DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi ............................................................................................. i

Ringkasan Eksekutif ........................................................................ ii

BAB I. PENDAHULUAN .................................................................... 1

A. Gambaran Umum ............................................................. 1

B. Dasar Hukum ..................................................................... 2

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi ...................... 4

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA LPPPTK

Bidang KPTK ...................................................................... 10

A. Visi Misi LPPPTK Bidang KPTK ....................................... 7

B. Tujuan Strategis LPPPTK Bidang KPTK ......................... 15

C. Sasaran Strategis LPPPTK Bidang KPTK ...................... 17

D. Program dan Kegiatan LPPPTK Bidang KPTK ............... 21

E. Rencana Kinerja Tahunan............................................... 22

F. Perjanjian Kinerja ............................................................ 23

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .............................................. 26

A. Analisis Capaian Sasaran .............................................. 26

B. Akuntabilitas Keuangan ................................................. 42

BAB IV. PENUTUP ........................................................................... 51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Misi Ditjen Guru dan Tenaga Kepedidikan 11

Tabel 2.2. Misi LPPPTK Bidang KPTK 13

Tabel 2.3. Tujuan Strategis Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan 15

Tabel 2.4. Tujuan Strategis LPPPTK Bidang KPTK 16

Tabel 2.5. Sasaran strategis LPPPTK Bidang KPTK untuk mencapai

Tujuan strategis TL.1

18

Tabel 2.6. Sasaran strategis LPPPTK Bidang KPTK untuk mencapai

Tujuan strategis TL.2

19

Tabel 2.7. Sasaran strategis LPPPTK Bidang KPTK untuk mencapai

Tujuan strategis TL.3

20

Tabel 2.8. Rencana Kinerja Tahunan 22

Tabel 2.9. Perjanjian Kinerja LPPPTK Bidang KPTK Tahun 2015,

Target Capaian Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

24

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja LPPPTK Bidang KPTK Tahun 2015 28

Tabel 3.2. Perbandingan rencana dengan realisasi program dan

anggaran program guru produktif dan adaptif yang

ditingkatkan kompetensinya menurut bidang KPTK

Tahun 2015

29

Tabel 3.3. Realisasi capaian pengembangan standar system diklat

di institusi

30

Tabel 3.4. Realisasi capaian diklat penguatan kompetensi KSPS 31

Tabel 3.5. Realisasi capaian Uji Kompetensi Guru (UKG), kepala

sekolah, dan pengawas secara online

32

Tabel 3.6. Realisasi capaian rakor persiapan kegiatan, serta

workshop kepala SMK Kelautan Perikanan se-

Indonesia

34

Tabel 3.7. Realisasi capaian pendidikan dan pelatihan guru

keahlian bidang kelautan, perikanan, teknologi

informasi dan komunikasi

35

Tabel 3.8. Realisasi capaian program dukungan manajemen 37

Tabel 3.9. Komposisi anggaran berdasarkan unit kerja 43

Tabel 3.10. Komposisi anggaran berdasarkan unit kerja 44

Tabel 3.11. Serapan anggaran di setiap Unit kerja terhadap total

anggaran LPPPTK Bidang KPTK

46

Tabel 3.12. Komposisi anggaran berdasarkan jenis belanja

47

Tabel 3.13. Realisasi Anggaran menurut jenis belanja terhadap

alokasi dananya

48

Tabel 3.14. Realisasi Anggaran menurut jenis belanja terhadap

total anggaran

49

BAB I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi, dan

Komunikasi yang kemudian disingkat menjadi LPPPTK KPTK merupakan salah

satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Indonesia yang bermaksud untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Lembaga tersebut merupakan lembaga baru yang didirikan berdasarkan

Permendikbud Nomor 70 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPPPTK

Bidang KPTK.

LPPPTK KPTK yang merupakan unit kerja di bawah Direktorat Jenderal

Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) melaksanakan tugas dan fungsinya

berdasarkan acuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

LPPPTK KPTK Tahun 2015-2019. Renstra tersebut yang diturunkan dari Renstra

GTK Tahun 2015-2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dan mengacu pada

Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.

Kehadiran LPPPTK KPTK yang berlokasi di Gowa Sulawesi Selatan ini

berorientasi menjadi lembaga yang bekerja untuk meningkatkan kompetensi dan

kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang terprogram dan sistematis pada

bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi di seluruh

zndonesia dan terkhusus di kawasan Indonesia timur. Pemilihan bidang garapan

tersebut melalui pertimbangan bahwa: (1) kawasan Indonesia bagian timur

memiliki potensi laut dan sumber daya alam yang belum dikelola secara optimal;

(2) akselerasi pergeseran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang

berkembang secara dinamis semakin mewarnai percepatan perkembangan era

global dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. TIK telah menjadi

kebutuhan utama dalam dunia bisnis, pendidikan, dan perkantoran baik di

lingkungan pemerintahan maupun swasta nasional dan internasional.

Keberhasilan program yang dilaksanakan oleh LPPPTK KPTK tergantung

pada seberapa besar tingkat kinerja/akuntabilitas kinerja yang dilakukan dalam

jangka waktu tertentu. LPPPTK KPTK merupakan lembaga yang berdiri akhir

Tahun 2014, dan baru merintis serta menjalankan program-program

pegembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan pada Tahun

2015, tentu saja masih banyak hal yang perlu dibenahi dan butuh kerja keras

dalam menyukseskan program-programnya. Terlebih lagi, lembaga tersebut

masih sangat minim sumberdaya manusia (SDM). Hingga akhir Tahun 2015,

LPPPTK KPTK hanya memiliki 32 pegawai, yang terdiri 16 PNS (mutasi dari

beberapa LPMP, PPPPTK BOE Malang, dan PPPPTK Pertanian Cianjur), serta

16 CPNS.

Saat ini LPPPTK KPTK dapat dikatakan telah berperan menjalankan

program kerja selama setahun. LPPPTK KPTK diharapkan tidak hanya mengejar

seberapa besar anggaran yang telah dihabiskan (realisasi anggaran), tetapi juga

harus berorientasi pada kinerja yang dihasilkan. Dalam hal ini, lembaga tersebut

harus melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

secara benar. Untuk mengetahui keberhasilan kinerja LPPPTK KPTK maka perlu

dilakukan evaluasi dan pelaporan yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan

Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang

Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,

dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan

Fungsi Eselon I Kementerian Negara dan Peraturan Presiden RI Nomor 67

Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun

2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Permen PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Permen PAN Nomor PER/20/M.PAN/U/2008 tentang Petunjuk

Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

9. Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

10. Permen PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012, tentang Petunjuk

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Permendikbud Nomor 35 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja di

Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

12. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2014;

13. Permendikbud Nomor 41 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tatakerja

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan (PPPPTK);

14. Permendikbud Nomor 70 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja

LPPPTK KPTK sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor

18 Tahun 2014;

15. Permendikbud Nomor 44 Tahun 2013, tentang Rincian Tugas Pusat

Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

16. Rencana Strategis Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik

dan Tenaga Kependidikkan Bidang Kelautan Perikanan Teknologi

Informasi dan Komunikasi (LPPPTK KPTK) Tahun 2015-2019.

17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pengembangan dan

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikkan Bidang Kelautan

Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPPPTK KPTK) Tahun

Anggaran 2015, Nomor: DIPA-023.16.361168/2015.

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Cita-cita dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, Pemerintah

berupaya mengembangkan berbagai strategi penerapan standar nasional

pendidikan dalam pembelajaran yang komprehensif melalui

pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.

Dalam upaya optimalisasi potensi kelautan perikanan di Indonesia serta

antisipasi perkembangan teknologi informatika komunikasi yang sangat cepat

maka Pemerintah melalui LPPPTK KPTK diharapkan dapat mempersiapkan

pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten di bidang tersebut.

C.1. Tugas dan Fungsi

Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi, dan

Komunikasi (LPPPTK KPTK) dengan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2014

tentang Organisasi dan Tatakerja LPPPTK KPTK, dinyatakan: mempunyai

tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga

kependidikan dasar dan menengah di bidang kelautan, perikanan, teknologi

informasi dan komunikasi. Dalam melaksanakan tugasnya PPPPTK PKn dan

IPS menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan

pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan

pendidikan menengah bidang kelautan, perikarian, teknologi

informasi dan komunikasi;

b. Penyusunan model-model pengembangan kompetensi pendidik

dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan pendidikan

menengah bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan

komunikasi,

c. Pengembangan sistem dan pengelolaan data dan informasi

pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga

kependidikan;

d. Fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan kompetensi pendidik

dan tenaga kependidikan pcndidikan dasar dan pendidikan

menengah bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan

komunikasi;

e. Pengembangan dan pelaksanaan kerja sama antar lembaga di

bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga

kependidikan pendidikan dasar dan pendidikan menengah bidang

kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi;

f. Evaluasi program dan fasilitasi pengembangan dan

pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan

dasar dan pendidikan menengah bidang kelautan, perikanan,

teknologi informasi dan komunikasi; dan

g. Pelaksanaan urusan administrasi LPPPTK KPTK

LPPPTK KPTK berkoordinasi dengan beberapa instansi dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya. Instansi-instansi tersebut adalah:

a) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;

b) Badan Penelitian dan Pengembangan;

c) Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota;

d) Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M);

e) Unit pelaksana teknis yang menangani penjaminan mutu pendidikan;

f) Unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan.

C.2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi LPPPTK KPTK telah diuraikan dalam Permendikbud

Nomor 18 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja LPPPTK KPTK. Susunan

organisasi LPPPTK KPTK yang ada saat ini terdiri dari:

a) Kepala

b) Subbagian umum

c) Seksi Program dan Informasi

d) Seksi Fasilitasi Peningkatan Kompetensi

e) Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan susunan organisasi tersebut, diuraikan tugas masing-masing unit

sebagai berikut:

a) Kepala LPPPTK KPTK

Kepala LPPPTK KPTK mempunyai tugas untuk merencanakan,

mengkoordinir, mengarahkan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam

melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga

kependidikan bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan

komunikasi. Pimpinan satuan organisasi di lingkungan LPPPTK KPTK

dalam melaksanakan tugasnya wajib:

1) menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta

bekerjasama baik dalam lingkup internal maupun eksternal;

2) melaksanakan akuntabilitas kinerja;

3) melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan

secara berjenjang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala PPPPTK wajib

menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga

Kependidikan dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi yang

secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan LPPPTK KPTK.

Selain itu, kepala menyampaikan hasil pengembangan dan pemberdayaan

kepala sekolah kepada pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten.

b) Subbagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan,

program, anggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan

kerumahtanggaan LPPPTK KPTK, dengan menyelenggarakan fungsi:

1) Pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran

LPPPTK KPTK,

2) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

3) Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian, dan

4) Pelaksanaan urusan keuangan;

Dalam pelaksanaannya dibantu oleh staf yang menangani Tata Usaha dan

Rumah Tangga, Tatalaksanan dan Kepegawaian, dan Perencanaan dan

Penganggaran yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

a) Tata Usaha dan Rumah Tangga yang mempunyai tugas melakukan

urusan persuratan, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan dan

perlengkapan;

b) Tatalaksanana dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan

urusan ketatalaksanaan, serta mutasi, pengembangan, dan disiplin

pegawai;

c) Perencanaan dan Penganggaran yang mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta

pembiayaan, perbendaharaan, dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

c) Seksi Program dan Informasi

Seksi Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan pengembangan program, kerjasama antar lembaga serta

pengelolaan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Program dan

Informasi menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan;

2) Pengembangan model-model peningkatan kompetensi pendidik dan

tenaga kependidikan

3) Pelaksanaan kerjasama di bidang pengembangan dan pemberdayaan

pendidik dan tenaga kependidikan;

4) Pengelolaan data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan;dan

5) Evaluasi program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan.

