dinamika perkembangan sistem kelembagaan … · kiranya di masa-masa yang akan datang perlu...

DINAMIKA PERKEMBANGAN SISTEM KELEMBAGAAN

NEGARA DAN PEMERINTAHOleh

Dr. Miftah ThohaGuru Besar Magister Administrasi

Publik UGM

© Pusdiklat Spimnas 2011

PENYELENGGARA KEKUASAAN PEMERINTAHAN

• Menurut UUD RI 45 Pemegang Kekuasaan Penyelenggara pemerintahan adalah PRESIDEN (Psl 4 ayat 1)

• Pemegang Kekuasaan Membuat Undang-undang adalah DPR (Psl 20 ayat 1)

• Sedangkan pemegang kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan Baan Peradilan di bawahnya (Psl 24 ayat 2)


PENYELENGGARA KELEMBAGAAN NEGARA

• 3 PEMEGANG KEKUASAAN

LEGISLASIDPR

KEHAKIMANMAHKAMAH

AGUNG

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PRESIDEN

PROP

KOTAKAB

PENGTING

PENGNEG

DPRD

DPRD © Pusdiklat Spimnas 2011

TATA HUBUNGAN KELEMBAGAAN NEGARA

• Diakui sekarang ini masih banyak menyimpan persoalan tata hubungan antara lembaga-lembaga negara yang ada

• Dilembaga negara legislasi belum tertata dengan baik hubungan tata kerja anatara DPR dan DPD dan juga dengan MPR


lanjutan• Di lembaga Yudikatif • Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah

Agung dalam hal memutus masalah yang berkaitan dengan pemilu masih juga ada persoalan

• Komisi Yudisial dan MA juga belum tuntas

• Kiranya di masa-masa yang akan datang perlu meninjau kembali amandemen konstitusi yang bisa mengatasi persoalan-persoalan tersebut


PEMEGANG KEKUASAAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN

• PRESIDENADMINISTRASI

PEMERINTAHAN PRESIDEN(PEMERINTAH NASIONAL)

PEMERINTAH PROPINSI

PEM KAB PEM KOT© Pusdiklat Spimnas 2011

PEMERINTAHAN NASIONAL• LEMBAGA-LEMBAGA

LEMBAGAPRESIDEN

KANTORPRESIDEN

LEMBAGANON STRUKT

KEMENTERIAN NEGARA

LPND

KOMISI KOMISI KOMISI

KANTORWAPRES DEWAN/KOMITE

58 -LEMBAGA

26 lpnd34 KEMENT

70 KOMISI© Pusdiklat Spimnas 2011

LEMBAGA PRESIDEN• Termasuk di dalamna al:• (1) Dewan Pertimbangan Presiden• (2) Dewan-dewan lainnya• (3) KOmite Ekonomi, • (4) Komite Innovasi • (5) Tim Kerja• (6) Staf Ahli• (7) Staf Khusus• (8) Juru BIcara• Sampai saat ini dibentuk berdasarkan Surat

Keputusan Presiden. Belum ada UU Lembaga Presiden ini


lanjutan

• Jumlah Dewan dan Komite-komite ini menurut catatan saya ada kurang lebih 58 lembaga

• Dan konon ceriteranya masih akan ditambah satu komite lagi yang tugasnya untuk mengkoordinasi 58 lembaga tersebut

• Inilah penyakit birokrasi kita yang sering disebut penyakit PROLIFERASI


KOMISI-KOMISI• Tidak semua Komisi yang dibentuk berada di

ranah domain kekuasaan Presiden• Komisi ada yang berada di ranah kekuasaan

negara yang independen• Komisi-komisi itu antara lain:• (1) Komisi Pemilihan Umum (KPU)• (2) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)• (3) Komisi Yudisial• (4). Komisi Hak Asasi Manusia• (5) Komisi Kebebasan Pers


lanjutan• ADAPUN ORGANISASI LEMBAGA YANG

BERADA DI RANAH/DOMAIN KEKUASAAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN ANATARA LAIN:

