daftar isi...2 kata pengantar alhamdulillaah, puji dan syukur kehadirat allah subhanahu wa ta’ala,...
TRANSCRIPT
0
1
DAFTAR ISIDAFTAR ISI ………....………………..…………….……………..………….....................
KATA PENGANTAR ……… .........................................................................................
IKHTISAR EKSEKUTIF …............................................................................................
1
2
3
BAB I PENDAHULUAN ………….………………………………….……..................
A. LATAR BELAKANG .….…………………………..………..........................
B. KONDISI DAN SUMBER DAYA MANUSIA ………………………….C.TUGAS POKOK DAN FUNGSI ..………...................................................
D. STRUKTUR ORGANISASI .………………………………………………
E. PERMASALAHAN DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020……….
F. MAKSUD DAN TUJUAN………………………………………………..E. DASAR HUKUM …………………………………………………………….
F. SISTEMATIKA LAPORAN………………………………………………….
6
6
7
8
9
12
14
15
16
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA .....................
A. PERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN ...................................
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 ................................................
18
18
25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................
A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 .................…………..............
B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020……….............................................
29
29
32
BAB IV KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA...
A. KESIMPULAN .........................................................................................
B. RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA .................................
57
57
58
LAMPIRAN
DOKUMEN FORMULIR PENETAPAN KINERJA 2020 LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA YOGYAKARTA
2
KATA PENGANTARAlhamdulillaah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka pelaksanaan good governance, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2020. Sesuai dinamika perkembangan yang terjadi.
Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana peraturan tersebut telah menggantikan peraturan yang lama yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana kedua peraturan yang lama tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
Laporan Kinerja ini merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.
Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Tahun 2020 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran yang akan datang.
Yogyakarta, 31 Desember 2020K E P A L A,
ARIMINNIP. 196912311993031001
3
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggung jawaban secara periodik.
Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai mana telah dituangkan
dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 –
2024 merupakan arah bagi peningkatan kinerja dan fungsi yang dijalankan berdasarkan
tugas dan fungsi yang dijalankan serta urusan yang menjadi kewenangannya. Dengan
perubahan rencana strategis tersebut, otomatis terdapat perubahan indikator kinerja
dan target capaian kinerja yang ditetapkan oleh masing-masing unit eselon I.
Penjabaran target kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis kedalam rencana
tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja dievaluasi melalui penyampaian Laporan
Kinerja yang dilakukan setiap tahun.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Yogyakarta, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya berupa anggaran
dan SDM, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 ditetapkan dengan
dokumen Perencanaan Kinerja. Dokumen Perencanaan Kinerja tersebut digunakan
sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta tahun 2020. Dalam dokumen perencanaan
kinerja tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis Kementerian
Hukum dan HAM RI yang diturunkan kepada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana
Teknis dibawahnya yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan
untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai
dalam periode 2020 - 2024, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk
mendukung pencapaian masing-masing sasaran.
Pada tahun 2020, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta memperoleh alokasi
anggaran dari APBN sebesar Rp.13.801.741.000,-, kemudian dilakukan 8 kali revisi
DIPA untuk menyesuaikan rencana kegiatan dan dana yang tersedia dan anggaran
setelah dilakukan Revisi Rp13.320.069.000,-.
Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Yogyakarta dilakukan pada 1 program dengan menggunakan 6 sasaran kegiatan serta
untuk pengukurannya menggunakan 14 indikator kinerja yang ditetapkan dalam
dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
4
Program yang dilaksanakan pada tahun 2020 antara lain:
1. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
Sedangkan sasaran kegiatan yang dilaksanakan adalah:
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan
2. Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan di Wilayah
Sesuai Standar;
3. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan di wilayah sesuai
standar;
4. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar;
5. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar;
6. Layanan Perkantoran.
Dari sasaran tersebut, terdapat indikator-indikator yang akan dicapai antara lain:
1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan;
2. Menurunnya Residivis
3. Persentase layanan informasi dan kerjasama sesuai standar;
4. Persentase data pemasyarakatan di DP sesuai standar;
5. Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar
dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar;
6. Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan
kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai;
7. Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan
kesehatan khusus;
8. Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan
keterampilan dan kegiatan kerja Produksi sesuai standar;
9. Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan Administrasi Narapidana
sesuai standar;
10.Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB,
CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar;
11.Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar;
12.Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai
standar;
13.Persentase ganguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar;
14.Jumlah Layanan Perkantoran.
5
Dari indikator - indikator tersebut, ada indikator kinerja (kegiatan) yang tercapai
maksimal dan ada juga yang belum tercapai secara maksimal. Belum tercapainya
indikator tersebut secara maksimal disebabkan beberapa hal, antara lain:
Dalam mengoptimalisasi pencapaian indikator kinerja dimaksud Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta akan melakukan upaya pemberdayaan dan
pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan
penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan dan mengembangkan sistem
teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Yogyakarta agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.
Demikian penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Kiranya dapat bermanfaat bagi para pihak yang
terkait dengan penggunaan informasi dan data yang memuat dalam laporan ini.
6
BAB IPENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan
pemerintahan harus berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.
Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Repulik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran,
perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan
disampaikan secara sistematik dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban
suatu Intansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta Tahun 2020 pada
dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas
yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi
tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan
sasaran sebagaimana telah ditetapkan.
Untuk mencapai akuntabilitas instansi Pemerintah yang baik, Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja.
Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta tugas dan fungsi
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Yogyakarta diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2020 dan
Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020.
7
B. KONDISI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sebagaimana diketahui sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara
mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat
tugas-tugas dalam sistem pemerintahan yang makin kompleks. Dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta,
berikut disampaikan kondisi sumber daya manusia pada tahun 2020.
1. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta Berdasarkan
Jenis Kelamin
Pria Wanita Jumlah110 30 140
2. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta Berdasarkan
Pangkat GOLONGAN
JUMLAHII III IVA B C D A B C D A B C D23 3 8 6 8 46 7 33 4 - 2 - 140
3. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta Berdasarkan
Tingkat Pendidikan
SD SMP SMU D3 S1 S2 JUMLAH- - 75 7 50 8 140
4. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta Berdasarkan
Sub Seksi
No. Sub Seksi Jumlah
1 Kepala Lapas 12 Tata Usaha 243 Bimbingan Narapidana dan Anak Didik 324 Administrasi Keamanan dan Ketertiban 95 Kegiatan Kerja 117 Regu Pengaman 448 Regu Portir 89 KPLP 9
10 JFT Arsiparis 211 Perbantukan di Kanwil Kumham DIY - 12 Dalam Proses Hukdis - 13 Dalam Proses Pengunduran Diri -
TOTAL 140
8
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta memiliki daya tampung/kapasitaspenghuni sebanyak 470 orang yang dibagi kedalam 8 (delapan) blok hunian. Saat ini isi dari setiap blok sesuai Klasifikasi sebagai berikut :
WisaSidoDrajadSidoDrajad
1(HukumanDisiplin)SidoDrajad
1(HukumanDisiplin)SidoDrajad
1(HukumanDisiplin) SidoDrajad
1(HukumanDisiplin) Kamar Kapasitas Kamar Kapasitas Kamar Kapasitas Kamar Kapasitas
I-1 1 II-1 1 III-1 1 IV-1 1I-2 1 II-2 1 III-2 1 IV-2 1I-3 1 II-3 1 III-3 1 IV-3 1I-4 1 II-4 1 III-4 1 IV-4 1I-5 1 II-5 1 III-5 1 IV-5 1I-6 1 II-6 1 III-6 1 IV-6 1I-7 1 II-7 1 III-7 1 IV-7 1
Jumlah 7 Jumlah 7 Jumlah 7 Jumlah 7JumlahKeseluruhan 28
Wisma SidoLuhur(Tipikor)
Wisma SidoTentrem(Tindak Pidana
Umum)
Wisma Sido Mukti (Kerja di Bimker)
Wisma SidoAsih(Mapenaling)
Wisma SidoMulyo (Madrasah dan Non Muslim)
Poliklinik dan Daur
Kamar Kapasitas Kamar Kapasitas Kamar Kapasitas Kamar Kapasitas Kamar Kapasitas Kamar Kapasitas 1 24 1 11 1 13 1 24 1 11 1 132 8 2 8 2 22 2 8 2 8 2 223 12 3 22 3 22 3 12 3 22 3 224 17 4 8 4 22 4 17 4 8 4 22
5 22 5 22 5 22 5 226 8 6 87 22 7 22
Sel 1 2 Sel 1 2Sel 2 2 Sel 2 2 Sel 3 2 Sel 3 2
Jumlah 61 Jumlah 107 Jumlah 101 Jumlah 30 Jumlah 57 Jumlah 13
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.01-
PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi manusia, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta mempunyai tugas
melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik, dan menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut :
1. Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana, dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/ anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas; dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
9
KALAPASARIMIN,Bc.IP.,S.Pd.
KASUBBAGTU. HADI WICAKSONO, S.Sos.,M.AP
KAUR KEPEG & KEUANGAN
SUHARTADI, S.H.KAUR UMUM
,
KASI BINAPIFX YULI PURWANTO
KASI GIATJAWachid Kurniawan Budi Santoso, A.md IP
KASI ADM.KAMTIB.
BOWO SULISTYO, S.H.M.H.,
.KA. KPLPSUYADI, Aks
PETUGAS PENGAMANAN
KASUBSI BIMASWATSUKAMTO, AKS
KASUBSI REGISTRASIDESY AFNELIZA, A.Md. IP
KASUBSI BIMKER DAN HAKERDRs. NGATIMAN ,
KASUBSI SARANA KERJAR JATI SURYONO.
KASUBSI PELAPORAN DAN TATIB
Catur Hambawanta, S.E.,M.Acc.
, . .
KASUBSI KEAMANAN
EMON YUDHO D, SH
, .
PANJI ALIT MINGGUSTIAN
STRUKTUR LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA
D. STRUKTUR ORGANISASI
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala
Lembaga Pemasyarakatan yang membawahi :
1. Sub Bagian Tata Usaha
Mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga
Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub bagian Tata Usaha
memiliki fungsi:
a. Melakukan urusan kepegawaian
b. Melakukan urusan keuangan
c. Melakukan urusan surat menyurat
Sub Bagian Tata Usaha dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu
oleh :
a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan
Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan
kepegawaian dan urusan keuangan.
b. Urusan Umum
Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat,
perlengkapan dan rumah tangga.
10
2. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Seksi Binapi)
Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemasyarakatan narapidana.
Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Binapi memiliki fungsi :
a. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari
narapidana.
b. Memberikan bimbingan kemasyarakatan.
c. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana
3. Seksi Binapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :
a. Sub Seksi registrasi
Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat
statistic serta dokumentasi sidik jari narapidana.
b. Sub Seksi bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan (Sub Seksi Bimaswat)
Sub Seksi Bimaswat mempunyai tugas memberikan bimbingan dan
penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan
pengetahuan asimilasi, cuti dan pelepasan narapidana. Di samping itu Sub
Seksi bimaswat juga mempunyai tugas mengurus kesehatan dan
memberikan perawatan bagi narapidana.
