direktori putusan mahkamah agung republik indonesia 2000, penggugat kehilangan motor tersebut...
TRANSCRIPT
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 191 K/Pdt/2003
P U T U S A N No. 191 K/Pdt/2003
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai
berikut dalam perkara :
PT. MESRA INTERNASIONAL, berkedudukan di Jalan Pahlawan
No.1 Hotel Mesra Indah, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Moelyono, karyawan Hotel Mesra Internaional, beralamat di
Jalan Pahlawan No. 1 Samarinda, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 5 Desember 2000, Pemohon Kasasi dahulu
Tergugat/Terbanding ;
m e l a w a n :
RIYAN HENDRA WARDANA, bertempat tinggal di Wahid
Hasyim Komplek SPP Blok A.1 Sempaja Samarinda, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada : Dahri Yasin, SH., Syamsul
Bahri, SH., Said Asril, SH Advokat-Pengacara pada Kantor
Advokat/Legal Consultan “DAHRI YASIN & ASSOCIATIE”
beralamat di Jalan Kesuma Bangsa No. 21 Lt.II Samarinda,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2000 ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan
Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil :
bahwa Penggugat adalah pemilik sepeda motor merk Honda Type Grend
No.Pol. KT 4409 BT dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK) Nomor
0011307/KT..945 (bukti P-1) dan surat bukti pemilik kendaraan bermotor
(BPKB) Nomor : R/8510/XII/1993/DIT.II ;
bahwa sesuai dengan bukti Laporan Kepolisian No.Pol. :
S/01900/VII/2000/PMT tanggal 22 Juli 2000, jelas pada hari Sabtu tanggal 22
Juli 2000, Penggugat kehilangan motor tersebut diatas, dilokasi tempat perkir
Mal Mesra Indah Samarinda milik Tergugat ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 191 K/Pdt/2003
bahwa sesuai dengan tanda bukti Restiribusi parkir No.Seri. A.632579,
yang diterbitkan oleh Tergugat, jelas bahwa Penggugat adalah selaku
konsumen pengguna jasa yang sah secara hukum ;
bahwa sesuai apa yang tertulis dalam lembaran bukti restribusi parkir
yang diterbitkan Tergugat, dengan jelas tercantum syarat bahwa setiap
mengambil kendaraan parkir harus menunjukan dan menyerahkan kembali
kepada juru parkir tanda bukti restribusi parkir ;
bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas hilangnya motor milik
Penggugat dilokasi/tempat parkir adalah tindakan Tergugat yang tidak teliti,
ceroboh dan kurang hati-hati yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas adalah perbuatan melawan
hukum ;
bahwa atas kehilangan motor, jelas karena kelalaian Tergugat, sehingga
Penggugat mengalami sejumlah kerugian sebagai berikut :
a. Kerugian hilangnya motor ditaksir seharga Rp.8.000.000,-(delapan juta
rupiah) ;
b. Kerugian putusnya transportasi Penggugat dalam segala urusan termasuk
transportasi kuliah diperhitungkan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
per hari, terhitung sejak saat hilangnya motor Penggugat sampai adanya
putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga menuntut kerugian
immateriil, diperhitungkan setidak-tidaknya sebesar Rp.100.000..000,-(seratus
juta rupiah) ;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon
kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar terlebih dahulu meletakkan sita
jaminan atas harta benda milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak
yang dipandang dapat mencukupi tuntutan Penggugat ;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada
Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan alat bukti berupa surat tanda bukti restribusi parkir dinyatakan
sah ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa hilangnya motor Penggugat adalah akibat
perbuatan Tergugat yang melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat ganti kerugian
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 191 K/Pdt/2003
kehilangan motor yang diperhitungkan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta
rupiah) tunai dan seketika ;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian atas putusnya transportasi
Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
setiap hari, terhitung sejak hilangnya motor Penggugat sampai adanya
putusan perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat ganti kerugian
immateriil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
7. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;
