Download - Hukum Kontrak (Irma)
-
8/16/2019 Hukum Kontrak (Irma)
1/31
H. KONTRAK
l. License
A. Peraturan yang Mengatur
Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, khususnya pada bagian Lampiran Butir C1 Nomor 4, maka
asas, maksud, dan tu!uan yang terdapat pada suatu perundangundangan hendaknya dimaknai
sebagai ha"-ha" yang bersi#at umum yang ber"aku bagi pasa"-pasa" berikutnya$ %engan kata
"ain, pasa"-pasa" yang "ainnya harus dimaknai se&ara se"aras dan tidak bo"eh bertentangan
dengan ketentuan da"am asas, maksud, dan tu!uan tersebut$
%a"am undang-undang persaingan usaha asas dan tu!uan diatur da"am Pasa" 2 dan
Pasa" '$ (sas yang dimaksud ia"ah bah)a pe"aku usaha di *ndonesia da"am men!a"ankan
kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan
antara kepentingan pe"aku usaha dan kepentingan umum$ +edangkan, tu!uan yang dimaksud
ada"ah a. men!aga kepentingan umum dan meningkatkan e#isiensi ekonomi nasiona" sebagai
sa"ah satu upaya untuk meningkatkan kese!ahteraan rakyat/ b. me)u!udkan ik"im usaha
yang kondusi# me"a"ui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga men!amin adanya
kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pe"aku usaha besar, pe"aku usaha menengah,
dan pe"aku usaha ke&i"/ &. men&egah praktek monopo"i dan atau persaingan usaha tidak
sehat yang ditimbu"kan o"eh pe"aku usaha/ dan d. ter&iptanya e#ektiitas dan e#isiensi da"am
kegiatan usaha$ %engan demikian penge&ua"ian yang diatur da"am Pasa" 0 huru# b harus
dimaknai se&ara se"aras dan tidak bo"eh bertentangan dengan ketentuan da"am asas dan tu!uan
yang diatur da"am Pasa" 2 dan ' Undang-Undang Persaingan Usaha$
%emikian !uga ha"nya da"am me"akukan penerapan penge&ua"ian tentang "isensi 3*$
+etiap orang hendaknya memandang bah)a penge&ua"ian per!an!ian "isensi 3* dari
ketentuan hukum persaingan usaha hanya dapat di"akukan sepan!ang per!an!ian "isensi 3*tersebut tidak bertentangan dengan asas dan tu!uan da"am pasa" 2 dan '$ Untuk men&egah
penya"ahgunaan 3* yang menyebabkan ter!adinya praktek monopo"i dan persaingan usaha
tidak sehat maka indikator utama penge&ua"ian ada"ah penguasaan pasar atas produk atau !asa
yang di"akukan dengan "isensi 3* tidak memi"iki pengaruh yang signi#ikan terhadap pasar$
A. Pengertian dan Persyaratan Perjanjian Lisensi
-
8/16/2019 Hukum Kontrak (Irma)
2/31
Per!an!ian "isensi ada"ah per!an!ian antara dua pihak atau "ebih, yang mana satu pihak
yaitu pemegang hak bertindak sebagai pihak yang memberikan "isensi, sedangkan pihak yang
"ain bertindak sebagai pihak yang menerima "isensi$ Pengertian "isensi itu sendiri ada"ah iin
untuk menikmati man#aat ekonomi dari suatu obyek yang di"indungi 3* untuk !angka )aktu
tertentu$ +ebagai imba"an atas pemberian "isensi tersebut, penerima "isensi )a!ib membayar
roya"ti da"am !um"ah tertentu dan untuk !angka )aktu tertentu$ 5engingat hak ekonomis
yang terkandung da"am setiap hak eksk"usi# ada"ah banyak ma&amnya, maka per!an!ian
"isensi pun dapat memi"iki banyak ariasi$
(da per!an!ian "isensi yang memberikan iin kepada penerima "isensi untuk
menikmati se"uruh hak eksk"usi# yang ada, tetapi ada pu"a per!an!ian "isensi yang hanya
memberikan iin untuk sebagian hak eksk"usi# sa!a, misa"nya "isensi untuk produksi sa!a, atau
"isensi untuk pen!ua"an sa!a$
Per!an!ian "isensi harus dibuat se&ara tertu"is dan harus ditandatangani o"eh kedua
pihak$ Per!an!ian "isensi sekurang-kurangnya memuat in#ormasi tentang
a. tangga", bu"an dan tahun tempat dibuatnya per!an!ian "isensi/
b. nama dan a"amat "engkap serta tanda tangan para pihak yang mengadakan
per!an!ian "isensi/
&. obyek per!an!ian "isensi/
d. !angka )aktu per!an!ian "isensi/
e. dapat atau tidaknya !angka )aktu per!an!ian "isensi diperpan!ang/
#. pe"aksanaan "isensi untuk se"uruh atau sebagian dari hak eks"usi#/
g. !um"ah roya"ti dan pembayarannya/
h. dapat atau tidaknya penerima "isensi memberikan "isensi "ebih "an!ut kepada
pihak ketiga/
i. batas )i"ayah ber"akunya per!an!ian "isensi, apabi"a diper!an!ikan/ dan
!. dapat atau tidaknya pemberi "isensi me"aksanakan sendiri karya yang te"ah
di"isensikan$
“Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang
No. 5
Tahun 1 Ten!ang "arangan Prak!ik #onopoli dan Persaingan Usaha Tidak $eha! 6
+esuai dengan ketentuan da"am paket Undang-Undang tentang 3*, maka suatu
per!an!ian "isensi )a!ib di&atatkan pada %irektorat 7endera" ak 3ekayaan *nte"ektua" yang
kemudian dimuat da"am %a#tar Umum dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan
dengan 3eputusan 5enteri$ Namun, !ika per!an!ian "isensi tidak di&atatkan, maka per!an!ian
-
8/16/2019 Hukum Kontrak (Irma)
3/31
"isensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, yang dengan sendirinya tidak
termasuk kategori penge&ua"ian sebagaimana dimaksud da"am pedoman ini$
Per!an!ian "isensi dapat dibuat se&ara khusus, misa"nya tidak bersi#at eksk"usi#$
(pabi"a dimaksudkan demikian, maka ha" tersebut harus se&ara tegas dinyatakan da"am
per!an!ian "isensi$ 7ika tidak, maka per!an!ian "isensi dianggap tidak memakai syarat non
eksk"usi#$ 8"eh karenanya pemegang hak atau pemberi "isensi pada dasarnya masih bo"eh
me"aksanakan sendiri apa yang di"isensikannya atau memberi "isensi yang sama kepada pihak