4. Seksi Kegiatan Kerja
Mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja
dan mengelola hasil kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi giatja memiliki
fungsi :
a. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana;
b. Mempersiapkan fasilitas sarana kerja;
c. Mengelola hasil kerja.
Seksi Kegiatan Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu
oleh :
a. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja
Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas
memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana.
b. Sub Seksi Sarana Kerja
Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana
kerja dan mengelola hasil kerja
11
5. Seksi Administrasi Keamanan dan tata Tertib.
Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan
pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari
satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang
keamanan dan menegakan tata tertib. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi
Minkamtib memiliki fungsi :
a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas
pengamanan;
b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang
bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan
menegakan tata tertib.
Seksi Minkamtib dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :
a. Sub Seksi Keamanan
Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan
perlengkapan, dan pembagian tugas pengamanan;
b. Sub Seksi Pelaporan dan tata Tertib
Sub Seksi Pelaporan dan tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan
harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta
mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakan tata
tertib.
6. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)
Mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Dalam
melaksanakan tugasnya Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
memiliki fungsi :
a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana;
b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
c. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran
narapidana;
d. Melakukan pemeriksaan terhadappelanggaran keamanan;
e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.
Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahi
petugas pengamanan Lapas. Kepala Kesatuan Pengamanan lapas berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
12
E. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020Permasalahan / Hambatan, Upaya dan Saran Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi / Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta antara lain : SEKSI PERMASALAHAN 2020 CAPAIAN TAHUN 2020 CAPAIAN TAHUN 2019
Sub Bagian Tata Usaha
1. Surat yang dikirim dari Kanwil beberapa kali sangat mendesak dan harus segera direspon
2. Pengelolaan dokumen / berkas kepegawaian baru dimulai sesuai kaidah kearsipan dan masih banyak yang belum terkelola sesuai prosedur, serta belum ada pemusnahan arsip sesuai dengan jadwal retensi arsip;
3. Tanda tangan Tunjangan Kinerja sering diabaikan oleh para pegawai;
4. Kurangnya koordinasi dalam pengumpulan data pembuatan laporan WBK dan WBBM.
1. Tersusunnya Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2020;
2. Tercapainya Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2020 sebesar 45,54 %;
3. Tercapainya penyusunan Rencana Penyerapan Anggaran, Rencana Pengadaan Barang/Jasa dan Agenda Kalender Kerja TA 2020;
4. Tercapainya penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA-K/L) TA 2020 tepat waktu;
5. Tercapainya penyusunan LAKIP dan Laporan Tahunan 2019;
6. Tercapainya penyusunan dokumen Program Aksi dan SPIP Tahun 2019;
7. Terlaksananya pemutakhiran data Semester 1 Tahun 2019antara Simak BMN dan SAIBA ditingkat Satker, Kantor Wilayah dan KPPN/KPKNL.
8. Terlaksana 10 diklat diikuti sebanyak 48 pegawai.
9. 55 pegawai menerima kenaikan gaji berkala. Dari target 66 pegawai di tahun 2020. KGB Telah mencapai 83%
10. 13 pegawai menerima kenaikan pangkat dari target 19 pegawai di tahun 2020. Kenaikan pangkat Telah mencapai 68%
1. Tersusunnya Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2019
2. Tercapainya Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2019 sebesar 99,58 %;
3. Melakukan realokasi kelebihan pagu Belanja Pegawai ke UPT lain di Yogyakarta;
4. Tercapainya penyusunan Rencana Penyerapan Anggaran, Rencana Pengadaan Barang/Jasa dan Agenda Kalender Kerja TA 2019;
5. Tercapainya penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA-K/L) TA 2020 tepat waktu;
6. Tercapainya penyusunan dokumen Program Aksi dan SPIP Tahun 2019;
7. Tercapainya surat menyurat antar lembaga via TNDE di lingkungan Kemenkumham RI;
8. Tercapainya update data SIMPEG NEW Versi 0.15
9. Tersusunnya laporan WBK dan WBBM
Seksi Keamanan dan Ketertiban
1. Perlunya peningkatan pemahaman petugas dalam pelaksanaan
1. Terlaksananya sarana pengaduan masyarakat dan WBP;
1. Terlaksananya program mapenaling;
2. Terlaksananya sarana
13
pemeriksaan dan penggeledahan;
2. Kurangnya fasilitas pengamanan;
3. Tidak disiplinnya beberapa anggota tim posko Pengawasan Internal;
4. Sarana dan Prasarana serta anggaran yang masih sangat terbatas;
5. Kebutuhan Petugas Pengamanan berjumlah 83, terealisasi 74, kurang 9 petugas.
2. Terlasananya laporan hasil penggeledahan;
3. Terlaksananya pemeriksaan pelanggaran tata tertib WBP;
4. Terlasananya pembuatan buku laporan harian, laporan regu, laporan perwira kontrol dan laporan bantuan jaga malam;
5. Terlaksananya pengawasan internal untuk pegawai.
6. Terlaksananya Pemeriksaan Tes Urine bagi WBP dan Petugas Lapas dan Rutan.
7. Terlaksananya Pemeriksaan dan Penggeledahan di Lapas
pengaduan masyarakat dan WBP;
3. Terlasananya laporan hasil penggeledahan;
4. Terlaksananya pemeriksaan pelanggaran tata tertib WBP;
5. Terlasananya pembuatan buku laporan harian, laporan regu, laporan perwira kontrol dan laporan bantuan jaga malam;
6. Terlaksananya pengawasan internal untuk pegawai.
7. Terlaksananya Pemeriksaan Tes Urine bagi WBP dan Petugas;
8. TerlaksananyaPemeriksaan dan Penggeledahan di Lapas.
Seksi Binadik 1. Terbatasnya kapasitas file untuk paperless dokumen usulan PB pada aplikasi PB (SDP Versi 3)
2. Belum tersedianya data akurat tentang realisasi usulan PB dalam aplikasi PB.
3. Terlambatnya petikan putusan hakim dan pelaksanaan putusan eksekusi;
4. Terhambatnya pelaksanaan Pemberian Remisi untuk jenis tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK karena tidak dikeluarkan Justice Collaborator .
