laporan tahunan 2018 - web.pt-medan.go.idlaporan tahunan berikutnya. akhirnya kami berharap laporan...

LAPORAN TAHUNAN2018

PENGADILAN TINGGI MEDAN

i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada

Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang dengan

rahmat dan karunia-Nya Laporan Tahunan

Kinerja Pengadilan Tinggi Medan Tahun 2018

telah selesai disusun sesuai standard yang

diamanatkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung

RI.

Laporan tahunan ini sebagai media

penyampaian informasi mengenai

pertanggungjawaban pimpinan Pengadilan Tinggi

Medan kepada pimpinan Mahkamah Agung RI

sebagai bahan evaluasi akhir dan perencanaan

awal untuk menyempurnaan kinerja dimasa

mendatang yang sekaligus sebagai media informasi bagi pihak yang berkepentingan.

Sesuai dengan kebijakan yang diamanatkan dalam Reformasi Birokrasi yang

diselaraskan dengan Renstra 2018, telah mewujudkan komitmen penyelenggara Negara yang

beritegritas tinggi, professional dan tanggap atas dinamika yang ada, Pengadilan Tinggi Medan

telah memperoleh penghargaan dari Pimpinan Mahkamah Agung RI, berupa Sertifikat

Akreditasi dengan nilai “A” excellent.

Perolehan nilai akreditasi menjadi katalisator bagi Pengadilan Tinggi untuk terus-

menerus meningkatkan integritas dan kenerja dalam mewujudkan visi dan misi mewujudkan

Pengadilan Tinggi Medan yang agung.

Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu hingga selesainya

penyusunan laporanla ini, yang kami maklumi masih belum sempurna, olehnya itu segala untuk

masukan informasi dan koreksi kami harapkan dari berbagai pihak, untuk penyempurnaan

Laporan Tahunan berikutnya.

Akhirnya kami berharap Laporan ini berguna sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan

dalam meningkatkan kinerja Badan Peradilan Umum kedepan, khususnya di wilayah hukum

Pengadilan Tinggi Medan.

Medan, Januari 2019 KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN, CICUT SUTIARSO

ii

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR .............................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1

A. Kebijakan Umum .............................................................................. 4

B. Visi dan Misi .................................................................................... 5

C. Rencana Strategis .............................................................................. 5

BAB II STRUKTUR ORGANISASI ...................................................... 8

A. Struktur Organisasi (Tupoksi) ........................................................... 8

I. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi ................................... 8

II. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri ................................... 11

III. Alur Tugas Pokok dan Fungsi ................................................ 13

IV. Standar Operasional Prosedur (SOP) ...................................... 19

V. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) .............................................. 188

B. Pelayanan Publik yang Prima ........................................................... 205

I. Akreditasi Penjaminan Mutu ................................................... 205

II. POS Bantuan Hukum .............................................................. 209

III. Sidang Keliling ........................................................................ 209

IV. Perkara Prodeo ........................................................................ 209

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ................................... 211

A. Sumberdaya Manusia ........................................................................ 211

I. Sumberdaya Manusia Teknis Yudisial .................................... 212

II. Sumberdaya Manusia Non Teknis Yudisial ............................ 214

III. Mutasi ...................................................................................... 218

IV. Promosi .................................................................................... 221

V. Pensiun .................................................................................... 224

B. Penyelesaian Perkara ........................................................................ 233

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .................................................... 237

D. Pengelolaan Keuangan ...................................................................... 314

I. Belanja Pegawai ...................................................................... 314

II. Belanja Barang ........................................................................ 318

III. Belanja Modal ......................................................................... 325

E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP .................................. 330

F. Regulasi Tahun 2018 ........................................................................ 348

BAB IV. PENGAWASAN ....................................................................... 351

A. Internal .............................................................................................. 351

B. Evaluasi ............................................................................................. 359

BAB V. PENUTUP ................................................................................... 361

A. Kesimpulan ....................................................................................... 361

B. Saran ................................................................................................. 361

1

BAB I

Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung merupakan tujuan Mahkamah

Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam visi yang dirumuskan dalam Cetak Biru

Pembaruan Peradilan Tahun 2010 – 2035 yang dicanangkan oleh Pimpinan Mahkamah

Agung Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2009.

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035 dijadikan sebagai tekad seluruh

unsur pimpinan badan peradilan di Indonesia, mulai dari Mahkamah Agung Republik

Indonesia, Pengadilan Tinggi hingga peradilan tingkat pertama

pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Hasil dari pada visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam

Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010 – 2035 di ejawantahkan dalam bentuk

misi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam 4 (empat) upaya, yaitu :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;

4. Meningkatkan kredibilitas serta transparansi badan peradilan.

Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia direalisasikan oleh

Pengadilan Tinggi Medan yang bertindak sebagai Kawal Depan (Voorpost) Mahkamah

Agung Republik Indonesia yang memimpin dan membawahi 20 (dua puluh) Pengadilan

Negeri di wilayah hukum Propinsi Sumatera Utara, terdiri dari :

1. Pengadilan Negeri Balige;

2. Pengadilan Negeri Binjai;

3. Pengadilan Negeri Gunung Sitoli;

4. Pengadilan Negeri Kabanjahe;

5. Pengadilan Negeri Kisaran;

6. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

7. Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

8. Pengadilan Negeri Medan;

9. Pengadilan Negeri Padang Sidempuan;

10. Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

11. Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

2

12. Pengadilan Negeri Sibolga;

13. Pengadilan Negeri Sibuhuan;

14. Pengadilan Negeri Sei Rampah;

15. Pengadilan Negeri Sidikalang;

16. Pengadilan Negeri Simalungun;

17. Pengadilan Negeri Stabat;

18. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan;

19. Pengadilan Negeri Tarutung;

20. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Upaya merealisasikan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Pengadilan Tinggi Medan senantiasa berupaya meningkatkan perbaikan dan

peningkatan kinerja aparat badan peradilan yang berada di lingkungannya pada semua

bidang, baik bidang kepaniteraan maupun kesekretariatan yang dilanjutkan dengan

melakukan pengawasan kinerja.

Peningkatan kinerja dan pengawasan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Medan

dalam kurun waktu selama tahun 2018, diharapkan agar memperoleh wujud organisasi

lembaga pemerintahan yang profesional dan tanggap terhadap dinamika yang tengah

berlangsung, akuntabel dan transparan.

3

A. KEBIJAKAN UMUM

Pengadilan Tinggi Medan dalam tahun 2018 senantiasa berupaya membangun

peningkatan kinerja aparat badan peradilan yang berada dilingkungannya, berupa

peningkatan pada semua bidang baik bidang kepaniteraan maupun kesekretariatan serta

dilengkapi dengan pengawasan atas kinerja yang telah dilakukan agar menjadi

penyelenggara Negara yang berintegritas tinggi dalam menjalankan tupoksi

dilingkungan kerjanya.

Peningkatan kinerja dilakukan dalam berbagai kebijakan yang ditujukan kepada

aspek pelayanan publik dan transparansi badan peradilan, yang meliputi kebijakan

umum yag mengarah kepada sasaran strategis yang ingin dicapai bersama oleh

pengadilan se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, yaitu :

1. Peningkatan penyelesaian perkara.

Untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya bagi masyarakat pencari

keadilan diperlukan kebijakan menyelesaikan perkara tepat waktu dengan jangka

waktu penyelesaian perkara harus sudah putus dalam waktu tidak lebih dari 121

hari.

2. Peningkatan acceptabilitas Putusan Hakim.

Kebijakan dalam hal peningkatan acceptabilitas putusan Hakim dilakukan dengan :

Meningkatkan kualitas putusan dan keahlian Hakim dalam mengadili perkara,

sehingga kepercayaan publik terhadap putusan hakim meningkat dan upaya

hukum banding menurun.

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Beberapa kebijakan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian

perkara adalah :

Penertiban administrasi perkara.

Penertiban minutasi perkara paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal perkara

diputus.

4. Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces To Justice).

Kebijakan dalam hal keterbukaan informasi merupakan wujud transparansi lembaga

peradilan kepada publik yang dilakukan dengan :

4

Meningkatkan keterbukaan informasi, melalui akses putusan dan informasi

perkara melalui website, SIPP (Sistem Informasi Penelurusan Perkara) ver.

3.2.0.

Melaksanakan “One Day Publish”, yaitu mempublikasikan putusan pada hari

yang sama dengan perkara tersebut diputus.

5. Peningkatan kualitas pengawasan

Kebijakan dalam hal pengawasan dilakukan dengan :

Membuat Tim Pengawas Daerah dan Tim Pengawas Bidang untuk melakukan

pengawasan dan pembinaan internal dan eksternal.

Optimalisasi pemanfaatan Meja Informasi merupakan kebijakan guna

memberikan pelayanan informasi di pengadilan.

Membuat sistem dan mekanisme pengawasan yang efektif, dengan adanya

kontrak kerja dalam pengawasan.

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, beberapa kebijakan yang

dilakukan adalah :

Melaksanakan diklat teknis yudisial dan non teknis.

Melakukan penegakan disiplin kerja dan kinerja secara tegas, bijaksana dan

sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengimplementasikan pembinaan dan pengembangan pegawai berbasis

kompetensi.

Mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi

Kepegawaian.

B. VISI DAN MISI

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana dan bagaimana Pengadilan

Tinggi Medan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, dan

inovatif, serta produktif. Dengan demikian, visi adalah suatu gambaran tentang keadaan

masa depan yang ingin diwujudkan Pengadilan Tinggi Medan dalam jangka panjang.

Mengacu pada konsepsi visi di atas dan mengacu pada visi Mahkamah Agung,

serta untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta menjawab berbagai tuntutan

5

yang berkembang baik di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan masyarakat dan

dengan didasari analisis lingkungan internal dan eksternal, maka perlu dirumuskan visi

organisasi Pengadilan Tinggi Medan yang merupakan kesepakatan bersama

mewujudkan kondisi dan situasi Pengadilan Tinggi Medan yang lebih baik dimasa yang

akan datang, yang akan dituangkan dalam rencana strategis. Oleh karena itu Visi

Pengadilan Tinggi Medan mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Pengadilan Tinggi Medan yang Agung“

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus, dan menjelaskan

mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi

adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Medan.

Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan

dapat mengenal Pengadilan Tinggi Medan dan mengetahui peran dan program-

programnya serta hasil yang akan dicapai di masa-masa yang akan datang.

Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam rangka upaya mencapai visinya

Mewujudkan Pengadilan Tinggi Medan Yang Agung. Untuk dapat mewujudkan visi

yang telah disepakati maka ditetapkan misi Pengadilan Tinggi Medan sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka

peningkatan pelayanan pada masyarakat.

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan

efisien.

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

C. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari

suatu keputusan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif,

pengorganisasian secara sistematis, usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan

mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

6

Rencana strategis juga merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhitungkan

potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Medan Rencana

Strategis yang diterapkan Pengadilan Tinggi Medan sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara.

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces To Justice).

5. Meningkatnya kualitas pengawasan.

6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran

strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama

dengan digambarkan sebagai berikut :

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA

1. Meningkatnya

penyelesaian perkara

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang diselesaikan

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam

jangka waktu maksimal 5 bulan

2. Peningkatan

Acceptabilitas putusan

Hakim

persentase penurunan upaya hukum

banding

3. Peningkatan efektifitas

pengelolaan penyelesaian

perkara

a. Persentase berkas yang diajukan banding

yang disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap

didistribusikan ke Majelis

c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

4. Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

7

peradilan

b. Persentase proses penyelesaian perkara yang

dapat dipublikasikan

5. Meningkatnya kualitas

pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan

eksternal yang ditindaklanjuti.

6. Peningkatan kualitas

SDM

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis

yudisial.

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non

yudisial

c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit

and proper test dalam rangka promosi.

8

BAB II

A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri se-wilayah

hukumnya mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015

Tentang Bagan Susunan Pengadilan.

I. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi terdiri dari :

1. Ketua

2. Wakil Ketua

3. Hakim Tinggi

4. Panitera

5. Sekretaris

6. Panitera Muda Pidana

7. Panitera Muda Perdata

8. Panitera Muda Hukum

9. Panitera Muda Khusus Tipikor

10. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

11. Kepala Bagian Umum dan Keuangan

12. Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran

13. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

15. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

16. Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi dipimpin oleh seorang Ketua yang membawahi seluruh unit

kerjanya. Hakim Tinggi mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Di

bawah struktur jabatan Ketua terdapat jabatan Wakil Ketua. Panitera yang berada di

bawah Ketua dan Wakil Ketua membawahi bidang Kepaniteraan yaitu Bidang Teknis

dan Administrasi Perkara. Sekretaris yang berada di bawah Ketua dan Wakil Ketua

membawahi bidang kesekretariatan. Pada bagian fungsional terdapat empat bagian

9

Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda

Hukum dan Panitera Muda Khusus Tipikor. Bagian kesekretariatan terdapat dua Kepala

Bagian, yaitu Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dan Kepala Bagian Umum

dan Keuangan. Dimana Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian membawahi

Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran dan Kepala Sub Bagian

Kepegawaian dan Teknologi Informasi. Sedangkan Kepala Bagian Umum dan

Keuangan membawahi Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dan Kepala

Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, yang masing-masing membawahi staf. Sedangkan

Panitera Pengganti mempunyai garis koordinasi dengan Panitera.

10

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI

11

II. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri terdiri dari :

1. Ketua

2. Wakil Ketua

3. Hakim

4. Panitera

5. Panitera Muda Pidana

6. Panitera Muda Perdata

7. Panitera Muda Hukum

8. Panitera Muda Khusus

9. Sekretaris

10. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

12. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

13. Panitera Pengganti

14. Jurusita/Jurusita Pengganti

Pengadilan Negeri dipimpin oleh seorang Ketua yang membawahi seluruh unit

kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Dibawah

struktur jabatan terdapat jabatan Wakil Ketua. Panitera yang berada di bawah Ketua dan

Wakil Ketua membawahi bidang kepaniteraan yaitu bidang teknis dan administrasi

perkara. Sekretaris yang berada di bawah Ketua dan Wakil Ketua membawahi bidang

kesekretariatan.

Pada bagian kepaniteraan terdapat tiga bagian Panitera Muda yaitu Panitera

Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda

Khusus. Sedangkan bagian sekretariatan terdapat tiga Kepala Sub Bagian atau Kepala

Urusan, yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan,

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Sub Bagian

Umum dan Keuangan, yang masing-masing membawahi staf sedangkan Panitera

Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti mempunyai garis koordinasi dengan

Panitera.

12

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KLAS I / KLAS II

13

III. PENYUSUNAN ALUR TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)

Alur tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Pengadilan

Tingkat Banding adalah sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan Tinggi

Tugas pokok dan fungsinya :

a) Sebagai kawal depan (voorpost) Makamah Agung, yaitu dalam hal

melakukan pengawasan terhadap :

1. Penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan Pejabat Kepaniteraan.

2. Masalah-masalah hukum yang timbul.

3. Masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan Pejabat Kepaniteraan.

4. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan

dan dilaporkan kepada Makamah Agung.

b) Meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis Pengadilan.

c) Membina dan memberikan petunjuk, tegoran atau peringatan bila dipandang

perlu.

d) Menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya.

e) Membagi perkara kepada Hakim.

f) Memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara

yang dimohonkan banding.

g) Mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim

dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil

evaluasinya secara periodik kepada Makamah Agung.

2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Tugas pokok dan fungsinya:

a) Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

b) Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

3. Hakim Tinggi


a) Menetapkan hari sidang.

14

b) Dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk

mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab

atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta

menandatanganinya.

c) Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.

d) Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam

persidangan.

e) Melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata, dan

pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.

f) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan

peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya serta mengurus

kepustakaan hukum yang diterima dari Makamah Agung kepada para Hakim

Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

4. Panitera Pengadilan Tinggi


a) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

b) Pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.

c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.

d) Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana.

e) Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus.

f) Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan

transparansi perkara.

g) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program Teknis dan keuangan

perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan,

minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan.

h) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.

i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

5. Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi


a) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding.

15

b) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan

dan permohonan.

c) pelaksanaan registrasi perkara banding.

d) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan pelaksanaan distribusi

perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis

Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua

Pengadilan Tinggi.

e) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada

Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari

Ketua Pengadilan Tinggi;

f) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan

diminutasi.

g) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas

perkara bendel A kepada Pengadilan Pengaju.

h) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan

hukum tetap.

i) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan

hukum tetap ke Panitera Muda Hukum.

j) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.

k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

6. Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi


a) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding.

b) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana.

c) Pelaksanaan registrasi perkara banding.

d) Pelaksanaan registrasi perkara pidana.

e) Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan

kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis

Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi.

f) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada

Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari

Ketua Pengadilan Tinggi.

16

g) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,

perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.

h) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan

diminutasi.

i) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas

perkara bendel A kepada pengadilan pengaju.

j) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan

hukum tetap.

k) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan


l) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.

m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi


a) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.

b) Pelaksanaan penyajian statistik perkara.

c) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.

d) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.

e) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk

f) Penitipan berkas perkara.

g) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang

berkaitan dengan transparansi perkara.

h) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayananmasyarakat.

i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

8. Panitera Muda Khusus Tipikor Pengadilan Tinggi


a) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara

khusus.

b) Pelaksanaan registrasi perkara khusus.

17

c) Pelaksanaan distribusi perkara khusus yang telah diregister untuk diteruskan

kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis

Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi.

d) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengirimanpenetapan penahanan,

perpanjangan penahanan danpenangguhan penahanan bagi perkara bidang

pidana khusus.

e) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan

diminutasi.

f) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas

perkara bendel A kepada pengadilan pengaju.

g) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan

hukum tetap.

h) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan


i) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.

j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

9. Sekretaris Pengadilan Tinggi


Sekretaris Pengadilan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian

dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia

serta sarana dan prasarana.

10. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi


Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan

perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta

pengelolaan teknologi informasi.

11. Kepala Bagian Umum dan Keuangan


Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat

menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan,

18

perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan,

evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

12. Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran


Sub bagian Perencanaan Progam dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan

anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

13. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi


Sub bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana,

pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi,

serta penyusunan laporan.

14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga


Sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanaka

penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan

pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan,

keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

15. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan


Sub bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntasi dan verifikasi,

pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan

pemantauan, serta penyusunan laporan.

16. Kelompok Fungsional Panitera Pengganti


a) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang

Pengadilan.

b) Membantu Hakim dalam hal:

19

Membuat penetapan hari sidang

Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan

atau dirubah jenis penahanannya

Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang

berikutnya.

Melaporkan barang bukti kepada Panitera

Mengetik putusan

c) Melaporkan kepada Panitera Muda Pidana :

Penundaan hari sidang

Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya

d) Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai

diminutasi.

IV. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Prosedur Tetap (Protap) adalah

serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas

rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi. Pengadilan Tinggi Medan

telah menyusun Standar Operasional Prosedur dengan berpedoman pada SK

Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Pengadilan Tinggi Medan telah menyusun dan merevisi Standar Operasional

Prosedur (SOP). Berikut rincian SOP yang ada pada Pengadilan Tinggi Medan

beserta dua puluh (20) Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya.

20

NO UNIT

KERJA

JUMLAH TERDIRI DARI KET

I. PENGADILAN TINGGI MEDAN A. Teknis Pengadilan

1 Ketua 44 SOP 1. Penandatangan surat kenaikan

pangkat pegawai PT Medan ke

Dirjen Badilum/Sekma.

2. Penandatangan surat kenaikan


BKN

3. Penandatangan surat Kenaikan

Pangkat Pegawai PN ke Dirjen

Badilum/Sekma


pangkat pegawai PN ke BKN

5. Penandatangan surat pensiun

pegawai PN ke Dirjen

Badilum/Sekma



7. Penandatangan surat pensiun


Badilum/Sekma

8. Penandatangan surat Karpeg,

karis, dan Karsu Pegawai PT

Medan ke BKN

9. Penandatangan surat Karpeg,

Karis dan Karsu pegawai PN

sesumut ke BKN

10. Penandatangan SK kenaikan

pangkat pegawai PT Medan

dan PN Se Sumut

11. Penandatangan surat ijin cuti

pegawai PT Medan

12. Penandatangan surat ijin cuti

KPN


gaji berkala (KGB)

14. Penandatangan usulan promosi

pegawai PT Medan

15. Penandatangan usulan promosi

pegawai PN se Sumatera Utara

16. Penandantangan SK hukuman

disiplin

17. Penandatangan pembuatan SK

18. Penandatangan surat dinas

19. Penandatangan draf rekap

kehadiran rekap daftar hadir

20. Menandatangani tanda terima

yang telah ditandatangi

seluruh pegawai dan

sudah

dievaluasi

tanggal 17

Oktober 2016

21

lampirannya atas permintaan

dan pertanggungjawaban di

muka remunerasi

21. Menandatangi rekapitulasi

remunerasi seluruh satker

sewilayah Hukum Pengadilan

Tinggi Medan

22. Disposisi surat masuk

23. Menerima laporan gangguan

keamanan dan membuat

keputusan penanganan

gangguan

24. Penandatangan surat tentang

kelengkapan berkas perkara

perdata banding

25. Penunjukan Majelis Hakim

26. Menandatanganan surat

penerimaan berkas perkara

pidana banding

27. Menandatangani penetapan

majelis hakim

28. Menginput data penetapan

majelis hakim pada aplikasi

SIPP

29. Memeriksa dan

menandatangani surat berkas

perkara

30. Menandatangani surat

penetapan penahanan/

perpanjangan penetapan

penahanan


kelengkapan berkas

32. Penandatangan penetapan

majelis hakim

33. Memeriksa kebenaran laporan

bulanan/6 bulan/ 1 tahun

perkara PN beserta surat

pengantarnya

34. Menandatangani laporan



pengantarnya



perkara banding beserta surat

pengantarnya

36. Mendisposisi pengaduan

37. Membentukan Tim Pemeriksa

untuk Pengaduan yang

ditindaklanjuti dan

Membuatan Penetapan untuk

melakukan pemeriksaan

22

38. Memeriksa dan

menandatangani surat Hukum

39. Menerima penetapan Majelis

Hakim

40. Menerima blanko penetapan

majelis hakim dari bagian

kepaniteraan

41. Memeriksa berkas yang akan

ditetapkan majelisnya


43. Menandatangani surat keluar

44. Menentukan rekomendasi LHP

2 Wakil Ketua 14 SOP 1. Penandatangan rekomendasi

promosi pegawai PT Medan

2. Penandatanganan rekomendasi

promosi pegawai PN Sesumut



kelengkapan berkas




pengantarnya



perkara banding beserta surat

pengantarnya

7. Menunjuk Hakim Pengawas

dalam penyelesaian pengaduan

8. Menunjuk Hakim Pengawas

untuk melakukan Penelaahan

9. Membaca hasil penelaahan

dan menentukan layak

tidaknya Pengaduan untuk

ditindaklanjuti

10. Menentukan Rekomendasi dari

LHP

11. Menerima blanko penetapan

majelis hakim dari bagian

kepaniteraan

12. Memeriksa berkas yang akan

ditetapkan majelisnya

13. Menetapkan majelis hakim

14. Menandatangi penetapan

mejelis

sudah

dievaluasi

tanggal 17

Oktober 2016

3 Hakim 10 SOP 1. Menerima dan mempelajari

berkas dari kepaniteraan

Perdata, pidana, tipikor, pidana

anak(bundle A dan Bundel B)

2. Musyawarah majelis hakim

sudah

dievaluasi

tanggal 17

Oktober 2016

23

3. Pembacaan putusan

4. Menerima berkas dari Panitera

Pengganti untuk dikoreksi,

setelah itu ditandatangani

5. Menerima berkas perkara dan

ketikan putusan dari PP untuk

ditanda tangani




pengantarnya

7. Menelaah Surat Pengaduan

8. Mengupload Putusan ke SIPP

9. Mempelajari berkas

10. Membuat Konsep putusan

4 Panitera/

Wakil Panitera

24 SOP 1. Disposisi surat masuk

2. Penandatanganan surat

pengantar dan terlaksananya

penerimaan Memori Banding

atau Kontra Memori Banding

3. Medandatanangani surat

pengantar pengiriman berkas

minutasi

4. Memeriksa buku hak-hak

Kepaniteraan

5. Mendatangani laporan

keuangan perkara dan surat

penganti

6. Memeriksa dan memaraf surat

berkas perkara

7. Menunjuk panitera pengganti

8. Memeriksa dan

menandatangani surat


9. Memeriksa/meneliti surat yang

telah diketik dan memaraf

penahanan serta

menandatangani surat

pengantar, salinan penetapan

penahanan

10. Penandatangan surat pengantar

penunjukan majelis hakim

11. Mendatangani laporan

keuangan perkara dan surat

pengantar

12. Memaraf laporan bulanan/6

bulan/1 tahun perkara PN

beserta surat pengantarnya

13. Memaraf laporan bulanan/6

bulan/1 tahun perkara banding

beserta surat pengantarnya


Hukum

sudah

dievaluasi

tanggal 17

Oktober 2016

24

15. Melakukan uji konsekuensi

dan menyampaikan

pemberitahuan ke Petugas

informasi tentang

permohonan informasi

diterima atau ditolak. Jika

diterima,

16. Menerima penetapan PP


pengantar petikan putusan

banding dan surat pengantar

pengiriman berkas

18. Menerima salinan penetapan

perpanjangan penahanan

19. Memeriksa salinan penetapan


20. Menandatangani salinan

penetapan perpanjangan

penahanan

21. Memeriksa dan memparaf

surat masuk

22. Mengoreksi draf surat keluar

23. Menandatangani surat keluar

24. Koreksi dan memberi paraf

draft surat pemberitahuan

5 Panitera Muda

Pidana

20 SOP 1. Menerima berkas perkara

pidana banding dari sub bagian

umum

2. Mendisposisi berkas perkara

pidana banding

3. Memeriksa ulang kelengkapan

dan data berkas perkara pidana

banding

4. Mendisposisi agar menyurati

PN tentang kekurangan


pidana banding

5. Mengkoreksi dan memaraf

surat

6. Menyerahkan file putusan ke

bidang hukum untuk di upload

pada website PT Medan dan

Direktori putusan MA

7. Menerima laporan berkas

perkara pidana banding dan

putusan yang telah

ditandatangani dari Panitera

pengganti untuk dikirim ke PN

pengaju

8. Menerima dan mengkoreksi


pidana banding yang telah

sudah

dievaluasi

tanggal 17

Oktober 2016

25

putus dari Panitera Pengganti



perkara pidana banding

10. Menerima salinan putusan

kasasi dari bagian umum

11. Mengecek draft laporan

bulanan perkara pidana

banding

12. Menerima dan mendisposisi

surat masuk kepaniteraan

pidana

13. Menindaklanjuti / menjawab

surat kepaniteraan pidana

14. Menerima surat permintaan

perpanjangan penahanan dari

sub bagian umum

15. Mendisposisi surat permintaan

penahanan

16. Memeriksa / meneliti surat

yang telah diketik dan

memarafnya

17. Mengkoreksi surat

pemberitahuan memori /

kontra memori banding yang

telah dibuat

18. Mengesahkan surat

pemberitahuan memori /

kontra memori banding

19. Mengontrol pengisian SIPP

perkara pidana banding

20. Mengontrol pengisian

SIPERKA perkara pidana

banding

6 Panitera Muda

Perdata


perdata banding.

2. Mendisposisi tentang

pemeriksaan berkas.

3. Memeriksa dan

menandatangani resume

kelengkapan berkas.

4. Menghubungi/ menyurati

Pengadilan Negeri pengaju

tentang kekurangan /kesalahan

berkas banding.

5. Memeriksa, memaraf surat-

surat keluar perdata.

6. Memeriksa, memaraf surat

registrasi penerimaan berkas.

7. Memaraf blanko penetapan

Majelis Hakim dan Panitera

Pengganti.

sudah

dievaluasi

tanggal 17

Oktober 2016

26

8. Mengisi data-data berkas

perkara ke dalam buku register

bantu Perdata.

9. Memantau pengisian SIPP dan

SIPERKA Perdata.

10. Memantau pengisian register

Induk Perkara Perdata.

11. Memproses pelaksanaan

penerimaan Memori Banding

dan Kontra Memori Banding.

12. Menerima pelaporan perkara

perdata putus.

13. Menerima minutasi berkas

perkara dari para Panitera

Pengganti.

14. Memeriksa kelengkapan,

berkas serta salinan putusan

dan memaraf surat pengantar

putusan.

15. Memantau penyerahan

putusan asli dan bundel B ke

bagian arsip.


kasasi.

17. Mendisposisi ke staf untuk

proses pencatatan dan

penyerahan berkas kasasi ke

bidang Hukum.

18. Membuat pelaporan keadaan

perkara perdata ke bidang

hukum,perbulan,persemester

dan pertahun.

19. Memeriksa pelaporan

keuangan perkara perdata ke

Dirjen Badilum MARI

perbulan,persemester,pertahun

dan Komdanas.

20. Mengikuti persidangan baik

Perdata maupun Pidana.

21. Mengikuti rapat Internal &

eksternal serta pelatihan.

22. Menerima surat-surat masuk

23. Mendisposisi surat masuk

24. Menjawab surat-surat yang

berkaitan dengan berkas

perdata

7 Panitera Muda

Hukum

9 SOP 1. Pembuatan Statistik Perkara

2. Pembuatan Laporan Bulanan /

6 bulan / 1 tahun perkara

PN

3. Pembuatan Laporan Bulanan /

6 Bulan / 1 Tahun Perkara

Banding

sudah

dievaluasi

tanggal 17

Oktober 2016

27

4. Pengarsipan Berkas Minutasi

5. Penanganan Pengaduan

6. Penanganan Surat Hukum

7. Pelayanan Meja Informasi

Prosedur Biasa

8. Pelayanan Meja Informasi

Prosedur Khusus

9. Burning CD putusan Perdata

dan Pidana serta Upload

Direktori Putusan ke Website

Pengadilan Tinggi Medan dan

Mahkamah Agung

8 Panitera Muda

Tipikor


Tipikor dari sub bagian Umum

2. Mendisposisi berkas perkara

Tipikor

3. Melakukan koordinasi ke

PN.pengaju

4. Membuat lembar pengantar

berkas Tipikor dan

mempersiapkan pembagian

majelis sebelumnya

5. Membuat blanko penetapan

Majelis Hakim dan

Penunjukan Panitera Pengganti

6. Menyerahkan Penetapan

Majelis Hakim ke Bagian

Kepaniteraan

7. Menyerahkan Penetapan

Panitera Pengganti ke Bagian

Kepaniteraan

8. Menyerahkan file Putusan ke

Bidang Hukum untuk diup

load pada Web PT Medan dan

Direktori Putusan MARI

9. Menerima Laporan Putus dan

Berkas Putusan Banding dari

Panitera Pengganti.

10. Memeriksa kelengkapan

berkas dan surat pengantar

pengiriman berkas


surat perpanjangan penahanan



13. Menerima surat perpanjangan

penahanan dari KPT/WKPT

yang sudah ditandatangani

14. Memaraf Salinan

Perpanjangan Penahanan

15. Menyerahkan Salinan

Perpanjangan Penahanan ke

Panitera/Wapan untuk

sudah

dievaluasi

tanggal 17

Oktober 2016

28

ditandatangani

16. Menerima salinan surat


Panitera/Wapan

17. Menyerahkan penetapan

perpanjangan penahanan ke

Bagian Kepaniteraan

18. Menyerahkan Salinan

Penetapan Perpanjangan

Penahanan ke Bagian

Kepaniteraan


surat masuk TIPIKOR

20. Mengevaluasi jenis surat

masuk Tipikor apakah perlu

dibalas atau diarsipkan


masuk TIPIKOR

22. Menerima surat TIPIKOR dari

KPT/WKPT yang telah ditanda

tangani


Kasasi dan Peninjauan

Kembali dari Bagian Umum

24. Mendisposisi salinan putusan

Kasasi dan Peninjauan

Kembali (PK).

25. Mengkoreksi Draft Laporan

bulanan/Tahunan TIPIKOR

26. Menandatangani draft Laporan

27. Membuat draft surat keluar

sesuai disposisi atasan

28. Mengkoreksi draft surat keluar

29. Memberi paraf pada draft surat

keluar

30. Memeriksa pengiriman

administrasi berkas perkara

yang telah didaftarkan dalam

buku register permohonan

Banding/Kasasi/PK

31. Memeriksa berkas perkara

banding TIPIKOR dari

Sub.Bagian Umum

32. Mengirim surat

memberitahukan untuk

melengkapi berkas dari PN

33. Mengirim Salinan

Memori/Kontra Memori yang

diterima dari PT ke PN.

34. Mencatat Majelis Hakim dan

PP

35. Upload Penetapan Majelis

Hakim dan PP ke Web (Desk

29

Info) dan menyerahkan kepada

Majelis Hakim

36. Meneliti/Mengkoreksi

kelengkapan buku perkara dan

putusan

37. Membuat surat pengantar

pengiriman berkas perkara

38. Mengirim berkas perkara ke

Sub Bagian Umum untuk

dikirim ke PN dan Upload

putusan ke Website

39. Membuat konsep surat

pemberitahuan memori

banding /kontra memori

banding.

40. Mengkoreksi dan memberi

paraf draft surat

pemberitahuan

41. Menandatangani surat yang

diterima dari bagian Umum

42. Mengkoreksi permohonan

perpanjangan yang telah

dibuat

43. Mendisposisi isi surat yang

diterima dari bagian Umum

44. Mengkoreksi penetapan

perpanjangan yang telah

dibuat

9 Panitera

Pengganti

15 SOP 1. Menerima berkas dari majelis

hakim untuk pengetikan

putusan

2. Menerima berkas yang sudah

ditandatangani oleh majelis

hakim

3. Menginput data ke SIPP dan

memburning sop persidangan

4. Menyerahkan ke bagian

Perdata persidangan


Pidana persidangan


Tipikor persidangan

7. Menginput data panitera

pengganti pada aplikasi SIPP

8. Menerima berkas dan konsep

putusan dari majelis hakim

untuk pengetikan putusan BA

persidagan, petikan putusan

9. Menyerahkan berkas perkara

dan putusan yang telah diketik

kepada Ketua Majelis

10. Membacakan putusan oleh

majelis hakim, selanjutnya

sudah

dievaluasi

tanggal 17

Oktober 2016

30

penanda tangan putusan

11. Menerima berkas yang sudah

ditanda tangani oleh majelis

hakim untuk jilid dan

diserahkan ke bagian

kepaniteraan pidana, perdata

12. Menginput data persidangan

kedalam aplikasi SIPP

13. Menerima berkas dan konsep

putusan dari hakim untuk

diketik

14. Menerima berkas perkara dan

ketikan putusan dari PP untuk

ditanda tangani

15. Menerima berkas dan putusan

yang telah ditanda tangani oleh

Hakim sekaligus untuk diisi

kedalam SIPP dan penyerahan

ke bidang hukum file putusan

sebagai bahan upload pada

direktori putusan

B. Non Teknis 1. Sekretaris 24 SOP 1. Meneliti dan mengoreksi ulang

dan memaraf kenaikan


Dirjen Badilum/Sekma

2. Meneliti dan mengoreksi ulang



BKN



pangkat pegawai PN ke Dirjen

Badilum/Sekma





dan memaraf pensiunan


Badilum/Sekma

6. Penandatangan surat

pensiunan pegawai PT Medan

ke BKN

7. Menandatangani surat pensiun

pegawai PN ke BKN


dan memaraf Karpeg, karis

dan karsu pegawai PT Medan

ke BKN


dan memaraf KARPEG, Karis

sudah

dievaluasi

tanggal 17

Oktober 2016

31

dan Karsu pegawai PN se

Sumut ke BKN

10. Pemeriksaan data dan

menandatangani realisasi

anggaran

11. Pengiriman laporan LRA ke

Mahkamah Agung RI melalui

Pos dan E-mail

12. Pemeriksaan data usulan

anggaran

13. Persetujuan usulan anggaran

PAGU Anggaran


pagu indikatif


PAGU sementara dan defenitif

16. Persetujuan dan

penandatanganan POK

17. Persetujuan revisi POK

18. Persejuan revisi DIPA ke

Kanwil DJPBN/DJA


anggaran

20. Persetujuan usulan

perencanaan anggaran 1 tahun

yang akan datang


22. Menyetujui rekapan usulan

biaya pembelian ATK/Barang

perkantoran sehari-hari

23. Menyetujui biaya usulan

perawatan dan pemeliharaan

BMN


keamanan dan mengoreksi

usulan penanganan gangguan

2. Kepala Bagian

Umum dan

Keuangan

18 SOP 1. Meneliti dan mengoreksi ulang



Dirjen Badilum/SEKMA




BKN




Badilum/SEKMA





sudah

dievaluasi

tanggal 17

Oktober 2016

32

dan memaraf pensiun pegawai

PT Medan ke BKN


dan memaraf

7. Memeriksa data realisasi

anggaran


anggaran

9. Pemeriksaan data perencanaan

anggaran 1 tahun yang akan

datang


anggaran terhadap pagu

indikatif

11. Pemerikasaan data usulan

anggaran terhadap PAGU

sementara dan defenitif

12. Pengecekan POK dan paraf

13. Pengecekan revisi POK

14. Pengecekan revisi DIPA ke

Kanwil DJPBN/DJA


16. Memeriksan dan menyetujui

rekapan usulan biaya

pembelian ATK/Barang


17. Memeriksa dan menyetujui

biaya usulan perawatan dan

pemeliharaan BMN


keamanan dan mengusulkan

penanganan gangguan

3. Kepala Bagian

Perencanaan

dan

Kepegawaian

28 SOP 1. Pemeriksaan data usulan

anggara

2. Pemeriksaan data perencanaan

anggaran 1 tahun yang akan

datang

3. Pemeriksaan data penyesuaian

usulan anggaran terhadap

PAGU Indikatif

4. Pemeriksaan data penyesuaian

usulan anggaran terhadap

PAGU sementara dan defenitif

5. Pengecekan POK dan paraf



Kanwil DJPBN/DJA






sudah

dievaluasi

tanggal 17

Oktober 2016

33




BKN




Badilum/Sekma






pegawai PT Medan ke Dirjen

Badilum/SEKMA



pegawai PT Medan ke BKN


dan memaraf Penandatangan

surat pensiun pegawai PN ke



dan memaraf Penandatangan

surat pensiun pegawai PN ke

BKN


dan memaraf karpeg, karis dan

karsu pegawai PT Medan ke

BKN


dan memaraf karpeg, karis dan

karsu pegawai PN se Sumut ke

BKN


SK kenaikan pangkat pegawai

PT Medan dan PN Sesumut


surat dan memaraf ijin cuti

pegawai PT Medan


surat dan memaraf ijin cuti

KPN

22. Pemeriksaan kenaikan gaji

berkala (KGB)

23. Mengoreksi ulang, memaraf

promosi pegawai PT Medan

24. Mengoreksi ulang, memaraf

promosi pegawai PN se sumut


SK dan diparaf hukuman

disiplin

26. Pemeriksaan pembuatan SK

34

27. Meneliti, dan mengoreksi

ulang surat serta memaraf

surat dinas

28. Penandatangan draf rekap

kehadiran

4. Ka. Sub Bag.

Kepegawaian

dan IT

23 SOP 1. Meneliti dan mengoreksi ulang

serta melegalisir berkas usulan

kenaikan pangkat pegawai PT

Medan ke Dirjen

Badilum/Sekma dan menyerah

ke pada Kabag



kenaikan pangkat pegawai PT

Medan ke BKN dan menyerah

ke pada Kabag



kenaikan pangkat pegawai PN

ke Dirjen Badilum/Sekma dan

menyerah ke pada Kabag



kenaikan pangkat pegawai PN

ke BKN dan menyerah ke

pada Kabag









ke BKN dan menyerah ke

pada Kabag



pensiunan pegawai PN Medan



Meneliti dan mengoreksi ulang


pensiunan pegawai PN ke

BKN dan menyerah ke pada

Kabag



Karpeg, Karis dan Karsu

Pegawai PT Medan Ke BKN

dan menyerah ke pada Kabag


sudah

dievaluasi

tanggal 17

Oktober 2016

35


Karpeg, Karis dan Karsu

Pegawai PN Sesumut Ke BKN

dan menyerahkan kepada

Kabag


SK kenaikan pangkat pegawai

PT Medan dan PN se sumut


surat dan memaraf izin cuti

pegawai PT Medan


surat dan memaraf izin cuti

KPN

13. Mengoreksi surat KGB

(kenaikan gaji berkala)

14. Mengoreksi ulang, memaraf ,

melegalisir berkas promosi

pegawai PT Medan, dan

menyerahkan ke Kabag untuk

di paraf

15. Mengoreksi ulang, memaraf ,

melegalisir berkas promosi

pegawai PN sesumut, dan

menyerahkan ke Kabag untuk

di Paraf


SK hukuman disiplin dan

diparaf

17. Mendisposisi surat dan

membuat konsep surat SK

18. Mendisposisi surat dan

membuat konsep surat dinas

19. Penandatanganan draf rekap

kehadiran

20. Membuat permohonan

inventaris

21. Membuat konsep berita di

website

22. Meminta persetujuan

Ka.sub.bag mengenai berita di

website

23. Melaporkan tentang

permasalahan website

5. Ka.Sub Bag.

Keuangan dan

Pelaporan

19 SOP 1. Menandatangani Surat

Permintaan Pembayaran (SPP)

2. Menandatangani Surat

Perintah Membayar (SPM)

3. Memasukkan data ke aplikasi

PIN PPSPM beserta kode

barcode

4. Meneliti persetujuan

sudah

dievaluasi

tanggal 17

Oktober 2016

36

permintaan gaji induk,

kekurangan gaji, gaji

susulan,uang makan beserta

persetujuan anggaran yang

akan direalisasikan

5. Memerikasa permintaan uang

persediaan (UP) dan ganti

uang persediaan (GUP)

6. Memeriksa permintaan dana

langsung (LS) bendahara dan

pihak ke -3

7. Memeriksa penyetoran pajak

yang telah dipungut

8. Memeriksa permintaan dan

pertanggung jawaban

remunerasi

9. Memeriksa permintaan

remunerasi dari Pengadilan

Negeri se – wilayah hukum

Sumatera Utara

10. Merekapitulasi dan mengkunci

pertanggungjawaban

Pengadilan Tinggi dan

Pengadilan Negeri Se –

wilayah hukum Sumatera

Utara

11. Memeriksa data anggaran

yang telah direalisasikan dan

membuat pelaporan

12. Memeriksa Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP)

untuk DIPA 03 dan DIPA 01

13. Memeriksa pembukuan

aplikasi SILABI bendahara

penerimaan dan pengeluaran

14. Memeriksa Laporan E –

Monev Bappenas

15. Memeriksa Laporan E –

Monev Anggaran

16. Memeriksa Laporan

Rekonsiliasi untuk DIPA 01

dan DIPA 03

17. Memeriksa Laporan Sistem

Akuntansi Pembantu

Pengguna Anggaran Wilayah

(SAPPAW) untuk DIPA 03

18. Memeriksa pelaporan dan

pencataan SIMAK BMN

19. Memeriksa dan

menandatangani pertanggung

jawaban ruangan (DBR)

ruangan

37

6. Ka.Sub Bag.

Tata Usaha

dan Rumah

Tangga

8 SOP 1. Menerima surat masuk dari

front office PTSP dan

mensortir kebenaran surat

(alamat, dinas, pribadi,

rahasia, penting, biasa)

2. Menerima, mengawasi, dan

membantu tindakan

penanganan gangguan

3. Mendistribusikan surat sesuai

disposisi ke bagian pengelola

masing-masing

4. Mengkoreksi rekapan usulan

daftar pembelian dan

mengajukan biaya pembeliaan

5. Mengoreksi daftar permintaan

atk/barang perkantoran sehari-

hari

6. Mengoreksi permintaan dan

mengajukan biaya usulan


BMN

7. Menerima laporan keadaan

keamanan :

a. Bila keadaan aman,

laporan sampai disini

b. Bila terjadi gangguan

keamanan segera

melaporkan gangguan

keamanan

8. Menerima, mengawasi, dan

membantu tindakan

penanganan gangguan

sudah

dievaluasi

tanggal 17

Oktober 2016

7. Ka.Sub Bag.

Rencana

Program dan

Anggaran

7 SOP 1. Pengecekan kebenaran data

usulan anggaran sesuai SBK

2. Pengecekan kebenaran data

usulan anggaran untuk 1

Tahun yang akan datang sesuai

SBK


sesuai Nilai Pagu Indikatif


sesuai Nilai Pagu Anggaran

5. Pengecekan POK dan Paraf



Kanwil DJPBN/DJA

sudah

dievaluasi

tanggal 17

Oktober 2016

8. Staf Sub

Bagian

Kepegawaian

114 SOP SOP KENAIKAN PANGKAT

PEGAWAI PT MEDAN KE

DIRJEND BADILUM / SEKMA

1. Mulai, menerima permohonan

usul kenaikan pangkat dari ybs

2. Mengumpulkan data, meneliti

sudah

dievaluasi

tanggal 17

Oktober 2016

38

dan mengevaluasi kelengkapan

berkas kenaikan pangkat

3. Pembuatan pengantar surat


Kasubag untuk diparaf dan

dilegalisir

4. Menyerahkan berkas ke Sub.

Bag. Umum untuk diberi

nomor dan dikirimkan

5. Menerima arsip pertinggal dari

umum, dan mengarsipkan /

selesai

SOP KENAIKAN PANGKAT

PEGAWAI PT MEDAN KE BKN


usul kenaikan pangkat dari ybs







dilegalisir

9. Menyerahkan berkas ke sub.

Bag. Umum untuk dinomori

dan dikirimkan


umum, mengonlinekan ke

BKN Reg VI pada Aplikasi

SAPK BKN, dan

mengarsipkan / selesai


PEGAWAI PN KE DIRJEND

BADILUM / SEKMA


usul kenaikan pangkat dari

Satker ybs






Kasubag untuk diparaf



dan dikirimkan



selesai


PEGAWAI PN KE BKN

39


usul kenaikan pangkat dari

Satker yang bersangkutan









dan dikirimkan




SAPK BKN, dan


SOP PENSIUN PEGAWAI PT

MEDAN KE DIRJEND

BADILUM / SEKMA


usul Pensiun dari ybs



berkas usul pensiun




dilegalisir



dan dikirimkan



selesai

SOP PENSIUN PEGAWAI PT

MEDAN KE BKN


usul Pensiun dari ybs



berkas pensiun




dilegalisir



dan dikirimkan



40


SAPK BKN, dan


SOP PENSIUN PEGAWAI PN

KE DIRJEND BADILUM /

SEKMA


usul Pensiun dari Satker ybs



berkas pensiun



Ka.sub.bag untuk diparaf

34. Menyerahkan berkas ke sub

bag. Umum untuk diberi

nomor dan dikirimkan.



selesai

SOP PENSIUN PEGAWAI PN

KE BKN


usul pensiun dari satker yang

bersangkutan



berkas pensiun





bag. Umum untuk dinomori

dan dikirimkan


umum, menginputnya pada

aplikasi SAPK BKN, dan


SOP KARPEG, KARIS, DAN

KARSU PEGAWAI PT MEDAN

KE BKN


dari ybs



berkas




dilegalisir

41


bag. Umum untuk dinomori

dan dikirimkan


umum, mdan mengarsipkan /

selesai

SOP KARPEG, KARIS, DAN

KARSU PEGAWAI PN SE

SUMUT KE BKN


dari satker ybs



berkas







50. Menerima arsip pertinggal

dari umum, dan mengarsipkan

/ selesai

SOP PEMBUATAN SK

KENAIKAN PANGKAT

PEGAWAI PT MEDAN DAN PN

SE SUMUT

51. Menerima Nota Persetujuan

dari BKN

52. Membuat dan menyerahkan

SK Kenaikan Pangkat kepada

Kasubag

53. Menyerahkan SK KP ke sub.





selesai

SOP IJIN CUTI PEGAWAI PT

MEDAN


dari ybs yang sudah disetujui

atasan langsung nya

56. Membuat surat pengantar cuti

ybs dan menyerahkan ke


57. Menyerahkan surat cuti ybs ke

sub. bag. Umum untuk diberi

nomor dan dikirimkan.


42


selesai

SOP IJIN CUTI KPN


dari KPN

60. Membuat surat pengantar cuti

Ybs dan menyerahkan ke


61. Menyerahkan surat cuti Ybs ke

sub bag. Umum untuk

dinomori dan dikirimkan



selesai

SOP KENAIKAN GAJI

BERKALA (KGB)

63. Pengumpulan data

64. Pengonsepan surat

65. Pembuatan Surat

66. Pemberian nomor, pengiriman

durat dan pengarsipan

SOP PROMOSI PEGAWAI PT

MEDAN

67. Menerima permohonan dari

PegawaI Ybs dan

mengumpulkan data

68. Membuat Uraian dan Draf

Baperjakat

69. Membuat Daftar Baperjakat

(Hasil Baperjakat)

70. Membuat rekomendasi, dan

menyerahkan berkas kepada


dilegalisir

71. Penomoran rekomendasi ke

sub bag. Umum

72. Membuat pengantar Usul

Promosi dan menyerahkan ke

Kasubag untuk di paraf

73. Penomoran usulan dan

pengiriman ke sub bag. Umum

74. Menerima pertinggal/arsip dan

mengarsip

SOP PROMOSI PEGAWAI PN

SE SUMUT

75. Menerima permohonan dari

satker Ybs dan mengumpulkan

data

76. Membuat uraian dan draf

Baperjakat

43

77. Membuat Daftar Baperjakat

(Hasil Baperjakat)

78. Membuat rekomendasi, dan

menyerahkan berkas kepada


79. Penomoran rekomendasi ke

sub bag. Umum

80. Membuat pengantar Usul

Promosi dan menyerahkan ke

Kasubag untuk di paraf

81. Penomoran usulan dan

pengiriman ke sub Bag.

Umum

82. Menerima pertinggal/arsip dan

mengarsip

SOP PEMBUATAN SK

HUKUMAN DISIPLIN

83. Menerima hasil pemeriksaan/

kesimpulan/ rekomendasi

hukuman disiplin.

84. Pembuatan SK dan

menyerahkan ke kasubag

untuk diparaf

85. Penomoran, pengiriman ke sub

bag. Umum

86. Menerima arsip pertinggal dan


SOP PEMBUATAN SK

87. Menerima surat dinas yang

telah didisposisi oleh KPT dan

Sekretaris

88. Menyiapkan bahan untuk

pembuatan surat keputusan

89. Melaksanakan disposisi surat

dan mengetik surat


surat dan pengarsipan

SOP SURAT DINAS

91. Menerima surat dinas yang

telah didisposisi oleh KPT dan

Sekretaris

92. Melaksanakan disposisi surat

dan mengetik surat, dan

menyerahkan kepada Kasubag

untuk diparaf


surat dan pengarsipan

44

SOP PEMBUATAN

PENILAIAN PRESTASI KERJA

(PPK) / DP3

94. Pengumpulan Data Pegawai

95. Penginputan realisasi SKP

dalam perhitungan

96. Pembuatan draf PPK dan DP3

97. Diberikan kepada yang

bersangkutan dan menyimpan

SKP

SOP REKAP DAFTAR HADIR

98. Pengumpulan data absensi

99. Merekap kehadiran pegawai

100. Membuat/mengetik rekap

kehadiran

101. Pengiriman,menyimpan rekap

absensi

SOP INVENTARIS PEGAWAI

102. Membuat permohonan

inventaris

103. Meminta persetujuan

SOP PEMBUATAN BERITA DI

WEBSITE

104. Mengumpulkan data kegiatan

105. Membuat konsep berita

106. Meminta persetujuan Kasubag

107. Mengupload berita sesuai

klasifikasinya, selesai

SOP PENANGANAN

PERMASALAHAN WEBSITE

108. Menerima laporan tentang

permasalahan

109. Menganalisa permasalahan,

dan mencari solusi

110. Mengkonfirmasi kembali

permasalahan kepada pihak

pelaporan, apakah masalahnya

sudah diselesaikan atau perlu

penanganan lebih lanjut,

selesai

SOP UPDATE WEBSITE

111. Menerima laporan tentang

permasalahan

112. Melaporkan tentang

permasalahan

113. Menganalisa permasalahan,

dan mencari solusi

114. Mengkonfirmasi kembali

45

permasalahan kepada pihak

pelaporan, apakah masalahnya

sudah diselesaikan atau perlu

penanganan lebih lanjut,

selesai

9 Staf Sub

Bagian

Keuangan dan

Pelaporan

21 SOP 1. Melakukan rekonsiliasi antara

SAIBA dengan SIMAK BMN

per bulan, pertriwulan dan

semesteran

2. Melakukan rekonsiliasi

internal antara SAIBA dengan

SIMAK BMN

3. Melakukan rekonsiliasi

SAIBA dan SIMAK BMN

untuk Pengadilan Tinggi dan

Pengadilan Negeri selaku

kordinator wilayah untuk

DIPA 03

4. Menerbitkan SK untuk barang

barang yang merupakan milik

Negera seperti kendaraan

dinas, laptop dan rumah dinas

5. Melakukankan penyetoran

PNBP yang dipungut untuk

DIPA 01 (BUA) dan DIPA 03

(BADILUM)

6. Menerbitkan Daftar Barang

Ruangan(DBR) terhadap

semua ruangan yang ada di

Pengadilan Tingi Medan

7. Meregister surat masuk, surat

keluar, surat perintah bayar

8. Menyetorkan pajak yang

dipungut terhadap objek pajak

9. Melakukan pembayaran

terhadap kwitansi yang

diterima

10. Menginput semua kwitansi

pada apalikasi SILABI

11. Membuat Laporan

Pertanggung Jawaban (LPJ)

untuk DIPA 01 dan DIPA 03

12. Mengisi e–monev

BAPPENAS

13. Mengisi e – monev smart

14. Menginput PNBP pada

aplikasi SIMARI

15. Menginput SAS untuk

bendahara penerimaan dan

pengeluaran aplikasi

16. Menginput LRA pada aplikasi

KOMDANAS

17. Mengiput kuitansi pada

sudah

dievaluasi

tanggal 17

Oktober 2016

46

aplikasi SILABI

18. Membuat usulan gaji,

kekurangan gaji, uang makan

setiap bulannya untuk hakim,

para pegawai dan anak honorer

19. Membuat pengajuan

remunerasi untuk para

pegawai

20. Merepakitulasi pengajuan

remunerasi setiap bulannya

dari Pengadilan Negeri se –

wilayah hukum Sumatera

Utara.

21. Membuat Laporan Keuangan

per triwulan, semester dan

tahunan

10 Staf Sub

Bagian

Rencana

Program dan

Anggaran

28 SOP 1. Menerima usulan anggaran

dari Satker di wilayah PT

Medan (dalam format Aplikasi

RKA-KL) dan data Pendukung

2. Menghimpun dan merekap

RKA-KL Seluruh Satuan

Kerja

3. Memastikan Usulan Anggaran

Belanja Pegawai, Belanja

Barang Operasional dan Non

Operasional, dan Belanja

Modal terhadap kesesuaian

usulan dengan Standar Biaya

Keluaran yang ditetapkan oleh

Kementerian Keuangan

4. Pengiriman Rekap Usulan

Anggaran ke Biro Perencanaan

dan Dirjen Badilum

Mahkamah Agung RI

5. Pembuatan Konsep Usulan

Anggaran dalam aplikasi

RKA-KL sesuai hasil

rapat/musyawarah bersama

Pimpinan, para hakim, Pejabat

Strukutural dan fungsional

serta seluruh pegawai.

6. Pengecekan Usulan Anggaran

Belanja Pegawai, Belanja



Modal terhadap kesesuaian

usulan dengan Standar Biaya

Keluaran yang ditetapkan oleh

Kementerian Keuangan, serta

pembuatan rencana penarikan

anggaran dan data pendukung

sudah

dievaluasi

tanggal 17

Oktober 2016

47

usulan anggaran

7. Pencetakan konsep usulan

Anggaran dalam Bentuk

Lembar Kertas Kerja Format

Aplikasi RKA-KL

8. Rekap Usulan Anggaran

dengan Pengadilan Tinggi /

Negeri dan Pengiriman data ke

Biro Perencanaan Mahkamah

Agung RI

9. Pembagian Nilai Pagu

Indikatif ke masing-masing

Satuan Kerja

10. Penyesuaian Data Kenaikan

Gaji dan Nilai Pagu Belanja



Modal serta penyesuaian

rencana penarikan anggaran

11. Memastikan kesesuaian

rencana penarikan, data KPA,

email masing-masing satuan

kerja dan Validasi Data dan

Data Pendukung terhadap

Penyesuaian Anggaran

12. Pengumpulan hasil

penyesuaian anggaran dari

masing-masing satuan kerja.

