arsip Perkara 3 Ruang Kondisi Baik
20. Ruang Perpustakaan 1 Ruang Kondisi Baik
21. Ruang Tamu Terbuka 1 Ruang Kondisi Baik
22. Ruang Rapat Pimpinan 1 Ruang Kondisi Baik
b. Fasilitas Perkantoran
Tabel : Fasilitas Perkantoran Pengadilan Tinggi Medan
No Nama Barang Jumlah
(unit)
Kondisi (Unit)
Ket.
Baik
Rusak
Ringan
Rusak
Berat
1. Komputer / PC 35 30 5
2. Laptop 50 40 10
3. Printer 47 30 10 7
4. Infokus 4 4
5. PABX 1 1
6. Mesin Fotokopi 1 1 Sewa
7. AC Split 92 92
8. Fazmile 2 2
9. CCTV 1 1
10. Genset 1 1
11. Exhause Fan 4 4
12. Televisi / LCD Monitor 19 19
13. Brankas 2 2
239
14. Mesin Absensi / Finger Print 2 2
15. Scanner 2 2
16. Server 2 2
17. Rak Server 1 1
c. Kenderaan Dinas
Tabel : Jenis Kendaraaan Dinas Pengadilan Tinggi Medan
No. Uraian Tahun
Perolehan
Kondisi
Ket Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
I. Jenis Kenderaan Roda 4
1. Sedan Camry BK1280 J 2005 V
2. Sedan Altis BK 4 2006 V
3. Sedan Vios BK 6 2009 V
4. Minibus Pajero BK 1866 L 2014 V
5. Minibus Inova BK 1393 L 2011 V
6. Minibus Inova BK 7 2009 V
7. Minibus Inova BK 1408 L L 2011 V
8. Minibus Avanza BK 1698 K 2009 V
9. Minibus Kuda BK 1855 L 2003 V
II. Jenis Kenderaan Roda 2
1. Mega Pro BK 3871 K 2005 V
2. Mega Pro BK 5611 K 2008 V
3. Bebek Honda BK 5613 K 2008 V
4. Bebek Honda BK 2003 L 2011 V
240
5. Bebek Honda BK 3872 K 2005 V
6. Bebek Honda BK 5612 K 2008 V
7. Bebek Honda BK 3702 K 2005 V
d. Rumah Dinas
Tabel : Kondisi Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Medan
No Uraian
Jumlah
(Unit)
Kondisi
Ket Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
1. Rumah Dinas Ketua 1 1
2. Rumah Dinas Wakil Ketua 1 1
3. Rumah Dinas Hakim Tinggi 14 7 6 1
4. Rumah Dinas Panitera 1 1
5. Rumah Dinas Sekretaris 1 1
2. PENGADILAN NEGERI MEDAN
Gedung Kantor Pengadilan Negeri Medan dibangun diatas tanah seluas
8.383m2, terdiri dari 3 (tiga) gedung, dimana gedung A dan B termasuk salah satu
gedung bersejarah di kota Medan (Gedung Cagar Budaya), sedangkan gedung C yang
baru saja diresmikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI yang terdiri dari 3
lantai.Berikut ini Matriks Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Medan kelas I-A
Khusus.:
NO SARANA/PRASARANA JUMLAH KETERANGAN
I GEDUNG
1 Ruang Ketua 1 Gedung B
241
NO SARANA/PRASARANA JUMLAH KETERANGAN
2 Ruang Wakil Ketua 1 Gedung B
3 Ruang Panitera 1 Gedung B
4 Ruang Kerja Hakim 12 Gedung B
5 Ruang Tunggu Ketua 1 Gedung B
6 Ruang Rapat Aanmaning 1 Gedung B
7 Ruang Arsip 4 Gedung B
8 Ruang Jurusita 2 Gedung B
9 Ruang Sidang 13 Gedung A dan
Zetting Plat
10 Ruang Kepaniteraan 11 Gedung A
11 Ruang Tahanan 6 Gedung C Lt. 1
12 Ruang Saksi/ Saksi Ahli 2 Gedung C Lt. 1
13 Ruang Perlindungan Saksi 1 Gedung C Lt. 1
14 Ruang Pantry 1 Gedung C Lt. 1
15 Ruang Tunggu Jaksa 1 Gedung C Lt. 1
16 Ruang Sekretaris 1 Gedung C lt. 2
17 Ruang Kepala Bagian Umum 1 Gedung C lt. 2
18 Ruang Sub Bagian 3 Gedung C lt. 2
19 Ruang Kaukus 1 Gedung C lt. 2
20 Ruang Perpustakaan 1 Gedung C lt. 2
21 Ruang Teleconfrence 1 Gedung C lt. 2
22 Ruang Mediasi 2 Gedung C lt. 2
23 Ruang Ramah Anak 1 Gedung C lt. 2
24 Ruang Diversi 1 Gedung C lt. 2
25 Ruang Saksi Korban 1 Gedung C lt. 2
26 Ruang Petugas 1 Gedung C lt. 2
242
NO SARANA/PRASARANA JUMLAH KETERANGAN
27 Ruang Media Center 1 Gedung C lt. 2
28 Ruang Panitera Pengganti 2 Gedung C lt. 3
29 Ruang Baca Berkas 1 Gedung C lt. 3
30 Ruang Server 1 Gedung C lt. 3
31 Ruang Pantry 1 Gedung C lt. 3
32 Ruang Sidang Anak 1 Gedung C lt 2
32 Ruang Rapat Kreditur 1 Gedung C lt.3
33 Ruang Ibu menyusui anak 1 Gedung C lt.1
II FASILITAS PERKANTORAN
1 Portable Generating Set 1 Unit
2 Bor 1 Unit
3 Mesin Ketik Manual Standard (14-16
Inci)
2 Unit
4 Mesin Fotocopy Lainnya 1 Unit
5 Lemari Besi/Metal 37 Unit
6 Lemari Kayu 44 Unit
7 Rak Besi 6 Unit
8 Filling Cabinet Besi 28 Unit
9 Brandkas 2 Unit
10 Tempat Menyimpan Gambar 7 Unit
11 Tabung Pemadam Api 5 Unit
12 CCTV-Camera Control Television
System
16 Unit
13 Papan Visual/Papan Nama 6 Unit
14 White Board 21 Unit
15 Hand Metal Detector 1 Unit
243
NO SARANA/PRASARANA JUMLAH KETERANGAN
16 LCD Projector/Infocus 1 Unit
17 Perkakas Kantor Lainnya 44 Unit
18 Meja Kerja Kayu 144 Unit
19 Kursi Besi/Metal 475 Unit
20 Kursi Kayu 113 Unit
21 Sice 11 Unit
22 Bangku Panjang Besi/Metal 26 Unit
23 Bangku Panjang Kayu 61 Unit
24 Meja Rapat 23 Unit
25 Meja Komputer 24 Unit
26 Tempat Tidur Kayu 1 Unit
27 Meja Reseosionis 1 Unit
28 Kasur/Spring Bed 1 Unit
29 Partisi 16 Unit
30 Jam Mekanis 2 Unit
31 A. C. Window 1 Unit
32 A. C. Split 36 Unit
33 Kipas Angin 16 Unit
34 Televisi 5 Unit
35 Amplifier 7 Unit
36 Loudspeaker 6 Unit
37 Sound System 4 Unit
38 Megaphone 1 Unit
39 Microphone 10 Unit
40 Stabilitator 8 Unit
244
NO SARANA/PRASARANA JUMLAH KETERANGAN
41 Timbangan Orang 1 Unit
42 Alat Hiasan 15 Unit
43 Lambang Garuda Pancasila 6 Unit
44 Tiang Bendera 28 Unit
45 Pataka 5 Unit
46 Kaca Hias 6 Unit
47 Dispenser 2 Unit
48 Mimbar/Podium 1 Unit
49 Lambang Instansi 1 Unit
50 Handy Cam 2 Unit
51 Gordyin/Kray 3 Unit
52 Uninterruptible Power Supply (UPS) 8 Unit
53 Digital Audio Taperecorder 2 Unit
54 Peralatan Studio Audio Lainnya 1 Unit
55 Telephone (PABX) 1 Unit
56 Minor Surgical Set (Alat Kedokteran
Umum)
1 Unit
57 Stetoscope (Alat Kedokteran Umum) 1 Unit
58 Tensimeter 1 Unit
59 Waskom 1 Unit
60 Timbangan Badan (Alat Kedokteran
Umum)
1 Unit
61 P. C. Unit 35 Unit
62 Lap Top 156 Unit
63 Hard Disk 7 Unit
64 CPU (Peralatan Personal Komputer) 1 Unit
245
NO SARANA/PRASARANA JUMLAH KETERANGAN
65 Monitor 2 Unit
66 Printer (Peralatan Personal Komputer) 52 Unit
67 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 1 Unit
68 External CD/DVD Drive (ROM) 1 Unit
69 Peralatan Personal Komputer Lainnya 2 Unit
70 Server 8 Unit
71 Hub 12 Unit
72 Modem 2 Unit
73 Wireless Access Point 90 Unit
74 Peralatan Jaringan Lainnya 8 Unit
75 Voice Recorder 5 Unit
76 Monografi 4 Unit
77 Peta (Map) 1 Unit
78 Blue Print 10 Unit
79 Piala 49 Unit
80 Audio Mixing Portable 3 Unit
Kendaraan Dinas
No. Uraian Tahun
Perolehan
Kondisi
Ket Baik
Rusak
Ringan
Rusak
Berat
I Jenis Kendaraan Roda 4
1 Sedan Vios 2007 V
2 Sedan Vios 2018 V
3 Minibus 1999 V
246
4 Minibus 2006 V
5 Minibus 2011 V
6 Minibus 2011 V
II Jenis Kendaraan Roda 2
1 Honda 1999 V
2 Honda 2000 V
3 Honda 2006 V
4 Honda 2006 V
5 Honda 2007 V
6 Honda 2005 V
7 Honda 2005 V
8 Honda 2005 V
9 Honda 2011 V
Rumah Dinas
No. Uraian Jumlah
Kondisi
Ket Baik
Rusak
Ringan
Rusak
Berat
I. Rumah Dinas
1 Rumah Dinas Ketua 1 V
2 Rumah Dinas Wakil Ketua 1 V
3 Rumah Dinas Hakim 18 V
247
3. PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM
Manajemen Asset Barang Milik Negara
Manajemen asset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang
mencakup seluruh siklus hidup asset. Selama tahun 2018 Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam Kelas I-A mengelola asset/barang milik negara meliputi :
Tanah
Beberapa asset berupa tanah yang berada dalam penguasaan Mahkamah Agung RI cq
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel
berikut di bawah ini.
Gedung dan Bangunan
Gedung yang dimiliki Pengadilan Negeri Lubuk Pakam per 30 Nopember 2018 yaitu :
Kenderaan Dinas
Kenderaan dinas yang dimiliki Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A
per 31 Desember 2018 yaitu :
No Tanah Luas Tanah
1. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II 6,259 M2
2. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 5,943 M2
No Gedung dan Bangunan Satuan (Unit)
1. Bangunan Gedung Kantor Permanen 3
2. Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen 2
3. Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen 10
248
No Uraian Tahun
Perolehan
Kondisi Ket
Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
I Jenis Kenderaan Roda 4
1. Minibus Kijang Inova 2010 - Rusak
Ringan -
2. Minibus Kijang Inova Baik - - Pinjam
Pakai
II Jenis Kenderaan Roda 2
1. Supra X 125 2007 - Rusak
Ringan -
BK
2074 M
2. Supra X 125 2009 - Rusak
Ringan -
BK
2479 M
3. Supra X 125 2009 - Rusak
Ringan -
BK
2480 M
4. Supra X 125 2009 - Rusak
Ringan -
BK
2481 M
Rumah Dinas
No Uraian Jumlah
Kondisi
Ket Baik
Rusak
Ringan No
I Rumah Dinas
1. Rumah Dinas Ketua 1 Unit - Rusak
Ringan - -
2. Rumah Dinas Wakil Ketua 1 Unit - Rusak
Berat - -
3. Rumah Dinas Hakim 10 Unit 5 Baik 2 Rusak
Ringan
3 Rusak
Berat -
4 Rumah Dinas Panitera - - - - -
5 Rumah Dinas Sekretaris - - - - -
Sarana/Prasarana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A
No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Ket
I Ruangan
1 Ruang Ketua 1 Buah Baik
2 Ruang Wakil Ketua 1 Buah Baik
3 Ruang Hakim 7 Buah Baik
249
4 Ruang Panitera 1 Buah Baik
5 Ruang Sekretaris 1 Buah Baik
6 Ruang Wapan 1 Buah Baik
7 Ruang Sidang Umum 6 Buah Baik
8 Ruang Panitera Muda Pidana 1 Buah Baik
9 Ruang Panitera Muda Perdata 1 Buah Baik
10 Ruang Panitera Muda Hukum 1 Buah Baik
11 Ruang Panitera Pengganti 4 Buah Baik
12 Ruang Umum dan Keuangan 1 Buah Baik
13 Ruang Kepegawaian, Organisasi dan
Tata Laksana 1 Buah Baik
14 Ruang Perencanaan, TI & Pelaporan 1 Buah Baik
15 Ruang Perpustakaan 1 Buah Baik
16 Ruang Mediasi 1 Buah Baik
17 Ruang Laktasi 1 Buah Baik
18 Ruang Arsip Pidana 4 Ruang Baik
19 Ruang Arsip Perdata 1 Ruang Baik
20 Ruang Tunggu Umum 1 Ruang Baik
21 Ruang Kaukus 1 Ruang Baik
22 Ruang Diversi 1 Ruang Baik
23 Ruang Teleconference 1 Ruang Baik
24 Ruang Akreditasi 1 Ruang Baik
25 Ruang Ramah Anak 1 Ruang Baik
26 Ruang Tunggu Jaksa 1 Ruang Baik
26 Ruang Kasir 1 Ruang Baik
27 Ruang Piket Posbakum 1 Ruang Baik
28 Ruang/Kantin - Sederhana
29 Ruang/Musholah - Baik
II Sarana / Prasarana Fasilitas
Perkantoran
1 Komputer 9 Rusak Berat
2 Laptop 14 Baik
3 Infokus 1 Baik
4 PC 26 Baik
5 Genset 1 Baik
6 Scaner 3 Baik
7 Printer 19 Baik
8 Faximili 1 Baik
9 Server 2 Baik
10 Router 1 Baik
11 Box Corer 5 Baik
12 AC 31 Baik
13 Kipas Angin 15 Baik
14 Televisi 1 Baik
250
15 Filing Cabinet Besi 19 Rusak Ringan
16 Brankas 3 Baik
17 Felling Cabinet Kayu 10 Baik
18 CCTV 2 Baik
19 Meja Kerja Besi / Metal 1 Rusak Berat
20 Meja Kerja Kayu 250 Baik/Rusak
Ringan
21 Kursi Besi/Metal 267 Baik / Rusak
Ringan
22 Kursi Kayu 115 Baik / Rusak
23 Sice 24 Rusak Ringan
24 Bangku Panjang Kayu 36 Baik/Rusak
Ringan
25 Loudspeaker 2 Baik
4. PENGADILAN NEGERI BINJAI
Kendaraan Dinas
No.
U R A I A N
Tahun
Perolehan
Kondisi
Ket Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
I Jenis Kendaraan Roda 4
1. Toyota Kijang 2001 1 - -
2. Toyota Kijang Inova E 2007 1 - -
3. Toyota Kijang Inova E 2011 1 - -
II Jenis Kendaraan Roda 2
1. Suzuki A 100 1982 - - 1
2. Yamaha V 100 E 1997 - - 1
3. Yamaha V 100 E 1982 - - 1
4. Honda NF 125 SD 2005 1 - -
5. Honda NF 125 SD 2005 1 - -
6. Honda NF 125 TD 2005 1 - -
7. Honda NF 125 TD 2008 - - 1
8. Honda NF 125 TD 2008 - - 1
SARANA / PRASARANA PENGADILAN NEGERI BINJAI
No. Sarana / Prasarana Gedung JUMLAH KET
1. RUANG KETUA 1
251
2. RUANG WAKIL KETUA 1
3. RUANG HAKIM 3
4. RUANG PANITERA 1
5. RUANG SEKRETARIS 1
6. RUANG WAKIL PANITERA 1
7. RUANG PIDANA 1
8. RUANG PERDATA 1
9. RUANG HUKUM 1
10. RUANG UMUM KEUANGAN 1
11. RUANG KEPEGAWAIAN DAN
ORTALA
1
12. RUANG PERPUSTAKAAN 1
13. RUANG ARSIP 1
14. RUANG PANITERA PENGGANTI 1
15. RUANG RAPAT KETUA 1
16. RUANG SIDANG CAKRA 1
17. RUANG SIDANG CANDRA 1
18. RUANG SIDANG SARI (Anak) 1
19. RUANG TUNGGU ANAK
(Korban/Saksi)
1
20. RUANG DIFABEL 1
21. RUANG PU 1
22. RUANG POSBAKUM 1
23. RUANG MEDIASI DAN DIVERSI 1
24. RUANG LAKTASI 1
25. RUANG KESEHATAN 1
26. RUANG TAHANAN PRIA 1
252
27. RUANG TAHANAN WANITA 1
28. RUANG TAHANAN ANAK 1
29. RUANG GUDANG I 1
30. RUANG GUDANG II 1
31. RUANG GUDANG III 1
32. RUANG POS JAGA DEPAN 1
SARANA / PRASARANA PENGADILAN NEGERI BINJAI
No. SARANA / PRASARANA FASILITAS
PERKANTORAN
JUMLAH KET
1. SCANNER 5
2. RAK-RAK PENYIMPAN 1
3. LEMARI PENYIMPAN 3
4. MESIN KETIK MANUAL PORTABEL (11-13
INCI)
7
5. MESIN KETIK MANUAL LANGEWAGON
(18-27 INCI)
6
6. MESIN STENSIL MANUAL FOLIO 1
7. LEMARI BESI/METAL 7
8. LEMARI KAYU 38
9. RAK BESI 23
10. RAK KAYU 11
11. FILING KABINET BESI 24
12. BRANDKAS 1
13. CCTV – Camera Control Television System 2
14. WHITE BOARD 14
15. HAND METAL DETECTOR 1
16. PERKAKAS KANTOR LAINNYA 1
17. MEJA KERJA KAYU 110
18. KURSI BESI / METAL 171
19. KURSI KAYU 44
20. SICE 7
21. BANGKU PANJANG KAYU 8
22. MEJA RAPAT 1
23. MEJA KOMPUTER 6
24. MEJA KETIK 1
25. MEJA MARMER -
253
26. KURSI FIBER GLAS / PLASTIK 2
27. PARTISI 1
28. JAM ELEKTRONIK 10
29. A.C. SPLIT 25
30. KIPAS ANGIN 25
31. TELEVISI 3
32. TAPE RECORDER (Alat Rumah Tangga
lainnya (home use)
1
33. AMPLIFIER 1
34. EQUALIZER 1
35. LOUDSPEAKER 1
36. SOUND SYSTEM 1
37. MICROPHONE 1
38. MICROPHONE TABLE STAND 1
39. UNIT POWER SUPPLY 3
40. LAMBANG GARUDA PANCASILA 3
41. GAMBAR PRESIDEN / WAKIL PRESIDEN 2
42. TIANG BENDERA 2
43. KACA HIAS 1
44. PALU SIDANG 2
45. MEJA POTONG 1
46. GORDYN / KRAY 1
47. KABEL ROLL 1
48. PESAWAT TELEPHONE -
49. FAXCIMILE -
50. LOCAL BATTERY TELEPHONE -
51. FINGER PRINTER TIME AND
ATTANDANCE ACCSES CONTROL
SYSTEM
2
52. POWER SUPPLY (ALAT LABOTARIUM
IMMUNOLOGI)
-
53. GENERATOR 1
54. STABILIZER / UPS -
55. MEJA KERJA (ALAT LABORATORIUM
LAINNYA)
-
56. P.C UNIT 14
57. LAP TOP 13
58. AUTO SWITCH/DATA SWITCH 1
59. PRINTER (PERALATAN PERSONAL
KOMPUTER)
23
60. SERVER 2
61. ROUTER 1
254
Rumah Dinas
No.
