15/09/13 Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

file:///I:/soal latihan/1 Materi/Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 1/11

BantuanPembuat buku (tutup)

Singkirkan halaman ini dari buku Anda Lihat buku (5 halaman) Sarankan halaman

Selamat datang di Wikipedia bahasa Indonesia! [tutup]

Dewan Perwakilan Daerah

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Belum Diperiksa

Langsung ke: navigasi, cari

Untuk kegunaan lain dari DPD, lihat DPD (disambiguasi).

Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2009-

2014

Jenis

JenisLembaga Negara pada Perwakilan

Daerah

Kepemimpinan

Ketua

Irman Gusman, Utusan Sumatera

Barat

sejak 1 Oktober 2009

Wakil Ketua

Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Utusan

D.I Yogyakarta

sejak 1 Oktober 2009

Wakil Ketua

La Ode Ida, Utusan Sulawesi

Tenggara

sejak 1 Oktober 2009

15/09/13 Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

file:///I:/soal latihan/1 Materi/Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 2/11

Struktur

Anggota 132

Pemilihan

Pemilihanterakhir

9 April 2009

Tempat bersidang

Kompleks Parlemen

Jakarta

Indonesia

Situs web

www.dpd.go.id

Indonesia

Artikel ini adalah bagian dari seri:

Politik dan pemerintahan

Indonesia

Pancasila

UUD 1945

Legislatif[tampilkan][tampilkan]

Eksekutif[tampilkan][tampilkan]

Yudikatif[tampilkan][tampilkan]

Inspektif[tampilkan][tampilkan]

Daerah[tampilkan][tampilkan]

15/09/13 Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

file:///I:/soal latihan/1 Materi/Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 3/11

Pemilihan umum[tampilkan][tampilkan]

Partai politik[tampilkan][tampilkan]

Negara lain · Atlas

Portal politik

lihatbicara

sunting

Dewan Perwakilan Daerah (disingkat DPD), sebelum 2004 disebut Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi

negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yangdipilih melalui Pemilihan Umum.

DPD memiliki fungsi:

Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang

legislasi tertentuPengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu.

Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian jumlah anggota DPD saat ini adalah 132orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru

mengucapkan sumpah/janji.

Daftar isi

[sembunyikan]

1 Sejarah

2 Alat kelengkapan2.1 Pimpinan2.2 Sekretariat Jenderal

2.3 Komite2.4 Kepanitiaan

3 Anggota3.1 Kekebalan hukum

4 Lihat pula

5 Pranala luar6 Referensi

[sunting] Sejarah

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir pada tanggal 1 Oktober 2004, ketika 128 anggota DPD yang terpilih

untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya. Pada awal pembentukannya, masih banyak tantangan

15/09/13 Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

file:///I:/soal latihan/1 Materi/Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 4/11

yang dihadapi oleh DPD. Tantangan tersebut mulai dari wewenangnya yang dianggap jauh dari memadai untukmenjadi kamar kedua yang efektif dalam sebuah parlemen bikameral, sampai dengan persoalan kelembagaannya

yang juga jauh dari memadai. Tantangan-tantangan tersebut timbul terutama karena tidak banyak dukungan

politik yang diberikan kepada lembaga baru ini.[1]

Keberadaan lembaga seperti DPD, yang mewakili daerah di parlemen nasional, sesungguhnya sudah terpikirkan

dan dapat dilacak sejak sebelum masa kemerdekaan. Gagsan tersebut dikemukakan oleh Moh. Yamin dalam

rapat perumusan UUD 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

(BPUPKI).[1]

Gagasan-gagasan akan pentingnya keberadaan perwakilan daerah di parlemen, pada awalnya diakomodasi

dalam konstitusi pertama Indonesia, UUD 1945, dengan konsep “utusan daerah” di dalam Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang bersanding dengan “utusan golongan” dan anggota Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR). Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “MPR terdiri atasanggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang

ditetapkan dengan undang-undang.” Pengaturan yang longgar dalam UUD 1945 tersebut kemudian diatur lebih

lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan.[1]

Dalam periode konstitusi berikutnya, UUD Republik Indonesia Serikat (RIS), gagasan tersebut diwujudkan

dalam bentuk Senat Republik Indonesia Serikat yang mewakili negara bagian dan bekerja bersisian dengan

DPR-RIS.[1]

[sunting] Alat kelengkapan

Alat kelengkapan DPD terdiri atas: Pimpinan, Komite, Badan Kehormatan dan Panitia-panitia lain yang

diperlukan.