13. Penyerahan data back up yang

sudah valid serta data

pendukung usulan anggaran

seluruh satuan kerja

14. Pengambilan nilai pagu

anggaran seluruh satuan kerja

15. Penyesuaian data Kenaikan

Gaji dan nilai Pagu Belanja



Modal seluruh satuan kerja

dan rencana penarikan

anggaran

16. Pengecekan data pendukung

terhadap penyesuaian

anggaran

17. Penyerahan data back up yang

sudah valid serta data

pendukung usulan anggaran

seluruh satker.

18. Pengambilan data Pdf DIPA

Petikan dan back up RKAKL

pada website RKAKL DIPA

online

19. Proses restore back up

48

RKAKL ke dalam aplikasi

RKAKL dan pencetakan DIPA

Petikan serta Petunjuk

Operasional Kegiatan (POK)

20. Penggandaan POK dan DIPA

serta pengarsipan.

21. Pengambilan rincian rencana

Kegiatan POK

22. Pembuatan konsep revisi

Anggaran POK

23. Penginputan data revisi POK

ke dalam aplikasi RKAKL

24. Pengarsipan dan pendataan

revisi POK

25. Pengambilan rincian rencana

kegiatan revisi DIPA ke

Kanwil DJPBN/DJA

26. Pembuatan konsep revisi

anggaran DIPA ke Kanwil

DJPBN/DJA

27. Penginputan data revisi ke

dalam aplikasi RKAKL,

matrik semula menjadi

pengantar revisi dan SPTJM

28. Pengiriman revisi ke Kanwil

DJPBN / DJA melalui eselon I

11 Staf Sub

Bagian Tata

Usaha dan

Rumah

Tangga

55 SOP 1. Menerima surat masuk dan

mensortir kebenaran surat

(alamat, dinas, pribadi,

rahasia, penting, biasa)

2. Meregister surat masuk pada

buku agenda surat masuk

3. Mengisi dan menyertakan

lembar disposis pada surat

4. Memisahkan surat

kepaniteraan / kesekretariatan

5. Menerima surat yang sudah di

disposisi

6. Mengarsipkan copy lembar

disposisi

7. Menerima surat keluar dari

tiap-tiap bagian

8. Mengagendakan, menomori

dan membuat tanggal surat

keluar

9. Mengamplopkan surat keluar

10. Membuat daftar pengiriman

surat

11. Mengirimkan surat (lewat pos

atau kurir)

12. Mengarsipkan bukti

pengiriman surat

sudah

dievaluasi

tanggal 17

Oktober 2016

49

13. Mendata dan menerima

permintaan kebutuhan

atk/barang keperluan kantor

sehari-hari

14. Merekap data permintaan

kebutuhan ATK / barang

keperluan kantor seharihari

15. Mengajukan usulan daftar

pembelian

16. Membeli ATK / barang

keperluan perkantoran sehari-

hari sesuai dengan daftar

pembelian yang disetujui

kepada pihak ketiga

17. Menerima, menyimpan dan

merekap stok persediaan

atk/barang keperluan


18. Menerima permintaan ATK /

barang keperluan perkantoran

sehari-hari dari tiap bagian

19. Mengajukan daftar permintaan

atk / barang keperluan

perkantoran seharihari

20. Menyediakan dan

menyerahkan ATK /barang

keperluan perkantoran sehari-

hari sesuai dengan daftar

persetujuan permintaan ketiap-

tiap bagian

21. Mendata, merekap dan

membuat laporan barang

keluar dan sisa barang

22. Mendata dan menerima usulan


BMNndari tiap-tiap bagian

23. Mengajukan permintaan

usulan perawatan dan

pemeliharaan BMN

24. Mencari rekanan untuk

melakukan perawatan dan

pemeliharaan kepada pihak

ketiga

25. Memeriksa dan menerima

hasil perawatan dan

pemeliharaan BMN dari pihak

ketiga

26. Menyerahkan BMN yang

sudah dilakukan perawatan

dan pemeliharaan kepada

pihak bagian yang mengajukan

27. Mengarsipkan bukti perawatan

dan pemeliharaan yang telah

50

dilaksanakan

28. Menerima dan mendata buku

yang akan dimasukkan dalam

perpustakaan

29. Meregister buku dalam buku

Buku Register Induk

30. Mengidentifikasi dan

mengklasifikasikan buku

31. Menyampul, melabel, dan

membuat kartu peminjam

buku

32. Menyusun, menata dan

mengelompokkan buku dalam

rak buku /lemari penyimpanan

buku

33. Menerima permintaan

peminjamabuku oleh anggota

perpustakaan

34. Memeriksa ketersedian buku

dan mengambil buku pinjaman

pada tempatnya

35. Meregister data peminjam,

buku yang dipinjam dan waktu

peminjaman dalam buku

register

36. Menyerahkan buku kepada

peminjam

37. Mengarsipkan kartu buku yang

dipinjam

38. Menerima dan memeriksa

bukpinjaman yang

dipulangkan

39. Meregister pemulangan buku

pada buku register

40. Mengembalikan kartu

pinjaman pada buku yang

dipinjam

41. Meletakan buku pinjaman

pada tempatnya semula

42. Memeriksa keadaan

lingkungan

43. gedung kantor secara berkala

dalam satu hari

44. Memeriksa keadaan

lingkungan gedung kantor

secara berkala dalam satu hari

45. Melaporkan kondisi keamanan

lingkungan kantor (aman dan

gangguan)

46. Melaksanakan, melaporkan

dan atau berkerjasama dengan

pihak berwajib dalam hal

tindakan penanganan

51

keamanan serta melaporkan

kegiatan penanganan

keamanan

47. Mengarsipkan laporan

gangguan keamanan

48. Menerima tamu yang

berkunjung

49. Mengisi daftar tamu dan

menerima identitas tamu

50. Melaporkan dan meminta

persetujuan kepada pihak yang

dituju

51. Memberikan kartu tanda

pengenal tamu, menyimpan

kartu identitas tamu, dan

mengantarkan tamu kepada

yang dituju

52. Menerima, memeriksa dan

mendata waktu keluar tamu

pada buku tamu yang telah

selesai berkunjung

53. Memastikan keadaan aman

dan menerima kartu tanda

pengenal tamu, serta

mengembalikan identitas tamu

54. Mengantar tamu sampai pada

pintu keluar gedung

55. Mengarsipkan laporan

kunjungan tamu

II PENGADILAN NEGERI BALIGE

A Teknis Pengadilan

1 Ketua 4 SOP 1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3. SOP Penetapan Majelis

4. SOP Eksekusi Riil

2 Wakil Ketua 4 SOP 1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3. SOP Perpanjangan Penahanan

4. SOP Izin Sita dan Penggeledahan

3 Hakim 5 SOP 1. SOP Persidangan Perkara

Perdata

2. SOP Perkara Permohonan

3. SOP Perkara Pidana

Biasa/Khusus

4. SOP Perkara Persidangan

Triping

5. SOP Perkara Persidangan Lalu

Lintas

4 Panitera 4 SOP 1. SOP Surat Masuk

52

2. SOP Surat Keluar

3. SOP Penetapan Panitera

Pengganti

4. SOP Pelaksanaan Eksekusi Riil

5 Panitera Muda

Pidana

2 SOP 1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

6 Panitera Muda

Perdata


2. SOP Surat Keluar

7 Panitera Muda

Hukum


2. SOP Surat Keluar

8 Panitera

Pengganti

5 SOP 1. SOP Persidangan Perkara Pidana

Biasa

2. SOP Persidangan Perkara

Tipiring

3. SOP Persidangan Perkara Lalu

Lintas


Perdata Gugatan


Perdata Permohonan

9 Jurusita

Pengganti

5 SOP 1. SOP Pelaksanaan Aanmaning


3. SOP Pemberitahuan Panggilan

Sidang

4. SOP Pemberitahuan Putusan

5. SOP Pelaksanaan Delegasi

B Non Teknis Pengadilan

1 Sekretaris 7 SOP 1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3. SOP Persetujuan Bahan

Pelaksanaan Perencanaan dan

Penyusunan Anggaran


Pelaksanaan Sub. Bagian

Kepegawaian, Organisasi dan

Tata Laksana


Pelaksanaan Pengelolaan

Teknologi Informasi


Pelaksanaan Urusan Surat

Menyurat, Arsip, Perlengkapan

Rumah Tangga, Keamanan,

Keprotokolan Dan Perpustakaan


Pelaksanaan Pemantauan,

Evaluasi Dan Dokumentasi serta

53

Pelaporan

2 Kepala Sub

Bagian Umum

dan Keuangan


2. SOP Surat Keluar

3 Kepala Sub

Bagian

Kepegawaian

dan Organisasi

Tata Laksana


2. SOP Surat Keluar

4 Kepala Sub

Bagian

Perencanaan,

Teknologi

Informasi dan

Pelaporan


2. SOP Surat Keluar

5 Staf

Kepaniteraan

Pidana

13 SOP 1. SOP Administrasi Izin


2. SOP Izin Persetujuan

Penggeledahan

3. SOP Izin Persetujuan Penyitaan

4. SOP Administrasi Penganganan

Perkara Lalu Lintas

5. SOP Administrasi Penanganan

Perkara Pidana dan Sistem

Informasi Penelusuran Perkara

(SIPP)

6. SOP Administrasi Proses

Penanganan Perkara

7. SOP Pra Peradilan

8. SOP Administrasi Upaya

Hukum Kasasi Perkara Pidana


Hukum Grasi Perkara Pidana



11. SOP Administrasi Hukum

Peninjauan Kembali Perkara

Pidana




Permohonan Penetapan Diversi

6 Staf

Kepaniteraan

Perdata

16 SOP 1. SOP Perdata Gugatan

Sederhana

2. SOP Keberatan Gugatan

Sederhana

3. SOP Perdata Permohonan

4. SOP Persidangan Permohonan

5. SOP Perdata Gugatan

6. SOP Persidangan Gugatan

54

7. SOP Perkara Perdata Banding

8. SOP Kasasi Perkara Perdata

9. SOP Peninjauan Kembali

Perkara Perdata

10. SOP Eksekusi Pembayaran

Sejumlah Uang


12. SOP Surat Masuk Perdata

13. SOP Surat Keluar Perdata

14. SOP Pelaksanaan Permohonan

Bantuan Delegasi

15. SOP Panggilan Sidang dan

Pemberitahuan (Putusan,

Inzage, Upaya Hukum dan

Penyerahan Memori/ Kontra

Memori Upaya Hukum)

16. SOP Perdata Mediasi

7 Staf

Kepaniteraan

Hukum

14 SOP 1. SOP Pengelolaan Surat Masuk

2. SOP Pengelolaan Surat Keluar

3. SOP Pembuatan Laporan

Bulanan

4. SOP Pembuatan Laporan Catur

Wulan


Semester


Tahunan

7. SOP Keterangan Pengesahan

Badan Hukum

8. SOP Pendaftaran Surat Kuasa

9. SOP Surat Izin Kuasa Insidentil

10. SOP Surat Legalisasi Ahli

Waris Waarmerking

11. SOP Surat Keterangan Tidak

Tersangkut Perkara

12. SOP Pengaduan

13. SOP Penanganan Meja

Informasi

14. SOP Penanganan Peminjaman

Berkas Perkara In Aktif

8 Staf Sub

Bagian

Perencanaan,

TI dan

Pelaporan

8 SOP 1. SOP Perencanaan Daftar Isian

Pelaksana Anggaran (DIPA)

2. SOP Pengajuan Revisi POK

3. SOP Perawatan SIPP

4. SOP Perawatan dan Mengatasi

Permasalahan Jaringan

5. SOP Pengelolaan Website

6. SOP Peliputan dan Penginputan

Website

7. SOP Penghimpunan Laporan

Tahunan

55

8. SOP Perawatan Komputer

9 Staf Sub

Bagian

Kepegawaian,

dan Organisasi

Tata Laksana

21 SOP 1. SOP Surat Masuk dan Surat

Keluar

2. SOP Bezetting Pegawai

3. SOP Daftar Urut Senioritas

(DUS)

4. SOP Daftar Urut Kepangkatan

(DUK)

5. SOP Rekapitulasi Daftar Hadir

6. SOP Pembuatan SK KPN

Balige

7. SOP Pengusulan Kenaikan Gaji

Berkala

8. SOP Mutasi Hakim dan

Pegawai

9. SOP Pengusulan Pensiun

Hakim dan Pegawai Negeri

10. SOP Usulan Jabatan Promosi

Jabatan

11. SOP Pengusulan Tanda

Penghargaan Satya Lencana

12. SOP Pembuatan SKP

13. SOP Penyelesaian Surat Tugas

14. SOP Penyelesaian Surat Cuti

15. SOP Penyelesaian Pembuatan

Hukuman Dsiplin


KP4

17. SOP Penyelesaian Dokumen

Penyumpahan, Pelantikan dan

Menduduki Jabatan

18. SOP Pengusulan TASPEN dan

KARPEG

19. SOP Update Data

Kepegawaian melalui SIKEP

MARI

20. SOP Role Model

10 Staf Sub

Bagian Umum

dan Keuangan


2. SOP Pengelolaan dan

Pengiriman Surat Keluar

3. SOP Permintaan Barang

Persediaan /ATK

4. SOP Pengelolaan Aplikasi

Persediaan


SIMAK-BMN

6. SOP Pelaporan Aplikasi

Persediaan Per semester/ tahun

7. SOP Pelaporan SIMAK-BMN

per semester/ tahun

8. SOP Perawatan Sarana dan

56

Prasarana

9. SOP Pengadaan ATK

10. SOP Pengelolaan Perpustakaan

11. SOP Penyusunan Uraian Tugas

Pengamanan dan Petugas

Kebersihan.

12. SOP Pengelolaan Administrasi

Keuangan

13. SOP Penerimaan Wartawan

14. SOP Pelaksanaan Tugas

Pemarkiran Kendaraan

15. SOP Penanganan Surat Masuk

Keuangan

16. SOP Pembuatan Specimen

Tanda Tangan

17. SOP Pengajuan Pembayaran

Uang Makan

18. SOP Pembayaran Gaji Induk

19. SOP Pembayaran Uang Lembur

20. SOP Pembayaran Remunerasi

21. SOP Pengajuan Ganti Uang

Persediaan

22. SOP Pengelolaan Pendapatan

Negara Bukan Pajak.

23. SOP Pembayaran Tagihan/

Pengeluaran Anggaran

24. SOP Laporan Keuangan

III PENGADILAN NEGERI BINJAI

A Teknis Pengadilan

1 Panitera 7 SOP 1. SOP Panitera Penunjukan

Panitera Pengganti Perdata

2. SOP Panitera Penunjukan

Panitera Pengganti Pidana

3. SOP Panitera Disposisi Surat

Masuk


Masuk Penyitaan


Masuk Penggeledahan


Masuk Tahanan

7. SOP Panitera Memeriksa dan

Menandatangani Laporan

Bulanan

2 Panitera

Pengganti

2 SOP 1. SOP Penyelesaian Perkara

Perdata

2. SOP Penyelesaian Perkara Pidana

57

3 Jurusita/

Jurusita

Pengganti

11 SOP 1. SOP Pemanggilan Sidang

Perkara Perdata

2. SOP Pemberitahuan Isi

Penetapan/Putusan Perkara

Perdata


Perkara Pidana

4. Sop Pemberitahuan Pernyataan

Banding / Kasasi / Peninjauan

Kembali Perkara Perdata

5. SOP Pemberitahuan Pernyataan

Banding / Kasasi Perkara

Pidana

6. SOP Pemberitahuan Dan

Penyerahan Memori Banding /

Kasasi / Peninjauan Kembali

Perkara Perdata

7. SOP Pemberitahuan dan

Penyerahan Memori Banding /

Kasasi / Peninjauan Kembali

Perkara Pidana


Penyerahan Kontra Memori






Kembali Perkara Pidana

10. SOP Pemberitahuan Memeriksa

Berkas (Inzage) Untuk Perkara

Banding

11. SOP Panggilan Teguran

[[[[[[[

4 Kepaniteraan

Perdata

9 SOP 1. SOP Penerimaan Perkara Perdata

Banding

2. SOP Perkara Perdata Eksekusi

Lelang

3. SOP Perkara Perdata Eksekusi

Rill

4. SOP Penerimaan Perkara Perdata

Gugatan / Perlawanan

5. SOP Penerimaan Perkara

Perdatakasasi


Permohonan


Peninjauan Kembali

8. SOP Pengembalian Sisa Panjar

Perkara


Gugatan Sederhana

58

5 Kepaniteraan

Pidana

21 SOP 1. SOP Pendaftaran Berkas

Perkara Pidana Biasa

(Dewasa/Anak)


Pidana Biasa (Dewasa/Anak)

3. SOP Penyelesaian Berkas


(Dewasa/Anak)

4. SOP Pendaftaran Berkas

Perkara Pidana Singkat

5. SOP Persidangan Berkas




7. SOP Pendaftaran Berkas Pidana

Cepat (Ringan / Lalu Lintas)

8. SOP Persidangan Berkas Pidana

Cepat (Lalu Lintas)


Pidana Cepat (Lalu Lintas)

10. SOP Penyelesian Berkas Pidana

Cepat (Ringan)


Pidana Cepat (Ringan)

12. SOP Pendaftaran Perkara Pra

Peradilan

13. SOP Persidangan Perkara Pra

Peradilan

14. SOP Penyelesaian Perkara Pra

Pradilan

15. SOP Pendaftaran Permohonan

Perkara Pidana Banding

16. Sop Penerimaan Memori

Banding / Kontra Memori

Banding Pidana

17. SOP Pencabutan Permohonan

Banding Perkara Pidana

18. SOP Penyelesaian Permohonan



Banding


Kasasi Perkara Pidana

21. SOP Penerimaan Memori

Kasasi/Kontra Memori Kasasi

Perkara Pidana

6 Kepaniteraan

Hukum


2. SOP Surat Keluar


Bulanan


59

Wulan

5. SOP Laporan Pembuatan

Laporan Semester

6. SOP Laporan Permbuatan

Laporan Tahunan

7. SOP Penyajian Statistik Perkara

Bulanan

8. SOP Penyajian Statistik Perkara

Tahunan

9. SOP Penerimaan Arsip Berkas

Perkara

10. SOP Penataan Arsip Berkas

Perkara

11. SOP Pernitipan Berkas Perkara

ke Arsip Daerah

12. SOP Pelayanan Informasi

Prosedur Biasa


Prosedur Khusus


Pengaduan


16. SOP Permohonan Surat Kuasa

Insidentil

17. SOP Pendaftaran Comanditaire

Venootschap (CV)

18. SOP Pelayanan Surat

Keterangan Penelitian

19. SOP Penanganan Surat

Keterangan Tidak Dijatuhi

Pidana Penjara dan Tidak Cabut

Hak Pilih


Keterangan Tidak Sedang

Memiliki Tanggungan Hutang

Yang Merugikan Keuangan

Negara

21. SOP Survei Indeks Kepuasan

Pengguna Pengadilan

22. SOP Posbakum

23. SOP Kerjasama Kelembagaan

dengan Pemberi Layanan

Posbakum Pengadilan

24. SOP Pemberian Layanan

Posbakum

25. SOP Mekanisme Pengawasan

dan Pertanggungjawaban

Posbakum Pengadilan

26. SOP Mekanisme Pengajuan

Dan Pembayaran Imbalan Jasa

Bagi Lembaga Pengadilan

60

Pemberi Layanan Posbakum


1 Sekretaris 7 SOP 1. SOP Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan

Program Dan Anggaran

2. SOP Pelaksanaan Urusan

Kepegawaian

3. SOP Pelaksanaan Urusan

Keuangan

4. SOP Penyiapan Bahan

Pelaksanaan Penataan Organisasi

Dan Tata Laksana

5. SOP Pelaksanaan Pengelolaan

Teknologi Informasi Dan

Statistik

6. SOP Pelaksanaan Urusan Surat

Menyurat, Arsip, Perlengkapan,


Keprotokolan, Hubungan

Masyarakat, Dan Perpustakaan

7. SOP Penyiapan Bahan


Evaluasi Dan Dokumentasi

serta Pelaporan di Lingkungan

Kesekretariatan

2 Sub Bagian

Perencanaan,

TI dan

Pelaporan

8 SOP 1. SOP Perawatan dan Pengamanan

Perangkat TI

2. SOP Perawatan Aplikasi SIPP




5. SOP Perencanaan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA)


(DIPA)


Website


3 Sub Bagian

Umum dan

Keuangan


2. SOP Surat Keluar

3. SOP Arsip Surat Masuk

4. SOP Arsip Surat Keluar

5. SOP Kuhumasan

6. SOP Keamanan

7. SOP Keprotokolan

8. SOP Laporan Barang Milik

Negara (BMN) Semester I


61

Negara (BMN) Semester II /

Tahunan

10. SOP Catatan Atas Laporan

BMN Semester I

11. SOP Catatan Atas Laporan

BMN Semester II / Tahunan

12. SOP Kerumahtanggaan dan

kebersihan kantor

13. SOP Perpustakaan


Persediaan oleh Unit Pengelola

15. SOP Pemeliharaan Peralatan &

Mesin

16. SOP Permintaan Barang-Barang

Persediaan / Jasa


Tanda Tangan

18. SOP Pembuatan Kartu Identitas

Pengantar SPM

19. SOP Pembuatan SPM Gaji

Induk


21. SOP Pembuatan SPM Gaji

Susulan

22. SOP Pembayaran Gaji Susulan

23. SOP Pembuatan SPM

Kekurangan Gaji

24. SOP Pembayaran Kekurangan

Gaji Pegawai

25. SOP Pembuatan SPM

Pembayaran Uang Makan

26. SOP Pembayaran Uang Makan

27. SOP Pembuatan SPM Uang

Lembur


29. SOP Pengajuan Remunerasi

30. SOP Pengajuan Uang

Persediaan (Up)/ Tambahan

Uang Persediaan (Tup)

31. SOP Pembayaran UP/TUP Dan

Penggantian UP/TUP

32. SOP Pengajuan SPM LS Pihak

Ketiga

33. SOP Pengelolaan Penerimaan


34. SOP Pelaporan SAIBA

35. SOP Laporan Realisasi

Anggaran

36. SOP E-Monev

37. SOP Laporan Komdanas

62

(Calk)

4 Kepegawaian

dan

Organisasi

Tata Laksana

21 SOP 1. SOP Pengelolaan Surat Dinas.

2. SOP Inventarisasi Pegawai

(Bezetting Pegawai)


(DUS) Hakim


(DUK) Pegawai Negeri Sipil



Sipil

6. SOP Pembuatan Surat

Keputusan Ketua perihal

Kepegawaian

7. SOP Pengusulan Kenaikan

Pangkat

8. SOP Kenaikan Gaji Berkala

(KGB)


Pegawai Negeri Sipil

10. SOP Usulan Promosi Jabatan

11. SOP Usul Pensiun Hakim dan


12. SOP Usulan Penghargan Satya

Lancana

13. SOP Pembuatan Sasaran Kerja

Pegawai



Surat Cuti Hakim dan Pegawai

Negeri Sipil


Pengantar Hukuman Disiplin

Hakim dan PNS


KP4 Hakim dan PNS


KP4 Hakim dan PNS

19. SOP Pengusulan Taspen,

Karpeg, Karis / Karsu

20. SOP Pengusulan Pengangkatan

CPNS Menjadi PNS

IV PENGADILAN NEGERI KABANJAHE

A Teknis Pengadilan

1 Ketua 4 SOP 1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3. SOP Penetapan Majelis


2 Wakil Ketua


2. SOP Surat Keluar


63

4. SOP Izin Sita dan Penggeledahan

3 Hakim 5 SOP 1. SOP Persidangan Perkara

Perdata



Biasa/Khusus


Triping


Lintas

4 Panitera 4 SOP 1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar


Pengganti


5 Panitera Muda

Pidana


2. SOP Surat Keluar

6 Panitera Muda

Perdata


2. SOP Surat Keluar

7 Panitera Muda

Hukum


2. SOP Surat Keluar

8 Panitera

Pengganti


Biasa


Tipiring


Lintas


Perdata Gugatan


Perdata Permohonan

9 Jurusita

Pengganti

5 SOP 1. SOP Pelaksanaan Aanmaning


3. SOP Pemberitahuan Panggilan

Sidang




1 Sekretaris 7 SOP 1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar



Penyusunan Anggaran


Pelaksanaan Sub. Bagian


Tata Laksana



Teknologi Informasi

64



Menyurat, Arsip, Perlengkapan


Keprotokolan dan Perpustakaan



Evaluasi dan Dokumentasi serta

Pelaporan

2 Ka. Sub Bag.

Umum dan

Keuangan


2. SOP Surat Keluar

3 Ka. Sub Bag.

Kepegawaian

dan Organisasi

Tata Laksana


2. SOP Surat Keluar

4 Ka. Sub Bag.

Perencanaan,

Teknologi

Informasi dan

Pelaporan


2. SOP Surat Keluar

5 Staf

Kepaniteraan

Pidana

13 SOP 1. SOP Administrasi Izin


2. SOP Izin Persetujuan

Penggeledahan

3. SOP Izin Persetujuan Penyitaan

4. SOP Administrasi Penganganan

Perkara Lalu Lintas


Perkara Pidana dan Sistem

Informasi Penelusuran Perkara

(SIPP)

6. SOP Administrasi Proses

Penanganan Perkara

7. SOP Pra Peradilan







11. SOP Administrasi Hukum

Peninjauan Kembali Perkara

Pidana




Permohonan Penetapan Diversi

6

Staf

Kepaniteraan

Perdata

16 SOP 1. SOP Perdata Gugatan

Sederhana


Sederhana

65








Perkara Perdata


Sejumlah Uang





Bantuan Delegasi


Pemberitahuan (Putusan,

Inzage, Upaya Hukum dan

Penyerahan Memori/ Kontra

Memori Upaya Hukum)


7 Staf

Kepaniteraan

Hukum




Bulanan


Wulan


Semester


Tahunan

7. SOP Keterangan Pengesahan

Badan Hukum




Waris Waarmerking


Tersangkut Perkara

12. SOP Pengaduan


Informasi


Berkas Perkara In Aktif

8 Staf Sub Bag.

Perencanaan,

TI dan

Pelaporan


Pelaksana Anggaran (DIPA)







66

Website


Tahunan


9 Staf Sub Bag.

Kepegawaian,

dan Organisasi

Tata Laksana


Keluar

2. SOP Bezetting Pegawai


(DUS)


(DUK)


6. SOP Pembuatan SK KPN

Balige


Berkala


Pegawai

9. SOP Pengusulan Pensiun


10. SOP Usulan Jabatan Promosi

Jabatan

11. SOP Pengusulan Tanda






Hukuman Dsiplin


KP4



Menduduki Jabatan

18. SOP Pengusulan TASPEN dan

KARPEG

19. SOP Update Data

Kepegawaian melalui SIKEP

MARI

20. SOP Role Model

10 Staf Sub Bag.

Umum dan

Keuangan



Pengiriman Surat Keluar


Persediaan /ATK


Persediaan


SIMAK-BMN


67

Persediaan Per semester/ tahun


Per semester/ tahun


Prasarana




Pengamanan dan Petugas

Kebersihan.


Keuangan





Keuangan


Tanda Tangan

17. SOP Pengajuan Pembayaran

Uang Makan




21. SOP Pengajuan Ganti Uang

Persediaan


Negara Bukan Pajak.

23. SOP Pembayaran Tagihan/



V PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

A Teknis Pengadilan

1 Ketua 39 SOP 1. SOP pembagian dan uraian

tugas Wakil Ketua, Hakim,

Panitera, Wakil Panitera,

Sekretaris, Panmud Pidana,

Panmud Perdata, Panmud

Hukum, Kasubag Umum dan

Keuangan, Kasubag

Kepegawaian dan ORTALA;

2. SOP Pembuat penetapan majelis

hakim;

3. SOPPenetapan majelis hakim

untuk memeriksa dan mengadili

perkara Pidana, Perdata

Permohonan dan Gugatan;

4. SOP Penetapan Hakim

Pengawas dan Pengamat;

5. SOP Penetapan Hakim

Pengawas Bidang;

6. SOP Penanggung jawab absensi

telah

dievaluasi

pada tanggal

12Februari

2018

68

kehadiran Hakim, Pegawai dan

Tenaga Sukarela;

7. SOP Penetapan Penegakan

Disiplin;

8. SOP Evaluasi laporan hasil

pengawasan yang dilakukan

oleh Koordinator Pengawas;

9. SOPPengawasan dan

mengevaluasi pelaksanaan court

calender penyelesaia perkara;

10. SOP pelaksanaan rapat bulanan;

11. SOPPelaksanaan rapat dengan

para Hakim;

12. SOP Pelaksanaan pengawasan

terhadap realisasi dan

pelaksanaan DIPA;

13. SOPPenerimaan, membuat

disposisi dan membalas surat

masuk;

14. SOP Menindaklanjuti setiap

pengaduan dan melaporkan

hasil pemeriksaannya kepada

Pengadilan Tinggi dan Bawas

Mahkamah Agung RI;

15. SOP Membuat dan

menandatangani laporan

bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan

dan tahunan;

16. SOP Menandatangani dan

memaraf register perkara;

17. SOP Menandatangani keuangan

perkara perdata;

18. SOP Menandatangani

permintaan dan pertanggung

jawaban remunerasi;

19. SOP Menandatangani

perpanjangan penahanan;

20. SOP Membuat dan

menandatangani permohonan

perpanjangan penahanan kepada

Pengadilan Tinggi Medan;

21. SOP Menandatangani laporan

permohoan banding, kasasi dan

eksekusi;

22. SOP Menerima dan meneliti

permohonan eksekusi;

23. SOP Membuat dan

menandatangani penetapan

aanmaning;

24. SOP Melakukan aanmaning;

25. SOP Menandatangani SKP,

DP3 Hakim, Panitera dan

Sekretaris;

69

26. SOP Menandatangani usul

kenaikan pangkat;

27. SOP Menandatangani kenaikan

gaji berkala;

28. SOP Menandatangani izin cuti;

29. SOP Menandatangani SK

menduduki jabatan;

30. SOP Membuat dan

menandatangani SK Jurusita

Pengganti;

31. SOP Mengambil sumpah dan

melantik pejabat struktural dan

fungsional;

32. SOP Melakukan pembinaan

terhadap bawahan;


terhadap organisasi IKAHI;


terhadap PTWP cabang PN

Gunungsitoli;


terhadap Dharmayukti Karini

Cabang Gunungsitoli;

36. SOP Memberikan pertimbangan

dan nasehat tentang hokum

kepada pemerintah daerah;

37. SOP Melakukan koordinasi

antar sesama penegak hokum,

kepolisian, kejaksaan dan

advokat/pensehat hukum;

38. SOP Melakukan monitoring

website PN dan SIPP/CTS;

39. SOP Melakukan pelayanan

informasi.

3 Hakim 8 SOP 1. SOP Hakim dalam Persidangan

Perkara Perdata Gugatan;

2. SOP Hakim dalam Persidangan

Perkara Perdata Permohonan;


Perkara Pidana Biasa ;


Perkara Pidana Cepat;


Perkara Pidana Anak;


Perkara Pidana Singkat;


Perkara Pidana Lalu

Lintas/Tilang;


Perkara Pidana Praperadilan.

telah

dievaluasi

pada tanggal

12Februari

2018

4 Panitera 14 SOP 1. SOP Membantu Ketua PN telah

70

membuat program kerja;

2. SOP Penyusunan laporan

tahunan;

3. SOP Penyusunan laporan

bulanan;

4. SOP Penyusunan laporan 4

bulanan;

5. SOP Penyusunan laporan 6

bulanan;

6. SOP Penunjukan Panitera

Pengganti dalam Persidangan;

7. SOP Penunjukan Jurusita;

8. SOP Pengiriman Berkas Perkara

Kepada Pengadilan Tinggi dan

Mahkamah Agung RI;

9. SOP Pembuatan akta, Salinan

putusan, legalisasi surat atau

akta, legalisasi surat kuasa dan

legalisasi akta badan

hukum/CV;

10. SOP Pembuatan Permintaan

Delegasi;

11. SOP Pelaksanaan Eksekusi;

12. SOP Peletakan Sita Eksekusi;

13. SOP Penerimaan dan

Pembalasan Surat Masuk dan

Surat Keluar;

14. SOP monitoring SIPP.

dievaluasi

pada tanggal

12Februari

2018

5 Panitera Muda

Perdata

33 SOP 1. SOP Penerimaan Perkara

Perdata Permohonan;

2. SOP Pendaftaran Perkara

Perdata Permohonan;

3. SOP Panggilan Sidang Perkara

Perdata Permohonan;

4. SOP Penanganan Register

Perkara Perdata Permohonan;


Perdata Gugatan;


Perdata Gugatan;




Verstek Perkara Perdata;

9. SOP Penerimaan Berkas

Perkara Perdata Gugatan/

Permohonan Prodeo;

10. SOP Penanganan Berkas



Perkara Gugatan Banding;


telah

dievaluasi

pada tanggal

12Februari

2018

71

Gugatan Banding;


Banding/Kontra Memori

Banding;

14. SOP Pencabutan Perkara

Gugatan Banding;

15. SOP Pengiriman Berkas



Perkara Gugatan Kasasi;


Gugatan Kasasi;


Kasasi/Kontra Memori Perdata

Kasasi;


Perdata Kasasi;


Perkara Perdata Gugatan

Kasasi;


Perdata Peninjauan Kembali;







25. SOP Penyelesaian Perkara

Perdata Peninjauan Kembali

atas Dasar Novum;



atas Dasar Kekhilafan Hukum;


Perkara Perdata Banding,

Kasasi dan Peninjauan Kembali;




29. SOP Penerimaan Permohonan

Eksekusi;


Eksekusi;

31. SOP Pelaksanaan Aanmaning

dan Eksekusi Rill/Pengosongan;

32. SOP Penerimaan Konsinyasi;

33. SOP Tata Cara Penyelesaian

Gugatan Sederhana oleh Hakim

Tunggal;

6 Panitera Muda

Pidana

42 SOP 1. SOP Surat Masuk di

Kepaniteraan Pidana; telah

dievaluasi

72

2. SOP Surat Keluar;


Pidana Biasa;


Pidana Biasa;


Perkara Pidana Biasa;

6. SOP Penerimaan Pendaftaran

Berkas Pidana Khusus Anak;

7. SOP Diversi pada Pengadilan

Negeri;


Khsusus Anak;


Perkara Khusus Anak;

10. SOP Pendataan Anak Korban;

11. SOP Pendaftaran Penerimaan

Berkas Pidana Singkat;


Pidana Singkat;


Pidana Cepat/Ringan;


Pidana Cepat/Ringan;


Perkara Tilang;


Tilang;


Perkara Tilang;

18. SOP Berkas Pidana

Praperadilan;

19. SOP Penanganan Permohonan

Ijin/Persetujuan Penyitaan;


Ijin/Persetujuan Penggeledahan;

21. SOP Permohonan Perpanjangan

Penahanan;


Perpanjangan Penanhana;

23. SOP Permohonan Diversi dari

Penuntut Umum;

24. SOP Penerimaan Barang Bukti;

25. SOP Pelaksanaan Pengawasan

dan Pengamatan;

26. SOP Pendafataran Permohonan

Banding Pidana;

27. SOP Pernyataan Permohonan

Banding;


Banding Pidana;

29. SOP Penerimaan

Memori/Kontra Banding

pada tanggal

12Februari

2018

73

Pidana;


Banding;


Banding;


Kasasi dari idana;


Kasasi Perkara Pidana;

34. SOP Penerimaan

Memori/Kontra Kasasi Pidana;

35. SOP Pencabutan Perkara Pidana

Kasasi;

36. SOP Pengiriman Berkas Pidana

Kasasi;

37. SOP Peneriman Permohonan

PK Perkara Pidana;

38. SOP Pendafataran Permohonan

PK;


Pidana PK;


Grasi;

41. SOP Pengiriman Permohonan

Grasi;

7 Panitera Muda

Hukum

23 SOP 1. SOP Surat Masuk di

Kepaniteraan Hukum;

2. SOP Surat Keluar di

Kepaniteraan Hukum;


Bulanan;


Caturwulan;


Semester;


Tahunan;

7. SOP Penerimaan Pengaduan;

8. SOP Penanganan Pengaduan;

9. SOP Penyusunan Laporan

Triwulan Pengaduan;


Tahunan Pengaduan;

11. SOP Permohonan Informasi;


Triwulan Informasi;


Tahunan Informasi;


Keterangan Penelitian;


Keterangan Tidak Pernah

Dipidana;

telah

dievaluasi

pada tanggal

12Februari

2018

74

16. SOP Pendaftaran Surat Kuasa ;

17. SOP Layanan Hukum;

18. SOP Kerjasama POSBAKUM;

19. SOP Papan Informasi Perkara;

20. SOP Pengarsipan Berkas

Perkara;

21. SOP Legalisasi Surat/Akta;

22. SOP Legalisasi Akta Badan

Hukum/CV;

23. SOP Peminjaman Berkas In

Aktif.

8 Panitera

Pengganti

8 SOP 1. SOP dalam Persidangan Perkara

Pidana Biasa;

2. SOP dalam Persidangan Perkara

Pidana Anak;


Pidana Cepat;


Pidana Singkat;


Pidana Lalu lintas;


Pidana Praperadilan;


Perdata Gugatan;


Perdata Permohonan;

9 Jurusita/

Jurusita

Pengganti

6 SOP 1. SOP Panggilan Sidang;


Penetapan/Putusan;


Banding/Kasasi/Peninjauan

Kembali;

4. SOP Penyerahan Memori


Kembali;

5. SOP Penyerahan Kontra Memori


Kembali;

6. SOP Pemberitahuan Inzage;

telah

dievaluasi

pada tanggal

12 Februari

2018


1 Sekretaris 7 SOP 1. SOP Persetujuan Bahan

Pelaksanaan;


Pelaksanaan Pegawai;


Pelaksanaan Umum dan

Keuangan;


Pelaksanaa urusan Kepegawaian,

Organisasi dan Tata Laksana;


telah

dievaluasi

pada tanggal

12Februari

2018

75

Pelaksanaan Surat Menyurat,

Arsip, Perlengkapan Rumah

Tangga, Keamanan, dan

Transportasi;


Pelaksanaan Pengelolaan TI dan

Statistik;



Evaluasi, dan Dokumentasi serta

Pelaporan.

12 Kepala Sub

Bagian

Kepegawaian,

Organisasi dan

Tatalaksana

20 SOP 1. SOP Pengelolaan Surat Dinas;

2. SOP Inventarisasi Pegawai;

3. SOP Daftar Urut Senioritas;

4. SOP Daftar Urutan

Kepangkatan Pegawai;


dan Pegawai Neegri Sipil;


Keputusan Ketua Pengadilan

Negeri bagian Kepegawaian;

7. SOP Kenaikan Pangkat;

8. SOP Kenaikan Gaji;

9. SOP Mutasi Hakim;

10. SOP Usul Promosi Jabatan;

11. SOP Usul Pensiun Hakim dan

Pegawai Negeri Sipil;

12. SOP Usul Tanda Satya

Lencana;

13. SOP Pembuatan SKP;

14. SOP Penyelesaian Surat Tugas;


Cuti Hakim dan Pegawai;



bagi Hakim dan PNS;



bagi Hakim dan PNS;


Kartu Pemohon Penambahan

Penghasilan (KP4);


Pelantikan/Penyumapahan dan

Menduduki Jabatan;

20. SOP Pengusulan TASPEN,

KARPEG, KARIS/KARSU.

telah

dievaluasi

pada tanggal

12 Februari

2018

13

Kepala Sub

Bagian Umum

dan Keuangan

10 SOP


Persediaan

Persemester/Pertahun;


SIMAK BMN

telah

dievaluasi

pada tanggal

12 Februari

2018

76

Persemester/Pertahun;

3. SOP Pengelolaan Perpustakaan;

4. SOP Pengelolaan Surat Keluar;

5. SOP Pengelolaan Surat Masuk;

6. SOP Pengolahan Aplikasi

Persediaan (Kegiatan Harian);


SIMAK BMN (kegiatan

harian);

8. SOP Penyusunan Rencana

Kerja Tahunan Urusan Umum;

9. SOP Permintaan Barang-Barang

Persedian ;


Tenaga Satpam dan Petugas

Kebersihan Kantor.

14 Kepala Sub

Bagian

Perencanaan,

Teknologi

Informasi dan

Pelaporan

8 SOP 1. SOP Perencanaan DIPA;

2. SOP Penyusunan DIPA;

3. SOP Laporan Perencanaan

Anggaran;

4. SOP Laporan Penanganan

Hardware Pengolah Data Rusak;

5. SOP Pemeliharaan Website;

6. SOP Pengisian dan Pembaharuan

Konten Website;

7. SOP SIPP;

8. SOP Laporan Keuangan.

telah

dievaluasi

pada tanggal

12Februari

2018

16 Staf 36 SOP 1. SOP Pembuatan Laporan

Bulanan;


Caturwulan;


Semester;


Tahunan;

5. SOP Penerimaan Pengaduan;

6. SOP Penanganan Pengaduan;

7. SOP Permohonan Informasi;


Keterangan Penelitian;



Dipidana;

10. SOP Pendaftaran Surat Kuasa ;

11. SOP Layanan Hukum;

12. SOP Kerjasama POSBAKUM;

13. SOP Papan Informasi Perkara;


Triwulan Pengaduan;


Tahunan Pengaduan;

telah

dievaluasi

pada

tanggal 12

Februari

2018

77


Triwulan Informasi;


Tahunan Informasi;




Gugatan Banding;



Banding;


Gugatan Banding;


Gugatan Banding;


Perkara Gugatan Kasasi;


Gugatan Kasasi;


Kasasi/Kontra Memori Perdata

Kasasi;


Perdata Kasasi;


Perdata Gugatan Kasasi;











atas Dasar Novum;



atas Dasar Kekhilafan Hukum;








Eksekusi;


Eksekusi;


dan Eksekusi Rill/Pengosongan;

39. SOP Penerimaan Konsinyasi.

78

VI PENGADILAN NEGERI KISARAN

A Teknis Pengadilan

1 Ketua 3 SOP 1. SOP Penetapan Majelis Hakim


3. SOP Eksekusi Lelang/

Pembayaran Sejumlah Uang

2 Wakil Ketua 5 SOP 1. SOP Penetapan Hakim Perkara

Permohonan

2. SOP Penetapan Hakim Perkara

Tipiring


Lalu Lintas


5. SOP Ijin Sita dan Penggeledahan

3 Hakim 3 SOP 1. SOP Hakim Pengawas Bidang

2. SOP Pelayanan Persidangan

Perdata


Pidana

4 Panitera 5 SOP 1. S.OP Penunjukan Panitera

Pengganti


3. SOP Pelaksanaan Eksekusi

Lelang / Pembayaran Sejumlah

Uang


Pengganti untuk perkara tipiring

dan lalulintas

5. SOP Legalisasi Bukti Surat

5 Panitera Muda

Pidana

15 SOP 1. SOP Proses Penerimaan Perkara

Pidana Biasa (Dewasa)

2. SOP Proses Penerimaan Pidana

Anak

3. SOP Proses Penerimaan Perkara

Pidana Singkat


Pidana Cepat (Tipiring)


Pidana Cepat Lalu Lintas

6. SOP Proses Penerimaan Upaya

Hukum Banding


Hukum Kasasi


Hukum Praperadilan


Hukum Peninjauan Kembali

10. SOP Proses Penerimaan Grasi

11. SOP Proses Penerimaan

Permohonan Ijin / Persetujuan

Penyitaan

79


Permohonan Ijin/Persetujuan

Penggeledahan

13. S.OP Proses Penerimaan

Permohonan Diversi


Perpanjangan Penahanan Pasal

29 Ayat (2), (3) Kuhp Tahap

Satu Dan Dua



25b Ayat (2) KUHP

6 Panitera Muda

Perdata

8 SOP 1. SOP Perkara Perdata

Permohonan

2. SOP Perkara Perdata Gugatan /

Perlawanan

3. SOP Proses Perkara Perdata

Banding

4. SOP Prose Perkara Perdata

Kasasi

5. SOP Proses Perkara Pk

6. SOP Eksekusi Rill

7. SOP Eksesusi Lelang


7 Panitera Muda

Hukum

10 SOP 1. S.OP Laporan Perkara

2. SOP Pengesahan Badan Hukum



Insidentil

5. SOP Kerjasama Pos Bantuan

Hukum (Posbakum)

6. SOP Penanganan Pengaduan


8. SOP Layanan Penelitian

Informasi Data


Perkara

10. SOP Metodologi Analisa

Terhadap Survey Kepuasan

Pengguna Keadilan

8 Panitera

Pengganti 2 SOP 1. SOP Panitera Pengganti Dalam

Perkara Pidana

2. SOP Panitera Pengganti Dalam

Perkara Perdata

9 Juru Sita / JSP 8 SOP 1. SOP Panggilan Sidang


Pernyataan Banding / Kasasi/Pk

Dan Pemberitahuan Inzage

3. SOP Pemberitahuan Penyerahan

Memori Banding/Kasasi/Pk Dan

Kontra Memori

80

Banding/Kasasi/Pk

4. SOP Sita


6. SOP Konsignatie

7. SOP Delegasi Masuk

8. SOP Delegasi Keluar

B Non Teknis


Pelaksanaan Sub Bagian PTIP


Pelaksanaan Sun Bagian

Kepegawaian dan Ortala


Pelaksanaan Sub Bagian Umum

dan Keuangan

2 Sub Bagian

Perencanaan

Teknologi

Informasi dan

Pelaporan

9 SOP 1. SOP Perencanaan Daftar Isiian

pelaksanaan Anggaran (DIPA)


(DIPA)



5. SOP Perawatan dan mengatasi

masalah jaringan


Website


8. SOP Laporan Tahunan

9. SOP Pengumpulan data LkjIP

3 Sub Bagian

Kepegawaian

Organisasi dan

Tata Laksana

15 SOP 1. SOP Bezetting

2. SOP Daftar urut kepangkatan

(duk)


Hakim Dan Pegawai




Pangkat


(KGB)


8. SOP Pensiun Hakim Dan

Pegawai


Hakim Dan Pegawai

10. SOP Sasaran Kinerja Pegawai

(SKP)

11. SOP Usulan Taspen, Karpeg,

Karis/Karsu

12. SOP Update Data Pegawai Ke

Dalam Aplikasi Sikep SOP

Pembuatan Surat Tugas.

13. SOP Hukuman Disiplin

81

14. SOP Usulan Mutasi Hakim

Dan Pegawai

15. SOP Penghargaan Satya

Lencana Karya Satya

4 Sub Bagian

Umum dan

Keuangan

27 SOP 1. SOP Pengelolaan surat masuk

2. SOP Pengelolaan surat keluar

3. SOP Resepsionis

4. SOP Permintaan Barang Alat

Tulis Kantor (ATK)


Persediaan (Kegiatan Harian)


Simak Bmn (Kegiatan Harian)


Persediaan

Persemester/Pertahun

(Kegiatan Harian)


Simak-Bmn Semester Dan

Tahunan

9. SOP Perawatan Dan

Pemeliharaan Sarana Dan

Prasarana

10. SOP Pengadaan Barang Alat

Tulis Kantor (ATK)



Kerja Tahunan


Pengamanan Dan Petugas

Kebersihan




Keuangan (Pembuatan

Specimen Tanda Tangan)


17. SOP Penanganan Surat Keluar


Keuangan Pembuatan Kartu

Identitas Pengantar Surat

Perintah Membaray (Spm)/

Pengambilan Surat Perintah

Pencarian Dana (SP2P)


Keuangan Pembuatan Rencana

Penarikan Dana


Persediaan

21. SOP Penerbitan SPP-Ls Untuk

Belanja Pegawai (Pembayaran

Gaji Induk)


82


Uang Lembur)

23. SOP Penerbitan Spp-Ls Untuk


Uang Makan)

24. SOP Pertanggungjawaban

Dimuka Tunjangan Khusus

Kinerja (Remunerasi)


Keuangan


Realisasi Anggaran


Negara Bukan Pajak

VII PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL

A Teknis Pengadilan

1. Ketua 37

SOP

1. Memeriksa dan menandatangani

laporan tahunan

2. Membuat perencanaan dan

program kerja tahunan

3. Membuat pembagian dan uraian

tugas wakil ketua, hakim,

panitera, wakil panitera, wakil

sekretaris, panitera muda

pidana, panitera muda perdata,

panitera muda hukum, kasub

umum, kasub kepegawaian,

kasub keuangan dan staf

4. Membuat penetapan susunan

majelis hakim

5. Menetapkan majelis hakim

untuk memeriksa dan mengadili

perkara pidana dan perdata

6. Menetapkan hakim pengawas

dan pengamat

7. Menetapkan hakim pengawas

bidang

8. Mengevaluasi laporan hasil

pengawasan yang dikoordinir

Wakil Ketua Pengadilan Negeri

9. Mengawasi dan mengevaluasi

pelaksanaan court calender

penyelesaian perkara

10. Melaksanakan pengawasan dan

pembinaan terhadap para

hakim, pejabat fungsional,

pejabat struktural dan staf

11. Melakukan rapat rutin bulanan

12. Melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan/realisasi

DIPA

revisi ke-3

/sudah

dievaluasi

tanggal 1

Februari 2018

83

13. Menerima, membuat disposisi

dan membalas surat masuk

14. Menindaklanjuti setiap

pengaduan dan melaporkan

hasil pemeriksaannya kepada

Pengadilan Tinggi dan

Mahkamah Agung republik

indonesia


bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan,

tahunan

16. Menandatangani dan memaraf

register perkara

17. Menandatangani keuangan

perkara perdata

18. Menandatangani rekapitulasi

absensi

19. Menandatangani permintaan

dan pertanggungjawaban

remunerasi

20. Menandatangani perpanjangan

penahanan

21. Menandatangani permohonan


kepada ketua pengadilan

tinggi


setiap permohonan banding

perkara pidana kepada

pengadilan tinggi


setiap perkara pidana yang

dimohonkan kasasi

24. Menerima, meneliti dan

mendisposisi permohonan

eksekusi


anmaning


sita eksekusi

27. Membuat dan menandatangani

penetapan eksekusi riil/

pengosongan/ penyerahan

objek eksekusi

28. Membuat SKP/DP3 Wakil

Ketua, para hakim, dan

Panitera/Sekretaris

29. Menandatangani SKP/DP3

pejabat fungsional, pejabat

struktural dan staf

30. Menandatangani usul kenaikan

84

pangkat

31. Menandatangani kenaikan gaji

berkala

32. Menandatangani ijin cuti

33. Menandatangani SK menduduki

jabatan

34. Mengambil sumpah dan

melantik pejabat struktural dan

fungsional

35. Menjatuhkan hukuman bagi

yang dikenakan hukuman

displin

36. Melakukan monitoring website

PN dan SIPP/CTS

37. Melakukan pelayanan informasi

2. Wakil Ketua 12 SOP 1. Melakukan pengawasan internal

2. Membantu ketua membuat

program kerja

3. Mewakili ketua bila

berhalangan hadir

4. Mengkoordinir hakim pengawas

bidang

5. Membuat dan menyampaikan

laporan hasil pengawasan

kepada ketua setiap triwulan

6. Melakukan pemeriksaan dan

penegakkan disiplin

7. Menerima, memeriksa,

menandatangani dan

memberikan disposisi surat

permohonan izin/persetujuan

penyitaan

8. Menerima, memeriksa dan

memberikan disposisi surat

permohonan perpanjangan

penahanan dari penyidik dan

penuntut umum



penyidik dan penuntut umum

10. Menunjuk hakim untuk

menyidangkan perkara tilang

11. Menunjuk hakim untuk

menyidangkan perkara pidana

tipiring

12. Melakukan monitoring website

PN dan SIPP/CTS

revisi ke-3

/sudah

dievaluasi

tanggal 1

Februari 2018

3. Hakim 8 SOP 1. SOP persidangan perkara pidana

biasa

2. SOP persidangan perkara pidana

anak


revisi ke-3

/sudah

dievaluasi

tanggal 1

Februari 2018

85

cepat (tipiring)


cepat (lalu lintas)


pra peradilan


pra peradilan

7. SOP persidangan perkara perdata

permohonan

8. SOP hakim pengawas bidang

4. Panitera 10 SOP 1. SOP persiapan persidangan

pidana

2. SOP proses persidangan pidana

3. SOP administrasi pra peradilan

4. SOP administrasi upaya hukum

banding pidana


kasasi pidana


PK pidana


grasi pidana

8. SOP administrasi bantuan

hukum bagi masyarakat tidak

mampu

9. SOP administrasi laporan

keadaan perkara

10. SOP administrasi laporan

keuangan perkara perdata,

pidana, PNBP

revisi ke-3

/sudah

dievaluasi

tanggal 1

Februari 2018

5. Kepaniteraan

Muda Pidana 33 SOP

1. SOP pendaftaran berkas pidana

biasa

2. SOP persidangan perkara

pidana biasa

3. SOP penyelesaian berkas

perkara pidana biasa

4. SOP pendaftaran berkas perkara

pidana singkat

5. SOP penanganan berkas perkara

pidana anak

6. SOP pendaftaran berkas perkara

pidana cepat


pidana cepat (ringan)


pidana cepat (lalu lintas)

9. SOP penanganan berkas pidana

10. SOP penanganan permohonan

banding perkara pidana

11. SOP penerimaan memori

banding/ kontra memori

banding

revisi ke-3

/sudah

dievaluasi

tanggal 1

Februari

2018

86

12. SOP pencabutan permohonan

banding pidana

13. SOP pengiriman berkas pidana

banding


kasasi perkara pidana


kasasi/ kontra memori kasasi

pidana

16. SOP pencabutan perkara pidana

kasasi

17. SOP pengiriman berkas perkara

pidana kasasi

18. SOP penerimaan permohonan

PK perkara pidana

19. SOP persidangan permohonan

PK perkara pidana

20. SOP pengiriman berkas PK

perkara pidana

21. SOP penanganan perkara pra

peradilan


grasi perkara pidana

23. SOP permohonan grasi perkara

pidana

24. SOP pendataan anak korban

25. SOP penerimaan barang bukti

26. SOP permohonan perpanjangan

penahanan

27. SOP permohonan diversi dari

penyidik

28. SOP penanganan persetujuan

izin penggeledahan

29. SOP pelaksanaan pengawasan

dan pengamatan

30. SOP surat masuk kepaniteraan

pidana

31. SOP surat keluar kepaniteraan

pidana


pidana singkat

33. SOP penanganan berkas perkara

pidana singkat

6. Kepaniteraan

Muda Perdata

47 SOP 1. SOP penerimaan perkara perdata

permohonan

2. SOP pendaftaran perkara perdata

permohonan

3. SOP tata cara penyelesaian

permohonan 1 hari oleh hakim

tunggal

4. SOP panggilan sidang perkara

perdata permohonan

5. SOP penanganan register

revisi ke 3

/sudah di

evaluasi

tanggal 1

Februari 2018

87

perkara perdata permohonan

6. SOP penerimaan berkas

perkara perdata gugatan

7. SOP pendaftaran perkara

perdata gugatan

8. SOP pemberitahuan putusan



verstek perkara perdata


perkara perdata

gugatan/permohonan prodeo



12. SOP penerimaan perkara

perdata yang dimohonkan

banding



banding


banding / kontra memori

banding

15. SOP pencabutan perkara


banding

16. SOP pengiriman berkas

perkara perdata yang

dimohonkan banding



kasasi



kasasi


kasasi / kontra memori kasasi


dimohonkan kasasi



kasasi



dimohonkan kasasi



peninjauan kembali



peninjauan kemabali

24. SOP penerimaan memori pk /

kontra memori PK perkara

88


peninjauan kembali



peninjauan kembali



dimohonkan peninjauan

kembali

27. SOP penyelesaian perkara


peninjauan kembali atas dasar

novum




kekhilafan hakim



dimohonkan banding / kasasi /

peninjauan kembali




peninjauan kembali


eksekusi

32. SOP pendaftaran permohonan

eksekusi

33. SOP pelaksanaan aanmaning

dan eksekusi riil /

pengosongan

34. SOP penerimaan konsinyiasi


gugatan sederhana oleh hakim

tunggal


keberatan gugatan sederhana

37. SOP pengelolaan surat masuk

kepaniteraan perdata

38. SOP pengelolaan surat keluar

kepaniteraan perdata

39. SOP tata cara surat delegasi

masuk

40. SOP tata cara surat delegasi

keluar


permohonan


gugatan

43. SOP penerimaan perlawanan

(verset) terhadap putusan

verstek

89


perdata gugatan dan bantahan

/ perlawanan (verset)


perlawanann (verzet) terhadap

putusan verstek

46. SOP minutasi berkas

47. SOP pengambilan sisa panjar

7. Kepaniteraan

Muda Hukum 13 SOP

1. SOP prosedur penyelesaian

pelaporan

2. SOP pengarsipan perkara

3. SOP pelayanan informasi

publik (ppid, dll)

4. SOP prosedur pelayanan

dokumentasi perkara


salinan putusan

6. SOP prosedur pelayanan surat

keterangan tidak pernah

berperkara

7. SOP prosedur pendaftaran

surat kuasa


kuasa insidentil

9. SOP prosedur legalisasi

surat/akta dibawah tangan

(waarmeking)


badan hukum

11. SOP prosedur penanganan

pengaduan

12. SOP indeks kepuasan

masyarakat

13. SOP peminjaman berkas

perkara

revisi ke 3

/sudah di

evaluasi

tanggal 1

Februari

2018

8. Panitera

Pengganti

6 SOP 1. SOP persidangan perkara

pidana biasa/anak






pidana pra peradilan


perdata gugatan


perdata permohonan

revisi ke 3

/sudah di

evaluasi

tanggal 1

Februari

2018

9. Jurusita /

Jurusita

Pengganti

11 SOP 1. SOP pemanggilan sidang

perkara perdata

2. SOP pemberitahuan isi

penetapan/putusan perkara

revisi ke-3

/sudah di

evaluasi

90

perdata


perkara pidana

4. SOP pemberitahuan

pernyataan

Banding/Kasasi/PK perkara

perdata


pernyataan

Banding/Kasasi/PK perkara

pidana


pernyataan memori

Banding/Kasasi/PK perdata


pernyataan memori

Banding/Kasasi/PK pidana

8. SOP pemberitahuan dan

penyerahan kontra memori

perdata

9. SOP pemberitahuan dan

penyerahan kontra memori

pidana

10. SOP pemberitahuan inzage

perkara banding

11. SOP panggilan teguran

aanmaning

tanggal 1

Februari

2018


1. Sekretaris 7 SOP 1. SOP persetujuan bahan

pelaksanaan urusan perencanaan

program dan anggaran

2. SOP persetujuan bahan

pelaksanaan urusan kepegawaian


pelaksanaan urusan keuangan


pelaksanaan penataan organisasi

dan tata laksana


pelaksanaan pengelolaan

teknologi informasi


pelaksanaan urusan surat

menyurat, arsip, perlengkapan,

rumah tangga, keamanan dan

perpustakaan


pelaksanaan pemantauan,

evaluasi dan dokumentasi serta

pelaporan

revisi ke 3

/sudah di

evaluasi

tanggal 1

Februari

2018

2. Sub Bagian

Umum dan 25 SOP

1. SOP surat menyurat

2. SOP arsip

revisi ke 3

/sudah di

91

Keuangan 3. SOP pengadaan sarana,

prasarana dan inventaris

kantor

4. SOP pemeliharaan barang

milik negara (BMN)

5. SOP penetapan status

penggunaan BMN

6. SOP pencatatan BMN

7. SOP penghapusan BMN

8. SOP pelaporan BMN

9. SOP persediaan

10. SOP kebersihan ruangan dan

taman

11. SOP pelayanan penggunaan

kendaraan dinas

12. SOP evaluasi petugas cleaning

service, pramubakti,

satpam,supir

13. SOP keamanan internal

14. SOP keamanan eksternal

15. SOP kunjungan tamu

16. SOP kunjungan dinas

pimpinan di daerah

17. SOP pelaksanaan upacara

18. SOP pelaksanaan pertemuan/

klarifikasi/hak jawab

19. SOP perpustakaan

20. SOP pembayaran gaji

induk/susulan/ kekurangan

gaji

21. SOP pembayaran uang makan

atau lembur

22. SOP pembayaran tunjangan

khusus kinerja

23. SOP pembayaran melalui

uang persediaan

24. SOP pembayaran melalui LS

pihak ke-3

25. SOP belanja modal

evaluasi

tanggal 1

Februari 2018

3.