U R A I A N
JLH
Kondisi
Ket Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
1 Rumah Dinas Ketua 1 1 - -
2. Rumah Dinas Wakil Ketua 1 1 - -
3. RUMAH DINAS HAKIM 10 6 2 2
5. PENGADILAN NEGERI KABANJAHE
Sarana dan Prasarana Gedung
Pengadaan
Sarana dan Prasarana Gedung di Pengadilan Negeri Kabanjahe terdiri dari :
I. Bangunan Gedung Kantor Permanen seluas 3,375 M2 terdiri 2 (dua) lantai
pembuatan pada tahun 1976 dengan jumlah ruangan sebagai berikut ;
1. Ruang Ketua Pengadilan;
2. Ruang Wakil Ketua;
3. Ruang Rapat Ketua Pengadilan;
4. Ruang Tunggu Tamu Ketua Pengadilan;
5. Ruang Ketua Majelis Hakim I;
6. Ruang Ketua Majelis Hakim II;
7. Ruang Ketua Majelis Hakim III;
8. Ruang Hakim IV;
9. Ruang Hakim V;
10. Ruang Hakim VI;
11. Ruang Hakim VII;
12. Ruang Transit Hakim ;
13. Ruang Panitera/Sekretaris;
14. Ruang Sekretaris
15. Ruang Wakil Panitera;
16. Ruang Panitera Muda Pidana;
17. Ruang Kepaniteraan Pidana;
18. Ruang PaniteraMuda Perdata;
19. Ruang Kepaniteraan Perdata;
20. Ruang Subbag Umum dan Keuangan;
21. Ruang Subbag Keportala;
22. Ruang Subbag Perencanaan,IT dan Pelaporan;
23. Ruang Panitera Pengganti;
255
24. Ruang Sidang Kartika;
25. Ruang Sidang Candra;
26. Ruang Sidang Tirta (Anak);
27. Ruang Sidang Cakra;
28. Ruang Tunggu Anak;
29. Ruang Mediasi;
30. Ruang Bertamu ;
31. Ruang Arsip I;
32. Ruang Arsip II;
33. Ruang Perpustakaan;
34. Ruang Tahanan Pria;
35. Ruang Tahanan Wanita;
36. Ruang Tunggu Anak;
37. Ruang Server;
38. Ruang Printer;
39. Ruang Posbakum;
40. Ruang Tunggu Jaksa;
41. Ruang Pengacara;
42. Ruang Sekretariatan Akreditasi dan Reformasi Birokrasi;
43. Ruang Kaukus;
44. Ruang Laktasi/Kesehatan;
45. Ruang Mediasi;
46. Ruang Diversi;
47. Ruang Tunggu Difabel;
48. Mushola;
49. Kantin;
50. Gudang.
II. Bangunan gedung tempat sidang/Zetting Plat di Kecamatan Tigabinanga
seluas 998 M2 terdiri 1 (satu) lantai pembuatan pada tahun 1981.
III. Rumah Dinas Gol. II Tipe B permanen seluas 120 M2 tahun pembuatan 1977
sebanyak 1 (satu) unit.
IV. Rumah Dinas Gol. II Tipe C permanen seluas 70 M2 sebanyak 8 (delapan)
unit yang semuanya ditempati.
Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Kabanjahe mendapatkan anggaran untuk
pembangunan Gedung Tahap ke-3 (tiga).
256
a. Pemeliharaan
Pengelolaan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung untuk Tahun 2018 telah
berjalan sesuai dengan Perencanaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Tahun
20178 Untuk Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang termasuk didalamnya
Belanja Barang ada anggaran Perawatan Gedung Kantor dan Perawatan Sarana
Gedung dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA tahun 2018.
b. Penghapusan
Di Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk tahun 2018 sudah mengajukan
penghapusan namun sebelum penghapusan akan terlebih dahulu dilakukan chek
opname fisik Barang Milik Negara (BMN), guna mengklasifikasikan barang yang
rusak berat dan barang yang rusak ringan.
Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
Sarana dan Prasarana fasilitas gedung di Pengadilan Negeri Kabanjahe terdiri dari :
No. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI
1 Kendaraan Dinas roda 4 (empat) 4 Buah Baik
2 Kendaraan Dinas roda 2 (dua) 6 Buah Baik
3 Lemari besi metal / Penyimpan 1 Buah Baik
4 Lemari Kayu 24 Buah Baik
5 Filling cabinet besi 24 Buah Baik
6 Papan visual / papan nama 5 Buah Baik
7 White Board 13 Buah Baik
8 Mesin Absensi 1 Buah Baik
9 Meja Kerja Kayu 96 Buah Baik
10 Meja kerja besi/metal 8 Buah Baik
11 Kursi besi/metal 180 Buah Baik
12 Kursi kayu 89 Buah Baik
13 Sice / sofa 6 Buah Baik
14 Bangku Panjang Kayu 21 Buah Baik
15 Meja resepsionis 1 Buah Baik
16 Meja rapat 1 Buah Baik
17 Meja computer 1 Buah Baik
18 Meja sidang 1 Buah Baik
19 Kursi fiber glas/plastic 18 Buah Baik
20 Loudspeaker 4 Buah Baik
21 Partisi 2 Buah Baik
22 Jam mekanis 11 Buah Baik
257
23 Jam elektronik 2 Buah Baik
24 Sound system 1 Buah Rusak
25 Wireless 1 Buah Baik
26 Lambang garuda pancasila 6 Buah Baik
27 Faximile 1 Buah Baik
28 PC unit 11 Buah 4 rusak
29 Laptop 11 Buah Baik
30 Printer 12 Buah 7 rusak
31 LCD Monitor 2 Buah Baik
32 Telepon 2 Buah Baik
33 Acces Point 20 Unit Baik
34 Stabilizer 15 KVA 1 Unit Baik
35 UPS SERVER 20 KVA 1 Unit Baik
36 Rak Server 1 Unit Baik
7. PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI
Manajemen asset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang
mencakup seluruh siklus hidup asset. Selama tahun 2018 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
mengelola asset/barang milik Negara meliputi :
Tanah
Tanah yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi digunakan untuk
kepentingan dinas jabatan yaitu didirikan Gedung dan/atau Bangunan Rumah
Negara/Dinas yang diperuntukkan untuk Ketua, para Hakim, Pejabat di lingkungan
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Beberapa asset berupa tanah yang berada dalam
penguasaan Mahkamah Agung RI cq Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2018
dapat dilihat dalam tabel berikut di bawah ini.
Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan yang di kelola dan tercatat dalam Laporan Barang Milik
Negara (BMN) Pengadilan Negeri Tebing Tinggi per Desember 2018 yaitu :
No Tanah Luas Tanah
1. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I 2.674M2
2. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II 203 M2
3. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 6.831 M2
258
Kenderaan Dinas
Kenderaan dinas yang dimiliki Pengadilan Negeri Tebing Tinggi per 30 Nopember
2018 yaitu :
No Uraian
Tahun
Perolehan
Kondisi Ket
Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
I Jenis Kenderaan Roda 4
1. Minibus Kijang Inova 2006 v BK
1393 VQ
2. Minibus Kijang Inova 2012 v BK
1194 N
3. Minibus Kijang Inova 2017 v BK
1269 N
II Jenis Kenderaan Roda 2
1. Suzuki A-10.VIII 1985 v BK 6060
2. Yamaha Alfa 1996 v BK 2785 J
3. Honda 125 2006 v BK
2036 N
4. Honda 125 2006 v BK
2037 N
5. Honda NF 125 SD 2007 v BK
2286 N
6. Honda NF 125 TD 2009 v BK
2794 N
7. Honda NF 125 TD 2009 v BK
2795 N
8. Honda NF 125 TD 2009 v BK
2796 N
No Gedung dan Bangunan Satuan (Unit)
1. Bangunan Gedung Kantor Permanen 1
2. Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen 8
3. Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen 1
259
Rumah Dinas
No Uraian Jumlah
Kondisi
Ket
Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
I Rumah Dinas
1. Rumah Dinas Ketua 1 1
2. Rumah Dinas Wakil Ketua 1 1
3. Rumah Dinas Hakim 7 6 1
Rusak berat
karena
Terbakar
4 Rumah Dinas Panitera 1 1
5 Rumah Dinas Sekretaris -
Sarana/Prasarana Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan
I Ruangan Kondisi
1 Ruang Ketua 1 Baik
2 Ruang Wakil Ketua 1 Baik
3 Ruang Hakim 3 Baik
4 Ruang Panitera 1 Baik
5 Ruang Sekretaris 1 Baik
6 Ruang Sidang 3 Baik
7 Ruang Kepaniteraan Muda Pidana 1 Baik
8 Ruang Kepaniteraan Muda Perdata 1 Baik
9 Ruang Kepaniteraan Muda Hukum 1 Baik
10 Ruang Panitera Pengganti 1 Baik
11 Ruang Umum dan Keuangan 1 Baik
12 Ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana 1 Baik
13 Ruang Perencanaan, TI & Pelaporan 1 Kurang Memadai
14 Ruang Perpustakaan 1 Kurang Memadai
15 Ruang Mediasi/Diversi 1 Baik
16 Ruang Laktasi dan Poliklinik 1 Baik
17 Ruang Arsip Pidana 1 Kurang Luas
18 Ruang Arsip Perdata 1 Kurang Luas
19 Ruang Tunggu Anak 1 Baik
20 Kantin 1 Sederhana
21 Musholah 1 Baik
22 Ruang Tahanan 3 Milik Kejaksaan
23 Ruang Tunggu Jaksa 1 Baik
260
24 Ruang Tunggu 1 Baik
25 Ruang Smoking Area 1 Baik
26 Ruang Posyankum 1 Baik
27 Ruang Tunggu Terbuka 1 Baik
28 Ruang Kaukus 1 Baik
29 Ruang PTSP 1 Baik
30 Toilet Umum Pria 1 Baik
31 Toilet Umum Wanita 1 Baik
32 Toilet Ruang Ketua 1 Baik
33 Toilet Ruang Wakil Ketua 1 Baik
34 Toilet Ruang Panitera 1 Baik
35 Toilet Ruang Mediasi 1 Baik
36 Toilet Ruang Kepaniteraan Hukum 1 Baik
37 Pagar 1 Baik
II Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran Jumlah Satuan
1 Transportable Generating Set 1 Unit
2 Mesin Ketik Manual 3 Buah
3 Lemari Besi/Metal 1 Buah
4 Lemari Kayu 18 Buah
5 Rak Besi 2 Buah
6 Rak Kayu 14 Buah
7 Filing Cabinet Besi 12 Buah
8 Brankas 2 Buah
9 Buffet 2 Buah
10 Locker 101 Buah
11 CCTV 1 Buah
12 Papan visual/Papan Nama 8 Buah
13 Meja Kerja Kayu 64 Buah
14 Kursi Besi/Metal 114 Buah
15 Kursi Kayu 34 Buah
16 Sice 5 Buah
17 Bangku Panjang Kayu 20 Buah
18 Meja Rapat 12 Buah
19 Meja Komputer 6 Buah
20 Meja Resepsionis 3 Buah
21 Kursi Fiber Glass/Plastik 4 Buah
22 AC Split 21 Buah
23 Kipas Angin 3 Buah
24 Televisi 1 Buah
25 Sound System 3 Buah
26 Lambang Instansi 1 Buah
27 Asbak Tinggi 12 Buah
28 UPS 5 Buah
29 Faksimile 1 Buah
30 PC Unit 14 Buah
31 Laptop 10 Buah
32 Printer 8 Buah
33 Scanner 2 Buah
34 Server 1 Buah
35 Router 1 Buah
36 ATS 1 Buah
261
37 Instalasi Pusat Pengatur Listrik kapasitas
sedang 2 Unit
38 Jaringan Telepon diatas tanah lainnya 1 Unit
39 Monografi 11.977 Buah
8. PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR
Pengadilan Negeri Pematang Siantar memiliki Gedung seluas 1927 m2, yang
memiliki fasilitas :
No Uraian Jumlah Keterangan
1 Ruang Sidang 3
2 Ruang Sidang Ramah Anak 1
3 Ruang PTSP 1
4 Ruang Tahanan 2
5 Ruang Mediasi 1
6 Ruang Kaukus 1
7 Ruang Kesehatan/Laktasi 1
8 Ruang Media Centre/Humas 1
9 Ruang Teleconfrence 1
10 Ruang Diversi 1
11 Ruang Tamu Terbuka 1
12 Ruang Rapat/Pertemuan 1
13 Ruang Tunggu Sidang 1
14 Ruang Tunggu Ramah Anak 1
15 Ruang Posbakum 1
16 Toilet Umum 2
17 Toilet Lantai 1 1 6 unit
18 Toilet Lantai 2 1 4 unit
19 Toilet Lantai 3 1 I Unit
20 Ruang Arsip 3
21 Ruang Perpustakaan 1
22 Ruang Gudang 1
23 Ruang KPN 1
24 Ruang WKPN 1
25 Ruang Panitera 1
26 Ruang Sekretaris 1
27 Ruang Hakim 2
28 Ruang Kepaniteraan Muda Perdata 1
29 Ruang kepaniteraan Muda Hukum 1
30 Ruang Kepaniteraan Pidana 1
31 Ruang Bagian Kepegawaian Ortala 1
32 Ruang Umum dan Keuangan 1
262
33 Ruang PTIP 1
34 Ruang Panitera Pengganti 1
35 Ruang Jurusita 1
36 Ruang Tunggu Jaksa dan Advokat 1
Pengadilan Negeri Pematang Siantar memiliki aset berupa Tanah sebanyak 7 tempat
yang telah bersertifikat a.n. Pemerintah R.I Cq. Mahkamah Agung RI dengan rincian
sebagai berikut :
Rumah Dinas
Diatas tanah tersebut berdiri 13 Unit Rumah Dinas, yaitu Rumah Dinas Ketua, WKPN
dan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan rincian sebagai berikut :
No Rumah Dinas Alamat Unit Keterangan
`1 Ketua Pengadilan
Jalan Adam Malik No. 71 Kel. Timbang
Galung Kec. Siantar Barat Pematang
Siantar.
1 Rusak Ringan
No Nomor Sertifikat Luas Tanah (m2) Alamat
1. Hak Pakai 129 2.876 M2 Jl. Jend. Sudirman No. 15 P. Siantar
2. Hak Pakai No. 33 450 M2 Jl. Kasad Blk. Kel Sitalasari Kec. Sitalasari
Kota Pematang Siantar
3. Hak Pakai 78 578 m2 Jl. Adam Malik Kel. Timbang galung Kec.
Siantar Barat Kota Pematang Siantar
4. Hak pakai 361 1432 m2 Jl. Meranti Ujung Kec. Kahean kota
Pematang Siantar
5 Hak Pakai 122 403 m2 Jl. Pantai Timur No. 8 Kec. Siopat Suhu
Kota Pematang Siantar
6 Hak Pakai 174 586 m2 Jalan Sadum kel. Bantan Kec. Siantar
Utara
7 Hak pakai 173 918 m2 Jalan Sadum kel. Bantan Kec. Siantar
Utara
263
2 Wakil Ketua
Pengadilan
Jalan Sadum Kel. Bantan Kec. Siantar
Barat Pematang Siantar 1 Rusak ringan
3 Panitera
Jalan Pantai Timur No. 8 kel. Siopat
Suhu Kec. Siantar Selatan Pematang
Siantar
1 Rusak ringan
4 Hakim
Jalan Pantai Timur No. 8 kel. Siopat
Suhu Kec. Siantar Selatan Pematang
Siantar
1 Rusak ringan
5 Hakim Jalan Kasad Blk. kel. Sitalasari Kec.
Siantar Sitalasari Pematang Siantar 2 Rusak berat
6 Hakim Jalan Sadum kel. Bantan Kec. Siantar
Utara Pematang Siantar 2 Rusak ringan
7 Hakim Jl. Meranti Ujung Kel. Kahean Kec.
Siantar Utara Pematang Siantar. 5
3 unit rusak
berat, 2 unit
rusak ringan
Pengadilan Negeri Pematang Siantar memiliki peralatan dan mesin berupa :
Kendaraan Dinas
No Jenis
Merek
Tahun
Perolehan
Nomor
Polisi
Nomor
BPKB Keterangan
1. Roda Empat Toyota 2007 BK 1047 T E No.
6518969 Baik
2. Roda Empat Toyota 2001 BK 728 H 0790518 Rusak Ringan
3. Roda Dua Honda 2007 BK 2365 W 4065525 Rusak Ringan
4. Roda Dua Honda 2005 BK 2150 W D No.
8497831 Rusak Ringan
5. Roda Dua Honda 2005 BK 2151 W D No.
8497832 Rusak Ringan
6. Roda Dua Honda 2008 BK 2256 T F No
6376801 Rusak Ringan
7. Roda Dua Honda 2008 BK 2254 T F No
6376870 Rusak Ringan
8. Roda Dua Honda 2008 BK 2255 T 6376802-B Rusak Ringan
264
Inventaris Kantor
No Nama/Jenis Barang Kode Barang Jumlah Unit
1 Mesin Hitung Elektronik/Calculator 3. 05. 01. 02. 003 1
2 Mesin Stensil Manual Folio 3. 05. 01. 03. 001 1
3 Lemari Kayu 3. 05. 01. 04. 002 30
4 Brankas 3. 05. 01. 04. 007 3
5 Papan Visual/papan nama 3. 05. 01. 05. 008 5
6 White Board 3. 05. 01. 05. 010 12
7 Mesin Absensi 3. 05. 01. 05. 017 2
8 Meja Kerja Kayu 3. 05. 02. 01. 002 123
9 Kursi Besi/metal 3. 05. 02. 01. 003 158
10 Kursi Kayu 3. 05. 02. 01. 004 110
11 Sice 3. 05. 02. 01. 005 7
12 Bangku Panjang Kayu 3. 05. 02. 01. 007 35
13 Meja Resepsionis 3. 05. 02. 01. 14 1
14 AC Split 3. 05. 02. 04. 004 16
15 Kipas Angin 3. 05. 02. 04. 006 7
16 Sound System 3. 05. 02. 06. 008 1
17 Stabilisator 3. 05. 02. 06. 019 2
18 Gambar Presiden/Wakil Presiden 3. 05. 02. 06. 027 2
20 Palu Sidang 3. 05. 02. 06. 040 4
22 Pesawat Telephone 3. 06. 02. 01. 003 1
23 Faximile 3. 06. 02. 01. 010 1
24 CCTV (Camera Control Television
System) 3. 05. 01. 05. 007 2 set
25 Internet 3. 10. 01. 01. 004 2
26 Server 3. 10. 01. 01. 004 2
265
27 P.C. Unit 3. 10. 01. 02. 001 25
28 Lap Top 3. 10. 01. 02. 002 14
29 Monografi 6. 01. 01. 01. 001 ±1200
31 Meja Rapat 3. 05. 02. 01. 008 1
33 Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan
Dan Pengamanan 3. 15. 04. 04. 999 2
35 Printer (Peralatan Personal
Komputer) 3. 10. 02. 03. 003 18
36 Scanner (Peralatan Personal
Komputer) 3. 10. 02. 03. 004 5
36 Router 3. 10. 02. 04. 002 1
36 Tangga Alumunium 3. 05. 02. 06. 034 3
37 Tabung Pemadam Api 3. 05. 01. 05. 001 7
38 Rak Server 3. 10. 02. 04. 014 1
39 Meja Rapat (mediasi) 3. 05. 02. 01. 008 1 set
40 Genset 3. 01. 03. 04. 001 1
41 Infocus 3. 05. 01. 05. 048 1
Adapun penyerapan anggaran yang diguankan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin
yakni sebesar Rp. 110.578.794 (seratus sepuluh juta limaratus tujuh puluhdelapan ribu
tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). Pemeliharaan ini berupa pemeliharaan
kendaraan roda 4 dan roda 2, serta pemeliharaan barang barang berupa mesin lainnya
yakni PC, laptop, Printer, AC, genset dan perawatan mesin lainnya.
9. PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Sarana dan Prasarana Gedung
- Pengadaan
Pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Simalungun melakukan pengadaan
tambah daya listrik dan perbaikan instalasi listrik, meubelaiar dan pengolah data dan
266
Komunikasi yang berjumlah Rp 295.065.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta enam
puluh lima ribu rupiah). Pengadilan Negeri Simalungun tidak ada kegiatan pengadaan
sarana dan prasarana fasilitas gedung
- Pemeliharaan
Pada tahun 2018, pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Pengadilan
Negeri Simalungun telah melaksanakan pemeliharaan rutin terhadap kantor dinas
Pengadilan Negeri Simalungun yang dibebankan pada Jenis Belanja 523111.
Pemeliharaan tersebut meliputi pengecatan kantor dinas, pengecatan pagar, dan
perbaikan kanopi dengan biaya sebesar Rp. 146.407.000,- (seratus empat puluh enam
juta empat ratus tujuh ribu rupiah). Selain itu, pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Fasilitas Gedung dilaksanakan secara rutin dan kontiniu. Pemeliharaan tersebut
dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Simalungun Nomor :
0304/005/01.2.01/02/2018 tanggal 07 Desember 2017 yang dibebankan pada Jenis
Belanja 523121 dengan biaya sebesar Rp. 172.990.000,- (seratus tujuh puluh dua juta
sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Pemeliharaan tersebut meliputi
pemeliharaan terhadap :
a. Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 2 unit;
b. Kendaraan dinas roda 2 sebanyak 6 unit;
c. Inventaris Kantor;
d. Personal Computer dan Laptop sebanyak 14 unit;
e. Pemeliharaan Genset.