Atau :
Setidak-tidaknya putusan yang benar dan adil menurut hukum berlaku (Ex
Aequo et Bono) ;
bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah
mengambil putusan, yaitu putusan No. 96/Pdt.G/2000/PN.Smda tanggal 9 Mei
2001 yang amarnya sebagai berikut :
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
ditaksir sebesar Rp.89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat
putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi
Samarinda dengan putusan No. 01/PDT/2002/PT.KT.SMDA tanggal 6 Maret
2002 yang amarnya sebagai berikut :
- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 09 Mei 2001
Nomor : 96/Pdt.G/2000/PN.Smda, yang dimohonkan banding tersebut ;
MENGADILI SENDIRI
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
- Menyatakan alat bukti berupa Surat Tanda Bukti Retribusi Parkir sah
menurut hukum ;
- Menyatakan secara hukum bahwa hilangnya motor Penggugat/Pembanding
adalah akibat perbuatan Tergugat/Terbanding yang melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat/Terbanding membayar kepada Penggugat/
Pembanding ganti kerugian kehilangan motor yang diperhitungkan sebesar
Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) secara tunai dan seketika ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 191 K/Pdt/2003
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya ;
- Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam
kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Tergugat/Terbanding pada tanggal 18 Juni 2002 kemudian terhadapnya oleh
Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 5 Desember 2000 diajukan permohonan kasasi secara lisan
pada tanggal 2 Juli 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi
No. 96/Pdt.G/2000/PN.Smda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Samarinda, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat
alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada
tanggal 6 Juli 2002 ;
bahwa setelah itu oleh Penggugat /Pembanding yang pada tanggal 16
Juli 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding
diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Samarinda pada tanggal 29 Juli 2002 ;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,
maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :
I. Tentang Hukum Acara
1. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah terjadi disqualificatoire karena
pada saat gugatan tersebut diajukan, Penggugat belum berumur 21
tahun yang terbukti dalam bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat
dimana di dalam laporan tanggal 22 Juli 2000 tersebut tercantum bahwa
usia Penggugat adalah berumur 19 tahun oleh karenanya gugatan yang
diajukan oleh orang yang belum berumur 21 tahun atau belum dewasa
adalah tidak berhak, seharusnya bukan Penggugat tersebut yang harus
melakukan atau mengajukan gugatan ;
2. Bahwa dengan memperhatikan usia dari Penggugat/Termohon Kasasi in
persona tersebut kuasa hukum Penggugat/Termohon Kasasi juga tidak
sah untuk mewakili, karena surat kuasa yang diterima oleh kuasanya
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 191 K/Pdt/2003
tersebut berasal dari orang yang belum dewasa disebabkan pada waktu
Penggugat/Termohon Kasasi menandatangani surat kuasa tertanggal 10
Agustus 2000 masih berumur 19 tahun sehingga merupakan perikatan
(perjanjian) yang batal demi hukum ;
3. Bahwa karena surat kuasa batal demi hukum maka kuasa yang
didapatkan tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum oleh
karenanya gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum
Penggugat/Termohon Kasasi dengan sendiri adalah batal demi hukum
dan dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat
diterima ;
4. Bahwa syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah adanya
kepentingan langsung/melekat pada diri Penggugat dan apabila tidak
mempunyai kepentingan langsung/melekat harus mendapatkan kuasa
terlebih dahulu dari orang yang berkepentingan langsung untuk dapat
mengajukan gugatan ;
Bahwa dalam fakta persidangan ternyata Penggugat/Termohon Kasasi
bukanlah pemilik dari kendaraan sepeda motor merk Honda tyupe Grand
No. Pol. KT. 4409 BT yang hilang tersebut, hal ini terbukti dari bukti-bukti
yang telah diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi sendiri dalam
persidangan yakni surat bukti P-1 berupa BPKB No.
