disampaikan oleh : drs. setyo heriyanto, mm filekedaulatan politik dan ekonomi indonesia melalui...
TRANSCRIPT
S O S I A L I S A S I
UU NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG PERKOPERASIAN
Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM
Disampaikan Oleh :
Drs. Setyo Heriyanto, MM
Pengantar
• Undang-Undang ini disusun untuk mempertegas jati diri Koperasi, asas dan tujuan, keanggotaan, perangkat organisasi, modal, pengawasan, peranan Gerakan Koperasi dan Pemerintah, pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan penjaminan Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam, serta sanksi yang dapat turut mencapai tujuan pembangunan Koperasi. Implementasi Undang-Undang ini secara konsekuen dan konsisten akan menjadikan Koperasi Indonesia semakin dipercaya, kuat, sehat, mandiri, dan tangguh serta bermanfaat bagi Anggota pada khususnya dan masyarakat pada Umumnya.
2
Lanjutan...
• Undang-Undang tentang Perkoperasian ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi.
• Undang-Undang ini menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri.
• Selain itu, Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam menempuh langkah tersebut, Pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi Koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal Koperasi
3
Latar Belakang
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian perlu diganti karena dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan Perkoperasian
• Diperlukan suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai tujuan pembangunan perekonomian nasional yaitu untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi
4
Lanjutan...
• Pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dalam suatu kebijakan Perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi Anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan;
• Kebijakan Perkoperasian selayaknya selalu berdasarkan ekonomi kerakyatan yang melibatkan, menguatkan, dan mengembangkan Koperasi sebagaimana amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
5
6
Tetap Dipertahankan
Pengesahan Badan Hukum
Menteri Koperasi dan UKM UU 17/2012 Pasal 10
Menteri Koperasi dan UKM UU 17/2012 Pasal 88
LP KSP Pasal 100
Pengawasan Ijin Usaha SP
I. KRONOLOGIS PEMBAHASAN UU NO 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN
Tahun 2000, Kementerian
Koperasi dan UKM menyusun
Naskah Akademis (NA)
tentang Undang Undang
Koperasi,
Pada 21 Desember 2000,
berdasarkan Surat Sekretaris
Kabinet (Seskab) No.:
B.1034/Seskab /12/2000
tanggal 21 Desember 2000,
Presiden memberikan
persetujuan ijin prakarsa untuk
menyusun RUU Perubahan atas
Undang-Undang tentang
Perkoperasian.
Penyusunan RUU tersebut
melibatkan para pakar koperasi,
pakar ekonomi, pakar hukum,
akademisi, praktisi
perkoperasian, gerakan
koperasi, dan lembaga/instansi
terkait.
Pada tgl 1 September 2010,
berdasarkan surat Presiden
nomor : R-69/Pres/09/2010
tanggal 1 September 2010
perihal Rancangan Undang-
Undang tentang Koperasi,
Pemerintah menyampaikan
Naskah RUU Koperasi kepada
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
Naskah RUU tersebut terdiri atas
15 BAB dan 124 Pasal.
Rapat kerja dilakukan sebanyak
6 kali mulai 13 Desember 2010,
30 Juni 2011, 29 September
2011, 20 Oktober 2011, 26
Januari 2012, dan 21 Februari
2012.
Pada Rapat Kerja (Raker) DPR
tanggal 13 Desember 2010,
RUU Koperasi disetujui untuk
dibahas di DPR.
Rapat Panitia Kerja dilakukan
sebanyak 11 kali mulai tanggal 5
Maret 2012, 7 Maret 2012, 21
Maret 2012, 4 April 2012, 9 April
2012, 30 Mei 2012, 7 Juni 2012, 25
Juni 2012, 4 Juli 2012, 13
September 2012, dan 9 Oktober
2012.
Rapat Tim Perumus dan Tim
Sinkronisasi dilakukan sebanyak 1
kali yaitu pada tanggal 1- 3
Oktober 2012.
Rapat Paripurna tanggal 18
Oktober 2012, DPR RI menyetujui
RUU tentang Perkoperasian.