Dalam pelaksanaannya Seksi Program dan Seksi Data dan Informasi yang

masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

a) Staf yang menangani program, dengan tugas melakukan penyusunan

program, evaluasi program, kerjasama antar lembaga, serta

pengembangan model-model pengembangan kompetensi pendidik

dan tenaga kependidikan;

b) Staf yang menangani data dan Informasi dengan tugas melakukan

pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi

kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

d) Seksi Fasilitasi Peningkatan Kompetensi

Seksi Fasilitasi Peningkatan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan

fasilitasi dan evaluasi peningkatan peningkatan kompetensi pendidik dan

tenaga kependidikan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimkasud,

Seksi Fasilitasi Peningkatan Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

1) Fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan

tenaga kependidikan;

2) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan.

Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu, Staf Penyelenggaran dan Staf

Evaluasi yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

a) Staf Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan

fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan

tenaga kependidikan,

b) Staf Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan evaluasi, dan

penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik

dan tenaga kependidikan.

e) Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional

widyaiswara dan atau jabatan fungsional lainnya yang diatur

berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional sebagai koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggung

jawab kepada Kepala LPPPTK KPTK.

c. Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja.

d. Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagan 1.1. Struktur Organisasi LPPPTK KPTK

Menurut Permendikbud Nomor 18 Tahun 2015, setiap pimpinan unit kerja

di lingkungan LPPPTK Bidang KPTK bertanggung jawab memimpin dan

mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk

bagi pelaksanaan tugas bawahannya; setiap pimpinan unit kerja wajib

mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan

agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KEPALA LPPPTK KPTK

SUBBAGIAN UMUM

SEKSI PROGRAM

DAN INFORMASI

SEKSI FASILITASI

PENINGKATAN KOMPETENSI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

LPPPTK Bidang KPTK pada saat didirikan berdasarkan Permendikbud

Nomor 70 Tahun 2014 berada di bawah Badan Pengembangan Sumberdaya

Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDM

dan PMP). Namun setelah diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14

Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPSDM dan PMP

bertransformasi menjadi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

(Ditjen GTK). Mengacu pada Visi dan Misi Kemendikbud 2015-2019 tersebut dan

berdasar pada tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan pembinaan guru

dan pendidik lainnya serta tenaga kependidikan sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah

ditetapkan rumusan Visi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan untuk diangkat

dalam Renstra Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan 2015-2019.

A. Visi dan Misi Ditjen GTK dan LPPPTK Bidang KPTK

Arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai

kondisi objektif dalam 5 (lima) tahun ke depan, maka Ditjen Guru dan Tenaga

Kependidikan menetapkan visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Guru dan Pendidik Lainnya serta Tenaga

Kependidikan yang Mulia, Profesional dan Sejahtera untuk

Membentuk Insan Indonesia yang Berkarakter"

Visi Ditjen GTK tersebut diarahkan untuk membawa Ditjen GTK menjadi

suatu organisasi yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara

profesional, transparan, dan akuntabel. Penjelasan dari Visi tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Guru dan pendidik lainnya serta tenaga kependidikan yang mulia, profesional

dan sejahtera mencerminkan guru dan pendidik lainnya serta tenaga

kependidikan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai,

memahami bagaimana mengimplementasikan, dapat menjadi tauladan dan

memiliki tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri;

2. Insan berkarakter mencerminkan mental yang kuat secara moral, menguasai

IPTEK, tabah, handal, serta sikap tanpa menyerah dalam menghadapi

berbagai tantangan dan permasalahan dengan mengandalkan pada

kemampuan dan kekuatan sendiri, serta memiliki karakter yang inovatif,

profesional dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia

usaha, dan dunia industri.

Visi yang telah ditetapkan diupayakan dapat terecapai. Untuk mendukung

berjalannya Visi tersebut, maka diperlukan penetapan Misi organisasi. Misi Ditjen

Guru dan Tenaga Kependidikan 2015-2019 adalah rumusan dari usaha-usaha

yang diperlukan untuk mencapai visi Kemendikbud 2019 mewujudkan pendidikan

dan kebudayaan bermutu untuk membentuk insan Indonesia yang mandiri dan

berkepribadian. Rumusan Misi yang diangkat di dalam Renstra Ditjen Guru dan

Tenaga Kependidikan 2015-2019 didasarkan pada isu-isu strategis dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan untuk

lima tahun ke depan. Misi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan

merupakan peran strategis yang diinginkan untuk mencapai Visi Ditjen Guru dan

Tenaga Kependidikan tahun 2019. Misi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1. Misi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

Kode Misi

M1 Mewujudkan Penguatan Peran Guru dan Pendidik Lainnya serta Tenaga

Kependidikan sebagai Pelaku Pendidikan yang Kuat

M2 Mewujudkan Guru dan Pendidik Lainnya serta Tenaga Kependidikan yang

Mulia, Profesional dan Sejahtera untuk Mewujudkan Pembelajaran yang

Bermutu

M3 Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Guru dan Pendidik

Lainnya serta Tenaga Kependidikan yang Meluas, Merata dan

Berkeadilan

Berdasarkan Tabel 2.1, menjelaskan terdapat 3 (tiga) misi yang ditetapkan

Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015-2019. Makna dari Misi tersebut

adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan penguatan peran guru dan pendidik lainnya serta tenaga

kependidikan sebagai pelaku pendidikan yang kuat adalah menguatkan peran

guru dan pendidik lainnya serta tenaga kependidikan yang menjamin

meningkatnya kualitas sikap guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan

dalam aspek kepribadian, spiritual dan sosial yang berdampak pada

meningkatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia (Nawacita

5) dan revolusi karakter bangsa (Nawacita 8).

2. Mewujudkan guru dan pendidik lainnya serta tenaga kependidikan yang mulia,

profesional dan sejahtera untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu

adalah menerapkan sistem pembinaan guru dan pendidik lainnya serta

tenaga kependidikan yang menjamin meningkatnya subject knowledge dan

pedagogical knowledge yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar

siswa; mewujudkan mutu lulusan pendidikan yang kompeten (sikap,

pengetahuan, dan keterampilan), mandiri, berkepribadian, dan kompetitif;

mendorong penciptaan inovasi dan kreativitas yang mendukung peningkatan

daya saing dan kesejahteraan rakyat; menjamin pengembangan karir guru

dan tenaga kependidikan tanpa membedakan status ekonomi, kondisi

fisik/mental, asal wilayah, gender dan agama.

3. Mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan guru dan pendidik lainnya

serta tenaga kependidikan yang meluas, merata dan berkeadilan adalah

memastikan ketersediaan guru dan pendidik lainnya serta tenaga

kependidikan di semua jenjang pendidikan di seluruh wilayah Indonesia baik

di perkotaan atau pedesaan bahkan sampai ke daerah-daerah terdepan,

terluar, terpencil dengan tingkat pendidikan dan kompetensi yang memadai

sesuai dengan standar.

Visi Misi LPPPTK Bidang KPTK

Pencapaian tujuan suatu organisasi diperlukan suatu perencanaan dan

tindakan nyata. Untuk dapat mewujudkannya tujuan organisasi maka diperlukan

visi dan misi. Visi adalah suatu pandangan jauh tentang organisasi, tujuan-tujuan

organisasi, dan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut di masa

mendatang. Sedangkan Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus

dikerjakan oleh lembaga dalam usaha mewujudkan Visi. LPPPTK Bidang KPTK

dalam mewujudkan tujuan lembaga sebagai bentuk perencanaan, maka

ditetapkan Visi dan Misi organisasi. Visi LPPPTK Bidang KPTK adalah:

“Terselenggaranya layanan prima dalam mengembangkan dan memberdayakan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang Kelautan, Perikanan, dan Teknologi

Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi secara profesional bertaraf Nasional

berdaya saing global”.

Pernyataan Visi tersebut harus dapat diwujudkan melalui Misi organisasi.

Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu focus. Dengan misi tersebut,

diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal

organisasi dan mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan

diperoleh. Untuk mencapai Visi, maka Misi yang ditetapkan LPPPTK Bidang

KPTK dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Misi LPPPTK Bidang KPTK

Kode Misi

M1 Mengembangkan sistem informasi pengelolaan lembaga terintegrasi (e-

office) yang menjamin terselenggaranya layanan lembaga yang prima

M2 Mengembangkan sistem informasi diklat terintegrasi untuk pelayanan

diklat yang profesional.

M3 Mengembangkan sistem analisis data kebutuhan diklat tepat sasaran

dalam pemerataan dan perluasan akses layanan diklat secara Nasional

Pencapaian visi ““Terwujudnya Guru dan Tenaga Kependidikan yang

Profesional, Berkepribadian, dan Bermartabat dalam bidang Kelautan, Perikanan,

Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk membentuk insan Indonesia yang

Mandiri dan Berkepribadian.” maka LPPPTK Kelautan Perikanan Teknologi

Informasi dan Komunikasi telah sepakat menggunakan nilai-nilai lembaga baik,

seperti yang telah tertuang dalam renstra Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan,

Kemendibud, sebagai berikut:

1. Memiliki Integritas

Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan,

terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan, memiliki

integritas, bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan.

2. Kreatif dan Inovatif

Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap

setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru.

3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang

dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih

dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil

pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau untuk menghindari timbulnya

masalah.

4. Pembelajar

Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas

wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah

dan mejadikan pelajaran atas setiap kejadian.

5. Menjunjung Meritokrasi

Memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju

berdasarkan kelayakan dan kecakapannya.

6. Terlibat Aktif

Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar

pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

7. Tanpa Pamrih

Tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan

memperoleh keuntungan pribadi, memberikan dorongan dan semangat bagi

pihak lain untuk suka berusaha mencapai tujuan bersama, memberikan

inspirasi, dan memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk

menghasilkan karya terbaiknya.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis LPPPTK Bidang KPTK

Upaya mewujudkan visi dan melaksanakan misi Ditjen Guru dan Tenaga

Kependidikan diatas, perlu dirumuskan langkah-langkah yang lebih operasional

secara terarah dalam bentuk tujuan strategis. Tujuan strategis merupakan

penjabaran dari pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang agar diketahui

apa yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan sumber daya dan

kemampuan yang dimiliki.