[sunting] Pimpinan

Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan dua wakil ketua. Selain bertugas memimpin sidang, pimpinan DPDjuga sebagai juru bicara DPD. Ketua DPD periode 2009–2014 adalah Irman Gusman.

Pimpinan DPD periode 2009–2014 adalah:

Ketua: Irman Gusman (Sumatera Barat)

Wakil Ketua: Gusti Kanjeng Ratu Hemas (DI Yogyakarta)

Wakil Ketua: La Ode Ida (Sulawesi Tenggara)

[sunting] Sekretariat Jenderal

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPD, dibentuk Sekretariat Jenderal DPD yang ditetapkan

dengan Keputusan Presiden, dan personelnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat Jenderal DPD

dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usulPimpinan DPD.

15/09/13 Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

file:///I:/soal latihan/1 Materi/Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 5/11

[sunting] Komite

Berikut ini adalah daftar komite DPD beserta jajaran pimpinannya untuk periode 2010-2011:[2]

Komite I DPD membidangi otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta antardaerah,pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pemukiman dan kependudukan, pertanahan, dan

tata ruang, serta politik, hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Ketua Komite I: Dani Anwar (DKI Jakarta)Wakil Ketua: Eni Khairani (Bengkulu) dan Ferry FX Tinggogoy (Sulawesi Utara)

Komite II DPD membidangi pertanian dan perkebunan, perhubungan, kelautan dan perikanan, energi dan

sumber daya mineral, kehutanan dan lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daerahtertinggal, perindustrian dan perdagangan; penanaman modal dan pekerjaan umum.

Ketua Komite II: Bambang Susilo (Kalimantan Timur)

Wakil Ketua: Mursyid (Nanggroe Aceh Darussalam) dan Budi Doku (Gorontalo)

Komite III DPD membidangi pendidikan, agama, kebudayaan, kesehatan; pariwisata, pemuda dan

olahraga, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan ketenagakerjaan.

Ketua Komite III: Istibsyaroh (Jawa Timur)

Wakil Ketua: Ahmad Jajuli (Lampung) dan Abdul Azis Qahhar Mudzakkar (Sulawesi Selatan)

Komite IV DPD membidangi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pajak, perimbangan

keuangan pusat dan daerah, lembaga keuangan dan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah

(UMKM).Ketua Komite IV: John Pieris (Maluku)

Wakil Ketua: Abdul Gafar Usman (Riau) dan R. Ella M. Giri Komala (Jawa Barat).

[sunting] Kepanitiaan

Berikut ini adalah daftar kepanitiaan DPD beserta jajaran pimpinannya untuk periode 2010-2011:[2]

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU)

Ketua: I Wayan Sudirta (Bali)Wakil Ketua: Muhammad Syukur (Jambi) dan Amang Syafrudin (Jawa Barat)

Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT)

Ketua: Zulbahri M. (Kepulauan Riau)Wakil Ketua: Gusti Kanjeng Ratu Ayu Koess Indriyah (Jawa Tengah) dan Baiq Diyah Ratu Ganefi

(Nusa Tenggara Barat)

Kepanitiaan lainnya antara lain Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD, Panitia Hubungan Antar-

Lembaga (PHAL) DPD dan Kelompok DPD di MPR.

[sunting] Anggota

Lihat pula: Daftar anggota Dewan Perwakilan Daerah 2009–2014

15/09/13 Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

file:///I:/soal latihan/1 Materi/Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 6/11

[sunting] Kekebalan hukum

Anggota DPD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yangdikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPD, sepanjang tidak bertentangan dengan

Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota yang

bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-halmengenai pengumuman rahasia negara.

[sunting] Lihat pula

Majelis Tinggi

[sunting] Pranala luar

Situs web resmi Dewan Perwakilan Daerah

[sunting] Referensi

1. ^ a b c d SEJARAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH oleh Bivitri Susanti, Herni Sri Nurbayanti dan

Fajri Nursyamsi.