Sub Bagian

Kepegawaian,

Organisasi dan

Tata Laksana

25 SOP

1. SOP pengelolaan surat dinas

2. SOP rekomendasi tim

pemeriksa penegakan disiplin

pegawai

3. SOP penyelesaian pembuatan

pengantar hukuman disiplin

bagi hakim dan PNS

4. SOP inventarisasi pegawai

(bezetting pegawai)


(DUS) hakim


(DUK) PNS

7. SOP rekapitulasi daftar hadir

revisi ke 3

/sudah di

evaluasi

tanggal 1

Februari

2018

92

hakim dan PNS

8. SOP pemilihan role model PN

Mandailing Natal kelas II

9. SOP pembuatan SK KPN

Mandailing Natal kelas II

10. SOP pengusulan kenaikan

pangkat

11. SOP update data kepegawaian

melalui SIKEP MARI

12. SOP kenaikan gaji berkala

13. SOP mutasi hakim dan PNS

14. SOP usulan promosi jabatan

15. SOP usulan pensiun hakim

dan PNS

16. SOP usulan tanda

penghargaan satya lencana

17. SOP pembuatan Sasaran Kerja

Pegawai (SKP)

18. Sop penyelesaian surat tugas

19. SOP penyelesaian

permohonan surat cuti hakim

dan PNS


KP4

21. SOP penyelesaian dokumen

pelantikan dan menduduki

jabatan

22. SOP pengusulan taspen

,karpeg, karis/karsu

23. SOP analisis penataan

organisasi

24. SOP analisis jabatan

25. SOP penataan sistem dan

prosedur kerja

4. Sub Bagian

Perencanaan,

Teknologi

Informasi dan

Pelaporan

13

SOP

1. SOP pengajuan perencanaan

anggaran DIPA

2. SOP pengajuan usulan

penambahan/revisi anggaran

3. SOP pengajuan revisi POK

4. SOP penanganan

permasalahan SIPP

5. SOP sinkronisasi SIPP ke MA

dan ke website PN

6. SOP mengatasi permasalahan

jaringan LAN, hardware dan

software

7. SOP peliputan dan

penginputan konten website

8. SOP pengelolaan insfratruktur

hardware dan sistem TI

9. SOP permintaan dokumen

elektronik ke bagian TI

revisi ke 3

/sudah di

evaluasi

tanggal 1

Februari 2018

93

10. SOP prosedur kesalahan input

oleh user pada aplikasi SIPP

11. SOP prosedur proses

monitoring aplikasi SIPP oleh

administrator

12. SOP prosedur penyelesaian

laporan tahunan

13. SOP prosedur permintaan

laporan LKjIP

VIII PENGADILAN NEGERI MEDAN

A Teknis Pengadilan

1 Ketua 5 SOP

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3. SOP Penetapan Majelis Hakim


5. SOP Eksekusi Lelang

2 Wakil Ketua 5 SOP

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3. SOP Penetapan Berkas Perkara



3 Hakim 5 SOP


Perdata



Biasa/Khusus


Tipiring


Lintas

4

Panitera

5 SOP

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar


Pengganti



Lelang


5 Panitera Muda

Pidana


2. SOP Surat Keluar

6 Panitera Muda

Perdata


2. SOP Surat Keluar

7 Panitera Muda

Hukum 2 SOP 1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

8 Panitera Muda

Khusus

Tipikor


2. SOP Surat Keluar

9 Panitera

Muda Khusus

Perikanan


2. SOP Surat Keluar

94

10 Panitera

Muda Khusus

Niaga


2. SOP Surat Keluar

11 Panitera

Muda Khusus

PHI


2. SOP Surat Keluar

12 Panitera

Pengganti 5 SOP

1. SOP Persidangan Perkara Pidana

Biasa


Tipiring


Lintas


Perdata Gugatan


Perdata Permohonan

13 Jurusita/

Jurusita

Pengganti

5 SOP



3. SOP Pemberitahuan Penggilan

Sidang




1 Sekretaris 8 SOP

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar



Penyusunan Anggaran


Pelaksanaan Sub Bagian

Kepegawaian



dan Tata Laksana



Teknologi Informasi dan Statistik









Pelaporan.

2 Kepala bagian

Umum 2 SOP

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3 Kepala Sub

Bagian Tata 2 SOP

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

95

Usaha dan

Keuangan

4

Kepala Sub

Bagian

Kepegawaian,

Organisasi dan

Tata Laksana

2 SOP

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

5

Kepala Sub

Bagian

Perencanaan,

Teknologi

Informasi dan

Pelaporan

2 SOP

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

6

Staf

Kepaniteraan

Pidana

58 SOP

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar


Perkara Pidana Biasa (Dewasa)




Perkara Pidana Biasa (Dewasa)


Perkara Pidana Anak


Pidana Anak


Perkara Pidana Anak




Pidana Singkat




Perkara Tindak Pidana

Pemilihan Kepala Daerah








Perkara Tindak Pidana Khusus

Lingkungan Hidup



Lingkungan Hidup



Lingkungan Hidup


96













Praperadilan


Praperadilan


Praperadilan







Banding Pidana


Banding Pidana


Pidana Banding






Kasasi / Kontra Memori



Pidana Kasasi


Perkara Pidana Kasasi


Peninjauan Kembali (PK)

Perkara Pidana



Perkara Pidana


PK Perkara Pidana



Perkara Pidana


Grasi Perkara Pidana


97


43. SOP Penerimaan Barang

Bukti

44. SOP Penanganan Perkara

Perlawanan terhadap

Perampasan Barang Bukti (I)


Perlawanan terhadap



Perlawanan terhadap


47. SOP Penangananan

Permohonan Perpanjangan

Penahanan Pasal 29 Ayat (2),

(3) Kuhap Tahap Satu dan

Dua

48. SOP Penangananan

Permohonan Perpanjangan

Penahanan Pasal 25 (2)

KUHAP

49. SOP Permohonan Diversi Dari

Penyidik / Penuntut Umum

50. SOP Diversi di Pengadilan

Negeri

51. SOP Pendataan Anak Korban

52. SOP Permohonan Assesment

Terhadap Penyalahguna

Narkotika


Izin / Persetujuan Penyitaan


Izin / Persetujuan

Penggeledahan

55. SOP Permohonan Perampasan

Aset Atas Tran-Saksi

Mencurigakan (Non Based

Conviction) Pasal 67 UU

TPPU

56. SOP Pelayanan Memeriksa

Berkas Perkara Pidana

(Inzage)

57. SOP Minutasi Berkas Perkara

Banding Kasasi PK

58. SOP Pelaksanaan Pengawasan

Dan Pengamatan (Wasmat)

7

Staf

Kepaniteraan

Perdata

34 SOP

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar


Perdata Permohonan


Perdata Permohonan

5. SOP Permohonan Pendaftaran

98

Perkara Prodeo

6. SOP Panggilan Sidang

Perkara Perdata


Perdata Gugatan

8. SOP Penerimaan Perlawanan

(Verset) terhadap Putusan

Verstek


Perdata Gugatan dan

Bantahan/Perlawanan (Verset)


Perlawanan (Verzet) terhadap

Putusan Verstek


Perdata


atau Penetapan Perkara

Perdata


Perdata Gugatan Banding





Banding





Banding


Perdata Gugatan Kasasi


Gugatan Kasasi



Perdata Kasasi


Perdata Kasasi



Kasasi


Perdata Gugatan Peninjauan

Kembali





Kembali


Perkara Perdata Peninjauan

99

Kembali


Perkara Perdata


Kembali


Eksekusi


Riil


Sejumlah Uang


Gugatan Sederhana Oleh

Hakim Tunggal


Keberatan Gugatan Sederhana

33. SOP Konsinyasi

34. SOP Penanganan

Panggilan/Pemberitahuan

Delegasi Masuk

7

Staf

Kepaniteraan

Perdata

34 SOP

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar


Perdata Permohonan


Perdata Permohonan


Perkara Prodeo


Perkara Perdata


Perdata Gugatan


(Verset) Terhadap Putusan

Verstek


Perdata Gugatan Dan



Perlawanan (Verzet) Terhadap

Putusan Verstek


Perdata


Atau Penetapan Perkara

Perdata







Banding

100





Banding




Gugatan Kasasi



Perdata Kasasi


Perdata Kasasi



Kasasi



Kembali





Kembali



Kembali


Perkara Perdata


Kembali


Eksekusi


Riil


Sejumlah Uang


Gugatan Sederhana oleh

Hakim Tunggal



33. SOP Konsinyasi

34. SOP Penanganan Panggilan/

Pemberitahuan Delegasi

Masuk

7 Staf

Kepaniteraan

Perdata

34 SOP

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar


Perdata Permohonan


Perdata Permohonan

101


Perkara Prodeo


Perkara Perdata


Perdata Gugatan


(Verset) Terhadap Putusan

Verstek


Perdata Gugatan Dan



Perlawanan (Verzet) Terhadap

Putusan Verstek


Perdata


atau Penetapan Perkara

Perdata







Banding





Banding




Gugatan Kasasi



Perdata Kasasi


Perdata Kasasi



Kasasi



Kembali





Kembali


102


Kembali


Perkara Perdata


Kembali


Eksekusi


Riil


Sejumlah Uang



Hakim Tunggal



33. SOP Konsinyasi

34. SOP

PenangananPanggilan/Pember

itahuan Delegasi Masuk

8

Staf

Kepaniteraan

Hukum

27 SOP

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar


Berkala

4. SOP Penanganan Papan

Informasi Perkara


Perkara


Pengaduan Klasifikasi Surat

Masuk Pengaduan


Melalui Siwas MA-RI


Informasi


Keterangan Tidak Terkait

Perkara Pidana dan Perdata

oleh Korporasi



11. SOP Pengesahan Badan

Hukum dan Surat Kuasa


Dicabut Hak Pilih Dan Tidak

Menjalani Pidana


Mempunyai Tanggungan

Hutang Bagi Calon Kepala

Daerah


103

Perkara

15. SOP Peminjaman Berkas

16. SOP Survey Kepuasan

Pengguna Pengadilan

17. SOP Pengesahan Keterangan

Waris Dibawah Tangan

18. SOP Pembuatan Akta

Penolakan Waris


Pernah Dipidana

20. SOP Keterangan Tidak

Mempunyai Hutang Kepada

Negara


22. SOP Pendaftaran CV

23. SOP Izin Kuasa Insidentil


Pernah Berperkara Perdata

Dan Pidana Bagi Korporasi

25. SOP Pembuatan Data Statistik

26. SOP Penyerahan PNBP

Kepada Bendahara Penerima

27. SOP Penerimaan Kunjungan

Tamu Resmi

9

Staf

Kepaniteraan

Khusus

Tipikor

23 SOP

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar



Korupsi


Tindak Pidana Korupsi



Korupsi


Banding Perkara Tindak

Pidana Korupsi

7. SOP Penerimaan Memori /

Kontra Memori Banding



Banding Tindak Pidana

Korupsi



Banding


Kasasi Perkara Tindak Pidana

Korupsi


Kasasi / Kontra Memori

Kasasi Perkara Tindak Pidana

104

Korupsi


Tindak Pidana Korupsi Kasasi



Korupsi Kasasi




Korupsi


PK Perkara Tindak Pidana

Korupsi




Korupsi


Grasi Perkara Tindak Pidana

Korupsi


Grasi Perkara Tindak Pidana

Korupsi


Izin / Persetujuan

Penggeledahan


Izin / Persetujuan Penyitaan

21. SOP Permohonan Keberatan

Perampasan Aset oleh Pihak

Ketiga (Pasal 19 UU Tipikor)


Berkas Perkara Tindak Pidana

Korupsi (Inzage)

23. SOP Minutasi Berkas Perkara

Banding Kasasi PK

10

Staf

Kepaniteraan

Khusus

Perikanan

44 SOP


Perkara Khusus Perikanan



3. SOP Proses Persidangan





Banding Perkara Khusus

Perikanan

6. SOP Penerimaan Permohohan


Perikanan




105

Perikanan



Perikanan



Perikanan


Kasasi Perkara Khusus

Perikanan


Kasasi Perikanan




13. SOP Pencabutan Kasasi



Kasasi Perkara Khusus

Perikanan











Grasi Perkara Khusus

Perikanan



Perikanan



Perikanan

21. SOP Permohonan

Ijin/Persetujuan Penyitaan


22. SOP Permohonan

Ijin/Persetujuan

Penggeledahan Perkara

Khusus Perikanan

23. SOP Permohonan

Ijin/Persetujuan Pelelangan


24. SOP Permohonan

Ijin/Persetujuan Pemusnahan




106

76 ayat (7) Undang Undang

Nomor 45 tahun 2009

26. SOP Penangguhan Penahanan

27. SOP Pembantaran

28. SOP Ijin Berobat

29. SOP Penangguhan Penahanan

Waktu Tertentu

30. SOP Penerimaan Barang

Bukti

31. SOP Pendaftaran dan

Penanganan Barang Bukti


Perlawanan Terhadap

Perampasan Barang Bukti(I)


Perlawanan Terhadap

Perampasan Barang Bukti(II)


Perlawanan Terhadap

Perampasan Barang Bukti(III)


Perkara Pidana Khusus

Perikanan Banding/

Kasasi/Peninjauan Kembali

36. SOP Pengelolaan Arsip

Berkas Perkara Kepaniteraan

Pidana Khusus Perikanan

37. SOP Pelaporan Keadaan

Perkara Kepaniteraan Pidana

Khusus Perikanan

38. SOP Pelaporan Tahunan

Keadaan Perkara Kepaniteraan

Pidana Khusus Perikanan

39. SOP Pengelolaan Surat Masuk

Kepaniteraan Pidana Khusus

Perikanan


Kepaniteraan Pidana Khusus

Perikanan

41. SOP Minutasi Perkara Pidana

Khusus Perikanan Banding/



Berkas Perkara

43. SOP Pemeriksaan Setempat


44. SOP Penerjemah Bahasa


11

Staf

Kepaniteraan

Khusus Niaga

22 SOP

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar


Permohonan PKPU

107


Permohonan PKPU


Permohonan PKPU Melalui

E-SKUM


Permohonan PKPU Melalui

E-SKUM

7. SOP Panggilan sidang Perkara

Permohonan PKPU


Permohonan PKPU

9. SOP Pemberitahuan Perkara

PKPU


Perkara Kepailitan


Perkara Kepailitan Melalui E-

SKUM


Perkara Kepailitan

13. SOP Pemberitahuan Perkara

Kepailitan


Kasasi Pailit

15. SOP Penerimaan Kontra

Memori Kasasi Pailit


Penerimaan Perkara Gugatan

HAKI



HAKI Melalui E-SKUM


Pendaftaran Perkara Gugatan

HAKI Melalui E-SKUM


Perkara Gugatan HAKI



HAKI


Perkara Permohonan Gugatan

Lain-Lain

22. SOP PKPU Tetap

12 Staf

Kepaniteraan

Khusus PHI

29 SOP

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar


Perkara PHI Gugatan

4. SOP Penerimaan Perkara PHI

MelaluI E-SKUM

5. SOP Pendaftaran Perkara PHI

108

Gugatan


Melalui E-SKUM


Perkara PHI Gugatan

8. SOP Persidangan Perkara PHI

9. SOP Penerimaan Pendaftaran

Perjanjian Bersama


Perjanjian Bersama

11. SOP Pendaftaran Gugatan

Perkara PHI di bawah 150 juta

ke bawah

12. SOP Panggilan Sidangan

Perkara PHI


Gugatan


Melalui E-SKUM


Perkara PHI Gugatan


Kasasi


Gugatan Kasasi



PHI Kasasi

19. SOP Pencabutan Perkara PHI

Kasasi


Perkara PHI Gugatan Kasasi


Peninjauan Kembali


Peninjauan Kembali


Peninjauan Kembali/ Kontra

Memori Peninjauan Kembali

PHI

24. SOP Pencabutan Perkara PHI

Peninjauan Kembali


Perkara PHI Peninjauan

Kembali


Perkara PHI



Eksekusi


Eksekusi


109

Perkara Peninjauan Kembali

PHI Novum

13 Staf Sub

Bagian Tata

Usaha dan

Keuangan


2. SOP Surat Keluar

3. SOP permintaan barang-

barang alat tulis kantor

4. SOP pembelian barang-barang

alat tulis kantor

5. SOP pengadaan barang dan

jasa

6. SOP pengelola aplikasi

persediaan (kegiatan harlan)

7. SOP pelaporan aplikasi

persediaan

persemester/pertahun

8. SOP pengelola aplikasi

SIMAK-BMN (kegiatan

harian)

9. SOP pelaporan aplikasi

SIMAK-BMN


10. SOP pemeliharaan peralatan

& mesin

11. SOP penyusunan rencana

kerja tahunan bagian umum

12. SOP pengelolaan

perpustakaan

13. SOP penerimaan tamu

14. SOP pengelolaan administrasi

keuangan (pembuatan

specimen tanda tangan)


keuangan pembuatan kartu

identitas pengantar Surat

Perintah Membayar (SPM) /

Pengambil Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D)


keuangan pembuatan rencana

penarikan dana

17. SOP pengajuan uang

persediaan

18. SOP penerbitan SPP-LS untuk

belanja pegawai (pembayaran

gaji induk)

19. SOP penerbitan SPP-LS untuk

belanja pegawai (pembayaran

uang makan)

20. SOP pertanggungjawaban

dimuka tunjangan khusus

kinerja (remunerasi)

21. SOP pembuatan laporan

keuangan

110


realisasi anggaran

23. SOP pengeloiaan pendapatan

negara bukan pajak

24. SOP penerbitan SPP-LS

belanja modal

25. SOP pencairan honor piket

Posbankum

26. SOP pencairan uang

persediaan untuk belanja

barang

27. SOP pengelolaan keuangan

negara bendahara pengeluaran

28. SOP Pernbuatan Laporan E-

Monev keuangan


Bappenas Triwulan

30. SOP pengelolaan kebersihan

kantor

31. SOP perawatan taman

32. SOP pengelolaan parkir

33. SOP pembuatan daftar

inventaris ruangan

34. SOP pengamaan persidangan

35. SOP pengelolaan keamanan

36. SOP pengelolaan Pantry

37. SOP pengamanan unjuk rasa

14

Staf Sub

Bagian

Kepegawaian,

Organisasi dan

Tata Laksana

29 SOP

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3. SOP Pembuatan Askes

4. SOP Pembuatan Kartu Istri

(KARIS)/ Kartu Suami

(KARSU)

5. SOP Pembuatan Kartu

Pegawai (KARPEG)

6. SOP pembuatan Kartu

TASPEN

7. SOP Pengangkatan CPNS

menjadi PNS

8. SOP Izin Hakim (Karir dan

Ad Hoc)

9. SOP Izin Pegawai

10. SOP Cuti Pegawai

11. SOP Usulan Pegawai dalam

Jabatan Struktural/ Fungsional

12. SOP Pembuatan Bezetting

Pegawai

13. SOP Daftar Urut

Kepangkatan (DUK)


(DUS)


16. SOP Pelantikan dan

111

Pengambilan Sumpah Jabatan


Keputusan Penetapan Ketua

Pengadilan Negeri


Keputusan Susunan Majelis

Hakim, Hakim Pengawas

Bidang, Hakim Mediasi dan

HUMAS

19. SOP Kenaikan Pangkat PNS



Tata Laksana

21. SOP Pensiun

22. SOP Pembuatan Surat Tugas

Pelatihan Hakim, Pejabat

Struktural/ Fungsional dan

Pegawai

23. SOP Rekapitulasi Absensi


25. SOP Penginputan dan

Pengolahan Data Pada

Komdanas dan SIKEP


Kerja Tahunan (RKT) Urusan


27. SOP Pembuatan Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP)

28. SOP Pemberian Penghargaan

Satya Lencana Karya Satya

(dan Penghargaan Lainya)

29. SOP Usulan Mutasi/

Pemindahan Pegawai

15

Staf Sub

Bagian

Perencanaan,

Teknologi

Informasi dan

Pelaporan

17 SOP

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar


Kerja Anggaran (RKA-KL)

4. SOP Pembaharuan Data dan

Inforrnasi Dalam Website

5. SOP Dokumentasi Data Dan

Informasi

6. SOP Pengelolaan Server Dan

Aplikasi

7. SOP Pengelolaan Jaringan


Sinkronisasi Database

9. SOP Pengelolaan Publikasi

Informasi Perkara

10. SOP Trainer Pelaksanaan

SIPP

11. SOP Laporan Kegiatan

Bulanan


112

13. SOP Rencana Umum

Kegiatan Pengadaan dan

Pemeliharaan Barang

Inventaris Negara

14. SOP Rencana Kerja Tahunan

15. SOP Indikator Utama (IKU)

16. SOP LKjIP

17. SOP PKT

IX PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN

A Teknis Pengadilan

1 Panitera 5 SOP 1. SOP Administrasi Penanganan

Perkara Perdata

2. SOP Prosese Persidangan

Perkara Perdata

3. SOP Prosese Persidangan

Perkara Pidana

4. SOP Administrasi Bantuan

Hukum


sudah dievaluasi tanggal 16

Oktober 2018

2 Panitera Muda

Pidana

37 SOP 1. SOP Penerimaan Perkara

Pidana Biasa






Pidana Singkat






Pidana Cepat (Ringan dan Lalu

Lintas)


Perkara Pidana Cepat (Ringan

dan Lalu Lintas)



dan Lalu Lintas)


Pra Peradilan


Pra Peradilan


Permohonan Pra Peradilan





sudah

dievaluasi

tanggal 16

Oktober20

18

113


Banding/ Kontra Memori



Banding


Pidana Banding






Kasasi/ Kontra Memori Kasasi

Perkara Pidana


Kasasi


Pidana Kasasi


PK Perkara Pidana


PK Perkara Pidana

25. SOP Pengiriman Berkas PK

Perkara Pidana





28. SOP Penanganan Permohona

Izin Sita

29. SOP Penanganan Permohona

Izin Geledah

30. SOP Perpanjangan Tahanan

Pasal 29


Pasal 25


Pasal 29 ayat (2) dan (3)


Pasal 29 ayat (2) dan (3) ke PT

34. SOP Penerimaan Barang Bukti



36. SOP. Pemberitahuan Putusan

Pidana Biasa/Singkat

37. SOP. Pemberitahuan Putusan

Pidana Banding/Kasasi/PK

3 Panitera Muda

Perdata

15 SOP 1. SOP Perkara Perdata

Permohonan

2. SOP Perkara Perdata Gugatan

Apabila Mediasi Tidak Berhasil

sudah

dievaluasi

tanggal 16

Oktober 2018

114

3. SOP Perkara Perdata Gugatan/

Perlawanan sampai dengan

Proses Mediasi

4. SOP Banding Perkara Perdata

Gugatan


Gugatan

6. SOP PK Perkara Perdata

Gugatan


Perdata Prodeo

8. SOP Eksekusi Riil Perkara

Perdata

9. SOP Sita Eksesusi Perkara

Perdata

10. SOP Penyelesaian Gugatan

Sederhana

11. SOP Penyelesaian Keberatan

Gugatan Sederhana


Kepaniteraan Pidana

13. SOP Panggilan Delegasi

14. SOP Keberatan Terhadap

Bentuk Dan Atau Besarnya

Ganti Kerugian

15. SOP Konsinyasi Terhadap

Gugatan Ganti Rugi

4 Panitera Muda

Hukum 20 SOP 1. SOP Pengelolaan Surat Masuk



Bulanan


Caturwulan


Semester

6. SOP Penanganan Papan

Informasi Perkara


Perkara


Klarifikasi Laporan Tipiring


Klarifikasi Laporan Keuangan

Perdata


Pengaduan Klarifikasi Surat

Masuk Pengaduan



Klarifikasi Pengaduan


Pengaduan Klarifikasi

Pembuatan SK Pengaduan

sudah

dievaluasi

tanggal 16

Oktober 2018

115

13. SOP Laporan Pengaduan dan

Pengawasan


Informasi






Dipidana

18. SOP Warmerking

19. SOP Pendaftaran Surat Izin

Kuasa Insidentil

20. SOP Pendaftaran Surat Izin

Kuasa Khusus

5 Panitera

Pengganti


Biasa


Anak


Cepat


Lalu Lintas


Praperadilan


Singkat


Gugatan


Permohonan

sudah

dievaluasi

tanggal 16

Oktober 2018

6 Jurusita /

Jurusita

Pengganti

8 SOP 1. SOP Panggilan Sidang

2. SOP Pemberitahuan Isi Putusan


Banding/Kasasi/PK

4. SOP Pemberitahuan Memori

Banding/Kasasi/PK

5. SOP Pemberitahuan Kontra

Memori Banding/Kasasi/PK

6. SOP Pemberitahuan Inzage

7. SOP Delegasi Panggilan/

Pemberitahuan dari PN lain

8. SOP Permohonan Eksekusi

Perdata

sudah

dievaluasi

tanggal 16

Oktober 2018


1 Sekretaris 7 SOP


Pelaksanaan Perencanaan

Program dan Anggaran

sudah

dievaluasi

tanggal 16 Okt

116


Pelaksanaan TI dan Statistik

3. SOP. Persetujuan Bahan

Pelaksanaan Kepegawaian

4. SOP. Persetujuan Bahan

Pelaksanaan Organisasi dan Tata

Laksana


Pelaksanaan Keuangan

6. SOP Persetujuan Protokoler

7. SOP Persetujuan Pemantauan,

Evaluasi, dan Dokumentasi serta

Pelaporan

2018

2

Sub Bagian

Perencanaan

Teknologi

Informasi dan

Pelaporan

7 SOP




(DIPA)



5. SOP Perawatan dan

Troubleshoot Jaringan Komputer


Website


sudah

dievaluasi

tanggal 16

Oktober 2018

3 Sub Bagian

Kepegawaian

Organisasi dan

Tata Laksana

26 SOP 1. SOP Administrasi Surat Masuk

dan Surat Keluar


Hakim

3. SOP. Bezetting


(DUK)

5. SOP Laporan Bulanan dan GDN

6. SOP Presensi Hakim dan

Pegawai


Hakim Dan Pegawai

8. SOP Pembuatan Surat Keputusan

Ketua Pengadilan


(KGB)

10. SOP Kenaikan Pangkat

11. SOP Usulan CPNS menjadi

PNS

12. SOP Usulan Pensiun

13. SOP Cuti Pegawai


(SKP)

15. SOP Usulan Karpeg,

Karis/Karsu

16. SOP Update Data Pegawai ke

dalam Aplikasi SIKEP

sudah

dievaluasi

tanggal 16

Oktober 2018

117

17. SOP Pembuatan Surat Tugas

dan Penunjukan


19. SOP Usul Jabatan

20. SOP Mutasi

21. SOP Satya Lencana

22. SOP Pelantikan

23. SOP Ujian Dinas

24. SOP Tes Kesehatan

25. SOP Prajabatan

26. SOP Kalender Kerja

4 Sub Bagian

Umum dan

Keuangan




Barang Alat Tulis Kantor

(ATK)




SIMAK - BMN (Kegiatan

Harian)


Persediaan Persemester/

Pertahun


SIMAK-BMN




Prasarana


Tulis Kantor (ATK)

10. SOP Pengelolaan

Perpustakaan


Kerja Tahunan

12. SOP Penyusunan Uraian

Tugas Pengamanan Dan

Petugas Kebersihan

13. SOP Pengadaan Barang Dan

Jasa

sudah

dievaluasi

tanggal 16

Oktober 2018

X PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG A Teknis Pengadilan

1 Ketua 16 SOP 1. SOP Menerima berkas perkara

masuk

2. SOP Meneliti berkas perkara

masuk

3. SOPMenetapkan Majelis

Hakim yang memeriksa

4. SOP Mencatat pada register

penunjukan Majelis Hakim

belum di

evaluasi

118

5. SOP Menerima berkas

permohonan eksekusi dari

Kepaniteraan Perdata

6. SOP Meneliti berkas

permohonan eksekusi

7. SOP Mengeluarkan penetapan

Aanmaning

8. S.OP Pelaksanaan Aanmaning

9. SOP Menerima dan

mempelajari laporan

pelaksanaan Aanmaning

10. SOP Penetapan Sita Eksekusi

11. SOP Menerima berkas

permohonan eksekusi dan

resume dari Panitera/Wakil

Panitera

12. SOP Meneliti dan mempelajari

berkas permohonan dan

resume

13. SOP Mengeluarkan penetapan

Aanmaning


15. SOP Menerima dan

mempelajari laporan

pelaksanaan Aanmaning

16. SOP Penetapan Sita Eksekusi

3 Hakim 3 SOP 1. SOP Hakim Pengawas Bidang 2. SOP Pelayanan Persidangan

Perdata 3. SOP Pelayanan Persidangan

Pidana

belum di

evaluasi

4 Panitera

5 SOP


Pengganti


Riil


Lelang / Pembayaran Sejumlah

Uang


Pengganti untuk perkara

tipiring dan lalulintas


belum di

evaluasi

5 Panitera Muda

Pidana

15 SOP



(Dewasa)


Pidana Anak




Perkara Pidana Cepat

(Tipiring)

5. S.O.P Proses Penerimaan

belum di

evaluasi

119

Perkara Pidana Cepat Lalu

Lintas


Hukum Banding


Hukum Kasasi


Hukum Praperadilan






Penyitaan



Penggeledahan


Permohonan Diversi



29 Ayat (2), (3) Kuhp Tahap

Satu Dan Dua



25b Ayat (2) Kuhp

6 Panitera Muda

Perdata

8 SOP

1. SOP Perkara Perdata

Permohonan


Perlawanan


Banding


Kasasi

5. SOP Proses Perkara Pk




belum di

evaluasi

7 Panitera

Muda Hukum

10 SOP

1. SOP Laporan Perkara




Insidentil


Hukum (Posbakum)



8. S.O.P Layanan Penelitian

Informasi Data


Perkara


belum di

evaluasi

120


Pengguna Keadilan

8 Panitera

Pengganti

2 SOP


Perkara Pidana


Perkara Perdata

belum di

evaluasi

9 Juru Sita / JSP

8 SOP



Pernyataan Banding / Kasasi/Pk

Dan Pemberitahuan Inzage


Memori Banding/Kasasi/Pk Dan

Kontra Memori

Banding/Kasasi/Pk

4. SOP Sita


6. SOP Konsignatie



belum di

evaluasi


1 Sekretaris 6 SOP 1. S.O.P. Persetujuan Bahan


Perencanaan Program dan

Anggaran

2. S.O.P Persetujuan Bahan


Kepegawaiandan Ortala

3. S.O.P. Persetujuan Bahan


dan Keuangan

4. S.O.P. Persetujuan Bahan


Perencanaan, IT dan Pelaporan

5. SOP Persetujuan Protokoler

6. SOP Persetujuan Pemantauan

belum di

evaluasi

2

Sub Bagian

Perencanaan

Teknologi

Informasi dan

Pelaporan

9 SOP

1. SOP Perencanaan Daftar Isiian

pelaksanaan Anggaran (DIPA)


(DIPA)




masalah jaringan


Website



9. SOP Pengumpulan data LKjIP

belum di

evaluasi

3 Sub Bagian

Kepegawaian

Organisasi dan

Tata Laksana

15 SOP

1. SOP Bezetting

2. SOP Daftar urut kepangkatan

(DUK)


belum di

evaluasi

121

Hakim Dan Pegawai




Pangkat


(KGB)



Pegawai


Hakim Dan Pegawai


(SKP)


Karis/Karsu

12. SOP Update Data Pegawai Ke

Dalam Aplikasi SIKEP S.O.P

Pembuatan Surat Tugas.


14. SOP Usulan Mutasi Hakim Dan

Pegawai


Lencana Karya Satya

4 Sub Bagian

Umum dan

Keuangan

6 SOP

27 SOP

1. SOP Pengelolaan surat masuk


3. SOP Resepsionis


Tulis Kantor (ATK)



6. S.O.P Pengelolaan Aplikasi Simak

Bmn (Kegiatan Harian)


Persediaan Persemester/Pertahun

(Kegiatan Harian)

8. SOP Pelaporan Aplikasi Simak-

Bmn Semester Dan Tahunan



Prasarana


Tulis Kantor (ATK)


12. SOP Penyusunan Rencana Kerja

Tahunan



Kebersihan




Keuangan (Pembuatan Specimen

belum di

evaluasi

122

Tanda Tangan)






Perintah Membaray (Spm)/


Pencarian Dana (SP2P)



Penarikan Dana

20. SOP Pengajuan Uang Persediaan



Gaji Induk)



Uang Lembur)



Uang Makan)





Keuangan


Realisasi Anggaran


Negara Bukan Pajak

XI PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN A Teknis Pengadilan

1 Ketua 17 SOP

1. Memimpin penyelenggaraan

tugas dan fungsi Pengadilan

Negeri Simalungun;

2. Membuat program kerja,

pelaksanaan dan

pengawasannya bersama-sama

dengan Wakil Ketua, Hakim,

Pejabat Struktural, dan

Fungsional Pengadilan Negeri

Simalungun;

3. Melakukan pembagian tugas

antara Ketua dan Wakil Ketua;

4. Melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap seluruh

pejabat dan staf Pengadilan

Negeri Simalungun;

5. Menunjuk dan menugaskan

Wakil Ketua, Hakim, Pejabat

Struktural dan Fungsional

123

serta staf Pengadilan Negeri

Simalungun untuk

melaksanakan tugas tertentu

sesuai dengan peraturan dan

perundang-undangan yang

berlaku;

6. Menugaskan Hakim untuk

mengawasi dan membina

bidang tertentu di lingkungan

Kepaniteraan dan

Kesekretariatan;

7. Melakukan evaluasi atas hasil

pengawasan serta

memberikan penilaian dan

petunjuk untuk kepentingan

peningkatan penyelenggaraan

tugas dan fungsi Pengadilan

Negeri Simalungun;

8. Melakukan evaluasi dan

penilaian SKP Wakil Ketua,

Hakim, Panitera dan

Sekretaris;

9. Melakukan dan memimpin

pertemuan berkala dengan

seluruh pejabat dan staf

Pengadilan Negeri

Simalungun;

10. Menelaah dan mendisposisi

surat-surat masuk serta

menandatangani surat-surat

keluar yang menjadi

wewenang Ketua;

11. Menetapkan penunjukan

Majelis Hakim yang akan

mengadili perkara perdata dan

perkara pidana;

12. Menetapkan biaya perkara

yang berlaku pada Pengadilan

Negeri Simalungun;

13. Memeriksa dan


perpanjangan penahanan,

izin/persetujuan

penggeledahan dan penyitaan;

14. Memeriksa dan


permohonan banding, kasasi

dan peninjauan kembali yang

tidak memenuhi syarat formil;

15. Melakukan koordinasi dengan

sesama instansi penegak

hukum serta dapat

memberikan keterangan,

124

pertimbangan dan nasehat

tentang hukum kepada instansi

pemerintah di daerah apabila

diminta;

16. Melakukan pembinaan

terhadap organisasi IKAHI,

IPASPI, Koperasi dan PTWP,

dan Dharmayukti Karini;

17. Melaksanakan tugas lainnya

berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang

berlaku;

2 Wakil Ketua 7 SOP

1. Melaksanakan tugas dan

wewenang ketua apabila ketua

berhalangan;

2. Melaksanakan tugas dan

wewenang yang dilimpahkan

oleh Ketua;

3. Membantu Ketua dalam

membuat program kerja,

pelaksanaan dan

pengawasannya;

4. Membantu Ketua dalam

melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap seluruh

pejabat dan staf Pengadilan

Negeri Simalungun;

5. Mengkoordinir hakim

pengawas bidang dalam

pelaksanaan pengawasan di

bidang Kepaniteraan dan

Kesekretariatan;

6. Membuat resume hasil

pengawasan dan memberikan

rekomendasi untuk

kepentingan peningkatan

penyelenggaraan tugas dan

fungsi Pengadilan Negeri

Simalungun;

7. Melaksanakan tugas lainnya

berdasarkan peraturan

perundangan yang berlaku.

3 Hakim 10 SOP

1. Penanganan Persidangan


Pengadilan Negeri

Simalungun.

2. Persidangan Perkara Pidana

Anak Pengadilan Negeri

Simalungun.


Perkara Singkat Pengadilan

Negeri Simalungun.

125


Perkara Cepat -Tipiring

Pengadilan Negeri

Simalungun.


Perkara Pelanggaran LLAJ.


Perkara Pra Peradilan

Pengadilan Negeri

Simalungun.


Perkara Perdata Gugatan.

8. Persidangan Perkara Gugatan

Sederhana Pengadilan Negeri

Simalungun.

9. Pelaksanaan Pengawasan Dan

Pengamatan Pengadilan

Negeri Simalungun.

10. Pengawasan pada bidang –

bidang pada Pengadilan

Negeri Simalungun

4 Panitera 18 SOP

1. Administrasi Penanganan

Perkara Perdata.

2. Proses Persidangan Perkara

Perdata.


Pidana.

4. Administrasi Bantuan Hukum

Bagi Masyarakat Tidak

Mampu.

5. Eksekusi Lelang.

6. Penunjukkan Panitera

Pengganti.

7. Penanganan Upaya Hukum

Banding.

8. Penanganan Upaya Hukum

Kasasi.

9. Penanganan Peninjauan

Kembali Perkara Perdata.

10. Penanganan Peninjauan

Kembali Perkara Pidana.

11. Penanganan Grasi.

12. Penanganan Eksekusi.

13. Penandatanganan Laporan.

14. Penunjukkan Jurusita Jurusita

Pengganti.

15. Permintaan Alat Tulis Kantor.

16. Adminitrasi Penanganan

Perkara Pidana.

17. Pembuatan Dan Penyusunan

Laporan Informasi.

18. Penanganan Meja Informasi.

126

5 Panitera Muda

Pidana

16 SOP 1. Penyelesaian Perkara Pidana

Biasa.

2. Penanganan Perkara Anak

(Pid.Sus-Anak).

3. Penanganan Perkara Cepat

Terbaru.

4. Penanganan Perkara Pidana

Singkat.

5. Penanganan Perkara

Praperadilan.

6. Penanganan Perkara Lalu lintas.

7. Penyelesaian Perkara Banding.

8. Penyelesaian Perkara Kasasi.

9. Penyelesaian Perkara

Peninjauan Kembali (PK).

10. Penyelesaian Perkara Grasi.

11. Penanganan Permohonan

Diversi Dari Penyidik &

Penuntut Umum.

12. Penanganan Permohonan Izin

Persetujuan Penyitaan.

13. Penanganan Permohonan Izin

Persetujuan Pengeledahan.



29 Kuhap.



25 Ayat (2) KUHAP.

16. Pelaksanaan Pengawasan Dan

Pengamatan.

6 Panitera Muda

Perdata 10 SOP

1. Penyelesaian Perkara Gugatan

dan BPSK.

2. Penyelesaian Perkara Gugatan

Sederhana.

3. Penyelesaian Perkara Perdata

Permohonan.


Banding.

5. Penyelesaian Perkara Perdata-

Kasasi.


Peninjauan Kembali.

7. Penyelesaian Permohonan Sita

Eksekusi Perdata.

8. Penyelesaian Perkara

Permohonan Eksekusi Riil.


Prodeo.

10. Penyelesaian Permohonan

Eksekusi Pembayaran Sejumlah

Uang.

127

7 Panitera Muda

Hukum

23 SOP 1. Laporan Perkara.

2. Pendaftaran Badan Hukum.

3. Pendaftaran Kuasa Hukum.

4. Pendaftaran Kuasa Insidentil.

5. Kerjasama Pos Bakum.

6. Layanan Pos Bakum.

7. Laporan Pengaduan.

8. Surat Keterangan Riset.

9. Pengarsipan Berkas Perkara.

10. Laporan permohonan Formasi.

11. Surat Keluar.

12. Surat Masuk.

13. Laporan Bulanan.

14. Laporan Caturwulan.

15. Laporan Semester.

16. Laporan Tahunan.

17. Surat Masuk Tipiring.

18. Surat Masuk Keuangan Perdata.

19. Pengaduan Klasifikasi Surat

Masuk.

20. Penanganan Meja Pengaduan.

21. Penanganan Meja Informasi.

22. Surat Keterangan Tidak

Terpidana.

23. Peminjaman Berkas.

8 Panitera

Pengganti 14 SOP

1. Penetapan Hari Sidang dan

Penahanan Perkara Anak PN

SIM.

2. Penetapan Hari Sidang dan

Penahanan Perkara Pidana

Biasa PN SIM.

3. Penetapan Hari Sidang Perkara

Pra Peradilan PN SIM.

4. Penetapan Hari Sidang Perkara

Perdata PN SIM.

5. Persiapan dan Pelaksanaan

Sidang Perkara Pidana Dengan

Acara Biasa PN SIM.



Acara Singkat PN SIM.



Acara Cepat-Tipiring PN SIM.


Sidang Perkara Pidana

Pelanggaran LLAJ PN SIM.


Sidang Perkara Anak

Berhadapan Dengan Hukum PN

SIM.


Sidang Perkara Pra Peradilan

128

PN SIM.


Sidang Perkara Perdata PN

SIM.

12. Persiapan dan Prelaksanaan

Pemeriksaan Setempat Perkara

Perdata PN SIM.

13. Perpanjangan Penahanan KPN

PN SIM.

14. Perpanjangan Penahanan KPT

PN SIM.

9 Jurusita 13 SOP

1. Pemberitahuan Putusan Perkara

Pidana.

2. Pemberitahuan



3. Pemberitahuan Memori atau

Kontra Memori Banding atau

Kasasi Perkara Pidana.

4. Pemberitahuan Inzage



5. Pemberitahuan Delegasi Masuk

Perkara Pidana.

6. Pemanggilan Sidang Perkara

Perdata.

7. Pemberitahuan Pernyataan



8. Pemberitahuan Memori/Kontra

Memori Banding/Kasasi

Perkara Perdata.


Banding/Kasasi/Perkara

Perdata.

10. Pemberitahuan isi Penetapan

atau Putusan Perkara Perdata.

11. Pemberitahuan atau

Pemanggilan Delegasi Masuk

Perkara Perdata.

12. Aanmaning.

13. Konsinyasi.

10 Jurusita /

Jurusita

Pengganti

13 SOP 1. Pemberitahuan Putusan Perkara

Pidana.

2. Pemberitahuan



3. Pemberitahuan Memori atau

Kontra Memori Banding atau

Kasasi Perkara Pidana.



129


5. Pemberitahuan Delegasi Masuk

Perkara Pidana.

6. Pemanggilan Sidang Perkara

Perdata.




8. Pemberitahuan Memori/Kontra

Memori Banding/Kasasi

Perkara Perdata.


Banding/Kasasi/Perkara

Perdata.

10. Pemberitahuan isi Penetapan

atau Putusan Perkara Perdata.

11. Pemberitahuan atau

Pemanggilan Delegasi Masuk

Perkara Perdata.

12. Aanmaning.

13. Konsinyasi.

B Non Teknis Pengadlan

1 Sekretaris 13 SOP

1. Menunjuk serta mengangkat

Pejabat Pembuat Komitmen,

Pejabat Penguji dan

Penandatangan Surat Perintah

Membayar, Pejabat Pembuat

Daftar Gaji serta Staf Pengelola

Keuangan;

2. Melakukan pengendalian atas

pelaksanaan program agar

dilaksanakan secara efektif dan

efisien;

3. Melaporkan hasil pelaksanaan

program yang berada dibawah

koordinasinya kepada Sekretaris

Mahkamah Agung selaku

Pengguna Anggaran / Pengguna

Barang dalam rangka mencapai

tujuan rencana strategis

Mahkamah Agung;

4. Menyampaikan laporan realisasi

anggaran dan neraca setiap

bulan kepada unit Akuntansi

Pembantu Pengguna Anggaran /

Pengguna Barang Eselon I dan

Wilayah Pembendaharaan

selambat-lambatnya tanggal 7

(tujuh) bulan berikutnya;

5. Melaksanakan tindak lanjut

hasil pemeriksaan aparat

pengawasan fungsional;

130

6. Melaksanakan tugas lain sesuai

dengan peraturan perundang-

undangan;

7. Menetapkan rencana kerja

tahunan dalam pedoman

operasional kegiatan sesuai

dengan program berdasarkan

tugas dan fungsinya yang

dituangkan dalam daftar isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA);

8. Bertanggung jawab terhadap

keberhasilan program yang

berada di bawah koordinasinya

dalam rangka mencapai tujuan

rencana strategis Mahkamah

Agung dan menjamin

tercapainya outcome yang telah

ditetapkan;

9. Secara formal dan material

bertanggung jawab kepada

Pengguna Anggaran / Pengguna

Barang terhadap pelaksanaan

program yang berada dalam

penguasaannya;

10. Menandatangani administrasi

pembukuan bendahara

pengeluaran;

11. Melakukan Rekonsiliasi

Internal dan menandatangani

berita acara Rekonsiliasi Sistem

Akuntansi Instansi;

12. Menandatangani Surat

Keputusan tentang Lembur /

Honor / Vakasi;

13. Melakukan pemeriksaan kas

bendahara pengeluaran

sekurang-kurangnya 1 (satu)

bulan sekali dalam 1 (satu)

tahun anggaran

2

Kepala Sub

Bagian Umum

dan Keuangan

17 SOP

1. Pengeloaan Pepustakan

2. Pengelolaan Persedian

3. Pengelolaan SIMAK-BMN

4. Pengelolaan Dan Pengiriman

Surat Keluar

5. Pengelolaan Surat Masuk

6. Specimen Tanda Tangan

7. Pembuatan KIPS

8. Pengajuan UP

9. Pengajuan Gaji Induk

10. pengajuan kekurangan gaji

11. Pengajuan Uang Makan

12. Uang Lembur

13. Belanja Modal

131

14. Gaji Susulan

15. Remunerasi

16. Distribusi Barang.

17. PNBP.

3

Kepala Sub

Bagian

Kepegawaian

19 SOP

1. Penyelesaian Pengusulan

Kenaikan Pangkat (Terbaru).


Kenaikan Gaji Berkala (KGB)


Pensiun.

4. Pengelolaan Surat Dinas.

5. Inventarisasi Pegawai

(Bezetting).

6. Daftar Urut Kepangkatan

(DUK) PNS.

7. Pembuatan Surat Keputusan

(SK) Ketua Pengadilan.

8. Penanganan Mutasi Hakim

Dan Pegawai.

9. Promosi Jabatan.

10. Usulan Tanda Penghargaan

Satya Lencana.

11. Pembuatan Sasaran Kerja

Pegawai (SKP) dan Penilaian

Prestasi Kerja Pegawai.

12. Penyelesaian surat Tugas.

13. Penyelesaian Permohonan

Surati Izin Cuti.

14. Penyelesaian Pembuatan

Pengantar Hukuman Disiplin.

15. Pembuatan KP4.

16. Dokumen Pelantikan dan

Penyumpahan Dan

Menduduki Jabatan.

17. Pengusulan Taspen,Karpeg

dan Karis/Karsu.

18. Pembuatan Laporan Bulanan

Kepegawaian.

19. Pembuatan SPMT Dan SPMJ

Reguler (setiap tahun).