- Penghapusan
Tahun 2018 Pengadilan Negeri Simalungun tidak ada melaksanakan
penghapusan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara, juga tidak ada melaksanakan
penghapusan Sarana dan Prasarana Lingkungan Gedung.
267
10. PENGADILAN NEGERI KISARAN
Manajemen Aset Barang Milik Negara
Manajemen aset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang
mencakup seluruh siklus hidup aset. Selama tahun 2018 Pengadilan Negeri Kisaran
mengelola aset/barang milik Negara meliputi :
Tanah
Beberapa aset Negara berupa tanah yang berada dalam penguasaan Mahkamah
Agung RI cq Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2018 dapat dilihat di bawah ini.
Daftar Sarana dan Prasarana Tanah Pengadilan Negeri Kisaran
No Tanah Jumlah Bidang
Tanah
Total Luas Tanah
(m2)
1 Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I 6 4,229
2 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 2 5,269
Gedung dan Bangunan
Gedung yang dimiliki Pengadilan Negeri Kisaran per 31 Desember 2018 yaitu :
No Gedung Bangunan Satuan (Unit)
1 Bangunan Gedung Kantor Permanen 3
2 Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen 1
3 Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat 1
4 Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen 12
5 Pagar Permanen 1
Kenderaan Dinas
Kenderaan dinas yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pengadilan Negeri
Kisaran per 31 Desember 2018 yaitu :
268
No Uraian
Tahun
Perolehan
Kondisi
Keterangan
Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
I Jenis Kenderaan
Roda 4
1. Minibus Toyota Kijang
(BK 615 V) 2004 -
Rusak
Ringan -
Pinjam pakai
dari Pemkab
Asahan
2. Minibus Toyota Innova
(BK 4 V) 2008 Baik - - Milik sendiri
3. Minibus Toyota Innova
(BK 1147 BB) 2014 Baik - -
Hibah dari
Pemkab Batu
Bara
4. SUV Mitsubishi Pajero (BK
1241 V) 2017 Baik - -
Pinjam pakai
dari Pemkab
Asahan
II Jenis Kenderaan
Roda 2
1. Honda NF125SD 2005 Rusak
Ringan - BK 2256 V
2. Honda NF125SD 2005 - Rusak
Ringan - BK 2257 V
3. Honda NF125SD 2005 - Rusak
Ringan - BK 2202 V
4. Honda NF125SD 2007 - Rusak
Ringan - BK 2391 V
5. Honda NF125SD 2008 - Rusak
Ringan - BK 2763 V
6. Honda NF125SD 2008 - Rusak
Ringan - BK 2777 V
Rumah Dinas
No Uraian Jumlah
Kondisi
Ket Baik
Rusak
Ringan
Rusak
Berat
1. Rumah Dinas Ketua 1 Baik - - -
2. Rumah Dinas Wakil Ketua 1 Baik - - -
3. Rumah Dinas Hakim 9 5 Baik 3 Rusak
Ringan
1 Rusak
Berat -
4 Rumah Dinas Panitera 1 Baik - - -
5 Rumah Dinas Sekretaris - - - - -
269
Sarana/Prasarana di wilayah hukum Pengadilan Kisaran
No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah
(Unit) Keterangan
I Ruangan
1 Ruang Ketua 1 Baik
2 Ruang Wakil Ketua 1 Baik
3 Ruang Hakim 1 Baik
4 Ruang Panitera 1 Baik
5 Ruang Sekretaris 1 Baik
6 Ruang Sidang 5 Baik
7 Ruang Panitera Muda Pidana 1 Baik
8 Ruang Panitera Muda Perdata 1 Baik
9 Ruang Panitera Muda Hukum 1 Baik
10 Ruang Panitera Pengganti 1 Baik
11 Ruang Umum dan Keuangan 1 Baik
12 Ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana 1 Baik
13 Ruang Perencanaan, TI & Pelaporan 1 Baik
14 Ruang Perpustakaan 1 Baik
15 Ruang Mediasi 1 Baik
16 Ruang Tunggu Laktasi 1 Baik
17 Ruang Arsip Pidana 1 Baik
18 Ruang Arsip Perdata 1 Baik
19 Ruang Tunggu Umum 1 Baik
20 Ruang/Kantin 1 Sederhana
21 Ruang/Musholah 1 Baik
II Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran
1 Mesin Pompa air PMK 1
270
2 Lemari Penyimpan 0
3 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 2
4 Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inci) 2
5 Mesin Ketik Listrik Langewagon (18-27
Inci) 5
6 Mesin Hitung Manual 1
7 Lemari Kayu 29
8 Rak Besi 7
9 Rak Kayu 14
10 Filing Cabinet Besi 42
11 Brandkas 5
12 Peti Uang/Cash Box/Coin Box 1
13 Lemari Display 3
14 Tabung Pemadam Api 8
15 CCTV – Camera Control Television
System 5
16 Papan Visual/Papan Nama 2
17 White Board 10
18 Mesin Absensi 2
19 Overhead Projector 1
20 Hand Metal Detector 1
21 Perkakas Kantor Lainnya 6
22 Meja Kerja Kayu 190
23 Kursi Besi/Metal 150
24 Kursi Kayu 121
25 Sice 12
26 Bangku Panjang Besi/Metal 14
27 Bangku Panjang Kayu 59
271
28 Meja Rapat 2
29 Meja Komputer 2
30 Meja Resepsionis 2
31 Sketsel 4
32 Kursi Fiber Glas/Plastik 31
33 Jam Mekanis 4
34 Mesin Pemotong Rumput 1
35 A.C. Split 19
36 Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) 1
37 Kipas Angin 13
38 Televisi 4
39 Tape Recorder (Alat Rumah Tangga
Lainnya ( Home use ) 2
40 Amplifier 1
41 Loudspeaker 2
42 Sound System 1
43 Wireless 2
44 Microphone 6
45 Lambang Garuda Pancasila 2
46 Gambar Presiden/Wakil Presiden 2
47 Lambang Instansi 1
48 Uninterruptible Power Supply (UPS) 3
49 Analog/Digital Receiver 1
50 Camera Digital 1
51 LCD Monitor 1
52 Pesawat Telephone 11
53 Facsimile 3
272
54 Genset 1
55 P.C Unit 26
56 Lap Top 5
57 Note Book 3
58 Printer (Peralatan Personal Komputer) 29
59 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 2
60 Server 1
61 Router 1
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan Pengadilan Negeri Kisaran tahun
2018 sebagai berikut :
No Nama Asset
(Belanja Modal)
Jumlah
(Unit)
Harga Persatuan
(Rp)
Total Harga
(Rp)
1 Kursi Tunggu 9 1.850.000,- 16.650.000,-
2 AC Split 5 4.724.500,- 23.622.500,-
3 Lemari Toga/ Jas 2 4.235.000,- 8.470.000,-
4 Meja Informasi 1 27.500.000,- 27.500.000,-
5 Backdrop Meja Informasi 1 33.000.000,- 33.000.000,-
6 Laptop 3 12.800.000,- 38.400.000,-
Total 21 147.642.500
11. PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT
Manajemen Asset Barang Milik Negara
Manajemen Asset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang
mencakup seluruh siklus hidup asset. Selama tahun 2018 Pengadilan Negeri Rantau Prapat
mengelola asset/barang milik Negara meliputi :
273
Tanah
Beberapa asset berupa tanah yang berada dalam penguasaan Mahkamah Agung RI
cq Pengadilan Negeri Rantau Prapat Tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut di
bawah ini.
Tabel : Daftar Sarana dan Prasarana Tanah Pengadilan Negeri Rantau Prapat
Gedung dan Bangunan
Gedung yang dimiliki Pengadilan Negeri Rantau Prapat per 30 November 2018
yaitu :
Tabel : Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Rantau Prapat
Kenderaan Dinas
Kenderaan dinas yang dimiliki Pengadilan Negeri Rantau Prapat per 30 November 2018
yaitu :
No Uraian
Tahun
Perolehan
Kondisi
Keterangan
Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
I Jenis Kenderaan Roda 4
1. Toyota Kijang 1992 - √ - BK 119 Y
2. Minibus Kijang Kapsul 2004 Baik - - BK 459 Y
No Tanah Luas Tanah
1. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I 4330 m
2. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II -
3. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 10625 m
No Gedung dan Bangunan Satuan (Unit)
1. Bangunan Gedung Kantor Permanen 3
2. Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen 4
3. Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen -
274
3. Minibus Kijang Inova 2009 Baik - - BK 1054 Y
4. Minibus Kijang Inova 2017 Baik - - BK 1012 LS
II Jenis Kenderaan Roda 2
1. Mega Pro 2008 √ - - BK 2615 Y
2. Honda NF 125 SD 2008 √ - - BK 2614 Y
3. Honda NF 125 SD 2008 √ - - BK 2613 Y
4. Mega Pro 2007 √ - - BK 2502 Y
5. Honda NF 125 SD 2008 - √ - BK 6896 Y
6. Honda NF 125 SD 2008 - √ - BK 6897 Y
7. Honda C 180 2004 - - √ BK 6323 Y
8. Yamaha V 100 E 2004 - - √ BK 2788 J
9. Yamaha V 100 E 2004 - - √ BK 3747 J
10. Yamaha V 100 E 2004 - - √ BK 3749 J
Rumah Dinas
Sarana/Prasarana di wilaya hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat
No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan
I Ruangan
1 Ruang Ketua 1
No Uraian Jumlah
Kondisi
Keterangan Baik
Rusak
Ringan
Rusak
Berat
I Rumah Dinas
1. Rumah Negara Golongan I
Tipe B Permanen 1 √ - -
2. Rumah Negara Golongan I
Tipe C Permanen 7 √ - -
275
2 Ruang Wakil Ketua 1
3 Ruang Hakim 4
4 Ruang Panitera 1
5 Ruang Sekretaris 1
6 Ruang Sidang Umum 4
7 Ruang Panitera Muda Pidana 1
8 Ruang Panitera Muda Perdata 1
9 Ruang Panitera Muda Hukum 1
10 Ruang Panitera Pengganti 1
11 Ruang Umum dan Keuangan 1
12 Ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 1
13 Ruang Perencanaan, TI & Pelaporan 1
14 Ruang Perpustakaan 1
15 Ruang Mediasi 1
16 Ruang Tunggu Korban Anak/Ibu Menyusui 1
17 Ruang Arsip Pidana 1
18 Ruang Arsip Perdata 1
19 Ruang Tunggu Umum 2
20 Ruang/Kantin 1
21 Ruang/Musholah 1
II Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran
1 Komputer 23
2 Laptop 15
3 Infokus. 1
4 PABX. -
5 Mesin Ketik -
276
6 Mesin Fotocopy -
7 AC 4
8 Faximili 1
9 Genset 1
10 Sound System 3
11 Lemari Besi/Metal -
12 Lemari Kayu 36
13 Rak Besi 6
14 Rak Kayu 2
15 Filing Cabinet Besi 8
16 Brankas 2
17 Buffet -
18 Locker -
19 Papan Visual/Papan nama 3
20 Meja Kerja Kayu 100
21 Kursi Besi/Metal 101
22 Kursi Kayu 67
23 Sice 4
24 Bangku Panjang Kayu 16
25 Meja Rapat 4
26 Meja Komputer 2
27 Meja Resepsionis 1
28 Kursi Fiber Glas/Plastik -
29 Meubelair lainnya -
30 Kipas angin 15
31 Televisi 2
277
32 Stabilisator -
33 Lambang Instansi -
34 Asbak Tinggi -
35 Uninterruptible Power Supply (ups) 3
36 Finger Printer Time and Attandance Acces Control
system 1
37 Note Book -
38 Printer 13
39 Scanner 2
40 Server 2
41 Router 1
42 Automatic Transfer Switch (ATS) dan Automatic
Change Oer Swi 1
Sarana dan Prasarana
Pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tahun
2018 sebagai berikut :
No Nama Asset
(Belanja Modal)
Jumlah
(Unit)
Harga Persatuan
(Rp)
Total Harga
(Rp)
1 Komputer
2 Printer
3 Laptop 8 12.800.000 104.000.000
4 UPS
5 Meja Kerja Kayu
6 Lemari Kayu
7 Meja Kerja Kayu (meja
hukum anak)
8 Locker
9 AC Split
278
10 AC Split
11 Meubelair Lainnya
(Sofa KPN)
12 Jaringan
Total 8 12.800.000 104.000.000
12. PENGADILAN NEGERI PADANGSIDEMPUAN
Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Padangsidempuan
No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan
I. Ruang Ketua 1
1 Ruang Wakil Ketua 1
2 Ruang Hakim 3
3 Ruang Panitera 1
4 Ruang Sekretaris 1
5 Ruang Sidang Umum 2
6 Ruang Kepaniteraan 3
7 Ruang Kesekretariatan 2
8 Ruang Sidang Anak 1
9 Ruang Perpustakaan 1
10 Ruang Arsip 1
11 Ruang Panitera Pengganti 1
12 Ruang Jurusita 1
13 Ruang Mediasi 1
14 Ruang Laktasi dan Kesehatan 1
279
15 Ruang Ramah Anak 1
16 Ruang Pos Bakum 1
17 Musholla 1
18 Ruang Tahanan 2
19 Ruang Tunggu Jaksa 1
20 Ruang Tunggu Terbuka 1
21 Ruang Aula 1
Sarana/ Prasarana Fasilitas
Kantor
1 Komputer 20 14 (empat belas) rusak berat, 6
(enam) rusak ringan
2 Laptop 8 1 (satu) rusak berat, 2 (dua)
rusak ringan, 5 (lima) Baik
3 Printer 9 1 (satu) rusak ringan, 8 (delapan)
Baik
4 AC 15 1 (satu) rusak ringan, 14 (empat
belas) baik
5 Faximile 2 1 (satu) rusak ringan, 1 (satu)
rusak berat
6 Generator (Genset) 1 rusak berat
7 CCTV 5 Baik
8 Scanner 1 Baik
9 Mesin Ketik 4 1 (satu) rusak ringan, 3 (tiga)
rusak berat
10 Rak Besi 9 rusak berat
11 Brankas 2 1 (satu) rusak ringan
12 Mesin Absensi 1 rusak ringan
13 Kipas Angin 9 rusak berat
14 Televisi 1 rusak ringan
15 Amplier 1 rusak berat
280
16 Sound System 1 Baik
17 Kaca Hias 2 Baik
18 LED Monitor 1 Baik
19 LCD Monitor 1 rusak ringan
20 Server 2 Baik
21 Rak Kayu 4 1 (satu) rusak ringan, 3 (tiga)
rusak berat
Kendaraan Dinas
No Uraian Tahun
Perolehan
Kondisi
Keterangan Baik
Rusak
Ringan
Rusak
Berat
I. Jenis kendaraan Roda 4
1 Minibus (Kijang INNOVA
Type G) 2007 √
2 Minibus (Toyota KF-20 R) 1985 √ Dalam Proses
Pelelangan
3 Minibus (Toyota KF-52 R) 1997 √ Dalam Proses
Pelelangan
II. Jenis kendaraan Roda 2
1 Honda MCB 1992 √ Dalam Proses
Pelelangan
2 Yamaha V-100 E (Bebek
Manual) 1996 √
Dalam Proses
Pelelangan
3 Yamaha V 100 E (Bebek
Manual) 1996 √
Dalam Proses
Pelelangan
4 Honda NF-125 SD
(Bebek Manual) 2005 √
Dalam Proses
Pelelangan
5 Honda NF-125 SD
(Bebek Manual) 2005 √
Dalam Proses
Pelelangan
6 Honda NF 125 TD (Bebek
Manual) 2010 √
7 Honda GL 160 D 2010 √
8 Honda GL 160 D 2010 √
281
Rumah Dinas
No Uraian Jumlah
Kondisi
Keterangan
Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
I. Rumah Dinas
1 Rumah Dinas Ketua 1 √
2 Rumah Dinas Wakil Ketua 1 √
3 Rumah Dinas Hakim 6 √
4 Rumah Dinas Panitera 1 √
5 Rumah Dinas Sekretaris - -
13. PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
Pengelolaan sarana dan prasarana
a. Pengadaan
Tabel : Pengadaan Tahun 2018
Uraian Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Laptop) 38.568.000,-
Jumlah Rp. 38.568.000,-
b. Pemeliharaan
Tabel : Pemeliharaan Tahun 2018
Uraian Realisasi
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 114.233.200,-
Jumlah Rp. 114.233.200,-
282
c. Penghapusan
Tabel : Penghapusan Tahun 2018
Uraian Realisasi
1 2
NIHIL
Jumlah Rp. 0,-
Kendaraan Dinas
Tabel : Keadaan Kendaraan Dinas Tahun 2018
No Uraian Tahun
Perolehan
Kondisi
Keterangan Baik
Rusak
Ringan
Rusak
Berat
I Jenis Kendaraan
Roda 4
1 Mini Bus 2005 v
II Jenis Kendaraan
Roda 2
1 YAMAHA 1997 v
2 HONDA 2005 v
3 HONDA 2005 v
4 HONDA 2007 v
5 HONDA 2008 v
6 HONDA 2008 v
7 HONDA 2008 v
8 HONDA 2008 v
Rumah Dinas
Tabel : Keadaan Rumah Dinas Tahun 2018
No Nama Barang Luas Keterangan
1 Rumah Negara Golongan I Tipe C
Permanen
175 Rumah Dinas Hakim
2 Rumah Negara Golongan I Tipe C
Permanen
175 Rumah Dinas Hakim
283
3 Rumah Negara Golongan I Tipe C
Permanen
175 Rumah Dinas Hakim
4 Rumah Negara Golongan I Tipe C
Permanen
175 Rumah Dinas Hakim
5 Bangunan Gedung Kantor Permanen 144 Kantor
6 Bangunan Gedung Kantor
Permanen
317 Kantor
7 Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat 100 Teluk Dalam Nias Selatan
8 Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat 100 Pulau Tello Nias Selatan
Jumlah
14. PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
Manajemen Asset Barang Milik Negara
Manajemen Asset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang
mencakup seluruh siklus hidup asset. Selama tahun 2018 Pengadilan Negeri Sidikalang
mengelola asset/barang milik Negara meliputi:
Tanah
Beberapa asset Negara berupa tanah yang berada dalam penguasaan Mahkamah
Agung RI cq Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2018 dapat dilihat di bawah ini.