• 1).KEMENTERIAN NEGARA YANG DIPIMPIN OLEH MENTERI SEBAGAI PEMBANTU PRESIDEN

• 2).LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN YANG DIPIMPIN OLEH PEJABAT ESELON I PROFESIONAL AHLI DI BIDANGNYA


JUMLAH KEMENTERIAN• Pada Kabinet SBY Pertama jumlah

Departemen sbb:• (1) 18 Departemen• (2) 12 Kementerian• (3) 3 Menko• (4) 1 Sekretariat Negara• (5) 2 Setingkat Menteri• Jumlah seluruhnya 36 Departemen dan

Kementerian• Sekarang Kebinet kedua ini 34

kementerian (UU no 36/2009)© Pusdiklat Spimnas 2011

• STRUKTUR KEMENTERIAN• Saya ambil contoh 5 Kementerian, al:• 1) Kementerian Pendidikan Nasional, ada 4 Unit

Eselon 1 yang nomenklatur Direktorat Jendral, 1 Setjen, 1 Itjen dan 3 Badan ditambah 5 Staf Ahli

• 2) Kementerian PU ada 4 Ditjen, 1 Setjen, 1 Itjen, 2 Badan dan 5 Staf Ahli

• 3) Kementerian Dagri, 7 Ditjen, 1 Setjen, 1 Itjen, 2 Badan, dan 5 Staf Ahli

• 4) Kementerian 4 Ditjen, 1 Setjen, 1 Itjen, 1 Badan, dan 5 Staf Ahli

• 5) Kementerian Agama, 7 Ditjen, 1 Setjen, 1 Irjen, 1 Badan dan 5 Staf Ahli


KITA BANDINGKAN DG NEGARA LAIN

• MALAYSIA 18 KEMENTERIAN• KOREA SELATAN 13 KEMENTERIAN• JEPANG 16 KEMENTERIAN• AMERIKA SERIKAT 15 KEMENTERIAN• AUSTRALIA 28 KEMENTERIAN• DENGAN DEMIKIAN JUMLAH KEMENTRIAN

KABINET INDONESIA BERSATU TERLALU GEMUK


LPND• Organisasi LPND (Lembaga Pemerindah

Non Departemen/Kementerian) sekarang ini jumlahnya kurang lebih 26 lembaga

• LPND ini dibentuk berdasarkan jiwa dan kinerja Pemerintah ORDE BARU

• Jiwanya sentralistik, sektoralistik, dan kekuasaan

• Kinerjannya birokratis, dan koruptive• Lembaga ini sekarang semakin subur dan

perlu devaluasi


DI PEMDA• Semangat pemekaran yang terjadi di daerah-

daerah hampir sulit dibendung• Dilihat dari perspektif pelayanan ke publik lebih

mendekatkan ke masyarakat• Tetapi jika dilihat dari perspektif kualitas SDM,

Manajerial Pemerintahan yang Smart, Ekonomic Resources,dan Sumber daya lainnya masih jauh dari yang seharusnya

• Maka dimensi POLITIK sangat menonjol dalam pemekaran daerah ini ?


PERSOALAN YANG TIMBUL• (1) Lembaga Birokrasi Pemerintah

terlalu BESAR dan BANYAK• (2) Seringkali timbul duplikasi• (3) Tatalaksana kerja yang masih

kuurang “smart” dan sentralistik• (4) Lembaga Birokrasi yang terkooptasi

politik• (5) Tata governance yang korup• (6) Pelayanan Publik yang menghambat

dan officialdome


SOLUSI

• Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut maka solusinya ialah melakukan REFORMASI BIROKRASI KITA

• Reformasi jangan hanya digunakan sebaga media kampanye

• Setelah menang pemilihan lalu dilupakan• Alasanya sulit dari mana dimulai


POLITIK dan BIROKRASI• Selama 10 tahun terakhir ini di Era

reformasi, ada perubahan strategis di lingkungan nasional kita

• Perubahan itu adalah perubahan sistem politik dan demokratisasi yang sangat berpengaruh terhadap bangunan birokrasi pemerintah.