Disahkan sebagai UU Nomor 17
Tahun 2012 tentang Perkoperasian
dan diundangkan dalam Berita
Negara pada tanggal 30 Oktober
2012
7
II. CAKUPAN UU NO.17/2012 TENTANG PERKOPERASIAN
17 BAB 126 PASAL 10 PP
8 PERMEN
8
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Landasan, Asas dan Tujuan
Bab III Nilai dan Prinsip
Bab IV Pendirian, Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pengumuman
Bab V Keanggotaan
Bab VI Perangkat Organisasi
Bab VII Modal
Bab VIII Selisih Hasil Usaha dan Dana Cadangan
Bab IX Jenis, Tingkatan, dan Usaha
Bab X Koperasi Simpan Pinjam
Bab XI Pengawasan dan Pemeriksaan
Bab XII Penggabungan dan Peleburan
Bab XIII Pembubaran, Penyelesaian, dan Hapusnya Status Badan Hukum
Bab XIV Pemberdayaan
Bab XV Sanksi Administratif
Bab XVI Ketentuan Peralihan
Bab XVII Ketentuan Penutup
III. BAB DALAM UNDANG –UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN
9
1. Judul RUU tentang Koperasi disepakati berubah menjadi RUU tentang
Perkoperasian;
2. Diakomodasikannya Nilai dan Prinsip Koperasi sesuai dengan nilai-nilai luhur
Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan hasil kongres International Cooperative Alliance
(ICA); (Pasal 5-6)
3. Pendirian Koperasi harus melalui akta autentik; (Pasal 9) yang dibuat oleh
Notaris Pejabat Pembuat Akta Koperasi (NPAK), dengan mencantumkan jenis
koperasi.
4. Penggunaan nama koperasi diatur.
5. Kemudahan rakyat dalam membentuk koperasi, dimana secara tegas diatur,
setiap permohonan pendirian koperasi harus sudah mendapat persetujuan
selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
6. Dalam pengelolaan menganut sistem two layer:
-pengawas
-pengurus + karyawan (jika diperlukan)
IV. SUBSTANSI PENTING DALAM UNDANG –UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN
10
7. Jenis Koperasi :
1) Koperasi Produsen
2) Koperasi Konsumen
3) Koperasi Jasa
4) Koperasi Simpan Pinjam
8. Pengurus dapat berasal dari non anggota
9. RAT selambat-lambatnya 5 (lima) bulan, dengan undangan sudah diedarkan 14
(empat belas) hari
10. Bahan RAT secara lengkap terperinci
11. Bagi koperasi yang memiliki anggota lebih dari 500 orang, RAT bisa dilakukan
dengan sistem delegasi.
12. Pengawas sebagai unsur alat perlengkapan organisasi koperasi ditingkatkan
peranan dan kewenangannya
Lanjutan…
11
13. Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal
awal yang dicantumkan dalam akte pendirian; (Pasal 66) dengan pengaturan sebagai
berikut :
a. Setoran Pokok
Harus dibuat dengan nilai yang serendah rendahnya, agar tidak ada hambatan
setiap orang untuk masuk sebagai anggota koperasi.
b. Sertifikat Modal Koperasi (SMK)
nilai nominal per lembar SMK tidak boleh melebihi nilai nominal Setoran Pokok.
SMK diharapkan menjadi instrumen penghimpunan modal / equity koperasi yang
dapat secara dinamis menangkap setiap peluang usaha bagi koperasi.
14. Istilah sisa hasil usaha diubah menjadi Selisih Hasil Usaha yang meliputi Surplus Hasil
Usaha dan Defisit Hasil Usaha;
15. Koperasi Simpan Pinjam hanya dapat menghimpun simpanan dan menyalurkan
pinjaman kepada anggota; (Pasal 89) untuk non anggota diberikan waktu 3 (tiga)
bulan harus sudah menjadi anggota.
Lanjutan…
12
16. Koperasi Simpan Pinjam harus mempunyai izin usaha, dilarang memberikan
pinjaman kepada sesama koperasi simpan pinjam lain, harus melalui sekundernya.
17. Unit Simpan Pinjam Koperasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, wajib berubah /
memisahkan menjadi Koperasi Simpan Pinjam yang merupakan badan hukum koperasi
tersendiri; (Pasal 122)
18. Untuk meningkatkan dan memantapkan pelayanan Koperasi sesuai kharakteristik
masyarakat muslim secara tegas disebutkan bahwa koperasi diberi kesempatan untuk
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip ekonomi syariah; (Pasal 87)
19. Untuk menjamin keamanan simpanan anggota Koperasi Simpan Pinjam, Pemerintah
diamanatkan untuk membentuk dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan
anggota Koperasi Simpan Pinjam (LPS-KSP) melalui Peraturan Pemerintah;
(Pasal 95 ayat (2).
20. Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Koperasi akan lebih diintensifkan, dalam kaitan
ini khususnya untuk pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam Pemerintah juga
diamanatkan untuk membentuk Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (LP-KSP)
yang bertanggung jawab kepada Menteri dan dibentuk melalui Peraturan Pemerintah;
(Pasal 100)
Lanjutan…
13
21. Dalam pemberdayaan koperasi, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan
bimbingan kemudahan diantaranya; adalah memberikan insentif pajak dan
fiscal.
22. Lembaga gerakan Koperasi didorong untuk menjadi lembaga yang mandiri
dengan menghimpun iuran dari anggota serta membentuk Dana
Pengembangan Dewan Koperasi Indonesia. (Pasal 115).
23. Dalam rangka penyesuaian terhadap Undang – Undang nomor 17 tahun 2012
tentang Perkoperasian diberi waktu 3 (tiga) tahun.
24. Pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan menteri selambat
lambatnya 2 (dua) tahun.
Lanjutan…
14
A. Peraturan Pemerintah
1. Ketentuan mengenai tata cara pemakaian nama Koperasi (Pasal 17 ayat (4))
2. Ketentuan mengenai tata cara pengembangan jenis Koperasi (Pasal 85)
3. Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah (Pasal 87 ayat (4))
4. Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 94 ayat
(5))
5. Ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 95)
6. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya
status badan hukum Koperasi (Pasal 111)
7. Ketentuan mengenai peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta persyaratan dan tata
cara pemberian perlindungan kepada Koperasi (Pasal 113 ayat (2))
8. Ketentuan mengenai jenis, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif (Pasal
120 ayat (3))
9. Ketentuan mengenai Modal Koperasi (Pasal 77)
10.Ketentuan mengenai Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 100 ayat (3))
V. TINDAK LANJUT PERATURAN PELAKSANAAN UU TENTANG
PERKOPERASIAN YANG HARUS DIPERSIAPKAN
15
B. Peraturan Menteri
(1) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengesahan Koperasi sebagai
badan hukum (Pasal 10 ayat (5))
(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang
Pembantu, dan Kantor Kas (Pasal 90 ayat (3))
(3) Ketentuan mengenai pengawasan dan pemeriksaan Koperasi (Pasal 99)
(4) Ketentuan mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi (Pasal 101 ayat (6))
(5) Ketentuan mengenai Tata Cara Perubahan Unit Simpan Pinjam menjadi KSP
(Pasal 122 ayat (4))
(6) Ketentuan mengenai persyaratan standart kompetensi pengawas dan pengurus koperasi
simpan pinjam (pasal 92 ayat (2)).
(7) Ketentuan tentang izin usaha simpan pinjam
(8) Ketentuan tentang penyelenggaraan Buku Daftar Umum Koperasi
VI. TINDAK LANJUT PERATURAN PELAKSANAAN UU TENTANG
PERKOPERASIAN YANG HARUS DIPERSIAPKAN
16
VII. IMPLIKASI BAGI KOPERASI
A. Bagi Koperasi Baru Dalam pembentukan koperasi akte pendirian dan anggaran dasar langsung
menyesuaikan dengan UU no. 17 / 2012
B. Bagi koperasi Yang Telah Lama 1. Yang tidak ada unit simpan pinjam, cukup mengadakan perubahan anggaran dasar
menyesuaikan UU 17/2012 2. Bagi koperasi simpan pinjam, cukup mengadakan perubahan anggaran dasar
menyesuaikan UU 17/2012 3. Bagi koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam : a. Jika usahanya hanya simpan pinjam saja, cukup langsung perubahan anggaran
dasar menjadi Koperasi Simpan Pinjam. b. Bagi koperasi yang memiliki usaha sektor riil dan unit usaha simpan pinjam
tetapi usaha sektor riilnya tidak ekonomis, maka unit sektor riil yang tidak ekonomis dapat di liquidasi, dan langsung melakukan perubahan anggaran dasar menjadi Koperasi Simpan Pinjam.
c. Bagi koperasi yang usaha sektor riil dan unit usaha simpan pinjam akan terus dipertahankan maka, unit simpan pinjam melakukan pemisahan menjadi koperasi simpan pinjam. 17
Pemahaman koperasi Sebagai Badan Hukum
I. Difinisi Koperasi
Sesuai amanat UU no. 17 / 2012 tentang Perkoperasian pada Bab I pasal 1 yang berbunyi : Ayat (1) : 1. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan
hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip.
