1

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Induk (Master Plan) Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh

(KSCT) merupakan salah satu dokumen perencanaan pengembangan KSCT di

daerah yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 29 Tahun 2008 Tentang

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah.

Rencana Induk ini disusun dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan yang memuat hasil

kajian secara menyeluruh (komprehensif) dan terpadu terhadap semua aspek kunci

pengembangan KSCT sebagai data dasar serta proyeksi arah, skenario, dan tahapan

pengembangan KSCT dalam jangka menengah. Rencana Induk ini menjadi pedoman

dalam penyusunan Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak.

Permendagri nomor 29 Tahun 2008 memberikan salah satu pilihan bagi daerah untuk

membangun daerahnya melalui pendekatan pengembangan daerahnya melalui

wilayah berupa Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh, yang sesuai dengan kondisi,

kekhasan dan potensi unggulan daerah yang pada akhirnya mampu memperkuat daya

saing perekonomian. Permendagri hanya merupakan sarana untuk pendorong

percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan

wilayah yang telah berkembang atau potensial berkembang, mengurangai

kesenjangan pemnbangunan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan daerah

sekitarnya yang relatif masih tertinggal, daerah perbatasan, pesisir dan pulau-pulau

kecil, serta mengoptimalkan pemanfaatan komparatif dan kompetitif sektor/produk

unggulan daerah dan daya tarik kawasan di pasar domestik dan internasional.

2

1.2. Prinsip

Prinsip penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh

diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi

b. Kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan

transparansi pengelolaan perijinan usaha melalui pelayanan satu pintu,

keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja, dan keadilan di antara

pelaku usaha di hulu dengan di hilir

c. Keterpaduan program dan kegiatan sektoral di pusat, provinsi, dan

Kabupaten/kota, dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan

kebutuhan

d. Peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha

skala besar, dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui

pemberdayaan masyarakat UMKM

e. Pengutamaan keterkaitan yang saling menguntungkan antarpelaku usaha dan

antarkawasan, seperti mengupayakan keterkaitan pengembangan pusat

pertumbuhan dengan sentra produksi di kawasan sekitarnya

f. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara optimal dan

berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

g. Pengutamaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan

dayaguna dan hasilguna industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku

lokal dengan tujuan ekspor dalam bentuk barang jadi

1.3. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Cepat

Tumbuh adalah:

a. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan

b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan

c. Mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antarwilayah secara

fungsional, dan antardaerah yang relatif sudah berkembang dengan daerah

tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan

ekonomi

3

d. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah bagi

peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang

berwawasan kelestarian lingkungan

e. Menciptakan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan wilayah

4

BAB II. KAJIAN TEORI dan PENDEKATAN KONSEP

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Definisi Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Defenisi Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (WSCT) ini sangat terkait dengan UU

Penataan Ruang Tahun 1992 dan PP 47 Tahun 1997 tentang RTRWN yang sudah

tidak berlaku lagi saat ini, karena diperbaharui dalam bentuk UU Penataan Ruang

Tahun 2007. Istilah Kawasan Andalan tercantum dalam PP 47 Tahun 1997 tentang

RTRWN yang diidentifikasi sebanyak 111 kawasan sebagai pendekatan perencanaan

pemerataan pembangunan nasional, kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk KAPET

sebanyak 13 kawasan umumnya di Indonesia Bagian Timur.

Istilah Pendekatan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, salah satunya dikenal

dengan Kawasan Andalan, sejak Tahun 1992 berada pada posisi yang lemah jika

dilihat dari aspek legal formal atau dukungan politik yang kurang untuk tataran

implementasinya. Hingga tahun 1998 diterbitkannya Keppres tentang 13 KAPET,

Kawasan Andalan dijadikan sebagai base line data pemilihan KAPET meski tidak

semua wilayah KAPET diambil dari Kawasan Andalan.

Dalam UU Nomor 26 tentang Penataan Ruang Tahun 2007, istilah Kawasan Andalan

tidak lagi muncul, yang ada adalah istilah Kawasan Strategis yang dibedakan dari

berbagai aspek poleksosbudhankam, serta dibedakan dari tingkatan administrasi

pemerintahan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan kawasan cepat

tumbuh dikenal dalam RPJM 2004-2009 yakni sebagai wilayah yang memiliki

produk-produk unggulan dan berpotensi untuk cepat berkembang dibandingkan

dengan kawasan potensial lainnya.

Seperti yang telah diungkapkan sekilas sebelumnya, kawasan Strategis menurut

undang-undang tersebut didefinisikan sebagai wilayah yang penataan ruangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan

negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Sedangkan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) adalah merupakan bagian

5

kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena

memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan

pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.

Hakekat pembangunan daerah dapat dikelompokkan pada dua pendekatan yaitu

pendekatan sektoral dan pendekatan kewilayahan. Terkait dengan amanat RPJM

2004-2009 yang berfokus pada Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Antar

Wilayah, maka pendekatan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

menjadi harapan dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya (dalam arti

bahwa wilayah sekitarnya adalah daerah tertinggal dan termasuk perbatasan),

bertujuan meningkatkan pemerataan pembangunan antar daerah tentunya dilakukan

melalui dua pendekatan sektoral dan kewilayahan.

Dari sisi pendekatan kewilayahan, defenisi wilayah strategis adalah wilayah yang

secara ekonomi diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan di tingkat

nasional, atau provinsi atau Kabupaten/Kota dalam rangka mencapai visi Indonesia

2020 “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu,

demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam

penyelenggaraan negara”.

Meski sudah tidak diberlakukan lagi, untuk sekedar mereview defenisi pendekatan

wilayah strategis menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah suatu

wilayah ditetapkan secara nasional memiliki nilai strategis yang penataan ruangnya

diprioritaskan, dan kawasan strategis menurut PP 47 Tahun 1997 tentang RTRWN

adalah kawasan - kawasan berikut :

Kawasan tertentu pertahanan dan keamanan : kawasan yang diperuntukkan

untuk memelihara hankam negara.

Kawasan tertentu ekonomi nasional : kawasan ekonomi yang memiliki

sumberdaya alam strategis, teknologi tinggi dan berskala besar.

Kawasan tertentu sosial budaya : kawasan pelestarian adat istiadat dan budaya

nasional.

6

Kawasan tertentu lingkungan: kawasan tempat perlindungan sumberdaya alam

nasional.

Kawasan tertinggal: kawasan yang perkembangannya tertinggal dibandingkan

dengan wilayah lain karena kendala pembangunan yang dimilikinya.

Kawasan andalan : kawasan yang berperan mendorong pertumbuhan ekonomi

bagi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya serta dapat mendorong

terwujudnya pemerataan pemanfaatan ruang secara nasional.

2.1.2. Pelaksanaan Pengembangan Wilayah-Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Dalam implementasinya, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh di Indonesia

dikembangkan dalam berbagai bentuk baik melalui program pengembangan sektoral

maupun program pengembangan kewilayahan, dan dibedakan menurut tingkatan

tahapan perkembangannya di daerah. Wilayah Strategis dan cepat tumbuh ditinjau

dari sudut pandang ekonomi tingkat nasional adalah :

Wilayah Strategis (wilayah bernilai strategis di bidang ekonomi yang relatif

sudah berkembang) seperti : Kawasan FTZ, Kawasan Industri, Kawasan Berikat,

KAPET, KEKI).

Wilayah Cepat Tumbuh (wilayah produk-produk unggulan yang berdaya saing

relatif sedang berkembang atau potensial untuk dikembangkan) seperti:

- Kawasan Sentra Produksi atau disebut juga sebagai Kawasan Agribisnis

Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kawasan Agribisnis Peternakan/Kunak,

- Kawasan Agribisnis Perkebunan/Kimbun, Kawasan Agribisnis Perikanan,

- Kawasan Agropolitan, Kawasan Minapolitan, Kawasan Industri UKM,

- Kawasan Wisata Agro, Kawasan Wisata Budaya, Kawasan Wisata Alam,

- Kawasan Industri UKM, dan kawasan produksi lainnya yang sejenis.

2.2. Konsep

2.2.1. Konsep Dasar Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah mengandung arti yang luas, namun pada prinsipnya

merupakan berbagai upaya yang dilakukan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan

hidup di wilayah tertentu, memperkecil kesenjangan pertumbuhan, dan ketimpangan

kesejahteraan antar wilayah. Berbagai konsep pengembangan wilayah telah

7

diterapkan di berbagai negara melalui berbagai disiplin ilmu. Konsep-konsep yang

telah pernah berkembang sebelumnya umumnya didominasi oleh ilmu ekonomi

regional, walaupun sesungguhnya dalam penerapannya akan lebih banyak tergantung

pada potensi pertumbuhan setiap wilayah yang akan berbeda dengan wilayah

lainnya, baik potensi SDA, kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat,

ketersediaan infrastruktur, dan lainnya. Di bab ini akan dibahas mengenai beberapa

konsep konvensional pengembangan wilayah yang berkembang dan bagaimana

keterkaitan konsep-konsep tersebut dengan tantangan eksternal dan internal di

Indonesia.

A. Konsep Wilayah Berbasis Karakter Sumber Daya yang dimiliki

Kebutuhan akan pengembangan daerah dengan pendekatan kewilayahan yang

berkembang pada masa kini pada umumnya didasari atas adanya masalah-

masalah ketidakseimbangan demografi dalam suatu daerah, tingginya biaya,

turunnya taraf hidup masyarakat, ketertinggalan pembangunan suatu daerah

dengan daerah lainnya, dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak di daerah

tertentu.

Pengembangan wilayah sesungguhnya merupakan program yang menyeluruh

dan terpadu dari semua kegiatan, yang didasarkan atas sumber daya yang ada

dan kontribusinya pada pembangunan suatu wilayah tertentu. Dengan demikian,

dalam mengembangkan suatu wilayah diperlukan pendekatan-pendekatan

tertentu yang disesuaikan dengan karakteristik daerah yang bersangkutan.

Beberapa pendekatan pengembangan wilayah berdasarkan karakter dan sumber

daya daerah yang bersangkutan, antara lain dikemukakan sebagai berikut:

1. Pengembangan wilayah berbasis sumber daya

Konsep ini menghasilkan sejumlah pilihan strategi sebagai berikut :

Pengembangan wilayah berbasis input namun surplus sumber daya manusia.

Bagi wilayah yang memiliki SDM yang cukup banyak namun lahan dan SDA

terbatas maka labor surplus strategy cukup relevan untuk diterapkan. Tujuan

utama strategi ini adalah menciptakan lapangan kerja yang bersifat padat

karya dan mengupayakan ekspor tenaga kerja ke wilayah lain.

Pengembangan wilayah berbasis input namun surplus sumber daya alam.

8

Strategi ini mengupayakan berbagai SDA yang mengalami surplus yang dapat

diekspor ke wilayah lain baik dalam bentuk bahan mentah maupun bahan

setengah jadi. Hasil dari ekspor SDA ini diharapkan dapat dimanfaatkan

untuk mengimpor produk yang jumlahnya sangat terbatas di wilayah tersebut,

misalnya barang modal, bahan baku, bahan penolong, barang konsumsi atau

jasa.

Pengembangan wilayah berbasis sumber daya modal dan manajemen.

Strategi pengembangan wilayah berdasarkan pengembangan lembaga

keuangan yang kuat dan pengembangan sistem manajemen yang baik, yang

dapat ditempuh oleh wilayah yang memiliki keterbatasan dalam hal modal

dan manajemen tersebut.

Pengembangan wilayah berbasis seni budaya dan keindahan alam

Wilayah dengan potensi-potensi pantai dan pemandangan yang indah, seni

budaya yang menarik dan unik, dapat mengembangkan wilayahnya dengan

cara membangun transportasi, perhotelan dan restoran, indutri-industri

kerajinan, pelayanan travel, dan lainnya yang terkait dengan pengembangan

kepariwisataan.

2. Pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan

Konsep ini menekankan pada pilihan komoditas unggulan suatu wilayah

sebagai motor penggerak pembangunan, baik di tingkat domestik maupun

internasional.

3. Pengembangan wilayah berbasis efisiensi

Konsep ini menekankan pengembangan wilayah melalui pembangunan

bidang ekonomi yang porsinya lebih besar dibandingkan dengan bidang-

bidang lain. Pembangunan ekonomi ini dilaksanakan dalam kerangka pasar

bebas/pasar persaingan sempurna.

4. Pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan

Peranan setiap pelaku pembangunan menjadi fokus utama dalam

pengembangan wilayah konsep ini. Pelaku pembangunan ekonomi tersebut

9

dapat dipilah menjadi lima kelompok yaitu : usaha kecil/rumah tangga

(household), usaha lembaga sosial (nonprofit institution), lembaga bukan

keuangan (nonfinancial institution), lembaga keuangan (financial institution),

dan pemerintah (government). Di Indonesia, di samping kelima pelaku

tersebut, juga terdapat pelaku pembangunan ekonomi lain yaitu koperasi

(UUD 1945).

B. Konsep Pengembangan Wilayah berbasis Penataan Ruang

Tiga konsep pengembangan wilayah diperkenalkan dalam kebijakan

pembangunan berbasis pendekatan tata ruang. Pada umumnya konsep ini lebih

didasarkan pada penataan ruang wilayah, yang dirinci ke dalam wilayah provinsi

dan Kabupaten, yaitu:

1. Pusat pertumbuhan

Konsep ini menekankan pada perlunya melakukan investasi pada suatu

wilayah yang memiliki infrastruktur yang baik. Hal ini cukup dimaksudkan

untuk menghemat investasi prasarana dasar dengan harapan perkembangan

sektor unggulan dapat mengembalikan modal dengan cukup cepat. Sementara

pengembangan wilayah di sekitarnya diharapkan diperoleh melalui proses

tetesan (trickle down effect) ke bawah. Di Indonesia, konsep ini

diimplementasikan dalam bentuk Kawasan Andalan. Meskipun istilah

kawasan andalan tidak sepenuhnya sama dengan konsep pusat pertumbuhan

namun penentuan kawasan andalan dimaksudkan sebagai kawasan yang dapat

menggerakkan perekonomian daerah sekitarnya melalui pengembangan

sektor-sektor unggulan.

2. Integrasi Fungsional

Konsep ini merupakan suatu alternatif pendekatan yang mengutamakan

adanya integrasi yang diciptakan secara sengaja di berbagai pusat

pertumbuhan karena adanya fungsi yang komplementer. Konsep ini

menempatkan suatu wilayah memiliki hirarki. Konsep center–periphery yang

diintegrasikan secara fungsional agar terjadi ikatan yang kuat ke depan

10

maupun ke belakang dari suatu proses produksi merupakan pengembangan

dari konsep ini.

3. Desentralisasi

Pendekatan ini dimaksudkan untuk mencegah tidak terjadinya aliran keluar

dari sumber daya modal dan sumber daya manusia. Berbagai konsep tersebut

di atas tidak secara konsisten dan konsekuen diimplementasikan karena

berbagai macam permasalahannya, serta pada akhirnya belum dapat

menciptakan pembangunan secara merata. Pemerintah pusat yang sentralistis

cenderung pada konsep pusat pertumbuhan, karena lingkup wilayah yang

sangat luas sementara dana pembangunan terbatas. Selain itu, kebijakan

sektoral di pusat tidak kondusif dan tidak terpadu di dalam memacu

pertumbuhan ekonomi di daerah, dan pembangunan cenderung bersifat top

down yang tidak mengakomodasi kebutuhan berbagai pelaku di daerah.

C. Konsep Pengembangan Wilayah Terpadu

Konsep pengembangan wilayah terpadu pernah dilaksanakan melalui berbagai

ragam program pengembangan wilayah terpadu, yang pada asalnya merupakan

upaya pembangunan wilayah-wilayah khusus yang bersifat lintas sektoral dan

sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan

kemiskinan di daerah-daerah yang relatif tertinggal. Pada dasarnya program ini

berorientasi pada strategi pemerataan pembangunan, yang dapat berorientasi

sektoral apabila terkait dengan beragamnya kegiatan sektoral dalam satu

wilayah, dan dapat berorientasi regional apabila terkait dengan upaya suatu

wilayah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan dari suatu

kawasan tertentu agar dapat memiliki kondisi sosial ekonomi yang lebih

meningkat.

Pendekatan yang komprehensif dan mengacu pada keterpaduan antar sektor

telah banyak dilakukan, dalam berbagai fokus kawasan pengembangan, seperti

pengembangan wilayah kepulauan, pengembangan konservasi lahan kritis atau

yang terkait dengan kepentingan mempertahankan dan melestarikan lingkungan

11

hidup, pengembangan kawasan penyangga, pengembangan sosial budaya

pembinaan masyarakat terasing dan pengembangan wilayah tertinggal atau

perbatasan.

Program-program yang telah pernah dijalankan adalah misalnya program-

program pengembangan wilayah terpadu (PPWT) di beberapa wilayah provinsi

di Yogyakarta, Sulawesi, NTT, Irian Jaya; program-program integrated

community development program di taman-taman nasional, wilayah pantai atau

wilayah konservasi lainnya.

Sasaran utama dari program-program ini umumnya adalah peningkatan

kesejahteraan dan mutu sumber daya manusia, perbaikan mutu lingkungan hidup

kawasan, dan pembangunan wilayahnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka

pendekatan yang dipakai adalah pendekatan pengembangan wilayah secara

terpadu, dalam artian penanganan pelaksanaan program dilakukan melalui

serangkaian kegiatan yang bersifat multisektor, serta disesuaikan menurut

permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing kawasan atau daerah. Aspek-

aspek utama kegiatannya didasarkan pada pengembangan kualitas kemampuan

sumber daya manusia melalui berbagai bentuk pelatihan, transformasi teknologi,

keahlian dalam berbagai bidang, serta berorientasi pada kebutuhan permintaan

pasar di daerah. Kegiatannya sendiri mengikutsertakan pemberian fasilitas

peralatan dan permodalan yang dalam beberapa kasus harus dikembangkan

dalam bentuk dana bergulir sehingga menjamin keberlanjutan program.

Pengelolaan program-program dengan pendekatan keterpaduan, sepenuhnya

melibatkan pemerintah daerah tingkat Kabupaten dan masyarakat, dengan

memberikan peluang yang lebih besar kepada lembaga swadaya masyarakat,

kaum wanita, kaum muda, dan organisasi masyarakat lainnya, untuk dapat

berperan serta. Koordinasi

penanganan program dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja yang

terdiri atas instansi terkait di tingkat Kabupaten yang sesuai dengan program

kegiatan yang dilakukan secara lintas sektoral tersebut. Koordinasi tersebut

12

dilakukan oleh BappedaKabupaten dan Biro Penyusunan Program Setwilda

Kabupaten, khususnya dalam rangka memperkuat kemampuan aparatur dan

kelembagaannya, serta untuk menjamin keterpaduan, kesinambungan program,

terutama dikaitkan dengan pembiayaan program yang dikaitkan dengan kegiatan

program pembangunan lainnya, apakah program sektoral, regional, khusus,

maupun yang berbantuan luar negeri. Pemikiran akan kesinambungan program

diperlukan, mengingat program-program pemerintah dengan pendekatan

keterpaduan ini umumnya dianggap sebagai stimulan kegiatan di kawasan yang

dibangun, dan dengan pelaksanaan riil pembangunan wilayah memerlukan

waktu yang tak terbatas, maka kesinambungan program hanya dapat terjadi bila

pemerintah daerah setempat memberikan kontribusi pendanaan dan masyarakat

setempat terlibat secara langsung dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan.

Namun demikian, pendekatan pembangunan secara terpadu tersebut belum

secara optimal diikuti dengan pengembangan kelembagaan pengelolaan pada

tatanan lokal yang dapat menjamin keberlanjutan program pada masyarakat di

daerah, sehingga tidak tercipta kesinambungan seperti yang diharapkan. Selain

itu, kurang adanya komitmen serta tidak terciptanya koordinasi yang kuat

antarsektor di daerah, yang menyebabkan tidak terpadunya program kegiatan

dan lokasi antara satu program dengan program lainnya, dan antara satu lokasi

dan lokasi lainnya. Program kegiatannya pun masih berorientasi pada kegiatan

pembangunan prasarana dan sarana fisik, dan kegiatan pengembangan produksi

tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan, yang belum

memperhatikan transfer pengetahuan teknologi dan pasar yang dapat diadopsi

masyarakat lokal untuk kesinambungan program pada tahapan selanjutnya. Pola

pengelolaan sumber daya modal dalam sistem bergulir pun belum banyak

dipahami, dan terhambat oleh adanya budaya dan akses terhadap sumber daya

modal tersebut.

D. Konsep Pengembangan Wilayah Berdasarkan Klaster

Konsep pengembangan wilayah berikutnya yang mulai dikembangkan di

beberapa negara adalah pengembangan wilayah berdasarkan klaster. Klaster

13

diartikan sebagai konsentrasi dari suatu kelompok kerjasama bisnis atau unit-

unit usaha dan lembaga-lembaga, yang bersaing, bekerjasama, dan saling

tergantung satu sama lain, terkonsentrasi dalam satu wilayah tertentu, dalam

bidang aspek unggulan tertentu.

Pada umumnya motor penggerak dalam pengembangan wilayah berdasarkan

klaster adalah sektor industri. Model klaster berkembang didasarkan atas

kesadaran bahwa industri utama dan unit-unit usaha di sekitarnya saling terkait

satu dengan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan

demikian, pengembangan wilayah berdasarkan klaster terfokus pada keterkaitan

dan ketergantungan antara pelaku-pelaku (stakeholders) dalam suatu jaringan

kerja produksi, sampai kepada jasa pelayanan, dan upaya-upaya inovasi

pengembangannya.

Kebijakan klaster berbasis industri menjadi pola pembangunan ekonomi masa

kini dan sudah dikembangkan secara luas. Jenis klaster bisa bermacam-macam,

seperti klaster anggur di Adelaide-Australia, klaster pertahanan keamanan di

kota metropolitan Adelaide, dan klaster budidaya air di Port Lincoln.

Klaster dapat dianggap sebagai suatu kelompok pembangun ekonomi bagi

wilayah, yang merepresentasikan adanya spesialisasi wilayah, keunggulan

komparatif wilayah, terfokus pada industri tertentu, dan berorientasi pada

pengembangan kerjasama dan perdagangan. Anggota-anggota klaster ini saling

berkontribusi, khususnya dalam infrastruktur dan teknologi, tenaga kerja ahli,

dan jasa pelayanan.

Arah pengembangan klaster adalah menarik investasi baru, mendorong adanya

ekspansi dan terbentuknya unit-unit usaha dan bisnis baru.

Tujuan dari pengembangan wilayah model klaster adalah :

Didapatkannya manfaat kesejahteraan, kesempatan kerja, dan ekspor.

Didapatkannya kesempatan untuk mengembangkan inovasi dan perdagangan

melalui jaringan kerja yang kuat

14

Berkembangnya pasar dan jaringan kerja internasional

Berkembangnya infrastruktur pendukung

Berkembangnya budaya baru dalam upaya-upaya kerjasama – dengan biaya

transaksi yang rendah

Tumbuhnya generasi pengusaha-pengusaha lokal baru industri yang memiliki

sendiri usaha bisnisnya

Berkembangnya kemitraan dengan pemerintah didasarkan atas saling

ketergantungan, dan bukan ketergantungan hanya dari satu pihak ke pihak

yang lain

Klaster yang berhasil adalah klaster yang terspesialisasi, memiliki daya saing

dan keunggulan komparatif, dan berorientasi eksternal. Rosenfeld (1997)

mengidentifikasi karakteristik dari klaster wilayah yang berhasil yaitu:

Adanya spesialisasi, satu klaster wilayah terspesialisasi untuk satu atau

beberapa industri.

Adanya jaringan lokal (local networks) khususnya dalam jaringan sistem

produksi, serta jaringan pembelajaran (learning networks)

R&D dan institusi pendidikan yang relevan dengan kegiatan dalam klaster

wilayah

Tenaga kerja yang berkualitas. Kompetisi yang baik berkembang diantara

pekerja.

Akses yang baik pada institusi pembiayaan, permodalan.

Kerjasama yang baik antara perusahaan dan lembaga/institusi lainnya.

Mengikuti perkembangan teknologi

Tingkat inovasi yang tinggi sehingga dapat berkompetisi di pasar global.