R/8510/XII/1993/DIT-II dan surat bukti P-2 berupa STNK
No.6011307/KT.945 dimana keduanya bukanlah atas nama
Penggugat/Termohon Kasasi sendiri akan tetapi atas nama orang lain
yang memilikinya yakni Drs. Nursehan. Jelas hal ini menunjukan bahwa
Penggugat/Termohon Kasasi bukan orang yang berhak mengajukan
gugatan karena tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak
mempunyai kepentingan langsung yang melekat pada dirinya ;
II. Tentang Penerapan Hukum
1. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan putusannya menyebutkan
adanya hubungan kesalahan dari petugas parkir dengan kerugian yang
ditimbulkan yakni antara hilangnya motor dengan perbuatan kelalaian
dari petugas parkir, jelas hal ini menunjukan tentang hubungan sebab
akibat dimana kerugian timbul akibat dari kelalaian petugas parkir
sehingga secara hukum apabila Penggugat/Termohon Kasasi hendak
mengajukan suatu gugatan maka petugas parkir haruslah ikut digugat
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 191 K/Pdt/2003
sebagai Tergugat berdasarkan atas hubungan kerugian dengan para
pihak-pihak yang menimbulkan kerugian tersebut ;
Bahwa karena gugatan Penggugat/Termohon Kasasi juga didasari oleh
Pasal 1365 KUHPerdata maka melihat unsur-unsur di dalamnya jelas
petugas parkir yang telah menimbulkan kerugian haruslah diikut sertakan
sebagai Tergugat dalam perkara ini, dengan demikian putusan
Pengadilan Negeri Samarinda No.96/Pdt.G/2000/PN.Smda tanggal 09
Mei 2001 adalah benar adanya (lihat putusan Pengadilan Negeri Sleman
No.01/1982.Pdt.G/SLMN, putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta
No.19/1983 PDT/PTY, dan putusan Mahkamah Agung RI No.3416
K/Pdt/1985) dimana dalam perkara tersebut para petugas parkir yang
lalai dalam pekerjaan ikut menjadiTergugat dalam perkara tersebut ;
2. Bahwa Penadilan Tinggi Kalimantan Timur telah salah menerapkan
hukum karena dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa
Termohon Kasasi merupakan pemilik sah dari sepeda motor yang hilang
tersebut dengan mendasarinya pada bukti P-6 berupa Surat Penyerahan
Barang dari Pemilik Dra. Nursehan kepada Termohon Kasasi ;
Bahwa melihat bukti P-6 yang diajukan tersebut, maka jelas peristiwa
tersebut bukanlah suatu pengalihan hak kepemilikan atas barang atau
jual beli maupun hibah tetapi hanya merupakan suatu penyerahan
pemakaian barang saja, sehingga secara hukum kepemilikan sah barang
tetap atas nama Dra. Nursehan bukan atas nama Termohon Kasasi ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi di dalam tanggapannya tanggal 10 Juni 2001
dan dupliknya tanggal 14 Pebruari 2001 pada perkara perdata
No.96/PDT.G/2000/PN.Smda. Telah menjelaskan secara luas dan
panjang lebar tentang tidak adanya beban tanggung jawab Pemohon
Kasasi sebagai penyelanggara perparkiran atas segala kehilangan dan
kerusakan kendaraan yang diparkirkan dan barang di dalamnya dan
tidak ada penggantian berupa apapun “semuanya menjadi resiko
pemarkir” dalam hal ini adalah Termohon Kasasi. Ketentuan ini
merupakan syarat yang dicantumkan oleh semua Penyelenggara
Perparkiran Seluruh Indonesia dan dibenarkan oleh Pemerintah karena
sifat dan fungsi perparkiran (bukti T1 s/d T9) ;
Bahwa yang bersangkutan dengan beban tanggung jawab tersebut
diatas secara tegas dicantumkan di dalam lembaran Restribusi No. seri
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 191 K/Pdt/2003
632579 yang merupakan bukti Termohon Kasasi ;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat :
mengenai alasan ke I dan II :
bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan
Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut
mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu
kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat
kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan
ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan
hukum atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat
yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam
kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah
Agung ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata
bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan
hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi : PT. Mesra Internasional tersebut harus ditolak ;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini ;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004,
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan ;
M E N G A D I L I : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. MESRA
INTERNASIONAL tersebut ;
Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2007 oleh Titi Nurmala Siagian,
SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 191 K/Pdt/2003
Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc. dan Prof. Dr. Muchsan,
SH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Peni Irianto Putro, SH., M.Si. Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim-Hakim Anggota Ketua
ttd/ Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc. ttd/ Titi Nurmala Siagian, SH., MH.
ttd/ Prof. Dr. Muchsan, SH
Biaya-biaya : Panitera Pengganti :
1. Meterai ….…………. ..Rp. 6.000,- ttd/ Tri Peni Irianto Putro, SH., M.Si.
2. Redaksi ………………Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi …Rp.493.000,-
Jumlah …………. Rp.500.000,-
==========
Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera Panitera Muda Perdata,
MUH. DAMING SUNUSI, SH., MH. NIP : 040030169
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8