18
- UPPKS - KUBE - LEPMM - MEP - KELOMPOK - ARISAN
- PRAKOP - DLL
INSTUTISIONALISASI
2. Dimanakah Koperasi Berada.?
PRANATA SOSIAL
- PNPM - LUEP - BMT - PKBM
1. Anggota Sudah Menabung 2. Administrasi Keuangan Sudah Berjalan Lanjutan
Madya Pemula
Koperasi Sebagai Badan Hukum
?
?
19 Paguyuban
Yayasan
20
Koperasi Sbg BH 200.808
Sebagai anggota Mengikatkan diri Menjadi PJ & P
AD (sudah)
ART
Persus - persus
Tata tertib
- Pendidikan - Rekomendasi
USAHA
Pendirian Koperasi Sebagai Badan Hukum
Akte Pendirian
Produsen
Konsumen
Jasa
Simpan Pinjam
AD (Belum)
34.685.145
KOPERASI Ibarat Makhluk Hidup
SEHAT
SAKIT
MATI
“Innalillahi wainnailaihirojiun “
“Astagfirulloh”
“Alhamdulillah”
Berkembang
Kecil
P, P, P, A, A, PN Sulit ditemukan
Dikelola dengan baik
“Good Cooperative Govermence”
- Anggota - Konsumen - Pemberi Kredit - Masyarakat - Investor MP
Existensi Kehidupan koperasi
21
58.421
Badan Hukum
Modal dasar
Koperasi
Tidak ada kewajiban PJ
Modal Awal
Saham :
SP :
SMK :
PJ
Pemilik Terdapat pembatasan minimal Maximal
5. Perbaikan Format Permodalan Koperasi
PT
..... :
- Pemilik - Tidak ada minimal / maximal
Yayasan Mencantumkan
Yang disetor Dicantumkan
Yang disetor Dicantumkan
Paguyuban Tidak mencantumkan
Orang Kecil Dihambat Dalam
Menghimpun modal Karena Harus Melaui
Instrumen Pasar Modal
Lawyer PM Bank Kustodian
Bro
ker
/ I S
ecu
rita
s
6. INSTRUMEN MODAL BAGI LIBERAL
Tidak Ada Hambatan Bagi Orang Kecil
Untuk Menghimpun modal Dalam koperasi
Melalui Instrumen Sertifikat Modal Koperasi
Lawyer PM Bank Kustodian
Bro
ker
/ I S
ecu
rita
s
7. INSTRUMEN MODAL BAGI ORANG KECIL
x x
8. Contoh Visual SMK
Koperasi Produsen Madu Manis Sertifikat Modal : Seri Perdana, Nomor 1 – 1.000.000
Nominal : Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)
--------------------------------------------------
(Nama dan Nomor Anggota)
Bandung, 22 November 2012
Pengurus
----------------------- --------------------- Ketua Bendahara
Logo
Koperasi
25
Pengaman
(Hologram)
(Halaman Depan)
26
9. Riwayat Kepemilikan SMK
No Tanggal / Bulan / Tahun Seri Nomor Jumlah Lembar Pemilik Keterangan Legalisi
(Halaman Belakang)
Usaha
Sektor Riil
Keuangan
10. Jenis USaha
27
USAHA
Sektor Riil
Transportasi
Perhotelan
dll
Keuangan
Intermediasi
Terbuka
Perbankan
Tertutup Simpan Pinjam
Tidak intermediasi
Gadai
Anjak Piutang
Leasing
Ventura. dll
11. KEGIATAN USAHA
B, P, P, P, P
LKM
28
Produsen
Konsumen
Jasa
KSP
Akan Sampai Mana.?? Visi Misi Punya pabrik
Punya produk Punya HKI
Jadi distributor Jadi agen Jadi pengecer Punya outlet
Maskapai Transportasi Hotel Dan lain – lain
Jelas terpisah
12. Arah Pengembangan Jenis – Jenis Koperasi
Ada Ijin – Ijin
Ada Ijin – Ijin
Ada Ijin – Ijin
Ada Ijin – Ijin
Akan Sampai Mana.?? Visi Misi
Akan Sampai Mana.?? Visi Misi
Akan Sampai Mana.?? Visi Misi
1 $ Singapore Rp. 7.800,-
Persiapkan Koperasi Sebagai Pelaku Yang Mampu Mengambil Potensi
Produksi Atau Pasar
1. Produk 2. Jasa 3. Perusahaan Retail 4. Keuangan / Uang
“Siap Melawan”
Instrumentnya Disiapkan Dalam
UU 17/2012
1. Koperasi Produsen 2. Koperasi Jasa 3. Koperasi Konsumen 4. Koperasi Simpan Pinjam