Tujuan strategis Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2015—2019

dirumuskan mengacu pada tujuan strategis Kemendikbud 2019 yaitu: (T1)

penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orangtua, dan aparatur

institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; dan (T2) peningkatan mutu dan

relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter, yang

diperlukan untuk mewujudkan guru dan pendidik lainnya serta tenaga

kependidikan yang mulia, profesional dan sejahtera untuk membentuk insan

Indonesia yang berkarakter sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Visi 2019

Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan dengan memperhatikan rumusan misi

Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan 2015—2019. Sebagai penjabaran dari

pernyataan misinya, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan telah menetapkan

tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2015-2019. Tujuan strategis Ditjen

Guru dan Tenaga Kependidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Tujuan Strategis Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

Kode Tujuan Strategis

TD.1 Penguatan Peran Guru dan Pendidik Lainnya serta Tenaga Kependidikan

sebagai pelaku Pendidikan yang Kuat

TD.2 Guru dan Pendidik Lainnya serta Tenaga Kependidikan yang Mulia,

Profesional dan Sejahtera untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu

TD.3 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Guru dan Pendidik Lainnya serta

Tenaga Kependidikan yang Meluas, Merata dan Berkeadilan

Berdasarkan tujuan strategis Ditjen Guru dan Tenaga Kependdikan yang

tetap memperhatikan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta misi

Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, LPPPTK Bidang KPTK merumuskan

tujuan strategis Tahun 2015-2019 sesuai jenis layanan pemberdayaan dan

peningkatan kompetensi dan profesionalisme, serta sistem tata kelola yang

diperlukan untuk menghasilkan layanan prima terhadap peningkatan pendidik dan

tenaga kependidikan. Tujuan strategis LPPPTK Bidang KPTK diturunkan dari

tujuan strategis Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Tujuan strategis LPPPTK

Bidang KPTK tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Tujuan Strategis LPPPTK Bidang KPTK

Kode Tujuan Strategis

TL.1 Penguatan Peran Guru dan Pendidik Bidang Kelautan, Perikanan,

Teknologi Informasi, dan Komunikasi serta Tenaga Kependidikan sebagai

pelaku Pendidikan yang Kuat

TL.2 Guru dan Pendidik Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi, dan

Komunikasi serta Tenaga Kependidikan yang Mulia, Profesional dan

Sejahtera untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu

TL.3 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Guru dan Pendidik Bidang Kelautan,

Perikanan, Teknologi Informasi, dan Komunikasi serta Tenaga

Kependidikan yang Meluas, Merata dan Berkeadilan

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis yang akan dicapai dalam

periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis 1 (TL.1) Penguatan Peran Guru dan Pendidik Bidang

Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi, dan Komunikasi serta Tenaga

Kependidikan sebagai Pelaku Pendidikan yang Kuat Penguatan peran guru

dan tenaga kependidikan lebih ditujukan kepada meningkatnya kualitas sikap

guru dan tenaga kependidikan dalam aspek kepribadian, kesholehan dan

moral sosial. Seorang guru harus memiliki naluri yang sensitif atau peka

terhadap kemampuan dan perkembangan siswanya serta mampu

memberikan semangat kepada siswa untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sportif

dalam mengikuti proses belajar mengajar. Dengan demikian guru sebagai

penyemangat dalam ekosistem pendidikan memegang peran penting didalam

proses pendidikan. Pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada

keberadaan guru yang bermutu, karena guru adalah inti dari proses

pendidikan dan guru menjadi kunci utama mutu pendidikan.

2. Tujuan Strategis 2 (TL.2): Guru dan Pendidik Bidang Kelautan, Perikanan,

Teknologi Informasi, dan Komunikasi serta Tenaga Kependidikan yang Mulia,

Profesional dan Sejahtera untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu

Peningkatan mutu, kompetensi, dan profesionalisme guru bertujuan untuk

meningkatkan hasil belajar siswa. Tantangan ke depan dalam melakukan

peningkatan hasil belajar siswa adalah meningkatkan kualitas proses

pembelajaran di kelas, meningkatkan implementasi kurikulum dan sistem

penilaian pendidikan, serta meningkatkan jaminan kualitas pelayanan

pendidikan. Oleh karena itu, upaya peningkatan hasil belajar siswa harus

dibarengi dengan upaya peningkatan mutu, kompetensi, dan profesionalisme

guru yang antara lain dilakukan melalui: penerapan sistem uji kompetensi

guru; penilaian kinerja guru yang sahih, andal, transparan dan

berkesinambungan; peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru

dengan mempertimbangkan perbaikan design program dan keselarasan

disiplin ilmu serta pengembangan profesionalisme berkelanjutan bagi guru

dalam jabatan.

3. Tujuan Strategis 3 (TL.3): Peningkatan Kualitas Pengelolaan Guru dan

Pendidik Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi, dan Komunikasi

serta Tenaga Kependidikan yang Meluas, Merata dan Berkeadilan Pada

RPJMN 2015-2019, arah kebijakan pembangunan pendidikan disamping

diprioritaskan pada Peningkatan profesionalisme juga pada pembenahan

distribusi guru dan tenaga kependidikan. Pembenahan distribusi guru dan

tenaga kependidikan bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan guru dan

pendidik Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi, dan Komunikasi

serta tenaga kependidikan berkualitas secara merata, memperbaiki rasio guru

terhadap siswa dan memenuhi beban mengajar guru.

C. Sasaran Strategis LPPPTK Bidang KPTK

Sasaran strategis merupakan suatu keluaran yang akan dicapai atau

dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu lima

tahun. Sasaran strategis LPPPTK Bidang KPTK diturunkan dari sasaran

strategis Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Ditjen Guru dan Tenaga

Kependidikan membuat sasaran strategis dari 3 (tiga) tujuan strategis yang

ditetapkan. Begitu pula, sasaran strategis LPPPTK Bidang KPTK diturunkan

dari sasan strategis Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang dijabarkan

dari 3 (tiga) tujuan strategisnya. Sasaran strategis LPPPTK Bidang KPTK

tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tujuan Strategis 1 (TL.1): Penguatan Peran Guru dan

Pendidik Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan

Komunikasi serta Tenaga Kependidikan sebagai pelaku Pendidikan yang

Kuat, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran program (SP) seperti

pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Sasaran strategis LPPPTK Bidang KPTK untuk mencapai Tujuan

strategis TL.1

Kode Sasaran Program (SP) Indikator Kinerja Program (IKP)

SP.2 Meningkatnya kompetensi guru

dan tenaga kependidikan

dikdasmen dilihat dari subject

knowledge dan pedagogical

knowledge, yang akan

berdampak pada kualitas hasil

belajar siswa

Persentase pendidik dan tenaga

kependidikan dikdasmen yang

memiliki indeks kinerja minimal

baik

Persentase pendidik dan tenaga

kependidikan dikdasmen yang

mengalami peningkatan kualitas

sikap (kepribadian, spiritual dan

sosial)

SP 2 merupakan sasaran strategis yang berorientasi pada

penguatan peran guru dan pendidik Bidang Kelautan, Perikanan,

Teknologi Informasi dan Komunikasi serta tenaga kependidikan sebagai

pelaku pendidikan yang kuat. SP 2 lebih menitikberatkan pada kualitas

sikap dan kinerja guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan

dasar dan menengah, yang kesemuanya diharapkan berdampak pada

meningkatnya karakter/perilaku positif pada siswa baik pada satuan paud

dan dikmas maupun satuanpendidikan dasar dan menengah.

2. Terwujudnya tujuan Strategis 2 (TL-2): Guru dan Pendidik Bidang

Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Tenaga

Kependidikan yang Mulia, Profesional dan Sejahtera untuk mewujudkan

pembelajaran yang bermutu. Penjabaran sasaran strategis LPPPTK

Bidang KPTK untuk mewujudkan tujuan strategis 2 (TL.2) dapat ditandai

dengan tercapainya sasaran program (SP) pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Sasaran strategis LPPPTK Bidang KPTK untuk mencapai Tujuan

strategis TL.2

Kode Sasaran Program (SP) Indikator Kinerja Program (IKP)

SP.2 Meningkatnya kompetensi guru

dan tenaga kependidikan

dikdasmen dilihat dari subject

knowledge dan pedagogical

knowledge, yang akan

berdampak pada kualitas hasil

belajar siswa

Persentase guru dikdasmen

bersertifikasi pendidik.

Peningkatan nilai rata-rata

kompetensi pengetahuan dan

keterampilan pendidik dan tenaga

kependidikan dikdasmen mencapai

8,0

Persentase pendidik dan tenaga

kependidikan dikdasmen yang

mengikuti peningkatan kompetensi

keahlian khusus.

SP 2 merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan (TL.2) Guru

dan Pendidik Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan

Komunikasi serta Tenaga Kependidikan yang Mulia, Profesional dan

Sejahtera untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu, dan

mendukung pencapaian tujuan strategis (T4) Kemendikbud yaitu

peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada

pembentukan karakter. Guru yang baik adalah guru yang memiliki 4

(empat) kompetensi yang mumpuni meliputi kompetensi pedagogik,

profesional, sosial dan berkepribadian. Dengan demikian, SP 1 dan SP 2

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan

(TL.1) penguatan peran guru dan pendidik Bidang Kelautan, Perikanan,

Teknologi Informasi dan Komunikasi serta tenaga kependidikan sebagai

pelaku pendidikan yang kuat.

3. Terwujudnya Tujuan Strategis 3 (TL-3): Peningkatan Kualitas

Pengelolaan Guru dan Pendidik Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi

Informasi dan Komunikasi serta Tenaga Kependidikan yang Meluas,

Merata dan Berkeadilan. Penjabaran sasaran strategis LPPPTK Bidang

KPTK untuk mewujudkan tujuan strategis 3 (TL.3) dapat ditandai dengan

tercapainya sasaran program (SP) pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Sasaran strategis LPPPTK Bidang KPTK untuk mencapai Tujuan

strategis TL.3

Kode Sasaran Program (SP) Indikator Kinerja Program (IKP)

SP.8 Meningkatnya kualitas

pelayanan

Persentase satuan kerja lingkup

LPPPTK Bidang KPTK meningkat

kualitas layanan, manajemen

sumber daya, dan tata laksana

SP 8 merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan (TL.3)

peningkatan kualitas pengelolaan guru dan pendidik lainnya serta tenaga

kependidikan yang meluas, merata dan berkeadilan. SP 8 ini untuk

mendukung pencapaian tujuan strategis Ditjen Guru dan Tenaga

Kependidikan (TD 3) yang dijabarkan dengan sasaran strategis

tersedianya Guru dan Tenaga Kependidikan di SM pada daerah khusus

(SP 7), dan meningkatnya kualitas layanan (SP 8). Selain itu, SP 8 ini

dijabarkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis (T4)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu peningkatan mutu dan

relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter.

Disamping peningkatan profesionalisme, pemerataan distribusi dan

kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan juga menjadi perhatian, yang

ditandai dengan: (i) menurunnya jumlah sekolah yang kekurangan guru

pada satuan pendidikan dasar; dan (ii) menurunnya jumlah sekolah yang

kekurangan guru pada satuan pendidikan menengah. Selain itu yang tidak

kalah penting adalah peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan

akuntabel, yang ditandai dengan: (i) dipertahankannya opini Laporan

Keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian; (ii) dipertahankan

dan ditingkatkan status Kemendikbud sebagai Wilayah Bebas Korupsi

(WBK); (iii) Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan

pendidikan; dan (iv) meningkatnya akuntabilitas kinerja Kemendikbud.