1. Terlaksananya kegiatan pembinaan rohani Islam, Nasrani dan Budha bagi WBP;
2. Terlaksananya kegiatan pembinaan olahraga bagi WBP;
3. Terlaksananya kegiatan konseling bagi WBP;
4. Terlaksananya kegiatan perpustakaan;
5. Terlaksananya kegiatan pendidikan kesetaraan Paket B dan C
6. Terlaksananya skrining bagi setiap WBP baru;
7. Terlaksananya kegiatan pemeriksaan rawat jalan/rawat inap di poliklinik Lapas;
8. Terselenggaranya pemberian makanan sesuai standar bagi WBP;
9. Terselenggaranya pemberian pakaian bagi WBP dan Andik Pas;
10. Optimalisasi usulan PB, Cb dan CMB tahun 2020;
11. Aplikasi PB (SDP versi 3) sudah online;
12. Terlaksananya Sidang TPP;
1. Terlaksananya kegiatan pembinaan rohani Islam, Nasrani dan Budha bagi WBP;
2. Terlaksananya kegiatan Pramuka bagi WBP;
3. Terlaksananya kegiatan pembinaan olahraga bagi WBP;
4. Terlaksananya kegiatan konseling bagi WBP;
5. Terlaksananya kegiatan perpustakaan;
6. Terlaksananya kegiatan PKBM kejar Paket B;
7. Terlaksananya skrining bagi setiap WBP baru;
8. Terlaksananya pemeriksaan rontgen bagi WBP yang terindikasi TB/HIV;
9. Terlaksananya kegiatan pemeriksaan rawat jalan/rawat inap di poliklinik Lapas;
10. Terselenggaranya pemberian makanan sesuai standar bagi WBP;
11. Terselenggaranya pemberian pakaian bagi WBP dan Andik Pas;
12. Optimalisasi usulan PB, Cb dan CMB tahun 2020;
13. Aplikasi PB (SDP versi 3)
14
13. Terlaksananya SDP secara online;
14. Terlaksananya pemberian Remisi Umum dan Remisi Khusus;
15. Terlaksananya layanan informasi.
16. Terlaksananya SMS Gateway SDP.
17. Terlaksananya program mapenaling;
sudah online.14. Terlaksananya Sidang
TPP.15. Terlaksananya SDP secara
Online;16. Terlaksananya layanan
informasi;17. Terlaksananya SMS
Gateway SDP;18. Terlaksananya pemberian
Remisi Umum dan Remisi Khususs;
Seksi Giatja 1. Pandemi covid 19 membuat orderan dari pihak luar sementaratidak bias masuk keLapas.
2. Penyetoran target PNBP Tahun 2020 barutercapai 64.5%
3. Kegiatan pendidikan dan pelatihan denganisntruktur dari Kementerian PUPR RI Balai Jasa Konstruksi IV Surabaya tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemic covid 19
1. Terlaksananya kegiatanpembinaan laundry.
2. Terlaksananya kegiatan pembinaan pangkas rambut bagi WBP.
3. Terlaksananya kegiatan pembinaan menjahit.
4. Terlaksananya kegiatanpembinaan produksikuliner dan roti.
5. Terlaksananya kegiatanpembinaan pertanian.
6. Terlaksananya kegiatanpembinaan pengelasan dan pertukangan kayu
7. Terlaksananya kegiatanjasa perbaikanelektronik
8. Terlaksananya kegiatanpembinaanketerampilan membatik batik cap kertas
9. Terlaksananya kegiatanpembinaan keterampilan anyamankeranjang plastik.
10.Terlaksananyapendidikan dan pelatihan pengelasankonstruksi besi, pertanian perkotaan (urban farming), membatik dan kulinerdengan instruktur daripihak ketiga, pelaksanaan tetapmenerapkan protocolkesehatan.
1. Terlaksananya kegiatan pembinaan melukis bagi WBP;
2. Terlaksananya kegiatan pembinaan budidaya sayuran bagi WBP;
3. Terlaksananya kegiatan pembinaan sablon bagi WBP;
4. Terlaksananya kegiatan pembinaan pangkas rambut bagi WBP.
5. Terlaksananya kerjasama dengan instansi
6. Mengikuti pameran dan demo keterampilan dari WBP
7. Terlaksananya kegiatan pembuatan roti dan kuliner bagi WBP
8. Terlaksananya kegiatan pembuatan handy craft bagi wbp.
15
F. MAKSUD DAN TUJUAN Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta adalah perwujudan dari
implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian
ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi,
tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM RI dapat dipenuhi
melalui pelaksanaan strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.
Atas dasar hal tersebut, siklus sistem AKIP Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Yogyakarta diawali dengan implementasi Rencana Strategis Kementerian
Hukum dan HAM RI yang mendefinisikan visi, misi, tujuan dan sasaran
Kementerian Hukum dan HAM RI. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan
program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran untuk
mewujudkan misi dan visi yang hendak dicapai. Sistem pengukuran kinerja
dibangun dan dikembangkan guna menilai sejauh mana kinerja Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dalam pencapaian sasaran kinerja yang
ditetapkan.
Maksud penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini adalah untuk
melaporkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dalam
pencapaian target kinerja tahun 2020 yang telah ditetapkan didalam Rencana
Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024. Adapun tujuannya
adalah untuk : (1) penyediaan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang
membutuhkan, (2) penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang
datang, (3) penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan
datang, serta (4) penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi
utama yaitu selain sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja
kepada seluruh stakeholders juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian
kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dalam upaya untuk
memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada
tahun yang akan datang.