31
Siap , Artinya Menjadi pelaku
Tidak Siap , Artinya Menjadi Penonton
No Jenis Pelaku Usaha Komoditi %
1 Koperasi
2 BUMN
3 BUMD
4 Swasta
5 UKM
13. “Penjabaran Sokoguru Ekonomi Dalam Statistik Peran Koperasi Dalam Perekonomian”
“Menjadi bagian yang sistemik dalam perekonomian Nasional bukan sekedar pemain Spleteran”
14. PERPUTARAN UANG
Sektor Riil Sektor Keuangan
UANG UANG UANG UANG
Pinjaman
Angsuran
Tabungan
Pengambilan
33
Neraca Induk
Neraca USP - KOP
MODAL USP
Anggota
15. KERAWANAN USP – KOP
Simpanan Simpanan
34
35
16. Kesulitan Dalam Penjaminan Simpanan
- Untuk mengikuti program penjaminan simpanan dari Lembaga Penjamin Simpanan, harus ada kepastian resiko. - Dalam hal koperasi melaksanakan berbagai macam kegiatan usaha, maka resiko dalam koperasi tersebut menjadi ada bermacam – macam jenis resiko, sehingga resiko terhadap USP – KOP menjadi tidak prediktable.
Dapat Memberi manfaat dalam - Restrukturisasi asset - Perbaikan pos – pos / perkiraan
36
3. Kesulitan Dalam Penjaminan Simpanan
- Untuk mengikuti program penjaminan simpanan dari Lembaga Penjamin Simpanan, harus ada kepastian resiko. - Dalam hal koperasi melaksanakan berbagai macam kegiatan usaha, maka resiko dalam koperasi tersebut menjadi ada bermacam – macam jenis resiko, sehingga resiko terhadap USP – KOP menjadi tidak prediktable.
17. Riwayat Pengaturan Simpan Pinjam
UU 17/2012
351/194
226/227
1995 1992
UU 25 / 1992
PP 9/1995
14/15/19/20
2012
37
38
18. Format Regulasi KSP
Usaha KSP itu termasuk disektor keuangan Sub sektor perantara keuangan Bidang simpan pinjam Sektor keuangan itu High Risk Oleh karena itu harus high regulated dan high control Sehingga perlu lembaga pengawas KSP
19. POLA PELAYANAN
Pola Pelayanan
Konvensional
Syariah
39
Tugas Tugas Mandatory Kementerian Koperasi dan UKM : •Mengatur •Mengawasi •Memeriksa •Menilai kesehatan •Sanksi
20. MEMPERTEGAS FUNGSI REGULATOR
40
Badan Hukum
Izin Usaha Legalitas Usaha
Legalitas Lembaga
21. PERBEDAAN ANTARA BADAN HUKUM DAN IJIN USAHA
41
22. PERBEDAAN RUANG LINGKUP URUSAN
KELEMBAGAAN DAN USAHA
NO KELEMBAGAAN NO USAHA
1
Legalisasi Lembaga : Badan Hukum
1 Legalisasi Usaha : Izin Usaha
2 Terkait disini adalah : 2 Terkait disini adalah :
a Rapat Pembentukan a Business Plan
b Akta b Modal Usaha
c Pengesahan Badan Hukum, Perubahan Badan Hukum c Struktur Organiasasi Usaha
d Struktur Organisasi Kepengurusan d Manager
e Struktur Organisasi Pengawas e Karyawan
f Modal Pendirian f Job Description Pengelola
g Uraian Tugas Pengurus dan Pengawas g Sistem dan Prosedur
h Keanggotaan h Pengendalian Internal
i Administrasi Organisasi i Persus - persus dibidang Usaha
j Izin Pembentukan Kantor Cabang j Audit External
k Pembubaran k Pencabutan Izin Usaha
l Anggaran Rumah Tangga l Jenis - jenis Simpanan / Tabungan
m Pengembangan dan Pembagian m Jenis - jenis Pembiayaan
n Rating / pemeringkatan n Izin Usaha Kantor Cabang
o Job Description Pengurus, Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah o Penilaian Kesehatan
p Jaringan / Kemitraan
42
23. Perbedaan Badan Hukum dan Ijin Usaha Badan Hukum Usaha Instansi YMIU