ketiga yang "ain$
9ang merugikan perekonomian *ndonesia atau memuat pembatasan yang
menghambat kemampuan bangsa Per!an!ian "isensi di"arang memuat ketentuan yang
"angsung maupun tidak "angsung dapat menimbu"kan akibat *ndonesia da"am menguasai dan
mengembangkan tekno"ogi pada umumnya (referensi Undang- Undang Paten)$ Penda#taran
dan permintaan pen&atatan per!an!ian "isensi yang memuat ketentuan atau memuat ha" yang
demikian harus dito"ak o"eh %irektorat 7endera" ak 3ekayaan *nte"ektua"$ Berdasarkan pada
paparan tersebut di atas, setiap orang hendaknya memandang bah)a per!an!ian "isensi yang
dimaksud da"am Pasa" 0 huru# b ada"ah per!an!ian "isensi yang te"ah sesuai dengan
persyaratan yang ditentukan da"am ketentuan hukum 3*$ Per!an!ian "isensi yang be"um
memenuhi persyaratan tidak masuk da"am pengertian per!an!ian yang dike&ua"ikan dari
ketentuan hukum persaingan usaha$
. !atasan Pe"#erla$uan Pengecualian
+e&ara har#iah makna dari :penge&ua"ian: ada"ah tidak member"akukan suatu aturan
yang seharusnya diber"akukan$ %a"am konteks hukum persaingan usaha yang pada intinya
mengatur mengenai "arangan-"arangan bagi pe"aku usaha da"am kaitannya dengan per!an!ian,
kegiatan, dan posisi dominan, ketentuan :penge&ua"ian: seo"ah-o"ah berarti tidak
member"akukan se&ara mut"ak ketentuan tentang "arangan-"arangan tersebut terhadap para
pihak yang bersangkutan$ +esungguhnya ha" tersebut tidak"ah tepat, karena !ika "arangan-
"arangan tersebut tidak diber"akukan maka pe"aksanaan persaingan usaha yang ter!adi ke"ak
dapat merupakan praktek monopo"i atau persaingan usaha yang tidak sehat yang
sesungguhnya sesuatu yang hendak di&egah dan diberantas dengan adanya undang-undang
persaingan usaha$
-
8/16/2019 Hukum Kontrak (Irma)
4/31
%. &O'NT NTUR
A. 'stila* dan +engertian $,ntra$ &,int enture
*sti"ah hukum kontrak patungan merupakan ter!emahan dari kata %oin! &en!ure 'on!rak
a!au %oin! &en!ure agreemen! . Para ah"i men&oba mengemukakan berbagai pandangantentang pengertian dan hakikat dari kontrak %oin! &en!ure
1$ Peter 5ahmud
5engemukakan bah)a kontrak !oint enture ada"ah 6suatu kontrak antara dua perusahaan
untuk membentuk suatu perusahaan baru$ Perusahaan baru ini"ah yang kemudian disebut
perusahaan !oint enture 6 Peter 5ahmud 2000 10.
2$ ;rman , antara
(. Tn$ (ngga andian Putra, 24 Tahun, %irektur Utama PT$ +umpit *ndonesia yangdidirikan berdasarkan hukum Negara
-
8/16/2019 Hukum Kontrak (Irma)
5/31
berkedudukan di 7"$ +a"emba 4, 7akarta, *ndonesia$ %a"am kedudukannya berhak me)aki"i
perusahaan menandatangani per!an!ian berdasarkan +3 %ireksi No$ 12'4A200>$ +e"an!utnya
disebut sebagai P*(3 P;
-
8/16/2019 Hukum Kontrak (Irma)
6/31
%e#inisi
Untuk menghindarkan perbedaan pena#siran tentang isti"ahisti"ah yang mungkin timbu",
da"am per!an!ian !oint enture ini disusun isti"ah-isti"ah yang digunakan da"am per!an!ian ini$
1$ Per!an!ian ada"ah suatu peristi)a dimana seseorang ber!an!i kepada seorang
"ain atau dimana dua orang itu sa"ing ber!an!i untuk me"aksanakan sesuatu ha"$
2$ 7oint Denture ada"ah suatu usaha ker!asama yang di"akukan antara penanaman
moda" asing dengan moda" nasiona" berdasarkan suatu per!an!ianAkontrak$
'$ Perusahaan moda" entura *en!ure +api!al +ompan, . ada"ah badan usaha yang
me"aksanakan kegiatan pembiayaan da"am bentuk penyertaan moda" ke da"am suatu
perusahaan pasangan usaha In&es!ee +ompan,. untuk !angka )aktu tertentu$
4$ Perusahaan pasangan usaha In&es!ee +ompan,. ada"ah perusahaan yang
mempero"eh pembiayaan da"am bentuk penyertaan moda" dari perusahaan moda" entura$
$ (sset da"am per!an!ian ini ada"ah pabrik sumpit, "ahan pabrik, mesin-
mesin, dan asset "ainnya da"am rangka ker!asama ini tidak terbatas pada )aktu tertentu
sebagai hasi" pera"atan mesin, "aba ditahan !ika ada dan !um"ah kredit dari perusahaan moda"
entura di kas Bank$
@$ 5ata uang mata uang yang digunakan ada"ah do""ar (merika dan rupiah di
-
8/16/2019 Hukum Kontrak (Irma)
7/31
(nggaran dasar PT$ +umpit *ndonesia +ingapura sesuai dengan tu!uan dan maksud per!an!ian
!oint enture, tetapi tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan di
negara
-
8/16/2019 Hukum Kontrak (Irma)
8/31
"arangan maupun batasan terhadap ke"uar masuknya a"uta asing dariAke *ndonesia$i$ ukum tentang ren&ana tata ruang/ apakah )i"ayah tersebut memungkinkan dibukannyasebuah #ran&hise, kua"itas bahan untuk gedung tersebut memenuhi syaratI ;t& et&$
!$ ukum tentang penga)asan eksporA impor misa"nya da"am ha" pengambi"an keputusanapakah barang barang tertentu mesti diba)a dari Negara pihak #ran&hisor atau &ukup diambi"
sa!a dari Negara pihak #ran&hisee$ k$ukum tentang bea &ukai- apakah "ebih menguntungkan barang-barang tertentu dipasok dari"uar negeri atau &ukup menghanda"kan produk "o&a" semata$
!. ONTOH KONTRAK 0RANH'1
,nt,* Perjanjian 0ranc*ise Rest,ran
9ang bertandatangan di ba)ah ini
1$ %rs$ 5$ (dung %armadung, %irektur
-
8/16/2019 Hukum Kontrak (Irma)
9/31
+yarat-+yaratGran&hisee menyatakan bah)a untuk memenuh se"uruh persyaratan yang ditetapkah o"ehGran&hisor antara "ain1$ memi"iki tempat usaha baik mi"iki sendiri atau hak se)a minima" "ima. tahun se"uas 400meter npersegi dengan desain sebagaimana ter"ampir$