G. DASAR HUKUM
1. Undang – undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
16
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 09 /
M.PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 28 tahun 2014
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia RI
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan
Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 tahun 2015
Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Tahun 2015-2019
H. SISTEMATIKA LAPORAN Sistematika penyajian Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Yogyakarta :
1. Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan latar belakang disusunnya laporan, penjelasan umum
organisasi seperti kondisi sumber daya manusia, tugas dan fungsi organisasi,
struktur organisasi, permasalahan dan capaian, maksud dan tujuan penyajian
laporan, landasan hukum, serta sistematika penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.
2. Bab II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja
Dalam bab ini menguraikan ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan
dan perjanjjian kinerja (dokumen penetapan kinerja). Pembahasan pada bab ini
antara lain perencanaan strategis tahun 2020-2024, Perencanaan kinerja tahun
2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Sebelum Revisi, Perjanjian Kinerja
Tahun 2020 setelah Revisi.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
a) Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil
17
pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini,
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini,
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi,
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan
kinerja serta solusi yang telah dilakukan,
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya,
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
b) Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran)
Pada sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja.
4. Bab IV Penutup Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut Capaian Kinerja
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta tahun 2020 serta langkah yang akan
dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi.
5. Lampiran
Perjanjian Kinerja 2020
Lain-lain yang dianggap perlu
18
“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal,Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi
Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2020-2024Perencanaan Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari
pembuatan perencanaan dan kebijakan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-
banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha
melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.
Disusunnya perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengelolaan sumber
daya. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan
sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat
mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal
yang terjadi.
Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang
tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kementerian Hukum dan HAM RI
mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.
Dalam Perencanaan Strategis yang meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan
program kerja.
Rencana Strategis yang meliputi berbagai komponen tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut :
1. VISI DAN MISI
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta adalah instansi vertikal
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Oleh karena
itu, sebagai instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan HAM RI, maka Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta mendukung dan melaksanakan visi dan misi
Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 yaitu :
Visi merupakan keinginan ideal dan pencapaiannya bersifat jangka panjang,
maka untuk merealisasikannya dibutuhkan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Yogyakarta juga mendukung dan melaksanakan misi Kementerian Hukum dan HAM
RI yaitu :
19
1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap
warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.
Pernyataan visi, misi dan tujuan perlu didukung oleh penerapan tata nilai yang
memberi arah bagi seluruh pegawai dalam bersikap dan berperilaku ketika
menjalankan tugas dan fungsinya. Tata nilai tersebut juga akan menyatukan hati dan
pikiran dalam usaha mewujudkan seluruh program yang telah direncanakan. Untuk
itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta telah mengidentifikasi nilai-nilai
yang harus dimiliki oleh setiap pegawai (personal values), diterapkan dalam
melaksanakan pengelolaan proses pelayanan prima (process values), dan
dikembangkan oleh pimpinan unit kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Yogyakarta (leadership values).
2. TUJUAN
Dalam penyusunan rencana strategis tujuan adalah kondisi yang akan atau
harus dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah dibayangkan
sebelumnya baik dalam konteks visi terutama dalam perspektif misi organisasi.
Tujuan akan menjadi acuan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan. Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dikaitkan dengan analisis
strategis maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM RI
adalah :
20
Hubungan Antara Misi dan TujuanNo. Misi Tujuan
1
Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional,
Mencegah terjadinya disharmoni peraturan perundang-undanganMewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis Terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas
Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3
Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya
Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan, pemberian ijin pendirian badanusaha. Terpenuhinya hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum.Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
4
Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan
Terlindunginya hak asasi manusia
5
Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan,
Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten, Terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM
6 Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
7
Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan
Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur, Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan
3. SASARAN STRATEGIS
Didalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Tahun 2020-2024 terdapat sasaran Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan
kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui
tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.
21
Sasaran Strategis pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tahun 2020-2024, antara lain :
No. Tujuan Sasaran Strategis
1
Menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional
Meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1) memastikan terpenuhinya peraturanperundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang (SS3)
2
Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas
Memastikanpelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asaz penyelenggaraan pelayananpublik (SS4)
3
Melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara
Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5) ikut berperanserta dalam menjaga stabilitas keamanandan kedaulatanNKRI (SS6)
4
Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan
Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2) meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparatur (SS7)
5
Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaanAsasi Manusia yang professional.
Meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8) membangunbudaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9) meningkatkan efektivitas organisasi (SS10) meningkatkan pemanfaatan TIuntuk layanan hukum dan HAM (SS11) mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)
4. PROGRAM DAN ANGGARAN
Berdasarkan sasaran strategis tersebut diatas, ditetapkan program-program
Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024. Sebanyak 1 (satu) program
yang dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dalam rangka
pencapaian tujuan sasaran yang terkait. Untuk mendukung ketercapaian sasaran
sebagaimana tersebut di atas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta
mengalokasikan anggaran pada tahun 2020 untuk program tersebut dengan rincian
sebagai berikut :
22
Program dan Alokasi Anggaran
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta Tahun 2020
No. Program Nomor dan Tanggal DIPA PAGU SEMULA
PAGU ANGGARAN
SETELAH REVISI
TERAKHIR
PELAKSANA
1.