Daftar Sarana dan Prasarana Tanah Pengadilan Negeri Sidikalang
No Tanah Luas Tanah
1 Tanah Bangunan Rumah Negara Gd. I 2.742 m2
2 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 5.045 m2
Gedung dan Bangunan
Gedung yang dimiliki Pengadilan Negeri Sidikalang per 30 Nopember 2018 yaitu :
Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Sidikalang
284
No Gedung Bangunan Satuan (Unit)
1 Gedung Bangunan Kantor Permanen 2
2 Gedung Rumah Negara Gol.I Tipe B 1
3 Gedung Rumah Negara Gol.I Tipe C 8
Kenderaan Dinas
Kenderaan dinas yang dimiliki Pengadilan Negeri Sidikalang per 30 Nopember 2018 yaitu
No Uraian Tahun
Perolehan
Kondisi
Ket
Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
I Jenis Kenderaan Roda 4
1. Toyota Inova 2009 Baik - - BB 4 Y
2. Mitsubshi Kuda 2004 Rusak
Ringan - BB 266 Y
II Jenis Kenderaan Roda 2
1. Honda Supra 125 2006 Rusak
Ringan - BB 2149 Y
2. Honda Supra 125 2006 - Rusak
Ringan - BB 2148 Y
3. Honda Supra 125 2007 Baik - - BB 2308 Y
4. Honda Supra 125 2008 Baik - - BB 2333 Y
5. Honda Supra 125 2008 Baik - - BB 2332 Y
6. Honda Mega Pro 2008 Baik - - BB 2331 Y
7. Suzuki A 100 1982 - - Rusak
Berat BB 2020 Y
285
Rumah Dinas
No Uraian Jumlah Kondisi
Ket Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
I Rumah Dinas
1. Rumah Dinas Ketua 1 Baik
2. Rumah Dinas Wakil Ketua 1 Rusak
Ringan
3. Rumah Dinas Hakim 6 Rusak
Ringan
4 Rumah Dinas Panitera 1 Rusak
Ringan
5 Rumah Dinas Pegawai 4 Baik
Sarana/Prasarana di wilayah hukum Pengadilan Sidikalang
No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan
I Ruangan
1 Ruang Ketua 1 Buah Baik
2 Ruang Wakil Ketua 1 Buah Baik
3 Ruang Hakim 2 Buah Baik
4 Ruang Panitera 1 Buah Baik
5 Ruang Sekretaris 1 Buah Baik
6 Ruang Sidang 3 Buah Baik
7 Ruang Panitera Muda Pidana 1 Buah Baik
8 Ruang Panitera Muda Perdata 1 Buah Baik
9 Ruang Panitera Muda Hukum 1 Buah Baik
10 Ruang Panitera Pengganti 1 Buah Baik
11 Ruang Umum dan Keuangan 1 Buah Baik
286
12 Ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana
1 Buah Baik
13 Ruang Perencanaan, TI & Pelaporan 1 Buah Baik
14 Ruang Perpustakaan 1 Buah Baik
15 Ruang Mediasi 1 Buah Baik
16 Ruang Tunggu Korban Anak/Ibu Menyusui 1 Buah Baik
17 Ruang Arsip 1 Buah Baik
18 Ruang Tunggu Umum 1 Buah Baik
19 Ruang/Kantin 1 Buah Sederhana
20 Ruang/Musholah 1 Buah Baik
II Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran
1 Komputer 16 Buah 9 buah Baik
2 Laptop 13 Buah 10 buah Baik
3 Infokus. 1 Buah Baik
4 PABX. -
5 Mesin Ketik 14 Buah 4 Buah Baik
6 Mesin Fotocopy -
7 AC 1 Buah Baik
8 Faximili 1 Buah Baik
9 Genset 1 Unit Baik
10 Sound System -
11 Lemari Besi/Metal 20 Buah 10 Buah Baik
12 Lemari Kayu 20 Buah 7 Buah Baik
13 Rak-rak Penyimpanan 41 Buah 11 Buah Baik
14 Filing Cabinet Besi 30 Buah 17 Buah Baik
16 Brankas 3 Buah 2 Buah Baik
20 Meja Kerja Kayu 63 Buah 21 Buah Baik
287
21 Kursi Besi/Metal 319 Buah 129 Buah Baik
22 Kursi Kayu 30 Buah 30 buah rusak
24 Bangku Panjang Kayu 26 Buah 15 Buah Baik
26 Meja Komputer 3 Buah 1 buah baik
28 Bangku Panjang besi 8 Buah 8 buah baik
29 Sofa 14 Buah 7 buah baik
35 Uninterruptible Power Supply (ups) 2 Buah baik
36 Finger Printer Time and Attandance Acces
Control system
1 Buah Rusak
38 Printer 17 Buah 9 Buah baik
39 Scanner 2 Buah baik
40 Server 1 Buah baik
41 Router 1 Buah Baik
15. PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI
Selama periode tahun anggaran 2018, Pengadilan Negeri Tanjung Balai
mengelola sarana dan prasarana yang menjadi aset Barang Milik Negara (BMN)
meliputi:
Tanah/Bangunan
Tanah yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai digunakan untuk
kepentingan gedung kantor Pengadilan, serta rumah dinas jabatan. Tanah yang dikelola
dan tercatat dalam laporan Barang Milik Negara (BMN) per 30 November 2018 adalah
sebagai berikut:
No Lokasi
Tanah/Bangunan
Luas Tanah
/ Bangunan
(m2)
Jml Tanah
/Bangunan
yang berdiri
Keterangan
11 Jl. Pahlawan No. 9 2.754 1 Tanah Gedung Bersertifikat
2 Jl. Pulau Rakyat 1.000 1 Tanah Gedung Bersertifikat
288
Pekan
3 Jl. Cendrawasih 411 2 Tanah Rumah Negara Golongan
II
4 Jl. Pepaya 1.007 5 Tanah Rumah Negara Golongan
II
5 Jl. Pahlawan 202 1 Tanah Rumah Negara Golongan
II
6 Jl. Pattimura II 325 1 Tanah Rumah Negara Golongan
II
7 Jl. Abadi 400 2 Tanah Rumah Negara Golongan
II
8 Jl. Juanda 200 1 Tanah Rumah Negara Golongan
II
Rumah Dinas
No Uraian Jumlah
Kondisi
Ket Baik
Rusak
Ringan
Rusak
Berat
1 Rumah dinas Ketua 1 ✓ v
2 Rumah Dinas Wakil Ketua 1 ✓ V
3 Rumah Dinas Hakim 8 ✓
4 Rumah Dinas Panitera 1 ✓ V
5 Rumah Dinas Sekretaris 1 ✓ v
Kendaraan Dinas
Kendaraan dinas yang dikelola dan tercatat dalam laporan Barang Milik Negara (BMN)
Pengadilan Negeri Tanjung Balai per 30 November 2018 adalah sebagai berikut :
289
No Uraian Tahun
Perolehan
Kondisi
Ket Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
I Jenis Kendaraan Roda 4
1 Toyota Innova 31/12/2010 ✓
2 Toyota KF 80 01/04/2011 ✓
II Jenis Kendaraan Roda 2
1 Honda GL 160 02/01/2009 ✓
2 Honda NF 125 TD 12/122007 ✓
3 Honda NF 125 SD 13/02/2006 ✓
4 Suzuki 02/01/1981 ✓
5 Honda 02/01/2000 ✓
6 Honda 02/01/2000 ✓
7 Honda NF 125 SD 13/02/2006 ✓
8 Honda NF 125 TD 02/01/2009 ✓
Sarana dan Prasarana Gedung
No Saranan/Prasarana Gedung Jumlah Ket
1 Ruang Ketua 1
2 Ruang Wakil Ketua 1
3 Ruang Panitera 1
4 Ruang Sekretaris 1
5 Ruang Hakim 4
6 Ruang Panitera Pengganti 1
7 Ruang Panitera Muda Pidana 1
290
8 Ruang Panitera Muda Perdata 1
9 Ruang Panitera Muda Hukum 1
10 Ruang Kasubbag Umum dan Keuangan 1
11 Ruang Sub Bagian Kepegawaain dan Organisasi
Tata Laksana
1
12 Ruang Sub Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan 1
13 Ruang Ruang Sidang ( Cakra, Chandra) 2
14 Ruang Sidang Anak 1
15 Ruang Ramah Anak 1
16 Ruang Mediasi 1
17 Ruang Arsip 1
18 Ruang Perpustakaan 1
19 Ruang Ruang Pos Bakum 1
20 Ruang Tunggu Jaksa 1
21 Ruang Tahanan 2
22 Ruang Tunggu Pengunjung Tahanan 1
23 Ruang Gudang 1
24 Mushola 1
Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin (non kendaraan dinas) yang dikelola dan tercatat dalam
laporan Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Negeri Tanjung Balai per 30
November 2018 adalah sebagai berikut :
291
No Jenis Peralatan dan Mesin (Non Kendaraan)
Sub – Sub Kelompok Barang Jumlah Ket
1 Scanner (Universal Tester) 2
2 PC UNIT 24
3 Laptop 8
4 AC Split 11
5 Mesin Ketik 1
6 Faxmili 2
7 Filling Cabinet 26
8 Lemari Besi 16
9 Kipas Angin 4
10 Sound System 1
11 Meja Kerja Kayu 90
12 Kursi Fiber Glas/Plastik 4
13 Lemari Kayu 8
14 Kursi Besi/Metal 3
15 Mesin Absensi 1
16 Meja Sidang 9
17 Kursi Sidang Hakim 9
18 Bangku Panjang Kayu 42
19 Tabung Pemadam Api 3
20 LCD Projector Infocus 1
21 Layar LCD Projector 1
22 Camera digital 1
292
23 Jam Mekanis 7
24 Televisi 2
25 Lambang Garuda Pancasila 2
26 Server 1
21 Router 1
28 Hub 1
29 Brandkas 1
30 Meja Komputer 7
31 Meja Reseptionis 1
32 Partisi 1
33 Lambang Instansi 1
34 Stabilisator 7
35 Pesawat Telepon 2
36 Printer 23
16. PENGADILAN NEGERI BALIGE
Berikut adalah rekapitulasi Barang Inventaris Pengadilan Negeri Balige selama
tahun 2018
Sarana dan Prasarana Gedung
Gedung Pengadilan Negeri Balige termasuk klasifikasi kelas II yang terletak di
Kabupaten Toba Samosir Jalan Patuan Nagari No.06 Balige , dimana wilayah
Pemerintahan yang terbagi 2 wilayah hukum, yakni Toba Samosir dan Samosir. Yang
mana Toba Samosir mempunyai Zetting Plat di Pangururan yang termasuk Kabupaten
Samosir dan sampai saat ini masih digunakan sebagai tempat Sidang
293
Sarana / Prasarana di wilayah Pengadilan Negeri Balige
No. Sarana /Prasarana Gedung Jumlah Keterangan
1. Ruang Ketua 1
2. Ruang Wakil Ketua 1
3. Ruang Hakim 2 Ruang Hakim I dan II
4. Ruang Panitera 1
5. Ruang Sekretaris 1
6. Ruang Pamud Pidana 1
7. Ruang Panmud Perdata 1
8. Ruang Panmud Hukum 1
9.
Ruang Kasubag Perencanaan Teknoligi
Informasi dan Pelaporan 2 Ruang Ka.Sub Bag dan
10 Ruang Kasub Bag Kepegawauan dan Ortala 1 Ruang sidang anak
11. Kasubbag Umum dan Keuangan 1
12. Ruang Panitera Pengganti 1
13. Ruang Sidang 3
14. Ruang Mediasi 1
15. Ruang Tahanan 2
16. Ruang Tunggu Anak 1
17. Ruang Posbakum 1
18. Ruang Jaksa 1
19. Ruang Teleconfrence/ Diversi 1
20. Ruang Perpustakaan 1
21. Ruang Laktasi 1
294
Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran
No. Sarana /Prasarana Gedung Jumlah Keterangan
1 Kursi Kayu 76
2 Bangku Panjang Kayu 36
3 Kursi Dorong 1
4 Kursi Besi Metal 82
5 Meja Sidang(meja rapat) 4
6 Meja Kerja Kayu 31
7 Meja kerja besi/metal 4
8 Lemari Kayu 19
9 Mesin Ketik 1
10 Personal Komputer 17
11 Printer 18
12 Laptop 14
13 Filing Cabinet Besi 10
14 Brankas 1
15 White Board 4
16 AC 1
17 Genset 1
18 Rak Penyimpanan 10
19 Lemari Kayu 9
20 Filling kabinet 11
21 CCTV 7
22 Telepon Digital 9
23 Router 1
24 Monografi 4
295
25 Server 2
26 Scanner 2
27 TV 2
28 Lemari Besi 7
29 Tong Pemadam 3
30 Finger print 2
Kenderaan Dinas
No Uraian Tahun
Perolehan
Kondisi
Ket
Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
1 Jenis Kenderaan Roda 4 2014 V
2 Jenis Kenderaan Roda 2 2019 V
Seluruh barang-barang inventaris tersebut diatas tetap dirawat/ dijaga kondisinya secara
baik hingga saat ini sebagaimana adanya ketika diresmikan pengoperasian Pengadilan
Negeri Balige.
17. PENGADILAN NEGERI TARUTUNG
Sarana dan Prasarana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung Kelas II
Gedung Kantor
No. Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Keterangan
Ruangan
1. Ruang Ketua 1 Kondisi Baik
2. Ruang Wakil Ketua 1
Kondisi baik
296
3. Ruang Hakim 3
Kondisi baik
4. Ruang Panitera 1 Kondisi baik
5. Ruang Sekretaris 1
Kondisi baik
6. Ruang Kepaniteraan Pidana 1
Kondisi baik
7. Ruang Kepaniteraan Perdata 1 Kondisi baik
8. Ruang Kepaniteraan Hukum 1 Kondisi baik
9. Ruang Bidang Umum dan Keuangan 1
Kondisi baik
10. Ruang Bidang Kepegawaian, Organisasi
dan Tatalaksana 1
Kondisi baik
11. Ruang Bidang Perencanaan, Teknologi
Informasi dan Pelaporan 1
Kondisi baik
12. Ruang Server 1
Kondisi baik
13. Ruang Sidang 2
Kondisi baik
14. Ruang Sidang Anak 1 Kondisi baik
15. Ruang Kesehatan 1
Kondisi baik
16. Ruang Mediasi 1
Kondisi baik
17. Ruang Laktasi/menyusui 1 Kondisi baik
18. Ruang Tunggu Ramah Anak 1
Kondisi baik
19. Ruang Jaksa 1
Kondisi baik
20. Ruang Perpustakaan 1
Kondisi baik
21. Ruang Tahanan Wanita 1 Kondisi baik
22. Ruang Tahanan Pria 1
Kondisi baik
23. Ruang Pos Bantuan Hukum 1
Kondisi baik
24. Ruang Kaukus 1 Kondisi baik
25. Ruang Tamu 1
Kondisi baik
26. Ruang Arsip 1
Kondisi baik
27. Ruang Pantry 1 Kondisi baik
28. Mushola 1 Kondisi baik
297
29. Ruang Wakil Panitera dan Jurusita 1
Kondisi baik
Rumah Dinas
Fasilitas Perkantoran
No. Sarana/ Prasarana/ Fasilitas
Perkantoran Jumlah Keterangan
1. AC Split 7
2. LCD Monitor 4
3. PC unit 27
4. Laptop 3
5. Note Book 4
6. CPU 1
7. Komputer jaringan lainnya
8. Printer 19
9. CCTV 5
10. Pesawat Telephone 1
11. Scanner 1
12. Faximile 1
13. Mesin Absen 1
14. Mesin Ketik manual portable
(11-13 inchi) 4
15. Mesin Ketik manual Standart
( 14-16 inchi) 1
16. Mesin Ketik manual Langewagon
(18-27 inchi) 9
17. Mesin ketik elektronik/selektrik 2
18. Lemari Besi/metal 1
19. Lemari kayu 47
20. Filling Kabinet 11
No Uraian Jumlah
Kondisi
Ket Baik
Rusak
Ringan
Rusak
Berat
1. Rumah Dinas Ketua
Golongan I 1
1
2. Rumah Dinas Wakil
Ketua Golongan I tipe
C permanen
1 1
3. Rumah Dinas Hakim
Golongan I tipe C
permanen
6 6
298
21. Rak kayu 20
22. Meja Kerja kayu 122
23. Meja computer 3
24. Kursi Besi Metal 59
25. Kursi kayu 62
26. Kursi dorong 57
27. Kursi zeis 6
28. Bangku kayu panjang 59
29. Sice 12
30. Papan Visual 4
31. Brangkas 4
32. Palu sidang 2
33. Distance Meter electronic 1
34. Sound Sistem 1
35. Server 1
36. Router 2
37. Hub 1
38. Wireless PCL Card 8
39. Wireless Access point 4
40. Conection cable 23 linght 3 mm 1
41. Penangkal petir 1
42. Mikrotik 1
43. Partisi 5
44. Jam mekanis 6
45. Tape recorder 1
46. Kamera digital 1
47. Mesin pemotong rumput 1
48. Kipas angin 7 `
49. UPS 6
50. Internet 1
51. Wireless 1
52. Tiang bendera 10
Kendaraan Dinas
No Uraian Tahun
Perolehan
Kondisi
Keterangan Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
I Jenis Kendaraan
Roda 4
1. Toyota Innova E
Indent
2008 1
299
2. Toyota 1999 1
II Jenis Kendaraan
Roda 2
1. Supra 125 2009 1
2. Supra Honda 2008 1
3. Mega KC HE
II93828
2009 1
4. Mega Pro HEII93693 2009 1
5. Mega Pro 2009 1
6. Honda/New Mega
Pro
2007 1
7. Honda GL Pro 1999 1
18. PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
Sarana dan Prasarana Kantor Pengadilan Negeri Sibolga tahun 2017 meliputi :
Rumah Dinas
Pengadilan Negeri Sibolga, sampai saat ini memiliki 3 (tiga) unit gedung/Kantor dan 9
(sembilan) unit rumah Negara/Dinas yaitu :
NO KANTOR/RUMAH DINAS TAHUN KETERANGAN
1 Jl.Sutoyo Siswomiharjo 1945 -
2 Zetting Plat Barus 1982 -
3 Jl.Padangsidempuan No 6 Sibolga 1979 -
4 Rumah Dinas Ketua 1977 -
5 Rumah Dinas Hakim 1980 -
6 Rumah Dinas Hakim 1980 -
7 Rumah Dinas Hakim 1980 -
8 Rumah Dinas Hakim 1980 -
9 Rumah Dinas Hakim 1980 -
10 Rumah Dinas Hakim 1980 -
300
11 Rumah Dinas Hakim 1980 -
12 Rumah Dinas Panitera 1980 -
Kendaraan Dinas
Sampai saat ini Pengadilan Negeri Sibolga memiliki 3 (tiga) unit mobil/ kendaraan roda
empat dan 5 (lima) unit kendararaan roda dua/Sepeda Motor dengan perincian sebagai
berikut :
No Uraian Tahun
Perolehan Jmlah
Kondisi
Ket Baik
Rusak
Ringan
Rusak
Berat
I Jenis Kendaraan Roda 4
1 Pajero Sport 2015 1 1 Pemda
2 Kijang Inova 2015 1 1 Pemda
3 Kijang Inova 2008 1 1 MA.RI
II Jenis Kendaraan Roda 2
1 Honda GL MAX 1999 1 1 MA.RI
2 Supra x 125 2005 2 2 MA
3 Supra x 125 2006 2 2 MA
4 Supra x 125 2009 2 2 MA
5 Mega Pro 160 2009 1 1 MA
Sarana dan Prasarana Gedung
Gedung Pengadilan Negeri Sibolga seluas 1.504,00 m2, dilengkapi dengan sarana dan
prasarana berupa :
No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan
1. Ruang Ketua 1
2. Ruang Wakil Ketua 1
301
3. Ruang Hakim 2
4. Ruang Panitera 1
5. Ruang Wakil Panitera 1
6. Ruang Sidang Umum 2
7. Ruang Sidang Ramah Anak 1
8. Ruang Kepaniteraan 4
9. Ruang Kesekretariatan 4
10. Ruang Kasir 1
11. Ruang Server 1
12. Ruang Tahanan Wanita 1
13. Ruang Tahanan Pria 1
14. Ruang Jaksa 1
15. Ruang Diversi dan Kaukus 1
16. Ruang Mediasi 1
17. Ruang Bapas dan Peksos 1
18. Ruang Tunggu Ramah Anak 1
19 Ruang Menyusui 1
20. Teleconference, Saksi Anak 1
21. Ruang Perpustakaan 1
22. Ruang Arsip 1
23. Ruang Penasihat Hukum 1
24. Ruang Posbakum 1
25. Ruang Rapat dan Dokumen Kontrol 1
26. Ruang Dharmayukti Karini 1
27. Pos Penjagaan 2
28 Musholla 1
302
Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran
29. Komputer 15
30. Laptop 8
31. Printer 11
32. Mesin Ketik 0
33. AC 15
34. Faximile 1
35 Genset 1 Rusak Berat
19. PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL
Di tahun 2018 ini Pengadilan Negeri Mandailing Natal sudah memiliki dan
menggunakan jaringan internet dengan website : www.pn-mandailingnatal.go.id dan
alamat email : [email protected] atau [email protected]
dalam rangka modernisasi dan trasparansi peradilan sesuai dengan SK KMA No.
144/KMA/SK/VIII/2007 :
a. Pengadaan.
Pada bulan Agustus 2018 telah dilaksanakan pengadaan 2 unit alat pengolah data
dan komunikasi sebanyak 2 unit.
b. Pemeliharaan
Sudah dilaksanakan pemeliharaan terhadap sarana prasarana fasilitas gedung
Pengadilan Negeri Mandailing Natal secara swakelola.
c. Penghapusan
Tahun 2018 tidak ada penghapusan sarana prasarana fasilitas gedung.