2$ menyediakan #asi"itas parkir yang memadai minima" untuk 1 kendaraan roda 4 empat.dan 0 "imapu"uh. kendaraan roda 2 dua. dan minima" satu toi"et untuk konsumen$'$ menyediakan moda" a)a" usaha sebesar
-
8/16/2019 Hukum Kontrak (Irma)
10/31
keadaan krisis yang dapat menyebabkan tutupnya atau berhentinya bisnis restoran #ran&hisee$$ memberikan rekomendasi kepada pihak perbankanA"embaga keuangan guna membentu#ran&hisee memepro"eh pin!aman untuk pengembangan restorannya$Pasa" @ 3e)a!iban Gran&hisee1$ se"uruh biaya untuk pengadaan perabotan untuk keper"uan restoran serta bahan-bahan baku
pembuat menu +erba ?enak yang sesuai dengan standar #ran&hisor serta biaya-biaya "ainseperti pengurusan periinan atas pembukaan dan pengoperasian restoran men!aditanggungan #ran&hisee sendiri$ 2$#ran&hisee setu!u bah)a pengadaan brosur, kartu nama, #ormu"ir, k)itansi, seragam,
bahanAatau a"at promosi dan benda-benda "ain yang diper"ukan untuk menun!ang usaharestoran, #ran&hisee sepakat untuk membe"i dari #ran&hisor atas biaya #ran&hisee$'$ #ran&hisee atau peker!a yang dipeker!akan o"eh #ran&hisee pada restoran yang dimaksudkanda"am per!an!ian ini )a!ib mengikuti program pe"atihan dna ker!a praktek yangdise"enggarakan #ran&hisor atas biaya #ran&hisee$Pasa" Biaya-Biaya1$ Gran&hisee sestu!u membayar kepada #ran&hisor semua biaya dan iuran sesuai dengan
per!an!ian ini termasuk biaya atau tagihan tambahan atas semua produk atau !asa-!asa yangdiberikan atau akan diberikan kepada #ran&hisor$ +etiap pembayaran yang ter"ambat akandikenakan denda keter"ambatan sebesar 1J per hari untuk pa"ing "ama satu bu"an$2$ Gran&hisee setu!u untuk biaya penye"enggaraan seminar, )orkshopApe"atihan dan
pertemuan bu"anan danAatau tahunan yang dise"enggarakan #ran&hisor bersama-sama dengan#ran&hisee "ainnya$Pasa" > Pa!ak +etiap pembayaran yang di"akukan o"eh #ran&hisee kepada #ran&hisor yang atas pembayarantersebut #ran&hisor dibebani pa!ak sesusai dengan kegtentuan peraturan perundang-undangan,maka beban pa!ak tersebut ditanggung o"eh #ran&hisee$Pasa" = Perubahan +istemGran&hisor berhak untuk mengubah dan menyesuaikan system marketing, termasuk
penentuan adanya pemakaian nama dagang, tanda dagang, tanda pe"ayanan baru, identi#ikasi baru, produk dan menu-menu baru yang di"akukan dengan itikad baik demi usaha #ran&hisee$Pasa" 10 7angka ?aktuPer!an!ian ini ber"aku se"ama "ima. tahun se!ak per!an!ian ini ditandatangani yakni tangga"12 !uni 200> dan berakhir pada tangga" 11 7uni 201' dan atas kesepakatan kedua be"ah pihak dapat diperpan!ang dngan syarat dan !angka )aktu yang akan ditetapkan kemudian$Pasa" 11 3uasa1$ Gran&hisee dengan ini memberikan kuasa kepada #ran&hisor untuk se)aktu-)aktu seuaidengan keinginan #ran&hisor untuk memeriksa dan atau mengaudit sega"a &atatan dan
pembukuan #ran&hisee tanpa penge&ua"ian apapun !uga$ 2$se"uruh biaya audit dan biaya "ain termasuk biaya penga&ara dibayar da"am proses pemeriksaan dan atau audit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sepenuhnya ditanggung o"eh#ran&hisee$Pasa" 12 Laporan1$ Gran&hisee setu!u memberikan "aporan pen!ua"an se&ara periodi& setiap bu"an yangdiserahkan pa"ing "ambat tangga" setiap bu"annya untuk "aporan pen!ua"an bu"ansebe"umnya$2$ da"am seka"i setahun #ran&hisee )a!ib me"aporkan semua transaksi keuangan se&ara tertu"istermasuk nera&a dan da#tar "aba rugi se&ara terus-menerus se"ama masa per!an!ian ini$'$ "aporan tahunan sebagaimana tersebut di atas disiapkan sesuai dengan prinsip-prinsip
akuntansi pa"ing "ambat '0 hari sete"ah berakhirnya tahun yang bersangkutan$ Laporan
-
8/16/2019 Hukum Kontrak (Irma)
11/31
tersebut harus ditandatangani o"eh penanggung!a)ab restoran bersama akuntan pub"ik yangditun!uk o"eh #ran&hisor$Pasa" 1' $Gran&hisee Gran&hisor Leni 5ar"eni %rs$ (dung %armadung
2. Leasing
A. Pengertian Leasing
(da"ah pembiayaan perusahaan da"am bentuk penyediaan barang barang moda"
dengan pembayaran se&ara berka"a o"eh perusahaan yang menggunakan barang barangmoda" tersebut, dan dapat dibe"i atau memperpan!ang !angka )aktu berdasarkan ni"ai sisa$
-
8/16/2019 Hukum Kontrak (Irma)
12/31
(dapu"a pengertian Leasing menurut Pro#$
-
8/16/2019 Hukum Kontrak (Irma)
13/31
3euangan No$ 121A353$01'A1=>> tangga" 20 %esember 1=>>, dengan !um"ah moda"disetor atau simpanan )a!ib dan pokok ditetapkan sebagai berikut
a$ Perusahaan s)asta nasiona" sebesar
-
8/16/2019 Hukum Kontrak (Irma)
14/31
No$ Po"isi?arna itamuntuk se"an!utnya disebut 3endaraan.$
Bah)a 3reditur menyetu!ui untuk memberikan #asi"itas kredit tersebut kepada %ebitur
dengan ketentuan sebagaimana tersebut di ba)ah ini
- 7um"ah Utang pokok
-
8/16/2019 Hukum Kontrak (Irma)
15/31
*sti"ah kontrak bagi hasi" merupakan ter!emahan dari produ'!ion sharing 'on!ra'! bahasa*nggris.$ 3ontrak ini dikena" da"am kontrak-kontrak yang diadakan pada bidang minyak dangas bumi$ %i bidang pertanian !uga dikena" dengan kontrak bagi hasi" pertanian$ *sti"ahkontrak produ'!ion sharing ini dapat diba&a da"am Pasa" 1 angka 1= UU No$ 22A2001 tentang5inyak dan Mas Bumi$ %i da"am pasa" ini berbunyi bah)a kontrak ker!a sama ada"ah
“ Kon!rak bagi hasil a!au ben!uk ker%asama lain dalam kegia!an eksplorasi dan eksploi!asi
,ang lebih mengun!ungkan negara dan hasiln,a dipergunakan un!uk kemakmuran rak,a!.