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
SP DIPA- 013.05.2.404591/2020Tanggal 12 November 2019
13.801.741.000 13,320,069,000
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta
Program dan Alokasi Anggaran
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta Tahun 2020
No. Program Nomor dan Tanggal DIPA
Pagu Anggaran
PAGU ANGGARAN
SETELAH REVISI
TERAKHIR
1. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
SP DIPA-013.05.2.404591 /2020Tanggal 12 November 2019
13.801.741.000 13,320,069,000
Implementasi Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik
Indonesia Tahun 2020-2024 untuk tahun 2020 mencakup pelaksanaan berbagai
kegiatan dan program Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Untuk
melaksanakan program tersebut telah disediakan anggaran awal Pagu DIPA Tahun
Anggaran 2020 sebesar Rp 13.801.741.000,-. Sehubungan dengan adanya
perubahan, Pagu anggaran setelah Revisi menjadi Rp 13.320.069.000,-.
5. INDIKATOR KINERJA SASARAN
Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah
ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat
mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap indikator
kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-
masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu
tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan
dalam rencana strategis.
Proses penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi,
pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja
atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi. Penetapan
indikator kinerja program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan yang
23
realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data
pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud adalah : (1) spesifik
dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran
yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias.
Adapun indikator kinerja sasaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Yogyakarta Tahun 2020-2024 terlampir pada formulir perencanaan kinerja dibawah
ini.PERENCANAAN KINERJA KEPALA LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA
Instansi : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA YogyakartaTahun : 2020
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 2019 2020
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan 90% 90%
2.
Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan di wilayah sesuai standar
Menurunnya residivisBaseline 1%
Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar 90% 90%
Persentase data pemasyarakatan di SDP sesuai Standar 90% 90%
3.
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan di wilayah sesuai standar
Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar
90% 90%
Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar
90% 90%
Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar
90% 90%
4.
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar
Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan keterampilan dan kegiatan kerja Produksi sesuai standar
90% 90%
Jumlah Mantan narapidana yang bekerja dan mandiri
Baseline -
Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar
90% 90%
Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar
90% 90%
24
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 2019 2020
5. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar 90% 90%
Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar
90% 90%
Persentase ganguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar
90% 90%
6 Layanan Dukungan Manajemen
Jumlah layanan internal perkantoran 12 Bulan 90%
B. PERJANJIAN KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA TAHUN 2020
Nilai prosentase target suatu perencanaan kinerja yang telah dibuat pada tabel
sebelumnya, ditentukan oleh perjanjian kinerja yang telah dibuat diawal sebelum
tahun anggaran berjalan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta telah
membuat suatu perjanjian kinerja pada awal Januari 2020.
Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang
akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima
amanah/tanggung jawab/kinerja pihak yang memberikan amanah/tanggung
jawab/kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja
yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan
langsungnya.
Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan
oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dasar Hukum yang digunakan
dalam penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu :
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
NO KEGIATAN ANGGARAN1 Penyelenggaraan Pemasyarakatan Diwilayah 13.801.741.000
JUMLAH 13.801.741.000
25
1. Tujuan
Tujuan umum ditetapkannya Perjanjian Kinerja adalah :
Intensifikasi pencegahan korupsi
Peningkatan kualitas pelayanan publik
Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel
Sedangkan tujuan khususnya adalah :
Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi
amanah
Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi
Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi
2. Ruang Lingkup
Ruang lingkup perjanjian kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu
organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun
demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama
organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan
organisasi serta menggambarkan issue strategic yang sedang dihadapi
organisasi.
3. Keterkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah digambarkan dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan kontrak kinerja ini
diharapkan dapat mendorong keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Secara
ringkas, keterkaitan antara penetapan kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dapat diilustrasikan sebagai berikut :
26
Gambar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Berasaskan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja, dinyatakan bahwa
Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi
sebagai berikut :
Terjadi pergantian atau mutasi pejabat,
Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan
sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran),
Perubahan prioritas atau asumsi yang beraki
FORMULIR PERJANJIAN KINERJA SETELAH REVISI
Instansi : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta
Tahun : 2020
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 2020
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan 90%
2.Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan di wilayah sesuai standar
Menurunnya residivis1%
Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar 90%
27
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 2020
Persentase data pemasyarakatan di SDP sesuai Standar 90%
3.
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan di wilayah sesuai standar
Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar
90%
Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar
90%
Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuaistandar
90%
4.
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar
Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan keterampilan dan kegiatan kerja Produksi sesuai standar
90%
Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar 90%
Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar
90%
5. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar 90%
Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar
90%
Persentase ganguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar 90%
6 Layanan Dukungan Manajemen
Jumlah layanan internal perkantoran 90%
Jumlah Anggaran Kegiatan tahun 2020 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakartaadalah Rp. 13.801.741.000,-1 Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di wilayah 13.801.741.000
28
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau
untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum/
pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran
ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki
hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem
pertanggungjawaban secara periodik.
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta merupakan satuan kerja dibawah
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta merupakan instansi vertikal
Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Propinsi yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
propinsi dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-
undangan yang berlaku. Dalam memberikan laporan pertangungjawaban atas tugas yang
diberikan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta diwajibkan untuk membuat
Laporan Kinerja (LAPKIN) yang berpedoman peraturan yang berlaku.
LAPKIN Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 ini
diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum
berhasil/terlaksana pada periode/tahun tersebut.
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASIUntuk menjalankan kewajiban negara dalam konteks pelayanan publik, telah
terbit Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik dan juga
ketentuan pelaksananya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 pada
bulan Oktober. Sebelumnya pada bulan Juni Tahun 2012 Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 36
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan
Standar Pelayanan.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai salah satu organisasi
penyelenggara dalam pelayanan publik memiliki satuan kerja penyelenggara yang
berada di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di Divisi Pemasyarakatan dan Unit
Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Meski pun demikian jika dilihat kembali
ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan selaku salah satu organisasi penyelenggara pelayanan perlu
29
menyesuaikan kembali semua layanan Pemasyarakatan berdasarkan seluruh
regulasi atau ketentuan yang terkait dengan pelayanan publik tersebut.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai standar pelayanan di
Pemasyarakatan. Standar Pelayanan Pemasyarakatan telah dilegalisasi pada
tanggal 15 Juli 2014 dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Nomor : PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan
Pemasyarakatan. Layanan pemasyarakatan yang telah berhasil diidentifikasi dan
dilegalisasi sebanyak 61 layanan.