PT
Koperasi
Penerbangan
Pelayaran
Perdagangan
Pegelolaan Hutan
Perhotelan
Perkebunan
Perbankan
Kementerian Perhubungan
Kementerian Perhubungan
Kementerian Perdagangan
Kementerian Kehutanan dan Perkebunan
Kementerian Pariwisata
Kementerian Kehutanan dan Perkebunan
Bank Indonesia
Istimewa Simpan Pinjam
Penerbangan
Pelayaran
Perdagangan
Pegelolaan Hutan
Perhotelan
Perkebunan
Perbankan
Kementerian Perhubungan
Kementerian Perhubungan
Kementerian Perdagangan
Kementerian Kehutanan dan Perkebunan
Kementerian Pariwisata
Kementerian Kehutanan dan Perkebunan
Bank Indonesia
Kementerian Negara Koperasi dan UKM
Lembaga Usaha
43
24. Proses Pemberian Izin Usaha Simpan Pinjam
Legalitas Kelembagaan / Badan Hukum Nama Koperasi Proses Perizinan usahanya - Izin Prinsip, berupa : Persiapan kantor, SDM, modal usaha, produk simpanan
dan pinjaman, sistem operasional dan prosedur pelayanan (Peraturan – Peraturan Khusus), formulir-formulir pelayanan.
- Izin Operasional, berupa : Diterbitkan Ijin Usaha Simpan Pinjam.
44
Koperasi yang bergerak disektor Keuangan terdiri dari : Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Kredit (Kopdit) dan KJK Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi memiliki sifat – sifat : a. Menghimpun, Mengelola & Menyalurkan Dana dari, oleh dan untuk Anggotanya b. Mengelola Dana Likwid (mudah hilang dan diselewengkan) c. Mengelola Pinjaman yang Penuh Resiko. d. Mengiliminir Asimetris information. e. Menjaga Kepercayaan Dengan tingkat kesulitan tersebut maka KJK tidak dapat dikelola, dibina, diawasi oleh sembarangan orang, melainkan harus dikelola oleh orang-orang yang kompeten dibidangnya. Untuk itu telah disusun dan sudah terbit Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :KEP.133/MEN/III/2007 tentang SKKNI Bidang Koperasi Jasa Keuangan. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, maka pengawas, pengurus, SDM Pengelola Koperasi yang bergerak disektor keuangan harus meningkatkan kualitasnya sesuai dengan Standart Kompetensi.
25. Kesimpulan
45
100 % 98 %
95 %
70 %
30 % 5 % NPL yang ditolelir
2 %
26. Mengiliminir Asemetris Information
46
47
27. Pendekatan Pembinaan Pengembangan Koperasi
Makro / Umum Mikro / Khusus
- Diklat - Bimtek - Penyuluhan - Sosialisasi - Study Banding - Temu Konsultasi - Dan lain – lain
Masing – masing Kab/Kota - Pilih 4 Koperasi - Masing – masing jenis 1 (satu) - Bina Total Sampai Jadi Benar Sampai Benar Jadi Benar Sampai Jadi
LANGKAH – LANGKAH PEMISAHAN USP MENJADI KSP
I. Langkah – Langkah Pemisahan Kelembagaan
A. Persiapan Organisasi / Panitia Kerja. Diawali dengan pembentukan tim, jika diperlukan dapat melibatkan unsur pengarah : 1. Bagi primer / sekunder Kabupaten/Kota dari Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten/Kota. 2. Bagi primer / sekunder Propinsi /DI dari Dinas Koperasi dan UKM
Propinsi/DI. 3. Bagi primer / sekunder Nasional dari Kementerian Koperasi dan UKM . B. Persiapan Kelembagaan. 1. Kepengurusan calon koperasi baru 2. Pengawasan calon koperasi baru 3. Karyawan calon koperasi baru 4. Sarana dan prasarana kerja 5. Anggota