4

Kepala Sub

Bagian

Perencanaan

TI dan

Pelaporan

8 SOP

1. Perencanaan Daftar Isian

Anggaran

2. Perawatan dan Perbaikan

Perangkat Keras dan Lunak

3. Penyusunan dan Pelaporan

Laporan Tahunan

4. Pembuatan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP)

5. Pembuatan Indikator Utama

(IKU)

6. Pemuktahiran Data di Website

7. Penanganan Surat Masuk

132

8. Penanganan Surat Keluar

5 Staf

Administrasi 2 SOP

1. Membantu kasubbag dalam

melaksanakan tupoksi bagian

2. Melaksanan perintah kasubbag

XII PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI

A Teknis Pengadilan

1 Panitera Muda

Pidana 8 SOP


Pidana Biasa


Pidana Singkat






Pidana Cepat (Ringan dan

Lalu Lintas)



dan Lalu Lintas)


Pra Peradilan



2 Panitera Muda

Perdata 13 SOP


Permohonan


Apabila Mediasi Tidak

Berhasil



Proses Mediasi


Gugatan


Gugatan


Gugatan


Perdata Prodeo


Perdata


Perdata


Sederhana


Gugatan Sederhana


Kepaniteraan Pidana


133

4 Panitera Muda

Hukum 2 SOP

1. SOP Pembuatan Laporan Bulanan, Empat Bulanan, Enam Bulanan dan Tahunan

2. SOP Pengarsipan Berkas Perkara Pidana dan Perdata

5

Kepala Sub

Bagian Umum

dan Keuangan

7 SOP

1. SOP Administrasi Keuangan

2. SOP Pelaksanaan Anggaran GUP

3. SOP Pelaksanaan Anggaran LS

4. SOP Pelaksanaan Anggaran

PNBP

5. SOP Pelaksanaan Anggaran

RKAKL

6. SOP Pelaporan Anggaran UP


6

Kepala Sub

Bagian

Kepegawaian

Organisasi dan

Tata Laksana

7 SOP

1. SOP Administrasi Surat Masuk

dan Surat Keluar


(DUK)


Hakim Dan Pegawai


(KGB)

5. SOP Kenaikan Pangkat

6. SOP Usulan CPNS menjadi PNS



7

Kepala Sub

Bagian

Perencanaan

Teknologi

Informasi dan

Pelaporan

9 SOP




(DIPA)




Troubleshoot Jaringan Komputer


Website


8. SOP Pengumpulan Data LKjIP


permasalahan jaringan

8 PTSP Bagian

Pidana 15 SOP


Pidana Biasa






Pidana Singkat

134







Lalu Lintas)



dan Lalu Lintas)



dan Lalu Lintas)


Pra Peradilan


Pra Peradilan








Banding/ Kontra Memori


9 PTSP Bagian

Hukum 20 SOP

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk 2. SOP Pengelolaan Surat Keluar 3. SOP Pembuatan Laporan

Bulanan 4. SOP Pembuatan Laporan

Caturwulan 5. SOP Pembuatan Laporan

Semester 6. SOP Penanganan Papan

Informasi Perkara 7. SOP Penataan Arsip Berkas

Perkara 8. SOP Penanganan Surat Masuk

Klarifikasi Laporan Tipiring 9. SOP Penanganan Surat Masuk

Klarifikasi Laporan Keuangan Perdata

10. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klarifikasi Surat Masuk Pengaduan

11. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klarifikasi Surat Klarifikasi Pengaduan

12. SOP Penanganan Meja Pengaduan Klarifikasi Pembuatan SK Pengaduan

13. SOP Laporan Pengaduan dan Pengawasan

135

14. SOP Penanganan Meja Informasi

15. SOP Penanganan Surat Keterangan Penelitian


17. SOP Penanganan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana

18. SOP Warmerking 19. SOP Pendaftaran Surat Izin

Kuasa Insidentil 20. SOP Pendaftaran Surat Izin

Kuasa Khusus

10 Panitera Muda

Perdata 17 SOP


Permohonan


Apabila Mediasi Tidak

Berhasil



Proses Mediasi


Gugatan


Gugatan


Gugatan


Perdata Prodeo


Perdata


Perdata


Sederhana


Gugatan Sederhana


Kepaniteraan Pidana


14. SOP Pencabutan Gugatan,

Permohonan Banding, Kasasi,

PK dan Eksekusi


16. SOP Permohonan Banding,

Kasasi dan PK

17. SOP Memori/ Kontra Memori

Banding, Kasasi dan PK

11 PTSP Bagian

Umum 12 SOP


dan Keluar


Barang Alat Tulis Kantor

136

(ATK)




SIMAK - BMN (Kegiatan

Harian)


Persediaan Persemester/

Pertahun


SIMAK-BMN




Prasarana


Tulis Kantor (ATK)

9. SOP Pengelolaan

Perpustakaan


Kerja Tahunan

11. SOP Penyusunan Uraian

Tugas Pengamanan Dan

Petugas Kebersihan

12. SOP Pengadaan Barang Dan

Jasa

XIII PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI

A Teknis Pengadilan

1 Ketua 12 SOP

1. SOP Menetapkan Majelis

Hakim


3. SOP Eksekusi Lelang /


4. SOP Perkara Pidana Biasa



Permohonan

7. SOP Perkara Pidana Cepat

(Tindak Pidana Ringan)

8. SOP Perkara Pidana Singkat

9. SOP Perkara Pidana Anak

10. SOP Perkara Pidana Pra

Peradilan


(Lalu Lintas)


Sederhana

sudah direvisi

tanggal 2 Mei

2017

2 Wakil Ketua 14 SOP

1. SOP Menetapkan Majelis

Hakim dalam perkara

Permohonan

2. SOP Penetapan Hakim dalam

Perkara Tipiring

sudah direvisi

tanggal 2 Mei

2017

137


Perkara Lalu Lintas


5. SOP Ijin Sita dan

Penggeledahan




Permohonan






Peradilan


(Lalu Lintas)


Sederhana

3 Hakim 9 SOP




Permohonan






Peradilan

8. SOP Perkara Pidana Cepat (Lalu

Lintas)


Sederhana

sudah direvisi

tanggal 2 Mei

2017

4 Panitera 14 SOP

1. SOP tentang Administrasi

penanganan Perkara

2. SOP tentang Persidangan

Perkara Perdata


Perkara Pidana

4. SOP Penunjukan

Jurusita/Jurusita Pengganti

5. SOP Penandatanganan Laporan

6. SOP Penanganan Upaya Hukum

Banding

7. SOP Penanganan Kasasi

8. SOP Penanganan Peninjauan





11. SOP Penanganan Grasi

12. SOP Penanganan Eksekusi

sudah direvisi

tanggal 6 Mei

2017

138

13. SOP Penanganan Ekekusi

Lelang


5 Panitera

Pengganti 14 SOP


Biasa


Pidana Anak


Perdata


Perdata Permohonan


Pidana Acara Pemeriksan Biasa


Pidana Anak Acara

Pemeriksaan Biasa


Pidana Praperadilan


Pidana Acara Pemeriksaan

Cepat (Pelanggaran Lalu Lintas)



Cepat (Ringan)



Cepat




Perdata Gugatan



Singkat

14. SOP Permintaan ATK

sudah direvisi

tanggal 2 Mei

2017

6 Jurusita 9 SOP


2. SOP Pemberitahuan Isi Putusan /

Penetapan


Banding, Kasasi, PK


Banding, Kasasi, PK


Memori Banding, Kasasi, PK

6. SOP Pemberitahuan tentang

Pemberitahuan Inzage

7. SOP Delegasi

Panggilan/Pemberitahuan dari

Pengadilan Negeri Lain


Perdata

9. SOP Delegasi

sudah direvisi

tanggal 2 Mei

2017

139

Panggilan/Pemberitahuan ke




Pelaksanaan Urusan Kepegawaian


Pelaksanaan Urusan Umum dan

Keuangan



dan Tata Laksana












Pelaporan

sudah direvisi

tanggal 2 Mei

2017

2 Kepala Sub

Bagian

Kepegawaian

dan Ortala

15 SOP 1. SOP Pengelolaan Surat Dinas


(Bezetting Pegawai)


(DUS) Hakim





Negeri Tebing Tinggi Bidang

Kepegawaian


Pangkat


(KGB)




10. SOP Usulan Pensiun Hakim dan

Pegawai Negeri

11. SOP Usulan Tanda



Pegawai (SKP)




Penghasilan Pegawai (KP4)


revisi ke 1

tanggal efektif

10 September

2018

140

Karpeg, Karis/Karsu

3 Kepala Sub

Bagian

Perencanaan,

TI dan

Pelaporan



2. SOP Penyusunan Daftar Isian



Anggaran


Hardware Pengelola Data Rusak

5. SOP Pemeliharaan Website


Konten Website

7. SOP SIPP (Sistem Informasi

Penelusuran Perkara)

8. SOP Pembuatan LAKIP dan

LKjIP


Website

4 Kepala Sub

Bagian Umum

dan Keuangan

24 SOP 1. SOP Pelaporan Aplikasi

Persediaan Persemester/pertahun


SIMAK-BMN






Persediaan (kegiatan harian)


SIMAK-BMN (kegiatan harian)


Urusan Umum

9. SOP Menyusun Uraian Tugas


Kebersihan Kantor

10. SOP Permintaan Barang-barang

Persediaan


SIMAK-BMN per semester/per

tahun tingkat korwil

12. SOP Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin


Keuangan (Pembuatan Kartu


Perintah Membayar

(SPM)/Pengambil Surat

Perintah Pencairan Dana

(SP2D)


15. SOP Pembayaran Gaji

Susulan

revisi ke-2

tanggal efektif

10 September

2018

141


Gaji Pegawai


(SAIBA)


Anggaran


Persediaan

20. SOP Pengajuan Uang Makan

21. SOP Pengajuan Uang Lembur

22. SOP Pengajuan Belanja

Modal


24. SOP Catatan atas Laporan

Keuangan

XIV PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM

A Teknis Pengadilan

1 Panitera 7 SOP 1. Permohonan Eksekusi Perdata

2. PelaksanaanAanmaning

3. Pelaksanaan Konstatering

4. Pelaksanaan Sita Eksekusi

5. Panitera Eksekusi Riil

6. Panitera Eksekusi Lelang

7. Eksekusi Pembayaran

sejumlah uang

2 Panitera Muda

Pidana

41 SOP 1. Pendaftaran Perkara Pidana

Biasa


Biasa

3. Pendaftaran Perkara Pidana

Singkat

4. Penanganan Berkas Perkara

Pidana Singkat

5. Pendaftaran Berkas Perkara

Pidana Cepat (Ringan Dan

Lalu Lintas)

6. Penanganan Berkas Perkara

Pidana Cepat (Ringan Dan

Lalu Lintas)

7. Pendaftaran Permohonan Pra

Peradilan

8. Penanganan Berkas


9. Pendaftaran Permohonan




11. Penerimaan Memori



12. Pencabutan Permohonan

Banding

142

13. Pengiriman Berkas Perkara

Banding

14. Penerimaan Permohonan




16. Penerimaan Memori Kasasi

Perkara Pidana

17. Pencabutan Perkara Pidana

Kasasi


Pidana Kasasi


Peninjauan Kembali (Pk)

Perkara Pidana


Pidana Peninjauan Kembali



22. Pengiriman Permohonan Grasi

Perkara Pidana


Izin/Persetujuan Penyitaan

24. Penanganan Izin/Persetujuan

Penggeledahan



29 KUHAP



25 Ayat (2) KUHP



29 Ayat (2) Dan Ayat (3)

KUHP

28. Permintaan Perpanjang

Penahanan Pasal 29 Ayat (2)

dan Ayat (3) ke Pengadilan

Tinggi Sumatera Utara

29. Pendaftaran Dan Penanganan

Barang Bukti

30. Pemberitahuan Putusan

Perkara Pidana Biasa/Singkat


Perkara Pidana


Kembali (PK)

32. Pemeriksaan Berkas (Inzaghe)

Perkara Banding Pidana

33. Penanganan Berkas Minutasi

Perkara Pidana Biasa Pidana

Singkat Dan Perkara Anak

34. Penerimaan Memori Kasasi

143

Kontra Memori Kasasi

Perkara Pidana

35. Permohonan Diversi Dari

Penyidik Dan Penuntut Umum

36. Pendataan Anak Korban

37. Pelaksanaan Pengawas Dan

Pengamatan

38. Pra Peradilan

39. Penunjukan Penasehat Hukum

Secara Cuma-Cuma Perkara

Pidana

40. PTSP Pidana

41. KunjunganTahanan

3 Panitera Muda

Perdata 46 SOP

1. Penerimaan Berkas Perkara

Perdata Permohonan

2. Pendaftaran Berkas Perkara

Perdata Permohonan

3. Tata Cara Penyelesaian

Permohonan 1 Hari Oleh Hakim

Tunggal

4. Panggilan Sidang Perkara

Perdata Permohonan

5. Penanganan Register Perkara

Perdata Permohonan


Perdata Gugatan

7. Pendaftaran Perkara Perdata

Gugatan

8. Pemberitahuan Putusan Perkara

Perdata Gugatan

9. Pemberitahuan Putusan Verstek

Perkara Perdata


Perdata Gugatan/Permohonan

Prodeo


Perdata Gugatan

12. Penerimaan Perkara Perdata

Gugatan Banding


Gugatan Banding



Banding

15. Pencabutan Perkara Perdata

Gugatan Banding




Kasasi



Perkara Perdata Kasasi

144


Kasasi



21. Penerimaan Perkara Perdata

Peninjauan Kembali


Peninjauan Kembali


Gugatan Peninjauan Kembali




Peninjauan Kembali Atas

Dasar Novum


Peninjauan Kembali Atas

Dasar Kekhilafan Hakim


Perkara Perdata


Kembali


Perdata


Kembali


Eksekusi


Eksekusi

31. Pelaksanaan Aanmaning dan

Eksekusi Riil/Pengosongan

32. Penerimaan Konsinyasi



Hakim Tunggal



35. Pengelolaan Surat Masuk


36. Pengelolaan Surat Keluar


37. Tata Cara Surat Delegasi

Masuk

38. Tata Cara Surat Delegasi

Keluar

39. Pemeriksaan Berkas (Inzaghe)

Perkara Banding

40. Pemanggilan Pemberitahuan

Para Pihak Melalui Delegasi

Masuk

41. Pemanggilan Pemberitahuan

Para Pihak Melalui Delegasi

145

Keluar

42. Pengembalian Sisa Panjar

Perkara Banding




Perkara Perdata Kasasi


Perkara Perdata PK

46. Pelayanan Penerimaan Perkara

Prodeo

4 Panitera Muda

Hukum

22 SOP 1. Pengelolaan Surat Keluar

Kepaniteraan Hukum

2. Pengelolaan Surat Keluar

Kepaniteraan Hukum

3. Pembuatan Laporan Bulanan

4. Pembuatan Laporan Catur Wulan

5. Pembuatan Laporan Semester

6. Pembuatan Laporan Tahunan

7. Penanganan Papan Informasi

Perkara

8. Pentaan Arsip Berkas Perkara

9. Penanganan Pengaduan

Klasifikasi Pengaduan Pengguna

Pengadilan

10. Penanganan Meja Informasi

11. Penanganan Surat Keterangan

Penelitian

12. Pengesahan Badan Hukum Dan

Surat Kuasa

13. Penanganan Surat Keterangan

Tidak Dicabut Hak Pilih Dan

Tidak Sedang Menjalani Pidana

14. Standar Pelayanan Sampling

15. Standar Pelayanan Komunikasi

Dengan Pengguna

16. Survei Pelayanan Kepuasan

Pengguna Pengadilan

17. Pelimpahan Minutasi Perkara

18. Pengarsipan Berkas Perkara

19. Peminjaman Berkas Perkara

20. Pelayanan Pengaduan

21. Pendaftaran Badan Hukum

Dan Non Badan Hukum

22. Standar Pelayanan Sampling

5 Panitera

Pengganti

16 SOP 1. Persidangan Perkara Biasa


Singkat


Cepat (Pidana Ringan)


Cepat (Pelanggaran Lalu

146

Lintas)

5. Persidangan Perkara


6. Persidangan Perkara Pra

Peradilan


Khusus Anak

8. Penanganan Awal Perkara

Pidana Biasa dan Anak


Biasa dan Anak


Pidana Pra Peradilan


Pidana Lalu Lintas

12. Perpanjangan Penahanan

13. Proses Pemeriksaan Setempat


Biasa


Cepat


Singkat

6 Jurusita/

Jurusita

Pengganti

15 SOP 1. Pemanggilan Sidang Perkara

Perdata

2. Pemberitahuan Isi

Putusan/Penetapan



Kembali (PK)

4. Pemberitahuan Penyerahan

Memori


Kembali (PK)

5. Pemberitahuan Penyerahan

Kontra Memori


Kembali (PK)

6. Sidang Perkara Perdata

Gugatan

7. Sidang Perkara Perdata

Permohonan

8. Persidangan Perkara Gugatan

Sederhana

9. Sita

10. Pelaksanaan Eksekusi

11. Konsignatie

12. Delegasi Masuk

13. Delegasi Keluar

14. Penanganan Perkara Perdata

Gugatan

15. Penanganan Perkara Perdata

Permohonan

147


1 Sub Bagian

Kepegawaian


Keluar

2. SOP Bezzeting Pegawai


(DUS) Hakim

4. SOP Daftar Urut

Kepangkatan (DUK) Pegawai

Negeri Sipil


Hakin dan Pegawai Negeri Sipil



Negeri


Berkala


Pangkat






12. SOP Tanda Penghargaan Satya

Lencana Karya Satya


Pegawai (SKP)



hukuman disiplin

16. SOP pembuatan Kartu

Permohonan Penambahan



Penyumpahan,Pelantikan, dan

Menduduki Jabatan

18. SOP Pengusulan TASPEN,

KARPEG, KARIS/KARSU

19. SOP Update Data Kepegawaian

melalui SIKEP MA-RI

20. SOP Pemilihan Role Model

2 Sub Bagian

Umum dan

Keuangan

24 SOP 1. Pengelolaan surat masuk

2. Pengelolaan surat keluar

3. Permintaan Barang-Barang

Persediaan

4. Pengelolaan Aplikasi

Persediaan (kegiatan harian)

5. Pelaporan Aplikasi Persediaan

per semester/per tahun

6. Pengelolaan Aplikasi SIMAK

– BMN (Bulanan)

7. Pelaporan Aplikasi SIMAK-

148

BMN per semester/per tahun

8. Pengelolaan perpustakaan

9. Pemeliharaan peralatan &

mesin

10. Penghapusan Barang Milik

Negara

11. Pengelolaan administrasi

keuangan (pembuatan

spesimen tanda tangan)

12. Pengelolaan Administrasi



Perintah Membayar (SPM)/

Pengambil Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D)

13. Pembayaran Gaji Induk

14. Pembayaran Gaji Susulan

15. Pembayaran kekurangan gaji

pegawai

16. Pembayaran uang makan

17. Pengajuan remunerasi

18. Pengajuan Uang

Persediaan/Tambahan Uang

Persediaan (UP/TUP)

19. Pembayaran Dan Penggantian

UP/TUP

20. Pembayaran Langsung

Kepada Pihak Ketiga

21. Pengelolaan Pendapatan


22. Laporan Keuangan (SAIBA)

23. Laporan Realisasi Anggaran

24. Penanggulangan listrik mati

3

Sub Bagian TI,

Perencanaan

dan Pelaporan

11 SOP

1. Perawatan Dan Pengamanan

Perangkat IT

2. Perawatan SIPP/CTS

3. Pengelolaan Website

4. Perawatan dan Mengatasi


5. Peliputan dan Penginputan

Website

6. Penghimpunan Laporan

7. Pemuhtahiran Data SIPP/CTS

8. Pembuatan Laporan



10. Pengajuan Revisi POK

(DIPA)

11. Perawatan Komputer

XV PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR

A Teknis Pengadilan

1 Hakim 9 SOP 1. SOP Persidangan Perkara Pidana

149

Biasa


3. SOP Perkara Pidana Cepat (Lalu

Lintas)


(Tipiring)

5. SOP Perkara Pidana Praperadilan




Permohonan

9. SOP Gugatan Sederhana

2 Panitera

Pengganti 8 SOP

1. SOP Dalam Perkara Pidana Biasa



Cepat


Cepat Lalu Lintas

5. SOP Dalam Perkara Pidana

Praperadilan

6. SOP Dalam Perkara Perdata

Gugatan


Permohonan


3

Jurusita/

Jurusita

Pengganti

10 SOP



Upaya Hukum


Penyerahan Memori




6. SOP Penyitaan


Perdata


9. SOP Delegasi Panggilan

Pemberitahuan dari Pengadilan

Lain

10. SOP Delegasi Panggilan

Pemberitahuan Ke Pengadilan

Lain

4 Kepaniteraan

Perdata 16 SOP



Sederhana

3. SOP Upaya Hukum Terhadap

Keberatan Putusan Gugatan

Sederhana


Perdata Permohonan


150

6. SOP Perkara Perdata Kasasi

7. SOP Penerimaan/Pendaftaran

Upaya Hukum Peninjauan

Kembali



Atas Novum



Atas Kekhilafan Hakim

10. SOP Aanmaning

11. SOP Eksekusi

12. SOP Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP)


Gugatan Pada E-Court


Gugatan Pada E-Court

15. SOP Panggilan Sidang Pada

E-Court


Perkara Gugatan Pada E-

Court

5 Kepaniteraan

Pidana 14 SOP

1. SOP Bidang Pidana Biasa

2. SOP Pemeriksaan Singkat


4. SOP Tindak Pidana

Pelanggaran Lalu Lintas


6. SOP Permohonan Penetapan

Diversi

7. SOP Praperadilan

8. SOP Perkara Pidana Banding

9. SOP Perkara Pidana Kasasi

10. SOP Perkara Pidana PK

11. SOP Perkara Pidana Grasi


Kepada Ketua Pengadilan

Negeri/ Ketua Pengadilan

Tinggi

13. SOP Permintaan

Ijin/Persetujuan

Penggeledahan Dan Penyitaan

Ketua Pengadilan Negeri


Pintu (PTSP)

6 Kepaniteraan

Hukum 26 SOP

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3. SOP CV, UD, Firma,

Perjanjian Kawin


Khusus

151

5. SOP Pelayanan Surat Kuasa

Isidentil

6. SOP Legalisasi Surat Atau

Akta Dibawah Tangan

(Warmeking)


Dicabut Hak Pilih Dan Tidak

Sedang Menjalani Pidana

8. SOP Salinan Putusan

9. SOP Laporan Bulanan

10. SOP Laporan Catur Wulan

11. SOP Laporan Semester

12. SOP Penataan Arsip

13. SOP Penangan Meja


Masuk Pengaduan


Informasi

15. SOP Peminjaman Berkas

Perkara

16. SOP Pengelolaan Posbakum




Keluar Pengaduan


Pengaduan Klasifikasi

Pembuatan Surat Keputusan

20. SOP Pengelolaan CD Putusan



22. SOP Pengambilan Salinan

Putusan

23. SOP Penanganan Urutan

Persidangan

24. SOP Pengelola Buku Register


Minutasi


Pintu (PTSP)


1

Sub Bagian

Umum dan

Keuangan

17 SOP

1. SOP Pelayanan Satu Pintu Surat

Masuk

2. SOP Penyelesaian Pelayanan

Satu Pintu Surat Keluar

3. SOP Pemeliharaan Barang

Milik Negara (BMN)


Negara (BMN)

5. SOP Penatausahaan

Perpustakaan

6. SOP Evaluasi Kinerja Tenaga

152

Honor



Gaji

9. SOP Pembayaran Gaji Susulan

10. SOP Penghasilan Negara Bukan

Pajak (PNBP)

11. SOP Pengajuan Usulan

Remunerasi

12. SOP Pelaporan Keuangan

(SAIBA)

13. SOP Pembayaran Uang Makan


Persediaan


Persediaan

16. SOP Satpam Dan Petugas

Kebersihan

17. SOP Penyusunan CALK

2

Sub Bagian

Kepegawaian

dan Organisasi

Tata Laksana

25 SOP

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3. SOP Bezetting

4. SOP DUK

5. SOP Rekapitulasi Daftar

Hadir Hakim dan Pegawai

6. SOP Absensi

7. SOP KGB

8. SOP Laporan Bulanan

9. SOP SK Pembuatan Surat

Keputusan

10. SOP SK Kenaikan Gaji

Berkala


Pangkat PNS

12. SOP DUS

13. SOP Usulan Pensiun Hakim

dan Pegawai

14. SOP Cuti



Karpeg, Karis, Karsu

17. SOP SIKEP

18. SOP Surat Tugas



Bagi Hakim Dan Pegawai


21. SOP Usulan Mutasi



Setya



153

Tanda Menduduki Jabatan

24. SOP Pemilihan Role Model

25. SOP Kamdanas

3

Sub Bagian

Perencanaan,

TI dan

Pelaporan

9 SOP



Penyusunan RKAKL

2. Revisi DIPA

3. Perawatan SIPP

4. Pengelolaan Website

5. Peliputan Dan Penginputan

Website

6. Perawatan Dan Mengatasi

Masalah Jaringan

7. Penyusunan LKjIP

8. Penyusunan Laporan Tahunan

9. Pengelolaan Server

XVI PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT

A Teknis Pengadilan

1 Ketua 12 SOP 1. SOP Menetapkan Majelis Hakim


3. SOP Eksekusi

Lelang/Pembayaran Sejumlah

Uang




Permohonan






Peradilan


(Lalu Lintas)


Sederhana

sudah

dievaluasi

2 Wakil Ketua 14 SOP 1. SOP Menetapkan Majelis Hakim

dalam perkara Permohonan


Perkara Tipiring


Perkara Lalu Lintas


5. SOP Ijin Sita dan

Penggeledahan




Permohonan



154


11. .SOP Perkara Pidana Anak


Peradilan


(Lalu Lintas)


Sederhana

3 Hakim 9 SOP 1. SOP Perkara Pidana Biasa



Permohonan






Peradilan


(Lalu Lintas)


Sederhana

4 Panitera 14 SOP 1. SOP tentang Administrasi

penanganan Perkara


Perkara Perdata


Perkara Pidana

4. SOP Penunjukan

Jurusita/Jurusita Pengganti

5. SOP Penandatanganan Laporan

6. SOP Penanganan Upaya Hukum

Banding

7. SOP Penanganan Kasasi






11. SOP Penanganan Grasi

12. SOP Penanganan Eksekusi

13. SOP Penanganan Ekekusi

Lelang


sudah direvisi

tanggal 6

Maret 2017

namun belum

dievaluasi

5 Panitera

Pengganti


Biasa


Anak


Perdata


Perdata Permohonan

155


Acara Pemeriksan Biasa


Anak Acara Pemeriksaan Biasa


Pra peradilan


Acara Pemeriksaan Cepat

(Pelanggaran Lalu Lintas)



Cepat (Ringan)



Cepat




Perdata Gugatan



Singkat

14. SOP Permintaan ATK

6 Jurusita 9 SOP 1. SOP Panggilan Sidang

2. SOP Pemberitahuan Isi Putusan /

Penetapan


Banding, Kasasi, PK


Banding, Kasasi, PK


Memori Banding, Kasasi, PK

6. SOP Pemberitahuan tentang

Pemberitahuan Inzage

7. SOP Delegasi

Panggilan/Pemberitahuan dari



Perdata

9. SOP Delegasi

Panggilan/Pemberitahuan ke


B Non Teknis


Pelaksanaan Urusan Kepegawaian


Pelaksanaan Urusan Umum dan

Keuangan



dan Tata Laksana


sudah direvisi

tanggal 2 Mei

2017 namun

belum

dievaluasi.

156











Pelaporan

2 Kepala Sub

Bagian

Kepegawaian

dan Organisasi

Tata Laksana

22 SOP 1. SOP Pengelolaan Surat Dinas


(Bezetting Pegawai)


Surat Izin Cuti





Negeri Rantau Prapat Bidang

Kepegawaian


Pangkat


(KGB)





Pegawai Negeri




Pegawai (SKP)






Karpeg, Karis/Karsu

16. SOP Rekapitulasi daftar hadir

Hakim



18. SOP Dokumen Pelantikan

atau Penyumpahan dan

Menduduki Jabatan

19. SOP Pengusulan

Taspen,KARPEG dan KARIS

atau KARSU


Bulanan Kepegawaian

157

21. SOP Pembuatan SPMT dan

SPMJ Reguler setiap tahun.

22. SOP Permohonan izin keluar

kantor

3 Kepala Sub

Bagian

Perencanaan,

TI dan

Pelaporan






Anggaran


Hardware Pengelola Data Rusak



Konten Website

7. SOP SIPP (Sistem Informasi

Penelusuran Perkara)

8. SOP Pembuatan LAKIP dan

LKjIP


Website

4 Kepala Sub

Bagian Umum

dan Keuangan

24 SOP 1. SOP Pelaporan Aplikasi

Persediaan Persemester/pertahun


SIMAK-BMN








SIMAK-BMN (Kegiatan

Harian)


Urusan Umum

9. SOP Menyusun Uraian Tugas


Kebersihan Kantor


SIMAK-BMN

Persemester/pertahun tingkat

korwil

11. SOP Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin




Perintah Membayar

(SPM)/Pengambil Surat

Perintah Pencairan Dana

(SP2D)

158


14. SOP Pembayaran Gaji

Susulan


Gaji Pegawai


(SAIBA)


Anggaran


Persediaan


20. SOP Pengajuan Uang Lembur

21. SOP Pengajuan Belanja

Modal


23. SOP Catatan atas Laporan

Keuangan


Keuangan (pembuatan

specimen tanda tangan)

XVII PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

A Non Teknis

1 Ketua 3 SOP 1. SOP Penetapan Majelis Hakim


3. SOP Eksekusi Lelang/


2 Wakil Ketua 5 SOP 1. SOP Penetapan Hakim Perkara

Permohonan


Tipiring


Lalu Lintas



3 Hakim 3 SOP 1. SOP Hakim Pengawas Bidang


Perdata


Pidana

4 Panitera 5 SOP 1. SOP Penunjukan Panitera

Pengganti


3. SOP Pelaksanaan Eksekusi Lelang

/ Pembayaran Sejumlah Uang


Pengganti untuk perkara tipiring

dan lalulintas


5 Panitera Muda

Pidana 15 SOP 1. SOP Proses Penerimaan Perkara


2. SOP Proses Penerimaan Pidana

159

Anak


Pidana Singkat




Pidana Cepat Lalu Lintas


Hukum Banding


Hukum Kasasi


Hukum Praperadilan






Penyitaan



Penggeledahan


Permohonan Diversi



29 Ayat (2), (3) KUHP Tahap

Satu dan Dua

15. S.O.P Penerimaan Permohonan


25b Ayat (2) KUHP

6 Panitera Muda

Perdata 8 SOP 1. SOP Perkara Perdata

Permohonan


Perlawanan


Banding


Kasasi

5. SOP Proses Perkara PK




7 Panitera Muda

Hukum

10 SOP 1. SOP Laporan Perkara




Insidentil


Hukum (Posbakum)



160

8. SOP Layanan Penelitian Informasi

Data

9. SOP Pengarsipan Berkas Perkara



Pengguna Keadilan

8 Panitera

Pengganti

2 SOP 1. SOP Panitera Pengganti Dalam

Perkara Pidana


Perkara Perdata

9 Jurusita 8 SOP 9. SOP Panggilan Sidang


Pernyataan Banding / Kasasi/PK

dan Pemberitahuan Inzage


Memori Banding/Kasasi/Pk dan

Kontra Memori

Banding/Kasasi/PK

12. SOP Sita


14. SOP Konsignatie



B Non Teknis


Pelaksanaan Sub Bagian PTIP


Pelaksanaan Sun Bagian




dan Keuangan

2 Sub Bagian

Perencanaan

Teknologi

Informasi dan

Pelaporan




(DIPA)




masalah jaringan


Website



9. SOP Pengumpulan data LKjIP

3 Sub Bagian

Kepegawaian

Organisasi dan

Tata Laksana

16 SOP 1. SOP Bezetting


(DUK)


Hakim dan Pegawai


161



Pangkat


(KGB)



Pegawai


Hakim dan Pegawai


(SKP)


Karis/Karsu



13. SOP Pembuatan Surat Tugas.


15. SOP Usulan Mutasi Hakim

Dan Pegawai


Lencana Karya Satya

4 Sub Bagian

Umum dan

Keuangan

27 SOP 1. SOP Pengelolaan surat masuk


3. SOP Resepsionis


Tulis Kantor (ATK)




SIMAK-BMN (Kegiatan

Harian)


Persediaan


(Kegiatan Harian)


SIMAK-BMN Semester Dan

Tahunan



Prasarana


Tulis Kantor (ATK)



Kerja Tahunan



Kebersihan




162

Keuangan (Pembuatan

Specimen Tanda Tangan)






Perintah Membayar (SPM)/


Pencarian Dana (SP2D)



Penarikan Dana


Persediaan

27. SOP Penerbitan SPP-LS Untuk


Gaji Induk)



Uang Lembur)



Uang Makan)





Keuangan


Realisasi Anggaran


Negara Bukan Pajak

XVII

I PENGADILAN NEGERI STABAT

A Teknis Pengadilan

1

Hakim 9 SOP 1. SOP Hakim Perkara Pidana

Biasa.

2. SOP Hakim Perkara Pidana

Singkat.


Cepat (Tipiring).


Cepat (Lalu Lintas).


Praperadilan

6. SOP Hakim Perkara Pidana Anak

7. SOP Hakim Perkara Perdata

Gugatan.


Permohonan

163


Gugatan Sederhana

2 Panitera 5 SOP 1. SOP Panitera Administrasi

Penanganan Perkara.

2. SOP Panitera Proses

Persidangan Perkara Perdata.

3. SOP Panitera Proses

Persidangan Perkara Pidana.

4. SOP Panitera Eksekusi Lelang

5. SOP Panitera Eksekusi Riil

3 Panitera Muda

Pidana

33 SOP 1. SOP pendaftaran berkas

pidana biasa


pidana biasa

3. SOP penyelesaian berkas

perkara pidana biasa

4. SOP pendaftaran berkas

perkara pidana singkat

5. SOP penanganan berkas

perkara pidana anak

6. SOP pendaftaran berkas

perkara pidana cepat






pidana


banding perkara pidana


banding/ kontra memori

banding

12. SOP pencabutan permohonan

banding pidana


pidana banding


kasasi perkara pidana


kasasi/ kontra memori kasasi

pidana


pidana kasasi


perkara pidana kasasi


PK perkara pidana

19. SOP persidangan permohonan

PK perkara pidana

20. SOP pengiriman berkas PK

164

perkara pidana

21. SOP penanganan perkara pra

peradilan


grasi perkara pidana

23. SOP permohonan grasi

perkara pidana

24. SOP pendataan anak korban

25. SOP penerimaan barang bukti

26. SOP permohonan


27. SOP permohonan diversi dari

penyidik

28. SOP penanganan persetujuan

izin penggeledahan

29. SOP pelaksanaan pengawasan

dan pengamatan

30. SOP surat masuk kepaniteraan

pidana

31. SOP surat keluar kepaniteraan

pidana


pidana singkat


perkara pidana singkat

4 Panitera Muda

Perdata

35 SOP 1. SOP penerimaan perkara perdata

permohonan


permohonan


permohonan 1 hari oleh hakim

tunggal

4. SOP panggilan sidang perkara

perdata permohonan

5. SOP penanganan register perkara

perdata permohonan

6. SOP penerimaan berkas perkara

perdata gugatan


gugatan




verstek perkara perdata


perkara perdata

gugatan/permohonan prodeo





banding

165



banding


banding / kontra memori

banding



banding



dimohonkan banding



kasasi



kasasi


kasasi / kontra memori kasasi


dimohonkan kasasi



kasasi



dimohonkan kasasi



peninjauan kembali



peninjauan kemabali

24. SOP penerimaan memori PK /

kontra memori PK perkara


peninjauan kembali



peninjauan kembali



dimohonkan peninjauan

kembali




novum



166


kekhilafan hakim




peninjauan kembali




peninjauan kembali


eksekusi

32. SOP pendaftaran permohonan

eksekusi

33. SOP pelaksanaan aanmaning

dan eksekusi riil /

pengosongan

34. SOP penerimaan konsinyiasi


gugatan sederhana oleh hakim

tunggal

5 Panitera Muda

Hukum

13 SOP 1. SOP prosedur penyelesaian

pelaporan

2. SOP pengarsipan perkara

3. SOP pelayanan informasi

publik (PPID, dll)


dokumentasi perkara


salinan putusan


keterangan tidak pernah

berperkara


surat kuasa


kuasa insidentil

9. SOP prosedur legalisasi

surat/akta dibawah tangan

(waarmeking)


badan hukum

11. SOP prosedur penanganan

pengaduan

12. SOP indeks kepuasan

masyarakat

13. SOP peminjaman berkas

perkara

6 Panitera

Pengganti 6 SOP


Pidana Biasa/Anak.


167

Pidana Cepat.


Pidana Lalu Lintas.


Pidana Praperadilan.


Pidana Perdata Gugatan.


Perdata Permohonan.

7 Jurusita/

Jurusita

Pengganti

11 SOP 1. SOP Pemanggilan Sidang

Perkara Perdata.



Perdata.


Perkara Pidana.

4. SOP Pemberitahuan

Pernyataan


Kembali Pidana.


Pernyataan


Kembali Perdata.


Penyerahan Memori

Banding/Kasasi/PK Perkara

Perdata.


Penyerahan Memori


Pidana.



Banding/ Kasasi /PK Perkara

Perdata.




Pidana.


Memeriksa Berkas (inzage)

untuk perkara Banding.


Aanmaning.



Pelaksanaan Urusan Perencanaan

Program dan Anggaran.


Pelaksanaan Urusan

Kepegawaian.

168


Pelaksanaan Urusan Keuangan.


Pelaksaanaan Penataan

Organisasi dan Tata Laksana.



Teknologi Informasi.




Rumah Tangga, Keamanan dan

Perpustakaan.




Pelaporan.

2 Kepala Sub

Bagian Umum

dan Keuangan

26 SOP 1. SOP Pengelolaan Surat Masuk.


Khusus Sub.Bagian Umum.

3. SOP Pengelolaan Surat Keluar.

4. SOP Resepsionis.

5. SOP Permintaan barang ATK.


Persediaan.


SIMAK-BMN.


SIMAK-BMN Semester &

Tahunan.


SIMAK-BMN Semester dan

Tahunan.


Pemeliharaan Sarana dan

Prasaranan.

11. SOP Pengadaan Barang ATK.

12. SOP Pengelolaan Perpustakaan.


Kinerja Tahunan.

14. SOP Pengadaan Barang dan

Jasa.


Keputusan Pengguna dan

Penghentian Penggunaan

BMN.

16. SOP Protokoler

Persemayaman Jenazah.


Pelaksaanan Anggaran

(DIPA).


Keuangan.

169



Identitas (SPM)/SP2D.

20. ).

21. SOP Penerbitan SPM-LS

Untuk Belanja Pegawai

(Pembayaran Uang Makan).



Kinerja (Remunisasi).


Negera Bukan Pajak.


Belanja Modal.

25. SOP Pencairan Honor Piket

POSBAKUM.

26. SOP Pencairan Uang

Persedian untuk belanja

barang.

3

Kepala Sub

Bagian

Kepegawaian

dan Organsasi

Tata Laksana

19 SOP

1. SOP Pengelolaan Surat Dinas.


(Bezetting).

3. SOP Daftar Urut

Kepangkatan.

4. SOP Daftar Hadir.

5. SOP Kenaikan Pangkat.

6. SOP Kenaikan Gaji Berkala.

7. SOP Pengusulan CPNS

Menjadi PNS.

8. SOP Pensiunan Dan

Purnabakti.

9. SOP Cuti Pegawai/Hakim.


Karis/Karsu.

11. SOP Update Data Pegawai

Kedalam SIKEP.


13. SOP Hukum Disiplin.

14. SOP Usulan Pegawai Dalam

Jabatan Struktural/Fungsional.

15. SOP Usulan Mutasi.


Pengambilan Sumpah Jabatan.


Lancana Karya Satya.

18. SOP Laporan Tahunan.

19. SOP Pengumpulan Data

LAKIP Sub Bagian

Kepegawaian.

4

Kepala Sub

Bagian

Perencanaan,

7 SOP 1. SOP Laporan Perencanaan

Anggaran


170

TI dan

Pelaporan

Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

3. SOP Peliputan Dan Penginputan

Website.

4. SOP Perawatan Dan Mengatasi


5. SOP Pengelolaan Website.


(DIPA).


Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

XIX PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

A Teknis Pengadilan

1

Hakim 7 SOP


Biasa.


Anak.


Cepat (Tipiring).


Cepat (Lalu Lintas).


Praperadilan


Perdata Permohonan

7. SOP Hakim Pengawas Bidang.

sudah direvisi

dan sudah

dievaluasi

2 Panitera 18 SOP


Perkara Perdata.

2. SOP Persiapan Persidangan.

3. SOP Proses Persidangan.


Hukum Banding Perkara

Perdata.


Hukum Kasasi Perkara Perdata.



Perkara Perdata.


Hukum Eksekusi Perkara

Perdata.


Perkara

9. SOP Persiapan Perkara

Pidana.

10. SOP Proses Persidangan

Perkara Pidana.

11. SOP Administrasi

Praperadilan.


Hukum Banding Perkara

Pidana.

sudah direvisi

dan sudah

dievaluasi

171


Hukum Kasasi Perkara

Pidana.



Perkara Pidana.


Hukum Grasi Perkara Pidana.

16. SOP Administrasi Bantuan

Hukum Bagi Masyarakat

Tidak Mampu.

17. SOP Administrasi Laporan

Keadaan Perkara Pidana dan

Perdata.

18. SOP Administrasi Laporan

Keuangan Perkara Perdata,

Pidana dan PNBP.

3 Kepaniteraan

Pidana 14 SOP 1. Menerima Pelimpahan Berkas


(Dewasa/Anak).

2. Menerima Pelimpahan Berkas

Perkara Pidana Singkat.


Perkara Pidana Cepat.


Perkara Pidana Lalu Lintas.

5. Menerima Permohonan Pra

Peradilan.

6. Menerima Permohonan

Perlawanan, Banding, Kasasi,

PK dan Grasi.


Pencabutan Perlawanan,

Banding, Kasasi, PK dan

Grasi.

8. Menerima Permohonan Izin

Penggeledahan.


Penyitaan.


Pemusnahan atau Pelelangan

Barang bukti.


Perpanjangan Penahanan.


Pembantaran.


Besuk


Berobat.

sudah direvisi

dan sudah

dievaluasi

4 Kepaniteraan 14 SOP 1. Pendaftaran Perkara Gugatan sudah direvisi

172

Perdata Biasa.

2. Penerimaan Pendaftaran

Perkara Gugatan sederhana.

3. Penerimaan dan Pendaftaran

perkara perlawanan/bantahan.


verzet atas putusan Verstek.


Perkara Permohonan.


Permohonan Banding, Kasasi

dan PK.

7. Penerimaan Memori Banding,

Memori Kasasi dan Memori

PK.


Sumpah atas di temukannya

bukti baru dalam permohonan

PK.


pengembalian Sisa Panjar

Biaya Perkara.

10. Penerimaan Permohonan dan

Pengembalian Turunan

Putusan.


Eksekusi.


Konsinyasi

13. Permohonan pengembalian

uang hasil eksekusi dan uang

konsinyasi.

14. Permohonan pencabutan

gugatan, permohonan banding,

Kasasi, PK dan Eksekusi.

dan sudah

dievaluasi

5 Kepaniteraan

Hukum

10 SOP 1. Pendaftaran Pendirian CV

2. Permohonan Waarmaking

Surat-surat

3. Surat Keterangan Tidak

Terpidana dan Tidak dicabut

Hak pilihnya.

4. Surat Keterangan Penelitian

dan Riset.

5. Permohonan Salinan Putusan.

6. Pendaftaran Surat Kuasa.

7. Pendaftaran Surat Kuasa

Insidentil.

8. Legalisasi Surat.

9. Permohonan Informasi.

10. Penangan Pengaduan/SIWAS

MARI.

sudah direvisi

dan sudah

dievaluasi

173

6 Panitera

Pengganti


Biasa/Anak.


Cepat.


Lalu Lintas.


Pra peradilan.


Perdata Gugatan.


Perdata Permohonan.

sudah direvisi

dan sudah

dievaluasi

7 Jurusita/

Jurusita

Pengganti

11 SOP

1. SOP Pemanggilan Sidang

Perkara Perdata.



Perdata.


Perkara Pidana.



Kembali Pidana.



Kembali Perdata.


Penyerahan Memori


Perdata.


Penyerahan Memori


Pidana.




Perdata.




Pidana.

10. SOP Pemberitahuan Memeriksa

Berkas (inzage) untuk perkara

Banding.


Aanmaning.

sudah di revisi

dan sudah di

evaluasi.




Program dan Anggaran.


Pelaksanaan Urusan

sudah di revisi

dan sudah di

evaluasi.

174

Kepegawaian.


Pelaksanaan Urusan Keuangan.


Pelaksaanaan Penataan

Organisasi dan Tata Laksana.



Teknologi Informasi.




Rumah Tangga, Keamanan dan

Perpustakaan.




Pelaporan.

2 Sub Bagian

Umum dan

Keuangan

36 SOP

1. SOP Pengelolaan Surat Masuk.


Khusus Sub.Bagian Umum.

3. SOP Pengelolaan Surat Keluar.

4. SOP Resepsionis.

5. SOP Permintaan barang ATK.


Persediaan.


SIMAK-BMN.


SIMAK-BMN Semester &

Tahunan.


SIMAK-BMN Semester dan

Tahunan.


Pemeliharaan Sarana dan

Prasaranan.

11. SOP Pengadaan Barang ATK.

12. SOP Pengelolaan Perpustakaan.


Kinerja Tahunan.


Petugas Kebersihan.

15. SOP Pengadaan Barang dan

Jasa.

16. SOP Kegiatan Rapat.

17. SOP Rutin Pengemudi.


Keputusan Pengguna dan

Penghentian Penggunaan

BMN.

19. SOP Keamaan Kantor.

20. SOP Protokoler dan

sudah di revisi

dan sudah di

evaluasi.

175

Penerimaan Tamu.

21. SOP Kebersihan Kantor.

22. SOP Protokoler Pengambilan

Sumpah Jabatan.

23. SOP Protokoler

Persemayaman Jenazah.


Pelaksaanan Anggaran

(DIPA).


Keuangan.



Identitas (SPM)/SP2D.


Persediaan.



(Pembayaran Gaji Induk).



(Pembayaran Uang Lembur).



(Pembayaran Uang Makan).



Kinerja (Remunisasi).


Negera Bukan Pajak.


Belanja Modal.

28. SOP Pencairan Honor Piket

POSBAKUM.

29. SOP Pencairan Uang

Persedian untuk belanja

barang.

30. SOP Pengelolaan Keuangan

Negara Bendahara

Pengeluaran.

3.

Sub Bagian

Kepegawaian,

Organisasi dan

Tata Laksana

23 SOP

1. SOP Surat Masuk Dan Keluar.

2. SOP Bezetting.

3. SOP Daftar Urut

Kepangkatan.

4. SOP Daftar Hadir.


Keputusan (SK).

6. SOP Kenaikan Pangkat.

7. SOP Kenaikan Gaji Berkala.

8. SOP Pengusulan Cpns

Menjadi PNS.

9. SOP Pensiunan Dan

Purnabakti.

sudah di

revisi dan

sudah di

evaluasi.

176

10. SOP Cuti Pegawai/Hakim.


(SKP).


Karis/Karsu.

13. SOP Usulan BPJS Kesehatan.

14. SOP Update Data Pegawai

Kedalam SIKEP.


16. SOP Hukum Disiplin.

17. SOP Usulan Pegawai Dalam

Jabatan Struktural/Fungsional.

18. SOP Usulan Mutasi.


Pengambilan Sumpah Jabatan.


Lancana Karya Satya.

21. SOP Laporan Tahunan.

22. SOP Pengumpulan Data

LAKIP Sub Bagian

Kepegawaian.


Kerja Tahunan.

4.

Sub Bagian

Perencanaan,

Teknologi

Informasi dan

Pelaporan.

9 SOP


Keluar.


Masuk.

10. SOP Penghimpunan Laporan.

11. SOP Peliputan Dan

Penginputan Website.


Mengatasi Permasalahan

Jaringan

13. SOP Pengelolaan Website.

14. SOP Perawatan SIPP.


(DIPA).


Pelaksanaan Anggaran

(DIPA).

sudah di

revisi dan

sudah di

evaluasi.

XX PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN

A Teknis Pengadilan

1 Hakim 7 SOP


biasa revisi 1

2. SOP perkara pidana biasa anak


cepat

4. SOP pidana pra peradilan

5. SOP perkara perdata gugatan

6. SOP perkara perdata

permohonan

7. SOP pengawas bidang

177

2 Panitera

Pengganti 7 SOP


biasa

2. SOP perkara pidana biasa anak


cepat

4. SOP persidangan perkara lalu

lintas

5. SOP pidana pra peradilan

6. SOP perkara perdata gugatan

7. SOP perkara perdata

permohonan

3 Jurusita 8 SOP




BKPK


Memori BKPK


Pelaksanaan TI dan Statistik


7. SOP Delegasi Panggilan Pbt dari

PN Lain


Perdata

4 Kepaniteraan

Hukum 19 SOP




Bulanan


Caturwulan


Semester


Tahunan

7. SOP Penanganan papan

Informasi Perkara


Perkara


Klasifikasi Laporan Tipiring


Klasifikasi Laporan Keuangan

Perdata



Masuk Pengaduan



Klarifikasi Pengaduan.



178







16. SOP Pengesahan Badan

Hukum Rev.1

17. SOP Suket Rev.1

18. SOP Warmerking Rev.1

19. SOP Laporan Pengaduan dan

Pengawasan

5 Kepaniteraan

Perdata 12 SOP


Permohonan


Apabila Mediasi Tidak Berhasil


Gugatan


Gugatan


Gugatan


Perdata Prodeo


Perdata

8. SOP Sita Eksekusi Perkara

Perdata


Sederhana


Gugatan Sederhana




6 Kepaniteraan

Pidana 39 SOP


Pidana Biasa






Pidana Singkat







Lalu Lintas)


179


Lalu Lintas)



dan Lalu Lintas)


Pra Peradilan


Pra Peradilan





14. SOP Pendaftaran

Permohonan Banding

Perkara Pidana


Banding Kontra Memori



Pidana Banding


Perkara Pidana Banding






Kasasi Kontra Memori Kasasi

Perkara Pidana


Kasasi


Pidana Kasasi


PK Perkara Pidana


PK Perkara Pidana


Pidana PK




Grasi


ijin sita


ijin geledah


pasal 29


pasal 25


180

pasal 29 ayat (2) dan (3) ke PT

33. SOP Penerimaan Barang Bukti




Pidana Biasa Singkat


BKPK

37. SOP Penunjukan Hakim dan

Panitera Pengganti PK

(tambahan) Edit.




1

Kepala Sub

Bagian

Perencanaan,

TI dan

Pelaporan

22 SOP

1. SOP LkjIP

2. SOP Revisi DIPA dan POK

3. SOP RKAKL

4. SOP Penanganan Hardware

Pengolah Data Rusak


6. SOP Pengisian dan

Pembaharuan Konten Website

7. SOP SIPP Tingkat Pertama

8. SOP Backup Database &

source aplikasi

9. SOP Pengadaan-pemeliharaan

server-mainframe & pc-client

10. SOP Pembangunan -

pengembangan aplikasi &

sistem informasi

11. SOP Pengadaan -

pemeliharaan perangkat lunak

antivirus

12. SOP Penanganan gangguan

aplikasi & sistem informasi


sistem operasi


server-mainframe


jaringan komunikasi data


pc-printer client


virus-malware

18. SOP Email Masuk


database

20. SOP Update & Ubah

Konfigurasi Aplikasi

21. SOP Penggunaan Wifi-

Internet

181

22. SOP Pengadaan-pemeliharaan

infrastruktur jaringan

2

Sub Bagian

Kepegawaian

dan Organisasi

Tata Laksana

28 SOP


Pelaksanaan Ur Kepegawaian


3. SOP Ujian Dinas

4. SOP Tes Kesehatan

5. SOP Prajabatan

6. SOP Kalender Kerja

7. SOP LKjIP


9. SOP Pengangkatan CPNS

10. SOP Kenaikan Pangkat PNS

11. SOP Baperjakat

12. SOP KGB

13. SOP SK KPN

14. SOP Pensiun PNS

15. SOP Cuti

16. SOP TASPEN

17. SOP KARIS/KARSU

18. SOP KARPEG

19. SOP DUK

20. SOP ASKES

21. SOP Pelantikan Sumpah

Jabatan

22. SOP Bezetting

23. SOP Surat Masuk/ Keluar

24. SOP SKP

25. SOP Laporan Rekapitulasi

Absen

26. SOP Satya Lencana Karya

Satya


28. SOP Susunan Majelis

3 Sub Bagian

Umum dan

Keuangan

20 SOP

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3. SOP Surat Menyurat

4. SOP Pengelolaan ATK


6. SOP Laporan Aplikasi ATK

7. SOP Laporan BMN

8. SOP Laporan BMN

Semesteran

9. SOP Perpustakaan

10. SOP Uraian Tugas Satpam

11. SOP Pengajuan Gaji


13. SOP Administrasi Keuangan

14. SOP Administrasi Bendahara

15. SOP Lembur


17. SOP Uang Persediaan

182

18. SOP Pembayaran Langsung

ke Rekanan

19. SOP PNBP

20. SOP Laporan Sistem Akuntasi

Kuasa Pengguna

XXI PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

A Teknis Pengadilan

1 Ketua 11 SOP

1. Melaksanakan koordinasi

tahunan berupa penyusunan

program kerja dan rencana kerja

tahunan berikut pembagian tugas

seluruh bagian dan jabatan

2. Menetapkan penyusunan Majelis

Hakim/ Hakim perkara perdata

dan pidana melalui Aplikasi SIPP

3. Penetapan Majelis Hakim,

Penetapan Hakim Wasmat dan

Wasbid

4. Penunjukan penanggung awab

absen, petugas daftar hadir dan

tim penegak disiplin

5. Evaluasi terhadap kinerja

seluruh bagian dan jabatan

6. Rapat pimpinan berkala yang

bertujuan untuk

mempertahankan dan

meningkatkan kinerja

7. Pengawasan realisasi Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) yang telah

diselenggarakan oleh bendahara

pengeluaran melalui persetujuan

KPA

8. Pemeriksaan dan

penandatanganan laporan

bulanan, triwulan, catur wulan,

semesteran dan tahunan yang

dibuat Kepaniteraan dan

Kesekretariatan

9. Disposisi surat masuk dari

Aplikasi PTSP/ meja PTSP


perpanjangan penahanan oleh

Majelis Hakim melalui

Kepaniteraan

11. Mengeluarkan penetapan sita

eksekusi dan Penetapan

eksekusi putusan yang sudah

BHT

2 Wakil Ketua 7 SOP 1. Membantu Ketua Pengadilan

dalam menyusun Program Kerja

dengan melaksanakan Rapat

183

Pimpinan

2. Menetapkan Majelis Hakim/

Hakim perkara pidana singkat,

cepat dan lalu lintas

3. Menandatangani penetapan ijin/

persetujuan penyitaan,

penggeledahan, perpanjangan

penahanan penyidik/ penuntut

umum

4. Koordinator pengawasan/bidang

5. Melaksanakan penegakan

disiplin

6. Melaksanakan rapat baperjakat

7. Menyampaikan laporan hasil

baperjakat ke KPN

3 Hakim 7 SOP

1. SOP Persidangan Pidana Biasa

2. SOP Persidangan Perkara Anak


Pelanggaran Lalu Lintas

4. SOP Persidangan Tindak Pidana

Ringan

5. SOP Persidangan Praperadilan


Gugatan


Permohonan

4 Panitera 4 SOP


Perkara Perdata

2. SOP Proses Persidangan Perkara

Perdata

3. SOP Proses Persidangan Perkara

Pidana


5 Kepaniteraan

Perdata 16 SOP

1. SOP Gugatan Sederhana


Sederhana








Perkara Perdata (2)


Sejumlah Uang

11. SOP Eksekusi RIIL




Bantuan Delegasi


184

Pemberitahuan


6 Kepaniteraan

Pidana 13 SOP

1. SOP Administrasi Izin



Persetujuan Penggeledahan


Persetujuan Penyitaan

4. SOP Adminstrasi Penanganan

Perkara Lalu Lintas


Perkara Pidana anak (SIPP)


Perkara Pidana

7. SOP Administrasi Pra Peradilan


Hukum Banding Perkara Pidana







Perkara Pidana


Perkara Banding Kasasi dan

PK

13. SOP Penetapan Diversi

7 Kepaniteraan

Hukum 14 SOP

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3. SOP Penanganan Arsip

4. SOP Laporan Perkara

5. SOP Lapoaran Perkara 4

Bulanan

6. SOP Lapoaran Perkara 6

Bulanan

7. SOP Surat Keterangan

Pengesahan Badan Hukum




Waris Waarmerking


Tersangkut Perkara

12. SOP Pengaduan


Informasi


Berkas Perkara In-Aktif

8 Panitera

Pengganti 5 SOP


Biasa


185

Praperadilan


Anak


Gugatan


Permohonan

9 Jurusita

Pengganti 6 SOP

1. SOP Pemberitahuan Banding

atau Kasasi atau Peninjauan


2. SOP Pemberitahuan Banding

atau Kasasi atau Peninjauan



Perkara Pidana

4. SOP Pemberitahuan isi

Penetapan atau Putusan Perkara

Perdata

5. SOP Pemanggilan Sidang

Perkara Perdata

6. SOP Aanmaning

B Non Teknis

1 Sekretaris 2 SOP

1. SOP Administrasi

Kesekretariatan Sekretaris



Program dan Anggaran

2

Sub Bagian

Umum dan

Keuangan

25 SOP

1. SOP surat masuk

2. SOP surat keluar

3. SOP Pembagian ATK

4. SOP Aplikasi persediaan

5. SOP pengelolaan Aplikasi

SIMAK BMN

6. SOP laporan persediaan



Prasarana


10. SOP Pengelolaan

Perpustakaan

11. SOP Penyusunan Tugas

Keamanan

12. SOP Penerimaan Tamu




15. SOP Surat Masuk Keuangan

16. SOP Specimen tanda tangan

17. SOP Pembayaran Uang

Makan


19. SOP Pembayaran Uang

186

Lembur


21. SOP Penggantian Uang

Persediaan

22. SOP Pengelolaan PNBP

23. SOP Pembayaran Tagihan





3

Sub Bagian

Kepegawaian

dan Organisasi

Tata Laksana

21 SOP

1. SOP surat masuk dan surat

keluar

2. SOP bezetting pegawai


(DUS) hakim


(DUK) PNS

5. SOP rekapitulasi daftar hadir

hakim dan PNS

6. SOP pembuatan SK

7. SOP pengusulan kenaikan gaji

berkala

8. SOP pengusulan kenaikan

pangkat

9. SOP mutasi hakim dan PNS

10. SOP usulan pensiun hakim

dan PNS

11. SOP usulan promosi jabatan

12. SOP usulan tanda

penghargaan satya lancana

13. SOP pembuatan SKP

14. SOP penyelesaian surat tugas

15. SOP penyelesaian surat cuti


hukuman disiplin


KP4

18. SOP penyelesaian dokumen

penyumpahan

19. SOP pengusulan Taspen,

Karpeg, Karis, Karsu

20. SOP update data kepegawaian

melalui SIKEP-MARI

21. SOP role model

4

Sub Bagian

Perencanaan,

TI dan

Pelaporan

8 SOP




(DIPA)





187

6. SOP Peliputan Dan Penginputan

Website


Tahunan


188

V. SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

Dalam mendorong seluruh pegawai agar memiliki perencanaan dan target yang

jelas diperlukan Sasaran Kerja Pegawai, berikut Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Pengadilan Tinggi Medan :

No. Sasaran Kerja Pegawai Jumlah

Kegiatan

Tahun 2018

Ket

I PENGADILAN TINGGI MEDAN

1 Dr. H. CICUT SUTIARSO, SH. M.Hum.

(Ketua)

9 kegiatan

2 SABUNGAN PARHUSIP, SH. MH

(Wakil Ketua)

12 kegiatan

3 DHARMA E. DAMANIK, SH. MH

(Hakim Tinggi)

5 kegiatan

4 BANTU GINTING, SH

.(Hakim Tinggi)

10 kegiatan

5 ERWAN MUNAWAR, SH. MH

(Hakim Tinggi)

6 kegiatan

6 ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH. MM.MH

(Hakim Tinggi)

6 kegiatan

7 AHMAD SUKANDAR, SH. MH

(Hakim Tinggi)

8 kegiatan

8 SUMARTONO,SH.,M.Hum

(Hakim Tinggi} 8 kegiatan

9 LINTON SIRAIT, SH. MH.

(Hakim Tinggi) 7 kegiatan

10 AGUSTINUS SILALAHI, SH, MH


11 H. DASNIEL,SH.,MH


12 DALIUN SAILAN, SH, MH


13 TIGOR MANULLANG, SH, MH


14 PRASETYO IBNU ASMARA, SH, MH


15 AGUNG WIBOWO,SH.,M.Hum

(Hakim Tinggi)

8 kegiatan

16 POLTAK SITORUS, SH, MH

(Hakim Tinggi)

8 kegiatan

17 HARIS MUNANDAR, SH, MH

(Hakim Tinggi)

8 kegiatan

18 ADI SUTRISNO, SH, MH

(Hakim Tinggi)

8 kegiatan

189

19 PERDANA GINTING, SH

(Hakim Tinggi)

7 kegiatan

20 BINSAR SIREGAR, SH, M.Hum.

(Hakim Tinggi)

6 kegiatan

21 NUR HAKIM,SH.,MH

(Hakim Tinggi)

5 kegiatan

22 PONTAS EFENDI, SH, MH

(Hakim Tinggi)

8 kegiatan

23 SUWIDYA, SH., LLM

(Hakim Tinggi)

5 kegiatan

24 Dr. ALBERTINA HO, SH, MH


25 AROZIDUHU WARUWU,SH.,MH

(Hakim Tinggi)

6 kegiatan

26

H. AHMAD ARDIANDA

PATRIA,SH.,M.Hum.