D. Program dan Kegiatan LPPPTK Bidang KPTK

Pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis yang telah ditetapkan

LPPPTK Bidang KPTK melaksanakan Layanan Pemberdayaan dan

Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan 1

kegiatan utama, yaitu pendidikan dan pelatihan pendidik (diklat) dan tenaga

kependidikan. Pada Tahun 2015 semester 1, dengan Nomor DIPA

023.14.2.192046/2015 bulan Mei, kegiatan diklat Pendidik dan tenaga

kependidikan terdiri atas: (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang

mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme; (2) Model

Pemberdayaan Sekolah dan Pengembangan Inovasi Pembelajaran; (3)

Dukungan Manajemen meliputi: Layanan perkantoran dan Kendaaan

bermotor. Sementara pada semester 2 Tahun 2015 dengan Nomor DIPA

023.16.2.361168/2015, kegiatan diklat Pendidik dan tenaga kependidikan

dijabarkan sebagai berikut:

1. Diklat Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pencapaian target kegiatan diklat Pendidik dan Tenaga Kependidikan

(PTK) melalui sub komponen kegiatan:

a. Guru yang berkompeten bidang Kelautan Perikanan Teknologi

Informasi dan Komunikasi, meliputi:

Guru produktif dan adaptif yang ditingkatkan kompetensinya

menurut bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan

komunikasi

Model Pemberdayaan Sekolah dan Pengembangan Inovasi

Pembelajaran

b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya yang kompeten,

meliputi: Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah mengikuti

Uji Kompetensi

c. Guru yang berkompeten bidang Tematik, yaitu Guru Dikdas Mapel

Tematik yang ditingkatkan kompetensinya

d. Dukungan Manajemen, terdiri atas: layanan perkantoran,

kendaraan bermotor, peralatan dan fasilitas perkantoran, dan

gedung/bangunan.

E. Rencana Kinerja Tahunan

Berdasarkan Permeneg PAN-RB dan Kebijakan Ditjen Guru dan

Tenaga Kependidikan, pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja/unit

kerja perlu disusun ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Terdapat

perbedaan indicator kinerja kegiatan pada semester 1 dan semester 2 Tahun

2015. Berdasarkan ketentuan tersebut LPPPTK Bidang KPTK menyusun

Rencana Kinerja Tahunan semester 1 disajikan pada Tabel 2.8, Rencana

Kinerja Tahunan semester 1 dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9

Rencana Kinerja Tahunan LPPPTK Bidang KPTK

Unit Eselon III : LPPPTK Bidang KPTK

Tahun : Tahun 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja

Fisik Satuan

(1) (2) (3) (4)

Diklat Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan

yang mengikuti peningkatan

kompetensi dan profesionalisme

1.004 Orang

Model Pemberdayaan Sekolah dan

Pengembangan Inovasi

Pembelajaran

1 Model

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja

Fisik Satuan

(1) (2) (3) (4)

Dukungan Manajemen dan Tata

Kelola Fasilitasi Peningkatan

Kompetensi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

12 Bulan

Jumlah Anggaran Kegiatan

LPPPTK Bidang KPTK: Rp. 3.168.905.000,-

Tabel 2.9

Rencana Kinerja Tahunan LPPPTK Bidang KPTK

Unit Eselon III : LPPPTK Bidang KPTK

Tahun : Tahun 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja

Fisik Satuan

(1) (2) (3) (4)

Diklat Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Guru produktif dan adaptif yang

ditingkatkan kompetensinya menurut

bidang kelautan, perikanan,

teknologi informasi dan komunikasi

3.141 Orang

Model Pemberdayaan Sekolah dan

Pengembangan Inovasi

Pembelajaran

1 Model

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

yang telah mengikuti Uji Kompetensi

8.961 Orang

Guru Dikdas Mapel Tematik yang

ditingkatkan kompetensinya

1.714 Orang

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja

Fisik Satuan

(1) (2) (3) (4)

Dukungan Manajemen dan Tata

Kelola Fasilitasi Peningkatan

Kompetensi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

12 Bulan

Jumlah Anggaran Kegiatan

LPPPTK Bidang KPTK: Rp. 50.053.359.000,-

F. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Permeneg PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010, pasal 3

menyatakan Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen

pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan

bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya

yang dimiliki oleh instansi.

LPPPTK Bidang KPTK wajib menyusun perjanjian kinerja dalam bentuk

Penetapan Kinerja tingkat eselon II yang ditandatangani oleh Kepala LPPPTK

Bidang KPTK sebagai kontrak kinerja. Penetapan kinerja berisi sasaran

strategis, indikator kinerja, target kinerja LPPPTK Bidang KPTK yang akan

dicapai dalam kurun waktu satu tahun (2015) sesuai target rencana strategis.

Berikut adalah Penetapan Kinerja LPPPTK Bidang KPTK tahun 2015.

Perjanjian Kinerja tersebut merupakan penjabaran dari DIPA LPPPTK Bidang

KPTK revisi Tanggal 14 Agustus 2015, Nomor DIPA 023.16.2.361168/2015.

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 antara Kepala LPPPTK Bidang KPTK dengan

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan disajikan pada Tabel 2.9

Tabel 2.9. Perjanjian Kinerja LPPPTK Bidang KPTK Tahun 2015, Target

Capaian Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2015

TARGET ANGGARAN

(ribuan)

1.

Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai bidangnya

Jumlah guru yang berkompeten bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

3.141 orang

27.699.151

OUTPUT: 1. Guru Produktif dan

adaptif yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi.

3.141 orang

27.555.031

2. Model Pemberdayaan Sekolah dan Pengembangan Inovasi Pembelajaran

1 model

144.120

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya yang kompeten

8.961 orang

8.703.773

OUTPUT: Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah mengikuti Uji Kompetensi

8.961 orang

8.703.773

Jumlah guru yang berkompeten bidang Tematik

1.714 orang

5.940.040

OUTPUT: Guru Dikdas Mapel Tematik yang ditingkatkan kompetensinya

1.714 orang

5.940.040

Jumlah total anggaran kegiatan pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga

kependidikan sebesar Rp. 50.053.359.000 (Lima Puluh Milyar Lima Puluh Tiga

Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

No Komponen Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des

1 Penyerapan

Bulanan (jutaan) - - - - - - - - - 2,502,668 32,534,683 15,016,008

2 Penyerapan

Kumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,502,668 35,037,351 50,053,680

3 % penyerapan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5.00 % 65.00% 30.00%

Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2015 LPPPTK KPTK

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas berdasarkan arti katanya merupakan gambaran suatu

keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika didefinisikan,

akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media

pertanggungjawaban secara periodik. Sedangkan kinerja adalah gambaran

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi suatu organisasi yang tertuang dalam

perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi.

LPPPTK KPTK sebagai instansi pemerintah yang bercita-cita menuju good

govermenance, maka akuntabilitas kinerja merupakan suatu hal yang sangat

penting. Akuntabilitas kinerja LPPPTK KPTK merupakan gambaran

pertanggungjawaban mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan

instansi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. Analisis Capaian Sasaran

LPPPTK KPTK telah menetapkan target capaian kinerja yang tertuang

dalam perjanjian kinerja Tahun 2015. Untuk itu lembaga ini berkewajiban

mencapai target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Capaian sasaran

peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai bidang

kelautan perikanan dan teknologi informasi merupakan program utama LPPPTK

KPTK yang didasarkan pada salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan serta Ditjen GTK. Dalam menyusun dan menetapkan target

kinerja dan programnya, lingkungan kerja di Kementerian Pendidikan mengacu

pada beberapa kriteria, yaitu:

1. Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif dan satuan

yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran, yakni; Indikator Kinerja

Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP), dan Indikator

Kinerja Kegiatan (IKK).

2. Penetapan target dipilih karena relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan

berdasarkan pada baseline data yang jelas.

Keberhasilan pencapaian target kinerja di lingkup Ditjen GTK dilihat target

kinerja sasaran program dan target kinerja sasaran kegiatan. Indikator target

kinerja sasaran program yaitu: (1) penguatan peran guru dan pendidik lainnya

serta tenaga kependidikan sebagai pelaku pendidikan yang kuat; (2) Guru dan

pendidikan lainnya serta tenaga kependidikan yang mulia, profesional, dan

sejahtera untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu; (3) peningkatan

kualitas pengelolaan guru dan pendidik lainnya serta tenaga kependidikan yang

meluas, merata, dan berkeadilan. Sedangkan Indikator target kinerja sasaran

kegiatan terdiri atas:

a) Kegiatan pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan

b) Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Ditjen Guru

dan Tenaga Kependidikan

c) Kegiatan pembinaan guru dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas

d) Kegiatan pembinaan guru pendidikan dasar

e) Kegiatan pembinaan guru pendidikan menengah

f) Kegiatan pembinaan kependidikan Dikdasmen

Ketercapaian kegiatan LPPPTK KPTK dilihat berdasarkan hasil

pengukuran kinerja Tahun 2015. Pengukuran ini dengan mempertimbangkan

empat output kegiatan yaitu: (1) Guru produktif dan adaptif yang ditingkatkan

kompetensinya menurut bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan

komunikasi; (2) Model Pemberdayaan Sekolah dan Pengembangan Inovasi

Pembelajaran; (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti uji

kompetensi; dan (4) Guru Dikdas Mapel Tematik yang ditingkatkan

kompetensinya. Dalam rangka mendukung keberhasilan 4 (empat) output

kegiatan tersebut, terdapat sasaran strategi untuk dukungan manajemen, yang

terdiri atas: layanan perkantoran, kendaraan bermotor, peralatan dan fasilitas

perkantoran, dan gedung/bangunan. Untuk lebih jelasnya, tingkat keberhasilan

kinerja dengan anggaran semester 1 Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Sedangkan tingkat kinerja dengan anggaran semester 2 Tahun 2015 (Tabel 3.2).

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja LPPPTK Bidang KPTK Tahun 2015

Anggaran

(Ribuan) Fisik

Anggaran

(Ribuan)

36,111 Orang 27,555,031 14,148 20,743,653

Output :

1. Guru produktif dan adaptif yang ditingkatkan kompetensinya menurut

bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi 36,111 Orang 27,555,031 14,148 20,743,653

2. Model Pemberdayaan Sekolah dan Pengembangan Inovasi

Pembelajaran 1 Model 144,120 1 128,017,000

53,291 Orang 8,702,773 49,371 7,583,896,200

Output :

Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti uji kompetensi 8,961 Orang 8,702,773 7,975 7,583,896,200

1,035 Orang 5,940,040 892 2,692,353,000

Output :

Guru Dikdas Mapel Tematik yang ditingkatkan kompetensinya 1,035 Orang 5,940,040 892 2,692,353,000

Realisasi

Indikator KinerjaSasaran Strategis

Rencana

Jumlah guru yang berkompeten bidang Tematik

1

Jumlah guru yang berkompeten bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi

Informasi dan Komunikasi.

Meningkatnya

kompetensi pendidik

dan tenaga

pendidikan sesuai

bidang Kelautan,

Perikanan, Teknologi

Informasi dan

Komunikasi.

Fisik

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya yang kompeten

Anggaran

(Ribuan) Fisik

Anggaran

(Ribuan)

12 Bulan 4,096,833 10 3,330,788

Output :

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 12 Bulan 4,096,833 10 3,330,788

3 Unit 797,950,000 3 780,530,000

47 Unit 2,193,045 47 2,140,199

Gedung/Bangunan [Base Line] 1,197 M2 622,567,000 1,197 609,370,000

1Dukungan

Manajemen

Layanan Perkantoran

Kendaraan Bermotor

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Rencana Realisasi

Fisik

Perjanjian kinerja yang telah ditetapkan LPPPTK Bidang KPTK, ternyata

setelah melalui proses hingga akhir tahun 2015, terjadi sedikit perubahan terhadap

target/rencana fisik kegiatan, namun tidak merubah jumlah alokasi anggaran.