48
Lanjutan …
C. Persiapan AD/ART/Persus – Persus KSP Baru.
D. Mempersiapkan Dokumen – Dokumen Berita Acara Pengesahan Pemisahan.
E. Persiapkan Formulir – Formulir Pelayanan KSP Baru.
F. Finalisasi Persiapan Kelembagaan 1. Kepengurusan calon koperasi baru 2. Pengawasan calon koperasi baru 3. Karyawan calon koperasi baru 4. Sarana dan prasarana kerja 5. Anggota
49
II. Langkah – Langkah Pemisahan Aset A. Identifikasi Pos – Pos Dalam Neraca 1. Persiapkan Neraca Koperasi Induk (Audited) 2. Persiapkan neraca unit SP Koperasi otonom yang siap dipisahkan 3. Lihat pasiva rekontruksikan ulang, pastikan dari simpanan – simpanan /
tabungan / hutang modal penyertaan : bersih tidak ada yang dipinjam atau digunakan untuk usaha di sektor riil (usaha koperasi induk)
4. Lihat aktiva rekonstruksi ulang pastikan tidak ada kas, Bank titipan dari unit sektor riil.
5. Pastikan tidak ada pinjaman – pinjaman yang bersifat piutang dagang, persekot pembelian, dan sejenis pada pos pinjaman.
6. Pastikan tidak ada penyertaan pada koperasi sekunder, investasi – investasi disektor riil, surat berharga, dan sejenis pada kelompok pos aktiva.
7. Pastikan tidak ada : tanah/bangunan kantor, kendaraaan kantor, perabotan kantor dan sejenis yang dipakai oleh aktivitas usaha koperasi induknya.
8. Exercisekan konstruksi neraca KSP baru. 9. Temukan angka selisih pasiva dan aktiva 10. Perhatikan selisih pasiva tersebut. 11. Selisih itu adalah equity KSP, yang harus tersedia, dan bagaimana
menyediakannya? 50
III. Pemenuhan Equity KSP Baru 1. Split off dari simpanan pokok dan simpanan wajib pada saat koperasi induknya
melakukan konversi permodalan. 2. Anggota – anggota yang ikut menjadi anggota koperasi simpan pinjam,
menyetor : Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) sejumlah selisih tersebut diatas.
3. Sampai sini persiapan pemisahan sudah 90%, tinggal dilegalkan dalam RAT koperasi induk .
IV. Exekusi 1. Persiapkan rapat anggota 2. Persiapkan draft keputusan – keputusan 3. Persiapkan acara rapat pembentukan KSP baru (lengkap) 4. Persiapkan berita acara pemisahan 5. Buat akte pendirian KSP Baru, tentukan nama koperasinya 6. Mengajukan pengesahan ke Dinas Koperasi Kabupaten/Kota/Propinsi/DI atau
Kementerian Koperasi dan UKM.
Lanjutan …
51
Langkah – Langkah Penyesuaian Koperasi Terhadap Undang - Undang 17/2012
I. Latar Belakang
1. Sesuai amanat UU no. 17 / 2012 tentang Perkoperasian pada bab XVI pasal 121 yang berbunyi :
Huruf a : Koperasi yang telah didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
undangan diakui sebagai koperasi berdasarkan Undang – Undang ini; Huruf b : Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib melakukan penyesuaian
anggaran dasarnya paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang – Undang ini;
52
II. Persiapan Penguatan Kelembagaaan A. AD -> Jenis Koperasi B. ART C. Persus – Persus D. Revitalisasi keanggotaan E. Pengawas F. Pengurus -> Apa perlu luar G. Usaha Focusing, mengkait kepada usaha atau kepentingan anggota H. Database Usaha anggota I. Melepas USP Kop -> atau berubah menjadi KSP
Lanjutan …
53
III. Penyesuaian Struktur Modal / Keuangan 1. Konversi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib menjadi Setoran
Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi. 2. Identifikasi total kewajiban -> konstruksikan sebagai Liabilities a. Simpanan – simpanan b. Tabungan – tabungan c. Hutang jangka pendek lainnya d. Hutang jangka panjang e. Hutang lainnya f. Modal penyertaan
Lanjutan …
54