(Hakim Tinggi)

6 kegiatan

27 Dr. MANGASA MANURUNG, SH., M.Kn

(Hakim Tinggi)

6 kegiatan

28 ROSMALINA SITORUS, SH., MH

(Hakim Yustisial) 6 kegiatan

29 S A Z I L I, SH., M. Si

(Hakim Ad Hoc) 6 kegiatan

30 MAULANA SUDHARTO, SH

(Hakim Yustisial) 2 kegiatan

31 BUKAERI, SH., MM

(Panitera) 9 kegiatan

32 Drs. DARWIS, M.Eng

(Sekretaris). 8 kegiatan

33 Dra. MARIANA SIAHAAN, SH.,MH

(Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian) 9 kegiatan

34 HAMONANGAN RAMBE, SH., MH

(Wakil Panitera) 10 kegiatan

35 EFFENDI SIREGAR, SH., MH

(Kepala Bagian Umum dan Keuangan) 9 kegiatan

36 Hj. YUDI AGUSTINI, SH, MH

(Panitera Muda Tipikor) 14 kegiatan

37 HARSONO, SH, MH

(Panitera Muda Hukum) 18 kegiatan

38 SUSILAWARDHANI, SH

(Panitera Muda Perdata) 29 kegiatan

39 JOHORLAN DONGORAN, SH

(Panitera Muda Pidana) 33 kegiatan

40

ROHMAULI SIPAYUNG, SH

(Kepala Sub Bagian Rencana Program dan

Anggaran)

12 kegiatan

41 ANDRI PRAMONO, S.KOM, M.Si. 25 kegiatan

190

(Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI)

42

T. JANSEN TAMPUBOLON, ST, MT

(Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah

Tangga)

13 kegiatan

43 FRISKA NURMAIDA, SE

(Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan) 16 kegiatan

44 BHINNEKA PUTRA GINTING, SH., MH

(Panitera Pengganti)

14 kegiatan

45 RAHMAD PARULIAN, SH., M. Hum


14 kegiatan

46 FACHRIAL, SH., M. Hum


17 kegiatan

47 SALOMO SIMANJORANG, SH, MH

(Panitera Pengganti) 11 kegiatan

48 HJ. EVA ZAHERMI, SH, MH


49 HJ. SURYA HAIDA, SH, MH


50

TENGKU BOYKE HANDALAN PUTRA

HUSNY, SH, MH


12 kegiatan

51 MARTHIN ANGGIAT P. SINAGA, SH, MH


15 kegiatan

52

HJ. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH,

MH


15 kegiatan

53 KHAIRUL, SH, MH


17 kegiatan

54 NIRWAN SEMBIRING, SH, MH


15 kegiatan

55 NELSON GURNING, SH, MH


11 kegiatan

56 MARADEN SILALAHI, SH, MH


16 kegiatan

57 PITER MANIK, SH


14 kegiatan

58 HERRI, SH


14 kegiatan

59 HERMAN SEBAYANG, SH


15 kegiatan

60 ROSELINA, SH


15 kegiatan

61 MASRUKIYAH, SH


14 kegiatan

62 MANSURDIN, SH


14 kegiatan

191

63 JAINAB, SH


12 kegiatan

64 TAHI PURBA, SH


12 kegiatan

65 PASTI, SH


14 kegiatan

66 JUANTI SITORUS, SH


15 kegiatan

67 AGUS IBNU SUTARNO, SH


13 kegiatan

68 HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH


13 kegiatan

69 LUHUT BAKO, SH


13 kegiatan

70 FARIDA MALEM, SH, MH


16 kegiatan

71 ZAINAL POHAN, SH, MH


17 kegiatan

72 KHAIRANI, SH

(Staf Kepaniteraan Hukum)

8 kegiatan

73 SUSILAWATI, SH

(Staf Kepaniteraan Pidana)

16 kegiatan

74 IDAWANA BR. GINTING, SH

(Staf Kepaniteraan. Perdata) 13 kegiatan

75

EKA KARYA PINEM, S.Kom.

(Staf Sub Bagian Rencana Program dan

Anggaran

12 kegiatan

76 KASMARI

(Staf Kepaniteraan. Pidana)

11 kegiatan

77 AGUSTINA BR. TARIGAN

(Staf Sub Bagian Tata Usaha dan RT)

12 kegiatan

78 DONALD TAMBUNAN


9 kegiatan

79 PENI JUNISKA SITUNGKIR,SH.,MH

(Staf Kepaniteraan. Tipikor) 17 kegiatan

80 SUHUNAN HASIBUAN

(Staf Sub Bagian Tata Usaha dan RT) 5 kegiatan

81 JANSEN TERKELIN TARIGAN, S.Kom.

(Staf Sub Bagian Kepegawaian & TI) 8 kegiatan

82 EMILY FAUZI SIREGAR, SH

(Staf Kepaniteraan Perdata)

14 kegiatan

83 TIMAN KELIAT, SH

(Staf Sub Bagian Kepegawaian & TI)

8 kegiatan

84 FAISAL MARWI,S.Kom


9 kegiatan

85 MAHDALENA REHULINA GINTING, SE

(Staf Sub Bagian Kepegawaian & TI)

18 kegiatan

192

86 SUDIANTO

(Staf Kepaniteraan Tipikor)

13 kegiatan

87 LIJA RAMBE, SH

(Staf Sub Bagian Tata Usaha & RT)

20 kegiatan

88 SUHENRO

(Staf Sub Bagian Kepegawaian & TI) 11 kegiatan

89 LIJA RAMBE,SH

Staf Sub. Bag. Tata Usaha & RT 20 kegiatan

90 DUMA SARI RAMBE, SH, MH

Staf Sub. Bag. Kepegawaian & TI

8 kegiatan

91 ANINTA SEROJA SEMBIRING, SH

Staf Kepan.iteraan Perdata

17 kegiatan

92 EVA LESTARI SIANTURI, SH, MH

Staf Sub. Bag. Renprog & Anggaran 4 kegiatan

93 DESITA RIAMA ANDRIANI SITORUS, SH

Staf Sub. Bag. Tata Usaha & RT

9 kegiatan

94 KRISTALIA BR. PURBA, SH

Staf Sub. Bag. Keuangan & Pelaporan

23 kegiatan

95 RESSY AMALITA SIREGAR, SH


6 kegiatan

96 ROSELVY OCTAVIA, S.Kom.

(Staf Sub Bagian Keuangan & Pelaporan

9 kegiatan

97 RAHMAYANTI, SH


13 kegiatan

98 TAUFIK HARAHAP, SH

(Staf Sub. Bagian Keuangan & Pelaporan)

15 kegiatan

99 TRI MAYANTHI SINAGA,S.I.Kom

(Staf Sub. Bagian Kepegawaian & TI)

11 kegiatan

100 AHYA MARFU’AH, SE

(Staf Kepanieraan Hukum)

16 kegiatan

101 MELANTON SIMANJORANG

{Staf Sub Bagian Tata Usaha & RT}

5 kegiatan

102 PUTRI NURLELI, Amd

(Staf Kepaniteraan Pidana}

14 kegiatan

103 M. RIDWAN LUBIS

{Staf Sub Bagian Tata Usaha & RT}

6 kegiatan

II PN BINJAI

1 Ketua 21 Kegiatan

2 Wakil Ketua 9 Kegiatan

3 Hakim 7 Kegiatan

4 Panitera 11 Kegiatan

6 Panitera Muda Pidana 9 Kegiatan

193

7 Panitera Muda Perdata 14 Kegiatan

8 Panitera Muda Hukum 16 Kegiatan

9 Panitera Pengganti 9 Kegiatan

10 Jurusita 7 Kegiatan

11 Jurusita Pengganti 12 Kegiatan

12 Sekretaris 20 Kegiatan

13 Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi &

Tata Laksana

16 Kegiatan

14 Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan 9 Kegiatan

15 KepalaSub Bagian Perencanaan, Teknologi

Informasi & Pelaporan

10 Kegiatan

16 Staf Kepaniteraan Pidana 9 Kegiatan

17 Staf Kepegawaian dan Ortala 13 Kegiatan

18 Staf Umum dan Keuangan 7 Kegiatan

III PN BALIGE

1 Ketua 44 kegiatan

2 Wakil Ketua 7 kegiatan

3 Hakim 7 kegiatan

4 Panitera 24 kegiatan

5 Sekretaris 18 kegiatan

6 Panitera Muda Pidana 14 kegiatan

7 Panitera Muda Perdata 17 kegiatan


9 Ka.Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata

Laksana

14 kegiatan

10 Ka.Sub Bagian Umum & Keuangan 19 kegiatan

11 Ka.Sub Bag Perencanaan, Teknologi Informasi

dan Pelaporan

6 kegiatan

12 Staf Perdata 1 11 kegiatan




194

16 Staf Pidana 1 6 kegiatan



19 Staf Hukum 6 kegiatan

20 Staf PTIP 5 kegiatan

21 Staf Kepegawaian dan Ortala 13 kegiatan

22 Staf Umum dan Keuangan 31 kegiatan

23 Panitera Pengganti 4 kegiatan

24 Jurusita Pengganti 5 kegiatan

IV PN MEDAN

1 Ketua 7 kegiatan


3 Hakim 4 kegiatan




8 Panitera Muda Hukum 9 kegiatan

9 Panitera Muda Khusus Tipikor 8 kegiatan

10 Panitera Muda Khusus Perikanan 8 kegiatan

11 Panitera Muda Khusus Niaga 9 kegiatan

12 Panitera Muda Khusus PHI 8 kegiatan


10 Kepala Bagian Umum 7 kegiatan

11 Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan 7 kegiatan


Tata Laksana

7 kegiatan

13 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi

Informasi dan Pelaporan

8 kegiatan



195

12 Staf Kepaniteraan Pidana 41 kegiatan

13 Staf Kepaniteraan Perdata 41 kegiatan

14 Staf Kepaniteraan Hukum 10 kegiatan

15 Staf Kepaniteraan Khusus Tipikor 33 kegiatan

16 Staf Kepaniteraan Khusus Perikanan 33 kegiatan

17 Staf Kepaniteraan Khusus Niaga 13 kegiatan

18 Staf Kepaniteraan Khusus PHI 13 kegiatan

12 Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan 20 kegiatan

13 Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi &

Tata Laksana

18 kegiatan

14 Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi

Informasi, dan Pelaporan

11 kegiatan

V PN STABAT

1 Ketua 11 kegiatan

2 Hakim 11 kegiatan








Tata Laksana

10 kegiatan

10 Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 12 kegiatan

11 Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan

Pelaporan

6 kegiatan


13 Jurusita 8 kegiatan


15 Bendahara 10 kegiatan

16 Staf Kepegawaian 9 kegiatan

17 Staf Panitera Muda Hukum 4 kegiatan

196

18 Bendahara Penerima 16 kegiatan

19 Staf Pidana 7 kegiatan


VI PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

1 Ketua 7 kegiatan


3 Hakim 9 kegiatan








11 Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala 12 kegiatan

12 Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan

Pelaporan

11 kegiatan



VII PENGADILAN NEGERI

TEBING TINGGI

1 Ketua 9 kegiatan

3 Hakim 4 kegiatan







197




Pelaporan

8 kegiatan

13 Ka.Sub Bagian Umum dan Keuangan 12 kegiatan

14 Staf Perdata 7 kegiatan

15 Staf Pidana 6 kegiatan

16 Staf Kepegawaian dan Ortala 5 kegiatan


18 Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan 6 kegiatan

VIII PENGADILAN NEGERI

SIMALUNGUN

1 Ketua 7 kegiatan


3 Hakim 6 kegiatan









12 Kepala.Sub Bagian Perencanaan, IT dan

Pelaporan

10 kegiatan


14 Pengadministrasi Keuangan 7 kegiatan

IX PENGADILAN NEGERI

GUNUNG SITOLI

1 Ketua 21 kegiatan

2 Hakim 17 kegiatan

198


4 Wakil Panitera 20 kegiatan










Pelaporan

11 kegiatan

13 Kepala.Sub Bagian Umum dan Keuangan 11 kegiatan


15 Staf Kepaniteraan Muda Perdata 10 kegiatan

Staf Kepaniteraan Muda Hukum 18 kegiatan

X PENGADILAN NEGERI

KABANJAHE

1 Ketua 12 kegiatan


3 Hakim 8 kegiatan










Pelaporan

8 kegiatan

199



XI PENGADILAN NEGERI

KISARAN

1 Ketua 7 kegiatan


3 Hakim 9 kegiatan











Pelaporan

11 kegiatan



XII PENGADILAN NEGERI

LUBUK PAKAM

1 Ketua 10 kegiatan


3 Hakim 9 kegiatan






200



11 JurusitaPengganti 6 kegiatan



Tata Laksana

10 kegiatan

14 Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan 8 kegiatan

15 Kepala Sub Bagian Teknologi Informasi &

Pelaporan

13 kegiatan

16 Staf Kepaniteraan 10 kegiatan

17 Staf Kesekretariatan 10 kegiatan

XIII PENGADILAN NEGERI

MANDAILING NATAL

1 Ketua 10 kegiatan

2 Hakim 4 kegiatan



5 Panmud Pidana 10 kegiatan



8 Kasubag Umum & Keuangan 7 kegiatan

9 Staf Subbag PTIP 17 kegiatan

10 Staf.Sub Bagian KP dan Ortala 7 kegiatan





15 Staf Hukum 5 kegiatan

16 Bendahara Pengeluaran 7 kegiatan

17 Cakim/CPNS 12 kegiatan

201

XIV PENGADILAN NEGERI

PEMATANG SIANTAR

1 Ketua 9 kegiatan


3 Hakim 9 kegiatan











Tata Laksana

13 kegiatan

14 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi


8 kegiatan


16 Staf Perencanaan 8 kegiatan

17 Staf Perdata 6 kegiatan

XV PENGADILAN NEGERI

PADANG SIDEMPUAN

1 Ketua 16 kegiatan


3 Hakim 7 kegiatan







202



12 PLH Kepala Sub Bagian Kepegawaian,

Organisasi & Tata Laksana

6 kegiatan


14 Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi


12 kegiatan

15 Staf Umum 6 kegiatan

XVI PENGADILAN NEGERI

RANTAU PRAPAT

1 Ketua 8 kegiatan


3 Hakim 4 kegiatan









Tata Laksana

6 kegiatan




8 kegiatan

14 Staf Panitera Muda Perdata 7 kegiatan

15 Staf Panitera Muda Pidana 6 kegiatan

16 Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi &

Tata Laksana

5 kegiatan

17 Staf Sub Bagian Umum & Keuangan 12 kegiatan

XVII PENGADILAN NEGERI

SIDIKALANG

1 Ketua 7 kegiatan

203


3 Hakim 9 kegiatan









Tata Laksana

12 kegiatan




11 kegiatan


XVIII PENGADILAN NEGERI

SIBOLGA

1 Ketua 19 kegiatan


3 Hakim 10 kegiatan








Tata Laksana

15 kegiatan


12 Staf Panitera Muda Hukum 7 kegiatan

XIX PENGADILAN NEGERI

SIBUHUAN

204

1 Ketua 8 kegiatan


3 Hakim 4 kegiatan









Tata Laksana

6 kegiatan



Pelaporan

8 kegiatan

XX PENGADILAN NEGERI

TARUTUNG

1 Ketua 10 kegiatan

3 Hakim 5 kegiatan











Tata Laksana

8 kegiatan



Pelaporan

7 kegiatan

205



XXI PENGADILAN NEGERI

TANJUNG BALAI

1 Ketua 23 kegiatan


3 Hakim 11 kegiatan











Tata Laksana

8 kegiatan



Pelaporan

8 kegiatan



206

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

1. Akreditasi Penjaminan Mutu

Upaya untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada pencari keadilan

dilakukan oleh Mahkamah Agung khususnya Badan Peradilan Umum dengan Surat

Keputusan Nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 sebagai pedoman untuk melakukan

penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh

Indonesia sesuai dengan standard Sertifikasi ISO 9001 : 2008 yang dalam

pelaksanaannya disempurnakan dengan penerapan International Framework for Court

Excellent / Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dengan standard pengawasan dari

badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas), pembangunan Zona Integritas dan

standard penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum pada tahun 2014 lalu.

Akreditasi Penjaminan Mutu adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja

Peradilan Indonesia yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent -

ICPE).

Pengadilan Tinggi Medan telah menjalani suveilan I oleh Tim Akreditasi

Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung

Republik Indonesia yang bertujuan untuk :

- Menentukan akreditasi Pengadilan Tinggi Medan

- Melihat interaksi dan implementasi dari kebijakan, sasaran dan prosedur termasuk

pencapaiannya.

- Mengkonfirmasi bahwa system manajemen sesuai dengan semua persyaratan

standard Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Medan

Berdasarkan Laporan hasil dari asesmen Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

(TAPM) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Mahkamah Agung RI, Pengadilan

Tinggi Medan masih mempertahankan nilai yang dicapai yaitu mendapat nilai “A

excellent”.

207

Piagam Penghargaan Sertifikat APM Badan Peradilum Umum

Berdasarkan nilai yang diperoleh, Pengadilan Tinggi Medan diberi kewenangan

oleh Direktorat Jenderal Mahkamah Agung RI mengadakan audit ke Pengadilan Negeri

diwilayah hukumnya, kecuali Pengadilan Negeri Klas I, untuk itu berdasarkan

kewenangan yang ada, Ketua Pengadilan Tinggi Medan telah membentuk

memerintahkan kepada Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Medan

melakukan asesmen ke Pengadilan Negeri dibawahnya, yaitu Pengadilan Negeri

sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan Pengadilan Tinggi sudah

melakukan tahap surveilan ke Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Medan

yang hasilnya sebagai berikut :

No

Pengadilan

Negeri

Tanggal Assesment

Nilai

Ket.

Akreditasi Surveilan

I

Akreditasi Surveilan I

1. Medan 5 - 6 Oktober

2017 B B

TAPM

Badilum

2. Lubuk

Pakam

5 - 6 Oktober

2017 B B TAPM

Badilum

3. Binjai 11 - 12

September

2017

6 Juni 2018 A

(excellent)

A

(excellent)

TAPM

PT Medan

4. Kabanjahe 26 - 27

September

2017

6 Juni 2018 A

(excellent)

A

(excellent)

TAPM

PT Medan

5. Sidikalang 28 - 29

September

2017

6 Juni 2018 B A TAPM

PT Medan

208

6. Stabat 4 - 5 Oktober

2017

6 Juni 2018 A

(excellent)

A

(excellent)

TAPM

PT Medan

(Surveilance

II)

7. Tebing

Tinggi

19 - 20

September

2017

22 Juni

2018

A

(excellent)

B TAPM

PT Medan

8. Pematang

Siantar

6 - 7

Nopember

2017

22 Juni

2018

B A

(excellent)

TAPM

PT Medan

9. Simalungun 26 - 27

September

2017

22 Juni

2018

A

(excellent)

A

(excellent)

TAPM

PT Medan

10. Balige 27 - 28

September

2017

21 Juni

2018

B A

(excellent)

TAPM

PT Medan

11. Tarutung 26 - 27

September

2017

7 Juni 2018 A

(excellent)

A

(excellent)

TAPM

PT Medan

12. Sibolga 12 - 13

Oktober

2017

6 Juni 2018 A

(excellent)

A

(excellent)

TAPM

PT Medan

13. Padang

Sidempuan

9 – 10

Oktober

2017

6 Juni 2018 B A

(excellent)

TAPM

PT Medan

14. Mandailing

Natal

10 – 11

Oktober

2017

6 Juni 2018 A

(excellent)

A

(excellent)

TAPM

PT Medan

15. Rantau

Prapat

2 – 3

Oktober

2017

6 Juni 2018 A

(excellent)

A

(excellent)

TAPM

PT Medan

(Surveilence

II)

16. Kisaran 16 - 17

Oktober

2017

6 Juni 2018 A

(excellent)

A

(excellent)

TAPM

PT Medan

17. Tanjung

Balai

12 – 14

September

2017

6 Juni 2018 A

(excellent)

A

(excellent)

TAPM

PT Medan

18. Gunung

Sitoli

11 - 12

Oktober

2017

5 Juni 2018 A

(excellent)

A

(excellent)

TAPM

PT Medan

Setelah mendapat Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu/Piagam Penghargaan

dengan predikat “A Excellent” di Makassar pada tanggal 28 Nopember 2017 maka

selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadakan acara seremonial

penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu / Piagam Penghargaan 4 (empat)

lingkungan Peradilan di Balikpapan pada tanggal 13 Juli 2018 lalu bagi Pengadilan

209

Tinggi dan Pengadilan Negeri yang nilai akreditasinya turun dan naik tetapi bagi yang

tetap tidak berikan lagi.

2. POSBAKUM

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan bentuk pelayanan hukum bagi

masyarakat yang tidak mampu, yang diharapkan dapat memberi manfaat yang sebesar-

besarnya bagi para pencari keadilan berupa pelayanan informasi, konsultasi, saran dan

advis hukum maupun pembuatan dokumen-dokumen sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang mungkin sangat dibutuhkan oleh masyarakat pencari

keadilan yang kurang mampu dalam finansial.

Posbakum diatur didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) yang

menentukan tentang pembebasan biaya di Pengadilan bagi masyarakat kurang mampu.

Hak dan kewenangan masyarakat kurang mampu dalam keadilan juga diatur dalam

ketentuan Undang-Undang Nomor 48, 49, 50 dan 51 Tahun 2009.

Posbakum hanya diterapkan di Pengadilan tingkat pertama dalam hal ini

Pengadilan Negeri yang mendapat alokasi anggaran dari Pemerintah.

3. SIDANG KELILING

Sidang keliling merupakan kegiatan persidangan yang dilakukan diluar gedung

Pengadilan yang merupakan upaya Pemerintah dalam hal ini badan peradilan yang

membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat pencari keadilan, agar lebih mudah

mendapat keadilan, seperti kendala dalam masalah jarak dan transportasi dalam

mencapai gedung Pengadilan.

Sidang keliling hanya diterapkan dalam peradilan tingkat pertama (Pengadilan

Negeri), dan biasanya dilakukan dalam sidang penetapan akte lahir, pengesahan Perda,

pengesahan perkawinan dan sebagainya.

Dalam tahun anggaran 2018 tercatat hanya satker Pengadilan Negeri Gunung

sitoli yang melakukan sidang keliling, dengan rincian sebagai berikut :

Satker Jumlah Keterangan

Pengadilan Negeri Gunungsitoli 3 Sidang perbaikan kesalahan

akte lahir bersama Discapil.

Jumlah

3

210

4. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu dalam financial diberi hak untuk

mengajukan pembebasan biaya perkara di Pengadilan dalam istilah hukum disebut

dengan Prodeo, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 1 Tahun 2014.

Pembebasan biaya perkara Prodeo diterapkan di Pengadilan tingkat pertama

(Pengadilan Negeri) serta dimungkinkan dilanjutkan ditingkat yang lebih tinggi

dalam tingkat banding dan seterusnya setelah terlebih dahulu memenuhi

persyaratan yang ditentukan buat itu.

Tahun anggaran 2018 terdapat beberapa satker yang menerapkan prodeo, antara

lain sebagai berikut :

No. Satker Jumlah Ket.

1. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 5

2. Pengadilan Negeri Kisaran 5

3. Pengadilan Negeri Tarutung 2

Jumlah : 12

211

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sangat penting

dan menentukan, karena Aparatur Peradilan sebagai SDM untuk menyelenggarakan

kepemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan peradilan yang baik.

Khusus di Pengadilan Tinggi Medan pengelolaan seluruh Sumber Daya Manusia yang

ada ditujukan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang

peradilan. SDM yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai

salah satu pendukung manajemen SDM yang lebih baik, mekanisme pembinaan

karir disempurnakan dengan menjadikan penilaian berbasis kinerja sebagai

komponen utama. Hal ini untuk memacu setiap SDM dalam menunjukkan kinerja

terbaiknya bagi institusi.

Di bidang Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Medan, selaku instansi

pengemban kekuasaan kehakiman di Sumatera Utara dan terlaksananya dalam sebuah

kinerja dan pelayanan publik yang lebih nyata dan berorientasi pada

pelayanan prima (excellence service), maka sudah barang tentu kenyataan tersebut

harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan

profesionalisme kinerja pegawai serta menjadi pengakselerasi peningkatan pelayanan

keadilan yang lebih prima.

Sumber Daya Manusia di Pengadilan Tinggi Medan terdiri dari Hakim,

pegawai dan pegawai tidak tetap (honorer), untuk Hakim dan Pegawai telah ditanggung

kesehatannya melalui ASKES/BPJS yang iurannya dipotong langsung dari gaji mereka,

untuk pegawai tidak tetap masih dalam proses.

Pada tahun 2018, sumber daya manusia pada Pengadilan Tinggi Medan

mengalami penurunan baik dari segi jumlah maupun pengisian formasi jabatan setelah

adanya mutasi, promosi dan pensiun. Hal ini dikarenakan banyaknya pegawai yang

memasuki masa pensiun pada tahun 2018, namun tidak ada pegawai yang masuk

menggantikan pegawai yang telah pensiun.

Keadaan jumlah pegawai Pengadilan Tinggi Medan dengan Ketua, Wakil,

Hakim hingga pegawai yang ada sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 :

212

1. SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDISIAL

NO NAMA NIP

PANGKAT TERAKHIR JABATAN

GOL TMT NAMA TMT

1 2 3 4 5 6 7

1 Dr. H. CICUT SUTIARSO, SH., M. Hum 19550722 198003 1 001 IV/e 1/4/2012 K e t u a 28/32016

2 SABUNGAN PARHUSIP, SH., MH 19530717 198203 1 005 IV/e 1/4/2015 Wakil Ketua 6/10/2016

3 DHARMA EDWARD DAMANIK, SH., MH 19541107 198203 1 002 IV/e 1/4/2015 Hakim Tinggi 11/8/2014

4 BANTU GINTING, SH 19540113 198303 1 001 IV/e 1/4/2015 Hakim Tinggi 4/8/2014

5 H.ERWAN MUNAWAR,SH.,MH 19591130 198503 1 001 IV/e 04/01/2015 Hakim Tinggi 20/2/2017

6 ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH., MM., MH 19550727 197501 1 002 IV/e 1/4/2016 Hakim Tinggi 20/7/2016

7 AHMAD SUKANDAR,SH.,MH 19570227 198403 1 002 IV/e 10/1/2016 Hakim Tinggi 19/1/2017

8 SUMARTONO,SH.,M.Hum 19570312 198403 1 003 IV/e 10/1/2016 Hakim Tinggi 01/3/2017

9 LINTON SIRAIT,SH., MH 19550909 198503 1 001 IV/e 1/4/2017 Hakim Tinggi 7/6/2016

10 AGUSTINUS SILALAHI, SH., MH 19550211 198503 1 001 IV/e 1/4/2017 Hakim Tinggi 6/6/2016

11 H. DASNIEL, SH., MH 19550315 198503 1 002 IV/e 1/4/2017 Hakim Tinggi 15/12/2015

12 DALIUN SAILAN, SH.,MH 19550405 198503 1 001 IV/e 1/4/2017 Hakim Tinggi 13/4/2016

13 TIGOR MANULLANG, SH, MH 19560629 198403 1 002 IV/e 1/4/2016 Hakim Tinggi 10/9/2018

14 PRASETYO IBNU ASMARA 19590716 198503 1 004 IV/e 1/4/2017 Hakim Tinggi 30/1/2017

15 AGUNG WIBOWO,SH.,M.Hum 19580122 198503 1 002 IV/e 1/4/2017 Hakim Tinggi 21/2/2017

213

16 POLTAK SITORUS, SH, MH 19600517 198403 1 004 IV/e 1/4/2016 Hakim Tinggi 20/8/2018

7 HARIS MUNANDAR, SH, MH 19580520 198303 1 006 IV/e 1/10/2017 Hakim Tinggi 3/9/2018

18 ADI SUTRISNO, SH., MH 19541123 198502 1 001 IV/e 1/4/2018 Hakim Tinggi 2/2/2016

19 PERDANA GINTING, SH 19531025 198512 1 001 IV/e 1/4/2018 Hakim Tinggi 13/6/2016

20 BINSAR SIREGAR, SH., MH 19590424 198512 1 001 IV/e 1/4/2018 Hakim Tinggi 2/6/2016

21 NUR HAKIM, SH., MH 19590403 198612 1 001 IV/e 1/10/2018 Hakim Tinggi 3/6/2016

22 PONTAS EFENDI,SH.,MH 19600310 198512 1 001 IV/e 1/4/2018 Hakim Tinggi 25/9/2017

23 Dr. ALBERTINA HO, SH., MH 19600101 198612 2 001 IV/d 1/4/2015 Hakim Tinggi 3/6/2016

24 SUWIDYA, SH., LLM 19600112 198612 1 001 IV/d 1/10/2015 Hakim Tinggi 3/6/2016

25 AROZIDUHU WARUWU,SH.,MH 19620117 198803 1 004 IV/d 1/4/2016 Hakim Tinggi 4/12/2017

26 H.AHMAD S.PATRIA,SH.,M.Hum 19621220 198612 1 001 IV/d 1/4/2015 Hakim Tinggi 20/12/2017

27 MAULANA SUDHARTO, SH 19550321 198103 1 002 IV/c 1/4/2010 Hakim Yustisial 9/4/2012

29 Dr. MANGASA MANURUNG, SH., M. Kn - - - Hakim Ad Hoc 5/5/2011

30 ROSMALINA SITORUS, SH., MH - - - Hakim Ad Hoc 5/5/2011

31 S A Z I L I, SH., M. Si - - - Hakim Ad Hoc 30/4/2013

214

2. SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDISIAL

N

O NAMA NIP

PANGKAT

TERAKHIR JABATAN

GOL TMT NAMA TMT

1 2 3 4 5 6 7

1 BUKAERI, SH, MM 19621006 198303 1 005 IV/c 1/4/2015 Panitera 4/9/2018

2 Drs. DARWIS, M.Eng. 19590720 198511 1 001 IV/c Sekretaris 8/8/2018

3 Dr. MARIANA SIAHAAN, SH 19651013 198903 2 002 IV/b 1/10/2007 Ka.Bag Perenc. & Kepegawaian 29/12/2015

4 HAMONANGAN RAMBE, SH., MH 19610901 198303 1 004 IV/b 1/10/2009 Wakil Panitera 31/1/2011

5 EFFENDI SIREGAR, SH., MH 19611225 198603 1 004 IV/b 1/1/2014 Ka.Bag Umum dan Keuangan 29/12/2015

6 BHINNEKA PUTRA GINTING, SH., MH 19571115 198903 1 001 IV/a 1/4/2005 Pan. Pengganti 2/10/1991

7 RAHMAD PARULIAN, SH., M. Hum 19600128 198103 1 007 IV/a 1/4/2005 Pan. Pengganti 25/8/2015

8 FACHRIAL, SH., M. Hum 19590227 198303 1 003 IV/a 1/10/2007 Pan. Pengganti 26/8/2014

9 HJ. EVA ZAHERMI, SH., MH 19680216 198903 2 004 IV/a 1/4/2009 Pan. Pengganti 9/6/2016

10 HJ. SURYA HAIDA, SH., MH 19671117 198903 2 002 IV/a 1/4/2011 Pan. Pengganti 21/11/1996

11 HJ. YUDI AGUSTINI, SH., MH 19640817 198503 2 005 IV/a 1/10/2011 Pan. Mud. Pidsus. Tipikor 2/12/2016

12 NIRWAN SEMBIRING, SH, MH 19600228 198303 1 007 IV/a 1/10/2011 Pan. Pengganti 12/2/2018

13 SALOMO SIMANJORANG, SH, MH 19610115 198503 1 009 IV/a 1/10/2011 Pan. Pengganti 2/2/2018

14 NELSON GURNING, SH, MH 19640814 199203 1 002 IV/a 1/4/2014 Pan. Pengganti 2/2/2018

15 HARSONO, SH., MH 19640816 198803 1 001 IV/a 1/10/2014 Pan. Mud. Hukum 2/12/2016

16 MARADEN SILALAHI, SH, MH 19580728 198103 1 004 IV/a 1/10/2015 Pan. Pengganti 2/2/2018

17 TENGKU BOYKE H. P. HUSNY, SH. MH. 19680729 199203 1 001 IV/a 1/10/2015 Pan. Pengganti 9/6/2016

215

18 MARTHIN A. P. SINAGA, SH., MH 19670323 199003 1 004 IV/a 1/4/2017 Pan. Pengganti 01/11/2002

19 K H A I R U L, SH., MH 19640620 198503 1 004 IV/a 1/4/2017 Pan. Pengganti 11/01/1999

20 SUSILAWARDHANI, SH 19600717 198503 2 004 III/d 1/10/2000 Pan. Mud. Perdata 18/6/2014

21 PITER MANIK, SH 19591230 198403 1 004 III/d 10/10/2002 Pan. Pengganti 28/5/1990

22 JOHORLAN DONGORAN, SH 19581228 198503 1 007 III/d 1/4/2004 Pan. Mud Pidana 18/6/2014

23 H E R R I, SH 19651210 199203 1 002 III/d 1/4/2005 Pan. Pengganti 25/8/2015

24 IDAWANA BR. GINTING, SH 19670324 199303 2 001 III/d 1/4/2005 Staf Kepan. Perdata 11/1/2011

25 HERMAN SEBAYANG, SH 19630907 199303 1 006 III/d 1/10/2005 Pan. Pengganti 4/1/1999

26 ROSELINA, SH 19610404 198703 2 002 III/d 1/4/2006 Pan. Pengganti 3/9/1997

27 MANSURDIN, SH 19610101 198303 1 016 III/d 1/10/2008 Pan. Pengganti 10/1/2001

28 TAHI PURBA, SH 19580212 198103 1 008 III/d 1/4/2009 Pan. Pengganti 9/6/2016

29 MASRUKIYAH, SH 19610920 198503 2 001 III/d 1/4/2013 Pan. Pengganti 21/02/2005

30 PASTI, SH 19630516 198603 1 000 III/d 1/10/2009 Pan. Pengganti 21/3/1995

31 J A I N A B, SH 19611231 198503 2 017 III/d 1/4/2013 Pan. Pengganti 07/07/2015

32 AGUS IBNU SUTARNO, SH 19601030 198603 1 004 III/d 1/4/2010 Pan. Pengganti 1/1/2001

33 ROHMAULI SIPAYUNG, SH 19630926 198503 2 006

III/d 1/4/2013 Ka.Sub.Bag Renprog. &

Anggaran

29/12/2015

34 Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION,

SH., MH 19720614 199303 2 002

III/d 1/10/2011 Pan. Pengganti 18/9/2007

35 KHAIRANI, SH 19640903 198401 2 001 III/d 1/10/2015 Staf Kepan. Hukum 1/11/2011

36 SUSILAWATI, SH 19631104 198503 2 001 III/d 1/10/2015 Staf Kepan. Pidana 2012

37 JUANTI SITORUS, SH 19590420 198203 1 001 III/d 1/4/2016 Pan. Pengganti 3/11/2015

38 HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH., MH 19671231 199103 2 015 III/d 1/10/2012 Pan. Pengganti 11/1/1999

39 LUHUT BAKO, SH 19670222 199303 1 003 III/d 1/4/2017 Pan. Pengganti 25/4/2007

216

40 ANDRI PRAMONO, S.Kom., M.Si 19800120 200501 1 003 III/d 1/4/2017 Ka.Sub.Bag Kepeg. & TI 29/12/2015

41 FARIDA MALEM, SH., MH 19640318 199203 2 002 III/d 1/4/2017 Pan. Pengganti 14/6/2006

42 T. JANSEN TAMPUBOLON, ST., MT 19731221 200604 1 003 III/d 1/4/2018 Ka.Sub.Bag Tata Usaha & RT 29/12/2015

42 EKA KARYA PINEM, S.Kom 19760518 200604 1 003

III/d 1/4/2018 Staf Sub. Bag. Rencana Program

& Anggaran

9/2/2016

43 ZAINAL POHAN, SH., MH 19690101 199303 1 009 III/d 1/10/2018 Pan. Pengganti 25/7/2007

44 PENI JUNISKA SITUNGKIR, SH., MH 19850424 200805 2 001 III/c 1/10/2016 Staf Kepan. Hukum 1/4/2015

45 FRISKA NURMAIDA, SE 19820402 200904 2 012

III/c 1/4/2017 Ka.Sub.Bag. Keuangan &

Pelaporan

16/12/2015

46 JANSEN TERKELIN TARIGAN,S.Kom 19790121 200904 1 003 III/c 1/4/2017 Staf Sub. Bag. Tata Usaha & RT

47 EMILY FAUZI SIREGAR, SH 19830811 200904 2 007 III/c 1/4/2017 Staf Kepan. Pidana 11/1/2011

48 KASMARI 19630101 198310 2 001 III/b 1/10/2003 Staf Kepan. Pidana 31/5/2005

49 BUDIMAN 19600315 198103 1 011 III/b 1/4/2005 Staf Kepan. Perdata 1/11/2011

50 AGUSTINA BR. TARIGAN 19640816 198903 2002 III/b 1/4/2009 Staf Sub. Bag. Tata Usaha & RT 11/1/2011

51 DONALD TAMBUNAN 19660721 198903 1 002 III/b 1/4/2009 Staf Kepan. Hukum 17/11/2015

52 SUHUNAN HASIBUAN 19610307 198103 1 002 III/b 1/4/2013 Staf Sub. Bag. Tata Usaha & RT 2009

53 TIMAN KELIAT, SH 19730717 199303 1 005 III/b 1/4/2015 Staf Sub. Bag. Kepeg. & TI 3/23/2007

54 FAISAL MARWI, S.Kom 19820320 200805 1 001 III/b 1/4/2015 Staf Kepan. Hukum 23/2/2012

55 MAHDALENA REHULINA GINTING, SE 19780228 201101 2 008 III/b 1/4/2015 Staf Sub. Bag. Kepeg. & TI 4/1/2016

56 LIJA RAMBE, SH 19861031 201101 2 008 III/b 1/4/2015 Staf Sub. Bag. Tata Usaha & RT 5/9/2011

57 DUMA SARI RAMBE, SH 19860412 201212 2 001 III/b 1/4/2016 Staf Kepaniteraan Pidana 5/10/2015

58 ANINTA SEROJA SEMBIRING, SH. 19840929 200604 2 002 III/b 1/10/2017 Staf Kepaniteraan Perdata 06/01/2011

59 EVA LESTARI SIANTURI, SH, MH 19760809 200604 2 003 III/b 1/4/2017 Staf Sub.Bag. Rencana Program

& Anggaran

26/11/2018

https://sikep.mahkamahagung.go.id/pegawai_detil/SW5FelFrSUFGNTg3aG1Zais4WTkrWGpQQ1JGVFVQbEFzQ2phT29zZlV4TDZCRnJySk5XcGU5WXpBRE5UdjVSb0M5c25oejRjelZZcUZyMThQN1FNcFE9PQ==

217

60 DESITA RIAMA ANDRIANI SITORUS, SH 19821211 200604 2 016 III/b 1/4/2018 Staf Kepan. Pidsus Tipikor 23/12/2016

61 SUDIANTO 19670511 199303 1 007 III/b 1/10/2017 Staf Sub. Bag. Kepeg. & TI 17/11/2015

62 SUHENRO 19741005 199303 1 001 III/b 1/10/2017 Staf Sub. Bag. Kepeg. & TI 02/13/2006

63 KRISTALIA BR. PURBA, A. MD. 19860828 200904 2 008 III/a 1/10/2015 Staf. Sub. Bag. Keuangan &

Pelaporan

1/8/2014

64 RESSY AMALITA SIREGAR 19861121 200604 2 003 III/a 1/10/2015 Staf. Kepan. Pidana 8/9/2006

65 RAHMAYANTI 19830622 200904 2 009 III/a 1/04/2016 Staf Sub. Bag. Kepeg. & TI 07/09/2009

66 TAUFIK HARAHAP 19790917 200912 1 003 III/a 1/04/2016 Staf. Sub. Bag. Keuangan &

Pelaporan

1/3/2016

67 TRI MAYANTHI SINAGA, S. I. Kom 19880613 201503 2 001 III/a 01/03/2015 Staf Sub. Bag. Kepeg. & TI 10/08/2015

68 AHYA MARFU'AH, SE 19881116 201503 2 003 III/a 01/03/2015 Staf Kepan. Perdata 10/08/2015

69 ROSELVY OCTAVIA,S.Kom 19871006 201101 2 014 III/a 1/10/2015 Staf. Sub. Bag. Keuangan &

Pelaporan

1/8/2017

70 MELANTON SIMANJORANG 19780122 200112 1 001 II/d 01/04/2015 Staf Sub. Bag. Tata Usaha & RT 2/5/2002

71 PUTRI NURLELI,Amd 19900220 201503 2 002 II/c 1/8/2016 Staf Kepan. Pidana 27/11/2017

72 IRMANTO 19601219 198203 1 003 II/c 1/4/2006 Staf. Sub. Bag. Keuangan &

Pelaporan

22/03/2009

73 M. RIDWAN LUBIS 19631020 201508 1 001 I/c 01/08/2015 Staf Sub. Bag. Tata Usaha & RT 01/08/2015

https://sikep.mahkamahagung.go.id/pegawai_detil/enkxbFR3UmRuWkt1VEpyRnRud0E0NWVIdm5WRDk2SEdDakUybWFVc21iR0ZMcHhydHN0N0ZhSG1uUzRXeDJKMHh2WDAwdExvV01qQW5CY2ovMWxMVkE9PQ==

218

3. MUTASI

i. MUTASI KELUAR

NO NAMA

JABATAN

LAMA BARU

1 2 5 6

1 YANSEN PASARIBU, SH HAKIM PT MEDAN HAKIM PT

SAMARINDA

2 ANDI BASO K., SH SEKRETARIS PT

MEDAN SEKRETARIS PT

MAKASSAR

3 ANDA ARIANSYAH, SH HAKIM AD HOC

PERIKANAN PN MEDAN

HAKIM AD HOC PERIKANAN PN

AMBON

4 IR. KHAIRIL ANWAR HAKIM AD HOC

PERIKANAN PN MEDAN

HAKIM AD HOC PERIKANAN PN

TANJUNG PINANG

5 ROSMINA, SH., MH HAKIM PN MEDAN HAKIM PN JAKARTA PUSAT

6 Dr. MARSUDIN NAINGGOLAN, SH.,

MH

KPN MEDAN HAKIM UTAMA MUDA DIRJEND

7 WAHYU PRASETYO WIBOWOM

SH, MH

WKPN MEDAN HAKIM UTAMA MUDA DIRJEND

8 SONTAN MERAUKE SINAGA, SH,

MH

HAKIM PN MEDAN HAKIM UTAMA MUDA DIRJEND

9 LODEWY I. SIMANJUNTAK, SH.,MH HAKIM PN

PEMATANG SIANTAR

HAKIM PN KRAKSAAN

10 EVA RINA SIHOMBING, S.H., M.H HAKIM PN. KISARAN HAKIM PN.

PROBOLINGGO

11 RIDWAN, SH.MH KPN RANTAU

PRAPAT KPN BOGOR

12 EKO JULIANTO, SH., MM., MH. WKPN TARUTUNG WKPN BANGLI

13 MANGAPUL, SH, MH KPN SIDIKALANG HAKIM PN

PEKANBARU

14 WAHYUDINSYAH

PANJAITAN,SH,M.Hum

HAKIM PN TANJUNG BALAI

HAKIM PN PANGKAL PINANG

15 SUGENG HARSOYO, SH, MH

HAKIM PN TANJUNG

BALAI HAKIM PN BANGLI

16 BOY JEFRY PAULUS SEMBIRING,

S.H. HAKIM PN SIBOLGA

HAKIM PN ROKAN HILIR

17 MARIA MUTIARA S.D. BR.

NADEAK, SH.MH HAKIM PN STABAT

HAKIM PN BUKIT TINGGI

18 LORENTIUS RAJA SOPHAN

GIRSANG,SH.,MH.

PANITERA PN

STABAT

PANITERA PN

DEPOK

219

19 H. MINANOER RACHMAN, SH.,MH KPN LUBUK PAKAM WA.KPN SIDOARJO

20 FORCI NILPA DARMA, S.H.,M.H

HAKIM PN TANJUNG

BALAI

HAKIM PN DEPOK

ii. MUTASI MASUK

NO NAMA

JABATAN

LAMA BARU

1 2 5 6

1 TIGOR MANULLANG, SH, MH HAKIM PT PEKANBARU

HAKIM PT MEDAN

2 HARIS MUNANDAR, SH, MH HAKIM PT PADANG HAKIM PT

MEDAN

3 MARADEN SILALAHI, SH PANITERA PN BINJAI

PANITERA PENGGANTI PT

MEDAN

4 BILLIATER SITEPU, SH, MH PANITERA PN PEKANBARU


MEDAN

5 NIRWAN SEMBIRING, SH, MH PANITERA PN KISARAN


MEDAN

6 SALOMO SIMANJORANG, SH, MH PANITERA PN PEMATANGSIANTAR


MEDAN

7 NELSON GURNING, SH, MH PANITERA PN TANJUNG BALAI


MEDAN

8 Drs. DARWIS, M.Eng. SEKRETARIS PT DENPASAR

SEKRETARIS PT MEDAN

9 POLTAK SITORUS, SH, MH HAKIM PT SAMARINDA

HAKIM PT MEDAN

10 BUKAERI, SH, MM PANITERA PN JAKARTA PUSAT

PANITERA PT MEDAN

11 EVA LESTARI SIANTURI, SH, MH

AUDITOR KEPEGAWAIAN

BADAN PENGAWASAN

STAF PT MEDAN

12 Dr. DJANIKO M. H. GIRSANG, SH,

M.Hum. KPN PALEMBANG KPN MEDAN

13 BAMBANG JOKO WINARNO, SH, MH KPN KAYU AGUNG HAKIM PN

MEDAN

14 ABDUL KADIR, SH, MH KPN SIAK HAKIM PN

MEDAN

15 ELIWARTI, SH, MH HAKIM PN PALEMBANG

HAKIM PN MEDAN

16 JARIHAT SIMARMATA, SH., MH KPN TEBING TINGGI HAKIM PN

MEDAN

220

17 LINDA MORA H.HASIBUAN, SH PP PN LUBUK PAKAM KLAS IA

PP PN MEDAN KLAS IA KHUSUS

18 NOVIDA MARY, SE.,SH PP PN LUBUK PAKAM KLAS IA


19 RISNA OKTAVIANY LINGGA, SH.,MH PP PN LUBUK PAKAM KLAS IA


20 Hj. MARTALINA, SH. PP PN BINJAI PP PN MEDAN

21 FAKRIYANTI, SH., MH. PP PN BINJAI PP PN MEDAN

22 ARIYATI WACHYUNI SIREGAR, SE

KASUB.BAG. UMUM DAN KEUANGAN PN.

PEMATANG SIANTAR

KA.SUB.BAG. KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

PN SEI RAMPAH

23 TEMAZIDUHU HAREFA, SH PANITERA PN GUNUNG SITOLI

PANITERA PN. KISARAN

24 KENNEDY P. SITEPU, SH, MH HAKIM PN GUNUNG SITOLI

HAKIM PN SIBUHUAN

25 AGUNG CORY F. D. LAIA, SH, MH HAKIM PN GUNUNG SITOLI

HAKIM PN. SEI RAMPAH

26 SETIA BUDI SITEPU JURUSITA PN BINJAI JURUSITA PN

STABAT

27 MARIA CHRISTINE N

BARUS,S.IP.,SH.,MH HAKIM PN SENGETI

HAKIM PN STABAT

28 ASLAM IRFAN DAULAY,SH PANITERA PN TANJUNG BALAI

PANITERA PN STABAT

29 ARMADA SEMBIRING, SH. PANITERA PN TARUTUNG

PANITERA PN GUNUNG SITOLI

30 ROCKY B. F. SITOHANG, SH HAKIM PN SIDIKALANG

HAKIM PN GUNUNG SITOLI

31 VIA RAMALIA TARIGAN, SH.,MH PP PN TEBING TINGGI

PP PN LUBUK PAKAM

32 PINTA ULI BR TARIGAN, SH HAKIM PN JAKARTA

UTARA HAKIM PN

LUBUK PAKAM

33 PARLINDUNGAN SIHOMBING, SH. PANMUD HUKUM PN BALIGE

PP PN BINJAI

34 SYAFRIAL NASUTION, SE. FUNGSIONAL UMUM PT PALU

FUNGSIONAL UMUM PN

BINJAI

35 EKO PUTRA BANGUN, S.Kom. FUNGSIONAL UMUM PN TAPAKTUAN

FUNGSIONAL UMUM PN

BINJAI

36 CINTHYA AUDI DAULAY, A.Md. FUNGSIONAL UMUM

PN SIAK SRI INDRAPURA

FUNGSIONAL UMUM PN

BINJAI

37 MAINIZAR PP PN TEBING TINGGI

PP PN PEMATANG

SIANTAR

38 KASPENDI SEMBIRING, SH PANITERA PN MANDALING NATAL

PANITERA PN PEMATANG

SIANTAR

39 DANARDONO, SH KPN PROBOLINGGO WA.KPN

PEMATANG SIANTAR

221

40 SULHANUDDIN, SH.,MH HAKIM PN. PEKANBARU

WA.KPN KABANJAHE

41 LUCAS SAHABAT DUHA, SH, MH HAKIM PN JAMBI WA.KPN PADANG

SIDEMPUAN

42 ARMADA SEMBIRING, S.H PANITERA PN TARUTUNG

PANITERA PN GUNUNG SITOLI

43 ACHMADSYAH ADE MURY, SH, MH HAKIM PN LANGSA HAKIM PN

GUNUNG SITOLI

44 IMANUEL TARIGAN, S.Kom STAF PELAKSANA

BADAN DIKLAT KUMDIL MARI

STAF PN KISARAN

45 SYAWAL ASWAD SIREGAR, SH.M.Hum PANITERA PN STABAT

PANITERA PN BINJAI

46 AFRIZAL HADI, SH, MH KPN TANJUNG PATI KPN

SIDIKALANG

47 ASLAM IRFAN DAULAY, SH

PANITERA PN

TANJUNG BALAI PANITERA PN

STABAT

48 SOHE, SH.,MH KPN WONOSOBO WA.KPN LUBUK

PAKAM

49 DIANA ROMIN HARAHAP, S.H KASUBBAG

KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

KA.SUB.BAG UMUM DAN KEUANGAN

4. PROMOSI

NO NAMA

JABATAN

LAMA BARU

1 2 5 6

1 L. IRWAN SITUMORANG STAF PT MEDAN SEKRETARIS

PN SEI RAMPAH

2 DESILIA MAHARA, SE, SH STAF PT MEDAN

KA.SUB.BAG.

KEPEGAWAIAN,

ORTALA PN

MEDAN

3 RISWAN F. HARAHAP,SH., MH PP PN MEDAN PAN.MUD. PN

SIBUHUAN

4 M. YUSNI AFRIANTO, SH., MH PP PN MEDAN PAN.MUD. PN

TEBING TINGGI

5 JONTOR SIHOMBING, SH., MH PP PN MEDAN PANITERA PN

BENGKALIS

6 JESSIE S.K SIRINGO RINGO, SH CAKIM PN LUBUK

PAKAM HAKIM PN LIWA

7 ANNAS MUSTAQIM, SH.,M.Hum WKPN LUBUK

PAKAM

KPN LUBUK

PAKAM

222

8 GABE D. M. BORU SARAGIH, SH.,MH HAKIM PN LUBUK

PAKAM

WKPN

SIBUHUAN

9 IDRIS, SH.,MH PANMUD PERDATA

PN LUBUK PAKAM

PANITERA PN

SEI RAMPAH

10 SRI BUDIWATY PURBA, SH PP PN LUBUK

PAKAM

PANMUD

PIDANA PN

SIBUHUAN

11 HERITHA JULIETTA, SH.,MH PP PN LUBUK

PAKAM

PANMUD

PERDATA PN

SEI RAMPAH

12 IMMANUEL H. S. SIMATUPANG, SE FUNGSIONAL UMUM

PN LUBUK PAKAM

KASUBBAG.

PERENCANAAN,

TI DAN

PELAPORAN PN

SEI RAMPAH

13 ANDY SAPUTRA JSP PN LUBUK

PAKAM

JURUSITA PN

SEI RAMPAH

14 EDUWARD, SH.,MH HAKIM PN LUBUK

PAKAM WKPN DOBO

15 DANIEL RONALD, SH.,M.Hum HAKIM PN LUBUK

PAKAM

WKPN SUNGAI

PENUH

16 M.SYARIEF NASUTION, SH PP PN

PEMATANGSIANTAR

PANMUD PN SEI

RAMPAH

17 JHONNY HARTO, SH PP PN

PADANGSIDIMPUAN

PANMUD

PERDATA PN

SIBUHUAN

18 RINA LESTARI BR. SEMBIRING, SH.MH. HAKIM PN BINJAI WAKIL KETUA

PN TELUK

KUANTAN

19 OSDIN SIDAURUK, SH.MH. PANMUD PIDANA

PN BINJAI

PANITERA PN

SIBUHUAN

20 SRI WAHYUNI, SH., MH. PP PN BINJAI PANMUD

HUKUM PN SEI

RAMPAH

21 Dr. DAHLAN, SH., MH. WKPN KABANJAHE KPN

KABANJAHE

20 CONNY ROMORA SINAGA, ST STAF PN

KABANJAHE

PRANATA

KOMPUTER

21 MUHAMMAD REZA LUBIS, S.H STAF PN

MANDAILING NATAL

KA.SUB.BAG.

KEPEGAWAIAN

& ORTALA PN

KISARAN

22 KHAMOZARO WARUWU, SH.MH HAKIM PN

PEKANBARU

KPN RANTAU

PRAPAT

23 BURHANUDDIN, SH.MH WAPAN PN RANTAU PANITERA PN

223

PRAPAT SINGKAWANG

24 ESRA NOVRYANTA,SE

PENGADMINISTRASI

PN RANTAU

PRAPAT

KA.SUB.BAG.

UMUM DAN

KEUANGAN PN

SIBUHUAN

25 SOMI HOSNI, AMd.Kom

PENGADMINISTRASI

PN RANTAU

PRAPAT

KA.SUB.BAG.

PERENCANAAN,

TI DAN

PELAPORAN PN

SIBUHUAN

26 T. BAHARUDDIN, SH.MH WAPAN PN STABAT PANITERA PN

STABAT

27 E R U D I N, SH JSP PN STABAT JURUSITA PN

SIBUHUAN

28 SAHAT S.P. BANJARNAHOR, SH, MH WKPN SIDIKALANG KPN RANAI

29 MHD. IDHAM SIREGAR PP PN SIDIKALANG

PAN.MUD

HUKUM PN

BLANGPIDIE

30 DANIEL KEMIT, S.H. PANMUD HUKUM PN

MANDAILING NATAL

PANITERA PN

MANDALING

NATAL

31 HASANUDDIN, S.H. PP PN MANDAILING

NATAL

PANMUD

HUKUM PN

MANDAILING

NATAL

32 ROBERTO SITUMEANG,SH JSP PN BINJAI JURUSITA PN

STABAT

33 LORENTIUS RAJA SOPHAN

GIRSANG,SH.,MH.