Perubahan-perubahan dikarenakan penyesuaian kebutuhan sasaran fisik yang

cukup esensial untuk pengembangan kapasitas tenaga pendidikan dan

peningkatan mutu pendidikan. Perubahan-perubahan tersebut adalah: (1) guru

produktif dan adaptif yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang KPTK,

semula memiliki target fisik sebanyak 3.141 orang menjadi 36.111 orang; (2)

pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti ujian kompetensi, awalnya

ditargetkan sebanyak 8.961 orang, kemudian menjadi 53.291 orang; (3) Guru

dikdas mata pelajaran tematik yang ditingkatkan kompetensinya, semula 1.714

orang menjadi 1.035 orang. Berikut diuraikan secara rinci hasil setiap kegiatan

Tahun Anggaran 2015.

1. Guru produktif dan adaptif yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang KPTK

Capaian program guru produktif dan adaptif yang ditingkatkan kompetensinya

menurut bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi

(KPTK) ditinjau dari segi fisik program dan anggaran dapat dilihat pada Tabel

3.2.

Tabel 3.2. Perbandingan rencana dengan realisasi program dan anggaran program guru produktif dan adaptif yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang KPTK Tahun 2015.

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa program guru produktif dan

adaptif yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang KPTK dari alokasi

anggaran sebesar Rp 27.555.031.000 dapat terealisasi sebesar Rp

20.743.653.450. Sementara itu, berdasarkan sasaran fisik 36.111 pendidik

dapat terealisasi sebanyak 14.148 pendidik. Kegiatan tersebut terbagi atas 3

sub-bagian program sebagai berikut:

Anggaran Sasaran

Rencana Rp 27.555.031.000,00 36.111 Pendidik

Realisasi Rp 20.743.653.450,00 14.148 Pendidik

a. Pengembangan Standar System Diklat di Institusi

Pengembangan standar system diklat di institusi dalam penjabaran

kegiatan dibagi menjadi 4 (empat), yaitu Penulisan Buku/Modul Bahan

Ajar; Pengembangan Model Pembelajaran/Manajemen Pendidikan;

Pengembangan Soal dan Pelaksanaan Uji Kompetensi GTK; dan

Pengembangan Pegawai dan Kelembagaan. Realisasi capaian

pengembangan standar system diklat di institusi ditampilkan pada Tabel

3.3 berikut.

Tabel 3.3. Realisasi capaian pengembangan standar system diklat di institusi.

Berdasarkan table 3.3, menjelaskan bahwa pada kegiatan penulisan modul

bahan ajar bidang kelautan perikanan teknologi informasi dan komunikasi,

dari sasaran 180 buku dapat terealisasi 171 modul. Jika dihitung,

persentase ketercapaian program penulisan modul sebesar 95%.

Penyebab tidak tercapainya sasaran 100% ini karena beberapa penulis

yang telah mengambil judul modul tertentu untuk ditulis dan berkomitmen

untuk menyelesaikan judul modul tersebut, ternyata dalam perjalanannya

kemudian mengundurkan diri, dengan alasan tidak memiliki waktu dan

kesempatan yang cukup.

b. Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah Tingkat SD dan Pengawas Sekolah

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) penguatan kompetensi kepala sekolah

tingkat SD dan pengawas sekolah diuraikan menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu

penyegaran calon narasumber (NS) diklat manajemen kepala sekolah

tingkat SD dan pengawas sekolah (KSPS) berbasis IT; dan diklat

manajemen KSPS berbasis IT. Realisasi capaian diklat penguatan

kompetensi KSPS ini dapat dilihat pada Tabel 3.4. Diklat tersebut

No Kegiatan Sasaran Realisasi Alokasi (Rp) Realisasi

1 Penulisan Buku/Modul Bahan Ajar 180 171 3,824,900,000 3,824,900,000

2Pengembangan Model

Pembelajaran/Manajemen Pendidikan510 526 4,399,930,000 3,268,278,000

3Pengembangan Soal dan Pelaksanaan Uji

Kompetensi GTK33,638 10,314 3,946,535,000 2,488,864,600

4 Pengembangan Pegawai dan Kelembagaan 73 34 1,001,116,000 423,199,700

34,401 11,045 13,172,481,000 10,005,242,300 Total

diperuntukan bagi kepala sekolah SD di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

dan Sulawesi Barat.

Tabel 3.4. Realisasi capaian diklat penguatan kompetensi KSPS

Berdasarkan tabel 3.4, dapat menggambarkan bahwa sasaran diklat

penguatan kompetensi KSPS sebanyak 1.650 orang, dapat direalisasikan

sebanyak 1.671 orang (sebesar 101,27%). Jumlah realisasi melebihi target

yang telah ditentukan atau dengan kata lain lebih dari 100%. Hal ini

menunjukkan bahwa antusiasi para pendidik cukup tinggi untuk

meningkatkan kompetensinya. Sementara itu, sebaliknya jika dilihat dari

sisi anggaran, alokasi sebesar Rp 5.627.950.000, hanya terealisasi

sebesar Rp 5.242.644.000. Hal ini disebabkan total biaya perjalanan dinas

para peserta maupun narasumber dan panitia kecil karena hanya

menggunakan angkutan darat dalam satu provinsi. Ini dapat disimpulkan

bahwa penghematan anggaran dapat dilakukan tanpa harus mengurangi

sasaran guru yang dilatih untuk mengembangkan kompetensinya.

c. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan (PKB) dilakukan

terhadap guru mata pelajaran TIK/KKPI jenjang SMP/SMA/SMK seluruh

Indonesia dalam menerapkan kurikulum 2013. Sasaran guru yang dilatih

sebanyak 1.250 orang, dengan realisasi sebanyak 1.384 pendidik atau

sebesar 110,72%. Meskipun jumlah realisasi yang dicapai melewati target,

namun jika ditinjau dari penggunaan anggaran, hanya terealisasi sebesar

63,12% yaitu alokasi sebesar Rp 8.521.150.000 dapat terealisasi Rp

5.378.493.950.

No Kegiatan Sasaran Realisasi Alokasi (Rp) Realisasi

1Penyegaran Calon NS Diklat Manajemen KSPS

Berbasis IT60 48 233,450,000 117,273,200

2 Diklat Manajemen KSPS Berbasis IT 1,650 1,671 5,627,950,000 5,242,644,000

1,710 1,719 5,861,400,000 5,359,917,200 Total

2. Model Pemberdayaan Sekolah dan Pengembangan Inovasi Pembelajaran

Model pemberdayaan sekolah dan pengembangan inovasi pembelajaran

hanya terdapat 1 (satu) program, yang diuraikan dengan kegiatan publikasi

dan infomasi lembaga. Pelaksanaan kegiatan tersebut secara fisik terealisasi

100%, namun berdasarkan tinjauan penggunaan anggaran, diketahui bahwa

total alokasi anggaran sebesar Rp 144.120.000, dapat terealisasi sebesar Rp

128.017.000. Angka ini menunjukkan realisasi anggaran kegiatan publikasi

dan infomasi lembaga adalah sebesar 88,83%. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa penghematan anggaran dapat dilakukan tanpa

mengurangi nilai manfaat dari suatu kegiatan.

3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Uji Kompetensi

Pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti uji kompetensi diturunkan

menjadi kegiatan Uji Kompetensi Guru (UKG), kepala sekolah, dan pengawas

secara online. LPPPTK Bidang KPTK menangani kegiatan tersebut untuk 2

wilayah yakni Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dalam rangka

pencapaian program ini, dilakukan beberapa tahapan yang dilewati yakni: (1)

koordinasi pelaksanaan UKG antara LPPPTK KPTK dengan dinas pendidikan

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat; (2)

persiapan dan evaluasi pelaksanaan UKG; dan (3) pelaksanaan uji

kompetensi secara online. Realisasi capaian program Uji Kompetensi Guru

(UKG), kepala sekolah, dan pengawas secara online ditampilkan pada Tabel

3.5.

Tabel 3.5. Realisasi capaian Uji Kompetensi Guru (UKG), kepala sekolah, dan pengawas secara online

No Kegiatan Sasaran Realisasi Alokasi (Rp) Realisasi

1Koordinasi UKG dengan Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota141 141 310,513,000 287,946,000

2 Persiapan dan Evaluasi Pelaksanaan UKG 1,250 1,230 2,349,600,000 1,872,300,200

3 Pelaksanaan UKG on line 51,900 48,000 6,043,660,000 5,423,650,000

53,291 49,371 8,703,773,000 7,583,896,200 Total

Berdasarkan Tabel 3.5, dapat dijelaskan bahwa jumlah sasaran guru, kepala

sekolah, dan pengawas yang mengikuti uji kompetensi secara online

sebanyak 51.900 orang, namun dalam realisasinya hanya 48.000 orang.

Dengan demikian, jika dihitung menggunakan formula dan pembobotannya

realisasi program UKG online ini mencapai 92,49%. Penyebab target 100%

tidak tercapai karena beberapa factor, antara lain peserta yang terdaftar untuk

mengikuti UKG tidak sesuai dengan keahlian/bidang ilmu yang dimiliki oleh

peserta tersebut atau dengan kata lain mapel yang diampuhnya tidak sesuai

mapel yang diujikan. Selain itu, peserta yang terdaftar tidak bisa mengikuti

ujian online karena sudah meninggal. Sementara itu, ditinjau dari penggunaan

anggaran, alokasi dana sebesar Rp 6.043.550.000 hanya digunakan sebesar

Rp 5.423.650.000 atau dengan presentase 89,74%.

Koordinasi pelaksanaan UKG antara LPPPTK KPTK dengan dinas

pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

yang diuraikan dengan kegiatan workshop persiapan pelaksanaan UKG

dengan LPMP dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan realisasi fisik

100%. Sedangkan realisasi anggaran sebesar 92,73% (alokasi Rp

310.513.000, terealisasi sebesar Rp 287.946.000).

Persiapan dan evaluasi pelaksanaan UKG terdiri atas verifikasi Tempat Uji

Kompetensi, Pembekalan Tim Teknis dan Operator TUK, Uji coba TUKG, Tim

Teknis Pelaksanaan UKG, dan Rakortek Pelaksanaan UKG Tahap II.

Realisasi persiapan dan evaluasi pelaksanaan UKG secara fisik sebesar

97,11% (sasaran 1.250 orang, realisasi 1.230 orang). Sedangkan realisasi

anggaran mencapai 77,62%, dengan rincian yakni alokasi dana sebesar Rp

2.349.600.000, realisasinya sebesar Rp 1.872.300.200.

4. Guru Dikdas Mapel Tematik yang Ditingkatkan Kompetensinya

LPPPTK Bidang KPTK dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai

lembaga pelatihan dan pendidikan bagi guru dan tenaga kependidikan,

tentunya banyak melakukan program yang berkaitan dengan peningkatan

kompetensi guru. Salah satu program utama yang dijalankan oleh LPPPTK

KPTK adalah Guru Dikdas mapel tematik yang ditingkatkan kompetensinya.