• Dinamika perubahan sistem politik yang terjadi selama ini tidak banyak diikuti dengan perubahan birokrasi pemerintah


• Dinamika atau perkembangan di bidang politik akan berpengaruh terhadap dinamika dan perubahan sistem birokrasi pemerintah

• Hubungan timbal balik itu harus menjadi referensi dalam melakukan reformasi birokrasi pemerintah

• Jika terjadi dinamika perubahan sistem politik tidak diikuti perubahan dan perkembangan birokrasi maka akan terjadi banyak persoalan seperti sekarang ini


POLITIK

ADMINISTRASI/BIROKRASI

TINGKAT PERUBAHAN

A

B

C


PERUBAHAN POLITIK, BIROKRASI TDK BERUBAH

POLITIK

BIROKRASI PEMEMRINTAHi

?A

B C

D

E

F G

H


HUBUNGAN JABATAN POLITIK dan JABATAN BIROKRASI

• Pejabat Politik secara esensial bertugas membuat kebijakan publik (politik)

• Pejabat Birokrasi (karier) bertugas melaksanakan kebijakan politik

• Kedua domain tugas ini perlu dijadikan landasan upaya melakukan reformasi


lanjutan

• Hubungan kedua domain tugas ini perlu ditata dengan baik supaya tidak terjadi saling simpang siur

• Pejabat politik yang datang memimpin birokrasi kadangkala sudah siap dengan visi dan misinya tanpa memahami kondisi dan kesiapan birokrasi yang sudah tertata


lanjutan• Sehingga seringkali terjadi pejabat

politik hanya mementingkan kepentingan politiknya

• Sehingga banyak ikut melaksanakan kebijakan publik

• Dan menganggap birokrasi tidak mampu melaksanakan


ADA DUA PILIHAN TATA HUBUNGAN

• 1) Executive Ascendancy (EA)• 2) Bureaucratic Sublation(BS)

• EA menunjukkan hubungan bahwa pejabat politik sebagai master dari pejabat birokrasi

• BS menunjukkan Co Equality with the executive


MODEL EXECUTIVE ASCENDENCY

PEJABATPOLITIK

PEJABATBIROKRASI

PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN

DPR

DOMIAN ADMINSTRASI KARIR

DOMAIN ADMINISTRASI KARIR

DOMAIN POLITIK


MODEL BUREAUCRATIC SUBBLATION

PEJABATPOLITIKDPR

BIROKRASI

BIROKRASI

PENYELENGGAANPEMERINTAHAN

DOMAIN POIITIK

DOMAIN ADMINISTRASI

DOMAIN ADMINISTRASI


Bureaucratic Sublation• Tata hubungan semacam ini

pejabat birokrasi berkuajiban memberi informasi kepada pejabat politik yang datang tentang segala hal yang telah dan bakal dilakukannya

• Cara memberi informasi (desiminasi) bisa dilakukan sebelum pejabat politik datang (menang pemilu) bisa juga ketika sudah in power© Pusdiklat Spimnas 2011

RIGHT SIZING• Tidak ada lain kecuali kita harus

menata lembaga birokrasi supaya tidak boros anggaran

• Memerlukan lembaga birokrasi yang rightsizing

• Demikian pula jumlah manpowernya supaya efektif dan efisien

• Dalam hal ini harus dilakukan analisis jumlah lembaga/satuan organisasi, beban kerja, dan personalianya


• Duplikasi lembaga, pembentukan lembaga baru, proliferasi birokrasi harus segera di tata ulang

• Jangan dijadikan sebagai budaya manajerial birokrasi pemerintah

• Dilakukan evaluasi yang menyeluruh• Di keluarkan Undang-Undang yang

menata birokrasi pemerintah (UU tentang Kedudukan, Peran dan Wewenang Birokrasi Pemerintah) sehingga jelas hubungan dengan partai politik (Pejabat Politik, DPR )


Demikian pokok-pokok bahasan saya

•Sekian•Terima kasih• Wassalamualikum warahmatullahi wa barakatuh


dinamika perkembangan sistem kelembagaan … · kiranya di masa-masa yang akan datang perlu...

Documents