Pengadilan Negeri Mandailing Natal memiliki 3 unit gedung Pengadilan dan 4unit
rumah Negara/Dinas yaitu :
303
No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan
1 Ruang Ketua 1 Gedung Depan Lt. 2
2 Ruang Wakil Ketua 1 Gedung Depan Lt. 1
3 Ruang Hakim 2 Gedung Belakang Lt. 1
4 Ruang Panitera 1 Gedung Depan Lt. 1
5 Ruang Sekretaris 1 Gedung Depan Lt. 1
6 Ruang Kepaniteraan 3 Gedung Depan Lt. 1 (2 Ruang)
Gedung Belakang Lt. 1 (1 Ruang)
7 Ruang Kesekretariatan 3 Gedung Depan Lt. 1
8 Ruang Sidang Umum 4 1 Ruang Sidang Zitting Plaats di
Kec. Natal Gedung Depan Lt. 1 dan
2 Gedung Belakang Lt. 1
9 Ruang Sidang Ramah Anak 1 Gedung Belakang Lt. 2
10 Ruang Diversi, Teleconfrence, dan
Kaukus 1 Gedung Belakang Lt. 2
11 Ruang Tahanan Dewasa (L/P) 2 Gedung Belakang Lt. 1
12 Ruang Tunggu Ramah Anak 1 Gedung Belakang Lt. 1
13 Ruang Arsip 1 Gedung Belakang Lt. 2
14 Ruang Perpustakaan 1 Gedung Belakang Lt. 2
15 Ruang Mediasi 1 Gedung Belakang Lt. 2
16 Ruang ATK 1 Gedung Belakang Lt. 2
17 Ruang Bendahara 1 Gedung Depan Lt. 1
18 Gudang 1 Gedung Belakang Lt. 2
19 Ruang Kesehatan 1 Gedung Belakang Lt. 1
20 Ruang Laktasi 1 Gedung Belakang Lt. 1
21 Musholla 1 Area Temgah Perkantoran
No Sarana/Prasarana Fasilitas
Perkantoran Jumlah Keterangan
1 Komputer 31
KANTOR TAHUN KETERANGAN
1 UNIT Gedung Zitting Plaats di Kec. Natal 1983 Milik Sendiri
1 UNIT Gedung Pengadilan di Panyabungan 2007 Milik Sendiri
1 UNIT Gedung Pengadilan di Panyabungan 2008 Milik Sendiri
304
2 Laptop 9
3 Infokus 1
4 AC 10
5 Faximile 1
6 Genset 2
7 Receiver CCTV 2
8 Kamera CCTV 10
9 LCD Monitor 2
10 Internet (Jaringan) 1
11 Printer 30
12 Scanner 2
13 Modem 3
14 Repeater 5
15 Server 2
16 Finger Print 2
17 Pesawat Telepon 4
18 Speaker 2
19 Meja Piket 1 Gedung Belakang Lt.1
20 Meja PTSP 1 Gedung depan Lt. 1
20. PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH
Manajemen Aset Barang Milik Negara
Manajemen aset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang
mencakup seluruh siklus hidup aset. Selama tahun 2018 Pengadilan Negeri Sei Rampah
mengelola aset/barang milik Negara yang meliputi :
Tanah
Tanah yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah per 30 November 2018
masih status pinjam pakai.
Gedung dan Bangunan
Gedung kantor Pengadilan Negeri Sei Rampah per 30 November 2018 masih
berupa ruko 3 lantai dengan status pinjam pakai dari Pemkab Serdang Bedagai;
305
Kenderaan Dinas
Kenderaan dinas yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pengadilan Negeri Sei
Rampah per 30 November 2018yaitu :
No Uraian
Tahun
Perolehan
Kondisi
Keterangan
Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
Jenis Kenderaan
Roda 4
1. Kijang Innova
(BK 1087 NX) - -
Rusak
ringan -
Pinjam pakai dari
Pemkab Serdang
Bedagai
Rumah Dinas
No Uraian Jumlah
Kondisi
Ket
Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
1. Rumah Dinas Ketua
Nihil
- - - -
2. Rumah Dinas Wakil Ketua - - - -
Sarana/Prasarana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah
No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah
(Unit) Keterangan
Ruangan
1 Ruang Ketua 1 Baik
2 Ruang Wakil Ketua 1 Baik
3 Ruang Hakim 1 Baik
4 Ruang Panitera 1 Baik
5 Ruang Sekretaris 1 Baik
6 Ruang Sidang 2 Baik
306
7 Ruang Panitera Muda Pidana 1 Baik
8 Ruang Panitera Muda Perdata 1 Baik
9 Ruang Panitera Muda Hukum 1 Baik
10 Ruang Panitera Pengganti 1 Baik
11 Ruang Umum dan Keuangan 1 Baik
12 Ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tata
Laksana 1 Baik
13 Ruang Perencanaan, TI & Pelaporan 1 Baik
14 Ruang Perpustakaan - -
15 Ruang Mediasi - -
16 Ruang Tunggu Laktasi - -
17 Ruang Arsip Pidana - -
18 Ruang Arsip Perdata - -
19 Ruang Tunggu Umum 1 Baik
20 Ruang/Kantin - -
21 Ruang/Musholah 1 Baik
II Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran
1 Mesin Pompa air PMK 1
2 Lemari Penyimpan 3
3 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) -
4 Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inci) -
5 Mesin Ketik Listrik Langewagon (18-27 Inci) -
6 Mesin Hitung Manual -
7 Lemari Kayu -
8 Rak Besi -
9 Rak Kayu -
10 Filing Cabinet Besi -
307
11 Brandkas -
12 Peti Uang/Cash Box/Coin Box -
13 Lemari Display -
14 Tabung Pemadam Api -
15 CCTV - Camera Control Television System -
16 Papan Visual/Papan Nama 10
17 White Board -
18 Mesin Absensi 2
19 Overhead Projector -
20 Hand Metal Detector -
21 Perkakas Kantor Lainnya -
22 Meja Kerja Kayu 14
23 Kursi Besi/Metal 14
24 Kursi Kayu -
25 Sice -
26 Bangku Panjang Besi/Metal -
27 Bangku Panjang Kayu 14
28 Meja Rapat -
29 Meja Komputer -
30 Meja Resepsionis 2
31 Sketsel -
32 Kursi Fiber Glas/Plastik -
33 Jam Mekanis -
34 Mesin Pemotong Rumput -
35 A.C. Split 6
36 Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) -
308
37 Kipas Angin 3
38 Televisi -
39 Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (
Home use ) -
40 Amplifier -
41 Loudspeaker -
42 Sound System -
43 Wireless 2
44 Microphone -
45 Lambang Garuda Pancasila 2
46 Gambar Presiden/Wakil Presiden 1
47 Lambang Instansi 1
48 Uninterruptible Power Supply (UPS) -
49 Analog/Digital Receiver -
50 Camera Digital -
51 LCD Monitor -
52 Pesawat Telephone -
53 Facsimile -
54 Genset -
55 P.C Unit 6
56 Lap Top 4
57 Note Book -
58 Printer (Peralatan Personal Komputer) 6
59 Scanner (Peralatan Personal Komputer) -
60 Server 1
61 Router 2
309
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Sei Rampahper 30
november tahun 2018 masih bersumber dari DIPA Pengadilan Tinggi Medan, sebagai
berikut :
No Nama Asset
(Belanja Modal)
Jumlah
(Unit)
1 AC Split 6
2 Laptop 4
3 Meja 1 Biro 7
4 Meja ½ Biro 4
5 Meja Direktur 2
6 Kursi Direktur 9
7 Kursi Staf 5
8 Lemari 3
9 P.C Unit 6
10 Printer 6
Total 52
21. PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN
Manajemen Asset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang
mencakup seluruh siklus hidup asset. Selama tahun 2018Pengadilan Negeri Sibuhuan
mengelola asset/barang milik Negara meliputi :
Tanah
Beberapa asset berupa tanah yang berada dalam penguasaan Mahkamah Agung
RI cq Pengadilan Negeri Sibuhuan Tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut di
bawah ini.
310
Tabel : Daftar Sarana dan Prasarana Tanah Pengadilan Negeri Sibuhuan
Kenderaan Dinas
Kenderaan dinas yang dimiliki Pengadilan Negeri Sibuhuan per 30November 2018
yaitu :
No Uraian
Tahun
Perolehan
Kondisi
Ket.
Baik Rusak
Ringan
Rusak
Berat
I Jenis Kenderaan Roda 4
- - - - - - -
II Jenis Kenderaan Roda 2
- - - - - - -
Rumah Dinas
Sarana/Prasarana di wilaya hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan
No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Ket.
I Ruangan
1 Ruang Ketua 1
2 Ruang Wakil Ketua 1
3 Ruang Hakim 1
4 Ruang Panitera 1
No Tanah Luas Tanah
1. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
3. Tanah
No Uraian Jumlah
Kondisi
Ket. Baik
Rusak
Ringan
Rusak
Berat
I Rumah Dinas
- - - - - - -
311
5 Ruang Sekretaris 1
6 Ruang Sidang Umum 1
7 Ruang Untuk Semua Panitera Muda dan Juru sita 1
8 Ruang Untuk Semua Kasubag 1
9 Ruang Arsip Hukum 1
10 Ruang Posbakum 1
11 Ruang Tunggu Umum 1
II Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran
1 Komputer 6
2 Laptop 4
3 AC 8
4 Faximili 1
5 Genset -
6 Sound System 1
7 Lemari Besi/Metal -
8 Lemari Kayu 8
9 Rak Besi -
10 Rak Kayu -
11 Filing Cabinet Besi -
12 Brankas -
13 Buffet -
14 Locker -
15 Papan Visual/Papan nama -
16 Meja Kerja Kayu 15
17 Kursi Besi/Metal 10
18 Kursi Kayu -
19 Sice -
20 Bangku Panjang Kayu 5
21 Meja Rapat -
22 Meja Komputer -
23 Meja Resepsionis -
24 Kursi Fiber Glas/Plastik -
25 Meubelair lainnya -
26 Kipas 311Angin311 -
312
27 Televisi -
28 Stabilisator 1
29 Lambang Instansi -
30 Asbak Tinggi -
31 Uninterruptible Power Supply (ups) 1
32 Finger Printer Time and Attandance Acces Control system 2
33 Note Book -
34 Printer 6
35 Scanner -
36 Server 1
37 Router 1
38 Automatic Transfer Switch (ATS) dan Automatic Change
Oer Swi -
313
4. PENGELOLAAN KEUANGAN
a. BELANJA PEGAWAI
Nilai pagu DIPA Belanja Pegawai pada Pengadilan Tinggi Medan pada tahun
2018 adalah sebesar Rp. 22.113.396.000,- (dua puluh dua milyar seratus tiga belas juta
tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Seiring dengan berjalannya waktu dan
bertambahnya jumlah pegawai sehingga Pengadilan Tinggi Medan meminta tambahan
pagu (pagu minus) sehingga jumlah belanja pegawai sebesar Rp. 22.298.088.000 (dua
puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu
rupiah). Namun pelaksanaan belanja pegawai yang terealisasi adalah sebesar Rp.
23.593.855.716,- (dua puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan
ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah). Sehingga anggaran untuk
belanja pegawai minus sebesar Rp. 1.295.767.716,- (satu milyar dua ratus sembilan
puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam belas rupiah). Hal
tersebut disebabkan karena adanya sisa belanja pegawai pada :
• Belanja Tunjangan umum PNS
• Belanja Tunjangan hakim Ad. Hoc
• Belanja Uang makan PNS
Demikian juga realisasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Negeri sewilayah
hukum Pengadilan Tinggi Medan ditahun 2018 ini pada umumnya mengalami pagu
minus karena bertambahnya jumlah hakim dan pegawai, namun pada akhir anggaran
Mahkamah Agung telah menambahnya pagu pada setiap Pengadilan yang mengalami
pagu minus berdasarkan pada nilai pagu minus yang dimintakan oleh setiap Pengadilan.
Jumlah total pagu DIPA Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Medan dan
Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan tahun anggaran 2018
adalah Rp. 119.883.516.613,- (seratus Sembilan belas milyar delapan ratus delapan
puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu enam ratus tiga belas rupiah) sedangkan
realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 120.288.144.408,- (seratus dua puluh miliar dua
ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan
rupiah), sehingga belanja pegawai seluruh pengadilan sewilayah hukum Pengadilan
Tinggi Medan pada tahun 2018 kekurangan sebesar Rp. 404.597.795 (empat ratus
empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
314
NO JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI/PELAKSANAAN SISA SD SAAT INI
Rp Rp % Rp %
1 Belanja Gaji Pokok PNS 4.731.919.000 5.985.803.100 126.50 (1.253.884.100) (26,50)
2 Belanja Pembulatan Gaji PNS 68.000 69.448 102.13 (1.448) (2,13)
3 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 372.345.000 472.806.250 126.98 (100.461.250) (26,98)
4 Belanja Tunj. Anak PNS 91.585.000 104.100.192 113.67 (12.515.192) (13,67)
5 Belanja Tunj. Struktural PNS 103.090.000 107.770.000 104.54 (4.680.000) (4,54)
6 Belanja Tunj. Fungsional PNS 11.612.770.000 12.381.630.000 106.62 (768.860.000) (6,62)
7 Belanja Tunj. PPh PNS 3.160.901.000 2.335.112.026 77.15 691.788.974 22,85
8 Belanja Tunj. Beras PNS 257.677.000 234.278.700 90.92 23.398.300 9,08
9 Belanja Tunj. Makan PNS 781.968.000 837.111.000 88.06 113.549.000 11,94
10 Belanja Tunj. Umum PNS 101.073.000 85.175.000 84.27 15.898.000 15,73
11 Belanja Tunj. Hakim Ad Hoc 900.000.000 1.050.000.000 100.00 0 0
12 Belanja Tunj. Lain-lain - - - - -
13 Belanja Uang Lembur - - - - -
JUMLAH 22.113.396.000 23.593.855.716 105.81 (1.295.767.716) (5,81)
315
Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat jumlah total pagu sebesar Rp. 22.113.396.000,- (dua puluh dua miliar seratus tiga belas
juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) total realisasi Rp. 23.593.855.716,- ( Dua puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tiga
juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah) atau sebesar 105,81 (seratus lima koma delapan satu persen)
sehingga minus anggaran sebesar Rp. 404.597.795 (empat ratus empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh
lima rupiah).
NO
NAMA SATKER
BELANJA PEGAWAI
PAGU DIPA REALISASI/PELAKSANAAN SISA SD SAAT INI
Rp Rp % Rp %
1 Pengadilan Tinggi Medan 22.113.396.000 23.593.855.716 105.81 (1.295.767.716) (5,81)
2 Pengadilan Negeri Medan 27.753.665.000 26.840.942.066 96,47 980.879.934 3,53
3 Pengadilan Negeri Binjai 5.877.214.000 5.750.072.580 97,84 127.141.420 2,16
4 Pengadilan Negeri Tanjung Balai 3.362.020.000 3.429.602.697 102,01 (67.582.697) (2,01)
5 Pengadilan Negeri Sidikalang 2.394.513.613 2.411.712.000 99,29 17.198.555 0,71
6 Pengadilan Negeri Kabanjahe 4.351.069.000 4.226.357.770 97,13 124.711.230 2,87
7 Pengadilan Negeri Rantau Prapat 4.109.572.000 3.997.783.017 97,28 111.788.983 2,72
316
8 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 5.126.049.000 4.820.980.103 98,18 305.068.897 1,82
9 Pengadilan Negeri Gunungsitoli 2.675.711.000 2.723.216.049 101,78 (47.505.049) 1,78
10 Pengadilan Negeri Pematang
Siantar 4.018.805.000 3.952.323.250 98,35 66.481.750 1,65
11 Pengadilan Negeri Tarutung 2.830.550.000 2.816.739.699 99,51 13.810.301 0,49
12 Pengadilan Negeri P. Sidimpuan 3.856.847.000 3.616.688.046 93,77 240.158.954 1,29
13 Pengadilan Negeri Sibolga 2.714.036.000 2.807.463.113 103,44 (93.427.113) (3,44)
14 Pengadilan Negeri Stabat 5.116.153.000 5.040.398.025 98,52 75.754.975 1,48
15 Pengadilan Negeri Simalungun 4.108.410.000 4.055.571.211 98,71 52.838.789 1,29
16 Pengadilan Negeri Kisaran 3.723.163.000 3.623.059.022 97,31 100.103.978 2,69
17 Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 11.207.595.000 12.167.823.426 108,57 (960.228.426) (8,57)
18 Pengadilan Negeri Mandailing
Natal 2.082.096.000 1.988.102.924 95,49 93.993.076 4,51
19 Pengadilan Negeri Balige 2.462.652.000 2.425.423.694 98,49 37.228.306 1,51
Total 119.883.516.613 120.288.114.408 100,34 (404.597.795) (0,34)
317
2. BELANJA BARANG
Nilai pagu Belanja Barang pada Pengadilan Tinggi Medan ditahun 2018 adalah
sebesar Rp. 2.163.783.000,- (dua milyar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus
delapan puluh tiga ribu rupiah), Seiring dengan berjalannya waktu Pengadilan Tinggi
Medan melakukan revisi sehingga pagu belanja barang Rp. 2.217.612.000 (dua milyar
dua ratus tujuh belas juta enam ratus dua belas ribu rupiah) terealisasi sebesar
Rp.2.168.605.617,- (dua milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima ribu
enam ratus tujuh belas rupiah). Maka persentase realisasi belanja barang terhadap nilai
pagu adalah sebesar 97.79 %.
Jumlah total pagu DIPA Belanja Barang Pengadilan Tinggi Medan dan
Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan tahun anggaran 2018
adalah Rp. 19.910.174.000,- (sembilan belas miliar sembilan ratus sepuluh juta seratus
tujuh puluh empat ribu rupiah) sedangkan realisasi belanja barang sebesar Rp.
19.058.127.953,- (sembilan belas miliar lima puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh
ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), sehingga persentase realisasi belanja barang
seluruh pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan pada tahun 2018
sebesar 95,72 % (sembilan puluh lima koma tujuh puluh dua persen) secara rinci dapat
dilihat pada tabel
Sedangkan pagu belanja barang Pengadilan Tinggi Medan pada dipa 03
(Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) untuk kegiatan Peningkatan Manajemen
peradilan Umum tahun 2018 adalah sebesar Rp. 591.842.000,- (lima ratus sembilan
puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), terealisasi sebesar Rp.
589.979.749.- (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh
sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah), maka realisasi kegiatan
Peningkatan Manajemen peradilan Umum tahun 2018 sebesar 99,69 %.
Jumlah total DIPA direktorat jenderal badan peradilan umum untuk kegiatan
pengingkatan manajemen peradilan umum tahun 2018 adalah sebesar Rp.
8.657.373.000,- (delapan miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh
tiga ribu rupiah), sedangkan realisasinya sebesar Rp. 7.552.424.872,- (tujuh miliar lima
ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh
318
dua rupiah) sehingga realisasi anggaran sebesar 87,24 % (delapan puluh tujuh koma dua
puluh empat persen)
319
NO
NAMA SATKER
BELANJA BARANG
PAGU DIPA REALISASI/PELAKSANAAN SISA SD SAAT INI
Rp Rp % Rp %
1 Pengadilan Tinggi Medan 2.217.612.000 2.168.605.617 97.79 49.006.383 2.21
2 Pengadilan Negeri Medan 2.850.228.000 2.635.756.624 92,48 214.471.376 7,52
3 Pengadilan Negeri Binjai 1.068.783.000 1.018.746.850 95,32 50.036.150 4,68
4 Pengadilan Negeri Tanjung Balai 767.595.000 755.493.705 98,42 12.101.295 1,58
5 Pengadilan Negeri Sidikalang 705.512.000 687.987.871 97,51 17.524.129 2,49
6 Pengadilan Negeri Kabanjahe 871.985.000 838.786.694 96,19 33.198.306 3,81
7 Pengadilan Negeri Rantau Prapat 782.293.000 727.461.384 92,99 54.831.616 7,01
8 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 674.246.000 666.583.393 98,86 7.662.607 1,14
9 Pengadilan Negeri Gunungsitoli 814.273.000 809.621.300 99,43 4.651.700 0,57
10 Pengadilan Negeri Pematang Siantar
792.376.000 785.532.915 99,14 6.843.085 0,86
11 Pengadilan Negeri Tarutung 909.418.000 835.371.623 91,86 74.046.377 8,14
12 Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan
977.391.000 913.585.089 93,47 63.805.911 6,53
320
13 Pengadilan Negeri Sibolga 845.077.000 839.811.936 99,38 5.265.064 0,62
14 Pengadilan Negeri Stabat 973.157.000 955.199.112 98,15 17.957.888 1,85
15 Pengadilan Negeri Simalungun 928.117.000 884.839.052 95,34 43.277.948 4,66
16 Pengadilan Negeri Kisaran 930.200.000 915.240.995 98,31 14.959.005 1,69
17 Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 1.142.701.000 1.090.698.549 95,45 52.002.451 4,55
18 Pengadilan Negeri Mandailing Natal 973.851.000 934.618.473 95,97 39.232.527 4,03
19 Pengadilan Negeri Balige 685.359.000 594.186.771 86,70 91.172.229 13,30
TOTAL
19.910.174.000 19.058.127.953 95,72 852.046.047 4,28
321
NO JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA (03) REALISASI SISA SD SAAT INI
Rp Rp % Rp %
Belanja Barang
Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Peradilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang
diselesaikan Tepat Waktu
1 Belanja Pengiriman surat dinas pos 136.820.000 136.819.094 100,00 906 0
2 Belanja honor satuam kerja 3.600.000 3.600.000 100 0 0
3 Belanja bahan 22.610.000 21.540.000 95,27 1.070.000 4,73
4 Belanja barang persediaan barang konsumsi 177.390.000 177.375.000 99,99 15.000 0,01
5 Belanja perjalanan biasa 194.650.000 194.365.655 99,85 284.345 0,15
6 Belanja bahan 19.477.000 19.460.000 99,91 17.000 0,09
7 Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota 37.295.000 36.820.000 98,73 475.000 1,27
Total 591.842.000 589.979.749 99,69 1.862.251 0,31
322
NO
NAMA SATKER
BELANJA BARANG (DIPA 03)
PAGU DIPA REALISASI/PELAKSANAAN SISA SD SAAT INI
Rp Rp % Rp %
1 Pengadilan Tinggi Medan 591.842.000 589.979.749 99,69 1.862.251 0,31
2 Pengadilan Negeri Medan 1.716.259.000 1.586.886.000 92,46 129.373.000 7,54
3 Pengadilan Negeri Binjai 449.960.000 430.985.000 95,78 18.975.000 4,22
4 Pengadilan Negeri Tanjung Balai 270.624.000 261.992.570 96,78 8.613.430 3,22
5 Pengadilan Negeri Sidikalang 156.250.000 137.668.000 88,10 18.582.000 11,90
6 Pengadilan Negeri Kabanjahe 288.830.000 270.408.050 93,62 18.421.950 6,38
7 Pengadilan Negeri Rantau Prapat 445.000.000 403.102.417 90,58 41.897.583 9,42
8 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 329.850.000 174.992.050 57,21 154.857.950 42,79
9 Pengadilan Negeri Gunungsitoli 226.400.000 224.400.000 96,31 2.000.000 3,69
10 Pengadilan Negeri Pematang Siantar 258.801.000 216.948.965 83,83 42.852.035 16,17
11 Pengadilan Negeri Tarutung 381.405.000 311.244.000 81,60 70.161.000 18,40
12 Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan 568.150.000 553.028.900 97,34 15.121.100 2,6
13 Pengadilan Negeri Sibolga 327.213.000 255.042.040 77,95 72.170.960 22,05
323
14 Pengadilan Negeri Stabat 754.200.000 645.126.500 85,54 109.073.700 14,46
15 Pengadilan Negeri Simalungun 439.935.000 301.135.600 68,45 138.799.400 31,55
16 Pengadilan Negeri Kisaran 104.400.000 100.281.305 96,05 4.118.695 3,95
17 Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 666.560.000 557.710.675 83,67 108.849.325 16,33
18 Pengadilan Negeri Mandailing Natal 237.237.000 219.141.400 92,37 18.096.000 7,63
19 Pengadilan Negeri Balige 444.457.000 312.351.651 70,26 132.105.349 29,74
Total 8.657.373.000 7.552.424.872 87,24 1.104.948.128 12,76
324
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa besarnya pagu untuk Pengadilan
Tinggi dan pengadilan Negeri se wilayah hukum untuk DIPA Direktorat Badilum (03)
adalah sebesar Rp. 8.657.373.000 (delapan miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga
ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 7.552.424.872 (tujuh
miliar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus
tujuh puluh dua rupiah) atau sebesar 87,24 % (delapan puluh tujuh koma dua puluh
empat persen) sehingga sisa pagu sebesar Rp. 1.104.948.128 (satu miliar seratus empat
juta sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus dua puluh delapan rupiah) atau
sebesar 12,76 (dua belas koma tujuh puluh enam).