2.3. Pendekatan Konsep

Pembangunan ekonomi daerah dalam era otonomi menghadapi berbagai tantangan,

baik tantangan internal maupun eksternal, yang menuntut adanya pemahaman yang

lengkap terhadap seluruh tantangan dan masalah, kesiapan dalam perencanaan dan

pengelolaan termasuk menggalang berbagai pelaku, serta keseriusan dan komitmen

terhadap pelaksanaan pembangunannya. Masalah internal yang masih dihadapi

15

adalah adanya kesenjangan antarkawasan serta kemiskinan, yang merupakan masalah

yang belum terselesaikan dan bahkan semakin membesar. Upaya pembangunan yang

masih sangat kuat berorientasi sektoral dan kurang memperhatikan karakteristik dan

kondisi dari sumber daya suatu wilayah, serta semakin terbatasnya sumber-sumber

daya pembangunan, semakin memperburuk kesenjangan dan kemiskinan dalam

wilayah. Dalam kondisi tersebut, maka pendekatan keterpaduan antarsektor dan

antarpelaku dalam pembangunan daerah merupakan pendekatan yang perlu

dilakukan di semua aspek pembangunan di daerah.

Selain itu, perubahan yang cepat pun juga terjadi pada lingkungan eksternal wilayah

Nasional. Iklim globalisasi yang tidak dapat dibendung, dan kesepakatankesepakatan

internasional, seperti AFTA, WTO, dan APEC, mengharuskan daerah-daerah dalam

wilayah nasional untuk bersaing dalam perdagangan bebas secara kompetitif mulai

tahun 2003 dengan produk negara-negara Asean, bahkan paling lambat tahun 2020

dengan produk negara-negara dari seluruh dunia. Konsekuensinya adalah hanya

daerah yang mampu menawarkan produk unggulan bermutu dan pelayanan prima

yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, riset, teknologi, dan

informasi, serta kemampuan dan keunggulan pemasaran, yang akan dapat bersaing

dalam kompetisi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kedua hal tersebut memberikan implikasi kepada wilayah provinsi dan

Kabupaten/kotamadya sebagai wilayah terdepan dari perwilayahan nasional dalam

pembangunan ekonomi daerah, untuk melaksanakan percepatan pembangunan

ekonomi daerah secara terfokus melalui pengembangan kawasan dan produk

andalannya agar tidak tertinggal dalam persaingan pasar bebas minimal di wilayah

sendiri, dengan tidak mengurangi perhatian pada masalah pengurangan kesenjangan

antardaerah dan distribusi serta pemerataan kesejahteraan dalam wilayah. Dengan

demikian mutlak seluruh sektor dan pelaku yang memiliki peran untuk mengisi

pembangunan ekonomi daerah harus dapat bekerjasama secara sinergis melalui suatu

bentuk pengelolaan keterkaitan antar sektor, antar program, dan antarpelaku, serta

antar daerah.

16

Sementara itu, dalam iklim dimana Pemerintah Daerah sedang dalam masa transisi

dan dalam upaya memantapkan Otonomi Daerah, maka tantangan kedepan adalah

mengupayakan pengelolaan jalannya pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan

efisien, dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi wilayah, termasuk sumber

daya alam dan sumber daya manusianya, sehingga menjadi kekuatan pendorong

utama dalam melaksanakan pembangunan daerah, pembangunan, dan pelayanan

masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah harus

mampu mengelola seluruh sumber-sumber dana untuk membiayai pembangunan

ekonomi daerahnya. Peran pemerintah yang semula bersifat sektoral secara bertahap

beralih ke pemerintahan daerah, Kabupaten khususnya, dengan pendekatan regional

yang lebih bersifat lintas sektor.

Kawasan Andalan, dalam pengertian berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional adalah suatu kawasan yang dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan

antardaerah melalui pengembangan kegiatan ekonomi yang diandalkan sebagai

motor penggerak pengembangan wilayah, sehingga mampu menjadi pusat

pertumbuhan dan pendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan di sekitarnya.

Dengan adanya masalah-masalah internal wilayah nasional ditengah tuntutan

persaingan di wilayah domestik

maupun internasional, maka Kawasan Andalan sesungguhnya tidak saja diharapkan

dapat menjadi wilayah pengembangan ekonomi yang diandalkan di daerah, namun

juga dapat bersaing dalam era pasar bebas baik di dalam negeri maupun di luar

negeri melalui pengembangan produk unggulannya yang kompetitif di pasar

domestik maupun pasar global yang mutlak didukung oleh sumber daya manusia

yang andal, riset dan teknologi,

informasi, serta keunggulan pemasarannya. Dalam implementasinya di daerah,

konsep pengembangan kawasan andalan tidak secara efektif dikembangkan sehingga

tidak pernah dapat diukur keberhasilannya. Di lain pihak, beberapa program

pengembangan kawasan yang dikelola secara sektoral, baik kawasan pertanian,

kawasan peternakan, kawasan industri, dan lainnya, baik secara sadar atau tidak telah

mengembangkan dan mengedepankan potensi unggulan daerah dalam wilayah

kawasan andalan, namun melupakan unsur keterpaduan antarsektor, antarpelaku, dan

17

antardaerah, sehingga hasil yang dicapai tidak dapat menjadi tolak ukur pendorong

kegiatan ekonomi wilayah sekitarnya. Sebaliknya program pengembangan wilayah

yang mengedepankan unsur keterpaduan telah banyak dikembangkan, namun juga

memberikan dampak yang kurang optimal, karena menekankan pada sisi pengelolaan

„project oriented‟, kurang terfokus pada kesinambungan program dalam jangka

panjang, serta adanya masalah-masalah pengelolaan lainnya. Dalam hal ini maka

dibutuhkan suatu bentuk pola pengembangan ekonomi daerah dengan pendekatan

kawasan andalan yang dapat mencirikan konsep pengembangan yang terfokus dan

terpadu, terutama berorientasi pada karakteristik potensi

kawasan dan kemampuan pengembangan kawasan.

18

BAB III. TINJAUAN KEBIJAKAN

Untuk memberi arah dan payung hukum bagi terlaksananya penyusunan Dokumen

Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh diperlukan dasar-

dasar kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700)

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4593)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761)

19

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 11)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Di Daerah

9. Peraturan Bupati Kabupaten Bireuen Nomor 842 A Tahun 2007 tentang Rencana

Pembngunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bireuen Tahun 2007-2012

20

BAB IV. METODOLOGI dan ANALISIS DATA

4.1. Metodologi

Metode pengumpulan data adalah dengan cara pengamatan langsung ke wilayah

yang menjadi isu yang mengemuka pada musrembang dan data-data kajian yang

telah ada pada titik yang menjadi acauan pengembangan kawasan strategis cepat

tumbuh dan atau yang berpotensi untuk tumbuh.

Proses pelaksanaan kajian meliputi:

1. Studi literatur terhadap konsep-konsep pengembangan wilayah yang telah

pernah dikembangkan.

2. Tinjauan terhadap tantangan bangsa dan negara pada masa sekarang dan

yang akan datang serta berbagai upaya dalam menjawab tantangan tersebut:

a. Berbagai teori dan konsep pengembangan wilayah yang menjawab

kesenjangan antar daerah.

b. Berbagai teori dan konsep pengembangan kawasan dan bisnis untuk

menjawab antisipasi pasar global dan perdagangan bebas

c. Berbagai teori dan konsep pengembangan ekonomi daerah khususnya

berkaitan dengan pemantapan otomatis daerah melalui pengelolaan

keterkaitan antar program pengembangan ekonomi berbasis kawasan

strategis cepat tumbuh

3. Pengumpulan data dan analisa di pusat terkait dengan:

a. Konsep pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh secara makro

(RTRW)

b. Rencana pengembangan ( Master Plan ) kawasan strategis cepat tumbuh

c. Program sektor-sektor kementrian yang terkait (APBN atau Program

Andalan Sektoral)

4. Penentuan faktor-faktor kunci, pola keterkaitan dan model pengelolaan

kawasan

5. Penelitian di daerah, dilakukan dengan dua cara yaitu:

21

a. Menggunakan alat penelitian kuesioner dengan wawancara kepada para

pengelola pengembangan kawasan di Bappeda, dinas teknis terkait dan

pelaku lainnya

b. Mengadakan FGD (Forum Group Discussion) diskusi dengan seluruh

pelaku pengembangan kawasan, terdiri dari para pengelola pengembangan

kawasan di Bappeda, dinas teknis terkait, pengusaha, ketua kelompok

pengembang kawasan, dan institusi lain terkait, dengan alat bantu utama

hasil temuan tahap awal tentang faktor-faktor kunci pengembangan

kawasan, keterkaitan serta pola pengelolaan kawasan.

6. Diskusi intensif dan analisis dengan pakar pembangunan ekonomi dan

pengembangan wilayah serta beberapa narasumber dari unsur sektoral.

7. Perumusan akhir prinsip-prinsip dasar pengembangan kawasan, kriteria

(faktor-faktor kunci) pengembangan kawasan, pola keterkaitan antar program

dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, serta pola

pengelolaan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, dalam bentuk

arahan kebijakan pengelolaan pengembangan kawasan strategis cepat

tumbuh.

4.2. Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah secara kualitatif dan

kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk menggambarkan kecamatan-

kecamatan yang akan dijadikan sebagai Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di

Kabupaten Bireuen. Analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung keterkaitan

ekonomi antar wilayah-wilayah kecamatan di Kabupaten Bireuen.

22

BAB V. KONDISI UMUM WILAYAH

5.1. Kondisi Geografis Wilayah

Kabupaten Bireuen sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Utara.

Kemudian, melalui Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 dan selanjutnya

dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2000, Bireuen dimekarkan menjadi

sebuah Kabupaten yang otonom.

Secara geografis letak Kabupaten Bireuen sangat strategis karena berada dibagian

pantai timur Sumatera dan pada jalur perdagangan daerah, yaitu tepatnya pada jalur

lalu lintas Banda Aceh – Medan. Kabupaten ini berada pada posisi 4º54‟ menit -

5º21‟ menit Lintang Utara dan 96º20‟ - 97º21‟ Bujur Timur, dengan batas – batas

sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Selat Malaka

Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah

Sebelah Barat dengan Kabupaten Pidie Jaya

Sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Utara

Tabel I. Jumlah Kecamatan, Kemukiman, dan Gampong/Kelurahan

Dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2011

No Kecamatan Luas Wilayah

(Ha)

Jumlah

Kemukiman Jumlah Gampong

1 Samalanga 15.622 5 46

2 Sp. Mamplam 21.849 3 41

3 Pandrah 8.933 3 19

4 Jeunieb 11.452 5 43

5 Peulimbang 6.415 3 22

6 Peudada 39.133 3 52

7 Juli 21.208 4 36

8 Jeumpa 6.942 5 42

9 Kota Juang 3.156 3 23

10 Kuala 2.372 4 20

11 Jangka 8.133 5 46

12 Peusangan 12.236 9 69

13 Peusangan Sb. Krueng 5.462 3 21

14 Peusangan Selatan 12.830 3 21

15 Makmur 6.653 3 27

16 Gandapura 3.615 4 40

17 Kuta Blang 4.110 4 41

Jumlah 190.121 70 609

Sumber: Bireuen Dalam Angka 2010

23

5.1.1. Tata Guna Tanah

Dari luas wilayah tersebut sebanyak 35,57 persen atau seluas 67.630,53 ha

merupakan kawasan hutan negara, 17,58 persen atau 33.427 ha dimanfaatkan untuk

ladang, seluas 27.791 ha (14,62 persen) dimanfaatkan untuk lahan perkebunan

rakyat, serta seluas 22.948 ha (12,07 persen) dari luas wilayah diperuntukkan sebagai

areal persawahan. Secara rinci tentang penggunaan lahan ini diperlihatkan dalam

tabel di bawah ini.

Tabel II. Jenis dan Penggunaan Lahan Kabupaten Bireuen

Tahun 2010

No Jenis Penggunaan

Lahan Luas (Ha) Persentase

1 Persawahan 22.948 12.07

2 Perkebunan besar 16.416,93 8,63

3 Perkebunan rakyat 27.791 14,62

4 Ladang 33.427 17,58

5 Padang rumput 4.869 2,56

6 Hutan rakyat 1.615 0,85

7 Hutan negara 67.630,53 35,57

8 Rawa-rawa 1.429 0,75

9 Tambak 4.556 2,40

10 Kolam 31 0,02

11 Lain-lain 9.407,54 4,95

Jumlah 190.121 100

Sumber: Bireuen Dalam Angka 2010

Selain itu, di Kabupaten Bireuen dijumpai 6 (enam) buah sungai yang bermuara ke

Selat Malaka, yaitu Krueng Samalanga, Krueng Pandrah, Krueng Jeunieb, Krueng

Nalan, Krueng Peudada, dan Krueng Peusangan. Disamping itu, terdapat satu sungai

yaitu Krueng Simpo yang bermuara ke Peusangan. Semua sungai – sungai tersebut

bermanfaat besar bagi masyarakat daerah ini, baik untuk mengairi lahan maupun

keperluan lainnya.