Dalam melakukan fungsi pembuatan kebijakan Direktorat Jenderal
Pemasyaraktan menyusun standar agar pelayanan yang diberikan mampu
memberikan rasa puas bagi si penerima layanan.
Standar Pemasyarakatan adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan
mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan, bagaimana
dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan; Selain itu di dalam
Standar Pemasyarakatan juga terdapat instrumen monitoring dan evaluasi yang bisa
digunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan Standar
Pemasyarakatan.
Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa didalam standar yang
dibuat harus memenuhi salah satu komponen yaitu instrumen penilaian kinerja.
Instrumen dimaksud berisi kuisioner atau pertanyaan-pertanyaan yang
menggambarkan seluruh rangkaian pelaksanaan layanan sehingga untuk mengukur
capaian kinerja atas pelayanan yang dilakukan dengan cara membandingkan
pelaksanaan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan.
Dalam Pengukuran kinerja standar layanan di lingkungan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan meliputi pengukuran kinerja kualitatif dan kuantitatif.Pengukuran
Kinerja yang sifatnya kualitatif dilakukan oleh Jajaran Unit Eselon I Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan. Pengukuran kinerja tersebut diatas dilakukan dengan
pengolahan dan analisa data hasil instrument penilaian kinerja yang telah diisi melalui
rumus yang telah ditetapkan meliputi komponen input, proses dan output yang
masing-masing komponen memiliki bobot. Adapun tujuan dari pembobotan terhadap
masing-masing komponen dan subkomponen untuk mengekspresikan seberapa
besar pengaruh suatu komponen terhadap komponen yang lainnya. Komponen,
subkomponen dan pembobotan dimaksud sebagaimana terlihat pada tabel berikut :
30
No. Komponen (Bobot) Sub Komponen (Bobot) 1. Input (10 %) a. SDM (5%) meliputi :
- Pemenuhan SDM (2%) - Kualitas SDM (3%)b. Sarana Prasarana (3%), meliputi :- Pemenuhan Sarpras (2%)- Kualitas Sarpras (1%) c. Anggaran (2%),meliputi :- Pemenuhan Anggaran (1%)- Penyerapan Anggaran (1%)
2. Proses (70 %) a. Persiapan (20 %)b. Pelaksanaan (40 %)c. Pelaporan (10 %)
3. Output (20 %) a. Pencapaian Output (10 %) b. Kualitas Output (10 %)
Sumber : Standar Evaluasi dan Pelaporan
Sementara itu, dalam pengukuran kinerja kuantitatif dilakukan oleh Jajaran
Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dibawahnya.
Pengukuran kuantitatif atas capaian standar layanan Pemasyarakatan dilakukan
dengan menggunakan rumus :
Persentase pencapaian
rencana tingkat capaian=
Realisasi X 100 %
Target
Keterangan : semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik
31
FORMULIR PENGUKURAN KINERJAInstansi : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta
Tahun : 2020
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan 90%
Menurunnya residivis1% 0,25% 0,25%
2. Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan di wilayah sesuai standar
Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar 90% 98.56% 109.5%
Persentase data pemasyarakatan di SDP sesuai Standar 90% 100% 111.11%
3.
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan di wilayah sesuai standar
Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar
90% 100% 111,11%
Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar
90% 100% 111,11%
Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar
90% 90% 100%
4.
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar
Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan keterampilan dan kegiatan kerja Produksi sesuai standar
90% 100% 111%
Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar
90% 148,91 % 165.45 %
Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar
90% 73.02% 81.13%
5. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar 90% 100% 111%
Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar
90% 133,33 % 148,14 %
Persentase ganguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar
90% 100% 111%
6 Layanan Dukungan Manajemen
Jumlah layanan internal perkantoran 90% 100% 111.11%
123.56% 137.28%
32
Penjelasan Capaian Kinerja Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2020
B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Target Realisasi Capaian
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan 90% 123.56% 137.28%
Menurunnya residivis1% 0,25% 0,25%
Tabel Indeks Kepuasan masyarakat tahun 2020
Lapas Kelas IIA YogyakartaNO UNSUR PELAYANAN JUMLAH NILAI
KONVERSIKUALITAS
1 Bagaimana penilaian Bapak/ibu mengenai kemudahan prosedur/alur pelayanan
45 19.80 A Sangat Baik
2 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan persyaratan pelayanan
45 19.80 A Sangat Baik
3Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kesesuaiaan biaya pelayanan yang dibayarkan dengan yang diinformasikan
4519.60 A Sangat Baik
4 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kesesuaian pelaksanaan waktu/jam pelayanan dengan yang diinformasikan
4519.73 A Sangat Baik
5Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai jangka waktu penyelesaian pelayanan dengan yang diinformasikan
4519.73 A Sangat Baik
6 Berapa lama rata-rata respon dari petugas atau aplikasi sistem pelayanan
45 19.73 A Sangat Baik
7Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemampuan petugas/keandalan aplikasi sistem pelayanan
4519.73 A Sangat Baik
8Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai kemudahan penggunaan aplikasi sistem pelayanan
4519.73 A Sangat Baik
9 Bagaimana penilaian Bapak/Ibu mengenai penanganan pengaduan pada unit layanan ini
4519.67 A Sangat Baik
Jumlah Responden 45
Nilai IKM Setelah Dikonversi 19.77
Mutu Pelayanan A
Kinerja Unit Pelayanan Sangat Baik
33
Pengukuran capaian kinerja menggunakan formulasi :Target IKM : 90% Target IKM : 16 Realisasi IKM : 19.77 /16 x 100% = 123.56%Capaian : 123.56%/90% x 100 % = 137.28%
Tabel
Jumlah WBP berstatus Residivis
No Pemohon Layanan Jumlah
2019 20201 Residivis 24 30
Pengukuran capaian kinerja menggunakan formulasi :Target : 1 %Realisasi : (30-24)/24 wbp x 100% =0,25%Capaian : 0,25%/1% x 100 % = 0,25%
MENINGKATNYA PELAYANAN INFORMASI DAN KERJASAMA PEMASYARAKATAN DI WILAYAH SESUAI STANDAR SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Target Realisasi Capaian
Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan di wilayah sesuai standar
Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar 90% 98.56% 109.5%
Persentase data pemayarakatan di SDP sesuai standar 90% 100% 111.11%
Tabel
Data Kerjasama
No Nama Perjanjian Bidang KerjasamaTempat /Tanggal penandatanganan
Jangka
Waktu Kerjasama
Unit Penanggung
jawab
1. Perjanjian Kerjasama
manufaktur pengelasan
pembuatan meubelerkerjasama dengan CV.