Program ini terdiri atas:

a) Persiapan peningkatan kompetensi, yang dijabarkan menjadi

rakor/workshop persiapan pelaksanaan kegiatan dan workhop kepala

SMK Kelautan Perikanan se-Indonesia Tahun 2015. Pelaksanaan

workshop kepala SMK Kelautan Perikanan se-Indonesia diadakan di

hotel Grand City Makassar pada tanggal 8-10 September 2015. Realisasi

capaian rakor persiapan kegiatan, serta workshop kepala SMK Kelautan

Perikanan se-Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Realisasi capaian rakor persiapan kegiatan, serta workshop kepala SMK Kelautan Periakan se-Indonesia

Berdasarkan pada Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa realisasi secara fisik

rakor dan workshop persiapan pelaksanaan kegiatan LPPPTK KPTK

mencapai 100% (sasaran 400 orang dan realisasi 400 orang), sedangkan

berdasarkan anggaran hanya mencapai 23,84% yakni alokasi dana

sebesar Rp 1.334.240.000, hanya dibelanjakan sebesar Rp 312.109.000.

Realisasi fisik kegiatan workshop kepala SMK Kelautan Perikanan

mencapai 64% (sasaran 375 orang, dengan realisasi 240 orang). Namun

disisi penggunaan anggaran, dapat dilihat alokasi dana sebesar Rp

2.448.670.000 direalisasikan sebesar Rp 2.374.244.000 (96,92%). Salah

satu factor penyebab tingginya realisasi anggaran tersebut yaitu beban

pengeluaran perjalanan dinas peserta worshop sangat tinggi karena para

peserta berasal dari seluruh Indonesia (dari sabang sampai merauke),

yang menggunakan angkutan udara dan darat.

b) Guru Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang

ditingkatkan kompetensinya, terbagi menjadi: (1) pendidikan dan

pelatihan guru keahlian bidang perikanan; (2) pendidikan dan pelatihan

guru keahlian bidang kelautan; dan (3) pendidikan dan pelatihan guru

keahlian bidang teknologi informasi dan komunikasi.

No Kegiatan Sasaran Realisasi Alokasi (Rp) Realisasi

1Rakor dan Workshop Persiapan Pelaksanaan

Kegiatan400 400 1,334,240,000 318,109,000

2 Workshop Kepala SMK KPTK Tahun 2015 375 240 2,449,670,000 2,374,244,000

775 640 3,783,910,000 2,692,353,000 Total

Pendidikan dan pelatihan guru keahlian bidang perikanan dilaksanakan di

PPPPTK Pertanian Cianjur pada bulan September 2015 dan di Balai

Pendidikan dan Pelatihan (BPPP) Banyuwangi pada Bulan Desember 2015.

Sementara itu, pendidikan dan pelatihan guru keahlian bidang teknologi

informasi dan komunikasi dilaksanakan di LPMP Sulawesi Selatan pada bulan

November 2015 dan di PPPPTK BOE Malang pada bulan Desember 2015.

Realisasi capaian pendidikan dan pelatihan guru keahlian bidang kelautan,

perikanan, teknologi informasi dan komunikasi disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Realisasi capaian pendidikan dan pelatihan guru keahlian bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi

Berdasarkan pada Tabel 3.7, realisasi fisik pendidikan dan pelatihan guru

bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi mencapai 100%, dimana

terdapat sasaran 120 orang guru dan 120 guru juga yang dilatih. Untuk

capaian anggaran, program terealisasi sebesar 92,11% (alokasi dana sebesar

Rp 591.660.000, realisasinya sebesar Rp 544.978.250). Sementara itu,

realisasi fisik pendidikan dan pelatihan guru bidang kelautan mencapai 105%

(sasaran 20 orang guru kelautan yang dilatih, realisasinya 21 orang).

Meskipun realisasi secara fisik melewati target, namun berdasarkan realisasi

anggaran hanya mencapai 77,82% (alokasi dana Rp 300.850.000, terealisasi

sebesar Rp 234.113.000). Pendidikan dan pelatihan guru bidang perikanan,

dapat dilihat realisasi fisik mencapai 92,50% (sasaran 120 guru perikanan,

realisasi 111 guru). Sedangkan realisasi anggarannya tergolong rendah yakni

sebesar 58,47%. Hal ini disebabkan beberapa factor, di antaranya adalah

diklat budidaya perikanan pertama yang dilaksanakan di PPPPTK Pertanian

(September 2015), jumlah peserta yang diundang sebanyak 40 orang namun

yang hadir hanya 31 orang. Selain itu, peserta diklat yang berdomisi di pulau

jawa menggunakan transport darat. Dengan demikian, biaya perjalanan dinas

No Kegiatan Sasaran Realisasi Alokasi (Rp) Realisasi

1Pendidikan dan Pelatihan Guru Bidang Keahlian

Teknologi Informasi dan Komunikasi120 120 591,660,000 544,978,250

2Pendidikan dan Pelatihan Guru Keahlian Bidang

Perikanan120 111 1,263,620,000 738,794,500

3Pendidikan dan Pelatihan Guru Bidang Keahlian

Kelautan20 21 300,850,000 234,113,000

260 252 2,156,130,000 1,517,885,750 Total

para peserta dapat ditekan menjadi rendah, sehingga menghemat

pengeluaran Negara.

5. Sasaran Strategis Dukungan Manajemen

Sasaran strategis dukungan manajemen dan tata kelola fasilitasi peningkatan

kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan, dijabarkan ke dalam 4

(empat) program/kegiatan yaitu:

a. Layanan perkantoran: penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan

perkantoran

b. Kendaraan bermotor, terdiri atas: pengadaan kendaraan operasional roda

4 dan roda 3

c. Peralatan dan fasilitas perkantoran

d. Gedung/bangunan: pemeliharaan bangunan kantor dan penunjang

lainnya.

Capaian kinerja sasaran strategis dukungan manajemen secara fisik, setiap

kegiatan menunjukkan realisasi 100%, terkecuali layanan perkantoran.

Program pengadaan kendaraan operasional kantor dengan sasaran 3 unit,

terealisasi pembelian mobil dan kendaraan roda 3; peralatan dan fasilitas

perkantoran dengan sasaran 47 unit dapat terealisasi 47 unit; serta

pemeliharaan gedung/bangunan kantor dan penunjang lainnya seluas 1.197

m2 terealisasi 1.197 m2. Namun berbeda dengan program penyelenggaraan

operasional dan pemeliharaan perkantoran, dengan sasarann 12 bulan hanya

terealisasi 10 bulan. Hal ini disebabkan karena pada awal tahun 2015 (Januari

– Februari), pegawai yang bekerja di kantor tersebut belum efektif. Saat itu,

para pegawai LPPPTK Bidang KPTK merupakan mutasi dari beberapa

instansi seperti LPMP Sulawesi Selatan, PPPPTK BOE Malang, PPPPTK

Pertanian, LPMP Sulawesi Tenggara, dan LPMP Sulawesi Tengah. Dalam

proses pemindahan ini tentunya melalui tahapan yang telah ditentukan sesuai

prosedur. Untuk lebih jelasnya, capaian kinerja dukungan manajemen dapat

dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Realisasi capaian program dukungan manajemen

Satuan Sasaran Realisasi Alokasi (Rp) Realisasi Persentase

5634.994 Layanan Perkantoran Bulan 12 10 4,096,833,000 3,330,788,950 66.28%

5634.994.001Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Bulan 12 10 4,096,833,000 3,330,788,950 66.28%

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Bulan 12 10 4,096,833,000 3,330,788,950 66.28%

A Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran (LPPPTK Bidang KPTK) Bulan 12 10 748,083,000 671,678,000 89.79%

B Langganan Daya dan Jasa (LPPPTK Bidang KPTK) Bulan 12 10 271,000,000 245,358,600 90.54%

C Pemeliharaan Kantor (LPPPTK Bidang KPTK) Bulan 12 10 1,369,731,000 1,211,601,400 88.46%

DPembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor (LPPPTK

Bidang KPTK)Bulan 12 10 1,505,408,000 1,104,650,950 73.38%

E Jasa Pengiriman Dokumen Bulan 12 10 27,000,000 - 0.00%

F Konsultan Bulan 12 10 175,611,000 97,500,000 55.52%

5634.995 Kendaraan Bermotor Unit 3 3 797,950,000 780,530,000 100.00%

5634.995.001Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor Roda 4 Unit 3 3 797,950,000 780,530,000 100.00%

011 Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor Roda 4 Unit 3 3 797,950,000 780,530,000 100.00%

A Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor Roda 4 Unit 2 2 750,200,000 750,200,000 100.00%

B Kendaraan Operasional Kantor R3/R2 Unit 1 1 47,750,000 30,330,000 63.52%

5634.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Unit 47 47 2,193,045,000 2,140,199,900 97.59%

5634.997.001Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Unit 47 47 2,193,045,000 2,140,199,900 97.59%

011 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Unit 47 47 2,193,045,000 2,140,199,900 97.59%

A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor Unit 47 47 2,193,045,000 2,140,199,900 97.59%

5634.998 Gedung/Bangunan M2 1,197 1,197 622,567,000 609,370,000 97.88%

011 Pemeliharaan Bangunan Kantor dan Penunjang Lainnya M2 1,197 1,197 622,567,000 609,370,000 97.88%

Program/Kegiatan

Berdasarkan tabel 3.8, menunjukkan bahwa realisasi anggaran terkecil

untuk program dukungan manajemen lembaga adalah penyelenggaraan

operasional dan pemeliharaan perkantoran. Realisasi fisiknya mencapai

83,33%, sementara realisasi anggaran hanya mencapai 66,28% (alokasi

anggaran Rp 4.096.833.000, realisasi Rp 3.330.788.950). Hal ini dikarenakan

LPPPTK Bidang KPTK merupakan lembaga baru yang dibentuk pada Tahun

2014 berdasarkan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2014 tentang Organisasi

dan Tata Kerja LPPPTK KPTK. Tentu saja, para pegawai yang bekerja di

dalamnya merupakan mutasi dari unit kerja lain yang memiliki tugas dan

fungsinya yang sama dengan LPPPTK Bidang KPTK. Lembaga tersebut

belum melaksanakan kegiatan pada bulan Januari-Februari sehingga secara

otomatis penyelenggaraan operasional dan pemeliharan perkantoran belum

dilakukan. Sebagai lembaga baru, LPPPTK KPTK pasti sangat kekurangan

sumberdaya manusia yang bekerja di dalamnya. Untuk memenuhi kebutuhan

SDM, pada akhir Tahun 2014, LPPPTK Bidang KPTK membuka lowongan

CPNS. Kebutuhan CPNS yang dibuka formasinya saat itu sebanyak 30 orang,

namun jumlah yang lulus seleksi hanya 16 orang. Dengan penambahan

CPNS, maka jumlah pegawai lembaga tersebut sebanyak 32 orang. Jumlah

ini jika dibandingkan dengan kebutuhan pegawai untuk melaksanakan tugas

dan fungsi LPPTK Bidang KPTK sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan

guru dan tenaga kependidikan seluruh Indonesia, tentu masih sangat minim.

Pembangunan gedung LPPPTK Bidang KPTK Tahun 2015 belum

dianggarkan, namun hanya kegiatan pemeliharaan gedung yang sudah ada.