3. BELANJA MODAL
Nilai pagu Belanja Modal pada Pengadilan Tinggi Medan ditahun 2018 adalah
sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), terealisasi sebesar Rp.
169.314.500,- (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus
rupiah). Sehingga persentase realisasi belanja modal terhadap nilai pagu adalah sebesar
99,60% (sembilan puluh sembilan koma enam puluh persen).
Jumlah total pagu DIPA Belanja Modal Pengadilan Tinggi Medan dan
Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan tahun anggaran 2018
adalah Rp. 8.571.933.000 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus
tiga puluh tiga ribu rupiah) sedangkan realisasi belanja modal sebesar Rp.
7.898.047.485 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh
tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga persentase realisasi belanja
modal seluruh pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan pada tahun 2018
sebesar 92,14 % (sembilan puluh dua juta koma empat belas persen).
325
Berdasarkan tabel di atas, Pengadilan Tinggi Medan memiliki pagu belanja modal untuk belanja peralatan dan mesin yang telah direalisasikan.
NO PAGU DIPA REALISASI SISA HINGGA SAAT INI
Rp Rp % Rp %
1. Belanja modal Gedung dan Bangunan 0 0 0 0 0
2. Belanja modal Penambahan Jaringan 0 0 0 0 0
3. Belanja modal Peralatan dan Mesin 996.000.000 988.929.500 99,29 7.070.500 0,71
TOTAL
996.000.000 988.929.500 99,29 7.070.500 0,71
326
NO
NAMA SATKER
BELANJA MODAL
PAGU DIPA REALISASI/PELAKSANAAN SISA HINGGA SAAT INI
Rp Rp % Rp %
1 Pengadilan Tinggi Medan 996.000.000 988.929.500 99,29 7.070.500 0,71
2 Pengadilan Negeri Medan 2.295.500.000 2.270.291.500 98,90 25.208.500 1,10
3 Pengadilan Negeri Binjai 418.600.000 206.334.000 49.30 212.266.000 50,70
4 Pengadilan Negeri Tanjung Balai 178.000.000 177.267.499 99,59 732.501 0,41
5 Pengadilan Negeri Sidikalang 39.900.000 38.400.000 96,24 1.500.000 3,76
6 Pengadilan Negeri Kabanjahe 522.500.000 498.545.000 95,42 23.955.000 4,58
7 Pengadilan Negeri Rantau Prapat 104.000.000 102.400.000 98,46 1.600.000 1,54
8 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 165.000.000 164.048.500 98,30 951.500 1,70
9 Pengadilan Negeri Gunungsitoli 814.273.000 809.621.300 99,43 4.651.700 0,57
327
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah pagu belanja modal untuk Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri adalah sebesar
Rp. 8.571.933.000 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) yang sudah terealisasi sebesar Rp.
7.898.047.485 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) atau
10 Pengadilan Negeri Pematang Siantar 336.500.000 331.672.000 98,57 4.828.000 1,43
11 Pengadilan Negeri Tarutung 119.400.000 118.200.000 99,00 1.200.000 1,00
12 Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan 227.000.000 226.550.000 99,80 450.000 0,20
13 Pengadilan Negeri Sibolga 845.077.000 839.811.936 99,38 5.265.064 0,62
14 Pengadilan Negeri Stabat 65.000.000 64.500.000 99,23 500.000 0,77
15 Pengadilan Negeri Simalungun 360.000.000 359.015.000 99,73 985.000 0,27
16 Pengadilan Negeri Kisaran 149.000.000 147.642.500 99,09 1.357.500 0,91
17 Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 520.183.000 490.818.750 94,35 29.363.250 5,65
18 Pengadilan Negeri Mandailing Natal 26.000.000 25.600.000 98,46 400.000 1,54
19 Pengadilan Negeri Balige 39.000.0000 38.400.000 98,46 600.000 1,54
Total 8.571.933.000 7.898.047.485 92,14 673.885.515 7,86
328
sebesar 92,14 (sembilan puluh dua koma empat belas persen) dan sisa pagu sebesar Rp. 673.885.515 (enam ratus tujuh puluh tiga juta
delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah).
329
E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP
Teknologi Informasi berpotensi untuk membantu kelancaran proses kerja di
lingkungan Pengadilan Tinggi Medan, termasuk dalam upaya menyelesaikan perkara
dan memberikan pelayanan publik. Berbagai upaya untuk memanfaatkan teknologi
informasi dengan menyediakan perangkat lunak berupa pengembangan sistem dan
aplikasi komputer, maupun penyediaan infrastruktur perangkat keras dan jaringan
komputer.
b. Perangkat keras (hardware) yang tersedia untuk pengembangan IT di Pengadilan
Tinggi Medan :
No Nama Perangkat Jumlah
(Unit)
Merk Keterangan
1 Server 2 Lenovo, Pujitsu Ruangan Server
2 UPS Server 1 ICA Ruangan Server
3 PC All In One 5 Lenovo
4 Komputer (PC) 35 Acer, HP, Rakitan
5 Komputer Touch Screen 3 Lenovo Lobby
LCD 60 inch 1 Samsung Ruang Rapat Ketua
6 LCD 52 Inch 2
LG
TV Informasi CMS
Slide Show
7 LCD 42 Inch 2
LG, Samsung
Meja Piket &
Kep&TI
8 LCD 20 Inch 7
LG
TV informasi CMS
Slide Show
9 Scanner 2
10 Laptop 50
Toshiba, HP,
Compact, Vaio,
Acer, Pujitsu
11 Printer 47
HP, Epson, Canon
330
12 Printer Multifuntion 1
Brother
Kondisi Bagus
13 UPS 32 ICA
14 CCTV Monitor 1
14 CCTV Unit 28
15 WiFi
46
Ubiquiti Unifi Acces Point
Lantai1(23 titik) dan
Lantai 2 (23 titik)
16 Switch 8 Port 3
17 Mikrotik 1 Ruang Server
18 Router 1
19 Switch 16 Port 1 Ruang Server
20 Switch 24 Port 4 Ruang Server
21 Switch 48 Port 1 Ruang Server
Jaringan yang digunakan di Pengadilan Tinggi Medan meliputi :
1. LAN (Local Area Network), yang menghubungkan jaringan internet menggunakan
kabel pada beberapa ruangan.
2. Jaringan Internet Telkom - Indihome kapasitas Up to 50 Mbps (3 line telepon) yang
di-sharing untuk 20 Mbps Untuk LAN lantai 1&2, dan 30 Mbps menggunakan Wi-Fi
di lantai 1&2.
Pada tahun 2015, pengembangan infrastruktur teknologi informasi di Pengadilan
Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan diarahkan untuk penggunaan
aplikasi perkara yang dikembangkan Mahkamah Agung yaitu Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS).
Ketersedian perangkat keras untuk pengembangan CTS/SIPP pada Pengadilan
Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan dapat dilihat pada tabel berikut :
331
No Satuan Kerja Infrastruktur (Perangkat & Jaringan)
1 PN. Medan 1. Sudah memiliki server SIPP yang baik
2. Sudah memiliki jaringan Internet (Telkom – Indihome
Up to 50 Mbps) dan Intranet (LAN/WIFI)
3. Sudah tersedia komputer di layanan PTSP (Pelayanan
Terpadu Satu Pintu) yang terkoneksi SIPP.
4. Sudah memiliki ruangan server sendiri.
2 PN. Binjai 1. Sudah memiliki server SIPP yang baik
2. Sudah memiliki jaringan Internet (Telkom – Indihome
Up to 100 Mbps) dan Intranet (LAN/WIFI)
3. Sudah tersedia komputer di layanan PTSP (Pelayanan
Terpadu Satu Pintu) yang terkoneksi SIPP.
4. Sudah memiliki ruangan server sendiri.
3 PN. Lubuk Pakam 1. Sudah memiliki server SIPP yang baik
2. Sudah memiliki jaringan Internet (Telkom – Indihome
Up to 30 Mbps) dan Intranet (LAN/WIFI)
3. Sudah tersedia komputer di layanan PTSP (Pelayanan
Terpadu Satu Pintu) yang terkoneksi SIPP.
4. Sudah memiliki ruangan server sendiri.
4 PN. Pematang
Siantar
1. Sudah memiliki server SIPP yang baik
2. Sudah memiliki jaringan Internet (Telkom – Indihome
Up to 100 Mbps) dan Intranet (LAN/WIFI)
3. Sudah tersedia komputer di layanan PTSP (Pelayanan
Terpadu Satu Pintu) yang terkoneksi SIPP.
4. Sudah memiliki ruangan server sendiri.
5 PN. Simalungun 1. Sudah memiliki server SIPP yang baik
2. Sudah memiliki jaringan Internet (Telkom – Indihome)
dan Intranet (LAN/WIFI)
3. Sudah tersedia komputer di layanan PTSP (Pelayanan
Terpadu Satu Pintu) yang terkoneksi SIPP.
4. Sudah memiliki ruangan server sendiri.
6 PN. Stabat 1. Sudah memiliki server SIPP yang baik
2. Sudah memiliki jaringan internet (Telkom – Indihome
Up to 50 Mbps) dan intranet (LAN/WIFI)
3. Sudah tersedia komputer di layanan PTSP (Pelayanan
Terpadu Satu Pintu) yang terkoneksi SIPP.
4. Sudah memiliki ruangan server sendiri.
7 PN. Tebing
Tinggi
1. Sudah memiliki server SIPP yang baik.
2. Sudah memiliki jaringan internet (Telkom – Indihome
Up to 100 Mbps)) dan Intranet (LAN/WIFI)
3. Sudah tersedia komputer di layanan PTSP (Pelayanan
Terpadu Satu Pintu) yang terkoneksi SIPP.
4. Sudah mempunyai ruangan server sendiri.
8 PN. Kabanjahe 1. Sudah memiliki server SIPP yang baik
2. Sudah memiliki jaringan Intranet (LAN/WIFI) dan
internet (Telkom – Indihome Up to 10 Mbps)).
332
3. Sudah tersedia komputer di layanan PTSP (Pelayanan
Terpadu Satu Pintu) yang terkoneksi SIPP.
4. Sudah memiliki ruangan server sendiri
9 PN. Sidikalang 1. Sudah memiliki server SIPP yang baik
2. Sudah memiliki jaringan internet (Telkom – Indihome
Up to 100 Mbps)) dan intranet (LAN/WIFI)
3. Sudah tersedia komputer di layanan PTSP (Pelayanan
Terpadu Satu Pintu) yang terkoneksi SIPP.
4. Sudah memiliki ruangan server sendiri
10 PN. Kisaran 1. Sudah memiliki server SIPP yang baik
2. Sudah memiliki jaringan internet (Telkom – Indihome
Up to 100 Mbps)) dan intranet (LAN/WIFI)
3. Sudah tersedia komputer di layanan PTSP (Pelayanan
Terpadu Satu Pintu) yang terkoneksi SIPP.
4. Sudah memiliki ruangan server sendiri
11 PN. Tanjung
Balai
1. Sudah memiliki server SIPP yang baik
2. Sudah memiliki jaringan internet (Telkom – Indihome
Up to 100 Mbps)) dan intranet (LAN/WIFI)
3. Sudah tersedia komputer di layanan PTSP (Pelayanan
Terpadu Satu Pintu) yang terkoneksi SIPP.
4. Sudah memiliki ruangan server sendiri
12 PN. Rantau Prapat 1. Sudah memiliki server SIPP yang baik
2. Sudah memiliki jaringan Intranet (LAN/WIFI) dan
internet (Telkom – Indihome Up to 20 Mbps))
3. Sudah tersedia komputer di layanan PTSP (Pelayanan
Terpadu Satu Pintu) yang terkoneksi SIPP.
4. Sudah memiliki ruangan server sendiri
13 PN. Balige 1. Sudah memiliki server SIPP yang baik
2. Sudah memiliki jaringan Intranet (LAN/WIFI) dan
internet (Telkom – Indihome Up to 50 Mbps)
3. Sudah tersedia komputer di layanan PTSP (Pelayanan
Terpadu Satu Pintu) yang terkoneksi SIPP.
4. Sudah memiliki ruangan server sendiri
14 PN. Tarutung 1. Sudah memiliki server SIPP yang baik
2. Sudah memiliki jaringan Intranet (LAN/WIFI) dan
internet (Telkom – Indihome Up to 100 Mbps)).
3. Sudah tersedia komputer di layanan PTSP (Pelayanan
Terpadu Satu Pintu) yang terkoneksi SIPP.
4. Sudah memiliki ruangan server sendiri
15. PN.
Padangsidempuan
1. Sudah memiliki server SIPP yang baik
2. Sudah memiliki jaringan Intranet (LAN/WIFI) dan
internet (Telkom – Indihome Up to 50 Mbps).
3. Sudah tersedia komputer di layanan PTSP (Pelayanan
Terpadu Satu Pintu) yang terkoneksi SIPP.
4. Sudah memiliki ruangan server sendiri
16. PN. Sibolga 1. Sudah memiliki server SIPP yang baik
2. Sudah memiliki jaringan Intranet (LAN/WIFI) dan
333
internet (Telkom – Indihome Up to 20 Mbps)).
3. Sudah tersedia komputer di layanan PTSP (Pelayanan
Terpadu Satu Pintu) yang terkoneksi SIPP.
4. Sudah memiliki ruangan server sendiri
17. PN. Mandailing
Natal
1. Sudah memiliki server SIPP yang baik
2. Sudah memiliki jaringan Intranet (LAN/WIFI) dan
internet (Telkom – Astinet 100 Mbps).
3. Sudah tersedia komputer di layanan PTSP (Pelayanan
Terpadu Satu Pintu) yang terkoneksi SIPP.
4. Sudah memiliki ruangan server sendiri
18. PN. Gunungsitoli 1. Sudah memiliki server SIPP yang baik
2. Sudah memiliki jaringan Intranet (LAN/WIFI) dan
internet (Telkom – Indihome Up to 50 Mbps)).
3. Sudah tersedia komputer di layanan PTSP (Pelayanan
Terpadu Satu Pintu) yang terkoneksi SIPP.
4. Sudah memiliki ruangan server sendiri.
19. PN SEI
RAMPAH
(Pengadilan Baru)
1. Masih tahap pemasangan Server dan SIPP
2. Sudah memiliki jaringan Intranet (LAN/WIFI) dan
internet (Telkom – Indihome Up to 100 Mbps)).
3. Belum memiliki ruangan server sendiri.
20. PN SIBUHUAN
(Pengadilan Baru)
1. Sudah memiliki server SIPP.
2. Sudah memiliki jaringan Intranet (LAN/WIFI) dan
internet (Telkom – Indihome Up to 100 Mbps).
3. Sudah tersedia komputer di layanan PTSP (Pelayanan
Terpadu Satu Pintu) yang terkoneksi SIPP dan SIPP
disetiap bagian.
4. Belum memiliki ruangan server sendiri.
Perangkat lunak (software) berupa sistem informasi yang dikembangkan di Pengadilan
Tinggi Medan antara lain meliputi :
1. Website
Pengadilan Tinggi Medan memiliki website dengan alamat www.pt-
medan.go.id. Website Pengadilan Tinggi Medan menampilkan segala informasi yang
berhubungan dengan Pengadilan Tinggi Medan mengacu pada undang-undang
Keterbukaan Informasi dan SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pelayanan
Informasi di Pengadilan.
334
Untuk Website Pengadilan Tinggi Medan dapat diakses melalui internet atau
langsung datang ke kantor Pengadilan Tinggi Medan, dimana telah disediakan fasilitas
PC touch screen (komputer layar sentuh) pada meja informasi untuk mengakses website
Pengadilan Tinggi Medan.
Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan pada umumnya
sudah memiliki website, dengan alamat berikut ini :
No Satuan Kerja Alamat Website
1 PN BALIGE www.pn-balige.go.id
2 PN BINJAI www.pn-binjai.go.id
3 PN GUNUNG SITOLI www.pn-gunungsitoli.go.id
4 PN KABANJAHE www.pn-kabanjahe.go.id
5 PN KISARAN www.pn-kisaran.go.id
335
6 PN LUBUK PAKAM www.pn-lubukpakam.go.id
7 PN MANDAILING NATAL www.mandailingnatal.go.id
8 PN MEDAN www.pn-medankota.go.id
9 PN PADANG SIDEMPUAN www.pn-padangsidimpuan.go.id
10 PN PEMATANG SIANTAR www.pn-pematangsiantar.go.id
11 PN RANTAU PRAPAT www.rantauprapat.go.id
12 PN SIBOLGA www.pn-sibolga.go.id
13 PN SIDIKALANG www.pn-sidikalang.go.id
14 PN SIMALUNGUN www.pn-simalungun.go.id
15 PN STABAT www.pn-stabat.go.id
16 PN TANJUNG BALAI
www.pn-tanjungbalai.go.id
17 PN TARUTUNG www.pn-tarutung.go.id
18 PN TEBING TINGGI www.pn-tebingtinggi.go.id
19 PN SEI RAMPAH
(pengadilan baru)
Dalam proses pembuatan
20 PN SIBUHUAN
(pengadilan baru)
www.pn-sibuhuan.go.id
2. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI di
Pengadilan Tinggi Medan.
Layanan ini bertujuan untuk mengintegrasikan data pegawai yang ada di
lingkungan Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum
Pengadilan Tinggi Medan. Pada saat ini versi yang masih dipergunakan adalah SIKEP
2.1.0-1. Dengan adanya SIKEP tersebut, diharapkan Pengadilan Tinggi Medan akan
336
memiliki database terintegrasi tentang Sumber Daya Manusia (SDM), antara Pengadilan
Tinggi Medan dengan satuan kerja di wilayah hukumnya. Pengembangan aplikasi
SIKEP ini nantinya akan mempermudah usulan-usulan promosi jabatan dan kenaikan
pangkat secara online atau paperless yang akan diintegrasikan dengan sistem BKN.