Kabupaten Bireuen juga dianugerahi sejumlah kuala yang dapat digunakan oleh para

nelayan sebagai jalur keluar masuk ke laut lepas. Akan tetapi, hampir semua kuala

yang ada relatif dangkal, bahkan sebagiannya dalam kondisi tersumbat. Kondisi ini

sangat berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas nelayan untuk melaut, disamping

24

berpengaruh pada kurang lancarnya arus air keluar masuk ke areal pertambakan

rakyat.

5.2. Kondisi Perekonomian Kabupaten Bireuen

Suatu daerah akan berkembang sesuai dengan sumber daya ekonomi (economic

resources) yang tersedia dan digunakan. Sumber daya tersebut adalah sumber daya

tenaga kerja (labour) dan sumber daya modal atau kapital (capital). Kedua sumber

daya tersebut dalam ilmu ekonomi disebut sebagai faktor – faktor produksi (factor of

production).

5.2.1. Struktur Ekonomi

Perekonomian di Kabupaten Bireuen dari tahun ke tahun secara umum didominasi

oleh kegiatan primer dan kegiatan tersier, mengingat Bireuen merupakan salah satu

sentra produksi pertanian juga posisinya yang strategis pada perlintasan mobilitas

manusia dan barang dari arah timur (Medan, Lhokseumawe, dan Langsa) maupun

arah barat (Bener Meriah, Takengon) menuju Banda Aceh, sehingga pendistribusian

barang dan manusia dari tempat – tempat tersebut menggerakkan perdagangan di

Bireuen.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terjadi perubahan komposisi pembentuk

perekonomian Bireuen, dimana pada tahun 2007 kegiatan primer dan tersier hampir

sama peranannya masing – masing dengan kontribusi 45,69% dan 45,09%. Namun

pada tahun – tahun berikutnya kegiatan tersier yang paling dominan dengan

kontribusi 47,21% di tahun 2009. Sedangkan kegiatan primer semakin menurun

dengan share 44,74% di tahun 2008 dan 41,66% di tahun 2009. Hal ini disebabkan

karena beberapa faktor diantaranya semakin menggeliatnya perdagangan dengan

semakin kondusifnya stabilitas keamanan dan juga ada kemungkinan perubahan

lahan pertanian menjadi lahan bukan pertanian. Sedangkan jika ditinjau dari sisi

sektoral, sektor pertanian masih menjadi yang paling berpengaruh di Bireuen,

walaupun kontribusinya dalam 3 (tiga) tahun terakhir sedikit menurun, yaitu 44,57%

di tahun 2007; 43,57% di tahun 2008, dan 40,57% di tahun 2009.

Di tempat kedua sektor perdagangan cenderung stabil peranannya dari tahun ke

tahun dengan pengaruh 24,32% pada tahun 2009. Kemudian disusul sektor

25

pengangkutan dan komunikasi yang meningkat andilnya terhadap perekonomian dari

tahun ke tahun, dengan 9,57% di tahun 2007; 10,59% pada tahun 2008; dan pada

tahun 2009 menjadi 11,77%. Sektor – sektor lainnya masing – masing hanya mampu

membentuk roda perekonomian Kabupaten Bireuen di bawah 10%. Sektor listrik dan

air bersih paling kecil porsinya yaitu 0,52%.

5.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Sepanjang kurun waktu 2008 – 2009 perekonomian Kabupaten Bireuen mengalami

pertumbuhan yang cukup berarti yaitu dari 5,57% di tahun 2008 menjadi 6,39% pada

tahun 2009. Sektor listrik dan air bersih adalah yang tertinggi pertumbuhannya dari

tahun ke tahun, yaitu sebesar 32,84% di tahun 2008, meningkat menjadi 34,59% di

tahun 2009, walaupun sektor ini adalah yang paling kecil peranannya terhadap

perekonomian. Namun sejalan dengan kebutuhan listrik dan air bersih yang

mengikuti jumlah penduduk yang terus bertambah diperkirakan sektor ini akan terus

meningkat. Sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami pertumbuhan terbesar

kedua sebesar 16,66% di tahun 2009, walaupun pertumbuhannya tidak sebesar tahun

sebelumnya 23,16%. Sektor pertanian walaupun mempunyai nilai terbesar dalam

pembentukan perekonomian Bireuen, namun pertumbuhannya adalah yang paling

rendah, hanya 1,09% di tahun 2009, seiring peranannya yang juga terus menurun.

Tabel III. Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Bireuen

Tahun 2008 – 2009 (Persen) No Lapangan Usaha 2008*) 2009**)

1 Pertanian 1,39 1,09

2 Pertambangan dan Penggalian 19,19 14,14

3 Industri Pengolahan 3,77 1,50

4 Listrik dan Air Minum 32,84 34,59

5 Bangunan 6,48 12,99

6 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 6,37 4,76

7 Pengangkutan dan Komunikasi 23,16 16,66

8 Keuangan, Persewaan dan Jasa

Perusahaan 6,44 5,42

9 Jasa-jasa 2,69 12,87

PDRB 5,57 6,39

Sumber: PDRB Kabupaten Bireuen 2010

*) angka diperbaiki

**) angka sementara

26

5.2.3. PDRB dan Pendapatan Regional Per Kapita

Pendapatan regional per kapita merupakan hasil bagi antara Produk Domestik

Regional Netto (PDRN) atas biaya faktor produksi (PDRB yang telah dikurangi

penyusutan dan pajak tak langsung) dengan jumlah penduduk pada pertengahan

tahun.

Pendapatan regional per kapita digunakan untuk melihat rata – rata pendapatan tiap

penduduk pada suatu daerah. Tapi keadaan ini tidak dapat sepenuhnya dijadikan

ukuran kesejahteraan karena ukuran agregat yang dihasilkan dapat membuat

pendapatan besar sekelompok orang terdistribusi keseluruh penduduk.

Pendapatan regional per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2007 sebesar Rp

10.088.450 meningkat menjadi Rp 11.527.976 di tahun 2008, dan terus naik menjadi

Rp 13.626.405 di tahun 2009. Demikian juga dengan pendapatan regional per kapita

atas dasar harga konstan yang terus meningkat, dengan nilai Rp 6.717.391 di tahun

2009.

Produk Domestik Regional Bruto per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan

nilai PDRB per satu orang penduduk. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto

atas dasar harga konstan menunjukkan pertumbuhan ekonomi per kapita penduduk

suatu daerah. PDRB per kapita atas dasar harga konstan Bireuen di tahun 2009

senilai Rp 7.066.475 dengan pertumbuhan ekonomi per kapita sebesar 5,96%

dibanding tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi perkapita di tahun 2009

sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu sebesar 5,11%.

5.2.4. Kegiatan Ekonomi Sektoral

A. Pertanian

Sektor pertanian adalah yang paling dominan di Kabupaten Bireuen, di tahun 2009

40,57 % perekonomian digerakan oleh sektor ini. Perkembangan subsektor tanaman

bahan makanan, peternakan dan perikanan sangat mempengaruhi perekonomian di

Bireuen, mengigat peranan ketiga subsektor sangat besar. Pada tahun 2009 17,98 %

perekonomian Bireuen berasal dari subsektor tanaman bahan makanan. 10,02 % dari

sub sektor peternakan dan sub sektor perikanan 9,23 %. Sedangkan kontribusi

27

subsektor tanaman perkebunan dan subsektor kehutanan hanya sebesar 2,90 % dan

0,44 %.

Secara umum subsektor-subsektor yang ada di sektor pertanian mengalami sedikit

penurunan peranan selama tahun 2007 sampai dengan 2009, terutama subsektor

tanaman bahan makanan, pada tahun 2007 berpartisipasi terhadap ekonomi senilai

20,42 % menurun menjadi 19,78 % di tahun 2008, dan terus menurun menjadi 17,98

% pada tahun 2009.

Primadona tanaman bahan makanan di Bireuen adalah padi dan kedelai. Sentra

produksi padi terdapat di Kecamatan Samalanga, Peusangan dan Gandapura.

Sebagian besar areal persawahan di Bireuen dialiri oleh irigasi, baik teknis, semi

teknis, sederhana maupun irigasi non pekerjaan umum, yang sumber airnya berasal

dari sungai.

Sedangkan daerah penghasil terbesar kedelai berasal di Kecamatan Juli dan Peudada.

Selain konsumsi lokal, kacang kedelai dipasarkan dalam bentuk butiran hingga ke

Medan (Sumatera Utara).

Potensi perikanan Bireuen cukup besar mengingat Kabupaten ini berbatasan

langsung dengan Selat Malaka di bagian utara, ikan cakalang dan tuna menjadi

andalannya. Sedangkan untuk budidaya perikanan, udang windu dan bandeng tetap

menjadi pilihan para petani.

Pertumbuhan sektor pertanian adalah yang paling terkecil diantara sektor lainnya, di

tahun 2009 hanya sebesar 1,09 %, sedikit lebih kecil dari tahun sebelumnya 1,39 %.

Hal yang sama juga terjadi pada subsektor tanaman bahan makanan dengan

pertumbuhan tahun 2009 sebesar 0,78 %, subsektor peternakan 1,48 %, subsektor

perikanan 0,36 %. Bahkan subsektor kehutanan mengalami pertumbuhan negatif di

tahun 2008 sebesar 9,51 %, dan terus mengalami pertumbuhan negatif 22,28 % di

tahun 2009.

28

B. Pertambangan dan Penggalian

Nilai tambah sektor ini hanya berasal dari subsektor penggalian, mengingat di

Kabupaten Bireuen tidak ada pertambangan baik pertambangan minyak dan gas

bumi, maupun bukan pertambangan migas. Setiap tahun kontribusi subsektor

penggalian sangat kecil dan relatif konstan, di tahun 2009 hanya sebesar 1,09 %.

Pertumbuhan subsektor ini juga relatif stabil, dengan laju pertumbuhan 14,44 persen

di tahun 2009.

C. Industri Pengolahan

Industri pengolahan Kabupaten Bireuen juga hanya berasal dari industri bukan

migas, mengingat tidak adanya industri migas. Industri pengolahan juga memberikan

kontribusi yang sangat kecil terhadap PDRB Kabupaten Bireuen. Salah satu produk

industri kecil rumah tangga adalah keripik pisang, dengan sentra produksi di

Kecamatan Jeumpa, Peusangan dan Juli. Selama tahun 2007 hingga 2009, nilai

tambah sektor ini tidak pernah melebihi 2 persen dari keseluruhan PDRB Kabupaten

Bireuen, pada tahun 2009 hanya sebesar 1,36 %.

Pada tahun 2009, sektor ini mengalami perlambatan pertumbuhan dari tahun

sebelumnya menjadi 1,50 persen. Fluktuasi pada sektor ini sangat dipengaruhi nilai

produksi industri menengah dan industri kecil rumah tangga, sedangkan industri

besar sampai saat ini belum ada. Penanganan yang baik pada skala usaha industri

kecil rumah tangga dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat secara

langsung.

D. Listrik dan Air Bersih

Sektor listrik dan air bersih memberi nilai tambah terkecil pada PDRB Kabupaten

Bireuen. Sepanjang tahun 2007-2009 sektor ini hanya menyumbang sekitar 0,37-0,52

persen dari keseluruhan PDRB. Nilai tambah utama dari sektor ini berasal dari

subsektor listrik.

Dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir sektor listrik dan air bersih adalah yang

tertinggi pertumbuhannya dari tahun ke tahun, mengingat kebutuhan masyarakat

29

akan listrik dan air bersih sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk. Pada tahun

2009 pertumbuhan sektor listrik dan air bersih sebesar 34,59 %, dengan rincian

pertumbuhan subsektor listrik 34,62 % dan air bersih 31,21%.