Pasa" ini tidak khsusus men!e"askan pengertian kontrak produ'!ion sharing , tetapi di#okuskan pada konsep teoritis ker!a sama di bidang minyak dan gas bumi$ 3er!asama di bidangminyak dan gas bumi dapat dibedakan men!adi 2 ma&am, yaitu kontrak produ'!ion sharing dan kontrak-kontrak "ainnya$ Unsur-unsur dari kontrak ker!asama ini, yaitu
• %apat di"akukan da"am bentuk kontrak produ&tion sharing atau bentuk "ainnya$
• Bidang kegiatannya, yaitu eksp"orasi dan eksp"oitasi$
• +yaratnya harus menguntungkan negara$
• Penggunaannya untuk kemakmuran rakyat$
%a"am pasa" 1 angka 1. PP No$'A1==4 tentang +yarat-+yarat dan Pedoman 3er!a +ama3onrak Bagi asi" 5inyak dan Mas Bumi disebutkan pengertian kontrak produ'!ion sharing sebagai berikut
6 Ker%asama an!ara Per!amina dan Kon!rak!or un!uk melaksanakan usaha eksplorasi daneksploi!asi min,ak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi$
%e#inisi yang ter&antum da"am ketentuan ini ada kesamaan dengan de#inisi yangdikemukakan o"eh +oed!ono %ird!osis)oro$ *a mengartkan kontrak produ'!ion sharing ada"ah
3er!asama dengan sistem bagi hasi" antara Perusahaan Negara dengan asing yang si#atnyakontrak$ (pabi"a kontrak te"ah habis, maka mesin-mesin yang diba)ah pihak asing tetaptinggak di *ndonesia$ 3er!asama da"am bentuk ini merupakan suatu kredit "uar negeri di mana
pembayarannya di"akukan dengan &ara bagi hasi" terhadap produksi yang te"ah dihasi"kan
perusahaan +oed!ono, 1===2'1-2'2.$
3esamaan dari kedua de#inisi di atas ada"ah bah)a kontrak produ&t sharing merupakan per!an!ian bagi hasi" di bidang minyak dan gas bumi$ Para pihak, yaitu Pertamina dan3ontraktor$ +edangkan da"am UU No$ 22 tahun 2001 para pihaknya ada"ah Badan pe"aksanadengan Badan Usaha dan atau Badan Usaha Tetap$ 5aka kedua de#inisi itu per"udisempurnakan dan di"engkapi$ %engan demikian, dapat dikatakan bah)a kontrak produ'!ion
sharing ada"ah
Per!an!ian atau kontrak yang dibuat antara badan pe"aksana dengan badan usaha dan atau badan usaha tetap untuk me"akukan kegiatan eksp"orasi dan eksp"oitasi di bidang minyak dangas bumi dengan prinsip bagi hasi"$
-
8/16/2019 Hukum Kontrak (Irma)
16/31
Unsur-unsur yang ter&antum da"am de#inisi ini ada"ah
• adanya per!an!ian atau kontrak$
• adanya subyek hukum, yaitu badan pe"aksana dengan badan usaha dan atau badanusaha tetap$
• adanya obyek, yaitu eksp"orasi dan eksp"oitasi minyak dan gas bumi$ Tu!uan
eksp"orasi ada"ah untuk memper"eh in#ormasi mengenai kondisi geo"ogi da"ammenemukan dan mempero"eh perkiraan &adangan minyak dan gas bumi di )i"ayahker!a yang ditentukan$ Tu!uan ekspoitasi ada"ah untuk menghasi"kan minyak dan gas
bumi$
• kegiatan di bidang minya dan gas
• adanya prinsip bagi hasi"$
Prinsip bagi hasi" merupakan prinsip yang mengatur pembagian hasi" yang dipero"eh darieksp"orasi dan eksp"oitasi minyak dan gas bumi antara badan pe"aksana dengan badan usahadan atau badan usaha tetap$ Pembagian hasi" ini dirundingkan antara kedua be"ah pihak dan
biasanya dituangkan da"am kontrak produ'! sharing $
!. A1AR HUKUM
Landasan Hu$u" K,ntra$ Pr,ducti,n 1*aring
• UU No 14 Prp Tahun 1=@0 tentang Pertambangan 5inyak dan Mas Bumi$
• UU No$ 1 Tahun 1=@2 tentang Penetapan Perpu No$ 2 Tahun 1=@2 tentang
3e)a!iban Perusahaan 5inyak 5emenuhi 3ebutuhan %a"am Negeri$
• UU No$ > Tahun 1=1 tentang Pertamina !o$ UU No$ 10 Tahun 1=4 tentang
Perubahan Undang-Undang No$ > Tahun 1=1 tentang Pertamina$
• UU No 22 Tahun 2001 tentang 5inyak dan gas Bumi
• PP No$ 41 Tahun 1==4 tentang +yarat-syarat dan Pedoman 3er!asama 3ontrak Bagi
asi" 5inyak dan Mas Bumi$
• 3eputusan Presiden No$ 42 tahun 1=>= tentang 3er!asama Pertamina dengan Badan
Usaha Pemurnian dan Pengo"ahan 5inyak dan Mas Bumi$
• 3epres No$ 1@= tahun 2000 tentang Pokok-Pokok 8rganisasi Pertamina$
. ONTOH KONTRAK PROUT'ON ONTRAT
-
8/16/2019 Hukum Kontrak (Irma)
17/31
+ebagai tindak "an!ut dari hasi" ka!ian Panitia Negara Urusan Pertambangan, maka
sistem konsesi da"am pengusahaan pertambangan tidak "agi digunakan karenak dini"ai
memberikan hak yang ter"a"u "uas dan ter"a"u kuat bagi Pemegang 3onsesi, sehingga diganti
dengan 3uasa Pertambangan$ 5aka pengusahaan pertambangan 5igas di"akukan o"eh
Negara dan di"aksanakan hanya o"eh Perusahaan > Negara$
a" ini tertuang dida"am UU No$ ' Prp Tahun 1=@0 tentang Pertambangan sebagai
pengganti 6*ndis&he 5i!n ?et dan UU No$ 44 Prp Tahun 1=@0 tentang Pertambangan