IV. Contoh Konversi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Menjadi Setoran Pokok adan Sertifikat Modal koperasi Sesuai Undang – Undang 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
Lanjutan …
55
Lama Baru
1. Simpanan pokok Rp. 1.000.000.000,- asumsi anggota 10.000, maka simpanan pokok per anggota @ Rp. 100.000,-
2. Simpanan wajib Rp. 10.000.000.000,-
3. Cadangan Rp. 7.000.000.000,-
1. Setoran pokok @ Rp. 10.000,- maka total setoran pokok sebesar Rp. 1 0.000 x 10.000 = Rp. 100.000.000 Diupayakan nilai setoran pokok besarnya seminimal mungkin untuk membuka peluang masyarakat untuk menjadi anggota koperasi 2. Sertifikat modal koperasi = Total Simpanan Wajib + sisa simpanan pokok yang telah dikonversi menjadi setoran pokok yaitu : Rp. 10.000.000.000 + Rp. 900.000.000 = Rp. 10.900.000.000,- terdiri dari …… 1.090.000 Lembar SMK 3. Cadangan Rp. 7.000.000.000,- (tidak boleh dikonversi)
Contoh : Si Badu : Status anggota penuh Simpanan pokok = Rp. 100.000,- Simpanan wajib = Rp. 100.000.000,-
Contoh : Setoran pokok = Rp. 10.000,- Sertifikat modal koperasi = Rp. 100.090.000,- Kepemilikan SMK si Badu : Rp. 100.090.000 / 10.000 = 1.009 lembar
Lanjutan …
4. Simpanan / Tabunga
5. Modal Penyertaan
4. Bukan modal sendiri / equity, tetapi masuk kewajiban lancar 5. Bukan modal sendiri / equity, tetap kewajiban jangka panjang
56
Efektivitas Sertifikat Modal Koperasi Dalam Mengantisipasi Peluang Usaha
Koperasi di Kecamatan Pameng Peuk
Anggota : 3.000 orang Simpanan Pokok : @ Rp. 10.000,- Total Simpanan Pokok : Rp. 30.000.000,- Simpanan Wajib : Total Simpanan Wajib : Rp. 120.000.000,- Total : Rp. 150.000.000,- Setoran Pokok : Rp. 30.000.000,- Sertifikat Modal koperasi : : (12.000 lembar) Rp. 120.000.000,- Total : Rp. 150.000.000,- Sertifikat Modal Koperasi Baru : (1.000.000 lembar) Rp. 10.000.000.000,-
SPBU
Rp. 10 M
57
58
MANAJER
BAGIAN PENGADAAN
BAGIAN GUDANG
BAGIAN PEMASARAN
1. KOPERASI KONSUMEN
58
59
MANAJER
BAGIAN BAHAN BAKU
BAGIAN PENGOLAHAN
BAGIAN PEMASARAN
2. KOPERASI PRODUSEN
59
60
MANAJER
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
3. KOPERASI JASA
DISESUAIKAN DENGAN JENIS JASA
60
61
STRUKTUR ORGANISASI USAHA
MANAJER
BAGIAN PENGHIMPUNAN
DANA
BAGIAN PENGELOLAAN
DANA
BAGIAN PENYALURAN
DANA/PINJAMAN
4. KOPERASI SIMPAN PINJAM
61
SEBAGAI BADAN HUKUM DAN BADAN USAHA KOPERASI TIDAK DAPAT HIDUP SENDIRI
I II III IV V
Keterangan. I. Persiapan : Kelbgn, Mngt, S & P , Modal II. Pengurusan izin usaha sektor riil III. Pemantapan aktivitas usaha serta menempatkan diri sebagai pelaku dunia usaha IV. Orientasi pasar global V. Siap export
62
BH
AD
Prod
PK
IU
Capital
SPI
Persus ART
Jiwa
UU No. 17 th. 2012 ttg Perkoperasian
GS
BS
BP GP
+
+ -
-
64
65
Diundangkan
Presiden (Pengesahan PP)
Paraf Menko Perekonomian
Setneg Paraf menteri-menteri terkait
Harmonisasi
Menkum HAM
Uji sahih dengan pelaku / gerakan koperasi
Instansi terkait
Ijin Prakarsa dari Presiden
-1
-2
-3
Proses penyusunan draf PP (Kisi-kisi, Konsideran, batang tubuh, dan Penjelasan)
Draf 0 berisi : • Konsideran • Batang Tubuh (ada dan sistematis) • Penjelasan
DRAF 0
ALUR PROSES PENYUSUNAN PP
66
Diundangkan
Menteri (Pengesahan Permen)
Paraf Deputi – Deputi
Uji sahih dengan pelaku gerakan / gerakan koperasi
Deputi terkait
-1
-2
-3
DRAF 0
ALUR PROSES PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI
67
Proses penyusunan draf PP (Kisi-kisi, Konsideran, batang tubuh, dan Penjelasan)
Draf 0 berisi : • Konsideran • Batang Tubuh (ada dan sistematis) • Penjelasan
68