E. Bangunan

Sumbangan sektor bangunan terhadap perekonomian selama beberapa tahun

mengalami sedikit kenaikan, 7,28 % mampu disumbangkan sektor ini pada tahun

2007, pada tahun berikutnya naik menjadi 8,23 %, dan terus meningkat menjadi 9,25

% di tahun 2009. Meninjau pertumbuhannya, laju pertumbuhan 2008 sebesar 6,48 %

dan meningkat dua kali lipat menjadi 12,99 % di tahun 2009. Hal ini dimungkinkan

dengan semakin kondusifnya stabilitas keamanan.

F. Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor perdagangan, hotel dan restoran sangat didominasi oleh subsektor

perdagangan besar dan eceran. Besarnya peranan perdagangan tidak terlepas faktor

letak Bireuen yang sangat strategis di titik persimpangan mobilitas manusia dan

barang dari arah timur (Medan, Langsa dan Lhoksuemawe) maupun arah barat (Gayo

dan Takengon) menuju Banda Aceh. Hampir seperempat dari perekonomian Bireuen

digerakan oleh subsektor ini, tercatat pada tahun 2009 subsektor ini berperan 23,71

%. Walaupun laju pertumbuhannya pada tahun 2009 sebesar 4,87 %, tidak sebesar

laju pertumbuhan tahun sebelumnya 6,35 %.

Sedangkan subsektor hotel dan subsektor restoran tidak terlalu berperan, hanya 0,05

% dan 0,56 % dari total produk domestik regional bruto Kabupaten Bireuen.

G. Pengangkutan dan Komunikasi

Kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi sepanjang tahun 2007-2009 berkisar

antara 9,57 % - 11,77 %. Penyumbang terbesar dari sektor ini adalah subsektor

pengangkutan terutama pengangkutan jalan raya, 9,07 % di tahun 2009. Sedangkan

subsektor pos dan komunikasi menyumbang 2,70 %.

30

Laju pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami fluktuatif, pada

tahun 2009 pertumbuhan sektor ini 16,66 persen. Percepatan pertumbuhan sektor ini

dipacu oleh angkutan jalan raya dengan pertumbuhan 18,82 persen.

H. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahan

Walaupun nilainya masih kecil, namun peranan sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan sepanjang tahun 2007-2009 mengalami peningkatan, kontribusi yang

diberikan antara 1,67 %- 1,89 %. Kegiatan subsektor bank merupakan penyumbang

terbesar dalam pembentukan sektor ini. Pada tahun 2009 subsektor ini menyumbang

0,93 persen dari PDRB Kabupaten Bireuen.

Laju pertumbuhan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pada tahun 2009

sebesar 5,42 %, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,44

%. Fluktuasi sektor ini sangat dipengaruhi subsektor bank.

I. Jasa – Jasa

Sektor ini dibagi menjadi 2 subsektor yaitu subsektor jasa pemerintahan umum dan

subsektor jasa swasta. Dari dua subsektor ini kegiatan subsektor jasa pemerintahan

lebih dominan dibandingkan jasa swasta.

Sektor jasa-jasa pada tahun 2009 mampu menggerakan perekonomian Bireuen

sebesar 9,23 %, dimana peranana sekor ini dari tahun ke tahun cukup stabil.

Kontribusi terbesar sektor ini disumbangkan oleh subsektor jasa pemerintahan umum

9,20 %, dan sisanya 0,03 % berasal dari subsektor jasa swasta.

Laju pertumbuhan sektor jasa-jasa cukup tinggi di tahun 2009, yaitu 12,87 %,

dimana sektor ini didongkrak oleh subsektor jasa pemerintahan umum dengan

pertumbuhan 12,88 %. Sedangkan pada tahun sebelumnya pertumbuhan sektor ini

sangat kecil, yaitu hanya 2,69 %.

5.3. Sosial Kependudukan

Penduduk merupakan modal utama dalam perencanaan. Perencanaan yang disusun

tidak mungkin berjalan atau diimplementasikan jika penduduk tidak dilibatkan.

31

Karena itulah dalam seluruh lingkup perencanaan, peran penduduk tidak mungkin

terabaikan.

5.3.1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data tahun 2010 diketahui jumlah penduduk Kabupaten Bireuen

sebanyak 359.032 jiwa. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten

Bireuen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV. Jumlah Penduduk

Kabupaten Bireuen Tahun 2010

No Kecamatan Luas Wilayah

(Km²)

Jumlah

Penduduk

1 Samalanga 156,22 24.034

2 Sp. Mamplam 218,49 21.093

3 Pandrah 89,33 7.509

4 Jeunieb 114,52 18.764

5 Peulimbang 64,15 9.330

6 Peudada 391,33 22.148

7 Juli 212,08 25.416

8 Jeumpa 69,42 28.390

9 Kota Juang 31,56 42.783

10 Kuala 23,72 15.100

11 Jangka 81,18 25.300

12 Peusangan 122,48 44.148

13 Peusangan Selatan 106,33 11.971

14 Peusangan Siblah Krueng 76,62 9.320

15 Makmur 66,53 13.295

16 Gandapura 36,15 20.857

17 Kuta Blang 41,1 19.574

Jumlah 1.901,21 359.032

Sumber: Bireuen Dalam Angka Tahun 2010

5.3.2. Laju Pertambahan Penduduk

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bireuen dipengaruhi oleh besarnya kelahiran,

kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar. Penduduk akan bertambah jumlahnya

jika ada bayi lahir dan penduduk yang datang, dan akan berkurang jumlahnya jika

ada penduduk yang mati dan meninggalkan wilayah Kabupaten Bireuen. Jumlah

penduduk Kabupaten Bireuen terus mengalami kenaikan sejak tahun 2004 sebanyak

350.609 jiwa sampai dengan tahun 2009 sebanyak 359.032 jiwa. Dengan laju

pertumbuhan penduduk rata-rata dari tahun 2004 – 2009 mengalami kenaikan

sebesar 0,48%. Data tersebut secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

32

Tabel V. Laju Pertumbuhan Penduduk

Kabupaten Bireuen 2004 - 2009

Tahun Jumlah Penduduk

(Jiwa)

Laju Pertumbuhan

Penduduk (%)

2004 350.609

2005 351.835 0,35

2006 354.763 0,83

2007 355.989 0,35

2008 357.218 0,35

2009 359.032 0,51

Rata-rata laju pertumbuhan 0,48 Sumber : Hasil Olah Data BPS

5.3.3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk kasar adalah jumlah penduduk per luas wilayah. Berdasarkan

tingkat kepadatan penduduk kasar, dengan luas Kabupaten Bireuen 1.901,21 km2

maka tingkat kepadatan penduduk mencapai 189 jiwa/km2. Wilayah yang memiliki

tingkat kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Kota Juang 1.356 jiwa/km2,

sedangkan kecamatan dengan kepadatan terendah adalah Kecamatan Peudada

sebesar 57 jiwa/km2.

Tabel VI. Jumlah Penduduk

Kabupaten Bireuen Tahun 2010

No Kecamatan Luas Wilayah

(Km²)

Jumlah

Penduduk

Kepadatan

Penduduk /Km²

1 Samalanga 156,22 24.034 154

2 Sp. Mamplam 218,49 21.093 97

3 Pandrah 89,33 7.509 84

4 Jeunieb 114,52 18.764 164

5 Peulimbang 64,15 9.330 145

6 Peudada 391,33 22.148 57

7 Juli 212,08 25.416 120

8 Jeumpa 69,42 28.390 409

9 Kota Juang 31,56 42.783 1.356

10 Kuala 23,72 15.100 637

11 Jangka 81,18 25.300 312

12 Peusangan 122,48 44.148 360

13 Peusangan Selatan 106,33 11.971 113

14 Peusangan Siblah Krueng 76,62 9.320 122

15 Makmur 66,53 13.295 200

16 Gandapura 36,15 20.857 577

17 Kuta Blang 41,1 19.574 476

Jumlah 1.901,21 359.032 189

Sumber: Bireuen Dalam Angka Tahun 2010

33

5.4. Kondisi Infrastruktur Jalan

Jenis, kondisi, kelas dan panjang jalan (km) di Kabupaten Bireuen pada tahun 2009

menurut data dari Badan Pusat Statistik sebagai berikut:

Tabel VII. Jenis, Kondisi, Kelas dan Panjang Jalan (Km)

Di Kabupaten Bireuen Tahun 2009

Jenis/Kondisi/Kelas

Status Jalan

Jalan Negara Jalan Provinsi Jalan Kabupaten

2008 2009 2008 2009 2008 2009

1 2 3 4 5 6 7

Jenis Permukaan

a. Aspal

b. Kerikil

c. Tanah

d. Tidak Terinci

72.80

-

-

-

72.80

-

-

-

35.80

-

-

-

35.80

-

-

-

392.40

274.25

210.21

-

424.30

230.56

222.00

-

Jumlah 72.80 72.80 35.80 35.80 876.86 876.86

Kondisi Jalan

a. Baik

b. Sedang

c. Rusak

d. Rusak Berat

67.00

5.80

-

-

67.00

5.80

-

-

29.50

0.80

1.80

3.70

29.50

0.80

-

5.50

166.71

311.28

100.74

298.13

198.61

292.12

98.00

288.13

Jumlah 72.80 72.80 35.80 35.80 876.86 876.86

Kelas Jalan

a. Kelas I

b. Kelas II

c. Kelas III

d. Kelas IIIA

e. Kelas IIIB

f. Kelas IIIC

g. Tidak Terinci

-

-

-

72.80

-

-

-

-

-

-

72.80

-

-

-

-

-

-

-

35.80

-

-

-

-

-

-

35.80

-

-

-

-

-

-

-

876.86

-

-

-

-

-

-

876.86

-

Jumlah 72.80 72.80 35.80 35.80 876.86 876.86

Sumber: Bireuen Dalam Angka 2010

34

5.4.1. Kondisi Jaringan Jalan Strategis Kabupaten

Sedangkan data jaringan jalan strategis kabupaten, yang berada di Kabupaten Bireuen sebagai berikut:

Tabel VIII. Jaringan Jalan Strategis Kabupaten Bireuen

No No.

Ruas Nama Ruas Jalan Kec. Yang dilalui

Panjang

Ruas

(Km)

Lebar

Ruas

(m)

Panjang Tiap Kondisi (km) Akses Ke

Jalan Ket. Baik Sedang

Rusak

Ringan

Rusak

Berat

N / P / K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 406 Keude Samalanga - Tanjungan Samalanga 3,50 6,0 3,50 - - - K

Akses ke

Kab Pijay

2 407 Kp.Meurah - Sp. Kandang Samalanga 6,00 3,5 1,00 - 5,00 - K

3 416 Sp.Mamplam - Keude Samalanga Simpang Mamplam 6,00 5,0 6,00 - - - K

4 396 Keude Jeunieb - Sp.Lhok Kulam Jeunieb 9,70 3,5 3,40 - - 1,90 K

3,0 1,50 0,30 - -

4,5 2,70 - - -

5 400 Sp. Nalan - Krueng Nalan Jeunieb 5,40 5,0 5,40 - - - K

6 393 Kd.Plimbang - Teupin Panah Plimbang 5,00 3,5 3,30 - - 1,70 K

7 389 Sp. Tambu - Sp. Pandrah Pandrah 13,00 5,0 13,00 - - - K

8 606 Peudada - Teupok Baroh Peudada 8,30 4,5 6,80 - 1,50 - K

9 343 Teupin Mane - Sarah Sirong Juli 11,00 5,0 2,90 - - 2,60 K

3,5 3,10 - - 1,40

10 350 Teupok Baroh - Lhok Awe Awe Jeumpa 8,00 4,0 8,00 - - - K

11 355 Cot Unoe - Lancok Kuala 4,25 5,0 1,25 - - - K

3,5 - - 3,00 -

35

12 311 Matang Glp.Dua - Jangka Jangka 8,20 5,0 8,20 - - - K

13 318 Jangka - Bugak Jangka 3,50 3,5 - - - 3,50 K

14 911 Sp. Bugeng - Cot Ara Jangka 1,80 5,0 1,80 - - - K

15 313 Matang Glp.Dua - Ulee Jalan Peusangan 8,60 5,0 - - - 4,50 K

3,5 - 4,10 - -

16 321 Cot Ijue - Jangka Peusangan 9,50 4,0 3,90 4,20 1,40 - K

17 323 Balee Seutuy - Lancok Peusangan 3,30 5,0 1,40 - - - K

3,5 - - - 1,90

18 332 Pante Baro - Lueng Daneun

Peusangan Siblah

Krueng 3,00 3,5 -

3,00 - - K

19 905 Lueng Daneun - Awe Geutah

Peusangan Siblah

Krueng 7,20 3,5 7,20 - - - K

20 301 Leubu - Ulee Gle Makmur 7,50 3,5 - - - 7,50 K

21 339 Krueng Tingkeum - Pante Baro Kuta Blang 3,40 4,0 3,40 - - - K

22 276 Kd.Geurugok - SP. Cot Baroh Gandapura 6,80 3,5 - - - 6,80 K

Total 142,95

87,75 11,60 10,90 31,80

Sumber: Bappeda Kabupaten Bireuen 2011

36

BAB VI. ANALISIS

6.1. Analisis

Menurut Hagget dalam Bintarto (1983), masalah interaksi keruangan menjadi

perhatian dalam geografi sejak tahun 1850-an dan orang yang pertama menggunakan

gravitasi ini adalah E.J. Ravenstein dalam studinya mengenai hukum migrasi dalam

tahun 1885 dan 1889. Hasil penelitiaannya menunjukkan bahwa jumlah migran yang

masuk ke suatu kota dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk kota yang

didatangi, besarnya jumlah penduduk tempat asal migran, dan jarak antara kota asal

dengan kota yang dituju. Selanjutnya, dalam tahun 1929 model gravitasi diterapkan

dalam studi geografi pemasaran dan studi transportasi. Model gravitasi yang

didasarkan pada hukum Issac Newton berbunyi “ dua masa yang berdekatan akan

saling tarik menarik dan daya tarik masing – masing massa adalah sebanding dengan

bobotnya” telah banyak diterapkan pada masa sekarang dalam hubungannya dengan

masalah interaksi, masalah perpindahan/migrasi penduduk, masalah pemilihan

lokasi, dan lain – lain.