5inyak dan Mas Bumi$ +e"an!utnya penge"o"aan 5igas *ndonesia berada diba)ah
3ementrian 3euangan dengan ke)enangan menun!uk kontraktor untuk me"aksanakan
peker!aan yang be"um atau tidak dapat di"aksanakan o"eh perusahaan negara$
3onsekuensinya semua pemegang konsesi pertambangan migas yaitu +he"", +tana& dan
Ca"teO pada saat itu bera"ih men!adi 3ontraktor Perusahaan Negara$
3emudian !uga ter!adi perubahan da"am perusahaan pertambangan negara$
Berdasarkan UU No$ 1= Prp$ Tahun 1=@0 tentang Perusahaan Negara dan UU No$ 44 Prp$
Tahun 1=@0, ND Niam kepemi"ikan Pemerintah dan +he"". diubah men!adi PT$ P;
-
8/16/2019 Hukum Kontrak (Irma)
18/31
Pada tangga" 2' Nopember 2001 disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
tentang 5inyak dan Mas Bumi karena Undang Undang Nomor 44 Prp$ Tahun 1=@0
dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan usaha pertambangan migas baik da"am
tara# nasiona" maupun internasiona"2$ %engan ber"akunya UU No$22 tahun 2001 tersebut,
maka terdapat ketentuan yang dinyatakan tidak ber"aku "agi yaitu 2 Perubahan UU 5igas
banyak dipandang sebagai "ibera"isasi sektor migas di *ndonesia$ (mandemen UU 5igas
merupakan paket kebi!akan yang harus di"akukan o"eh *ndonesia sebagai syarat untuk
mendapatkan bantuan dari *5G guna menghadapi krisis #inansia" tahun 1==>$
• Undang-Undang Nomor 44 Prp$ Tahun 1=@0 tentang Pertambangan 5inyak dan Mas
Bumi/
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1=@2 tentang Penetapan P; Tahun 1=1$
3onsekuensi dari "ahirnya UU No$22 tahun 2001 ini ada"ah Pemerintah sebagai
Pemegang 3uasa Pertambangan$ Berdasarkan Pasa" 4 ayat 1. dan 2. menyatakan bah)a
penguasaan atas 5igas tetap berada pada Negara, namun pe"aksanaannya dise"enggarakan
o"eh Pemerintah sebagai pemegang 3uasa Pertambangan$
3emudian da"am Pasa" 1 angka , 3uasa Pertambangan ada"ah )e)enang yang
diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menye"enggarakan kegiatan ;ksp"orasi dan;ksp"oitasi$
%i sini"ah "etak perbedaannya dengan UU No$ 44 Prp$ Tahun 1=@0 dimana yang
memegang 3uasa Pertambangan ada"ah Perusahaan Negara yaitu Pertamina$
3onsekuensi yang kedua, ka"au berdasarkan UU yang "ama kegiatan usaha migas itu
men&akup hu"u dan hi"ir$ Tetapi berdasarkan UU No$22 tahun 2001 kegiatan usaha migas
dipisahkan antara usaha hu"u dan hi"ir$ Untuk hu"u dibentuk Badan Pe"aksana 5igas BP
5igas. sedangkan untuk hi"ir dibentuk Badan Pengatur i"ir BP 5igas.$ %engan kata "ain
-
8/16/2019 Hukum Kontrak (Irma)
19/31
Pertamina sebagai badan usaha mi"ik negara memi"iki posisi yang sama dengan kontraktor
migas "ainnya$
Berdasarkan Pasa" 4 ayat '. UU No$ 22 Tahun 2001, Pemerintah sebagai pemegang
3uasa Pertambangan membentuk Badan Pe"aksana yaitu Badan yang dibentuk untuk
me"akukan kegiatan pengenda"ian di bidang 3egiatan Usaha u"u 5igas$ 3egiatan Usaha
u"u 5igas itu sendiri menurut Pasa" @ UU No$ 22 Tahun 2001 di"aksanakan dan
dikenda"ikan me"a"ui 3ontrak 3er!a +ama$
+edangkan 3egiatan Usaha i"ir dikenda"ikan dengan *in Usaha yang intinya ada"ah
iin kepada Badan Usaha untuk me"aksanakan kegiatan i"ir dengan tu!uan mempero"eh
keuntungan$ 3egiatan Usaha u"u di"aksanakan berdasar 3ontrak 3er!a +ama 33+.,
dimana menurut Pasa" @ ayat 2. UU No$ 22 Tahun 2001 pa"ing sedikit memuat
• 3epemi"ikan sumber daya a"am tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik
penyerahan/
• Pengenda"ian mana!emen operasi berada pada Badan Pe"aksana/
• 5oda" dan
-
8/16/2019 Hukum Kontrak (Irma)
20/31
a. +ebe"umnya hak minera" dikuasai Negara dengan kapita" N ., sekarang dikuasai negara
dengan n ke&i" yang diartikan hanya Pemerintah sa!a .$
b. +ebe"umnya hak pertambangan dikuasai Pemerintah atas nama Negara dan dide"egasikan
kepada Perusahan Negara & Pertamina, sekarang dide"egasikan kepada Badan Pe"aksana
5igas$
&. +ebe"umnya e&onomi&-right diberikan kepada Perusahan Negara Pertamina ., sekarang
diberikan kepada Badan Pe"aksana 5igas$
d. +ebe"umnya Pertamina ada"ah Badan Usaha atau korporasi, sekarang Badan Penge"o"a
5igas ada"ah Badan ukum atau bukan korporasi$
e. +ebagai konsekuensi butir d. bi"a ter!adi tuntutan hukum, pada masa "a"u yang bertanggung
!a)ab ada"ah Pertamina, sekarang yang bertanggung !a)ab ada"ah Pemerintah & Negara$
3ebi!akan ini berto"ak be"akang dengan praktik-praktik mu"ti nationa" &orporation dimana