3. Layanan Komputer Informasi (Computer Info)
Keterbukaan informasi juga diwujudkan dalam bentuk ketersediaan Komputer
informasi di Pengadilan Tinggi Medan. Prinsip dasar dari komputer informasi adalah
sejauh mana Pengadilan Tinggi Medan dapat memberikan informasi yang diperlukan
pencari keadilan dalam jangka waktu yang sesuai. Komputer informasi di Pengadilan
Tinggi Medan dilengkapi dengan komputer layar sentuh (touch screen), yang
didalamnya terdapat Sistem Aplikasi Perkara (SIPP, SIPERKA, Direktori Putusan),
Aplikasi Indeks Kepuasan Pelanggan (IKM Online), dan Website Pengadilan Tinggi
Medan. Sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi perkara maupun tentang
Pengadilan Tinggi Medan dapat langsung datang ke kantor Pengadilan Tinggi Medan
untuk menggunakan fasilitas ini.
Komputer Informasi
4. E-Court / Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, Mahkamah Agung telah
meluncurkan e-Court. Aplikasi e-Court adalah aplikasi yang digunakan untuk
memproses pendaftaran gugatan/permohonan (e-Filing), pembayaran biaya perkara
secara elektronik (e-Payment), serta melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan
secara elektronik (e-Summons). Aplikasi ini dapat diakses oleh pengguna terdaftar
337
(untuk saat ini masih khusus advokat) dan pengguna dari pengadilan, pada alamat:
https://ecourt.mahkamahagung.go.id/.
Kewenangan Pengadilan Tinggi dalam aplikasi e-court ini adalah
memverifikasi, memvalidasi dan menginput data-data advokat yang dilantik di
Pengadilan Tinggi Medan atau yang beracara dalam Wilayah Hukum Pengadilan
Tinggi Medan.
Tampilan e-court
5. Layanan TV Informasi CMS Slide Show Pengadilan Tinggi Medan
Selain PTSP, sarana komunikasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Medan juga
melalui media TV informasi yang dipasang di area lobby dan masing-masing bagian.
Adapun kontennya meliputi struktur organisasi, informasi-informasi seputar Pengadilan
Tinggi Medan, Uraian Tugas dari masing-masing bagian, serta hasil pekerjaan dari
masing-masing bagian dengan menggunakan aplikasi CSM Slide Show. Sehingga
memudahkan para stakeholder dalam memperoleh informasi.
TV informasi yang dipasang di area lobby
338
TV informasi yang dipasang di masing – masing bagian
6. Aplikasi Inovasi Pengadilan Tinggi Medan
a) SIDUK (Sistem Informasi Daftar Urutan Kepangkatan dan Bezetting)
Aplikasi SIDUK ONLINE dengan tujuan memberitahukan kenaikan pangkat,
kenaikan gaji berkala (KGB), batas usia pensiun pegawai . Sehingga pegawai
Pengadilan Tinggi Medan maupun Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan
Tinggi Medan dapat mengetahui lebih awal hal-hal yang berkaitan dengan kepangkatan,
kenaikan gaji berkala, dan pensiun.
Aplikasi SIDUK ONLINE Daftar Urut Kepangkatan atau DUK dan Bezetting
sangat penting dalam kepegawaian. DUK dibuat sebagai salah satu upaya untuk
menjamin objektifitas dalam pembinaan para pegawai negeri sipil yang berdasarkan
sistem karir dan sistem prestasi kerja, untuk itu Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan
Bezetting sangat diperlukan di setiap satuan kerja. Karena begitu pentingnya DUK dan
Bezetting Pegawai harus disusun dengan data yang akurat. Untuk menjamin keakuratan
data serta kecepatan memperoleh informasi mengenai DUK dan Bezetting dengan
besarnya jumlah pegawai dan letak Pengadilan Tingkat Pertama yang tersebar di
wilayah Sumatera Utara maka diperlukan suatu aplikasi yang bertujuan mempermudah
dan menghasilkan data yang cepat, tepat dan akurat dalam melakukan pembinaan
kepegawaian. Untuk itu Pengadilan Tinggi Medan membuat aplikasi SIDUK ONLINE.
Dengan dibuatnya aplikasi SIDUK ONLINE ini diharapkan dapat
mempermudah pekerjaan kepegawaian baik di tingkat Pengadilan Tinggi dalam
memonitoring Pengadilan di bawahnya juga Pengadilan Negeri dalam menyusun
laporan yang berkaitan dengan DUK dan Bezetting.
339
Tampilan Aplikasi SIDUK ONLINE
b) SIANIDA (Sistem Informasi Aplikasi Monitoring Data)
Kewenangan Pengadilan Tinggi Medan dalam hal pembinaan bidang
kepegawaian diatur dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang
Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding Di Lingkungan
Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan Di bidang Kepegawaian, kewenangan itu
meliputi diantaranya: adalah menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian pegawai, untuk itulah Pengadilan Tinggi Medan memerlukan suatu
cara untuk mengetahui secara cepat dan tepat keadaan pegawai baik dilingkungan
Pengadilan Tinggi Medan juga di Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Sumatera
Utara, hal ini yang melatarbelakangi perlunya Aplikasi SIANIDA PEGAWAI.
Aplikasi SIANIDA PEGAWAI terdiri dari :
o Aplikasi pengelola SIANIDA PEGAWAI yaitu Aplikasi yang berfungsi untuk
mengelola Aplikasi SIANIDA PEGAWAI Monitoring dan sekaligus untuk
menampung dan mencetak laporan data – data kepegawaian Pengadilan di
Wilayah Hukum Sumatera Utara.
o Aplikasi SIANIDA Monitoring yaitu Aplikasi yang digunakan untuk
memonitoring data-data kepegawaian Pengadilan di Wilayah Hukum
Sumatera Utara.
Tampilan Aplikasi SIANIDA PEGAWAI monitoring
340
c) SIPERKA (Sistem Informasi Perkara)
Melatarbelakangi dibuatnya aplikasi ini karena aplikasi SIPP Banding memiliki
keterbatasan dalam publis perkara sehingga khalayak umum tidak bisa melihat perkara
banding yang sedang berjalan di tempat lain, harus terlebih dahulu mendatangi
Pengadilan Tinggi Medan untuk menanyakan perkaranya. Sehingga dengan
keterbatasan ini dibuatlah Aplikasi SIPERKA online ini yang bertujuan supaya
memudahkah masyawakat mengetahui status perkara banding yang sedang berjalan.
Siperka Online ini dilengkapi juga menu Jadwal Sidang dan Statistik Perkara, yang
berguna memudahkan pihak Pengadilan Tinggi Medan dan Masyarakat dalam melihat
agenda perkara dan jumlah perkara yang mulai dari sisa tahun lalu, masuk dan putus.
Tampilan Halaman Depan SIPERKA
d) IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
Melatarbelakangi dibuatnya aplikasi ini untuk mendukung pelayanan PTSP
(Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Tiggi Medan sebagai sarana tanggapan,
saran atas pelayanan Pengadilan Tinggi Medan terhadap Masyarakat. Didalam Aplikasi
ini terdapat 4 pilihan tanggapan yaitu 1. Sangat Memuaskan, 2. Memuaskan, 3. Kurang
Puas, 4. Tidak Puas
Selain itu juga aplikasi ini bisa membuat laporan atas tanggapan Masyarakat tersebut
yang pendoman penyusunannya berdasarkan Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017.
Tampilan Depan IKM Pengadilan Tinggi Medan
341
7. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung RI di
Pengadilan Tinggi Medan
SIPP merupakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dikembangkan
Mahkamah Agung, dan wajib digunakan oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
seluruh Indonesia untuk memberikan layanan informasi kepada publik. Pengadilan
Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan juga sudah menerapkan SIPP
dengan keadaan dijelaskan pada tabel dibawah ini
342
No Nama
Pengadilan
Penerapan SIPP oleh
User/Pengguna Kendala Rangkuman Keterangan
1 PN BALIGE 1. Penerapan sudah berjalan.
2. Sudah pernah dilaksanakan
sosialisasi SIPP.
1. Secara keseluruhan penerapan aplikasi keperkaraan
sudah berjalan baik pendaftaran, penetapan, jadwal
sidang, putusan dan sampai banding, kasasi dan
Peninjauan Kembali.
2. Saat ini sudah terpasang SIPP versi 3.2.0-5
3. SIPP versi 3.2.0-5 sudah terintegrasi dengan aplikasi e
court mahkamah agung
(https://ecourt.mahkamahagung.go.id/)
2 PN BINJAI 1. Penerapan sudah berjalan.
2. Sudah pernah dilaksanakan
sosialisasi SIPP.
1. Secara keseluruhan penerapan aplikasi keperkaraan
sudah berjalan baik pendaftarn, penetapan, jadwal
sidang, putusan dan sampai banding, kasasi dan
Peninjauan Kembali.
2. Saat ini sudah terpasang SIPP versi 3.2.0-5
3. SIPP versi 3.2.0-5 sudah terintegrasi dengan aplikasi e
court mahkamah agung
(https://ecourt.mahkamahagung.go.id/)
3 PN GUNUNG
SITOLI
1. Penerapan sudah berjalan.
2. Sudah pernah dilaksanakan
sosialisasi SIPP.
1. Secara keseluruhan penerapan aplikasi keperkaraan
sudah berjalan baik pendaftaran, penetapan, jadwal
sidang, putusan dan sampai banding, kasasi dan
Peninjauan Kembali.
2. Saat ini sudah terpasang SIPP versi 3.2.0-5
3. SIPP versi 3.2.0-5 sudah terintegrasi dengan aplikasi e
court mahkamah agung
(https://ecourt.mahkamahagung.go.id/)
4 PN
KABANJAHE
1. Penerapan sudah berjalan.
2. Sudah pernah dilaksanakan
sosialisasi SIPP.
1. Secara keseluruhan penerapan aplikasi keperkaraan
sudah berjalan baik pendaftaran, penetapan, jadwal
sidang, putusan.
2. Saat ini sudah terpasang SIPP versi 3.2.0-5
3. SIPP versi 3.2.0-5 sudah terintegrasi dengan aplikasi e
343
court mahkamah agung
(https://ecourt.mahkamahagung.go.id/)
5 PN KISARAN 1. Penerapan sudah berjalan.
2. Sudah pernah dilaksanakan
sosialisasi SIPP.
1. Secara keseluruhan penerapan aplikasi keperkaraan
sudah berjalan baik pendaftaran, penetapan, jadwal
sidang, putusan dan sampai banding, kasasi dan
Peninjauan Kembali.
2. Saat ini sudah terpasang SIPP versi 3.2.0-5
3. SIPP versi 3.2.0-5 sudah terintegrasi dengan aplikasi e
court mahkamah agung
(https://ecourt.mahkamahagung.go.id/)
6 PN LUBUK
PAKAM
1. Penerapan sudah berjalan.
2. Sudah pernah dilaksanakan
sosialisasi SIPP.
1. Secara keseluruhan penerapan aplikasi keperkaraan
sudah berjalan baik pendaftaran, penetapan, jadwal
sidang, putusan dan sampai banding, kasasi dan
Peninjauan Kembali.
2. Saat ini sudah terpasang SIPP versi 3.2.0-5
3. SIPP versi 3.2.0-5 sudah terintegrasi dengan aplikasi e-
court mahkamah agung
(https://ecourt.mahkamahagung.go.id/)
7 PN
MANDAILING
NATAL
1. Penerapan sudah berjalan.
2. Sudah pernah dilaksanakan
sosialisasi SIPP
1. Secara keseluruhan penerapan aplikasi keperkaraan
sudah berjalan baik pendaftaran, penetapan, jadwal
sidang, putusan dan sampai banding, kasasi dan
Peninjauan Kembali.
2. Saat ini sudah terpasang SIPP versi 3.2.0-5
3. SIPP versi 3.2.0-5 sudah terintegrasi dengan aplikasi e-
court mahkamah agung
(https://ecourt.mahkamahagung.go.id/)
8 PN MEDAN 1. Penerapan sudah berjalan
baik
2. Sudah pernah dilaksanakan
sosialisasi SIPP.
1. Secara keseluruhan penerapan aplikasi keperkaraan
sudah berjalan baik pendaftaran, penetapan, jadwal
sidang, putusan dan sampai banding, kasasi dan
Peninjauan Kembali.
2. Saat ini sudah terpasang SIPP versi 3.2.0-5
3. SIPP versi 3.2.0-5 sudah terintegrasi dengan aplikasi e-
court mahkamah agung
(https://ecourt.mahkamahagung.go.id/)
9 PN PADANG 1. Penerapan sudah berjalan.
2. Sudah pernah dilaksanakan
1. Secara keseluruhan penerapan aplikasi keperkaraan
sudah berjalan baik pendaftaran, penetapan, jadwal
344
SIDEMPUAN sosialisasi SIPP. sidang, putusan dan sampai banding, kasasi dan
Peninjauan Kembali.
2. Saat ini sudah terpasang SIPP versi 3.2.0-5
3. SIPP versi 3.2.0-5 sudah terintegrasi dengan aplikasi
ecourt mahkamah agung
(https://ecourt.mahkamahagung.go.id/)
10 PN
PEMATANG
SIANTAR
1. Penerapan sudah berjalan.
2. Sosialisasi SIPP Sudah
pernah dilaksanakan
1. Secara keseluruhan penerapan aplikasi keperkaraan
sudah berjalan, baik pendaftaran, penetapan, jadwal
sidang, putusan dan sampai banding, kasasi dan
Peninjauan Kembali.
2. Saat ini sudah terpasang SIPP versi 3.2.0-5
3. SIPP versi 3.2.0-5 sudah terintegrasi dengan aplikasi
ecourt mahkamah agung
(https://ecourt.mahkamahagung.go.id/)
11 PN RANTAU
PRAPAT
1. Penerapan sudah berjalan.
2. Sosialisasi SIPP sudah
pernah dilaksanakan
1. Secara keseluruhan penerapan aplikasi keperkaraan
sudah berjalan, baik pendaftaran, penetapan, jadwal
sidang, putusan dan sampai banding, kasasi dan
Peninjauan Kembali.
2. Saat ini sudah terpasang SIPP versi 3.2.0-5
3. SIPP versi 3.2.0-5 sudah terintegrasi dengan aplikasi
ecourt mahkamah agung
(https://ecourt.mahkamahagung.go.id/)
12 PN SIBOLGA 1. Penerapan sudah berjalan.
2. Sudah pernah dilaksanakan
sosialisasi SIPP.
1. Secara keseluruhan penerapan aplikasi keperkaraan
sudah berjalan, baik pendaftaran, penetapan, jadwal
sidang, putusan dan sampai banding, kasasi dan
Peninjauan Kembali.
2. Saat ini sudah terpasang SIPP versi 3.2.0-5
3. SIPP versi 3.2.0-5 sudah terintegrasi dengan aplikasi
ecourt mahkamah agung
(https://ecourt.mahkamahagung.go.id/)
345
13 PN
SIDIKALANG
1. Penerapan sudah berjalan.
2. Sudah pernah dilaksanakan
sosialisasi SIPP.
1. Secara keseluruhan penerapan aplikasi keperkaraan
sudah berjalan, baik pendaftaran, penetapan, jadwal
sidang, putusan dan sampai banding, kasasi dan
Peninjauan Kembali.
2. Saat ini sudah terpasang SIPP versi 3.2.0-5
3. SIPP versi 3.2.0-5 sudah terintegrasi dengan aplikasi
ecourt mahkamah agung
(https://ecourt.mahkamahagung.go.id/)
14 PN
SIMALUNGUN
1. Penerapan sudah berjalan
2. Sudah pernah dilaksanakan
sosialisasi SIPP.
1. Secara keseluruhan penerapan aplikasi keperkaraan
sudah berjalan, baik pendaftaran, penetapan, jadwal
sidang, putusan dan sampai banding, kasasi dan
Peninjauan Kembali.
2. Saat ini sudah terpasang SIPP versi 3.2.0-5
3. SIPP versi 3.2.0-5 sudah terintegrasi dengan aplikasi
ecourt mahkamah agung
(https://ecourt.mahkamahagung.go.id/)
15. PN STABAT 1. Penerapan sudah berjalan.
2. Sudah pernah dilaksanakan
sosialisasi SIPP.
1. Secara keseluruhan penerapan aplikasi keperkaraan
sudah berjalan, baik pendaftaran, penetapan, jadwal
sidang, putusan dan sampai banding, kasasi dan
Peninjauan Kembali.
2. Saat ini sudah terpasang SIPP versi 3.2.0-5
3. SIPP versi 3.2.0-5 sudah terintegrasi dengan aplikasi
ecourt mahkamah agung
(https://ecourt.mahkamahagung.go.id/)
16 PN TANJUNG
BALAI
ASAHAN
1. Penerapan sudah berjalan
2. Sudah pernah dilaksanakan
sosialisasi SIPP.
1. Secara keseluruhan penerapan aplikasi keperkaraan
sudah berjalan, baik pendaftaran, penetapan, jadwal
sidang, putusan dan sampai banding, kasasi dan
Peninjauan Kembali.
2. Saat ini sudah terpasang SIPP versi 3.2.0-5
3. SIPP versi 3.2.0-5 sudah terintegrasi dengan aplikasi
ecourt mahkamah agung
(https://ecourt.mahkamahagung.go.id/)
346
17 PN
TARUTUNG
1. Penerapan sudah berjalan
2. Sudah pernah dilaksanakan
sosialisasi SIPP
1. Secara keseluruhan penerapan aplikasi keperkaraan
sudah berjalan, baik pendaftaran, penetapan, jadwal
sidang, putusan dan sampai banding, kasasi dan
Peninjauan Kembali.
2. Saat ini sudah terpasang SIPP versi 3.2.0-5
3. SIPP versi 3.2.0-5 sudah terintegrasi dengan aplikasi
ecourt mahkamah agung
(https://ecourt.mahkamahagung.go.id/)
18 PN TEBING
TINGGI
1. Penerapan sudah berjalan
baik
2. Sudah pernah dilaksanakan
sosialisasi SIPP.
1. Secara keseluruhan penerapan aplikasi keperkaraan
sudah berjalan, baik pendaftaran, penetapan, jadwal
sidang, putusan dan sampai banding, kasasi dan
Peninjauan Kembali..
2. Saat ini sudah terpasang SIPP versi 3.2.0-5
3. SIPP versi 3.2.0-5 sudah terintegrasi dengan aplikasi
ecourt mahkamah agung
(https://ecourt.mahkamahagung.go.id/)
19 PN SEI
RAMPAH
(Pengadilan
Baru)
1. Penerapan sudah berjalan
baik
2. Sudah pernah dilaksanakan
1. Masih tahap penginstalan server dan SIPP
20 PN SIBUHUAN
(Pengadilan
Baru)
1. Penerapan sudah berjalan
baik
2. Sudah pernah dilaksanakan.
2. Secara keseluruhan penerapan aplikasi keperkaraan
sudah berjalan, baik pendaftaran, penetapan, jadwal
sidang, putusan dan sampai banding, kasasi dan
Peninjauan Kembali.