Menurut Ravenstein dalam Tarigan (2005), model gravitasi ini pada mulanya

digunakan untuk menghitung banyaknya kendaraan (trip) antara satu tempat dengan

tempat lainnya yang berada dalam satu sistem (saling berhubungan dimana

perubahan pada salah satu subwilayah akan berpengaruh pada subwilayah yang lain).

Rumus dasar untuk menghitung banyaknya perjalanan (trip) antara Pi dan Pj, yaitu

trip yang berasal dari daerah i dan memilih tujuan daerah j adalah:

Keterangan: Tij = banyaknya trip dari subwilayah i ke subwilayah j

K = konstanta/rata-rata perjalanan per penduduk

Pi = penduduk subwilayah i

Pj = penduduk subwilayah j

P = total penduduk di wilayah tersebut

Tetapi rumus di atas terlalu sederhana, karena tidak memperhatikan faktor jarak.

Semakin jauh jarak antara dua tempat, maka semakin rendah daya tariknya. Jadi, Pj/P

harus dilengkapi menjadi:

k. Pi.Pj

Tij = --------

P

37

Dimana Dij adalah jarak antara i dengan j

Selain dianggap bahwa makin jauh jarak itu maka daya tariknya menurun secara

drastis, bukan proporsional. Oleh sebab itu, rumus di atas perlu diubah menjadi:

Dengan asumsi b ≥ 1

Maka selengkapnya rumus tersebut adalah

Rumus di atas dapat disempurnakan karena pada suatu wilayah, K dan P adalah

konstanta, jadi apabila kita sederhanakan K/P = G rumus di atas berubah menjadi:

Rumus di atas hanya menggambarkan reaksi antara subwilayah i dengan salah satu

subwilayah lain. Kita bisa menulis reaksi antara subwilayah i dengan subwilayah 1,

yaitu Ti1, subwilayah i dengan subwilayah 2, yaitu Ti2 dan seterusnya.

Pi/P

-----

Dij

Pi/P

----------

Dijb

Pi.Pj

Tij =K ----------

P

---------

Dijb

Pi.Pj

Tij =G ----------

Dijb

38

Tabel IX. Analisa Keterkaitan Ekonomi Antara

Ibukota Kabupaten Dengan Kecamatan Sekitar

Keterkaitan Jarak

(km) Interaksi Persentase Kekuatan

Kota Juang – Jeumpa 4 75,91 31,8% Kuat

Kota Juang – Juli 12 7,55 3,2% Sedang

Kota Juang – Kuala 3 71,78 30,1% Kuat

Kota Juang – Peusangan 10 18,89 7,9% Kuat

Kota Juang – Peudada 12 6,58 2,8% Sedang

Kota Juang – Peulimbang 16 1,56 0,7% Sedang

Kota Juang – Jeunieb 20 2,01 0,8% Sedang

Kota Juang – Pandrah 23 0,61 0,3% Sedang

Kota Juang - Sp. Mamplam 28 1,15 0,5% Sedang

Kota Juang – Samalanga 36 0,79 0,3% Sedang

Jeumpa – Juli 16 2,82 1,2% Sedang

Jeumpa – Kuala 7 8,75 3,7% Sedang

Jeumpa – Peusangan 14 6,39 2,7% Sedang

Jeumpa – Peudada 8 9,82 4,1% Sedang

Jeumpa – Peulimbang 12 1,84 0,8% Sedang

Jeumpa – Jeunieb 16 2,08 0,9% Sedang

Jeumpa – Pandrah 19 0,59 0,2% Sedang

Jeumpa - Sp. Mamplam 24 1,04 0,4% Sedang

Jeumpa – Samalanga 32 0,67 0,3% Sedang

Juli – Kuala 15 1,71 0,7% Sedang

Juli – Peusangan 22 2,32 1,0% Sedang

Juli – Peudada 24 0,98 0,4% Sedang

Juli – Peulimbang 28 0,30 0,1% Sedang

Juli – Jeunieb 32 0,47 0,2% Sedang

Juli – Pandrah 35 0,16 0,1% Sedang

Juli - Sp. Mamplam 40 0,34 0,1% Sedang

Juli – Samalanga 48 0,27 0,1% Sedang

Kuala – Peudada 15 1,49 0,6% Sedang

Kuala – Peulimbang 19 0,39 0,2% Sedang

Kuala – Jeunieb 23 0,60 0,3% Sedang

Kuala – Pandrah 26 0,17 0,1% Sedang

Kuala - Sp. Mamplam 31 0,33 0,1% Sedang

Kuala – Samalanga 39 0,24 0,1% Sedang

Peusangan – Kuala 13 3,94 1,7% Sedang

Peusangan – Peudada 32 0,95 0,4% Sedang

Peusangan – Peulimbang 26 0,61 0,3% Sedang

Peusangan – Jeunieb 30 0,92 0,4% Sedang

Peusangan – Pandrah 33 0,30 0,1% Sedang

Peusangan - Sp. Mamplam 38 0,64 0,3% Sedang

Peusangan – Samalanga 46 0,50 0,2% Sedang

39

Pengkategorian

Interaksi

nilai > rata-rata + 1 sd

= kuat

rata2 - 1 sd < nilai < rata2 + 1 sd = sedang

nilai < rata2 - 1 sd

= lemah

Standar Deviasi 16,19

Rata- Rata

5,96

rata2 + 1 sd

22,15

rata2 - 1 sd -10,23

Dari hasil perhitungan menggunakan teori gravitasi untuk mengambarkan keterkaitan

pergerakan manusia, barang, ekonomi, serta keterkaitan antara wilayah kecamatan

yang satu dengan kecamatan yang lain, dengan menetapkan bahwa Kecamatan Kota

Juang, ibukota Kabupaten Bireuen sebagai pusat perdagangan regional dan

Kecamatan Peusangan dengan Matanggeulumpang Dua sebagai ibukota yang

merupakan pusat perdagangan di wilayah timur Kabupaten Bireuen, didapat bahwa:

1. Hubungan ( interaksi ) yang kuat antara Kecamatan Kota Juang dengan

Kecamatan Kuala dan Kecamatan Peusangan. Hal ini dikarenakan oleh faktor

jarak tempuh yang dekat serta infrastruktur jalan yang membaik.

2. Hubungan ( interaksi ) yang sedang antara Kecamatan Kota Juang dengan

kecamatan-kecamatan lain yang masih berada di wilayah Kabupaten Bireuen.

Faktor utama yang mempengaruhi ini adalah jarak tempuh yang memakan waktu

lebih lama.

Tabel X. Analisa Keterkaitan Ekonomi Antara

Ibukota Kecamatan Peusangan Dengan Kecamatan Sekitar

Keterkaitan Jarak (km) Interaksi Persentase Kekuatan

Peusangan – Jangka 6 31,03 27,6% Kuat

Peusangan – Makmur 19 1,63 1,4% Sedang

Peusangan - P. Selatan 7 10,79 9,6% Sedang

Peusangan - P. Sb. Krueng 8 6,43 5,7% Sedang

Peusangan – Gandapura 13 5,45 4,8% Sedang

Peusangan - Kuta Blang 7 17,64 15,7% Kuat

Jangka – Makmur 25 0,54 0,5% Sedang

Jangka - P. Selatan 13 1,79 1,6% Sedang

Jangka - P. Sb. Krueng 14 1,20 1,1% Sedang

Jangka – Gandapura 29 0,63 0,6% Sedang

Jangka - Kuta Blang 7 10,11 9,0% Sedang

Makmur - P. Selatan 26 0,24 0,2% Sedang

Makmur - P. Sb. Krueng 27 0,17 0,2% Sedang

40

Makmur – Gandapura 6 7,70 6,8% Sedang

Makmur - Kuta Blang 12 1,81 1,6% Sedang

P. Selatan - P. Sb. Krueng 15 0,50 0,4% Sedang

P. Selatan – Gandapura 14 1,27 1,1% Sedang

P. Selatan - Kuta Blang 10 2,34 2,1% Sedang

Gandapura - Kuta Blang 6 11,34 10,1% Sedang

Sumber : Olah Data

Pengkategorian

Interaksi

nilai > rata-rata + 1 sd

= kuat

rata2 - 1 sd < nilai < rata2 + 1 sd = sedang

nilai < rata2 - 1 sd

= lemah

Standar Deviasi 7,83

Rata- Rata

5,93

rata2 + 1 sd

13,75

rata2 - 1 sd -1,90

Dari hasil perhitungan keterkaitan ekonomi antara wilayah kecamatan yang satu

dengan kecamatan yang lain, dengan menetapkan bahwa Kecamatan Peusangan

dengan Matanggeulumpang Dua sebagai ibukota yang merupakan pusat perdagangan

di wilayah timur Kabupaten Bireuen, didapat bahwa:

1. Hubungan ( interaksi ) yang kuat antara Kecamatan Peusangan dengan

Kecamatan Jangka dan Kecamatan Kuta Blang. Hal ini dikarenakan oleh faktor

jarak tempuh yang dekat serta infrastruktur jalan yang membaik.

2. Hubungan ( interaksi ) yang sedang antara Kecamatan Peusangan dengan

kecamatan-kecamatan lain yang masih berada di wilayah Kabupaten Bireuen.

Faktor utama yang mempengaruhi ini adalah jarak tempuh yang memakan waktu

lebih lama.