Berdasarkan Tabel 3.8, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran pemeliharaan

gedung kantor dan penunjang lainnya mencapai 97,88% (dengan alokasi

dana Rp 622.567.000, terealisasi sebesar Rp 609.370.000).

LPPPTK Bidang KPTK dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seyogyanya

memiliki fasilitas utama dan pendukung untuk kegiatan pendidikan dan

pelatihan bagi guru, khususnya bidang kelautan, perikanan, teknologi

informasi dan komunikasi. Bangunan/gedung yang akan dibangun oleh

LPPPTK Bidang KPTK tentunya harus mengacuh pada kaidah-kaidah master

plan yang sesuai.

Acuan regulasi secara nasional dan daerah yang berkaitan dengan

pembangunan gedung Negara/bangunan.

Pembangunan gedung Negara harus mengacuh pada kaidah-kaidah atau

regulasi yang berlaku secara nasional maupun daerah yang bersangkutan.

Meskipun kondisi gedungnya yang tidak terawatt dengan baik, namun

secara umum pembangunan gedung LPPPTK Bidang KPTK belum

sepenuhnya serasi dengan rencana tata ruang sebagai acuan utama di

dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di tingkat

nasional maupun daerah, serta mewujudkan keterpaduan pembangunan

untuk pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat

pemanfaatan ruang.

Sebagai bahan pertimbangan, rancangan pembangunan gedung dan

infrastruktur LPPPTK KPTK pada dasarnya harus berada dalam koridor

pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan

dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

yang telah mengamanatkan pentingnya memperhatikan keseimbangan

antara aspek bangunan dan lingkungannya. Bagitupula mengacuh pada

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air dan

Undang-undang Jalan (UU Nomor 38 Tahun 2004) yang mewajibkan agar

dalam pengelolaan sumberdaya air maupun jalan sungguh-sungguh

memperhatikan kelestarian lingkungan. Undang-undang Penataan Ruang

(UU Nomor 26 Tahun 2007) menjadi payung hukum dalam menjaga

keseimbangan pemanfaatan ruang baik skala kawasan maupun wilayah.

Ketentuan lebih lanjut dari UU tersebut, yaitu peraturan-peraturan

pelaksanaannya berupa Norma, standar, pedoman dan manual (NSPM),

sudah diterapkan pada desain pembangunan LPPPTK KPTK yang

berwawasan lingkungan, sebagaimana diamanatkan dalam UU tersebut.

Kebijakan pembangunan LPPPTK Bidang KPTK harus menerapkan

konsep pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan (green

building dan green infrastructure), mempertahankan dan mendorong

peningkatan prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap kawasan

budidaya lainnya, mempertahankan kawasan konservasi, mewujudkan

konsep ecocity, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian

lingkungan dalam setiap aspek pelaksanaan pembangunan infrastruktur

lembaga.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan

Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) menyatakan bahwa

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah

upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk

sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin

kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan

generasi masa depan. Adapun pembangunan yang berkelanjutan

(sustainable development) haruslah memiliki konsep dalam melaksanakan

kegiatan pembangunannya, yaitu: (a) Konsep pembangunan, (b) Konsep

lingkungan, (c) Konsep sosial budaya.

Selain itu, sejumlah peraturan mengenai bangunan gedung dan penataan

lingkungan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 yang

merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002

tentang Bangunan Gedung. Disamping itu, terdapat (1) Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan

Teknis Bangunan Gedung; (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasiltasi dan Aksesibilitas Pada

Bangunan Gedung dan Lingkungan; (3) Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata

Bangunan dan Lingkungan; (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan

Gedung; (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007

tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; dan (6)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang

Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung.

Secara regulasi daerah yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah

Kabupaten Gowa, menerangkan bahwa Kecamatan Pattallassang

(sebagai lokasi kawasan LPPPTK KPTK) merupakan salah satu kawasan

strategi kabupaten (KSK); kota idaman berwawasan lingkungan Kota Baru

Mamminasata, kawasan perkotaan satelit Pattallassang, serta kawasan

strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Konsep

berwawasan lingkungan tersebut yang menjadi focus perencanaan dan

pengembangan bangunan dan infrastruktur kawasan LPPPTK KPTK.

Tolok ukur dari konsep ini adalah mengharmonikan infrastruktur dan

bangunan dalam jaringan dan lingkup yang lebih luas, terkait aspek-aspek

iklim, sumberdaya alam, ekonomi, serta sosial budaya. Implementasi

kebijakan konsep ini sepenuhnya perlu didukung oleh pengembangan dan

penelitian teknologi terapan yang berwawasan atau ramah lingkungan.

Olehnya itu, dalam pengembangan teknologi, rancangan dan arsitektur

bangunan, metodologi pembangunan, material dan bahan yang

digunakan, serta efisiensi penggunaan energy dan sumberdaya air,

termasuk prinsip-prinsip dasar 3R (reduce = mengurangi, reuse =

menggunakan kembali, recycling = mendaur ulang) dalam setiap

pelaksanaan pembangunan.

Perencanaan Kawasan/Bangunan Menggunakan Pendekatan ASEAN

Indonesia telah meratifikasi ASEAN Framework Agreement on Services

(AFAS) melalui Keppres Nomor 88 Tahun 1995. Dalam perjanjian tersebut

memiliki salah satu kesepakatan yaitu bidang jasa konstruksi. Liberalisasi

jasa konstruksi ini menjadi ancaman sekaligus peluang untu perluasan

pangsa pasar jasa konstruksi di luar negeri.

Perencanaan kawasan/bangunan LPPPTK Bidang KPTK harus mengacuh

pada pendekatan ASEAN khususnya bidang jasa konstruksi yang

memperhatikan kualitas pelayanan infrastruktur untuk mempertahankan

pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang diharapkan. Dalam

perencanaan bangunan LPPPTK KPTK mengutamakan mutu konstruksi

sesuai standar teknis yang sesuai pengawasan dan konsistensi penerapan

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (SMK3

konstruksi) serta Sistem Manajemen Mutu Konstruksi (SMM Konstruksi)

yang berjalan secara konsisten; sumberdaya manusia (SDM) jasa

konstruksi yang digunakan telah bersertifikat (sesuai ketentuan Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) dan tenaga terampil bidang

konstruksi; perlunya berbagai inovasi pola pembiayaan investasi

infrastruktur, perlunya mempertajam kebijakan dukungan pemerintah

dalam kerangka Public Private Partnership (PPP) agar kebijakan yang ada

dapat berjalan efektif.

B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban

keuangan suatu lembaga atau instansi. Akuntabilitas keuangan LPPPTK

Bidang KPTK dicerminkan dengan pertanggungjawabannya terhadap

penggunaan anggaran yang dibelanjakan untuk mnelaksanakan

kegiatan/program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada

Tahun 2015. Pagu anggaran LPPPTK Bidang KPTK dalam Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015 setelah revisi yaitu sebesar Rp

50.053.359.000. Komposisi anggaran tersebut dibagi berdasarkan unit kerja

dan jenis belanja. Berdasarkan unit kerja, anggaran didistribusikan menjadi 3

(tiga) bagian yaitu: Sub-bagian umum, seksi program dan informasi, serta

seksi fasilitasi peningkatan kompetensi. Sedangkan berdasarkan jenis

belanja, anggaran LPPPTK Bidang KPTK Tahun 2015 dibagi menjadi 2 (dua)

jenis yaitu belanja barang dan belanja modal. Uraian penggunaan dan

realisasi anggaran LPPPTK Bidang KPTK Tahun 2015 dijabarkan secara rinci

sebagai berikut:

1. Komposisi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Kerja

Komposisi anggaran LPPPTK Bidang KPTK berdasarkan unit kerja

dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu sub- bagian umum, seksi program dan

infomasi, dan seksi peningkatan kompetensi. Jika diurutkan dari besaran

alokasi anggaran, dari yang paling besar sampai yang terkecil

mendapatkan dana adalah seksi peningkatan kompetensi, seksi program

dan informasi, dan sub-bagian umum. Secara rinci, komposisi anggaran

berdasarkan unit kerja dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Komposisi anggaran berdasarkan unit kerja

UNIT KERJA ANGGARAN

ALOKASI (RP) %

Sub Bagian Umum 7.710.395.000 15,40

Seksi Program dan Informasi 13.316.601.000 26,60

Seksi Fasilitasi Peningkatan Kompetensi 29.026.363.000 58,00

JUMLAH 50.053.359.000 100

Berdasarkan pada Tabel 3.9, mengambarkan bahwa jumlah alokasi

dana yang terbesar adalah seksi fasilitasi peningkatan kompetensi yaitu

sebesar 58.00% (dari total anggaran Rp 50.053.359.000, mendapat

alokasi dana sebesar Rp 29.026.363.000). Hal ini disebabkan karena

seksi peningkatan kompetensi banyak melaksanakan kegiatan untuk

pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Beberapa

kegiatan/program yang dilaksanakan oleh seksi peningkatan kompetensi

antara lain: (1) rakor/workshop pelaksanaan kegiatan; (2) workshop

kepala SMK Kelautan Perikanan se-Indonesia; diklat guru bidang

keahlian teknologi infomasi; (3) diklat guru bidang keahlian perikanan; (4)

diklat guru bidang keahlian kelautan; (5) diklat penguatan kompetensi

kepala sekolah dan pengawas sekolah berbasis IT; (6) diklat peningkatan

kompetensi berkelanjutan (PKB) guru TIK/KKPI jenjang SMP/SMA/SMK

seluruh Indonesia; (7) dan uji kompetensi guru (UKG) online.

Sementara itu, jumlah alokasi dana terkecil adalah sub bagian

umum yaitu sebesar 15.,40% (dari total anggaran Rp 50.053.359.000,

mendapat alokasi dana sebesar Rp 7.710.395.000). Alokasi ini searah

dengan jumlah kegiatan yang ada di Sub bagian umum. Kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2015 antara lain: (1) layanan

perkantoran (Rp 4.096.833.000) meliputi kebutuhan sehari-hari

perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharan kantor, pembayaran

terkait pelaksanan operasional kantor, jasa pengiriman dokumen, dan

konsultan; (2) pembelian kendaraan bermotor (Rp 797.950.000); (3)

peralatan dan fasilitasi perkantoran (Rp 2.193.045.000); (4) pemeliharaan

bangunan kantor dan penunjang lainnya (Rp 622.567.000). Persentase

komposisi anggaran berdasarkan unit kerja dapat dilihat pada Gambar

3.1.

Gambar 3.1. Presentase komposisi anggaran berdasarkan unit kerja

Anggaran yang dialokasikan ke setiap unit kerja pada Tahun 2015

perlu pertanggungjawaban penggunaannya. Realisasi anggaran memiliki

hubungan dengan banyaknya kegiatan yang telah dilaksanakan masing-

masing unit kerja, serta jumlah anggaran yang dibelanjakan. Posisi

kinerja keterserapan anggaran LPPPTK Bidang KPTK pada tahun

anggaran 2015 di setiap Unit kerja sesuai alokasi dana masing-masing

dapat dilihat pada Tabel 3.10 dan Gambar 3.2.