3. Saat ini sudah terpasang SIPP versi 3.2.0-5
4. SIPP versi 3.2.0-5 sudah terintegrasi dengan aplikasi e
court mahkamah agung
(https://ecourt.mahkamahagung.go.id/)
347
F. REGULASI TAHUN 2018
Sepanjang tahun 2018 Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan mengeluarkan
kebijakan – kebijakan sebagai berikut :
NO NOMOR REGULASI TANGGAL PERIHAL
1 1/KPT/SK/0\OT.01.3/1/2018 5/1/2018 Penetapan Visi dan Misi
Pengadilan Tinggi Medan
2 2/KPT/SK/0\OT.01.3/1/2018 16/1/2018 Penetapan Role Model
pada Pengadilan Tinggi
Medan periode Januari
sampai dengan Desember
2018
3 5/KPT/SK/0\OT.01.3/1/2018 18/1/2018 Pembentukan Tim
Manajemen Resiko pada
Pengadilan Tinggi Medan
4 29/KPT/SK/0\OT.01.3/1/2018 2/4/2018 Penunjukan Petugas
PTSP pada Pengadilan
Tinggi Medan
5 29/KPT/SK/0\OT.01.3/1/2018 2/4/2018 Tim Reformasi Birokrasi
Pengadilan Tinggi Medan
6 36/KPT/SK/0\OT.01.3/1/2018 18/4/2018 SK Tim Penyelesaian
Ketidaksesuaian
Assesment (LKA)
7 36/KPT/SK/0\OT.01.3/1/2018 5/6/2018 Pembentukan Tim
Komite Keputusan
Akreditasi (KEKA)
Pengadilan Tinggi Medan
8 W2.U/77/KP.01.10/7/2018 11/7/2018 Pembentukan Tim Penilai
Perlombaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan
Negeri se-wilayah
Pengadilan Tinggi Medan
9 79/KPT/SK/OT.01.3/7/2018 24/7/2018 Susunan Tim PTWP
Sumatera Utara
10 83/KPT/SK/OT.01.03/8/2018 1/8/2018 Tim Pemersatu Tenis
Warga Pengadilan
(PTWP) yang akan
348
bertanding di Bali
11 84/KPT/SK/OT.01.03/8/2018 2/8/2018 Petugas Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
(PTSP) Pengadilan
Tinggi Medan
12 87/KPT/SK/OT.01.03/8/2018 13/8/2018 Struktur Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
(PTSP) Pengadilan
Tinggi Medan
13 86/KPT/SK/OT.01.03/8/2018 13/8/2018 Tim Pemilihan Agen
Perubahan sebagai Role
Model pada Pengadilan
Tinggi Medan
14 95/KPT/SK/OT.01.03/8/2018 15/8/2018 Penetapan Biaya
Fotocopy Dokumen
15 97/KPT/SK/OT.01.03/8/2018 15/8/2018 Pemenangan
perlombangan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
(PTSP)
16 98/KPT/SK/OT.01.03/8/2018 21/8/2018 Hasil Penilaian Lomba
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Negeri se-
wilayah Pengadilan
Tinggi Medan
17 111/KPT/SK/Kp.01/3/9/2018 24/9/2018 SK tentang Pakaian Dinas
18 114/KPT/SK/OT.01.03/10/2018 9/10/2018 Penunjukan Tim
Penyeragaman
Administrasi Perkara
Pidana dan Perdata pada
Pengadilan Tinggi Medan
19 116/KPT/SK/OT.01.03/10/2018 3/10/2018 Tim Verifikasi Fisik
Terhadap Pelamar
Formasi Disabilitas
Tahun Anggaran 2018
Pengadilan Tinggi Medan
20 117/KPT/SK/OT.01.03/10/2018 17/10/2018 Panitia Daerah
Pelaksanaan Seleksi
Kompetensi Dasar (SKD)
CPNS Mahkamah Agung
RI tahun 2018
349
21 1/KPT/SE/OT.01.3/1/2018 2/2/2018 Gambar Peta Wilayah
Pengadilan Negeri Se-
Sumatera Utara
22 Surat Edaran No 2 Tahun 2018 23/5/2018 Pelaksanaan Izin Tidak
Masuk Kerja Di Luar
Kordinasi pada Hari
Kerja
23 Surat Edaran No 3 Tahun 2018 28/5/2018 Pemberitahuan Hari Libur
Nasional dan Cuti
Bersama Tahun 2018
24 Surat Edaran No 4 Tahun 2018 31/12/2018 Tertib Izin Keluar Kantor
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
88
350
BAB IV
PENGAWASAN
A. INTERNAL
Pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung
Republik Indonesia di daerah, disamping memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat
banding juga mengemban tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara
berkala dan berkesinambungan terhadap seluruh warga dan badan peradilan di
bawahnya dalam upaya meningkatkan efektivitas pencegahan terjadinya penyimpangan
dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Pengawasan yang dilakukan secara terus menerus dilakukan dalam upaya untuk
menegakkan dan menjaga martabat serta kepercayaan publik terhadap lembaga
peradilan. Upaya untuk mencapai harapan sebagaimana tersebut diatas, telah
diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Dilingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan Dibawahnya yang mengatur pelaksanaan pengawasan dan
pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya secara terus menerus.
Guna tercapainya tujuan yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan
Langsung Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya, Ketua
Pengadilan Tinggi Medan menerbitkan Surat Penetapan bertanggal 10 Oktober 2018
Nomor : W2.U/ 36 /KP.01.10/10/2018 tentang Susunan Hakim Tinggi Pengawas dan
Pejabat Penanggung Jawab Bidang dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan
Tinggi Medan, dengan susunan formasi sebagai berikut :
HAKIM TINGGI PENGAWAS DAN PEJABAT SEBAGAI SEKRETARIS
BIDANG PENGADILAN TINGGI MEDAN
Susunan Hakim Tinggi Pengawas Bidang dapat dilihat pada tabel berikut ini :
NO NAMA JABATAN KET
1 SABUNGAN PARHUSIP, SH., MH
WAKIL KETUA
KOORDINATOR
PENGAWAS
BIDANG
351
Sekretaris :
HARSONO,SH.,MH
PANITERA
MUDA HUKUM
PENGADILAN
TINGGI MEDAN
2 DHARMA EDWARD DAMANIK, SH.,
MH
DALIUN SAILAN, SH.,MH
Sekretaris :
NELSON GURNING,SH.,MH
HAKIM TINGGI
HAKIM TINGGI
PANITERA
PENGGANTI
BIDANG
PERDATA
3 AGUSTINUS SILALAHI, SH., MH
AROZIDUHU WARUWU, SH., MH
Sekretaris :
SALOMO SIMANJORANG, SH., MH
HAKIM TINGGI
HAKIM TINGGI
PANITERA
PENGGANTI
BIDANG PIDANA
4 DALIUN SAILAN, SH.,MH
Dr. MANGASA MANURUNG,
SH., M.KH.
Sekretaris :
NIRWAN SEMBIRING, SH., MH
HAKIM TINGGI
HAKIM
AD HOC
PANITERA
PENGGANTI
BIDANG PIDSUS
TIPIKOR
5 SUMARTONO, SH., M. Hum
SUWIDYA, SH., LLM
Sekretaris :
MARADEN SILALAHI,SH
HAKIM TINGGI
HAKIM TINGGI
PANITERA
PENGGANTI
BIDANG
HUKUM/ARSIP
6 LINTON SIRAIT,SH.,MH
TIGOR MANULANG, SH., MH
AGUNG WIBOWO, SH., M. Hum
Sekretaris :
HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH.,MH
HAKIM TINGGI
HAKIM TINGGI
HAKIM TINGGI
PANITERA
PENGGANTI
BIDANG
KEPEGAWAIAN &
TI DAN INTENSIF
CARING PROGRAM
(ICP)
7 H. DASNIEL, SH., MH
PERDANA GINTING, SH
HAKIM TINGGI
HAKIM TINGGI
BIDANG RENCANA
PROGRAM &
ANGGARAN
352
Sekretaris :
FACHRIAL , SH.,M.Hum
PANITERA
PENGGANTI
8 H.AHMAD ARDIANDA PATRIA,
SH.,M.Hum
Sekretaris :
HERMAN SEBAYANG,SH.,MH
HAKIM TINGGI
PANITERA
PENGGANTI
BIDANG
KEUANGAN &
PELAPORAN
9 AHMAD SUKANDAR, SH, MH
NUR HAKIM, SH., MH
Sekretaris :
H E R R I, S H
HAKIM TINGGI
HAKIM TINGGI
PANITERA
PENGGANTI
BIDANG TATA
USAHA & RUMAH
TANGGA
10 PERDANA GINTING, SH
HARIS MUNANDAR, SH., MH
Dr. ALBERTINA HO, SH., MH
Sekretaris :
FARIDA MALEM , SH., MH
HAKIM TINGGI
HAKIM TINGGI
HAKIM TINGGI
PANITERA
PENGGANTI
BIDANG
PERPUSTAKAAN
11 BANTU GINTING, SH
LINTON SIRAIT, SH., MH
ADI SUTRISNO, SH., MH
Sekretaris :
HJ.SURYA HAIDA, SH.,MH
HAKIM TINGGI
HAKIM TINGGI
HAKIM TINGGI
PANITERA
PENGGANTI
BIDANG HUMAS
12 PRASETYO IBNU ASMARA, SH.,MH
SAZILI, SH., M. Si
K H A I R U L, SH., MH
Sekretaris :
ROSELINA,SH
HAKIM TINGGI
HAKIM AD
HOC
PANITERA
PENGGANTI
PANITERA
PENGGANTI
BIDANG PORSENI
13 H. ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.,
MM., MH
BINSAR SIREGAR,SH., M.Hum
HAKIM TINGGI
HAKIM TINGGI
BIDANG ROHANI
353
SUWIDYA, SH., LLM
Sekretaris :
K H A I R U L, SH., MH
HAKIM TINGGI
PANITERA
PENGGANTI
14 I. Dr. MANGASA MANURUNG, SH.,
M.Kn
II.
ROSMALINA SITORUS, SH., MH
EFFENDI SIREGAR, SH., MH
Sekretaris :
ZAINAL POHAN,SH.,MH
HAKIM TINGGI
HAKIM AD
HOC
KABANG
UMUM DAN
KEUANGAN
PANITERA
PENGGANTI
BIDANG
KEAMANAN,
KEBERSIHAN
DAN KEINDAHAN
15 PONTAS EFENDI, SH., MH
AROZIDUHU WARUWU, SH., MH
HJ. SURYA HAIDA, SH., MH
Sekretaris :
FARIDA MALEM, SH., MH
HAKIM TINGGI
HAKIM TINGGI
HAKIM TINGGI
PANITERA
PENGGANTI
BIDANG
PROTOKOLER DAN
PTSP
16 H. ERWAN MUNAWAR, SH., MH
Dr. ALBERTINA HO, SH., MH
HAMONANGAN RAMBE, SH., MH
Sekretaris :
TAHI PURBA,SH
HAKIM TINGGI
HAKIM TINGGI
HAKIM TINGGI
PANITERA
PENGGANTI
BIDANG DELEGASI
17 AROZIDUHU WARUWU, SH.,MH
H. AHMAD ARDIANDA
PATRIA,SH., M.Hum
Sekretaris :
TENGKU BOYKE HANDALAN
PUTRA HUSNY,SH.,MH
HAKIM TINGGI
HAKIM TINGGI
PANITERA
PENGGANTI
BIDANG
KELENGKAPAN
BERKAS KE
MAHKAMAH
AGUNG R.I.
18 PONTAS EFENDI, SH., MH
AROZIDUHU WARUWU, SH., MH
HAKIM TINGGI
HAKIM TINGGI
BIDANG TATA
KELOLA APLIKASI
354
Sekretaris :
HJ.EVA ZAHERMI,SH.,MH
PANITERA
PENGGANTI
19 SUWIDYA,SH.,LLM
PONTAS EFENDI, SH., MH
Sekretaris :
ANDRI PRAMONO,S.Kom., M.si
HAKIM TINGGI
HAKIM TINGGI
KASUBAG
KEPEGAWAIAN
& TI
BIDANG
KEBIJAKAN
20 BANTU GINTING,SH
POLTAK SITORUS, SH., MH
Dr. ALBERTINA HO,SH., MH
SUWIDYA, SH., LLM
H.AHMAD ARDIANDA
PATRIA,SH.,M.Hum
Sekretaris :
Hj.DIANA SYAHPUTRI NASUTION,
SH.,MH
HAKIM TINGGI
HAKIM TINGGI
HAKIM TINGGI
HAKIM TINGGI
HAKIM TINGGI
PANITERA
PENGGANTI
BIDANG
PENINGKATAN
KAPASITAS TEKNIS
DAN
ADMINISTRASI
HAKIM
Adapun Tugas Hakim Tinggi Pengawas Bidang adalah :
1. Bidang Teknis
a. Memantau pelaksanaan teknis administratif penyelesaian perkara banding, di
wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan
b. Memantau dan memeriksa pelaksanaan aplikatif administrasi prosedur
penerimaan perkara banding
c. Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi register
perkara banding
d. Memantau dan memeriksa pelaksanaan prosedur jalannya berkas perkara banding
e. Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi laporan
perkara banding
355
f. Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kearsipan
perkara banding
g. Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kearsipan
perkara banding
h. Memberikan petunjuk dan bimbingan sesuai pola pembinaan dan pengendalian
administrasi perkara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1994
i. Menginventarisir temuan dan atau masalah baik teknis maupun administrasi
peradilan serta menyampaikan laporannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi
Medan dengan memberikan saran tindak lanjut maupun solusinya
2. Bidang Administrasi
a. Memantau dan memonitoring pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
b. Melakukan pemantauan dan monitoring terhadap disiplin dan kinerja Hakim,
Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat lainnya.
HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH PENGADILAN TINGGI MEDAN
NAMA HAKIM TINGGI PENGAWAS
DAERAH
I WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI
MEDAN
KOORDINATOR PENGAWAS
DAERAH SE-WILAYAH
PENGADILAN TINGGI MEDAN
II BANTU GINTING, SH PENGADILAN NEGERI MEDAN
H.ALI NAFIAH
DALIMUNTMM.,MHHE, SH.,
H. DASNIEL, SH., MH
BINSAR SIREGAR, SH., MHum
SUMARTONO, SH., MHum
AGUNG WIBOWO, SH., M. Hum
Dr. ALBERTINA HO, SH., MH
SUWIDYA, SH., LLM
356
PONTAS EFENDI, SH., MH
AROZIDUHU WARUWU, SH.,MH
H. AHMAD ARDIANDA PATRIA,SH.,
M.Hum
III Dr. ALBERTINA HO, SH., MH
PENGADILAN NEGERI LUBUK
PAKAM
PONTAS EFENDI, SH., MH PENGADILAN NEGERI TEBING
TINGGI
IV DHARMA E. DAMANIK, SH., MH
PENGADILAN NEGERI TANJUNG
BALAI
PERDANA GINTIING, SH PENGADILAN NEGERI KISARAN
PENGADILAN NEGERI RT.
PRAPAT
.
V LINTON SIRAIT, SH.,MH PENGADILAN NEGERI P. SIANTAR
H. AHMAD ARDIANDA PATRIA,
SH.,MHum
PENGADILAN NEGERI
SIMALUNGUN
VI AGUSTINUS SILALAHI, SH.,MH PENGADILAN NEGERI
KABANJAHE
H. DASNIEL, SH.,MH PENGADILAN NEGERI
SIDIKALANG
VII PRASETYO IBNU ASMARA, SH.,MH PENGADILAN NEGERI BALIGE
POLTAK SITORUS.,SH.,MH PENGADILAN NEGERI TARUTUNG
VIII ADI SUTRISNO, SH.,MH PENGADILAN NEGERI GUNUNG
SITOLI
AROZIDUHU WARUWU, SH., MH
IX TIGOR MANULANG, SH., MH PENGADILAN NEGERI
MANDAILING NATAL
HARIS MUNANDAR, SH., M. H PENGADILAN NEGERI PADANG
SIDEMPUAN
357
NUR HAKIM, SH.,MH PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
X AGUNG WIBOWO, SH.,MHum PENGADILAN NEGERI BINJAI
SUWIDYA, SH., LLM PENGADILAN NEGERI STABAT
XI DALIUN SAILAN, SH., MH PENGADILAN NEGERI SEI
RAMPAH
AHMAD SUKANDAR, SH., MH
XII BINSAR SIREGAR, SH.,MHum PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN
H. ERWAN MUNAWAR, SH., MH
Adapun Tugas Hakim Tinggi Pengawas Daerah adalah :
1. Melakukan inventarisasi dan merekapitulasi temuan-temuan dalam pemeriksaan
perkara dan hasil evaluasi pengawasan tahun sebelumnya baik teknis maupun
administrasi peradilan, sebagai bahan aplikasi pembinaan;
2. Melakukan inventarisasi dan merekapitulasi temuan-temuan dalam penelitian dan
pemeriksaan dokumen laporan daerah pembinaan dan pengawasan;
3. Menganalisa temuan-temuan dimaksud dan menyampaikan laporan serta saran
tindak lanjut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan minimal 3 (tiga) bulan sekali
beserta konsep rencana tindak lanjut pembinaan dan pengawasan;
4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan langsung ke daerah pengawasan
maupun lainnya, sesuai perencanaan dan atau kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi
Medan;
5. Memantau dan memonitor pelaksanaan penyitaan dan eksekusi di wilayah
Pengadilan Tinggi Medan;
6. Menginventarisir temuan dan hambatan-hambatan pelaksanaan eksekusi yang
dihadapi oleh Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Medan;
7. Memberikan saran dan konsep terhadap pemecahan permasalahan eksekusi;
8. Menyampaikan laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan tentang hal-hal
yang berkaitan dengan eksekusi beserta saran tindak lanjutnya.
9. Melakukan inventarisasi dan merekapitulasi temuan-temuan dalam pemeriksaan
perkara dan hasil evaluasi pengawasan tahun 2017 baik teknis maupun administrasi
peradilan, sebagai bahan aplikasi pembinaan;
358
10. Melakukan inventarisasi dan merekapitulasi temuan-temuan dalam penelitian dan
pemeriksaan dokumen laporan daerah pembinaan dan pengawasan;
11. Menganalisa temuan-temuan dimaksud dan menyampaikan laporan serta saran
tindak lanjut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan minimal 3 (tiga) bulan sekali
beserta konsep rencana tindak lanjut pembinaan dan pengawasan;
12. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan langsung ke daerah pengawasan
maupun lainnya, sesuai perencanaan dan atau kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi
Medan;
13. Memantau dan memonitor pelaksanaan penyitaan dan eksekusi di wilayah
Pengadilan Tinggi Medan;
14. Menginventarisir temuan dan hambatan-hambatan pelaksanaan eksekusi yang
dihadapi oleh Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Medan;
15. Memberikan saran dan konsep terhadap pemecahan permasalahan eksekusi;
16. Menyampaikan laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan tentang hal-hal
yang berkaitan dengan eksekusi beserta saran tindak lanjutnya.
B. EVALUASI
Pengawasan atas kinerja Pengadilan Tinggi Medan telah berjalan dengan baik,
karena Pengawasan melekat telah berjalan dan dilaksanakan oleh pimpinan dan pejabat
yang bertanggung jawab. Untuk Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang pun telah
berjalan dengan baik, karena Pengawas Bidang telah menjalankan tugasnya untuk
memberikan pengawasan dan arahan-arahan, selanjutnya membuat laporan kepada
Ketua melalui Wakil Ketua setiap tiga bulan. Selain pengawasan yang dilakukan oleh
hakim pengawas bidang, pimpinan juga melakukan evaluasi melalui forum rapat
bulanan yang membahas kinerja baik di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Pengawasan internal yang dilakukan pada masing-masing bagian, masih
ditemukan kendala antara lain sebagai berikut:
1. Banyak pegawai yang mempunyai tugas tambahan disamping tugas pokok yang
diembannya, hal ini disebabkan oleh sangat kurangnya jumlah pegawai sehingga
sasaran kerja menjadi terkendala.
2. Pemanfaatan beberapa tenaga Honorer yang diberdayakan untuk membantu
administrasi amat sangat membantu kenerja yang ada di Pengadilan Tinggi Medan
3. Sarana dan Prasarana masih banyak yang belum memadai baik dari jumlahnya
maupun kualitasnya. Demikian juga dengan rumah dinas yang ada banyak yang
359
kondisinya rusak berat sehingga tidak dihuni karena tidak layak untuk ditempati. Di
bidang peralatan kantor juga masih banyak belum terpenuhi kebutuhan kerja di
Pengadilan seperti PC dan laptop, banyak yang sudah tidak layak digunakan
sehingga menghambat produktivitas dan kualitas kerja pengadilan
360
360
BAB V
A. KESIMPULAN
Secara umum Pengadilan Tinggi Medan telah melaksanakan Tupoksi
dengan baik dalam kurun waktu selama tahun 2018 sebagaimana terurai dalam
Laporan Tahunan ini. Pencapaian ini dapat dilihat upaya Pengadilan Tinggi
Medan melaksanakan tugas rutin baik Tupoksi di bidang Kesekretariatan,
Kapeniteraan maupun tugas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
Keberhasilan Pengadilan Tinggi melaksanakan Tupoksi pada tahun 2017
meningkat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dilihat dari sector yang dicapai
dalam penerapan Reformasi Birokrasi yang diperbuat dengan Akreditasi
Penjaminan Mutu, yang pada akhirnya Pengadilan Tinggi Medan mendapat
nilai Akreditasi ”A” excellent dari Direktur Jendral badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Perolehan nilai Akreditasi “A” excellent merupakan cambuk bagi
pengadilan Tinggi Medan untuk lebih meningatkan integritas dan harus lebih
giat berpacu meningkatkan kinerja melaksanakan Tupoksi sebagaimana
ketentuan yang berlaku.
Keberhasilan yang dicapai diwarnai berbaai kendala dalam melaksanakan
Tupoksi di Pengadilan Tinggi, seperti kekurangan sumber daya manusia dan
sarana dan prasarana.
B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan yang ada, upaya mengatasi kendala untuk
menyosong tahun kerja 2019 Pengadilan Tinggi Medan masih membutuhkan
berbagai sektor, diantaranya :
- Penambahan sumber daya manusia mengatasi volume kerja yang terus
meningkat.
- Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bentuk pelatihan dan
bimbingan lainnya.
361
- Peningkatan kerjasama yang baik antar bagian terutama bidang
kepaniteraan dan kesekretariatan.
- Peningkatan sarana teknologi dalam bentuk pengembangan informasi
ataupun aplikasi untuk peningkatan kinerja aparat pelaksana tugas.
- Penambahan alokasi anggaran untuk peningkatan sarana dan
prasarana.