41

Gambar I. Interaksi Antar Wilayah Perkotaan Bireuen

42

BAB VII. STRATEGI, KEBIJAKAN dan

RENCANA PENGEMBANGAN

7.1. Strategi

Untuk mempercepat pencapaian pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh di

Kabupaten Bireuen maka ditempuh beberapa strategi pembangunan selama beberapa

tahun mendatang. Strategi ini merupakan cara yang dianggap tepat dan sesuai dengan

kondisi kekinian yang sedang dan diperkirakan akan dihadapi oleh Kabupaten

Bireuen. Keseluruhan strategi ini dikelompokkan menurut bidang-bidang yang ada

yaitu:

A. Bidang Ekonomi

Strategi pembangunan yang tepat dalam mempercepat pengembangan Kawasan

Strategis Cepat Tumbuh dalam bidang ekonomi antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas lapangan usaha ekonomi, khususnya yang berbasis

sumberdaya lokal untuk menghasilkan nilai tambah (value added) yang

tinggi;

2. Memperkuat struktur ekonomi dengan memajukan sektor sekunder (industri

pengolahan) yang dapat meningkatkan nilai tambah sektor primer

(pertanian);

3. Menyediakan prasarana yang memadai di sektor pertanian;

4. Melanjutkan penyediaan sarana produksi di sektor pertanian;

5. Mengembangkan produktivitas di sektor pertanian, terutama tanaman

pangan, perikanan, dan peternakan;

6. Memfasilitasi petani/nelayan/peternak/pekebun dan para pelaku usaha

industri (kecil/rumah tangga dan menengah) dalam memperoleh akses kredit

dan bantuan permodalan usaha;

7. Memperbanyak penyuluhan kepada para petani/nelayan/peternak/pekebun

dan membina kelembagaan usaha tani;

8. Meningkatkan ketersediaan bahan pangan protein hewani dan hasil ternak;

9. Memberikan pelatihan keterampilan/keahlian bagi pengrajin atau pelaku

usaha industri mikro, kecil/industri rumah tangga, dan menengah;

10. Membuka dan mengembangkan pasar bagi produk-produk hasil pertanian

dan industri kecil/industri rumah tangga;

43

11. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan

(bisnis), termasuk kawasan strategis;

12. Melanjutkan pembinaan sentra-sentra industri yang potensial dan prospektif;

13. Membangun pusat informasi harga berbagai produk pertanian dan industri

yang berpotensi ekspor;

14. Membangun balai latihan kerja sebagai jalur pendidikan khusus dan

profesional untuk pelatihan keterampilan/keahlian tenaga kerja lokal;

15. Menyediakan informasi profil dan peluang investasi yang prospektif bagi

calon investor;

16. Mempermudah birokrasi dan prosedur pelayanan bagi setiap rencana

penanaman modal;

17. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan operasi dunia usaha (bisnis)

yang kompetitif dan sehat; dan

B. Bidang Sosial

Dibidang sosial strategi pembangunan yang ditempuh dalam rangka mendukung

pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan memperbaiki prasarana dan sarana pendidikan mulai

jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi;

2. Memberi kemudahan dan bantuan beasiswa serta peralatan sekolah bagi

anggota masyarakat yang tidak mampu atau rentan putus sekolah;

3. Melatih para guru sesuai bidang keilmuannya dan membina kemampuan

manajerial para pengelola pendidikan sesuai tuntutan manajemen berbasis

sekolah;

4. Memberikan kesempatan dan bantuan beasiswa bagi para guru yang berminat

melanjutkan pendidikan, baik pendidikan formal (gelar) maupun pendidikan

informal (non gelar);

5. Meningkatkan jalinan komunikasi antar forum dan wadah profesi tenaga

pendidikan yang ada di daerah;

6. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi budaya dan pola hidup sehat dan

bersih di kalangan aparatur pemerintah, siswa/murid sekolah, santri

dayah/pesantren, dan anggota masyarakat;

7. Memberikan pelatihan kecakapan keterampilan dan pembinaan wawasan

kebangsaan bagi para pemuda;

44

8. Mendata jumlah penduduk secara tepat dan menata administrasi

kependudukan;

9. Meningkatkan keterampilan anggota masyarakat usia produktif di perdesaan;

10. Meningkatkan keterampilan bagi kaum perempuan di perdesaan; dan

11. Menyediakan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

C. Bidang Prasarana

Untuk mendukung usaha pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di

Kabupaten Bireuen, strategi pembangunan dibidang infrastruktur yang ditempuh

sebagai berikut:

1. Membangun dan merehabilitasi prasarana jalan dan jembatan yang dapat

membuka isolasi wilayah dan memudahkan aksesibilitas/mobilitas orang atau

barang/jasa;

2. Membangun/menyediakan prasarana jaringan irigasi yang baik dan merata,

khususnya di wilayah-wilayah pertanian yang potensial;

3. Menyediakan dan mengembangkan sarana air bersih bagi kebutuhan rumah

tangga, permukiman, usaha industri, dan lainnya yang merata di seluruh

kecamatan;

4. Membangun prasarana pengaman bagi daerah-daerah kawasan pantai dari

ancaman siklus abrasi air laut;

5. Membangun tanggul pengaman di sepanjang DAS (daerah aliran sungai)

berikut kawasan-kawasan yang rawan ancaman bencana banjir;

6. Membangun prasarana/sarana penanganan air limbah, khususnya di kawasan-

kawasan rencana pengembangan usaha industri dan permukiman di

perkotaan; dan

7. Membangun fasilitas umum/publik, termasuk ruang terbuka hijau, taman

bermain, dan lainnya yang memadai dan dapat diakses oleh seluruh

masyarakat.

D. Bidang Agama

1. Membangun dan memperbaiki prasarana, sarana, dan fasilitas sekolah-

sekolah agama dan pesantren/dayah;

2. Membangun dan membina perpustakaan umum islami di semua kecamatan;

45

3. Memfasilitasi forum koordinasi, komunikasi, dan konsultasi, baik secara

kelembagaan (antar lembaga-lembaga sosial keagamaan yang ada) maupun

antar personal (ulama, teungku dayah, pemuka masyarakat, dan elemen

lainnya);

4. Memberdayakan lembaga kemukiman dan perangkat mukim;

E. Bidang Pemerintahan

1. Meningkatkan konsultasi dan komunikasi antara jajaran eksekutif dan jajaran

legislatif (DPR Kabupaten);

2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah mulai dari jenjang

pemerintahan kabupaten, kecamatan, hingga gampong (desa);

3. Mengefektifkan proses penyusunan kebijakan dan program/kegiatan

pembangunan sesuai potensi dan permasalahan kekinian yang dihadapi;

4. Membangun konsistensi dalam proses implementasi dokumen-dokumen

perencanaan daerah, terutama RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah), Renstra SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah), RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), dan dokumen-

dokumen perencanaan lainnya;

5. Mengefektifkan wadah musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari

tingkat gampong (desa), kecamatan, hingga tingkat kabupaten;

6. Meningkatkan peran lembaga mukim didalam proses pemberdayaan

masyarakat sesuai dengan kewenangannya;

7. Meningkatkan peran dinas/instansi sesuai tupoksi yang diemban serta

mengefektifkan koordinasi antar dinas/instansi teknis dan terkait dalam

implementasi kebijakan dan program/kegiatan;

8. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan keuangan daerah;

9. Mengadakan pelatihan-pelatihan teknis keuangan bagi para pengelola

keuangan daerah;

10. Membangun kerjasama dan komunikasi dengan pemerintah daerah, baik

antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh maupun dengan kabupaten/kota di luar

Provinsi Aceh; dan

11. Membangun sistim informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk

sistim administrasi dan kearsipan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat

(stakeholders).

46

F. Bidang Hukum, Keamanan dan Ketertiban

1. Menerapkan sanksi hukum yang tegas, adil, dan konsisten bagi setiap

pelanggar hukum;

2. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi produk-produk hukum (Undang-

undang, Qanun, Keputusan Pemerintah, dan lainnya) kepada anggota

masyarakat;

3. Meningkatkan kerjasama, koordinasi, dan komunikasi antar lembaga dan

aparatur penegak hukum dan keamanan/ketertiban di daerah, termasuk antar

aparatur dengan tokoh-tokoh dan elemen masyarakat;

4. Membangun komunikasi dan silaturrahmi antar seluruh komponen

masyarakat, serta menumbuhkan sikap saling percaya dan bertoleransi satu

sama lain;

5. Mencegah dan mengatasi berbagai aktivitas kriminal yang dapat meresahkan

ketertiban dan ketenteraman masyarakat;

7.2. Kebijakan

Kebijakan ini dijadikan acuan oleh setiap SKPK (Satuan Kerja Perangkat

Kabupaten) didalam merancang dan menetapkan program/kegiatan sesuai dengan

tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang diemban oleh masing-masing SKPD di jajaran

Pemerintah Kabupaten Bireuen. Kebijakan yang diarahkan untuk masing-masing

bidang tersebut adalah sebagai berikut :

A. Bidang Ekonomi

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan

kapasitas sektor-sektor ekonomi dalam menghasilkan nilai tambah (value

added);

2. Membangun dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana produksi yang

memadai di sektor pertanian, terutama sub-sub sektor yang selama ini

menjadi penghasil nilai tambah ekonomi yang menonjol bagi perekonomian

daerah, yaitu tanaman pangan, peternakan, dan perikanan, disamping

perkebunan;

3. Menyediakan prasarana dan sarana dasar yang memungkinkan tumbuh dan

berkembangnya usaha-usaha industri kecil/rumah tangga dan industri

menengah, termasuk industri dasar guna mempercepat proses pengembangan

kawasan industri di kabupaten ini;

47

4. Mengembangkan kemampuan ketahanan pangan daerah guna menjamin

ketersediaan pangan yang memadai bagi kebutuhan daerah, termasuk

jangkauan oleh kelompok masyarakat yang rentan pangan (kaum miskin);

5. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan/keahlian para pelaku usahatani

(petani, nelayan/petambak, peternak, dan pekebun) dan pelaku usaha industri

(perajin) yang disertai dengan upaya menyediakan kemudahan akses bagi

mereka untuk memperoleh permodalan, bantuan teknologi tepat guna,

manajemen, dan bimbingan/pendampingan;

6. Memperkuat kapasitas kelembagaan pelaku usahatani (kelompok tani,

kelompok nelayan, keujruen blang, panglima laot, dan lainnya) dan

kelembagaan pelaku usaha industri (kelompok perajin dan

perhimpunan/asosiasi lainnya);

7. Meningkatkan upaya pemeliharaan kelestarian hutan berikut ekosistemnya

melalui pencegahan tindakan perambahan hutan, diikuti dengan peningkatan

kesadaran dan kepedulian anggota masyarakat serta pengelolaan hutan yang

berkelanjutan;

8. Mengembangkan sistim pengawasan yang efektif dalam penertiban dan

pengendalian aktivitas-aktivitas rakyat yang berpotensi merusak lingkungan,

terutama di sektor pertambangan;

9. Menjamin ketersediaan layanan kebutuhan dasar yang menunjang kelancaran

aktivitas ekonomi masyarakat seperti listrik, air bersih, telekomunikasi, dan

lainnya;

10. Mengembangkan kerjasama dan membangun komunikasi antar pelaku usaha

dan antar asosiasi-asosiasi yang ada dalam rangka memperkuat posisi tawar

dalam aktivitas perdagangan (bisnis);

11. Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga ekonomi yang ada didalam

masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan;

12. Meningkatkan koordinasi antar lembaga-lembaga teknis yang ada dan terkait

langsung dengan pembangunan ekonomi, terutama yang berkenaan dengan

pembinaan usahatani dan usaha industri di daerah ini;

13. Mengembangkan aktivitas ekspor dengan memanfaatkan potensi sumberdaya

lokal yang memiliki keunggulan dan berdaya saing di pasaran nasional dan

internasional, terutama produk-produk pertanian dan UMKM (usaha mikro,

48

kecil, dan menengah), disamping juga memanfaatkan prasarana transportasi

(pelabuhan laut dan pelabuhan udara) yang ada di daerah;

14. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah (kapasitas fiskal) daerah melalui

peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber keuangan yang ada,

disamping penggalian sumber-sumber keuangan baru yang ada di daerah,

dalam rangka memperkecil ketergantungan keuangan daerah yang dominan

pada dana perimbangan; dan

15. Meningkatkan arus penanaman modal (investasi), baik dari investor

lokal/domestik maupun investor asing (penanaman modal asing) melalui

penyediaan informasi investasi yang memadai serta penciptaan iklim

investasi yang kondusif.

B. Bidang Sosial

1. Menyediakan prasarana dan sarana pendidikan yang memadai mulai jenjang

pendidikan dasar, menengah, hingga jenjang pendidikan tinggi;

2. Memberikan akses dan pemerataan layanan pendidikan yang terjangkau bagi

semua anggota masyarakat sejak usia dini hingga usia wajib belajar;

3. Meningkatkan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta

mengembangkan efektivitas manajemen berbasis sekolah;

4. Mengembangkan kerjasama dan meningkatkan koordinasi antar lembaga dan

menurut jenjang kependidikan, baik lembaga pendidikan formal maupun

lembaga pendidikan non formal yang ada di daerah

5. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana kesehatan yang berkualitas

dan merata serta mudah dijangkau oleh semua anggota masyarakat, termasuk

kalangan tidak mampu (miskin);

6. Menyediakan sanitasi dasar yang memadai dan dapat dinikmati oleh semua

lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan;

7. Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan (medis dan non medis) yang

bermutu dan merata di seluruh kecamatan;

8. Meningkatkan kualitas pemuda dan menyediakan sarana bagi aktivitas

kepemudaan yang memadai dalam rangka pembinaan nilai-nilai intelektual

dan prestasi;

9. Mengembangkan sistim administrasi kependudukan yang andal dan akurat;

49

10. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berada di

perdesaan sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan

daerah;

11. Meningkatkan kualitas kaum perempuan dan menyediakan akses bagi

perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah, termasuk

dalam jajaran eksekutif, legislatif, dan kegiatan publik lainnya;

12. Meningkatkan perlindungan bagi kaum perempuan dengan menumbuhkan

kesadaran masyarakat untuk menghindari kekerasan terhadap perempuan dan

anak-anak; dan

13. Mengembangkan pelayanan sosial dasar yang dapat diakses oleh masyarakat

miskin.