2. ^ a b Pimpinan Komite DPD RI Berubah, 19 Agustus 2010.

[sembunyikan][sembunyikan]

l

b

s

Topik Indonesia

Sejarah

Nusantara

PrasejarahKerajaan Hindu-Buddha

Kerajaan Islam

Era Portugis

Era VOC

Era Belanda

Era Jepang

Era Kemerdekaan

Sejarah nama Indonesia

ProklamasiMasa transisi

Era Orde Lama (Dekrit Presiden

15/09/13 Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

file:///I:/soal latihan/1 Materi/Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 7/11

Sejarah

IndonesiaDemokrasi TerpimpinGerakan 30 September)

Era Orde Baru (Supersemar

Integrasi Timor Timur

Gerakan 1998)

Era reformasi

Geografi

Air terjun

Bendungan & Waduk

Danau

Gunung & pegununganGunung berapi

Laut

Pantai

Pulau & kepulauan

Selat

Sungai

Tanjung & ujungTeluk

Titik-titik garis pangkal

Politik danpemerintahan

Pemerintah

Presiden

Kementerian

MPR

DPR

DPD

MA

MKKY

BPK

Perwakilan di luar negeri

Kepolisian

Militer

Lembaga pemerintahan

Administratif (ProvinsiKabupaten/kota

Kecamatan dan kelurahan/desa)

Hubungan luar negeri

Hukum

Undang-Undang

Pemilu

Partai politikKewarganegaraan Indonesia

15/09/13 Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

file:///I:/soal latihan/1 Materi/Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 8/11

Ekonomi

PerusahaanPariwisata

Transportasi

Pasar modal

Bank

BUMN

BEI

BBJ

Demografi

Suku

BahasaAgama

Nama Indonesia

Tokoh

Budaya

Seni (Film

Tari

Sastra

Musik

Lagu)

Masakan

MitologiPendidikan

Olahraga

Busana daerah

Arsitektur (Bandar udara

Pelabuhan

Stasiun kereta api

TerminalPembangkit listrik)

Warisan budaya (Wayang

Batik

Keris

Angklung

Tari Saman

Noken)

Simbol

Sang Saka Merah Putih

Garuda PancasilaIbu Pertiwi

Nusantara

15/09/13 Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

file:///I:/soal latihan/1 Materi/Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 9/11

Flora fauna

Fauna

Flora

Bunga

Binatang

Burung

Ikan

Tumbuhan

Cagar alamSuaka margasatwa

Taman nasional

Terumbu karang

Kebun raya

Lainnya

MediaTelekomunikasi (Televisi nasional

Televisi lokal)

Tanda kehormatan

Kode telepon

Kode kendaraan

Hari penting

Portal Indonesia

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan

mengembangkannya.

Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia denganmengembangkannya.

Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dewan_Perwakilan_Daerah&oldid=6690124"

Kategori:

DPDParlemen Indonesia

Kategori tersembunyi:

Rintisan bertopik Indonesia

Rintisan bertopik politik

Menu navigasi

Peralatan pribadi

Buat akun baru

15/09/13 Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

file:///I:/soal latihan/1 Materi/Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 10/11

Masuk log

Ruang nama

Halaman

Pembicaraan

Varian

Tampilan

Baca

Sunting

Tindakan

Versi terdahulu

↑

↑

Pencarian

Cari

Halaman Utama

Perubahan terbaru

Peristiwa terkini

Halaman baru

Halaman sembarang

Komunitas

Warung Kopi

Portal komunitas

Bantuan

Wikipedia

15/09/13 Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

file:///I:/soal latihan/1 Materi/Dewan Perwakilan Daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm 11/11

Bagikan

Cetak/ekspor

Tutup pembuat buku

Unduh versi PDF

Versi cetak

Peralatan

Bahasa lain

English

Français

Basa Jawa

Bahasa Melayu

Sunting interwiki

Halaman ini terakhir diubah pada 14.15, 6 April 2013.

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi/Berbagi Serupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin

berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya.

Kebijakan privasi

Tentang Wikipedia

Penyangkalan

Tampilan seluler