PANMUD HUKUM PN

JAKARTA BARAT

PANITERA PN

STABAT

34 MARHOT PAKPAHAN, SH. WAPAN PN

MANDAILING NATAL

PANITERA PN

TARUTUNG

224

5. PENSIUN

NO NAMA JABATAN TMT PENSIUN PANGKAT

TERAKHIR

SATUAN KERJA

1 2 3 4 5 6

1 ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH, MH

NIP. 195104171980031002 HAKIM TINGGI 1/5/2018 IV/e PT MEDAN

2 SABAR TARIGAN SIBERO, SH, MH

NIP. 195105211983031001 HAKIM TINGGI 1-6-2018 IV/e PT MEDAN

3 PARLINDUNGAN SIAHAAN,SH

NIP.195507071981031005 PANITERA PENGGANTI 1-1-2018 IV/b PT MEDAN

4 MANGARATUA SIMARMATA, SH

NIP. 195512291982121001 PANITERA PENGGANTI 1-1-2018 IV/b PT MEDAN

5 H. BASTARIAL, SH, MH

NIP. 195608211986031003 PANITERA 1-9-2018 IV/e PT MEDAN

6 JAWATIN, SH

NIP. 195609121984031004 PANITERA PENGGANTI 1-10-2018 IV/b PT MEDAN

7 BUDIMAN

NIP. 196003151981031011 STAF 1-4-2018 III/c PT MEDAN

8 Rita Nani Br. Tarigan, Sm.Hk

NIP. 19600221 198803 2 002 Staf Kepaniteraan Perdata 01-03-2018 III/c PN MEDAN

9 Syarifuddin

NIP. 19600511 198103 1 002

Ka.Sub.Bag Kepegawaian 01-06-2018 III/d

PN MEDAN

225

10 M. Yusuf Harahap, SH

NIP. 19580517 198503 1 005

Panitera Pengganti 01-06-2018 III/d PN MEDAN

11 Zulkarnain, SH

NIP. 19580830 198103 1 001

Panitera Pengganti 01-09-2018 III/d

PN MEDAN

12 Masana Karo-Karo, SH

NIP. 19600707 198903 1 004

Jurusita 01-08-2018 III/d PN MEDAN

13 Syahrul Harahap

NIP. 19601027 198211 1 001

Jurusita Pengganti 01-11-2018 III/d

PN MEDAN

14 RAHALIM

NIP. 19600121 198603 1 003 Jurusita

21 / 01/ 2018 III/c

Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam Kelas I-A

15 HASIL SEMBIRING, SH

NIP. 19580810 198103 1 006 Panitera Pengganti

10 / 08/ 2018 III/d


Pakam Kelas I-A

11 GUNAWAN

NIP. 19651205 198603 1 004 Staf

27 / 07/ 2018 III/b


Pakam Kelas I-A

12 SUNDAR RIANTO

NIP. 19710305 199303 1 002

Staf

14 / 10/ 2018 III/a


Pakam Kelas I-A

13 ZULKIFLI, SH.

NIP. 19600613 198203 1 004 PANITERA PENGGANTI 01-06-2018 III/d PN BINJAI

14 SURYADI

NIP. 19600712 1998203 1 006 JURUSITA PENGGANTI 01-08-2018 II/d PN. BINJAI

15 Jalinson Damanik, SH.,MH

NIP. 19580428 198501 1 001 Panitera Pengganti 1 Mei 2018 IV/b

PN PEMATANG

SIANTAR

16 Martumpal Hutagalung, SH

NIP. 19580718 198203 1 001

Panitera Pengganti 1 Agustus 2018 IV/a

PN PEMATANG

SIANTAR

17 Mariani Sinaga

NIP. 19580929 198803 2 002

Panitera Pengganti 1 Oktober 2018 III/d

PN PEMATANG

SIANTAR

https://sikep.mahkamahagung.go.id/pegawai_detil/TjhPNkp5WUpHNHhZMWlhQkJteE9zQmwzbVNUZkhPSHB0RmRFaFBHSnhrTlB0cjRGaXowZjV3c0pmbU9pNCs4U3RXdWRSUVdOUFNNdG9wOVpINE9qS2c9PQ==

https://sikep.mahkamahagung.go.id/pegawai_detil/ai9wSXBDcThQQi9OZTdSOE44eG03SHNsVCsxdmpEaGFpWFBnc0ltUnZ4eWordWlsQ1JJaFdQa1AxN0xzaUZPV3hqV1N5RUl1S0FPR2lXall3SzBEdUE9PQ==

https://sikep.mahkamahagung.go.id/pegawai_detil/V3prMDZjbzVDa28remc3c2RLRlNBS1ExSEMzZTBKUVNPV1NvbHhzc3BhU3BKQmpsV0c4eEthN2FCR3ZIYkdteTNmcjJLR1ZYWEE2bExmNmY4WUtVZWc9PQ==

226

18 ARWINSAH NIP. 19600411 199303 1 003

Ka.Sub.Bag Kepegawaian &

Ortala

26 Pebruari 2018 III/c PN PADANG SIDEMPUAN

19 JUL AMRI NIP. 19601227 198803 1 003

Juru Sita 27 Desember

2018

IV/a PN PADANG SIDEMPUAN

20 MARAIMPUN NIP. 19601231 198603 1 014

Ka.Sub.Bag. Perencanaan IT Dan

Pelaporan

31 Desember

2018

III/c PN PADANG SIDEMPUAN

21 SYAHRIR EFFENDI

NIP.19580819 198103 1 005 PANITERA PENGGANTI 1-9-2018 IV/a PN. KISARAN

22 MASNAH SEMBIRING

NIP.195808091983112001

PANITERA PENGGANTI 1-8-2017 III/d

PN RANTAU PRAPAT

23 BISARA PANJAITAN, Sm.Hk

NIP. 19580121 199103 1 002 Panitera Pengganti 01/02/2018 III/c PN STABAT

24 M AMIN, SH

NIP. 19580205 198503 1 005 Panitera Pengganti 01/03/2018 III/d PN STABAT

25 ZAM-ZAM BUGIS

NIP. 19580608 198303 1 003 PANITERA PENGGANTI 01/07/2018 III/D PN. TANJUNG BALAI

26 ASAL BUDIMAN

NIP. 19601107 198403 1 001 JURUSITA 01/12/2018 III/C PN. TANJUNG BALAI

https://sikep.mahkamahagung.go.id/pegawai_detil/SGdpUUV2TE9Xd2RnU25WVUUvT0pxRytCbkl1THFUNDB3bUxYVHYvRjJUN3VzYjlBRDViamp3SC9NTEhXbGJobm1XbFZ5WVdJWndXYjJMWnptSU5NNmc9PQ==

227

No

Nam

a S

atk

er

KE

TU

A

WA

KIL

HA

KIM

PA

N

WA

PA

N

SE

KR

ET

AR

IS

KA

BA

G P

ER

EN

C. &

K

EP

EG

AW

AIA

N

KA

BA

G U

MU

M &

KE

UA

NG

AN

/

*KA

BA

G U

MU

M

KA

SU

BA

G K

EP

EG

. &

TI /

*KA

SU

BA

G

KE

PE

G. &

OR

TA

LA

KA

SU

BA

G K

EU

. &

PE

LA

PO

RA

N /

*KA

SU

BA

G U

MU

M

& K

EU

.

KA

SU

BA

G

RE

NP

RO

G &

A

NG

GA

RA

N /

*KA

SU

BA

G

PE

RE

NC

. T

I &

PE

LA

PO

RA

N

KA

SU

BA

G T

AT

A

US

AH

A &

RT

PA

NM

UD

PID

PA

NM

UD

PID

SU

S

PA

NM

UD

PD

T

*PA

NM

UD

PH

I

*PA

NM

UD

NIA

GA

*PA

NM

UD

P

ER

IKA

NA

N

PA

NM

UD

HK

M

PP

JS

JS

P

ST

AF

F

JU

ML

AH

1 PT. Medan 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 33 104

2 PN Medan 1 1 52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 4 15 20 151

3 PN Siantar 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 5 30

4 PN Binjai 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 18 3 3 6 47

5 PN Lubuk Pakam 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 5 10 70

6 PN Padang Sidimpuan

1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 8 2 1 3 28

7 PN Tarutung 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 3 2 26

8 PN Kabanjahe 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 4 15 47

9 PN Tanjung Balai 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 0 2 2 24

10 PN Sibolga 1 1 4 1 1 1 1 1 7 1 1 20

11 PN Tebing Tinggi 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 7 3 6 35

12 PN Kisaran 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2 4 30

13 PN Gunung Sitoli 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 1 1 23

14 PN Rantau Prapat

1 8 1 1 1 1 1 1 1 6 1 5 28

15 PN. Sidikalang 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 17

16 PN. Stabat 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 16 2 1 11 48

17 PN. Simalungun 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 2 3 1 29

18 PN. Mandailing Natal

1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 6 19

19 PN. Balige 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 21

20 PN. Sei Rampah 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

21 PN. Sibuhuan 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

228

Ket :

(*) Pengadilan Negeri Kelas IA, IB, II : 109 Org

Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus

(**) Hakim Tinggi : 24 Org (***) Hakim : 30 Org

(**) Hakim Ad Hoc : 3 Org (***) Hakim Ad Hoc : 22 Org

Hakim Yustisial : 1 Org

Hakim Non Palu : -

229

7. DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)

No Nama Jabatan Keterangan Unit

Organisasi

1 Linton Sirait, SH.,

MH

Hakim Tinggi Pelatihan Tematik Tindak

Pidana Pemilu

PT Medan

2 Agustinus Silalahi,

SH, MH

Hakim Tinggi Pelatihan Tematik Tindak

Pidana Pemilu

PT Medan

3 Prasetyo Ibnu Asmara Hakim Tinggi Pelatihan Tematik Tindak

Pidana Pemilu

PT Medan

4 Suwidya, SH, LLM Hakim Tinggi Pelatihan Penerapan Pasal

Penodaan Agama

Berdasarkan Prinsip Hak

Asasi Manusia

PT Medan

5 Dr. Albertina Ho, SH,

MH

Hakim Tinggi Pelatihan Penerapan Pasal

Penodaan Agama

Berdasarkan Prinsip Hak

Asasi Manusia

PT Medan


MH

Hakim Tinggi Pelatihan Lanjutan

(Advance Training) bagi

Hakim Lingkungan Hidup

dengan Topik “ Valuasi

Pemulihan dan Ganti Rugi

Lingkungan dalam Perkara

Lingkungan Hidup

PT Medan

7 Effendi Siregar,

SH.,MH

Kabag. Umum

dan Keuangan

Pelatihan Peningkatan

Kompetensi Aparat

Penegak Hukum Dalam

Penanganan dan

Rehabilitasi Pengguna

Narkoba

PT Medan


MH

Hakim Tinggi Training Of Trainer Akses

Perempuan Terhadap

Keadilan

PT Medan

9 Mery Dona Tiur

Pasaribu, SH MH

Ketua Diklat Kepemimpinan

Pengadilan XVI.XVII

Tahun 2018 di Mega

Mendung, Bogor

PN Gunung

Sitoli

11 Erwin Harefa, SH Sekretaris Diklat Kepemimpinan Tk

III Angkatan XII dan XIII

Tahun 2018

PN Gunung

Sitoli

12 Rahmat, H. A. Ashari

Hasibuan, SH, M.Kn

Hakim Pelatihan Tindak Pindaa

Pemilu dan Pilkada

PN Kisaran

13 Citra Andriany

Harahap, SE

Sekretaris Diklat PIM III PN Kisaran

14 Galih Rio Purnomo,

SH

Hakim Diklat Terpadu Sertifikasi

Sistem Peradilan Anak

(SPPA) TA 2018

PN

Mandailing

Natal

15 Deny Riswanto Ketua Diklat Tematik Tindak

Pidana Pemilu

PN

Mandailing

230


Organisasi

Natal

16 Rahmat Salaha

Pakpahan, SH

Hakim Diklat Tematik Tindak

Pidana Pemilu

PN

Mandailing

Natal

17 Aimafni Arli, SH.,

MH

Hakim Diklat Sertifikasi Hakim

Perikanan Seluruh

Indonesia

PN Medan

18 Ir. Tajuddin Hakim Diklat Sertifikasi Hakim

Perikanan Seluruh

Indonesia

PN Medan

19 Muhd. Ali Tarigan,

SH


Pidana Pemilu

PN Medan

20 Aswardi Idris, SH.,

MH


Pidana Pemilu

PN Medan

21 Masrul, SH., MH Hakim Diklat Tematik Tindak

Pidana Pemilu

PN Medan

22 Erintuah Damanik,

SH., MH

Hakim Sertifikasi Hakim Niaga PN Medan

23 Masrul, SH., MH Hakim Sertifikasi Hakim Niaga PN Medan

24 Fahren, SH., M.Hum Hakim Sertifikasi Hakim Niaga PN Medan

25 Sabarulina Br.

Ginting, SH., MH

Hakim Sertifikasi Hakim Niaga PN Medan

28 Mediana Br. Tarigan,

SE

Sekretaris Diklat PIM III Angkatan

XII dan XIII

PN

Pematang

Siantar

29 Dr. Dahlan, SH.,MH.

Ketua Diklat Kepemimpinan

Teknis Bagi Pimpinan

Pengadilan

PN

Kabanjahe

30 Sulhanuddin, SH.MH. Wakil Ketua Diklat Kepemimpinan

Teknis Bagi Pimpinan

Pengadilan

PN

Kabanjahe

31 Yohana Timora

Pangaribuan,

SH.,MHum


Pidana Pemilu

PN

Kabanjahe

32 Dessy Deria E.

Ginting,Sh.,

M.Hum


Pidana Pemilu

PN

Kabanjahe

33 Mohammad Arif N.

Harahap,SH.,MH


Lingkungan Hidup

PN

Kabanjahe

34 Bergin Ginting,

SH.,MH

Sekretaris Diklat Kepemimpinan Tk.

III

PN

Kabanjahe

35 Hasnul Tambunan,

S.H.,M.H.

Hakim Diklat Peserta Seleksi serta

Pendidikan dan Pelatihan

Sertifikasi Hakim

Lingkungan Hidup seluruh

Indonesia,

PN. Padang

Sidempuan

231


Organisasi

36 IRENE SILVIA

MANURUNG, SE,

SH, M.Si.

Staf Keuangan Diklat Akurasi Data

Keuangan dan Data BMN

Semester I Tahun 2018

PN. Padang

Sidempuan

37 ANGGREANA

ELISABETH RORIA

SORMIN, S.H.

Hakim Diklat Pelatihan Tematik

Tindak Pidana Pemilu

PN. Padang

Sidempuan

38 CAKRA TONA

PARHUSIP, S.H.



PN. Padang

Sidempuan

39 Bisnal Mariadi S,

S.Kom

Sekretais Diklat PIM III Angkatan

XII dan XIII

PN. Rantau

Prapat

40 Deni Albar, SH Hakim Diklat Pelatihan Tematik


PN. Rantau

Prapat

41 Arie Ferdian, SH Hakim Diklat Pelatihan Tematik


PN. Rantau

Prapat

42 Teuku Almadyan, SH,

MH


Perikanan Seluruh

Indonesia

PN. Rantau

Prapat

43 Anita Silitonga, SH,

MH

Hakim Diklat Sertifikasi Peradilan

Anak (SPPA) Seluruh

Indonesia

PN. Stabat

44 Rifa’I, SH Hakim Diklat Pelatihan Tematik


PN. Stabat

45 Hasanuddin, SH,

M.Hum



PN. Stabat

46 Dr. Firdaus Syafaat,

SH, MH

Hakim Diklat Teknis Fungsional

HKI bagi Hakim

Lingkungan Peradilan

Umum Seluruh Indonesia

PN. Stabat

47 A.E. Julizar, SH, MM Sekretaris Diklat PIM III Angkatan

XII dan XIII

PN. Stabat

48 Muhammad Arif

Nuryanta, SH, MH

Ketua Diklat Pimpinan Peradilan PN. Tebing

Tinggi

49 Albon Damanik,

SH,MH


Lingkungan Hidup

Peradilan Umum Seluruh

Indonesia

PN. Tebing

Tinggi

50 Mathilda C.K.

Sitohang, SH


Pengadilan Umum

Hubungan Industrial (PHI)

PN. Tebing

Tinggi

51

Anggalanton

B.Manalu, SH.,MH

Hakim Pendidikan dan Pelatihan

Terpadu Sertifikasi Sistem

Peradilan Pidana Anak

(SPPA) Seluruh Indonesia

PN. Lubuk

Pakam

52

Silvianingsih, SH.,MH

Hakim Peserta Pendidikan dan

Pelatihan Sertifikasi Hakim

Pengadilan Hubungan

Industrial (PHI)

PN. Lubuk

Pakam

53 GABE D. M. BORU

SARAGIH, SH.,MH

Hakim Pelatihan Tematik Tindak

Pidana Pemilu

PN. Lubuk

Pakam

232


Organisasi

54 Udut Widodo K.

Napitupulu, SH


Pidana Pemilu

PN. Lubuk

Pakam

55 Daniel Ronald,

SH.,M.Hum

Hakim Diklat HAM Bagi

Apgakum Kerjasama

dengan Kemenkumham RI

angkatan I

PN. Lubuk

Pakam

56 Alex, T. M. H.

Pasaribu, SH, MH

Wakil Ketua Pendidikan dan Pelatihan

Terpadu Sertifikasi Sistem

Peradilan Pidana Anak

(SPPA) Seluruh Indonesia

PN Sibolga

57 Tetty Siskha, SH, MH Hakim Diklat Sertifikasi Hakim

Perikanan seluruh

Indonesia

PN Sibolga

58 Rio Barten Timbul,

SH, MH

Wakil Ketua Diklat PIM Pengadilan

Angkatan XVI s/d XVII

PN Sei

Rampah

59 Vera Yetti Magdalena,

SH, MH

Ketua Diklat PIM Pengadilan PN Tanjung

Balai

60 Dr. Salomo Ginting,

SH, MH

Wakil Ketua Diklat PIM Pengadilan PN Tanjung

Balai

61 Sayed Fauzan, SH,

MH


Pidana Pemilu

PN. Tarutung

62 Hendrik Tarigan, SH,

MH


Pidana Pemilu

PN. Tarutung

233

B. PENYELESAIAN PERKARA

KEADAAN PERKARA

Jumlah perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Tinggi Medan pada

tahun 2018 secara umum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Berikut ini

uraian keadaan perkara di Pengadilan Tinggi Medan yang diterima dari Pengadilan

Negeri se wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan pada tahun 2018.

No

Nama

Sisa Perkara

Yang Lalu

Perkara

Masuk

Perkara

Yang

Diputus

Sisa

Perkara

Ket.

1.

PT Medan

1. Pidana 114 1238 1182 170

2. Pidana Khusus

Anak

4 42 45 1

3. Pidana Khusus

Tipikor

3 27 25 5

4. Perdata 127 476 498 105

Berdasarkan tabel Keadaan Perkara diatas, sisa jumlah perkara pidana di

Pengadilan Tinggi Medan pada tahun 2018 adalah 114 perkara perkara yang masuk

tahun 2018 sebanyak 1238 perkara, perkara yang selesai diputus pada tahun 2018

sebanyak 1182 perkara. Sehingga sisa perkara pidana yang belum putus pada tahun

2018 sebanyak 170 perkara. Demikian juga dengan perkara Pidana Khusus Anak, sisa

jumlah perkara tahun 2018 adalah 4 perkara, masuk tahun 2018 sebanyak 42 perkara,

perkara diputus pada tahun 2018 sebanyak 45 perkara, sisa belum putus pada tahun

2018 sebanyak 1 perkara, perkara Pidana Khusus Tipikor adalah sisa jumlah perkara

tahun 2018 adalah 3 perkara, masuk tahun 2018 sebanyak 27 perkara, perkara diputus

pada tahun 2018 sebanyak 25 perkara, sisa belum putus pada tahun 2018 sebanyak 5

perkara, selanjutnya untuk perkara Perdata sisa tahun 2018 adalah 127 perkara, masuk

tahun 2018 sebanyak 476 perkara, perkara diputus pada tahun 2018 sebanyak 498

perkara, sisa belum putus pada tahun 2018 sebanyak 105 perkara.

Selanjutnya kami uraikan kumulasi jumlah perkara yang diterima dan diputus di

234

Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan pada tahun 2018, yang

meliputi 20 (dua puluh) satker Pengadilan Negeri se Sumatera Utara.

No

Nama

Sisa

Perkara

Yang

Lalu

Perkara

Masuk

Perkara

Yang

Diputus

Sisa

Perkara

Ket.

1.

Pengadilan Negeri se-

wilayah hukum PT

Medan

1. Pidana Biasa 3683 16006 16021 3668

2. Pidana Khusus Anak 12 417 407 22

3. Pidana Khusus Tipikor 50 128 137 41

4. Pidana Perikanan 17 23 32 8

5. Pidana Singkat 0 324 324 0

6. Pidana Cepat 0 359 359 0

7. Pidana Ringan 0 0 0 0

8. Pidana lalulintas/

Tilang

0 175925 175925 0

9. Perdata Gugatan 968 2287 2078 1177

10. Perdata Gugatan

sederhana

7 404 396 15

11. Perdata Permohonan 101 2725 2815 107

12. Perdata Khusus Niaga 2 34 27 9

13. Perdata Khusus PHI 150 284 338 96

14. Praperadilan 12 230 223 19

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu.

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada Pengadilan Tinggi Medan adalah

sebagai berikut :

No.

Jenis Perkara

Diputus tepat

waktu

Diputus lewat

waktu

Ket.

1. Pidana 1182 0

2. Pidana Khusus Anak 45 0

3. Pidana Khusus Tipikor 25 0

4. Perdata 381 117

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada Pengadilan Negeri oleh karena

tidak ada format yang ditetapkan untuk itu, masing-masing melaporkan dengan format

235

yang berbeda sesuai dengan yang tertera pada laporan Tahunan masing-masing

Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan.

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK di

Pengadilan Negeri juga telah dilaporkan satker Pengadilan Negeri se wilayah hukum

Pengadilan Tinggi Medan dalam Laporan Tahunan masing-masing Pengadilan Negeri

dalam laporan dan format yang berbeda.

Jumlah perkara Perdata yang berhasil di mediasi yang dikompilasi dari seluruh

Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan sebanyak : 27 (dua

puluh tujuh) berkas perkara, dengan rincian sebagai berikut :


1. PN Medan 8

2. PN Tebing Tinggi 3

3. PN Tebing Kisaran 3

4. PN Lubuk Pakam 3

5. PN Pematang Siantar 2

6. PN Balige 2

7. PN Binjai 1

8. PN Sibolga 1

9. PN Kabanjahe 1

10 PN Stabat 1

11. PN Simalungun 1

12. PN Sidikalang 1

Jumlah : 27

Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi setelah dikompilasi dari

seluruh Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan adalah

sebanyak : 30 (tiga puluh) berkas perkara, dengan rincian sebagai berikut :


1. PN Medan 11

2. PN Tarutung 6

3. PN Tebing Tinggi 1

4. PN Lubuk Pakam 2

5. PN Pematang Siantar 1

6. PN Balige 2

7. PN Sidikalang 1

8. PN Sibolga 2

236

9. PN Binjai 1

10 PN Kabanjahe 1

11. PN Simalungun 1

12. PN Sidikalang 1

Jumlah : 30

237

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki satuan kerja Pengadilan di Wilayah

Hukum Pengadilan Tinggi Medan hingga akhir tahun 2018 sebagai berikut :

1. PENGADILAN TINGGI MEDAN

a. Keadaan Gedung

Tabel : Ruangan Kantor Pengadilan Tinggi Medan

No. Ruangan Kantor Jumlah Keterangan

1. Ruang Ketua 3 Ruang Kondisi Baik

2. Ruang Wakil Ketua 2 Ruang Kondisi Baik

3. Ruang Hakim Tinggi 11 Ruang Kondisi Baik

4. Ruang Panitera 1 Ruang Kondisi Baik

5. Ruang Sekretaris 1 Ruang Kondisi Baik

6. Ruang Wakil Panitera 1 Ruang Kondisi Baik

7. Ruang Kepala Bagian 2 Ruang Kondisi Baik

8. Ruang Kepaniteraan Muda Pidana 1 Ruang Kondisi Baik

9. Ruang Kepaniteraan Muda Perdata 1 Ruang Kondisi Baik

10. Ruang Kepaniteraan Muda Hukum 3 Ruang Kondisi Baik

11. Ruang Kepaniteraan Muda Pidana Tipikor 2 Ruang Kondisi Baik

12. Ruang Panitera Pengganti 1 Ruang Kondisi Baik

13. Ruang Sub Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga 1 Ruang Kondisi Baik

14. Ruang Sub Bag. Rencana Program dan Anggaran 1 Ruang Kondisi Baik

15. Ruang Sub Bag. Kepegawaian dan TI 1 Ruang Kondisi Baik

16. Ruang Sub Bag. Keuangan dan Pelaporan 1 Ruang Kondisi Baik

17. Ruang Sidang 3 Ruang Kondisi Baik

238

18. Ruang Server dan TI 1 Ruang Kondisi Baik

19. Ruang Arsip Perkara 3 Ruang Kondisi Baik

20. Ruang Perpustakaan 1 Ruang Kondisi Baik

21. Ruang Tamu Terbuka 1 Ruang Kondisi Baik

22. Ruang Rapat Pimpinan 1 Ruang Kondisi Baik

b. Fasilitas Perkantoran

Tabel : Fasilitas Perkantoran Pengadilan Tinggi Medan

No Nama Barang Jumlah

(unit)

Kondisi (Unit)

Ket.

Baik

Rusak

Ringan

Rusak

Berat

1. Komputer / PC 35 30 5

2. Laptop 50 40 10

3. Printer 47 30 10 7

4. Infokus 4 4

5. PABX 1 1

6. Mesin Fotokopi 1 1 Sewa

7. AC Split 92 92

8. Fazmile 2 2

9. CCTV 1 1

10. Genset 1 1

11. Exhause Fan 4 4

12. Televisi / LCD Monitor 19 19

13. Brankas 2 2

239

14. Mesin Absensi / Finger Print 2 2

15. Scanner 2 2

16. Server 2 2

17. Rak Server 1 1

c. Kenderaan Dinas

Tabel : Jenis Kendaraaan Dinas Pengadilan Tinggi Medan

No. Uraian Tahun

Perolehan

Kondisi

Ket Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

I. Jenis Kenderaan Roda 4

1. Sedan Camry BK1280 J 2005 V

2. Sedan Altis BK 4 2006 V

3. Sedan Vios BK 6 2009 V

4. Minibus Pajero BK 1866 L 2014 V

5. Minibus Inova BK 1393 L 2011 V

6. Minibus Inova BK 7 2009 V

7. Minibus Inova BK 1408 L L 2011 V

8. Minibus Avanza BK 1698 K 2009 V

9. Minibus Kuda BK 1855 L 2003 V

II. Jenis Kenderaan Roda 2

1. Mega Pro BK 3871 K 2005 V

2. Mega Pro BK 5611 K 2008 V

3. Bebek Honda BK 5613 K 2008 V

4. Bebek Honda BK 2003 L 2011 V

240




d. Rumah Dinas

Tabel : Kondisi Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Medan

No Uraian

Jumlah

(Unit)

Kondisi

Ket Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

1. Rumah Dinas Ketua 1 1

2. Rumah Dinas Wakil Ketua 1 1

3. Rumah Dinas Hakim Tinggi 14 7 6 1

4. Rumah Dinas Panitera 1 1

5. Rumah Dinas Sekretaris 1 1

2. PENGADILAN NEGERI MEDAN

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Medan dibangun diatas tanah seluas

8.383m2, terdiri dari 3 (tiga) gedung, dimana gedung A dan B termasuk salah satu

gedung bersejarah di kota Medan (Gedung Cagar Budaya), sedangkan gedung C yang

baru saja diresmikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI yang terdiri dari 3

lantai.Berikut ini Matriks Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Medan kelas I-A

Khusus.:

NO SARANA/PRASARANA JUMLAH KETERANGAN

I GEDUNG

1 Ruang Ketua 1 Gedung B

241


2 Ruang Wakil Ketua 1 Gedung B

3 Ruang Panitera 1 Gedung B

4 Ruang Kerja Hakim 12 Gedung B

5 Ruang Tunggu Ketua 1 Gedung B

6 Ruang Rapat Aanmaning 1 Gedung B

7 Ruang Arsip 4 Gedung B

8 Ruang Jurusita 2 Gedung B

9 Ruang Sidang 13 Gedung A dan

Zetting Plat

10 Ruang Kepaniteraan 11 Gedung A

11 Ruang Tahanan 6 Gedung C Lt. 1

12 Ruang Saksi/ Saksi Ahli 2 Gedung C Lt. 1

13 Ruang Perlindungan Saksi 1 Gedung C Lt. 1

14 Ruang Pantry 1 Gedung C Lt. 1

15 Ruang Tunggu Jaksa 1 Gedung C Lt. 1

16 Ruang Sekretaris 1 Gedung C lt. 2

17 Ruang Kepala Bagian Umum 1 Gedung C lt. 2

18 Ruang Sub Bagian 3 Gedung C lt. 2

19 Ruang Kaukus 1 Gedung C lt. 2

20 Ruang Perpustakaan 1 Gedung C lt. 2

21 Ruang Teleconfrence 1 Gedung C lt. 2

22 Ruang Mediasi 2 Gedung C lt. 2

23 Ruang Ramah Anak 1 Gedung C lt. 2

24 Ruang Diversi 1 Gedung C lt. 2

25 Ruang Saksi Korban 1 Gedung C lt. 2

26 Ruang Petugas 1 Gedung C lt. 2

242


27 Ruang Media Center 1 Gedung C lt. 2

28 Ruang Panitera Pengganti 2 Gedung C lt. 3

29 Ruang Baca Berkas 1 Gedung C lt. 3

30 Ruang Server 1 Gedung C lt. 3

31 Ruang Pantry 1 Gedung C lt. 3

32 Ruang Sidang Anak 1 Gedung C lt 2

32 Ruang Rapat Kreditur 1 Gedung C lt.3

33 Ruang Ibu menyusui anak 1 Gedung C lt.1

II FASILITAS PERKANTORAN

1 Portable Generating Set 1 Unit

2 Bor 1 Unit

3 Mesin Ketik Manual Standard (14-16

Inci)

2 Unit

4 Mesin Fotocopy Lainnya 1 Unit

5 Lemari Besi/Metal 37 Unit

6 Lemari Kayu 44 Unit

7 Rak Besi 6 Unit

8 Filling Cabinet Besi 28 Unit

9 Brandkas 2 Unit

10 Tempat Menyimpan Gambar 7 Unit

11 Tabung Pemadam Api 5 Unit

12 CCTV-Camera Control Television

System

16 Unit

13 Papan Visual/Papan Nama 6 Unit

14 White Board 21 Unit

15 Hand Metal Detector 1 Unit

243


16 LCD Projector/Infocus 1 Unit

17 Perkakas Kantor Lainnya 44 Unit

18 Meja Kerja Kayu 144 Unit

19 Kursi Besi/Metal 475 Unit

20 Kursi Kayu 113 Unit

21 Sice 11 Unit

22 Bangku Panjang Besi/Metal 26 Unit

23 Bangku Panjang Kayu 61 Unit

24 Meja Rapat 23 Unit

25 Meja Komputer 24 Unit

26 Tempat Tidur Kayu 1 Unit

27 Meja Reseosionis 1 Unit

28 Kasur/Spring Bed 1 Unit

29 Partisi 16 Unit

30 Jam Mekanis 2 Unit

31 A. C. Window 1 Unit

32 A. C. Split 36 Unit

33 Kipas Angin 16 Unit

34 Televisi 5 Unit

35 Amplifier 7 Unit

36 Loudspeaker 6 Unit

37 Sound System 4 Unit

38 Megaphone 1 Unit

39 Microphone 10 Unit

40 Stabilitator 8 Unit

244


41 Timbangan Orang 1 Unit

42 Alat Hiasan 15 Unit

43 Lambang Garuda Pancasila 6 Unit

44 Tiang Bendera 28 Unit

45 Pataka 5 Unit

46 Kaca Hias 6 Unit

47 Dispenser 2 Unit

48 Mimbar/Podium 1 Unit

49 Lambang Instansi 1 Unit

50 Handy Cam 2 Unit

51 Gordyin/Kray 3 Unit

52 Uninterruptible Power Supply (UPS) 8 Unit

53 Digital Audio Taperecorder 2 Unit

54 Peralatan Studio Audio Lainnya 1 Unit

55 Telephone (PABX) 1 Unit

56 Minor Surgical Set (Alat Kedokteran

Umum)

1 Unit

57 Stetoscope (Alat Kedokteran Umum) 1 Unit

58 Tensimeter 1 Unit

59 Waskom 1 Unit

60 Timbangan Badan (Alat Kedokteran

Umum)

1 Unit

61 P. C. Unit 35 Unit

62 Lap Top 156 Unit

63 Hard Disk 7 Unit

64 CPU (Peralatan Personal Komputer) 1 Unit

245


65 Monitor 2 Unit

66 Printer (Peralatan Personal Komputer) 52 Unit

67 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 1 Unit

68 External CD/DVD Drive (ROM) 1 Unit

69 Peralatan Personal Komputer Lainnya 2 Unit

70 Server 8 Unit

71 Hub 12 Unit

72 Modem 2 Unit

73 Wireless Access Point 90 Unit

74 Peralatan Jaringan Lainnya 8 Unit

75 Voice Recorder 5 Unit

76 Monografi 4 Unit

77 Peta (Map) 1 Unit

78 Blue Print 10 Unit

79 Piala 49 Unit

80 Audio Mixing Portable 3 Unit

Kendaraan Dinas

No. Uraian Tahun

Perolehan

Kondisi

Ket Baik

Rusak

Ringan

Rusak

Berat

I Jenis Kendaraan Roda 4

1 Sedan Vios 2007 V

2 Sedan Vios 2018 V

3 Minibus 1999 V

246

4 Minibus 2006 V

5 Minibus 2011 V

6 Minibus 2011 V

II Jenis Kendaraan Roda 2

1 Honda 1999 V

2 Honda 2000 V

3 Honda 2006 V

4 Honda 2006 V

5 Honda 2007 V

6 Honda 2005 V

7 Honda 2005 V

8 Honda 2005 V

9 Honda 2011 V

Rumah Dinas

No. Uraian Jumlah

Kondisi

Ket Baik

Rusak

Ringan

Rusak

Berat

I. Rumah Dinas

1 Rumah Dinas Ketua 1 V

2 Rumah Dinas Wakil Ketua 1 V

3 Rumah Dinas Hakim 18 V

247

3. PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM

Manajemen Asset Barang Milik Negara

Manajemen asset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang

mencakup seluruh siklus hidup asset. Selama tahun 2018 Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam Kelas I-A mengelola asset/barang milik negara meliputi :

Tanah

Beberapa asset berupa tanah yang berada dalam penguasaan Mahkamah Agung RI cq

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel

berikut di bawah ini.

Gedung dan Bangunan

Gedung yang dimiliki Pengadilan Negeri Lubuk Pakam per 30 Nopember 2018 yaitu :

Kenderaan Dinas

Kenderaan dinas yang dimiliki Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A

per 31 Desember 2018 yaitu :

No Tanah Luas Tanah

1. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II 6,259 M2

2. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 5,943 M2

No Gedung dan Bangunan Satuan (Unit)

1. Bangunan Gedung Kantor Permanen 3

2. Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen 2

3. Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen 10

248

No Uraian Tahun

Perolehan

Kondisi Ket

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

I Jenis Kenderaan Roda 4

1. Minibus Kijang Inova 2010 - Rusak

Ringan -

2. Minibus Kijang Inova Baik - - Pinjam

Pakai

II Jenis Kenderaan Roda 2

1. Supra X 125 2007 - Rusak

Ringan -

BK

2074 M


Ringan -

BK

2479 M


Ringan -

BK

2480 M


Ringan -

BK

2481 M

Rumah Dinas

No Uraian Jumlah

Kondisi

Ket Baik

Rusak

Ringan No

I Rumah Dinas

1. Rumah Dinas Ketua 1 Unit - Rusak

Ringan - -

2. Rumah Dinas Wakil Ketua 1 Unit - Rusak

Berat - -

3. Rumah Dinas Hakim 10 Unit 5 Baik 2 Rusak

Ringan

3 Rusak

Berat -

4 Rumah Dinas Panitera - - - - -

5 Rumah Dinas Sekretaris - - - - -

Sarana/Prasarana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A

No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Ket

I Ruangan

1 Ruang Ketua 1 Buah Baik

2 Ruang Wakil Ketua 1 Buah Baik

3 Ruang Hakim 7 Buah Baik

249

4 Ruang Panitera 1 Buah Baik

5 Ruang Sekretaris 1 Buah Baik

6 Ruang Wapan 1 Buah Baik

7 Ruang Sidang Umum 6 Buah Baik

8 Ruang Panitera Muda Pidana 1 Buah Baik

9 Ruang Panitera Muda Perdata 1 Buah Baik

10 Ruang Panitera Muda Hukum 1 Buah Baik

11 Ruang Panitera Pengganti 4 Buah Baik

12 Ruang Umum dan Keuangan 1 Buah Baik

13 Ruang Kepegawaian, Organisasi dan

Tata Laksana 1 Buah Baik

14 Ruang Perencanaan, TI & Pelaporan 1 Buah Baik

15 Ruang Perpustakaan 1 Buah Baik

16 Ruang Mediasi 1 Buah Baik

17 Ruang Laktasi 1 Buah Baik

18 Ruang Arsip Pidana 4 Ruang Baik

19 Ruang Arsip Perdata 1 Ruang Baik

20 Ruang Tunggu Umum 1 Ruang Baik

21 Ruang Kaukus 1 Ruang Baik

22 Ruang Diversi 1 Ruang Baik

23 Ruang Teleconference 1 Ruang Baik

24 Ruang Akreditasi 1 Ruang Baik

25 Ruang Ramah Anak 1 Ruang Baik

26 Ruang Tunggu Jaksa 1 Ruang Baik

26 Ruang Kasir 1 Ruang Baik

27 Ruang Piket Posbakum 1 Ruang Baik

28 Ruang/Kantin - Sederhana

29 Ruang/Musholah - Baik

II Sarana / Prasarana Fasilitas

Perkantoran

1 Komputer 9 Rusak Berat

2 Laptop 14 Baik

3 Infokus 1 Baik

4 PC 26 Baik

5 Genset 1 Baik

6 Scaner 3 Baik

7 Printer 19 Baik

8 Faximili 1 Baik

9 Server 2 Baik

10 Router 1 Baik

11 Box Corer 5 Baik

12 AC 31 Baik

13 Kipas Angin 15 Baik

14 Televisi 1 Baik

250

15 Filing Cabinet Besi 19 Rusak Ringan

16 Brankas 3 Baik

17 Felling Cabinet Kayu 10 Baik

18 CCTV 2 Baik

19 Meja Kerja Besi / Metal 1 Rusak Berat

20 Meja Kerja Kayu 250 Baik/Rusak

Ringan

21 Kursi Besi/Metal 267 Baik / Rusak

Ringan

22 Kursi Kayu 115 Baik / Rusak

23 Sice 24 Rusak Ringan

24 Bangku Panjang Kayu 36 Baik/Rusak

Ringan

25 Loudspeaker 2 Baik

4. PENGADILAN NEGERI BINJAI

Kendaraan Dinas

No.

U R A I A N

Tahun

Perolehan

Kondisi

Ket Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat


1. Toyota Kijang 2001 1 - -

2. Toyota Kijang Inova E 2007 1 - -

3. Toyota Kijang Inova E 2011 1 - -


1. Suzuki A 100 1982 - - 1

2. Yamaha V 100 E 1997 - - 1

3. Yamaha V 100 E 1982 - - 1

4. Honda NF 125 SD 2005 1 - -

5. Honda NF 125 SD 2005 1 - -

6. Honda NF 125 TD 2005 1 - -

7. Honda NF 125 TD 2008 - - 1

8. Honda NF 125 TD 2008 - - 1

SARANA / PRASARANA PENGADILAN NEGERI BINJAI

No. Sarana / Prasarana Gedung JUMLAH KET

1. RUANG KETUA 1

251

2. RUANG WAKIL KETUA 1

3. RUANG HAKIM 3

4. RUANG PANITERA 1

5. RUANG SEKRETARIS 1

6. RUANG WAKIL PANITERA 1

7. RUANG PIDANA 1

8. RUANG PERDATA 1

9. RUANG HUKUM 1

10. RUANG UMUM KEUANGAN 1

11. RUANG KEPEGAWAIAN DAN

ORTALA

1

12. RUANG PERPUSTAKAAN 1

13. RUANG ARSIP 1

14. RUANG PANITERA PENGGANTI 1

15. RUANG RAPAT KETUA 1

16. RUANG SIDANG CAKRA 1

17. RUANG SIDANG CANDRA 1

18. RUANG SIDANG SARI (Anak) 1

19. RUANG TUNGGU ANAK

(Korban/Saksi)

1

20. RUANG DIFABEL 1

21. RUANG PU 1

22. RUANG POSBAKUM 1

23. RUANG MEDIASI DAN DIVERSI 1

24. RUANG LAKTASI 1

25. RUANG KESEHATAN 1

26. RUANG TAHANAN PRIA 1

252

27. RUANG TAHANAN WANITA 1

28. RUANG TAHANAN ANAK 1

29. RUANG GUDANG I 1

30. RUANG GUDANG II 1

31. RUANG GUDANG III 1

32. RUANG POS JAGA DEPAN 1

SARANA / PRASARANA PENGADILAN NEGERI BINJAI

No. SARANA / PRASARANA FASILITAS

PERKANTORAN

JUMLAH KET

1. SCANNER 5

2. RAK-RAK PENYIMPAN 1

3. LEMARI PENYIMPAN 3

4. MESIN KETIK MANUAL PORTABEL (11-13

INCI)

7

5. MESIN KETIK MANUAL LANGEWAGON

(18-27 INCI)

6

6. MESIN STENSIL MANUAL FOLIO 1

7. LEMARI BESI/METAL 7

8. LEMARI KAYU 38

9. RAK BESI 23

10. RAK KAYU 11

11. FILING KABINET BESI 24

12. BRANDKAS 1

13. CCTV – Camera Control Television System 2

14. WHITE BOARD 14

15. HAND METAL DETECTOR 1

16. PERKAKAS KANTOR LAINNYA 1

17. MEJA KERJA KAYU 110

18. KURSI BESI / METAL 171

19. KURSI KAYU 44

20. SICE 7

21. BANGKU PANJANG KAYU 8

22. MEJA RAPAT 1

23. MEJA KOMPUTER 6

24. MEJA KETIK 1

25. MEJA MARMER -

253

26. KURSI FIBER GLAS / PLASTIK 2

27. PARTISI 1

28. JAM ELEKTRONIK 10

29. A.C. SPLIT 25

30. KIPAS ANGIN 25

31. TELEVISI 3

32. TAPE RECORDER (Alat Rumah Tangga

lainnya (home use)

1

33. AMPLIFIER 1

34. EQUALIZER 1

35. LOUDSPEAKER 1

36. SOUND SYSTEM 1

37. MICROPHONE 1

38. MICROPHONE TABLE STAND 1

39. UNIT POWER SUPPLY 3

40. LAMBANG GARUDA PANCASILA 3

41. GAMBAR PRESIDEN / WAKIL PRESIDEN 2

42. TIANG BENDERA 2

43. KACA HIAS 1

44. PALU SIDANG 2

45. MEJA POTONG 1

46. GORDYN / KRAY 1

47. KABEL ROLL 1

48. PESAWAT TELEPHONE -

49. FAXCIMILE -

50. LOCAL BATTERY TELEPHONE -

51. FINGER PRINTER TIME AND

ATTANDANCE ACCSES CONTROL

SYSTEM

2

52. POWER SUPPLY (ALAT LABOTARIUM

IMMUNOLOGI)

-

53. GENERATOR 1

54. STABILIZER / UPS -

55. MEJA KERJA (ALAT LABORATORIUM

LAINNYA)

-

56. P.C UNIT 14

57. LAP TOP 13

58. AUTO SWITCH/DATA SWITCH 1

59. PRINTER (PERALATAN PERSONAL

KOMPUTER)

23

60. SERVER 2

61. ROUTER 1

254

Rumah Dinas

No.

U R A I A N

JLH

Kondisi

Ket Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

1 Rumah Dinas Ketua 1 1 - -

2. Rumah Dinas Wakil Ketua 1 1 - -

3. RUMAH DINAS HAKIM 10 6 2 2

5. PENGADILAN NEGERI KABANJAHE

Sarana dan Prasarana Gedung

Pengadaan

Sarana dan Prasarana Gedung di Pengadilan Negeri Kabanjahe terdiri dari :

I. Bangunan Gedung Kantor Permanen seluas 3,375 M2 terdiri 2 (dua) lantai

pembuatan pada tahun 1976 dengan jumlah ruangan sebagai berikut ;

1. Ruang Ketua Pengadilan;

2. Ruang Wakil Ketua;

3. Ruang Rapat Ketua Pengadilan;

4. Ruang Tunggu Tamu Ketua Pengadilan;

5. Ruang Ketua Majelis Hakim I;

6. Ruang Ketua Majelis Hakim II;

7. Ruang Ketua Majelis Hakim III;

8. Ruang Hakim IV;

9. Ruang Hakim V;

10. Ruang Hakim VI;

11. Ruang Hakim VII;

12. Ruang Transit Hakim ;

13. Ruang Panitera/Sekretaris;

14. Ruang Sekretaris

15. Ruang Wakil Panitera;

16. Ruang Panitera Muda Pidana;

17. Ruang Kepaniteraan Pidana;

18. Ruang PaniteraMuda Perdata;

19. Ruang Kepaniteraan Perdata;

20. Ruang Subbag Umum dan Keuangan;

21. Ruang Subbag Keportala;

22. Ruang Subbag Perencanaan,IT dan Pelaporan;

23. Ruang Panitera Pengganti;

255

24. Ruang Sidang Kartika;

25. Ruang Sidang Candra;

26. Ruang Sidang Tirta (Anak);

27. Ruang Sidang Cakra;

28. Ruang Tunggu Anak;

29. Ruang Mediasi;

30. Ruang Bertamu ;

31. Ruang Arsip I;

32. Ruang Arsip II;

33. Ruang Perpustakaan;

34. Ruang Tahanan Pria;

35. Ruang Tahanan Wanita;

36. Ruang Tunggu Anak;

37. Ruang Server;

38. Ruang Printer;

39. Ruang Posbakum;

40. Ruang Tunggu Jaksa;

41. Ruang Pengacara;

42. Ruang Sekretariatan Akreditasi dan Reformasi Birokrasi;

43. Ruang Kaukus;

44. Ruang Laktasi/Kesehatan;

45. Ruang Mediasi;

46. Ruang Diversi;

47. Ruang Tunggu Difabel;

48. Mushola;

49. Kantin;

50. Gudang.

II. Bangunan gedung tempat sidang/Zetting Plat di Kecamatan Tigabinanga

seluas 998 M2 terdiri 1 (satu) lantai pembuatan pada tahun 1981.

III. Rumah Dinas Gol. II Tipe B permanen seluas 120 M2 tahun pembuatan 1977

sebanyak 1 (satu) unit.

IV. Rumah Dinas Gol. II Tipe C permanen seluas 70 M2 sebanyak 8 (delapan)

unit yang semuanya ditempati.

Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Kabanjahe mendapatkan anggaran untuk

pembangunan Gedung Tahap ke-3 (tiga).

256

a. Pemeliharaan

Pengelolaan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung untuk Tahun 2018 telah

berjalan sesuai dengan Perencanaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Tahun

20178 Untuk Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang termasuk didalamnya

Belanja Barang ada anggaran Perawatan Gedung Kantor dan Perawatan Sarana

Gedung dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA tahun 2018.

b. Penghapusan

Di Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk tahun 2018 sudah mengajukan

penghapusan namun sebelum penghapusan akan terlebih dahulu dilakukan chek

opname fisik Barang Milik Negara (BMN), guna mengklasifikasikan barang yang

rusak berat dan barang yang rusak ringan.

Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Sarana dan Prasarana fasilitas gedung di Pengadilan Negeri Kabanjahe terdiri dari :

No. NAMA BARANG JUMLAH KONDISI

1 Kendaraan Dinas roda 4 (empat) 4 Buah Baik

2 Kendaraan Dinas roda 2 (dua) 6 Buah Baik

3 Lemari besi metal / Penyimpan 1 Buah Baik

4 Lemari Kayu 24 Buah Baik

5 Filling cabinet besi 24 Buah Baik

6 Papan visual / papan nama 5 Buah Baik

7 White Board 13 Buah Baik

8 Mesin Absensi 1 Buah Baik

9 Meja Kerja Kayu 96 Buah Baik

10 Meja kerja besi/metal 8 Buah Baik

11 Kursi besi/metal 180 Buah Baik

12 Kursi kayu 89 Buah Baik

13 Sice / sofa 6 Buah Baik

14 Bangku Panjang Kayu 21 Buah Baik

15 Meja resepsionis 1 Buah Baik

16 Meja rapat 1 Buah Baik

17 Meja computer 1 Buah Baik

18 Meja sidang 1 Buah Baik

19 Kursi fiber glas/plastic 18 Buah Baik

20 Loudspeaker 4 Buah Baik

21 Partisi 2 Buah Baik

22 Jam mekanis 11 Buah Baik

257

23 Jam elektronik 2 Buah Baik

24 Sound system 1 Buah Rusak

25 Wireless 1 Buah Baik

26 Lambang garuda pancasila 6 Buah Baik

27 Faximile 1 Buah Baik

28 PC unit 11 Buah 4 rusak

29 Laptop 11 Buah Baik

30 Printer 12 Buah 7 rusak

31 LCD Monitor 2 Buah Baik

32 Telepon 2 Buah Baik

33 Acces Point 20 Unit Baik

34 Stabilizer 15 KVA 1 Unit Baik

35 UPS SERVER 20 KVA 1 Unit Baik

36 Rak Server 1 Unit Baik

7. PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI

Manajemen asset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang

mencakup seluruh siklus hidup asset. Selama tahun 2018 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

mengelola asset/barang milik Negara meliputi :

Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi digunakan untuk

kepentingan dinas jabatan yaitu didirikan Gedung dan/atau Bangunan Rumah

Negara/Dinas yang diperuntukkan untuk Ketua, para Hakim, Pejabat di lingkungan

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Beberapa asset berupa tanah yang berada dalam

penguasaan Mahkamah Agung RI cq Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Tahun 2018

dapat dilihat dalam tabel berikut di bawah ini.

Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan yang di kelola dan tercatat dalam Laporan Barang Milik

Negara (BMN) Pengadilan Negeri Tebing Tinggi per Desember 2018 yaitu :

No Tanah Luas Tanah

1. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I 2.674M2

2. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II 203 M2

3. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 6.831 M2

258

Kenderaan Dinas

Kenderaan dinas yang dimiliki Pengadilan Negeri Tebing Tinggi per 30 Nopember

2018 yaitu :

No Uraian

Tahun

Perolehan

Kondisi Ket

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat


1. Minibus Kijang Inova 2006 v BK

1393 VQ


1194 N


1269 N


1. Suzuki A-10.VIII 1985 v BK 6060

2. Yamaha Alfa 1996 v BK 2785 J

3. Honda 125 2006 v BK

2036 N

4. Honda 125 2006 v BK

2037 N

5. Honda NF 125 SD 2007 v BK

2286 N

6. Honda NF 125 TD 2009 v BK

2794 N


2795 N


2796 N



2. Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen 8

3. Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen 1

259

Rumah Dinas

No Uraian Jumlah

Kondisi

Ket

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

I Rumah Dinas

1. Rumah Dinas Ketua 1 1

2. Rumah Dinas Wakil Ketua 1 1

3. Rumah Dinas Hakim 7 6 1

Rusak berat

karena

Terbakar

4 Rumah Dinas Panitera 1 1

5 Rumah Dinas Sekretaris -

Sarana/Prasarana Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan

I Ruangan Kondisi

1 Ruang Ketua 1 Baik

2 Ruang Wakil Ketua 1 Baik

3 Ruang Hakim 3 Baik

4 Ruang Panitera 1 Baik

5 Ruang Sekretaris 1 Baik

6 Ruang Sidang 3 Baik

7 Ruang Kepaniteraan Muda Pidana 1 Baik

8 Ruang Kepaniteraan Muda Perdata 1 Baik

9 Ruang Kepaniteraan Muda Hukum 1 Baik

10 Ruang Panitera Pengganti 1 Baik

11 Ruang Umum dan Keuangan 1 Baik

12 Ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tata

Laksana 1 Baik

13 Ruang Perencanaan, TI & Pelaporan 1 Kurang Memadai

14 Ruang Perpustakaan 1 Kurang Memadai

15 Ruang Mediasi/Diversi 1 Baik

16 Ruang Laktasi dan Poliklinik 1 Baik

17 Ruang Arsip Pidana 1 Kurang Luas

18 Ruang Arsip Perdata 1 Kurang Luas

19 Ruang Tunggu Anak 1 Baik

20 Kantin 1 Sederhana

21 Musholah 1 Baik

22 Ruang Tahanan 3 Milik Kejaksaan

23 Ruang Tunggu Jaksa 1 Baik

260

24 Ruang Tunggu 1 Baik

25 Ruang Smoking Area 1 Baik

26 Ruang Posyankum 1 Baik

27 Ruang Tunggu Terbuka 1 Baik

28 Ruang Kaukus 1 Baik

29 Ruang PTSP 1 Baik

30 Toilet Umum Pria 1 Baik

31 Toilet Umum Wanita 1 Baik

32 Toilet Ruang Ketua 1 Baik

33 Toilet Ruang Wakil Ketua 1 Baik

34 Toilet Ruang Panitera 1 Baik

35 Toilet Ruang Mediasi 1 Baik

36 Toilet Ruang Kepaniteraan Hukum 1 Baik

37 Pagar 1 Baik

II Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran Jumlah Satuan

1 Transportable Generating Set 1 Unit

2 Mesin Ketik Manual 3 Buah

3 Lemari Besi/Metal 1 Buah

4 Lemari Kayu 18 Buah

5 Rak Besi 2 Buah

6 Rak Kayu 14 Buah

7 Filing Cabinet Besi 12 Buah

8 Brankas 2 Buah

9 Buffet 2 Buah

10 Locker 101 Buah

11 CCTV 1 Buah

12 Papan visual/Papan Nama 8 Buah

13 Meja Kerja Kayu 64 Buah

14 Kursi Besi/Metal 114 Buah

15 Kursi Kayu 34 Buah

16 Sice 5 Buah

17 Bangku Panjang Kayu 20 Buah

18 Meja Rapat 12 Buah

19 Meja Komputer 6 Buah

20 Meja Resepsionis 3 Buah

21 Kursi Fiber Glass/Plastik 4 Buah

22 AC Split 21 Buah

23 Kipas Angin 3 Buah

24 Televisi 1 Buah

25 Sound System 3 Buah

26 Lambang Instansi 1 Buah

27 Asbak Tinggi 12 Buah

28 UPS 5 Buah

29 Faksimile 1 Buah

30 PC Unit 14 Buah

31 Laptop 10 Buah

32 Printer 8 Buah

33 Scanner 2 Buah

34 Server 1 Buah

35 Router 1 Buah

36 ATS 1 Buah

261

37 Instalasi Pusat Pengatur Listrik kapasitas

sedang 2 Unit

38 Jaringan Telepon diatas tanah lainnya 1 Unit

39 Monografi 11.977 Buah

8. PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR

Pengadilan Negeri Pematang Siantar memiliki Gedung seluas 1927 m2, yang

memiliki fasilitas :

No Uraian Jumlah Keterangan

1 Ruang Sidang 3

2 Ruang Sidang Ramah Anak 1

3 Ruang PTSP 1

4 Ruang Tahanan 2

5 Ruang Mediasi 1

6 Ruang Kaukus 1

7 Ruang Kesehatan/Laktasi 1

8 Ruang Media Centre/Humas 1

9 Ruang Teleconfrence 1

10 Ruang Diversi 1

11 Ruang Tamu Terbuka 1

12 Ruang Rapat/Pertemuan 1

13 Ruang Tunggu Sidang 1

14 Ruang Tunggu Ramah Anak 1

15 Ruang Posbakum 1

16 Toilet Umum 2

17 Toilet Lantai 1 1 6 unit

18 Toilet Lantai 2 1 4 unit

19 Toilet Lantai 3 1 I Unit

20 Ruang Arsip 3

21 Ruang Perpustakaan 1

22 Ruang Gudang 1

23 Ruang KPN 1

24 Ruang WKPN 1

25 Ruang Panitera 1

26 Ruang Sekretaris 1

27 Ruang Hakim 2

28 Ruang Kepaniteraan Muda Perdata 1

29 Ruang kepaniteraan Muda Hukum 1

30 Ruang Kepaniteraan Pidana 1

31 Ruang Bagian Kepegawaian Ortala 1

32 Ruang Umum dan Keuangan 1

262

33 Ruang PTIP 1

34 Ruang Panitera Pengganti 1

35 Ruang Jurusita 1

36 Ruang Tunggu Jaksa dan Advokat 1

Pengadilan Negeri Pematang Siantar memiliki aset berupa Tanah sebanyak 7 tempat

yang telah bersertifikat a.n. Pemerintah R.I Cq. Mahkamah Agung RI dengan rincian

sebagai berikut :

Rumah Dinas

Diatas tanah tersebut berdiri 13 Unit Rumah Dinas, yaitu Rumah Dinas Ketua, WKPN

dan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan rincian sebagai berikut :

No Rumah Dinas Alamat Unit Keterangan

`1 Ketua Pengadilan

Jalan Adam Malik No. 71 Kel. Timbang

Galung Kec. Siantar Barat Pematang

Siantar.