C. Bidang Prasarana

1. Meningkatkan penyediaan prasarana (infrastruktur) transportasi yang

memadai sehingga memudahkan aksesibilitas wilayah dan mobilitas orang

atau barang/jasa;

2. Menyediakan ketersediaan jaringan prasarana berikut sistim pengelolaan air

baku yang baik dan merata untuk dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat

pengguna air;

3. Mengupayakan jaminan pemenuhan kebutuhan air bersih yang mencukupi

bagi kebutuhan rumah tangga, permukiman, usaha industri, dan lainnya;

4. Membangun prasarana bagi keperluan perlindungan daerah-daerah kawasan

pantai dari ancaman siklus abrasi air laut;

5. Mencegah terjadinya ancaman banjir dan bencana alam lainnya melalui

pembangunan prasarana yang baik serta peningkatan kesiagaan dini dan

pengembangan sistim pengendalian yang dapat memperkecil risiko bencana

bagi masyarakat, baik untuk mereka yang berada di sepanjang DAS (daerah

aliran sungai) maupun di kawasan-kawasan lain yang rawan ancaman

bencana;

6. Meningkatkan penanganan air limbah yang efektif, terutama di kawasan-

kawasan usaha industri dan permukiman yang berada di perkotaan;

50

7. Membangun perumahan dan permukiman serta pertokoan dengan lingkungan

yang sehat dan teratur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah

ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum; dan

8. Mengembangkan fasilitas umum/publik yang memadai dan dapat diakses

oleh seluruh masyarakat.

D. Bidang Pemerintahan

1. Memperkuat hubungan kemitraan antara jajaran eksekutif dan jajaran

legislatif (DPR Kabupaten) dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan

tugas-tugas pemerintahan daerah;

2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan berikut ketersediaan

dokumen dan keakuratan data/informasi perencanaan pembangunan dalam

rangka memantapkan formulasi kebijakan dan program/kegiatan yang akan

diimplementasikan;

3. Meningkatkan kesenjangan pembangunan antar wilayah/kecamatan guna

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya melalui efektivitas penerapan

perencanaan yang partisipatif;

4. Memperkuat kapasitas lembaga-lembaga teknis sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya dengan berpedoman dalam pelaksanaannya pada dokumen

perencanaan daerah yang telah disepakati dan berkekuatan hukum;

5. Mengembangkan kapasitas dan meningkatkan profesionalisme/ keterampilan

sumber daya aparatur penyelenggara pemerintahan daerah, termasuk

kompetensi staf/tenaga honorer;

6. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa berikut kelembagaan

desa yang ada;

7. Meningkatkan sistim pengawasan yang mampu mencegah terjadinya

penyalahgunaan wewenang dan kasus-kasus KKN (kolusi, korupsi, dan

nepotisme);

8. Meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan konsultasi yang efektif antar

dinas/instansi teknis dan terkait dalam memantapkan sinkronisasi dan

efektivitas implementasi kebijakan dan program/kegiatan;

9. Memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk kapasitas

dinas/instansi dan kualitas sumberdaya aparatur pengelolanya;

51

10. Meningkatkan hubungan kerjasama antar pemerintah daerah, baik di dalam

maupun di luar lingkup Provinsi Aceh;

11. Menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui

media yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat (stakeholders); dan

12. Menyediakan sistim administrasi dan teknologi kearsipan yang memadai

berikut kemudahan aksesnya oleh mereka yang berkepentingan.

E. Bidang Agama

1. Mengembangkan kualitas prasarana dan sarana pada lembaga pendidikan

keagamaan (seperti sekolah-sekolah agama, pesantren, Taman Pendidikan Al-

Quran, dan balai-balai pengajian) dan lembaga sosial keagamaan yang

berperan didalam pembinaan ummat (seperti majelis taklim, badan dakwah,

PHBI, perhimpunan ulama, remaja masjid, dan lainnya);

2. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana peribadatan sebagai pusat

pengembangan syiar dan syariat Islam di seluruh wilayah, baik yang ada di

tingkat kecamatan maupun perdesaan;

3. Meningkatkan peran para ulama, umara, pemuka masyarakat, dan guru

pengajian, serta para kepala keluarga dalam pelaksanaan syariat Islam,

termasuk pembinaan budi pekerti dan sifat keteladanan dalam masyarakat;

4. Membangun koordinasi, komunikasi, dan konsultasi yang efektif, baik secara

kelembagaan (antar lembaga-lembaga sosial keagamaan yang ada) maupun

antar personal (ulama, teungku dayah, pemuka masyarakat, dan elemen

lainnya) dalam rangka meningkatkan efektivitas pengembangan syiar dan

syariat Islam; dan

F. Bidang Hukum, Keamanan, dan Ketertiban

1. Menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan semua elemen masyarakat;

2. Memperkuat implementasi produk-produk hukum secara konsisten dan tanpa

diskriminasi;

3. Membantu menyediakan prasarana dan sarana yang memadai pada lembaga-

lembaga penegak hukum dan keamanan/ ketertiban, serta meningkatkan

kualitas sumberdaya aparatur penegak hukum;

52

4. Mengembangkan koordinasi dan komunikasi yang efektif antar lembaga dan

aparat penegak hukum dan keamanan/ketertiban di daerah;

5. Memperkukuh hubungan persaudaraan antar elemen masyarakat, termasuk

dengan mantan anggota GAM, TNI/Polri, dan elemen masyarakat lainnya,

serta mencegah terjadinya konflik antar elemen masyarakat;

6. Menumbuh-kembangkan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat dalam

rangka membangun ketahanan nasional yang kuat;

7. Menumbuhkan ketahanan dan daya tangkal masyarakat terhadap berbagai

aktivitas illegal dan kriminal yang membahayakan kehidupan pribadi,

keluarga, masyarakat, dan Negara; dan

8. Mengembangkan pendidikan politik masyarakat, baik melalui jalur

pendidikan maupun dengan pemberian kesempatan berpartai maupun

partisipasi berpolitik.

7.3. Rencana Pengembangan

Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh terdiri dari 11 (sebelas )

kawasan budidaya yang tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan yang berada di

wilayah Kabupaten Bireuen. Adapun kawasan-kawasan tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Kawasan budi daya ternak besar di Kecamatan Samalanga

2. Kawasan handal Pelabuhan Teupin Jalo di Kecamatan Simpang Mamplam

3. Kawasan industri Bireuen di Kecamatan Simpang Mamplam dan Kecamatan

Pandrah

4. Kawasan budi daya ikan laut di Kecamatan Simpang Mamplam dan Kecamatan

Pandrah

5. Kawasan pengembangan Kakao di Kecamatan Peulimbang

6. Kawasan produksi padi di Kecamatan Peudada

7. Kawasan pelabuhan perikanan Peutetapa di Kecamatan Peudada

8. Kawasan Perdagangan Bireuen

9. Kawasan budi daya perikanan di Kecamatan Jangka

10. Kawasan budi daya perikanan laut Mon Klayu di Kecamatan Gandapura

11. Kawasan peternakan terpadu di Kecamatan Gandapura

53

Gambar II: Sebaran Kawasan Stratgeis Cepat Tumbnuh Kab. Bireuen

54

BAB VIII. INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN

Indikasi program pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten

Bireuen harus sejalan dengan program-program Bupati/Wakil Bupati Kabupaten

Bireuen yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2007-

2012). Keseluruhan indikasi program pengembangan yang nantinya akan menjadi

program prioritas akan ditindaklanjuti implementasinya oleh Satuan Perangkat Kerja

Kabupaten (SKPK) dalam jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) masing-masing termasuk program-

program yang bersifat lintas SKPK dan kewilayahan.

Kendati demikian, keberhasilan di dalam mengimplementasikan keseluruhan

program tersebut terdapat beberapa faktor yang terpenting antara lain:

1. Tersedianya anggaran (biaya) yang memadai

2. Adanya dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia atau sumber daya

alam

3. Kondusifnya suatu daerah, baik secara politik dan keamanan, maupun sosial

ekonomi.

Adapun program-program prioritas pembangunan Kabupaten Bireuen selama tahun

2007-2012, menurut masing-masing kelompok bidang adalah sebagai berikut :

A. Bidang Ekonomi

Dibidang ekonomi, program-program prioritas pembangunan yang akan

diimplementasikan adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

2. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;

3. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;

4. Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial;

5. Pengembangan Budidaya Perikanan;

6. Pengembangan Perikanan Tangkap;

7. Pembinaan Usaha Pertanian dan Perikanan;

8. Peningkatan Ketahanan Pangan;

9. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perikanan

10. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;

55

11. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;

12. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri (Usaha Kecil, Menengah,

dan Besar);

13. Pengembangan Kawasan Tertinggal;

14. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan;

15. Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

16. Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah; dan

17. Pengembangan dan Penertiban Aset Daerah.

B. Bidang Sosial

Dibidang sosial, program-program prioritas pembangunan Pemerintah

Kabupaten Bireuen untuk kurun waktu 2007-2012 adalah sebagai berikut :

Sektor Pendidikan :

1. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;

2. Rekonstruksi dan Rehabilitasi Gedung Sekolah;

3. Pengembangan Alat-alat Laboratorium;

4. Pemberdayaan Perguruan Tinggi Agama Islam Al-Muslim;

5. Pemberdayaan Universitas Al-Muslim;

6. Pemberdayaan Sekolah Tinggi Al-Aziziyah Samalanga;

7. Peningkatan Sumberdaya Manusia;

8. Pendidikan Non Formal; dan

9. Pendidikan Anak Usia Dini.

Sektor Kesehatan :

1. Obat dan Perbekalan;

2. Pengembangan dan Perluasan Rumah Sakit;

3. Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya; dan

4. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.

56

C. Bidang Prasarana (Infrastruktur)

Dibidang prasarana (infrastruktur), program-program prioritas pembangunan

adalah :

1. Pembangunan Jalan dan Jembatan;

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;

3. Peningkatan Pelayanan Angkutan;

4. Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumberdaya

Air Lainnya;

5. Pengembangan Pelabuhan Laut;

6. Penanggulangan Bencana Alam

7. Penataan Ruang, Wilayah, Kota, dan Gampong;

8. Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh; dan

9. Pengembangan Infrastruktur Pedesaan.

D. Bidang Pemerintahan :

Dibidang pemerintahan, program-program prioritas pembangunan selama

periode tahun 2007-2012 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong;

3. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong; dan

4. Peningkatan Kesejahteraan Aparatur.

E. Bidang Agama

Dibidang ini, program-program prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Prasarana dan Sarana Ibadah;

2. Peningkatan Pengkajian Hukum-Hukum Islam;

3. Pembinaan Dayah;

4. Pembinaan Mental Ummat;

5. Peningkatan Peran Ulama dan Umara;

6. Pembinaan Baca Al-Quran;

7. Pemberdayaan Guru Dayah dan Imam;

57

F. Bidang Hukum, Keamanan, dan Ketertiban :

Untuk bidang hukum, keamanan, dan ketertiban, program-program prioritas

pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Supremasi Hukum;

2. Pelaksanaan dan Penegakan Hak Asasi Manusia;

3. Peningkatan Pelayanan Hukum; dan

4. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

58

BAB IX. PENUTUP

Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten

Bireuen Tahun 2011 ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah, pelaku

usaha, dalam mewujudkan pembangunan yang merata, masyarakat sejahtera,

mandiri, mengentaskan kemiskinan, dan membuka keterisoliran daerah-daerah

terpencil yang kesemuanya itu untuk menuju Kabupaten Bireuen yang maju dan

mandiri.