untuk me"indungi perusahaan dari tuntutan hukum mereka !ustru membentuk paper &ompany,
sedang kita !ustru me"impahkan tuntutan hukum men!adi ke)a!iban Pemerintah & Negara$
#. +ebe"umnya pada 3ontrak Bagi asi", kontraktor kedudukannya di ba)ah Pertamina
sebagai perusahaan yang dikontrak, sekarang pada 3ontrak 3er!a +ama kedudukan hukum
kontraktor se!a!ar dengan Badan Penge"o"a 5igas$
g. +ebe"umnya semua ketentuan perpa!akan dan bea masuk diatur da"am Undang Undang
Nomor > tahun 1=0, sekarang ketentuan tentang ketentuan perpa!akan dan bea masuk diatur
menurut masing masing undang-undang$
h. +ebe"umnya kepastian hukum dan kepastian operasi "ebih !e"as dan tegas tetapi undang-
undang baru menimbu"kan keraguan pada para kontraktor, sehingga inestasi turun, produksi
mi nyak turun '0 J dan penerimaan negara dari sektor migas se!ak tahun 2001 turun$
i. +ebe"umnya Pertamina masih mendapatkan penerimaan dari hasi" penge"o"aan 3ontrak
Bagi asi" k$"$
-
8/16/2019 Hukum Kontrak (Irma)
21/31
hingga saat ini Petronas o"eh P%( 1= Petro"eum %ee"opment (&t 1= 5a"aysia mirip
UU No$>A1=1. tetap diberi 3uasa Pertambangan sehingga
1$ +emua inestor minyak asing 3P+. masih tetap berada di ba)ah penga)asan
Petronas$ +edangkan di *ndonesia, o"eh UU 22A2001, 3uasa Pertambangan di&abut
dari Pertamina$ +aat ini penga)asan terhadap 3P+ di"akukan o"eh BP 5igas tidak
"agi o"eh Pertamina
2$ Pen!ua"an migas bagian Negara yang berasa" dari 3P+, di 5a"aysia tetap di!ua" o"eh
Petronas$ +edangkan di *ndonesia, o"eh UU 22A2001, migas bagian Negara yang
dipero"eh dari 3P+ tidak bisa di!ua" "angsung o"eh BP 5igas karena BP 5igas bukan
Badan Usaha, sehingga migas bagian Negara tersebut harus di!ua" o"eh pihak ketigatrader di +ingapura .$
'$ %i 5a"aysia, tidak ada badan sema&am BP 5igas
-
8/16/2019 Hukum Kontrak (Irma)
22/31
$ Undang-Undang Nomor 1' Tahun 200' tentang 3etenagaker!aan$
@$ Undang-Undang Nomor 1= Tahun 200' tentang Badan Usaha 5i"ik Negara$
$ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penye"esaian Perse"isihan ubungan*ndustria"$
>$ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang +istem 7aminan +osia" Nasiona" !oPutusan 5ahkmah 3onstitusi
-
8/16/2019 Hukum Kontrak (Irma)
23/31
2. +etiap 3ontrak 3er!a +ama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan se&ara tertu"is
kepada %e)an Per)aki"an
-
8/16/2019 Hukum Kontrak (Irma)
24/31
'. 5enteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi )e)enang
me"akukan kegiatan usaha ;ksp"orasi dan ;ksp"oitasi pada ?i"ayah 3er!a sebagaimana
dimaksud da"am ayat 2.$
Pasa" 1'
1. 3epada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 satu. ?i"ayah
3er!a$
2. %a"am ha" Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa ?i"ayah
3er!a, harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap ?i"ayah 3er!a$
Pasa" 14
1. 7angka )aktu 3ontrak 3er!a +ama sebagaimana dimaksud da"am Pasa" 11 ayat 1.
di"aksanakan pa"ing "ama '0 tiga pu"uh. tahun$
2. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat menga!ukan perpan!angan !angka )aktu
3ontrak 3er!a +ama sebagaimana dimaksud da"am ayat 1. pa"ing "ama 20 dua pu"uh. tahun$
Pasa" 1
1. 3ontrak 3er!a +ama sebagaimana dimaksud da"am Pasa" 14 ayat 1. terdiri atas !angka )aktu
;ksp"orasi dan !angka )aktu ;ksp"oitasi$
2. 7angka )aktu ;ksp"orasi sebagaimana dimaksud da"am ayat 1. di"aksanakan @ enam. tahun
dan dapat diperpan!ang hanya 1 satu. ka"i periode yang di"aksanakan pa"ing "ama 4 empat.
tahun$
Pasa" 1@
Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap )a!ib mengemba"ikan sebagian ?i"ayah 3er!anya
se&ara bertahap atau se"uruhnya kepada 5enteri$
Pasa" 1
%a"am ha" Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang te"ah mendapatkan persetu!uan
pengembangan "apangan yang pertama da"am suatu ?i"ayah 3er!a tidak me"aksanakan
kegiatannya da"am !angka )aktu pa"ing "ama "ima. tahun se!ak berakhirnya !angka )aktu
;ksp"orasi )a!ib mengemba"ikan se"uruh ?i"ayah 3er!anya kepada 5enteri$
Pasa" 1>
-
8/16/2019 Hukum Kontrak (Irma)
25/31
Pedoman, tata &ara, dan syarat-syarat mengenai 3ontrak 3er!a +ama, penetapan dan
pena)aran ?i"ayah 3er!a, perubahan dan perpan!angan 3ontrak 3er!a +ama, serta
pengemba"ian ?i"ayah 3er!a sebagaimana dimaksud da"am Pasa" 11, Pasa" 12, Pasa" 1',
Pasa" 14, Pasa" 1, Pasa" 1@, dan Pasa" 1 diatur "ebih "an!ut da"am Peraturan Pemerintah$