Tabel 3.10. Serapan anggaran di setiap Unit kerja sesuai alokasi dana masing-masing

UNIT KERJA

ANGGARAN

ALOKASI (RP)

REALISASI (RP)

REALISASI (%)

Sub Bagian Umum 7.710.395.000 6.860.888.850 88,98

Seksi Program dan Informasi 13.316.601.000 10.133.259.300 76,09

Seksi Fasilitasi Peningkatan Kompetensi

29.026.363.000 22.532.546.100 77,63

JUMLAH 50.053.359.000 39.526.694.250 80.90

Sub Bagian Umum

15.40%

Seksi Program dan Informasi

26.60%

Seksi Fasilitasi Peningkatan Kompetensi

58.00%

Gambar 3.2. Serapan anggaran di setiap Unit kerja sesuai alokasi dana masing-masing

Berdasarkan Tabel 3.10 dapat menjelaskan bahwa realisasi

anggaran terbesar adalah unit kerja Sub bagian umum, dengan

presentase 88,98% (dari total alokasi anggaran Rp 7.710.395.000, dapat

dibelanjakan sebesar Rp 6.860.888.850). Realisasi anggaran di Seksi

Peningkatan Kompetensi menempati urutan kedua setelah Sub Bagian

Umum yaitu sebesar 77,63 (alokasi dana Rp 29.026.363.000, realisasi Rp

22.532.546.100). Sedangkan unit kerja realisasi anggaran terkecil adalah

Seksi Program dan Informasi yaitu hanya sebesar 76,09% (dari total alokasi

anggaran Rp 13.316.601.000, dapat dibelanjakan sebesar Rp

10.133.259.300). Data ini Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah

anggaran yang besar dan kegiatan yang banyak belum tentu memiliki

realisasi paling kecil. Namun realisasi anggaran ditentukan oleh besarnya

dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan/program melalui

dukungan sumberdaya manusia dan factor pendukung lainnya.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran di setiap unit kerja terhadap

total anggaran LPPPTK Bidang KPTK Tahun 2015, dapat dilihat pada Tabel

3.11 dan Gambar 3.3. Jumlah realisasi anggaran Tahun 2015 sebesar

78.97%. Unit kerja Sub Bagian Umum dapat merealisasikan anggaran

dengan capaian sebesar 13,71%, Seksi Program dan Informasi sebesar

20,24%, dan Seksi Peningkatan Kompetensi sebesar 45.02%. Dengan

Sub Bagian UmumSeksi Program dan

Informasi

Seksi FasilitasiPeningkatanKompetensi

Alokasi Data 7,710,395,000 13,316,601,000 29,026,363,000

Realisasi 6,860,888,850 10,133,259,300 22,532,546,100

-

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

25,000,000,000

30,000,000,000

35,000,000,000

melihat nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa sumbangan realisasi

anggaran terbesar LPPPTK Bidang KPTK Tahun 2015 adalah Seksi

Peningkatan Kompetensi yakni sebesar 45,02% (Rp 22.532.546.100). Ini

merupakan hal yang wajar karena Seksi Peningkatan Kompetensi menerima

alokasi anggaran yang terbesar dibandingkan dengan unit kerja lain,

kegiatan/program yang dilakukan pun sangat banyak.

Tabel 3.11. Serapan anggaran di setiap Unit kerja terhadap total anggaran LPPPTK Bidang KPTK

UNIT KERJA

ANGGARAN

ALOKASI (RP)

REALISASI (RP)

REALISASI (%)

Sub Bagian Umum 7.710.395.000 6.860.888.850 13,71

Seksi Program dan Informasi 13.316.601.000 10.133.259.300 20,24

Seksi Fasilitasi Peningkatan Kompetensi

29.026.363.000 22.532.546.100 45,02

JUMLAH 50.053.359.000 39.526.694.250 78.97

Gambar 3.3. Serapan anggaran di setiap Unit kerja terhadap total anggaran LPPPTK Bidang KPTK

2. Komposisi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Komposisi anggaran LPPPTK Bidang KPTK berdasarkan jenis

belanja dibagi menjadi 2 (dua) yaitu belanja barang dan belanja modal.

Alokasi anggaran untuk belanja barang lebih besar dibandingkan belanja

13.71%

20.24%

45.02%

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Sub Bagian Umum

Seksi Program dan Informasi

Seksi Fasilitasi Peningkatan Kompetensi

modal. Pada tahun 2015, LPPPTK Bidang KPTK tidak mengalokasikan

anggaran untuk belanja pegawai. Secara rinci, komposisi anggaran

berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 3.12 dan Gambar 3.4.

Tabel 3.12. Komposisi anggaran berdasarkan jenis belanja

Gambar 3.4. Persentase komposisi anggaran berdasarkan jenis belanja

Berdasarkan Tabel 3.12 dan Gambar 3.4 menunjukkan bahwa

penggunaan anggaran LPPPTK Bidang KPTK hanya diprioritaskan pada

belanja barang dan belanja modal. Proporsi anggaran untuk belanja

barang sangat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan belanja modal, yaitu

Rp 46.439.797.000 dengan Rp 3.613.562.000 (92,78%: 7,22%).

JENIS BELANJA

ANGGARAN

ALOKASI (RP) % (DARI ANGGARAN)

Belanja Modal 3.613.562.000 7,22

Belanja Barang 46.439.797.000 92,78

Jumlah 50.053.359.000 100

Belanja Barang92.78%

Belanja Modal7.22%

Belanja barang dipergunakan untuk keperluan kegiatan

peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi: (1)

guru dikdas mapel tematik yang ditingkatkan kompetensinya; (2) Guru

produktif dan adaptif yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang

kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi; (3) Model

Pemberdayaan Sekolah dan Pengembangan Inovasi Pembelajaran; (4)

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah mengikuti Uji Kompetensi;

dan (5) Layanan Perkantoran. Sedangkan belanja modal dipergunakan

untuk membeli kendaraan bermotor; peralatan dan fasilitas perkantoran;

serta belanja untuk pemeliharaan/renovasi gedung-gedung kantor.

Anggaran yang dialokasikan untuk belanja barang dan modal

Tahun 2015 perlu diketahui realisasi capaian penggunannya. Posisi

kinerja keterserapan anggaran LPPPTK Bidang KPTK pada tahun

anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 3.13 dan

Gambar 3.5.

Tabel 3.13. Realisasi Anggaran menurut jenis belanja terhadap alokasi dananya

Kode Uraian Alokasi (Rp) Realisasi Belanja (Rp)

Realisasi (%)

52 Belanja Barang 46.439.797.000 35.996.594.350 77,51

53 Belanja Modal 3.613.562.000 3.530.099.900 97,69

Jumlah 29.229.586.000 26.905.677.409 87,60

(Rata-rata)

Gambar 3.5. Realisasi Anggaran menurut jenis belanja terhadap alokasi dananya

Belanja Barang Belanja Modal

Alokasi Data 46,439,797,000 3,613,562,000

Realisasi 35,996,594,350 3,530,099,900

-

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

25,000,000,000

30,000,000,000

35,000,000,000

40,000,000,000

45,000,000,000

50,000,000,000

Berdasarkan Tabel 3.13 dan Gambar 3.5 mengambarkan bahwa

jumlah realisasi anggaran terbesar berdasarkan jenis belanja terhadap

alokasi masing-masing adalah belanja modal. Realisasi belanja modal

terhadap alokasi dananya mencapai 97,69% (dari total anggaran Rp

3.613.562.000, dapat terealisasi sebesar Rp 3.530.099.000). Sedangkan

belanja barang hanya mencapai 77,51% (dari total anggaran Rp

46.439.797.000, dapat terealisasi sebesar Rp 35.996.594.350). Perbedaan

selisih persentase realisasi ini disebabkan karena barang-barang yang

dikategorikan sebagai asset (belanja modal) dapat terbeli semua sesuai

dengan target sasaran fisik. Meskipun terdapat selisih nilai antara alokasi

dana dalam RKAKL dengan harga real di pasaran (pengadaan), tetapi

marginnya hanya sedikit atau kecil.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja

terhadap total anggaran LPPPTK Bidang KPTK Tahun 2015, dapat dilihat

pada Tabel 3.14 dan Gambar 3.6. Jumlah realisasi anggaran Tahun 2015

sebesar 78.97%. Lebih jelasnya, realisasi anggaran berdasarkan jenis

belanja terhadap total anggaran disajikan pada Tabel 3.14 dan Gambar 3.6.

Tabel 3.14. Realisasi Anggaran menurut jenis belanja terhadap total anggaran

Kode Uraian Alokasi (Rp) Realisasi Belanja (Rp)

Realisasi (%)

52 Belanja Barang 46.439.797.000 35.996.594.350 71,92

53 Belanja Modal 3.613.562.000 3.530.099.900 7,05

Jumlah 29.229.586.000 26.905.677.409 78,97

Tabel 3.6. Realisasi Anggaran menurut jenis belanja terhadap total anggaran

Belanja barang dapat terealisasi terhadap total anggaran, dengan

capaian sebesar 71,92%, sedangkan belanja modal mencapai 7,05%.

Kecilnya nilai presentase belanja modal ini karena dipengaruhi jumlah alokasi

dana (dari total anggaran Rp 50.053.359.000, hanya dialokasikan sebesar

Rp 3.613.562.000).

71.92%

7.05%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

Belanja Barang

Belanja Modal

BAB IV. PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPPPTK

Bidang KPTK Tahun 2015 merupakan perwujudan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan LPPPTK Bidang

KPTK kepada semua elemen masyarakat yang menjadi stakeholders dalam

peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan

selama tahun anggaran 2015.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa LPPPTK Bidang KPTK telah

merealisasikan program dan kegiatan tahun anggaran 2015 untuk mencapai

tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2014-2019 melalui empat sub

indikator kinerja kegiatan. Hal ini didukung fakta bahwa LPPPTK Bidang KPTK

telah menjalankan program dan kegiatan untuk merealisasikan sasaran

strategisnya. Hasil pengukuran capaian program sebagai berikut:

Guru produktif dan adaftif yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang

KPTK sebesar 39,18%; dari sasaran 36.111 pendidik, terealisasi sebanyak

14.148 pendidik.

Model pemberdayaan sekolah dan pengembangan inovasi pembelajaran,

terealisasi 100%, yaitu 1 model pembelajaran.

Guru dikdas mapel tematik yang ditingkatkan kompetensi, terealisasi sebesar

86,2% (sasaran 1.035 orang, terealisasi 892 orang).

Dukungan manajemen yang meliputi layanan perkantoran, kendaraan

bermotor, peralatan dan fasilitas perkantoran, serta pemelihaan

gedung/bangunan; masing-masing teralisasi 100%.

Sementara itu, realisasi anggaran dibagi menjadi dua macam yaitu

berdasarkan alokasi setiap unit kerja dan jenis belanja. Secara keseluruhan,

realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja terhadap total anggaran LPPPTK Bidang

KPTK Tahun 2015, realisasi anggaran sebesar 78.97%.

Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun anggaran 2015 merupakan

landasan kuat bagi LPPPTK Bidang KPTK untuk melanjutkan pelaksanaan

program-program yang akan dicanangkan pada tahun berikutnya dan sekaligus

menjadi barometer agar program-program pada masa mendatang dapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal penting lainnya, LPPPTK Bidang

KPTK harus menetapkan langkah strategis, seperti: program yang

berkesinambungan, perubahan dan penyesuaian, dan pembaharuan dalam

reformasi pendidikan untuk menjawab tantangan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di era persaingan global.