1 Rusak Ringan

No Nomor Sertifikat Luas Tanah (m2) Alamat

1. Hak Pakai 129 2.876 M2 Jl. Jend. Sudirman No. 15 P. Siantar

2. Hak Pakai No. 33 450 M2 Jl. Kasad Blk. Kel Sitalasari Kec. Sitalasari

Kota Pematang Siantar

3. Hak Pakai 78 578 m2 Jl. Adam Malik Kel. Timbang galung Kec.

Siantar Barat Kota Pematang Siantar

4. Hak pakai 361 1432 m2 Jl. Meranti Ujung Kec. Kahean kota

Pematang Siantar

5 Hak Pakai 122 403 m2 Jl. Pantai Timur No. 8 Kec. Siopat Suhu

Kota Pematang Siantar

6 Hak Pakai 174 586 m2 Jalan Sadum kel. Bantan Kec. Siantar

Utara

7 Hak pakai 173 918 m2 Jalan Sadum kel. Bantan Kec. Siantar

Utara

263

2 Wakil Ketua

Pengadilan

Jalan Sadum Kel. Bantan Kec. Siantar

Barat Pematang Siantar 1 Rusak ringan

3 Panitera

Jalan Pantai Timur No. 8 kel. Siopat

Suhu Kec. Siantar Selatan Pematang

Siantar

1 Rusak ringan

4 Hakim

Jalan Pantai Timur No. 8 kel. Siopat

Suhu Kec. Siantar Selatan Pematang

Siantar

1 Rusak ringan

5 Hakim Jalan Kasad Blk. kel. Sitalasari Kec.

Siantar Sitalasari Pematang Siantar 2 Rusak berat

6 Hakim Jalan Sadum kel. Bantan Kec. Siantar

Utara Pematang Siantar 2 Rusak ringan

7 Hakim Jl. Meranti Ujung Kel. Kahean Kec.

Siantar Utara Pematang Siantar. 5

3 unit rusak

berat, 2 unit

rusak ringan

Pengadilan Negeri Pematang Siantar memiliki peralatan dan mesin berupa :

Kendaraan Dinas

No Jenis

Merek

Tahun

Perolehan

Nomor

Polisi

Nomor

BPKB Keterangan

1. Roda Empat Toyota 2007 BK 1047 T E No.

6518969 Baik

2. Roda Empat Toyota 2001 BK 728 H 0790518 Rusak Ringan

3. Roda Dua Honda 2007 BK 2365 W 4065525 Rusak Ringan

4. Roda Dua Honda 2005 BK 2150 W D No.

8497831 Rusak Ringan

5. Roda Dua Honda 2005 BK 2151 W D No.


6. Roda Dua Honda 2008 BK 2256 T F No


7. Roda Dua Honda 2008 BK 2254 T F No


8. Roda Dua Honda 2008 BK 2255 T 6376802-B Rusak Ringan

264

Inventaris Kantor

No Nama/Jenis Barang Kode Barang Jumlah Unit

1 Mesin Hitung Elektronik/Calculator 3. 05. 01. 02. 003 1

2 Mesin Stensil Manual Folio 3. 05. 01. 03. 001 1

3 Lemari Kayu 3. 05. 01. 04. 002 30

4 Brankas 3. 05. 01. 04. 007 3

5 Papan Visual/papan nama 3. 05. 01. 05. 008 5

6 White Board 3. 05. 01. 05. 010 12

7 Mesin Absensi 3. 05. 01. 05. 017 2

8 Meja Kerja Kayu 3. 05. 02. 01. 002 123

9 Kursi Besi/metal 3. 05. 02. 01. 003 158

10 Kursi Kayu 3. 05. 02. 01. 004 110

11 Sice 3. 05. 02. 01. 005 7

12 Bangku Panjang Kayu 3. 05. 02. 01. 007 35

13 Meja Resepsionis 3. 05. 02. 01. 14 1

14 AC Split 3. 05. 02. 04. 004 16

15 Kipas Angin 3. 05. 02. 04. 006 7

16 Sound System 3. 05. 02. 06. 008 1

17 Stabilisator 3. 05. 02. 06. 019 2

18 Gambar Presiden/Wakil Presiden 3. 05. 02. 06. 027 2

20 Palu Sidang 3. 05. 02. 06. 040 4

22 Pesawat Telephone 3. 06. 02. 01. 003 1

23 Faximile 3. 06. 02. 01. 010 1

24 CCTV (Camera Control Television

System) 3. 05. 01. 05. 007 2 set

25 Internet 3. 10. 01. 01. 004 2

26 Server 3. 10. 01. 01. 004 2

265

27 P.C. Unit 3. 10. 01. 02. 001 25

28 Lap Top 3. 10. 01. 02. 002 14

29 Monografi 6. 01. 01. 01. 001 ±1200

31 Meja Rapat 3. 05. 02. 01. 008 1

33 Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan

Dan Pengamanan 3. 15. 04. 04. 999 2

35 Printer (Peralatan Personal

Komputer) 3. 10. 02. 03. 003 18

36 Scanner (Peralatan Personal

Komputer) 3. 10. 02. 03. 004 5

36 Router 3. 10. 02. 04. 002 1

36 Tangga Alumunium 3. 05. 02. 06. 034 3

37 Tabung Pemadam Api 3. 05. 01. 05. 001 7

38 Rak Server 3. 10. 02. 04. 014 1

39 Meja Rapat (mediasi) 3. 05. 02. 01. 008 1 set

40 Genset 3. 01. 03. 04. 001 1

41 Infocus 3. 05. 01. 05. 048 1

Adapun penyerapan anggaran yang diguankan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin

yakni sebesar Rp. 110.578.794 (seratus sepuluh juta limaratus tujuh puluhdelapan ribu

tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). Pemeliharaan ini berupa pemeliharaan

kendaraan roda 4 dan roda 2, serta pemeliharaan barang barang berupa mesin lainnya

yakni PC, laptop, Printer, AC, genset dan perawatan mesin lainnya.

9. PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN


- Pengadaan

Pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Simalungun melakukan pengadaan

tambah daya listrik dan perbaikan instalasi listrik, meubelaiar dan pengolah data dan

266

Komunikasi yang berjumlah Rp 295.065.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta enam

puluh lima ribu rupiah). Pengadilan Negeri Simalungun tidak ada kegiatan pengadaan

sarana dan prasarana fasilitas gedung

- Pemeliharaan

Pada tahun 2018, pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Pengadilan

Negeri Simalungun telah melaksanakan pemeliharaan rutin terhadap kantor dinas

Pengadilan Negeri Simalungun yang dibebankan pada Jenis Belanja 523111.

Pemeliharaan tersebut meliputi pengecatan kantor dinas, pengecatan pagar, dan

perbaikan kanopi dengan biaya sebesar Rp. 146.407.000,- (seratus empat puluh enam

juta empat ratus tujuh ribu rupiah). Selain itu, pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Fasilitas Gedung dilaksanakan secara rutin dan kontiniu. Pemeliharaan tersebut

dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Simalungun Nomor :

0304/005/01.2.01/02/2018 tanggal 07 Desember 2017 yang dibebankan pada Jenis

Belanja 523121 dengan biaya sebesar Rp. 172.990.000,- (seratus tujuh puluh dua juta

sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Pemeliharaan tersebut meliputi

pemeliharaan terhadap :

a. Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 2 unit;

b. Kendaraan dinas roda 2 sebanyak 6 unit;

c. Inventaris Kantor;

d. Personal Computer dan Laptop sebanyak 14 unit;

e. Pemeliharaan Genset.

- Penghapusan

Tahun 2018 Pengadilan Negeri Simalungun tidak ada melaksanakan

penghapusan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara, juga tidak ada melaksanakan

penghapusan Sarana dan Prasarana Lingkungan Gedung.

267

10. PENGADILAN NEGERI KISARAN

Manajemen Aset Barang Milik Negara

Manajemen aset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang

mencakup seluruh siklus hidup aset. Selama tahun 2018 Pengadilan Negeri Kisaran

mengelola aset/barang milik Negara meliputi :

Tanah

Beberapa aset Negara berupa tanah yang berada dalam penguasaan Mahkamah

Agung RI cq Pengadilan Negeri Kisaran Tahun 2018 dapat dilihat di bawah ini.

Daftar Sarana dan Prasarana Tanah Pengadilan Negeri Kisaran

No Tanah Jumlah Bidang

Tanah

Total Luas Tanah

(m2)

1 Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I 6 4,229

2 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 2 5,269

Gedung dan Bangunan

Gedung yang dimiliki Pengadilan Negeri Kisaran per 31 Desember 2018 yaitu :

No Gedung Bangunan Satuan (Unit)

1 Bangunan Gedung Kantor Permanen 3

2 Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen 1

3 Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat 1

4 Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen 12

5 Pagar Permanen 1

Kenderaan Dinas

Kenderaan dinas yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pengadilan Negeri

Kisaran per 31 Desember 2018 yaitu :

268

No Uraian

Tahun

Perolehan

Kondisi

Keterangan

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

I Jenis Kenderaan

Roda 4

1. Minibus Toyota Kijang

(BK 615 V) 2004 -

Rusak

Ringan -

Pinjam pakai

dari Pemkab

Asahan

2. Minibus Toyota Innova

(BK 4 V) 2008 Baik - - Milik sendiri

3. Minibus Toyota Innova

(BK 1147 BB) 2014 Baik - -

Hibah dari

Pemkab Batu

Bara

4. SUV Mitsubishi Pajero (BK

1241 V) 2017 Baik - -

Pinjam pakai

dari Pemkab

Asahan

II Jenis Kenderaan

Roda 2

1. Honda NF125SD 2005 Rusak

Ringan - BK 2256 V

2. Honda NF125SD 2005 - Rusak

Ringan - BK 2257 V


Ringan - BK 2202 V


Ringan - BK 2391 V


Ringan - BK 2763 V


Ringan - BK 2777 V

Rumah Dinas

No Uraian Jumlah

Kondisi

Ket Baik

Rusak

Ringan

Rusak

Berat

1. Rumah Dinas Ketua 1 Baik - - -

2. Rumah Dinas Wakil Ketua 1 Baik - - -

3. Rumah Dinas Hakim 9 5 Baik 3 Rusak

Ringan

1 Rusak

Berat -

4 Rumah Dinas Panitera 1 Baik - - -

5 Rumah Dinas Sekretaris - - - - -

269

Sarana/Prasarana di wilayah hukum Pengadilan Kisaran

No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah

(Unit) Keterangan

I Ruangan







7 Ruang Panitera Muda Pidana 1 Baik

8 Ruang Panitera Muda Perdata 1 Baik

9 Ruang Panitera Muda Hukum 1 Baik




Laksana 1 Baik

13 Ruang Perencanaan, TI & Pelaporan 1 Baik

14 Ruang Perpustakaan 1 Baik

15 Ruang Mediasi 1 Baik

16 Ruang Tunggu Laktasi 1 Baik

17 Ruang Arsip Pidana 1 Baik

18 Ruang Arsip Perdata 1 Baik

19 Ruang Tunggu Umum 1 Baik

20 Ruang/Kantin 1 Sederhana

21 Ruang/Musholah 1 Baik

II Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran

1 Mesin Pompa air PMK 1

270

2 Lemari Penyimpan 0

3 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 2

4 Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inci) 2

5 Mesin Ketik Listrik Langewagon (18-27

Inci) 5

6 Mesin Hitung Manual 1

7 Lemari Kayu 29

8 Rak Besi 7

9 Rak Kayu 14

10 Filing Cabinet Besi 42

11 Brandkas 5

12 Peti Uang/Cash Box/Coin Box 1

13 Lemari Display 3

14 Tabung Pemadam Api 8

15 CCTV – Camera Control Television

System 5

16 Papan Visual/Papan Nama 2

17 White Board 10

18 Mesin Absensi 2

19 Overhead Projector 1

20 Hand Metal Detector 1

21 Perkakas Kantor Lainnya 6

22 Meja Kerja Kayu 190

23 Kursi Besi/Metal 150

24 Kursi Kayu 121

25 Sice 12

26 Bangku Panjang Besi/Metal 14

27 Bangku Panjang Kayu 59

271

28 Meja Rapat 2

29 Meja Komputer 2

30 Meja Resepsionis 2

31 Sketsel 4

32 Kursi Fiber Glas/Plastik 31

33 Jam Mekanis 4

34 Mesin Pemotong Rumput 1

35 A.C. Split 19

36 Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) 1

37 Kipas Angin 13

38 Televisi 4

39 Tape Recorder (Alat Rumah Tangga

Lainnya ( Home use ) 2

40 Amplifier 1

41 Loudspeaker 2

42 Sound System 1

43 Wireless 2

44 Microphone 6

45 Lambang Garuda Pancasila 2

46 Gambar Presiden/Wakil Presiden 2

47 Lambang Instansi 1

48 Uninterruptible Power Supply (UPS) 3

49 Analog/Digital Receiver 1

50 Camera Digital 1

51 LCD Monitor 1

52 Pesawat Telephone 11

53 Facsimile 3

272

54 Genset 1

55 P.C Unit 26

56 Lap Top 5

57 Note Book 3

58 Printer (Peralatan Personal Komputer) 29

59 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 2

60 Server 1

61 Router 1

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan Pengadilan Negeri Kisaran tahun

2018 sebagai berikut :

No Nama Asset

(Belanja Modal)

Jumlah

(Unit)

Harga Persatuan

(Rp)

Total Harga

(Rp)

1 Kursi Tunggu 9 1.850.000,- 16.650.000,-

2 AC Split 5 4.724.500,- 23.622.500,-

3 Lemari Toga/ Jas 2 4.235.000,- 8.470.000,-

4 Meja Informasi 1 27.500.000,- 27.500.000,-

5 Backdrop Meja Informasi 1 33.000.000,- 33.000.000,-

6 Laptop 3 12.800.000,- 38.400.000,-

Total 21 147.642.500

11. PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT


Manajemen Asset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang

mencakup seluruh siklus hidup asset. Selama tahun 2018 Pengadilan Negeri Rantau Prapat


273

Tanah

Beberapa asset berupa tanah yang berada dalam penguasaan Mahkamah Agung RI

cq Pengadilan Negeri Rantau Prapat Tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut di

bawah ini.

Tabel : Daftar Sarana dan Prasarana Tanah Pengadilan Negeri Rantau Prapat

Gedung dan Bangunan

Gedung yang dimiliki Pengadilan Negeri Rantau Prapat per 30 November 2018

yaitu :

Tabel : Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Rantau Prapat

Kenderaan Dinas

Kenderaan dinas yang dimiliki Pengadilan Negeri Rantau Prapat per 30 November 2018

yaitu :

No Uraian

Tahun

Perolehan

Kondisi

Keterangan

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat


1. Toyota Kijang 1992 - √ - BK 119 Y

2. Minibus Kijang Kapsul 2004 Baik - - BK 459 Y

No Tanah Luas Tanah

1. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I 4330 m

2. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II -

3. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 10625 m



2. Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen 4

3. Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen -

274

3. Minibus Kijang Inova 2009 Baik - - BK 1054 Y

4. Minibus Kijang Inova 2017 Baik - - BK 1012 LS


1. Mega Pro 2008 √ - - BK 2615 Y

2. Honda NF 125 SD 2008 √ - - BK 2614 Y

3. Honda NF 125 SD 2008 √ - - BK 2613 Y

4. Mega Pro 2007 √ - - BK 2502 Y

5. Honda NF 125 SD 2008 - √ - BK 6896 Y

6. Honda NF 125 SD 2008 - √ - BK 6897 Y

7. Honda C 180 2004 - - √ BK 6323 Y

8. Yamaha V 100 E 2004 - - √ BK 2788 J

9. Yamaha V 100 E 2004 - - √ BK 3747 J

10. Yamaha V 100 E 2004 - - √ BK 3749 J

Rumah Dinas

Sarana/Prasarana di wilaya hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat


I Ruangan

1 Ruang Ketua 1

No Uraian Jumlah

Kondisi

Keterangan Baik

Rusak

Ringan

Rusak

Berat

I Rumah Dinas

1. Rumah Negara Golongan I

Tipe B Permanen 1 √ - -

2. Rumah Negara Golongan I

Tipe C Permanen 7 √ - -

275

2 Ruang Wakil Ketua 1

3 Ruang Hakim 4

4 Ruang Panitera 1


6 Ruang Sidang Umum 4

7 Ruang Panitera Muda Pidana 1

8 Ruang Panitera Muda Perdata 1

9 Ruang Panitera Muda Hukum 1


11 Ruang Umum dan Keuangan 1

12 Ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 1

13 Ruang Perencanaan, TI & Pelaporan 1


15 Ruang Mediasi 1

16 Ruang Tunggu Korban Anak/Ibu Menyusui 1

17 Ruang Arsip Pidana 1

18 Ruang Arsip Perdata 1

19 Ruang Tunggu Umum 2

20 Ruang/Kantin 1

21 Ruang/Musholah 1


1 Komputer 23

2 Laptop 15

3 Infokus. 1

4 PABX. -

5 Mesin Ketik -

276

6 Mesin Fotocopy -

7 AC 4

8 Faximili 1

9 Genset 1

10 Sound System 3

11 Lemari Besi/Metal -

12 Lemari Kayu 36

13 Rak Besi 6

14 Rak Kayu 2


16 Brankas 2

17 Buffet -

18 Locker -

19 Papan Visual/Papan nama 3



22 Kursi Kayu 67

23 Sice 4


25 Meja Rapat 4

26 Meja Komputer 2


28 Kursi Fiber Glas/Plastik -

29 Meubelair lainnya -

30 Kipas angin 15

31 Televisi 2

277

32 Stabilisator -

33 Lambang Instansi -

34 Asbak Tinggi -

35 Uninterruptible Power Supply (ups) 3

36 Finger Printer Time and Attandance Acces Control

system 1

37 Note Book -

38 Printer 13

39 Scanner 2

40 Server 2

41 Router 1

42 Automatic Transfer Switch (ATS) dan Automatic

Change Oer Swi 1

Sarana dan Prasarana

Pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tahun

2018 sebagai berikut :

No Nama Asset

(Belanja Modal)

Jumlah

(Unit)

Harga Persatuan

(Rp)

Total Harga

(Rp)

1 Komputer

2 Printer

3 Laptop 8 12.800.000 104.000.000

4 UPS

5 Meja Kerja Kayu

6 Lemari Kayu

7 Meja Kerja Kayu (meja

hukum anak)

8 Locker

9 AC Split

278

10 AC Split

11 Meubelair Lainnya

(Sofa KPN)

12 Jaringan

Total 8 12.800.000 104.000.000

12. PENGADILAN NEGERI PADANGSIDEMPUAN

Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Padangsidempuan


I. Ruang Ketua 1


2 Ruang Hakim 3

3 Ruang Panitera 1



6 Ruang Kepaniteraan 3

7 Ruang Kesekretariatan 2

8 Ruang Sidang Anak 1


10 Ruang Arsip 1


12 Ruang Jurusita 1

13 Ruang Mediasi 1

14 Ruang Laktasi dan Kesehatan 1

279

15 Ruang Ramah Anak 1

16 Ruang Pos Bakum 1

17 Musholla 1

18 Ruang Tahanan 2

19 Ruang Tunggu Jaksa 1

20 Ruang Tunggu Terbuka 1

21 Ruang Aula 1

Sarana/ Prasarana Fasilitas

Kantor

1 Komputer 20 14 (empat belas) rusak berat, 6

(enam) rusak ringan

2 Laptop 8 1 (satu) rusak berat, 2 (dua)

rusak ringan, 5 (lima) Baik

3 Printer 9 1 (satu) rusak ringan, 8 (delapan)

Baik

4 AC 15 1 (satu) rusak ringan, 14 (empat

belas) baik

5 Faximile 2 1 (satu) rusak ringan, 1 (satu)

rusak berat

6 Generator (Genset) 1 rusak berat

7 CCTV 5 Baik

8 Scanner 1 Baik

9 Mesin Ketik 4 1 (satu) rusak ringan, 3 (tiga)

rusak berat

10 Rak Besi 9 rusak berat

11 Brankas 2 1 (satu) rusak ringan

12 Mesin Absensi 1 rusak ringan

13 Kipas Angin 9 rusak berat

14 Televisi 1 rusak ringan

15 Amplier 1 rusak berat

280

16 Sound System 1 Baik

17 Kaca Hias 2 Baik

18 LED Monitor 1 Baik

19 LCD Monitor 1 rusak ringan

20 Server 2 Baik

21 Rak Kayu 4 1 (satu) rusak ringan, 3 (tiga)

rusak berat

Kendaraan Dinas

No Uraian Tahun

Perolehan

Kondisi

Keterangan Baik

Rusak

Ringan

Rusak

Berat

I. Jenis kendaraan Roda 4

1 Minibus (Kijang INNOVA

Type G) 2007 √

2 Minibus (Toyota KF-20 R) 1985 √ Dalam Proses

Pelelangan

3 Minibus (Toyota KF-52 R) 1997 √ Dalam Proses

Pelelangan

II. Jenis kendaraan Roda 2

1 Honda MCB 1992 √ Dalam Proses

Pelelangan

2 Yamaha V-100 E (Bebek

Manual) 1996 √

Dalam Proses

Pelelangan

3 Yamaha V 100 E (Bebek

Manual) 1996 √

Dalam Proses

Pelelangan

4 Honda NF-125 SD

(Bebek Manual) 2005 √

Dalam Proses

Pelelangan

5 Honda NF-125 SD

(Bebek Manual) 2005 √

Dalam Proses

Pelelangan

6 Honda NF 125 TD (Bebek

Manual) 2010 √

7 Honda GL 160 D 2010 √

8 Honda GL 160 D 2010 √

281

Rumah Dinas

No Uraian Jumlah

Kondisi

Keterangan

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

I. Rumah Dinas

1 Rumah Dinas Ketua 1 √

2 Rumah Dinas Wakil Ketua 1 √

3 Rumah Dinas Hakim 6 √

4 Rumah Dinas Panitera 1 √

5 Rumah Dinas Sekretaris - -

13. PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

Pengelolaan sarana dan prasarana

a. Pengadaan

Tabel : Pengadaan Tahun 2018

Uraian Realisasi

Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Laptop) 38.568.000,-

Jumlah Rp. 38.568.000,-

b. Pemeliharaan

Tabel : Pemeliharaan Tahun 2018

Uraian Realisasi

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 114.233.200,-

Jumlah Rp. 114.233.200,-

282

c. Penghapusan

Tabel : Penghapusan Tahun 2018

Uraian Realisasi

1 2

NIHIL

Jumlah Rp. 0,-

Kendaraan Dinas

Tabel : Keadaan Kendaraan Dinas Tahun 2018

No Uraian Tahun

Perolehan

Kondisi

Keterangan Baik

Rusak

Ringan

Rusak

Berat

I Jenis Kendaraan

Roda 4

1 Mini Bus 2005 v

II Jenis Kendaraan

Roda 2

1 YAMAHA 1997 v

2 HONDA 2005 v

3 HONDA 2005 v

4 HONDA 2007 v

5 HONDA 2008 v

6 HONDA 2008 v

7 HONDA 2008 v

8 HONDA 2008 v

Rumah Dinas

Tabel : Keadaan Rumah Dinas Tahun 2018

No Nama Barang Luas Keterangan

1 Rumah Negara Golongan I Tipe C

Permanen

175 Rumah Dinas Hakim


Permanen


283


Permanen



Permanen


5 Bangunan Gedung Kantor Permanen 144 Kantor

6 Bangunan Gedung Kantor

Permanen

317 Kantor

7 Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat 100 Teluk Dalam Nias Selatan

8 Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat 100 Pulau Tello Nias Selatan

Jumlah

14. PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG



mencakup seluruh siklus hidup asset. Selama tahun 2018 Pengadilan Negeri Sidikalang

mengelola asset/barang milik Negara meliputi:

Tanah

Beberapa asset Negara berupa tanah yang berada dalam penguasaan Mahkamah

Agung RI cq Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2018 dapat dilihat di bawah ini.

Daftar Sarana dan Prasarana Tanah Pengadilan Negeri Sidikalang

No Tanah Luas Tanah

1 Tanah Bangunan Rumah Negara Gd. I 2.742 m2

2 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 5.045 m2

Gedung dan Bangunan

Gedung yang dimiliki Pengadilan Negeri Sidikalang per 30 Nopember 2018 yaitu :

Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Sidikalang

284

No Gedung Bangunan Satuan (Unit)

1 Gedung Bangunan Kantor Permanen 2

2 Gedung Rumah Negara Gol.I Tipe B 1

3 Gedung Rumah Negara Gol.I Tipe C 8

Kenderaan Dinas

Kenderaan dinas yang dimiliki Pengadilan Negeri Sidikalang per 30 Nopember 2018 yaitu

No Uraian Tahun

Perolehan

Kondisi

Ket

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat


1. Toyota Inova 2009 Baik - - BB 4 Y

2. Mitsubshi Kuda 2004 Rusak

Ringan - BB 266 Y


1. Honda Supra 125 2006 Rusak

Ringan - BB 2149 Y

2. Honda Supra 125 2006 - Rusak

Ringan - BB 2148 Y

3. Honda Supra 125 2007 Baik - - BB 2308 Y



6. Honda Mega Pro 2008 Baik - - BB 2331 Y

7. Suzuki A 100 1982 - - Rusak

Berat BB 2020 Y

285

Rumah Dinas

No Uraian Jumlah Kondisi

Ket Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

I Rumah Dinas

1. Rumah Dinas Ketua 1 Baik

2. Rumah Dinas Wakil Ketua 1 Rusak

Ringan

3. Rumah Dinas Hakim 6 Rusak

Ringan

4 Rumah Dinas Panitera 1 Rusak

Ringan

5 Rumah Dinas Pegawai 4 Baik

Sarana/Prasarana di wilayah hukum Pengadilan Sidikalang


I Ruangan

1 Ruang Ketua 1 Buah Baik

2 Ruang Wakil Ketua 1 Buah Baik

3 Ruang Hakim 2 Buah Baik

4 Ruang Panitera 1 Buah Baik

5 Ruang Sekretaris 1 Buah Baik

6 Ruang Sidang 3 Buah Baik

7 Ruang Panitera Muda Pidana 1 Buah Baik

8 Ruang Panitera Muda Perdata 1 Buah Baik

9 Ruang Panitera Muda Hukum 1 Buah Baik

10 Ruang Panitera Pengganti 1 Buah Baik

11 Ruang Umum dan Keuangan 1 Buah Baik

286


Laksana

1 Buah Baik

13 Ruang Perencanaan, TI & Pelaporan 1 Buah Baik

14 Ruang Perpustakaan 1 Buah Baik

15 Ruang Mediasi 1 Buah Baik

16 Ruang Tunggu Korban Anak/Ibu Menyusui 1 Buah Baik

17 Ruang Arsip 1 Buah Baik

18 Ruang Tunggu Umum 1 Buah Baik

19 Ruang/Kantin 1 Buah Sederhana

20 Ruang/Musholah 1 Buah Baik


1 Komputer 16 Buah 9 buah Baik

2 Laptop 13 Buah 10 buah Baik

3 Infokus. 1 Buah Baik

4 PABX. -

5 Mesin Ketik 14 Buah 4 Buah Baik

6 Mesin Fotocopy -

7 AC 1 Buah Baik

8 Faximili 1 Buah Baik

9 Genset 1 Unit Baik

10 Sound System -

11 Lemari Besi/Metal 20 Buah 10 Buah Baik

12 Lemari Kayu 20 Buah 7 Buah Baik

13 Rak-rak Penyimpanan 41 Buah 11 Buah Baik

14 Filing Cabinet Besi 30 Buah 17 Buah Baik

16 Brankas 3 Buah 2 Buah Baik

20 Meja Kerja Kayu 63 Buah 21 Buah Baik

287

21 Kursi Besi/Metal 319 Buah 129 Buah Baik

22 Kursi Kayu 30 Buah 30 buah rusak

24 Bangku Panjang Kayu 26 Buah 15 Buah Baik

26 Meja Komputer 3 Buah 1 buah baik

28 Bangku Panjang besi 8 Buah 8 buah baik

29 Sofa 14 Buah 7 buah baik

35 Uninterruptible Power Supply (ups) 2 Buah baik

36 Finger Printer Time and Attandance Acces

Control system

1 Buah Rusak

38 Printer 17 Buah 9 Buah baik

39 Scanner 2 Buah baik

40 Server 1 Buah baik

41 Router 1 Buah Baik

15. PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI

Selama periode tahun anggaran 2018, Pengadilan Negeri Tanjung Balai

mengelola sarana dan prasarana yang menjadi aset Barang Milik Negara (BMN)

meliputi:

Tanah/Bangunan

Tanah yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai digunakan untuk

kepentingan gedung kantor Pengadilan, serta rumah dinas jabatan. Tanah yang dikelola

dan tercatat dalam laporan Barang Milik Negara (BMN) per 30 November 2018 adalah

sebagai berikut:

No Lokasi

Tanah/Bangunan

Luas Tanah

/ Bangunan

(m2)

Jml Tanah

/Bangunan

yang berdiri

Keterangan

11 Jl. Pahlawan No. 9 2.754 1 Tanah Gedung Bersertifikat

2 Jl. Pulau Rakyat 1.000 1 Tanah Gedung Bersertifikat

288

Pekan

3 Jl. Cendrawasih 411 2 Tanah Rumah Negara Golongan

II

4 Jl. Pepaya 1.007 5 Tanah Rumah Negara Golongan

II

5 Jl. Pahlawan 202 1 Tanah Rumah Negara Golongan

II

6 Jl. Pattimura II 325 1 Tanah Rumah Negara Golongan

II

7 Jl. Abadi 400 2 Tanah Rumah Negara Golongan

II

8 Jl. Juanda 200 1 Tanah Rumah Negara Golongan

II

Rumah Dinas

No Uraian Jumlah

Kondisi

Ket Baik

Rusak

Ringan

Rusak

Berat

1 Rumah dinas Ketua 1 ✓ v

2 Rumah Dinas Wakil Ketua 1 ✓ V

3 Rumah Dinas Hakim 8 ✓

4 Rumah Dinas Panitera 1 ✓ V

5 Rumah Dinas Sekretaris 1 ✓ v

Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dikelola dan tercatat dalam laporan Barang Milik Negara (BMN)

Pengadilan Negeri Tanjung Balai per 30 November 2018 adalah sebagai berikut :

289

No Uraian Tahun

Perolehan

Kondisi

Ket Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat


1 Toyota Innova 31/12/2010 ✓

2 Toyota KF 80 01/04/2011 ✓


1 Honda GL 160 02/01/2009 ✓

2 Honda NF 125 TD 12/122007 ✓

3 Honda NF 125 SD 13/02/2006 ✓

4 Suzuki 02/01/1981 ✓

5 Honda 02/01/2000 ✓

6 Honda 02/01/2000 ✓

7 Honda NF 125 SD 13/02/2006 ✓

8 Honda NF 125 TD 02/01/2009 ✓


No Saranan/Prasarana Gedung Jumlah Ket

1 Ruang Ketua 1


3 Ruang Panitera 1


5 Ruang Hakim 4


7 Ruang Panitera Muda Pidana 1

290

8 Ruang Panitera Muda Perdata 1

9 Ruang Panitera Muda Hukum 1

10 Ruang Kasubbag Umum dan Keuangan 1

11 Ruang Sub Bagian Kepegawaain dan Organisasi

Tata Laksana

1

12 Ruang Sub Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan 1

13 Ruang Ruang Sidang ( Cakra, Chandra) 2

14 Ruang Sidang Anak 1

15 Ruang Ramah Anak 1

16 Ruang Mediasi 1

17 Ruang Arsip 1


19 Ruang Ruang Pos Bakum 1

20 Ruang Tunggu Jaksa 1

21 Ruang Tahanan 2

22 Ruang Tunggu Pengunjung Tahanan 1

23 Ruang Gudang 1

24 Mushola 1

Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin (non kendaraan dinas) yang dikelola dan tercatat dalam

laporan Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Negeri Tanjung Balai per 30

November 2018 adalah sebagai berikut :

291

No Jenis Peralatan dan Mesin (Non Kendaraan)

Sub – Sub Kelompok Barang Jumlah Ket

1 Scanner (Universal Tester) 2

2 PC UNIT 24

3 Laptop 8

4 AC Split 11

5 Mesin Ketik 1

6 Faxmili 2

7 Filling Cabinet 26

8 Lemari Besi 16

9 Kipas Angin 4

10 Sound System 1


12 Kursi Fiber Glas/Plastik 4

13 Lemari Kayu 8


15 Mesin Absensi 1

16 Meja Sidang 9

17 Kursi Sidang Hakim 9


19 Tabung Pemadam Api 3

20 LCD Projector Infocus 1

21 Layar LCD Projector 1

22 Camera digital 1

292

23 Jam Mekanis 7

24 Televisi 2


26 Server 1

21 Router 1

28 Hub 1

29 Brandkas 1

30 Meja Komputer 7

31 Meja Reseptionis 1

32 Partisi 1


34 Stabilisator 7

35 Pesawat Telepon 2

36 Printer 23

16. PENGADILAN NEGERI BALIGE

Berikut adalah rekapitulasi Barang Inventaris Pengadilan Negeri Balige selama

tahun 2018


Gedung Pengadilan Negeri Balige termasuk klasifikasi kelas II yang terletak di

Kabupaten Toba Samosir Jalan Patuan Nagari No.06 Balige , dimana wilayah

Pemerintahan yang terbagi 2 wilayah hukum, yakni Toba Samosir dan Samosir. Yang

mana Toba Samosir mempunyai Zetting Plat di Pangururan yang termasuk Kabupaten

Samosir dan sampai saat ini masih digunakan sebagai tempat Sidang

293

Sarana / Prasarana di wilayah Pengadilan Negeri Balige

No. Sarana /Prasarana Gedung Jumlah Keterangan

1. Ruang Ketua 1

2. Ruang Wakil Ketua 1

3. Ruang Hakim 2 Ruang Hakim I dan II

4. Ruang Panitera 1

5. Ruang Sekretaris 1

6. Ruang Pamud Pidana 1

7. Ruang Panmud Perdata 1

8. Ruang Panmud Hukum 1

9.

Ruang Kasubag Perencanaan Teknoligi

Informasi dan Pelaporan 2 Ruang Ka.Sub Bag dan

10 Ruang Kasub Bag Kepegawauan dan Ortala 1 Ruang sidang anak

11. Kasubbag Umum dan Keuangan 1

12. Ruang Panitera Pengganti 1

13. Ruang Sidang 3

14. Ruang Mediasi 1

15. Ruang Tahanan 2

16. Ruang Tunggu Anak 1

17. Ruang Posbakum 1

18. Ruang Jaksa 1

19. Ruang Teleconfrence/ Diversi 1

20. Ruang Perpustakaan 1

21. Ruang Laktasi 1

294

Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran

No. Sarana /Prasarana Gedung Jumlah Keterangan

1 Kursi Kayu 76


3 Kursi Dorong 1

4 Kursi Besi Metal 82

5 Meja Sidang(meja rapat) 4


7 Meja kerja besi/metal 4

8 Lemari Kayu 19

9 Mesin Ketik 1

10 Personal Komputer 17

11 Printer 18

12 Laptop 14


14 Brankas 1

15 White Board 4

16 AC 1

17 Genset 1

18 Rak Penyimpanan 10

19 Lemari Kayu 9

20 Filling kabinet 11

21 CCTV 7

22 Telepon Digital 9

23 Router 1

24 Monografi 4

295

25 Server 2

26 Scanner 2

27 TV 2

28 Lemari Besi 7

29 Tong Pemadam 3

30 Finger print 2

Kenderaan Dinas

No Uraian Tahun

Perolehan

Kondisi

Ket

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

1 Jenis Kenderaan Roda 4 2014 V

2 Jenis Kenderaan Roda 2 2019 V

Seluruh barang-barang inventaris tersebut diatas tetap dirawat/ dijaga kondisinya secara

baik hingga saat ini sebagaimana adanya ketika diresmikan pengoperasian Pengadilan

Negeri Balige.

17. PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

Sarana dan Prasarana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung Kelas II

Gedung Kantor

No. Sarana dan Prasarana Gedung Jumlah Keterangan

Ruangan

1. Ruang Ketua 1 Kondisi Baik


Kondisi baik

296

3. Ruang Hakim 3

Kondisi baik

4. Ruang Panitera 1 Kondisi baik

5. Ruang Sekretaris 1

Kondisi baik

6. Ruang Kepaniteraan Pidana 1

Kondisi baik

7. Ruang Kepaniteraan Perdata 1 Kondisi baik

8. Ruang Kepaniteraan Hukum 1 Kondisi baik

9. Ruang Bidang Umum dan Keuangan 1

Kondisi baik

10. Ruang Bidang Kepegawaian, Organisasi

dan Tatalaksana 1

Kondisi baik

11. Ruang Bidang Perencanaan, Teknologi

Informasi dan Pelaporan 1

Kondisi baik

12. Ruang Server 1

Kondisi baik

13. Ruang Sidang 2

Kondisi baik

14. Ruang Sidang Anak 1 Kondisi baik

15. Ruang Kesehatan 1

Kondisi baik

16. Ruang Mediasi 1

Kondisi baik

17. Ruang Laktasi/menyusui 1 Kondisi baik

18. Ruang Tunggu Ramah Anak 1

Kondisi baik

19. Ruang Jaksa 1

Kondisi baik


Kondisi baik

21. Ruang Tahanan Wanita 1 Kondisi baik

22. Ruang Tahanan Pria 1

Kondisi baik

23. Ruang Pos Bantuan Hukum 1

Kondisi baik

24. Ruang Kaukus 1 Kondisi baik

25. Ruang Tamu 1

Kondisi baik

26. Ruang Arsip 1

Kondisi baik

27. Ruang Pantry 1 Kondisi baik

28. Mushola 1 Kondisi baik

297

29. Ruang Wakil Panitera dan Jurusita 1

Kondisi baik

Rumah Dinas

Fasilitas Perkantoran

No. Sarana/ Prasarana/ Fasilitas

Perkantoran Jumlah Keterangan

1. AC Split 7

2. LCD Monitor 4

3. PC unit 27

4. Laptop 3

5. Note Book 4

6. CPU 1

7. Komputer jaringan lainnya

8. Printer 19

9. CCTV 5

10. Pesawat Telephone 1

11. Scanner 1

12. Faximile 1

13. Mesin Absen 1

14. Mesin Ketik manual portable

(11-13 inchi) 4

15. Mesin Ketik manual Standart

( 14-16 inchi) 1

16. Mesin Ketik manual Langewagon

(18-27 inchi) 9

17. Mesin ketik elektronik/selektrik 2

18. Lemari Besi/metal 1

19. Lemari kayu 47

20. Filling Kabinet 11

No Uraian Jumlah

Kondisi

Ket Baik

Rusak

Ringan

Rusak

Berat

1. Rumah Dinas Ketua

Golongan I 1

1

2. Rumah Dinas Wakil

Ketua Golongan I tipe

C permanen

1 1

3. Rumah Dinas Hakim

Golongan I tipe C

permanen

6 6

298

21. Rak kayu 20

22. Meja Kerja kayu 122

23. Meja computer 3

24. Kursi Besi Metal 59

25. Kursi kayu 62

26. Kursi dorong 57

27. Kursi zeis 6

28. Bangku kayu panjang 59

29. Sice 12

30. Papan Visual 4

31. Brangkas 4

32. Palu sidang 2

33. Distance Meter electronic 1

34. Sound Sistem 1

35. Server 1

36. Router 2

37. Hub 1

38. Wireless PCL Card 8

39. Wireless Access point 4

40. Conection cable 23 linght 3 mm 1

41. Penangkal petir 1

42. Mikrotik 1

43. Partisi 5

44. Jam mekanis 6

45. Tape recorder 1

46. Kamera digital 1

47. Mesin pemotong rumput 1

48. Kipas angin 7 `

49. UPS 6

50. Internet 1

51. Wireless 1

52. Tiang bendera 10

Kendaraan Dinas

No Uraian Tahun

Perolehan

Kondisi

Keterangan Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

I Jenis Kendaraan

Roda 4

1. Toyota Innova E

Indent

2008 1

299

2. Toyota 1999 1

II Jenis Kendaraan

Roda 2

1. Supra 125 2009 1

2. Supra Honda 2008 1

3. Mega KC HE

II93828

2009 1

4. Mega Pro HEII93693 2009 1

5. Mega Pro 2009 1

6. Honda/New Mega

Pro

2007 1

7. Honda GL Pro 1999 1

18. PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Sarana dan Prasarana Kantor Pengadilan Negeri Sibolga tahun 2017 meliputi :

Rumah Dinas

Pengadilan Negeri Sibolga, sampai saat ini memiliki 3 (tiga) unit gedung/Kantor dan 9

(sembilan) unit rumah Negara/Dinas yaitu :

NO KANTOR/RUMAH DINAS TAHUN KETERANGAN

1 Jl.Sutoyo Siswomiharjo 1945 -

2 Zetting Plat Barus 1982 -

3 Jl.Padangsidempuan No 6 Sibolga 1979 -

4 Rumah Dinas Ketua 1977 -

5 Rumah Dinas Hakim 1980 -






300


12 Rumah Dinas Panitera 1980 -

Kendaraan Dinas

Sampai saat ini Pengadilan Negeri Sibolga memiliki 3 (tiga) unit mobil/ kendaraan roda

empat dan 5 (lima) unit kendararaan roda dua/Sepeda Motor dengan perincian sebagai

berikut :

No Uraian Tahun

Perolehan Jmlah

Kondisi

Ket Baik

Rusak

Ringan

Rusak

Berat


1 Pajero Sport 2015 1 1 Pemda

2 Kijang Inova 2015 1 1 Pemda

3 Kijang Inova 2008 1 1 MA.RI


1 Honda GL MAX 1999 1 1 MA.RI

2 Supra x 125 2005 2 2 MA

3 Supra x 125 2006 2 2 MA

4 Supra x 125 2009 2 2 MA

5 Mega Pro 160 2009 1 1 MA


Gedung Pengadilan Negeri Sibolga seluas 1.504,00 m2, dilengkapi dengan sarana dan

prasarana berupa :


1. Ruang Ketua 1


301

3. Ruang Hakim 2

4. Ruang Panitera 1

5. Ruang Wakil Panitera 1

6. Ruang Sidang Umum 2

7. Ruang Sidang Ramah Anak 1

8. Ruang Kepaniteraan 4

9. Ruang Kesekretariatan 4

10. Ruang Kasir 1

11. Ruang Server 1

12. Ruang Tahanan Wanita 1

13. Ruang Tahanan Pria 1

14. Ruang Jaksa 1

15. Ruang Diversi dan Kaukus 1

16. Ruang Mediasi 1

17. Ruang Bapas dan Peksos 1

18. Ruang Tunggu Ramah Anak 1

19 Ruang Menyusui 1

20. Teleconference, Saksi Anak 1


22. Ruang Arsip 1

23. Ruang Penasihat Hukum 1

24. Ruang Posbakum 1

25. Ruang Rapat dan Dokumen Kontrol 1

26. Ruang Dharmayukti Karini 1

27. Pos Penjagaan 2

28 Musholla 1

302

Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran

29. Komputer 15

30. Laptop 8

31. Printer 11

32. Mesin Ketik 0

33. AC 15

34. Faximile 1

35 Genset 1 Rusak Berat

19. PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL

Di tahun 2018 ini Pengadilan Negeri Mandailing Natal sudah memiliki dan

menggunakan jaringan internet dengan website : www.pn-mandailingnatal.go.id dan

alamat email : [email protected] atau [email protected]

dalam rangka modernisasi dan trasparansi peradilan sesuai dengan SK KMA No.

144/KMA/SK/VIII/2007 :

a. Pengadaan.

Pada bulan Agustus 2018 telah dilaksanakan pengadaan 2 unit alat pengolah data

dan komunikasi sebanyak 2 unit.

b. Pemeliharaan

Sudah dilaksanakan pemeliharaan terhadap sarana prasarana fasilitas gedung

Pengadilan Negeri Mandailing Natal secara swakelola.

c. Penghapusan

Tahun 2018 tidak ada penghapusan sarana prasarana fasilitas gedung.

Pengadilan Negeri Mandailing Natal memiliki 3 unit gedung Pengadilan dan 4unit

rumah Negara/Dinas yaitu :

http://www.pn-mandailingnatal.go.id/

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

303


1 Ruang Ketua 1 Gedung Depan Lt. 2

2 Ruang Wakil Ketua 1 Gedung Depan Lt. 1

3 Ruang Hakim 2 Gedung Belakang Lt. 1

4 Ruang Panitera 1 Gedung Depan Lt. 1

5 Ruang Sekretaris 1 Gedung Depan Lt. 1

6 Ruang Kepaniteraan 3 Gedung Depan Lt. 1 (2 Ruang)

Gedung Belakang Lt. 1 (1 Ruang)

7 Ruang Kesekretariatan 3 Gedung Depan Lt. 1

8 Ruang Sidang Umum 4 1 Ruang Sidang Zitting Plaats di

Kec. Natal Gedung Depan Lt. 1 dan

2 Gedung Belakang Lt. 1

9 Ruang Sidang Ramah Anak 1 Gedung Belakang Lt. 2

10 Ruang Diversi, Teleconfrence, dan

Kaukus 1 Gedung Belakang Lt. 2

11 Ruang Tahanan Dewasa (L/P) 2 Gedung Belakang Lt. 1

12 Ruang Tunggu Ramah Anak 1 Gedung Belakang Lt. 1

13 Ruang Arsip 1 Gedung Belakang Lt. 2

14 Ruang Perpustakaan 1 Gedung Belakang Lt. 2

15 Ruang Mediasi 1 Gedung Belakang Lt. 2

16 Ruang ATK 1 Gedung Belakang Lt. 2

17 Ruang Bendahara 1 Gedung Depan Lt. 1

18 Gudang 1 Gedung Belakang Lt. 2

19 Ruang Kesehatan 1 Gedung Belakang Lt. 1

20 Ruang Laktasi 1 Gedung Belakang Lt. 1

21 Musholla 1 Area Temgah Perkantoran

No Sarana/Prasarana Fasilitas

Perkantoran Jumlah Keterangan

1 Komputer 31

KANTOR TAHUN KETERANGAN

1 UNIT Gedung Zitting Plaats di Kec. Natal 1983 Milik Sendiri

1 UNIT Gedung Pengadilan di Panyabungan 2007 Milik Sendiri

1 UNIT Gedung Pengadilan di Panyabungan 2008 Milik Sendiri

304

2 Laptop 9

3 Infokus 1

4 AC 10

5 Faximile 1

6 Genset 2

7 Receiver CCTV 2

8 Kamera CCTV 10

9 LCD Monitor 2

10 Internet (Jaringan) 1

11 Printer 30

12 Scanner 2

13 Modem 3

14 Repeater 5

15 Server 2

16 Finger Print 2

17 Pesawat Telepon 4

18 Speaker 2

19 Meja Piket 1 Gedung Belakang Lt.1

20 Meja PTSP 1 Gedung depan Lt. 1

20. PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Manajemen Aset Barang Milik Negara

Manajemen aset merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang

mencakup seluruh siklus hidup aset. Selama tahun 2018 Pengadilan Negeri Sei Rampah

mengelola aset/barang milik Negara yang meliputi :

Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah per 30 November 2018

masih status pinjam pakai.

Gedung dan Bangunan

Gedung kantor Pengadilan Negeri Sei Rampah per 30 November 2018 masih

berupa ruko 3 lantai dengan status pinjam pakai dari Pemkab Serdang Bedagai;

305

Kenderaan Dinas

Kenderaan dinas yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pengadilan Negeri Sei

Rampah per 30 November 2018yaitu :

No Uraian

Tahun

Perolehan

Kondisi

Keterangan

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

Jenis Kenderaan

Roda 4

1. Kijang Innova

(BK 1087 NX) - -

Rusak

ringan -

Pinjam pakai dari

Pemkab Serdang

Bedagai

Rumah Dinas

No Uraian Jumlah

Kondisi

Ket

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat

1. Rumah Dinas Ketua

Nihil

- - - -

2. Rumah Dinas Wakil Ketua - - - -

Sarana/Prasarana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah

No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah

(Unit) Keterangan

Ruangan







306

7 Ruang Panitera Muda Pidana 1 Baik

8 Ruang Panitera Muda Perdata 1 Baik

9 Ruang Panitera Muda Hukum 1 Baik




Laksana 1 Baik

13 Ruang Perencanaan, TI & Pelaporan 1 Baik

14 Ruang Perpustakaan - -

15 Ruang Mediasi - -

16 Ruang Tunggu Laktasi - -

17 Ruang Arsip Pidana - -

18 Ruang Arsip Perdata - -

19 Ruang Tunggu Umum 1 Baik

20 Ruang/Kantin - -

21 Ruang/Musholah 1 Baik


1 Mesin Pompa air PMK 1

2 Lemari Penyimpan 3

3 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) -

4 Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inci) -

5 Mesin Ketik Listrik Langewagon (18-27 Inci) -

6 Mesin Hitung Manual -

7 Lemari Kayu -

8 Rak Besi -

9 Rak Kayu -

10 Filing Cabinet Besi -

307

11 Brandkas -

12 Peti Uang/Cash Box/Coin Box -

13 Lemari Display -

14 Tabung Pemadam Api -

15 CCTV - Camera Control Television System -

16 Papan Visual/Papan Nama 10

17 White Board -

18 Mesin Absensi 2

19 Overhead Projector -

20 Hand Metal Detector -

21 Perkakas Kantor Lainnya -



24 Kursi Kayu -

25 Sice -

26 Bangku Panjang Besi/Metal -


28 Meja Rapat -

29 Meja Komputer -


31 Sketsel -


33 Jam Mekanis -

34 Mesin Pemotong Rumput -

35 A.C. Split 6

36 Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) -

308

37 Kipas Angin 3

38 Televisi -

39 Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (

Home use ) -

40 Amplifier -

41 Loudspeaker -

42 Sound System -

43 Wireless 2

44 Microphone -


46 Gambar Presiden/Wakil Presiden 1


48 Uninterruptible Power Supply (UPS) -

49 Analog/Digital Receiver -

50 Camera Digital -

51 LCD Monitor -

52 Pesawat Telephone -

53 Facsimile -

54 Genset -

55 P.C Unit 6

56 Lap Top 4

57 Note Book -

58 Printer (Peralatan Personal Komputer) 6

59 Scanner (Peralatan Personal Komputer) -

60 Server 1

61 Router 2

309

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Sei Rampahper 30

november tahun 2018 masih bersumber dari DIPA Pengadilan Tinggi Medan, sebagai

berikut :

No Nama Asset

(Belanja Modal)

Jumlah

(Unit)

1 AC Split 6

2 Laptop 4

3 Meja 1 Biro 7

4 Meja ½ Biro 4

5 Meja Direktur 2

6 Kursi Direktur 9

7 Kursi Staf 5

8 Lemari 3

9 P.C Unit 6

10 Printer 6

Total 52

21. PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN


mencakup seluruh siklus hidup asset. Selama tahun 2018Pengadilan Negeri Sibuhuan


Tanah

Beberapa asset berupa tanah yang berada dalam penguasaan Mahkamah Agung

RI cq Pengadilan Negeri Sibuhuan Tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut di

bawah ini.

310

Tabel : Daftar Sarana dan Prasarana Tanah Pengadilan Negeri Sibuhuan

Kenderaan Dinas

Kenderaan dinas yang dimiliki Pengadilan Negeri Sibuhuan per 30November 2018

yaitu :

No Uraian

Tahun

Perolehan

Kondisi

Ket.

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat


- - - - - - -


- - - - - - -

Rumah Dinas

Sarana/Prasarana di wilaya hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan

No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Ket.

I Ruangan

1 Ruang Ketua 1


3 Ruang Hakim 1

4 Ruang Panitera 1

No Tanah Luas Tanah

1. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah

3. Tanah

No Uraian Jumlah

Kondisi

Ket. Baik

Rusak

Ringan

Rusak

Berat

I Rumah Dinas

- - - - - - -

311



7 Ruang Untuk Semua Panitera Muda dan Juru sita 1

8 Ruang Untuk Semua Kasubag 1

9 Ruang Arsip Hukum 1

10 Ruang Posbakum 1

11 Ruang Tunggu Umum 1


1 Komputer 6

2 Laptop 4

3 AC 8

4 Faximili 1

5 Genset -

6 Sound System 1

7 Lemari Besi/Metal -

8 Lemari Kayu 8

9 Rak Besi -

10 Rak Kayu -

11 Filing Cabinet Besi -

12 Brankas -

13 Buffet -

14 Locker -

15 Papan Visual/Papan nama -



18 Kursi Kayu -

19 Sice -


21 Meja Rapat -

22 Meja Komputer -

23 Meja Resepsionis -


25 Meubelair lainnya -

26 Kipas 311Angin311 -

312

27 Televisi -

28 Stabilisator 1

29 Lambang Instansi -

30 Asbak Tinggi -

31 Uninterruptible Power Supply (ups) 1

32 Finger Printer Time and Attandance Acces Control system 2

33 Note Book -

34 Printer 6

35 Scanner -

36 Server 1

37 Router 1

38 Automatic Transfer Switch (ATS) dan Automatic Change

Oer Swi -

313

4. PENGELOLAAN KEUANGAN

a. BELANJA PEGAWAI

Nilai pagu DIPA Belanja Pegawai pada Pengadilan Tinggi Medan pada tahun

2018 adalah sebesar Rp. 22.113.396.000,- (dua puluh dua milyar seratus tiga belas juta

tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Seiring dengan berjalannya waktu dan

bertambahnya jumlah pegawai sehingga Pengadilan Tinggi Medan meminta tambahan

pagu (pagu minus) sehingga jumlah belanja pegawai sebesar Rp. 22.298.088.000 (dua

puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu

rupiah). Namun pelaksanaan belanja pegawai yang terealisasi adalah sebesar Rp.

23.593.855.716,- (dua puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan

ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah). Sehingga anggaran untuk

belanja pegawai minus sebesar Rp. 1.295.767.716,- (satu milyar dua ratus sembilan

puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam belas rupiah). Hal

tersebut disebabkan karena adanya sisa belanja pegawai pada :

• Belanja Tunjangan umum PNS

• Belanja Tunjangan hakim Ad. Hoc

• Belanja Uang makan PNS

Demikian juga realisasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Negeri sewilayah

hukum Pengadilan Tinggi Medan ditahun 2018 ini pada umumnya mengalami pagu

minus karena bertambahnya jumlah hakim dan pegawai, namun pada akhir anggaran

Mahkamah Agung telah menambahnya pagu pada setiap Pengadilan yang mengalami

pagu minus berdasarkan pada nilai pagu minus yang dimintakan oleh setiap Pengadilan.

Jumlah total pagu DIPA Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Medan dan

Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan tahun anggaran 2018

adalah Rp. 119.883.516.613,- (seratus Sembilan belas milyar delapan ratus delapan

puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu enam ratus tiga belas rupiah) sedangkan

realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 120.288.144.408,- (seratus dua puluh miliar dua

ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan

rupiah), sehingga belanja pegawai seluruh pengadilan sewilayah hukum Pengadilan

Tinggi Medan pada tahun 2018 kekurangan sebesar Rp. 404.597.795 (empat ratus

empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).