Pasa" 1=
1. Untuk menun!ang penyiapan ?i"ayah 3er!a sebagaimana dimaksud da"am Pasa" 12 ayat 1.,
di"akukan +urei Umum yang di"aksanakan o"eh atau dengan iin Pemerintah$
2. Tata &ara dan persyaratan pe"aksanaan +urei Umum sebagaimana dimaksud da"am ayat 1.
diatur "ebih "an!ut dengan Peraturan Pemerintah$
Pasa" 20
1. %ata yang dipero"eh dari +urei Umum danAatau ;ksp"orasi dan ;ksp"oitasi ada"ah mi"ik
negara yang dikuasai o"eh Pemerintah$
2. %ata yang dipero"eh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di ?i"ayah 3er!anya dapat
digunakan o"eh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dimaksud se"ama !angka )aktu
3ontrak 3er!a +ama$
'. (pabi"a 3ontrak 3er!a +ama berakhir, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap )a!ib
menyerahkan se"uruh data yang dipero"eh se"ama masa 3ontrak 3er!a +ama kepada 5enteri
me"a"ui Badan Pe"aksana$
4. 3erahasiaan data yang dipero"eh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di ?i"ayah 3er!a
ber"aku seama !angka )aktu yang ditentukan$
. Pemerintah mengatur, menge"o"a, dan meman#aatkan data sebagaimana dimaksud da"am ayat
1. dan ayat 2. untuk meren&anakan penyiapan pembukaan ?i"ayah 3er!a$
@. Pe"aksanaan ketentuan mengenai kepemi"ikan, !angka )aktu penggunaan, kerahasiaan,
penge"o"aan, dan peman#aatan data sebagaimana dimaksud da"am ayat 1., ayat 2., ayat '.,
ayat 4., dan ayat . diatur "ebih "an!ut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasa" 21
-
8/16/2019 Hukum Kontrak (Irma)
26/31
1.
-
8/16/2019 Hukum Kontrak (Irma)
27/31
………………………………………………… _________________________________________________________________ Nomor : …………………….Tangga : …………………….Pada hari ini ………, tanggal ……………kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ……………………………………………………………………………… Alamat : ………………………………………………………………………………Telepon : ………………………………………………………………………………Jabatan : ………………………………………………………………………………Dalam hal ini bertindak atas nama CV. a!" !aya dan selan!"tnya diseb"t sebagaiP!"a# P$r%ama.danNama : ……………………………………………………………………………… Alamat : ………………………………………………………………………………Telepon : ………………………………………………………………………………Jabatan : ………………………………………………………………………………
Dalam hal ini bertindak atas nama Pemilik ata" #"asa Pemilik dan selan!"tnyadiseb"t sebagai P!"a# K$&ua.#ed"a belah pihak telah sepakat "nt"k mengadakan ikatan #ontrak PelaksanaanPeker!aan Pembang"nan $"mah Tinggal yang dimiliki oleh Pihak #ed"a yangterletak di ……………………………………………………………………………………Pihak Pertama bersedia "nt"k melaksanakan peker!aan pembang"nan, yangpembiayaannya ditangg"ng oleh Pihak #ed"a, dengan ketent"an yang diseb"tkandalam pasal pasal sebagai berik"t :
Pa'a (Tujuan Kon%ra#
T"!"an kontrak ini adalah bahwa Pihak Pertama melaksanakan dan, menyelesaikanpeker!aan Pembang"nan $"mah Tinggal yang berlokasi terseb"t diatas.
Pa'a )B$n%u# P$#$rjaan
%ent"k peker!aan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Pertama adalah sebagaiberik"t :
&. Peker!aan Peren'anaan ( gambar ker!a, spesi)ikasi material dan bahan, serta times'hed"le proyek *.Terlampir Times'hed"le Peren'anaan no. bp+-&+/-, tertanggal oktober/-
/. Peker!aan %ang"nan ( pelaksanaan konstr"ksi bang"nan, ses"ai dengan spesi)ikasi
material dan bahan yang akan dilampirkan oleh pihak pertama pada saat Peker!aanPeren'anaan selesai, dan telah diset"!"i oleh pihak ked"a *
Pa'a *S!'%$m P$#$rjaan
0istem peker!aan yang disepakati oleh ked"a belah pihak adalah sebagai berik"t :&. Pihak ked"a mengg"nakan system pen"n!"kan langs"ng dengan memberikan
anggaran biaya ( b"dget *.Pihak #ed"a memberikan anggaran biaya kepada Pihak Pertama sebesar $p./.&.. ( D"a ilyar 0erat"s J"ta $"piah *.
/. Anggaran %iaya sebesar $p. /.&.. ( D"a ilyar 0erat"s J"ta $"piah *
termas"k rin'ian :a. Peker!aan Peren'anaan
-
8/16/2019 Hukum Kontrak (Irma)
28/31
b. Peker!aan %ang"nanDan tidak termas"k :
a. Pa!ak 1 pa!ak yang di timb"lkan atas pelaksanaan pembang"nan termas"k : Pa!akkontraktor, pa!ak pribadi, pa!ak membang"n sendiri dan lain2lain.
b. 3% ( 3!in mendirikan bang"nan * m"lai dari tingkat klian ban!ar, l"rah + kepala desa,
'amat dan pihak 'iptakarya bad"ng.4. Pihak pertama berhak menent"kan l"asan r"ang bang"nan, spesi)ikasi bahan dan
material bang"nan, dan bent"k bang"nan yang akan dises"aikan dengan anggaranbiaya ( b"dget * yang di berikan oleh pihak ked"a.
Pa'a +B!aya
Adap"n biaya pembang"nan r"mah tinggal terseb"t adalah R,. ).(--.---.--- ( D"ailyar 0erat"s J"ta $"piah *.
Pa'a
S!'%$m P$m/ayaran
Pembayaran atas peker!aan pembang"nan terseb"t diatas dilak"kan dalambeberapa tahap yait" :Jadi :Tanda !adi sebesar R,. (-.---.--- ( sep"l"h !"ta r"piah * yang har"s dibayarkan pada
saat peker!aan peren'anaan ( Pasal / ayat & * m"lai diker!akan, yait" pada tanggal……………………
payment embayaran 4 5 6 $p /.&.. 7 R,. 0*-.---.--- (enam rat"s tiga p"l"h !"tar"piah* yang har"s dibayarkan pada saat peker!aan bang"nan ( Pasal / ayat / *m"lai diker!akan, yait" pada tanggal ………..
3 embayaran /8 5 6 $p /.&.. 7 R,. ).---.--- (lima rat"s d"a p"l"h lima !"tar"piah* setelah peker!aan dinding dim"lai, yang har"s dibayarkan pada tanggal………..
33 embayaran / 5 6 $p /.&.. 7 R,. +)-.---.--- (empat rat"s d"a p"l"h !"ta r"piah*setelah peker!aan atap dim"lai, yang har"s dibayarkan pada tanggal ………..