314

NO JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI/PELAKSANAAN SISA SD SAAT INI

Rp Rp % Rp %

1 Belanja Gaji Pokok PNS 4.731.919.000 5.985.803.100 126.50 (1.253.884.100) (26,50)

2 Belanja Pembulatan Gaji PNS 68.000 69.448 102.13 (1.448) (2,13)

3 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 372.345.000 472.806.250 126.98 (100.461.250) (26,98)

4 Belanja Tunj. Anak PNS 91.585.000 104.100.192 113.67 (12.515.192) (13,67)

5 Belanja Tunj. Struktural PNS 103.090.000 107.770.000 104.54 (4.680.000) (4,54)

6 Belanja Tunj. Fungsional PNS 11.612.770.000 12.381.630.000 106.62 (768.860.000) (6,62)

7 Belanja Tunj. PPh PNS 3.160.901.000 2.335.112.026 77.15 691.788.974 22,85

8 Belanja Tunj. Beras PNS 257.677.000 234.278.700 90.92 23.398.300 9,08

9 Belanja Tunj. Makan PNS 781.968.000 837.111.000 88.06 113.549.000 11,94

10 Belanja Tunj. Umum PNS 101.073.000 85.175.000 84.27 15.898.000 15,73

11 Belanja Tunj. Hakim Ad Hoc 900.000.000 1.050.000.000 100.00 0 0

12 Belanja Tunj. Lain-lain - - - - -

13 Belanja Uang Lembur - - - - -

JUMLAH 22.113.396.000 23.593.855.716 105.81 (1.295.767.716) (5,81)

315

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat jumlah total pagu sebesar Rp. 22.113.396.000,- (dua puluh dua miliar seratus tiga belas

juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) total realisasi Rp. 23.593.855.716,- ( Dua puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tiga

juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah) atau sebesar 105,81 (seratus lima koma delapan satu persen)

sehingga minus anggaran sebesar Rp. 404.597.795 (empat ratus empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh

lima rupiah).

NO

NAMA SATKER

BELANJA PEGAWAI

PAGU DIPA REALISASI/PELAKSANAAN SISA SD SAAT INI

Rp Rp % Rp %

1 Pengadilan Tinggi Medan 22.113.396.000 23.593.855.716 105.81 (1.295.767.716) (5,81)

2 Pengadilan Negeri Medan 27.753.665.000 26.840.942.066 96,47 980.879.934 3,53

3 Pengadilan Negeri Binjai 5.877.214.000 5.750.072.580 97,84 127.141.420 2,16

4 Pengadilan Negeri Tanjung Balai 3.362.020.000 3.429.602.697 102,01 (67.582.697) (2,01)

5 Pengadilan Negeri Sidikalang 2.394.513.613 2.411.712.000 99,29 17.198.555 0,71

6 Pengadilan Negeri Kabanjahe 4.351.069.000 4.226.357.770 97,13 124.711.230 2,87

7 Pengadilan Negeri Rantau Prapat 4.109.572.000 3.997.783.017 97,28 111.788.983 2,72

316

8 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 5.126.049.000 4.820.980.103 98,18 305.068.897 1,82

9 Pengadilan Negeri Gunungsitoli 2.675.711.000 2.723.216.049 101,78 (47.505.049) 1,78

10 Pengadilan Negeri Pematang

Siantar 4.018.805.000 3.952.323.250 98,35 66.481.750 1,65

11 Pengadilan Negeri Tarutung 2.830.550.000 2.816.739.699 99,51 13.810.301 0,49

12 Pengadilan Negeri P. Sidimpuan 3.856.847.000 3.616.688.046 93,77 240.158.954 1,29

13 Pengadilan Negeri Sibolga 2.714.036.000 2.807.463.113 103,44 (93.427.113) (3,44)

14 Pengadilan Negeri Stabat 5.116.153.000 5.040.398.025 98,52 75.754.975 1,48

15 Pengadilan Negeri Simalungun 4.108.410.000 4.055.571.211 98,71 52.838.789 1,29

16 Pengadilan Negeri Kisaran 3.723.163.000 3.623.059.022 97,31 100.103.978 2,69

17 Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 11.207.595.000 12.167.823.426 108,57 (960.228.426) (8,57)

18 Pengadilan Negeri Mandailing

Natal 2.082.096.000 1.988.102.924 95,49 93.993.076 4,51

19 Pengadilan Negeri Balige 2.462.652.000 2.425.423.694 98,49 37.228.306 1,51

Total 119.883.516.613 120.288.114.408 100,34 (404.597.795) (0,34)

317

2. BELANJA BARANG

Nilai pagu Belanja Barang pada Pengadilan Tinggi Medan ditahun 2018 adalah

sebesar Rp. 2.163.783.000,- (dua milyar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus

delapan puluh tiga ribu rupiah), Seiring dengan berjalannya waktu Pengadilan Tinggi

Medan melakukan revisi sehingga pagu belanja barang Rp. 2.217.612.000 (dua milyar

dua ratus tujuh belas juta enam ratus dua belas ribu rupiah) terealisasi sebesar

Rp.2.168.605.617,- (dua milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima ribu

enam ratus tujuh belas rupiah). Maka persentase realisasi belanja barang terhadap nilai

pagu adalah sebesar 97.79 %.

Jumlah total pagu DIPA Belanja Barang Pengadilan Tinggi Medan dan


adalah Rp. 19.910.174.000,- (sembilan belas miliar sembilan ratus sepuluh juta seratus

tujuh puluh empat ribu rupiah) sedangkan realisasi belanja barang sebesar Rp.

19.058.127.953,- (sembilan belas miliar lima puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh

ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), sehingga persentase realisasi belanja barang

seluruh pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan pada tahun 2018

sebesar 95,72 % (sembilan puluh lima koma tujuh puluh dua persen) secara rinci dapat

dilihat pada tabel

Sedangkan pagu belanja barang Pengadilan Tinggi Medan pada dipa 03

(Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) untuk kegiatan Peningkatan Manajemen

peradilan Umum tahun 2018 adalah sebesar Rp. 591.842.000,- (lima ratus sembilan

puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), terealisasi sebesar Rp.

589.979.749.- (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh

sembilan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah), maka realisasi kegiatan

Peningkatan Manajemen peradilan Umum tahun 2018 sebesar 99,69 %.

Jumlah total DIPA direktorat jenderal badan peradilan umum untuk kegiatan

pengingkatan manajemen peradilan umum tahun 2018 adalah sebesar Rp.

8.657.373.000,- (delapan miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh

tiga ribu rupiah), sedangkan realisasinya sebesar Rp. 7.552.424.872,- (tujuh miliar lima

ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh

318

dua rupiah) sehingga realisasi anggaran sebesar 87,24 % (delapan puluh tujuh koma dua

puluh empat persen)

319

NO

NAMA SATKER

BELANJA BARANG


Rp Rp % Rp %

1 Pengadilan Tinggi Medan 2.217.612.000 2.168.605.617 97.79 49.006.383 2.21


3 Pengadilan Negeri Binjai 1.068.783.000 1.018.746.850 95,32 50.036.150 4,68

4 Pengadilan Negeri Tanjung Balai 767.595.000 755.493.705 98,42 12.101.295 1,58

5 Pengadilan Negeri Sidikalang 705.512.000 687.987.871 97,51 17.524.129 2,49

6 Pengadilan Negeri Kabanjahe 871.985.000 838.786.694 96,19 33.198.306 3,81

7 Pengadilan Negeri Rantau Prapat 782.293.000 727.461.384 92,99 54.831.616 7,01

8 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 674.246.000 666.583.393 98,86 7.662.607 1,14

9 Pengadilan Negeri Gunungsitoli 814.273.000 809.621.300 99,43 4.651.700 0,57

10 Pengadilan Negeri Pematang Siantar

792.376.000 785.532.915 99,14 6.843.085 0,86

11 Pengadilan Negeri Tarutung 909.418.000 835.371.623 91,86 74.046.377 8,14

12 Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan

977.391.000 913.585.089 93,47 63.805.911 6,53

320

13 Pengadilan Negeri Sibolga 845.077.000 839.811.936 99,38 5.265.064 0,62

14 Pengadilan Negeri Stabat 973.157.000 955.199.112 98,15 17.957.888 1,85

15 Pengadilan Negeri Simalungun 928.117.000 884.839.052 95,34 43.277.948 4,66

16 Pengadilan Negeri Kisaran 930.200.000 915.240.995 98,31 14.959.005 1,69

17 Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 1.142.701.000 1.090.698.549 95,45 52.002.451 4,55

18 Pengadilan Negeri Mandailing Natal 973.851.000 934.618.473 95,97 39.232.527 4,03

19 Pengadilan Negeri Balige 685.359.000 594.186.771 86,70 91.172.229 13,30

TOTAL

19.910.174.000 19.058.127.953 95,72 852.046.047 4,28

321

NO JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA (03) REALISASI SISA SD SAAT INI

Rp Rp % Rp %

Belanja Barang

Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Peradilan

Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang

diselesaikan Tepat Waktu

1 Belanja Pengiriman surat dinas pos 136.820.000 136.819.094 100,00 906 0

2 Belanja honor satuam kerja 3.600.000 3.600.000 100 0 0

3 Belanja bahan 22.610.000 21.540.000 95,27 1.070.000 4,73

4 Belanja barang persediaan barang konsumsi 177.390.000 177.375.000 99,99 15.000 0,01

5 Belanja perjalanan biasa 194.650.000 194.365.655 99,85 284.345 0,15

6 Belanja bahan 19.477.000 19.460.000 99,91 17.000 0,09

7 Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota 37.295.000 36.820.000 98,73 475.000 1,27

Total 591.842.000 589.979.749 99,69 1.862.251 0,31

322

NO

NAMA SATKER

BELANJA BARANG (DIPA 03)


Rp Rp % Rp %

1 Pengadilan Tinggi Medan 591.842.000 589.979.749 99,69 1.862.251 0,31


3 Pengadilan Negeri Binjai 449.960.000 430.985.000 95,78 18.975.000 4,22

4 Pengadilan Negeri Tanjung Balai 270.624.000 261.992.570 96,78 8.613.430 3,22




8 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 329.850.000 174.992.050 57,21 154.857.950 42,79


10 Pengadilan Negeri Pematang Siantar 258.801.000 216.948.965 83,83 42.852.035 16,17


12 Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan 568.150.000 553.028.900 97,34 15.121.100 2,6


323

14 Pengadilan Negeri Stabat 754.200.000 645.126.500 85,54 109.073.700 14,46

15 Pengadilan Negeri Simalungun 439.935.000 301.135.600 68,45 138.799.400 31,55


17 Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 666.560.000 557.710.675 83,67 108.849.325 16,33

18 Pengadilan Negeri Mandailing Natal 237.237.000 219.141.400 92,37 18.096.000 7,63

19 Pengadilan Negeri Balige 444.457.000 312.351.651 70,26 132.105.349 29,74

Total 8.657.373.000 7.552.424.872 87,24 1.104.948.128 12,76

324

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa besarnya pagu untuk Pengadilan

Tinggi dan pengadilan Negeri se wilayah hukum untuk DIPA Direktorat Badilum (03)

adalah sebesar Rp. 8.657.373.000 (delapan miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga

ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 7.552.424.872 (tujuh

miliar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus

tujuh puluh dua rupiah) atau sebesar 87,24 % (delapan puluh tujuh koma dua puluh

empat persen) sehingga sisa pagu sebesar Rp. 1.104.948.128 (satu miliar seratus empat

juta sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus dua puluh delapan rupiah) atau

sebesar 12,76 (dua belas koma tujuh puluh enam).

3. BELANJA MODAL

Nilai pagu Belanja Modal pada Pengadilan Tinggi Medan ditahun 2018 adalah

sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), terealisasi sebesar Rp.

169.314.500,- (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus

rupiah). Sehingga persentase realisasi belanja modal terhadap nilai pagu adalah sebesar

99,60% (sembilan puluh sembilan koma enam puluh persen).

Jumlah total pagu DIPA Belanja Modal Pengadilan Tinggi Medan dan


adalah Rp. 8.571.933.000 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus

tiga puluh tiga ribu rupiah) sedangkan realisasi belanja modal sebesar Rp.

7.898.047.485 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh

tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga persentase realisasi belanja

modal seluruh pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan pada tahun 2018

sebesar 92,14 % (sembilan puluh dua juta koma empat belas persen).

325

Berdasarkan tabel di atas, Pengadilan Tinggi Medan memiliki pagu belanja modal untuk belanja peralatan dan mesin yang telah direalisasikan.

NO PAGU DIPA REALISASI SISA HINGGA SAAT INI

Rp Rp % Rp %

1. Belanja modal Gedung dan Bangunan 0 0 0 0 0

2. Belanja modal Penambahan Jaringan 0 0 0 0 0

3. Belanja modal Peralatan dan Mesin 996.000.000 988.929.500 99,29 7.070.500 0,71

TOTAL

996.000.000 988.929.500 99,29 7.070.500 0,71

326

NO

NAMA SATKER

BELANJA MODAL

PAGU DIPA REALISASI/PELAKSANAAN SISA HINGGA SAAT INI

Rp Rp % Rp %

1 Pengadilan Tinggi Medan 996.000.000 988.929.500 99,29 7.070.500 0,71


3 Pengadilan Negeri Binjai 418.600.000 206.334.000 49.30 212.266.000 50,70

4 Pengadilan Negeri Tanjung Balai 178.000.000 177.267.499 99,59 732.501 0,41




8 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 165.000.000 164.048.500 98,30 951.500 1,70


327

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah pagu belanja modal untuk Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri adalah sebesar

Rp. 8.571.933.000 (delapan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) yang sudah terealisasi sebesar Rp.

7.898.047.485 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) atau

10 Pengadilan Negeri Pematang Siantar 336.500.000 331.672.000 98,57 4.828.000 1,43


12 Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan 227.000.000 226.550.000 99,80 450.000 0,20


14 Pengadilan Negeri Stabat 65.000.000 64.500.000 99,23 500.000 0,77

15 Pengadilan Negeri Simalungun 360.000.000 359.015.000 99,73 985.000 0,27


17 Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 520.183.000 490.818.750 94,35 29.363.250 5,65

18 Pengadilan Negeri Mandailing Natal 26.000.000 25.600.000 98,46 400.000 1,54

19 Pengadilan Negeri Balige 39.000.0000 38.400.000 98,46 600.000 1,54

Total 8.571.933.000 7.898.047.485 92,14 673.885.515 7,86

328

sebesar 92,14 (sembilan puluh dua koma empat belas persen) dan sisa pagu sebesar Rp. 673.885.515 (enam ratus tujuh puluh tiga juta

delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah).

329

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP

Teknologi Informasi berpotensi untuk membantu kelancaran proses kerja di

lingkungan Pengadilan Tinggi Medan, termasuk dalam upaya menyelesaikan perkara

dan memberikan pelayanan publik. Berbagai upaya untuk memanfaatkan teknologi

informasi dengan menyediakan perangkat lunak berupa pengembangan sistem dan

aplikasi komputer, maupun penyediaan infrastruktur perangkat keras dan jaringan

komputer.

b. Perangkat keras (hardware) yang tersedia untuk pengembangan IT di Pengadilan

Tinggi Medan :

No Nama Perangkat Jumlah

(Unit)

Merk Keterangan

1 Server 2 Lenovo, Pujitsu Ruangan Server

2 UPS Server 1 ICA Ruangan Server

3 PC All In One 5 Lenovo

4 Komputer (PC) 35 Acer, HP, Rakitan

5 Komputer Touch Screen 3 Lenovo Lobby

LCD 60 inch 1 Samsung Ruang Rapat Ketua

6 LCD 52 Inch 2

LG

TV Informasi CMS

Slide Show

7 LCD 42 Inch 2

LG, Samsung

Meja Piket &

Kep&TI

8 LCD 20 Inch 7

LG

TV informasi CMS

Slide Show

9 Scanner 2

10 Laptop 50

Toshiba, HP,

Compact, Vaio,

Acer, Pujitsu

11 Printer 47

HP, Epson, Canon

330

12 Printer Multifuntion 1

Brother

Kondisi Bagus

13 UPS 32 ICA

14 CCTV Monitor 1

14 CCTV Unit 28

15 WiFi

46

Ubiquiti Unifi Acces Point

Lantai1(23 titik) dan

Lantai 2 (23 titik)

16 Switch 8 Port 3

17 Mikrotik 1 Ruang Server

18 Router 1

19 Switch 16 Port 1 Ruang Server



Jaringan yang digunakan di Pengadilan Tinggi Medan meliputi :

1. LAN (Local Area Network), yang menghubungkan jaringan internet menggunakan

kabel pada beberapa ruangan.

2. Jaringan Internet Telkom - Indihome kapasitas Up to 50 Mbps (3 line telepon) yang

di-sharing untuk 20 Mbps Untuk LAN lantai 1&2, dan 30 Mbps menggunakan Wi-Fi

di lantai 1&2.

Pada tahun 2015, pengembangan infrastruktur teknologi informasi di Pengadilan

Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan diarahkan untuk penggunaan

aplikasi perkara yang dikembangkan Mahkamah Agung yaitu Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS).

Ketersedian perangkat keras untuk pengembangan CTS/SIPP pada Pengadilan

Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan dapat dilihat pada tabel berikut :

331

No Satuan Kerja Infrastruktur (Perangkat & Jaringan)

1 PN. Medan 1. Sudah memiliki server SIPP yang baik

2. Sudah memiliki jaringan Internet (Telkom – Indihome

Up to 50 Mbps) dan Intranet (LAN/WIFI)

3. Sudah tersedia komputer di layanan PTSP (Pelayanan

Terpadu Satu Pintu) yang terkoneksi SIPP.

4. Sudah memiliki ruangan server sendiri.

2 PN. Binjai 1. Sudah memiliki server SIPP yang baik






3 PN. Lubuk Pakam 1. Sudah memiliki server SIPP yang baik






4 PN. Pematang

Siantar

1. Sudah memiliki server SIPP yang baik






5 PN. Simalungun 1. Sudah memiliki server SIPP yang baik

2. Sudah memiliki jaringan Internet (Telkom – Indihome)

dan Intranet (LAN/WIFI)




6 PN. Stabat 1. Sudah memiliki server SIPP yang baik

2. Sudah memiliki jaringan internet (Telkom – Indihome

Up to 50 Mbps) dan intranet (LAN/WIFI)




7 PN. Tebing

Tinggi

1. Sudah memiliki server SIPP yang baik.


Up to 100 Mbps)) dan Intranet (LAN/WIFI)



4. Sudah mempunyai ruangan server sendiri.

8 PN. Kabanjahe 1. Sudah memiliki server SIPP yang baik

2. Sudah memiliki jaringan Intranet (LAN/WIFI) dan

internet (Telkom – Indihome Up to 10 Mbps)).

332



4. Sudah memiliki ruangan server sendiri

9 PN. Sidikalang 1. Sudah memiliki server SIPP yang baik


Up to 100 Mbps)) dan intranet (LAN/WIFI)




10 PN. Kisaran 1. Sudah memiliki server SIPP yang baik






11 PN. Tanjung

Balai







12 PN. Rantau Prapat 1. Sudah memiliki server SIPP yang baik


internet (Telkom – Indihome Up to 20 Mbps))




13 PN. Balige 1. Sudah memiliki server SIPP yang baik


internet (Telkom – Indihome Up to 50 Mbps)




14 PN. Tarutung 1. Sudah memiliki server SIPP yang baik






15. PN.

Padangsidempuan



internet (Telkom – Indihome Up to 50 Mbps).




16. PN. Sibolga 1. Sudah memiliki server SIPP yang baik


333





17. PN. Mandailing

Natal



internet (Telkom – Astinet 100 Mbps).




18. PN. Gunungsitoli 1. Sudah memiliki server SIPP yang baik






19. PN SEI

RAMPAH

(Pengadilan Baru)

1. Masih tahap pemasangan Server dan SIPP



3. Belum memiliki ruangan server sendiri.

20. PN SIBUHUAN

(Pengadilan Baru)

1. Sudah memiliki server SIPP.


internet (Telkom – Indihome Up to 100 Mbps).


Terpadu Satu Pintu) yang terkoneksi SIPP dan SIPP

disetiap bagian.

4. Belum memiliki ruangan server sendiri.

Perangkat lunak (software) berupa sistem informasi yang dikembangkan di Pengadilan

Tinggi Medan antara lain meliputi :

1. Website

Pengadilan Tinggi Medan memiliki website dengan alamat www.pt-

medan.go.id. Website Pengadilan Tinggi Medan menampilkan segala informasi yang

berhubungan dengan Pengadilan Tinggi Medan mengacu pada undang-undang

Keterbukaan Informasi dan SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pelayanan

Informasi di Pengadilan.

http://www.pt-medan.go.id/

http://www.pt-medan.go.id/

334

Untuk Website Pengadilan Tinggi Medan dapat diakses melalui internet atau

langsung datang ke kantor Pengadilan Tinggi Medan, dimana telah disediakan fasilitas

PC touch screen (komputer layar sentuh) pada meja informasi untuk mengakses website


Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan pada umumnya

sudah memiliki website, dengan alamat berikut ini :

No Satuan Kerja Alamat Website

1 PN BALIGE www.pn-balige.go.id

2 PN BINJAI www.pn-binjai.go.id

3 PN GUNUNG SITOLI www.pn-gunungsitoli.go.id

4 PN KABANJAHE www.pn-kabanjahe.go.id

5 PN KISARAN www.pn-kisaran.go.id

http://www.pn-balige.go.id/

http://www.pn-binjai.go.id/

http://www.pn-gunungsitoli.go.id/

http://www.pn-kabanjahe.go.id/

http://www.pn-kisaran.go.id/

335

6 PN LUBUK PAKAM www.pn-lubukpakam.go.id

7 PN MANDAILING NATAL www.mandailingnatal.go.id

8 PN MEDAN www.pn-medankota.go.id

9 PN PADANG SIDEMPUAN www.pn-padangsidimpuan.go.id

10 PN PEMATANG SIANTAR www.pn-pematangsiantar.go.id

11 PN RANTAU PRAPAT www.rantauprapat.go.id

12 PN SIBOLGA www.pn-sibolga.go.id

13 PN SIDIKALANG www.pn-sidikalang.go.id

14 PN SIMALUNGUN www.pn-simalungun.go.id

15 PN STABAT www.pn-stabat.go.id

16 PN TANJUNG BALAI

www.pn-tanjungbalai.go.id

17 PN TARUTUNG www.pn-tarutung.go.id

18 PN TEBING TINGGI www.pn-tebingtinggi.go.id

19 PN SEI RAMPAH

(pengadilan baru)

Dalam proses pembuatan

20 PN SIBUHUAN

(pengadilan baru)

www.pn-sibuhuan.go.id

2. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI di


Layanan ini bertujuan untuk mengintegrasikan data pegawai yang ada di

lingkungan Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum

Pengadilan Tinggi Medan. Pada saat ini versi yang masih dipergunakan adalah SIKEP

2.1.0-1. Dengan adanya SIKEP tersebut, diharapkan Pengadilan Tinggi Medan akan

http://www.pn-lubukpakam.go.id/

http://www.mandailingnatal.go.id/

http://www.pn-medankota.go.id/

http://www.pn-padangsidimpuan.go.id/

http://www.pn-pematangsiantar.go.id/

http://www.rantauprapat.go.id/

http://www.pn-sibolga.go.id/

http://www.pn-sidikalang.go.id/

http://www.pn-simalungun.go.id/

http://www.pn-stabat.go.id/

http://www.pn-tanjungbalai.go.id/

http://www.pn-tarutung.go.id/

http://www.pn-tebingtinggi.go.id/

http://www.pn-tebingtinggi.go.id/

336

memiliki database terintegrasi tentang Sumber Daya Manusia (SDM), antara Pengadilan

Tinggi Medan dengan satuan kerja di wilayah hukumnya. Pengembangan aplikasi

SIKEP ini nantinya akan mempermudah usulan-usulan promosi jabatan dan kenaikan

pangkat secara online atau paperless yang akan diintegrasikan dengan sistem BKN.

3. Layanan Komputer Informasi (Computer Info)

Keterbukaan informasi juga diwujudkan dalam bentuk ketersediaan Komputer

informasi di Pengadilan Tinggi Medan. Prinsip dasar dari komputer informasi adalah

sejauh mana Pengadilan Tinggi Medan dapat memberikan informasi yang diperlukan

pencari keadilan dalam jangka waktu yang sesuai. Komputer informasi di Pengadilan

Tinggi Medan dilengkapi dengan komputer layar sentuh (touch screen), yang

didalamnya terdapat Sistem Aplikasi Perkara (SIPP, SIPERKA, Direktori Putusan),

Aplikasi Indeks Kepuasan Pelanggan (IKM Online), dan Website Pengadilan Tinggi

Medan. Sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi perkara maupun tentang

Pengadilan Tinggi Medan dapat langsung datang ke kantor Pengadilan Tinggi Medan

untuk menggunakan fasilitas ini.

Komputer Informasi

4. E-Court / Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang

Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, Mahkamah Agung telah

meluncurkan e-Court. Aplikasi e-Court adalah aplikasi yang digunakan untuk

memproses pendaftaran gugatan/permohonan (e-Filing), pembayaran biaya perkara

secara elektronik (e-Payment), serta melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan

secara elektronik (e-Summons). Aplikasi ini dapat diakses oleh pengguna terdaftar

337

(untuk saat ini masih khusus advokat) dan pengguna dari pengadilan, pada alamat:

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/.

Kewenangan Pengadilan Tinggi dalam aplikasi e-court ini adalah

memverifikasi, memvalidasi dan menginput data-data advokat yang dilantik di

Pengadilan Tinggi Medan atau yang beracara dalam Wilayah Hukum Pengadilan

Tinggi Medan.

Tampilan e-court

5. Layanan TV Informasi CMS Slide Show Pengadilan Tinggi Medan

Selain PTSP, sarana komunikasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Medan juga

melalui media TV informasi yang dipasang di area lobby dan masing-masing bagian.

Adapun kontennya meliputi struktur organisasi, informasi-informasi seputar Pengadilan

Tinggi Medan, Uraian Tugas dari masing-masing bagian, serta hasil pekerjaan dari

masing-masing bagian dengan menggunakan aplikasi CSM Slide Show. Sehingga

memudahkan para stakeholder dalam memperoleh informasi.

TV informasi yang dipasang di area lobby

https://ecourt.mahkamahagung.go.id/

338

TV informasi yang dipasang di masing – masing bagian

6. Aplikasi Inovasi Pengadilan Tinggi Medan

a) SIDUK (Sistem Informasi Daftar Urutan Kepangkatan dan Bezetting)

Aplikasi SIDUK ONLINE dengan tujuan memberitahukan kenaikan pangkat,

kenaikan gaji berkala (KGB), batas usia pensiun pegawai . Sehingga pegawai

Pengadilan Tinggi Medan maupun Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan

Tinggi Medan dapat mengetahui lebih awal hal-hal yang berkaitan dengan kepangkatan,

kenaikan gaji berkala, dan pensiun.

Aplikasi SIDUK ONLINE Daftar Urut Kepangkatan atau DUK dan Bezetting

sangat penting dalam kepegawaian. DUK dibuat sebagai salah satu upaya untuk

menjamin objektifitas dalam pembinaan para pegawai negeri sipil yang berdasarkan

sistem karir dan sistem prestasi kerja, untuk itu Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) dan

Bezetting sangat diperlukan di setiap satuan kerja. Karena begitu pentingnya DUK dan

Bezetting Pegawai harus disusun dengan data yang akurat. Untuk menjamin keakuratan

data serta kecepatan memperoleh informasi mengenai DUK dan Bezetting dengan

besarnya jumlah pegawai dan letak Pengadilan Tingkat Pertama yang tersebar di

wilayah Sumatera Utara maka diperlukan suatu aplikasi yang bertujuan mempermudah

dan menghasilkan data yang cepat, tepat dan akurat dalam melakukan pembinaan

kepegawaian. Untuk itu Pengadilan Tinggi Medan membuat aplikasi SIDUK ONLINE.

Dengan dibuatnya aplikasi SIDUK ONLINE ini diharapkan dapat

mempermudah pekerjaan kepegawaian baik di tingkat Pengadilan Tinggi dalam

memonitoring Pengadilan di bawahnya juga Pengadilan Negeri dalam menyusun

laporan yang berkaitan dengan DUK dan Bezetting.

339

Tampilan Aplikasi SIDUK ONLINE

b) SIANIDA (Sistem Informasi Aplikasi Monitoring Data)

Kewenangan Pengadilan Tinggi Medan dalam hal pembinaan bidang

kepegawaian diatur dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor: 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang

Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding Di Lingkungan

Mahkamah Agung Untuk Penandatanganan Di bidang Kepegawaian, kewenangan itu

meliputi diantaranya: adalah menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian pegawai, untuk itulah Pengadilan Tinggi Medan memerlukan suatu

cara untuk mengetahui secara cepat dan tepat keadaan pegawai baik dilingkungan

Pengadilan Tinggi Medan juga di Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Sumatera

Utara, hal ini yang melatarbelakangi perlunya Aplikasi SIANIDA PEGAWAI.

Aplikasi SIANIDA PEGAWAI terdiri dari :

o Aplikasi pengelola SIANIDA PEGAWAI yaitu Aplikasi yang berfungsi untuk

mengelola Aplikasi SIANIDA PEGAWAI Monitoring dan sekaligus untuk

menampung dan mencetak laporan data – data kepegawaian Pengadilan di

Wilayah Hukum Sumatera Utara.

o Aplikasi SIANIDA Monitoring yaitu Aplikasi yang digunakan untuk

memonitoring data-data kepegawaian Pengadilan di Wilayah Hukum

Sumatera Utara.

Tampilan Aplikasi SIANIDA PEGAWAI monitoring

340

c) SIPERKA (Sistem Informasi Perkara)

Melatarbelakangi dibuatnya aplikasi ini karena aplikasi SIPP Banding memiliki

keterbatasan dalam publis perkara sehingga khalayak umum tidak bisa melihat perkara

banding yang sedang berjalan di tempat lain, harus terlebih dahulu mendatangi

Pengadilan Tinggi Medan untuk menanyakan perkaranya. Sehingga dengan

keterbatasan ini dibuatlah Aplikasi SIPERKA online ini yang bertujuan supaya

memudahkah masyawakat mengetahui status perkara banding yang sedang berjalan.

Siperka Online ini dilengkapi juga menu Jadwal Sidang dan Statistik Perkara, yang

berguna memudahkan pihak Pengadilan Tinggi Medan dan Masyarakat dalam melihat

agenda perkara dan jumlah perkara yang mulai dari sisa tahun lalu, masuk dan putus.

Tampilan Halaman Depan SIPERKA

d) IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Melatarbelakangi dibuatnya aplikasi ini untuk mendukung pelayanan PTSP

(Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Tiggi Medan sebagai sarana tanggapan,

saran atas pelayanan Pengadilan Tinggi Medan terhadap Masyarakat. Didalam Aplikasi

ini terdapat 4 pilihan tanggapan yaitu 1. Sangat Memuaskan, 2. Memuaskan, 3. Kurang

Puas, 4. Tidak Puas

Selain itu juga aplikasi ini bisa membuat laporan atas tanggapan Masyarakat tersebut

yang pendoman penyusunannya berdasarkan Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017.

Tampilan Depan IKM Pengadilan Tinggi Medan

341

7. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung RI di

Pengadilan Tinggi Medan

SIPP merupakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dikembangkan

Mahkamah Agung, dan wajib digunakan oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

seluruh Indonesia untuk memberikan layanan informasi kepada publik. Pengadilan

Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan juga sudah menerapkan SIPP

dengan keadaan dijelaskan pada tabel dibawah ini

342

No Nama

Pengadilan

Penerapan SIPP oleh

User/Pengguna Kendala Rangkuman Keterangan

1 PN BALIGE 1. Penerapan sudah berjalan.

2. Sudah pernah dilaksanakan

sosialisasi SIPP.

1. Secara keseluruhan penerapan aplikasi keperkaraan

sudah berjalan baik pendaftaran, penetapan, jadwal

sidang, putusan dan sampai banding, kasasi dan

Peninjauan Kembali.

2. Saat ini sudah terpasang SIPP versi 3.2.0-5

3. SIPP versi 3.2.0-5 sudah terintegrasi dengan aplikasi e

court mahkamah agung

(https://ecourt.mahkamahagung.go.id/)

2 PN BINJAI 1. Penerapan sudah berjalan.


sosialisasi SIPP.


sudah berjalan baik pendaftarn, penetapan, jadwal


Peninjauan Kembali.





3 PN GUNUNG

SITOLI

1. Penerapan sudah berjalan.


sosialisasi SIPP.




Peninjauan Kembali.





4 PN

KABANJAHE



sosialisasi SIPP.



sidang, putusan.



343



5 PN KISARAN 1. Penerapan sudah berjalan.


sosialisasi SIPP.




Peninjauan Kembali.





6 PN LUBUK

PAKAM



sosialisasi SIPP.




Peninjauan Kembali.


3. SIPP versi 3.2.0-5 sudah terintegrasi dengan aplikasi e-



7 PN

MANDAILING

NATAL



sosialisasi SIPP




Peninjauan Kembali.





8 PN MEDAN 1. Penerapan sudah berjalan

baik


sosialisasi SIPP.




Peninjauan Kembali.





9 PN PADANG 1. Penerapan sudah berjalan.




344

SIDEMPUAN sosialisasi SIPP. sidang, putusan dan sampai banding, kasasi dan

Peninjauan Kembali.


3. SIPP versi 3.2.0-5 sudah terintegrasi dengan aplikasi

ecourt mahkamah agung


10 PN

PEMATANG

SIANTAR


2. Sosialisasi SIPP Sudah

pernah dilaksanakan


sudah berjalan, baik pendaftaran, penetapan, jadwal


Peninjauan Kembali.





11 PN RANTAU

PRAPAT


2. Sosialisasi SIPP sudah

pernah dilaksanakan




Peninjauan Kembali.





12 PN SIBOLGA 1. Penerapan sudah berjalan.


sosialisasi SIPP.




Peninjauan Kembali.





345

13 PN

SIDIKALANG



sosialisasi SIPP.




Peninjauan Kembali.





14 PN

SIMALUNGUN

1. Penerapan sudah berjalan


sosialisasi SIPP.




Peninjauan Kembali.





15. PN STABAT 1. Penerapan sudah berjalan.


sosialisasi SIPP.




Peninjauan Kembali.





16 PN TANJUNG

BALAI

ASAHAN



sosialisasi SIPP.




Peninjauan Kembali.





346

17 PN

TARUTUNG



sosialisasi SIPP




Peninjauan Kembali.





18 PN TEBING

TINGGI


baik


sosialisasi SIPP.




Peninjauan Kembali..





19 PN SEI

RAMPAH

(Pengadilan

Baru)


baik


1. Masih tahap penginstalan server dan SIPP

20 PN SIBUHUAN

(Pengadilan

Baru)


baik

2. Sudah pernah dilaksanakan.




Peninjauan Kembali.





347

F. REGULASI TAHUN 2018

Sepanjang tahun 2018 Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan mengeluarkan

kebijakan – kebijakan sebagai berikut :

NO NOMOR REGULASI TANGGAL PERIHAL

1 1/KPT/SK/0\OT.01.3/1/2018 5/1/2018 Penetapan Visi dan Misi


2 2/KPT/SK/0\OT.01.3/1/2018 16/1/2018 Penetapan Role Model

pada Pengadilan Tinggi

Medan periode Januari

sampai dengan Desember

2018

3 5/KPT/SK/0\OT.01.3/1/2018 18/1/2018 Pembentukan Tim

Manajemen Resiko pada


4 29/KPT/SK/0\OT.01.3/1/2018 2/4/2018 Penunjukan Petugas

PTSP pada Pengadilan

Tinggi Medan

5 29/KPT/SK/0\OT.01.3/1/2018 2/4/2018 Tim Reformasi Birokrasi


6 36/KPT/SK/0\OT.01.3/1/2018 18/4/2018 SK Tim Penyelesaian

Ketidaksesuaian

Assesment (LKA)

7 36/KPT/SK/0\OT.01.3/1/2018 5/6/2018 Pembentukan Tim

Komite Keputusan

Akreditasi (KEKA)


8 W2.U/77/KP.01.10/7/2018 11/7/2018 Pembentukan Tim Penilai

Perlombaan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

(PTSP) pada Pengadilan

Negeri se-wilayah


9 79/KPT/SK/OT.01.3/7/2018 24/7/2018 Susunan Tim PTWP

Sumatera Utara

10 83/KPT/SK/OT.01.03/8/2018 1/8/2018 Tim Pemersatu Tenis

Warga Pengadilan

(PTWP) yang akan

348

bertanding di Bali

11 84/KPT/SK/OT.01.03/8/2018 2/8/2018 Petugas Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

(PTSP) Pengadilan

Tinggi Medan

12 87/KPT/SK/OT.01.03/8/2018 13/8/2018 Struktur Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

(PTSP) Pengadilan

Tinggi Medan

13 86/KPT/SK/OT.01.03/8/2018 13/8/2018 Tim Pemilihan Agen

Perubahan sebagai Role

Model pada Pengadilan

Tinggi Medan

14 95/KPT/SK/OT.01.03/8/2018 15/8/2018 Penetapan Biaya

Fotocopy Dokumen

15 97/KPT/SK/OT.01.03/8/2018 15/8/2018 Pemenangan

perlombangan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

(PTSP)

16 98/KPT/SK/OT.01.03/8/2018 21/8/2018 Hasil Penilaian Lomba

Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) pada

Pengadilan Negeri se-

wilayah Pengadilan

Tinggi Medan

17 111/KPT/SK/Kp.01/3/9/2018 24/9/2018 SK tentang Pakaian Dinas

18 114/KPT/SK/OT.01.03/10/2018 9/10/2018 Penunjukan Tim

Penyeragaman

Administrasi Perkara

Pidana dan Perdata pada


19 116/KPT/SK/OT.01.03/10/2018 3/10/2018 Tim Verifikasi Fisik

Terhadap Pelamar

Formasi Disabilitas

Tahun Anggaran 2018


20 117/KPT/SK/OT.01.03/10/2018 17/10/2018 Panitia Daerah

Pelaksanaan Seleksi

Kompetensi Dasar (SKD)

CPNS Mahkamah Agung

RI tahun 2018

349

21 1/KPT/SE/OT.01.3/1/2018 2/2/2018 Gambar Peta Wilayah

Pengadilan Negeri Se-

Sumatera Utara

22 Surat Edaran No 2 Tahun 2018 23/5/2018 Pelaksanaan Izin Tidak

Masuk Kerja Di Luar

Kordinasi pada Hari

Kerja

23 Surat Edaran No 3 Tahun 2018 28/5/2018 Pemberitahuan Hari Libur

Nasional dan Cuti

Bersama Tahun 2018

24 Surat Edaran No 4 Tahun 2018 31/12/2018 Tertib Izin Keluar Kantor

350

BAB IV

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung

Republik Indonesia di daerah, disamping memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat

banding juga mengemban tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara

berkala dan berkesinambungan terhadap seluruh warga dan badan peradilan di

bawahnya dalam upaya meningkatkan efektivitas pencegahan terjadinya penyimpangan

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Pengawasan yang dilakukan secara terus menerus dilakukan dalam upaya untuk

menegakkan dan menjaga martabat serta kepercayaan publik terhadap lembaga

peradilan. Upaya untuk mencapai harapan sebagaimana tersebut diatas, telah

diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Dilingkungan Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan Dibawahnya yang mengatur pelaksanaan pengawasan dan

pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya secara terus menerus.

Guna tercapainya tujuan yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan

Langsung Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya, Ketua

Pengadilan Tinggi Medan menerbitkan Surat Penetapan bertanggal 10 Oktober 2018

Nomor : W2.U/ 36 /KP.01.10/10/2018 tentang Susunan Hakim Tinggi Pengawas dan

Pejabat Penanggung Jawab Bidang dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan

Tinggi Medan, dengan susunan formasi sebagai berikut :

HAKIM TINGGI PENGAWAS DAN PEJABAT SEBAGAI SEKRETARIS

BIDANG PENGADILAN TINGGI MEDAN

Susunan Hakim Tinggi Pengawas Bidang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO NAMA JABATAN KET

1 SABUNGAN PARHUSIP, SH., MH

WAKIL KETUA

KOORDINATOR

PENGAWAS

BIDANG

351

Sekretaris :

HARSONO,SH.,MH

PANITERA

MUDA HUKUM

PENGADILAN

TINGGI MEDAN

2 DHARMA EDWARD DAMANIK, SH.,

MH

DALIUN SAILAN, SH.,MH

Sekretaris :

NELSON GURNING,SH.,MH

HAKIM TINGGI

HAKIM TINGGI

PANITERA

PENGGANTI

BIDANG

PERDATA

3 AGUSTINUS SILALAHI, SH., MH

AROZIDUHU WARUWU, SH., MH

Sekretaris :

SALOMO SIMANJORANG, SH., MH

HAKIM TINGGI

HAKIM TINGGI

PANITERA

PENGGANTI

BIDANG PIDANA

4 DALIUN SAILAN, SH.,MH

Dr. MANGASA MANURUNG,

SH., M.KH.

Sekretaris :

NIRWAN SEMBIRING, SH., MH

HAKIM TINGGI

HAKIM

AD HOC

PANITERA

PENGGANTI

BIDANG PIDSUS

TIPIKOR

5 SUMARTONO, SH., M. Hum

SUWIDYA, SH., LLM

Sekretaris :

MARADEN SILALAHI,SH

HAKIM TINGGI

HAKIM TINGGI

PANITERA

PENGGANTI

BIDANG

HUKUM/ARSIP

6 LINTON SIRAIT,SH.,MH

TIGOR MANULANG, SH., MH

AGUNG WIBOWO, SH., M. Hum

Sekretaris :

HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH.,MH

HAKIM TINGGI

HAKIM TINGGI

HAKIM TINGGI

PANITERA

PENGGANTI

BIDANG

KEPEGAWAIAN &

TI DAN INTENSIF

CARING PROGRAM

(ICP)

7 H. DASNIEL, SH., MH

PERDANA GINTING, SH

HAKIM TINGGI

HAKIM TINGGI

BIDANG RENCANA

PROGRAM &

ANGGARAN

352

Sekretaris :

FACHRIAL , SH.,M.Hum

PANITERA

PENGGANTI

8 H.AHMAD ARDIANDA PATRIA,

SH.,M.Hum

Sekretaris :

HERMAN SEBAYANG,SH.,MH

HAKIM TINGGI

PANITERA

PENGGANTI

BIDANG

KEUANGAN &

PELAPORAN

9 AHMAD SUKANDAR, SH, MH

NUR HAKIM, SH., MH

Sekretaris :

H E R R I, S H

HAKIM TINGGI

HAKIM TINGGI

PANITERA

PENGGANTI

BIDANG TATA

USAHA & RUMAH

TANGGA

10 PERDANA GINTING, SH

HARIS MUNANDAR, SH., MH

Dr. ALBERTINA HO, SH., MH

Sekretaris :

FARIDA MALEM , SH., MH

HAKIM TINGGI

HAKIM TINGGI

HAKIM TINGGI

PANITERA

PENGGANTI

BIDANG

PERPUSTAKAAN

11 BANTU GINTING, SH

LINTON SIRAIT, SH., MH

ADI SUTRISNO, SH., MH

Sekretaris :

HJ.SURYA HAIDA, SH.,MH

HAKIM TINGGI

HAKIM TINGGI

HAKIM TINGGI

PANITERA

PENGGANTI

BIDANG HUMAS

12 PRASETYO IBNU ASMARA, SH.,MH

SAZILI, SH., M. Si

K H A I R U L, SH., MH

Sekretaris :

ROSELINA,SH

HAKIM TINGGI

HAKIM AD

HOC

PANITERA

PENGGANTI

PANITERA

PENGGANTI

BIDANG PORSENI

13 H. ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.,

MM., MH

BINSAR SIREGAR,SH., M.Hum

HAKIM TINGGI

HAKIM TINGGI

BIDANG ROHANI

353

SUWIDYA, SH., LLM

Sekretaris :

K H A I R U L, SH., MH

HAKIM TINGGI

PANITERA

PENGGANTI

14 I. Dr. MANGASA MANURUNG, SH.,

M.Kn

II.

ROSMALINA SITORUS, SH., MH

EFFENDI SIREGAR, SH., MH

Sekretaris :

ZAINAL POHAN,SH.,MH

HAKIM TINGGI

HAKIM AD

HOC

KABANG

UMUM DAN

KEUANGAN

PANITERA

PENGGANTI

BIDANG

KEAMANAN,

KEBERSIHAN

DAN KEINDAHAN

15 PONTAS EFENDI, SH., MH


HJ. SURYA HAIDA, SH., MH

Sekretaris :

FARIDA MALEM, SH., MH

HAKIM TINGGI

HAKIM TINGGI

HAKIM TINGGI

PANITERA

PENGGANTI

BIDANG

PROTOKOLER DAN

PTSP

16 H. ERWAN MUNAWAR, SH., MH


HAMONANGAN RAMBE, SH., MH

Sekretaris :

TAHI PURBA,SH

HAKIM TINGGI

HAKIM TINGGI

HAKIM TINGGI

PANITERA

PENGGANTI

BIDANG DELEGASI

17 AROZIDUHU WARUWU, SH.,MH

H. AHMAD ARDIANDA

PATRIA,SH., M.Hum

Sekretaris :

TENGKU BOYKE HANDALAN

PUTRA HUSNY,SH.,MH

HAKIM TINGGI

HAKIM TINGGI

PANITERA

PENGGANTI

BIDANG

KELENGKAPAN

BERKAS KE

MAHKAMAH

AGUNG R.I.

18 PONTAS EFENDI, SH., MH


HAKIM TINGGI

HAKIM TINGGI

BIDANG TATA

KELOLA APLIKASI

354

Sekretaris :

HJ.EVA ZAHERMI,SH.,MH

PANITERA

PENGGANTI

19 SUWIDYA,SH.,LLM

PONTAS EFENDI, SH., MH

Sekretaris :

ANDRI PRAMONO,S.Kom., M.si

HAKIM TINGGI

HAKIM TINGGI

KASUBAG

KEPEGAWAIAN

& TI

BIDANG

KEBIJAKAN

20 BANTU GINTING,SH

POLTAK SITORUS, SH., MH

Dr. ALBERTINA HO,SH., MH

SUWIDYA, SH., LLM

H.AHMAD ARDIANDA

PATRIA,SH.,M.Hum

Sekretaris :

Hj.DIANA SYAHPUTRI NASUTION,

SH.,MH

HAKIM TINGGI

HAKIM TINGGI

HAKIM TINGGI

HAKIM TINGGI

HAKIM TINGGI

PANITERA

PENGGANTI

BIDANG

PENINGKATAN

KAPASITAS TEKNIS

DAN

ADMINISTRASI

HAKIM

Adapun Tugas Hakim Tinggi Pengawas Bidang adalah :

1. Bidang Teknis

a. Memantau pelaksanaan teknis administratif penyelesaian perkara banding, di

wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan

b. Memantau dan memeriksa pelaksanaan aplikatif administrasi prosedur

penerimaan perkara banding

c. Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi register

perkara banding

d. Memantau dan memeriksa pelaksanaan prosedur jalannya berkas perkara banding

e. Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi laporan

perkara banding

355

f. Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kearsipan

perkara banding

g. Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kearsipan

perkara banding

h. Memberikan petunjuk dan bimbingan sesuai pola pembinaan dan pengendalian

administrasi perkara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1994

i. Menginventarisir temuan dan atau masalah baik teknis maupun administrasi

peradilan serta menyampaikan laporannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi

Medan dengan memberikan saran tindak lanjut maupun solusinya

2. Bidang Administrasi

a. Memantau dan memonitoring pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;

b. Melakukan pemantauan dan monitoring terhadap disiplin dan kinerja Hakim,

Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat lainnya.

HAKIM TINGGI PENGAWAS DAERAH PENGADILAN TINGGI MEDAN

NAMA HAKIM TINGGI PENGAWAS

DAERAH

I WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI

MEDAN

KOORDINATOR PENGAWAS

DAERAH SE-WILAYAH

PENGADILAN TINGGI MEDAN

II BANTU GINTING, SH PENGADILAN NEGERI MEDAN

H.ALI NAFIAH

DALIMUNTMM.,MHHE, SH.,

H. DASNIEL, SH., MH

BINSAR SIREGAR, SH., MHum

SUMARTONO, SH., MHum

AGUNG WIBOWO, SH., M. Hum


SUWIDYA, SH., LLM

356

PONTAS EFENDI, SH., MH

AROZIDUHU WARUWU, SH.,MH

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA,SH.,

M.Hum

III Dr. ALBERTINA HO, SH., MH

PENGADILAN NEGERI LUBUK

PAKAM

PONTAS EFENDI, SH., MH PENGADILAN NEGERI TEBING

TINGGI

IV DHARMA E. DAMANIK, SH., MH

PENGADILAN NEGERI TANJUNG

BALAI

PERDANA GINTIING, SH PENGADILAN NEGERI KISARAN

PENGADILAN NEGERI RT.

PRAPAT

.

V LINTON SIRAIT, SH.,MH PENGADILAN NEGERI P. SIANTAR

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA,

SH.,MHum

PENGADILAN NEGERI

SIMALUNGUN

VI AGUSTINUS SILALAHI, SH.,MH PENGADILAN NEGERI

KABANJAHE

H. DASNIEL, SH.,MH PENGADILAN NEGERI

SIDIKALANG

VII PRASETYO IBNU ASMARA, SH.,MH PENGADILAN NEGERI BALIGE

POLTAK SITORUS.,SH.,MH PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

VIII ADI SUTRISNO, SH.,MH PENGADILAN NEGERI GUNUNG

SITOLI


IX TIGOR MANULANG, SH., MH PENGADILAN NEGERI

MANDAILING NATAL

HARIS MUNANDAR, SH., M. H PENGADILAN NEGERI PADANG

SIDEMPUAN

357

NUR HAKIM, SH.,MH PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

X AGUNG WIBOWO, SH.,MHum PENGADILAN NEGERI BINJAI

SUWIDYA, SH., LLM PENGADILAN NEGERI STABAT

XI DALIUN SAILAN, SH., MH PENGADILAN NEGERI SEI

RAMPAH

AHMAD SUKANDAR, SH., MH

XII BINSAR SIREGAR, SH.,MHum PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN

H. ERWAN MUNAWAR, SH., MH

Adapun Tugas Hakim Tinggi Pengawas Daerah adalah :

1. Melakukan inventarisasi dan merekapitulasi temuan-temuan dalam pemeriksaan

perkara dan hasil evaluasi pengawasan tahun sebelumnya baik teknis maupun

administrasi peradilan, sebagai bahan aplikasi pembinaan;

2. Melakukan inventarisasi dan merekapitulasi temuan-temuan dalam penelitian dan

pemeriksaan dokumen laporan daerah pembinaan dan pengawasan;

3. Menganalisa temuan-temuan dimaksud dan menyampaikan laporan serta saran

tindak lanjut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan minimal 3 (tiga) bulan sekali

beserta konsep rencana tindak lanjut pembinaan dan pengawasan;

4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan langsung ke daerah pengawasan

maupun lainnya, sesuai perencanaan dan atau kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi

Medan;

5. Memantau dan memonitor pelaksanaan penyitaan dan eksekusi di wilayah


6. Menginventarisir temuan dan hambatan-hambatan pelaksanaan eksekusi yang

dihadapi oleh Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Medan;

7. Memberikan saran dan konsep terhadap pemecahan permasalahan eksekusi;

8. Menyampaikan laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan tentang hal-hal

yang berkaitan dengan eksekusi beserta saran tindak lanjutnya.

9. Melakukan inventarisasi dan merekapitulasi temuan-temuan dalam pemeriksaan

perkara dan hasil evaluasi pengawasan tahun 2017 baik teknis maupun administrasi

peradilan, sebagai bahan aplikasi pembinaan;

358

10. Melakukan inventarisasi dan merekapitulasi temuan-temuan dalam penelitian dan

pemeriksaan dokumen laporan daerah pembinaan dan pengawasan;

11. Menganalisa temuan-temuan dimaksud dan menyampaikan laporan serta saran

tindak lanjut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan minimal 3 (tiga) bulan sekali

beserta konsep rencana tindak lanjut pembinaan dan pengawasan;

12. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan langsung ke daerah pengawasan

maupun lainnya, sesuai perencanaan dan atau kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi

Medan;

13. Memantau dan memonitor pelaksanaan penyitaan dan eksekusi di wilayah


14. Menginventarisir temuan dan hambatan-hambatan pelaksanaan eksekusi yang

dihadapi oleh Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Medan;

15. Memberikan saran dan konsep terhadap pemecahan permasalahan eksekusi;

16. Menyampaikan laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan tentang hal-hal

yang berkaitan dengan eksekusi beserta saran tindak lanjutnya.

B. EVALUASI

Pengawasan atas kinerja Pengadilan Tinggi Medan telah berjalan dengan baik,

karena Pengawasan melekat telah berjalan dan dilaksanakan oleh pimpinan dan pejabat

yang bertanggung jawab. Untuk Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang pun telah

berjalan dengan baik, karena Pengawas Bidang telah menjalankan tugasnya untuk

memberikan pengawasan dan arahan-arahan, selanjutnya membuat laporan kepada

Ketua melalui Wakil Ketua setiap tiga bulan. Selain pengawasan yang dilakukan oleh

hakim pengawas bidang, pimpinan juga melakukan evaluasi melalui forum rapat

bulanan yang membahas kinerja baik di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Pengawasan internal yang dilakukan pada masing-masing bagian, masih

ditemukan kendala antara lain sebagai berikut:

1. Banyak pegawai yang mempunyai tugas tambahan disamping tugas pokok yang

diembannya, hal ini disebabkan oleh sangat kurangnya jumlah pegawai sehingga

sasaran kerja menjadi terkendala.

2. Pemanfaatan beberapa tenaga Honorer yang diberdayakan untuk membantu

administrasi amat sangat membantu kenerja yang ada di Pengadilan Tinggi Medan

3. Sarana dan Prasarana masih banyak yang belum memadai baik dari jumlahnya

maupun kualitasnya. Demikian juga dengan rumah dinas yang ada banyak yang

359

kondisinya rusak berat sehingga tidak dihuni karena tidak layak untuk ditempati. Di

bidang peralatan kantor juga masih banyak belum terpenuhi kebutuhan kerja di

Pengadilan seperti PC dan laptop, banyak yang sudah tidak layak digunakan

sehingga menghambat produktivitas dan kualitas kerja pengadilan

360

BAB V

A. KESIMPULAN

Secara umum Pengadilan Tinggi Medan telah melaksanakan Tupoksi

dengan baik dalam kurun waktu selama tahun 2018 sebagaimana terurai dalam

Laporan Tahunan ini. Pencapaian ini dapat dilihat upaya Pengadilan Tinggi

Medan melaksanakan tugas rutin baik Tupoksi di bidang Kesekretariatan,

Kapeniteraan maupun tugas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Keberhasilan Pengadilan Tinggi melaksanakan Tupoksi pada tahun 2017

meningkat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dilihat dari sector yang dicapai

dalam penerapan Reformasi Birokrasi yang diperbuat dengan Akreditasi

Penjaminan Mutu, yang pada akhirnya Pengadilan Tinggi Medan mendapat

nilai Akreditasi ”A” excellent dari Direktur Jendral badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perolehan nilai Akreditasi “A” excellent merupakan cambuk bagi

pengadilan Tinggi Medan untuk lebih meningatkan integritas dan harus lebih

giat berpacu meningkatkan kinerja melaksanakan Tupoksi sebagaimana

ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan yang dicapai diwarnai berbaai kendala dalam melaksanakan

Tupoksi di Pengadilan Tinggi, seperti kekurangan sumber daya manusia dan

sarana dan prasarana.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang ada, upaya mengatasi kendala untuk

menyosong tahun kerja 2019 Pengadilan Tinggi Medan masih membutuhkan

berbagai sektor, diantaranya :

- Penambahan sumber daya manusia mengatasi volume kerja yang terus

meningkat.

- Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bentuk pelatihan dan

bimbingan lainnya.

361

- Peningkatan kerjasama yang baik antar bagian terutama bidang

kepaniteraan dan kesekretariatan.

- Peningkatan sarana teknologi dalam bentuk pengembangan informasi

ataupun aplikasi untuk peningkatan kinerja aparat pelaksana tugas.

- Penambahan alokasi anggaran untuk peningkatan sarana dan

prasarana.

laporan tahunan 2018 - web.pt-medan.go.idlaporan tahunan berikutnya. akhirnya kami berharap laporan...

Documents