333 embayaran / 5 6 $p /.&.. 7 R,. +)-.---.--- (empat rat"s d"a p"l"h !"tar"piah* setelah peker!aan lantai dim"lai, yang har"s dibayarkan pada tanggal………..
asan embayaran 85 6 $p /.&.. 7 $p. &8.. dik"rangi tanda !adi $p.&.. men!adi R,. 1.---.--- (sembilan p"l"h lima !"ta r"piah* setelahpeker!aan selesai.
ar"s dibayarkan pada tanggal ………..mbayaran terseb"t har"s dilak"kan melal"i trans)er ke rekening :nerima : CV a!" !aya
nk : ………………………………………………………………………………rekening : ………………………………………………………………………………
Pa'a 0
Jang#a 2a#%u P$ng$rjaanJangka wakt" penger!aan adalah ……………… b"lan, terhit"ng setelah kontrak iniditandatangani oleh ked"a belah pihak dan pembayaran tahap pertama diterimaoleh Pihak Pertama pada tanggal ………………………………………………………. Apabila ter!adi keterlambatan penger!aan pembang"nan dari wakt" yang telahditent"kan, maka Pihak Pertama wa!ib membayar denda kepada Pihak #ed"asebesar $p. &.+hari. ( 0ep"l"h rib" r"piah perhari *.
Pa'a 3
-
8/16/2019 Hukum Kontrak (Irma)
29/31
P$ru/a"an Apabila pada wakt" penger!aan pelaksanaan konstr"ksi terdapat per"bahanper"bahan terhadap l"asan, posisi dan bent"k serta penambahan materialbang"nan, dil"ar dari per!an!ian yang telah disepakati oleh ked"a belah Pihak, makaPihak #ed"a wa!ib membayar setiap per"bahan pembongkaran dan pemasangan
kembali yakni sebesar $p. &.+/. ( serat"s rib" r"piah permeter persegi *Pa'a 4
Ma'a P$m$!"araan
1$ asa pemeliharaan berlak" selama 4 b"lan, setelah selesai
peker!aan+serah terima hasil peker!aan yang diik"ti dengan penandatanganan beritaa'ara penyerahan bang"nan.
1$ Apabila dalam masa pemeliharaan terseb"t terdapat ker"sakan yang
disebabkan b"kan dari peker!aan Pihak Pertama, maka Pihak #ed"a tidakberhak men"nt"t Pihak Pertama "nt"k menger!akannya.
Nam"n, Pihak Pertama dapat memperbaiki ker"sakan terseb"t ses"ai dengan)orm"lir per"bahan dengan biaya yang ditangg"ng oleh Pihak #ed"a sebesar $p.&.+/ ( termas"k biaya "pah t"kang 9 material *.
Pa'a 1La!n 5 La!n
Pihak Pertama dan Pihak #ed"a akan bersama2 sama memat"hi dengan baik danbertangg"ng !awab terhadap sel"r"h kesepakatan ker!a yang telah diset"!"i.
Demikian #ontrak #er!a ini telah di set"!"i dan di tanda tangani "nt"kdilaksanakan dengan sebagai mana mestinya tanpa adanya 'amp"r tangan daripihak lain.Pihak Pertama Pihak #ed"a( …………………. * (…………………… *CV. a!" !aya
:. KNO; 3HO;
A. A1AR HUKUM
Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap )a!ib mengemba"ikan sebagian ?i"ayah 3er!anya
se&ara bertahap atau se"uruhnya kepada 5enteri$
Pasa" 1
%a"am ha" Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang te"ah mendapatkan persetu!uan
pengembangan "apangan yang pertama da"am suatu ?i"ayah 3er!a tidak me"aksanakan
kegiatannya da"am !angka )aktu pa"ing "ama "ima. tahun se!ak berakhirnya !angka )aktu
;ksp"orasi )a!ib mengemba"ikan se"uruh ?i"ayah 3er!anya kepada 5enteri$
-
8/16/2019 Hukum Kontrak (Irma)
30/31
Pasa" 1>
Pedoman, tata &ara, dan syarat-syarat mengenai 3ontrak 3er!a +ama, penetapan dan
pena)aran ?i"ayah 3er!a, perubahan dan perpan!angan 3ontrak 3er!a +ama, serta
pengemba"ian ?i"ayah 3er!a sebagaimana dimaksud da"am Pasa" 11, Pasa" 12, Pasa" 1',
Pasa" 14, Pasa" 1, Pasa" 1@, dan Pasa" 1 diatur "ebih "an!ut da"am Peraturan Pemerintah$
Pasa" 1=
1. Untuk menun!ang penyiapan ?i"ayah 3er!a sebagaimana dimaksud da"am Pasa" 12 ayat
1., di"akukan +urei Umum yang di"aksanakan o"eh atau dengan iin Pemerintah$
2. Tata &ara dan persyaratan pe"aksanaan +urei Umum sebagaimana dimaksud da"am ayat
1. diatur "ebih "an!ut dengan Peraturan Pemerintah$
Pasa" 20
1. %ata yang dipero"eh dari +urei Umum danAatau ;ksp"orasi dan ;ksp"oitasi ada"ah mi"ik
negara yang dikuasai o"eh Pemerintah$
2. %ata yang dipero"eh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di ?i"ayah 3er!anya dapat
digunakan o"eh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dimaksud se"ama !angka )aktu
3ontrak 3er!a +ama$
'. (pabi"a 3ontrak 3er!a +ama berakhir, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap )a!ib
menyerahkan se"uruh data yang dipero"eh se"ama masa 3ontrak 3er!a +ama kepada 5enteri
me"a"ui Badan Pe"aksana$
4. 3erahasiaan data yang dipero"eh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di ?i"ayah 3er!a
ber"aku se"ama !angka )aktu yang ditentukan$
. Pemerintah mengatur, menge"o"a, dan meman#aatkan data sebagaimana dimaksud da"amayat 1. dan ayat 2. untuk meren&anakan penyiapan pembukaan ?i"ayah 3er!a$
@. Pe"aksanaan ketentuan mengenai kepemi"ikan, !angka )aktu penggunaan, kerahasiaan,
penge"o"aan, dan peman#aatan data sebagaimana dimaksud da"am ayat 1., ayat 2., ayat '.,
ayat 4., dan ayat . diatur "ebih "an!ut dengan Peraturan Pemerintah.
-
8/16/2019 Hukum Kontrak (Irma)
31/31
Pasa" 21
1. tahun 1=1 Tentang Perusahaan Pertambangan 5inyak dan Mas
Bumi Negara$ Berbunyi 66Perusahaan dapat mengadakan ker!a sama dengan pihak "ain
da"am bentuk 3ontrak Produ&tion +haring$
4$ PP No$ ' Tahun 1==4 tentang +yarat-syarat dan Pedoman 3er!asama 3ontrak Bagi asi"
5inyak dan Mas Bumi