Swastika Globe
Pengembangan SDM
Narapidana di bidang
pengelasan dan meubeler
Yogyakarta, Senin 06
Januari 2020
Satu Tahun
Diperpanjang
Seksi Kegiatan
Kerja
2. Perjanjian Kerjasama
dengan Margaria Group
Pengembangan SDM
Narapidana di bidang
jasa pembuatan Box
Create(kotakkado) dan
tas kemasan
Yogyakarta, Senin 15
November 2019
Satu Tahun
Diperpanjang
Seksi Kegiatan
Kerja
34
Analisa:
a) Pada Tahun 2019 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta
melaksanakan kerjasama dengan Margaria Group untuk menunjang program
pembinaan kemandirian bagi WBP. WBP dilatih oleh instruktur dari Margaria
Group dalam membuat kotak kado dan tas kemasan yang semua bahan dan
alat dari Margaria Group sehingga proses pembuatan sepenuhnya dilakukan
oleh WBP, kemudian hasil produksi akan diambil oleh pihak Margaria Group
ke Lapas. Pada Tahun 2020, karena adanya pandemi covid 19 maka pihak
Margaria Group tidak masuk ke dalam Lapas demi mencegah penyebaran dan
penularan covid 19, sehingga orderan menjadi sepi dan untuk sementara
kegiatan produksi kotak kado dan tas kemasan belum berjalan maksimal.
b) Pada Tahun 2020 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta
melaksanakan kerjasama dengan CV Swastika Globe untuk menunjang
program pembinaan kemandirian bagi WBP. Pada tanggal 17 – 25 Februari
dilaksanakan pelatihan pembuatan meubel konstruksi besi dengan instruktur
dari CV Swastika Globe dengan jumlah 20 WBP yang telah mendapat sertifikat
dari pelaksanakan pelatihan tersebut.
Tabel
Jumlah pemohon layanan informasi tahun 2020
No Pemohon Layanan Jumlah
Orang Keterangan1 Narapidana yang mengajukan layanan
informasi137 Permohonan Pengajuan
PB,CB, CMB
2 Narapidana yang menggunakan layanan self service
- Tidak ada absensi, karena penggunaan
layanan self service
terbuka 3 Layanan Informasi Keluarga 137 Informasi mengenai CB,
CMB, PB
Total 274
Analisa:
a) Pada tahun 2020, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta telah
memberikan layanan informasi kepada narapidana, keluarga, dan
masyarakat. Layanan yang diberikan kepada narapidana berjumlah 274
layanan dimana Layanan informasi diberikan di ruang informasi oleh
35
petugas layanan informasi berupa informasi pembebasan bersyarat, remisi,
cuti menjelang bebas, dan peraturan yang perlu ditaati didalam Lembaga
Pemasyarakatan, kepada keluarga berjumlah 137 layanan dimana keluarga
menggunakan layanan informasi untuk mengetahui proses pengajuan
pb,cb, cmb. pemohon layanan khususnya narapidana juga dapat
mengakses layanan self service dengan computer touchscreen sehingga
dapat memudahkan penerima layanan, namun untuk Lapas Yogyakarta,
tidak menerapkan system absensi pada saat narapidana menggunakan
layanan self service.
Jumlah Total WBP di Lapas : 309 WBP
Target : 90 % x (Total WBP) = 278 WBP
yang mendapatkan Layanan Informasi (realisasi) : 274 WBP
Realisasi = realisasi/total x 100% = 98.56%
Capaian = Realisasi / Target x 100 %
= 98.56%/90% x 100%
= 109.5%
Dari hasil pencapaian kegiatan tersebut diatas, diperoleh realisasi anggaran sebesar
Jumlah Total WBP di Lapas : 309 WBP
Target : 90 % x (Total WBP) = 278 WBP
yang mendapatkan Layanan SDP (realisasi) : 309 WBP
Realisasi = realisasi/total x 100% = 100%
Capaian = Realisasi / Target x 100 %
= 100%/90% x 100%
= 111%
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Target Realisasi Capaian
Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan di wilayah sesuai standar
Persentase data pemayarakatan di SDP sesuai standar 90% 100% 111%
36
PERSENTASE NARAPIDANA/TAHANAN YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KEBUTUHAN DASAR DAN KESEHATAN LINGKUNGAN SESUAI STANDAR
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Target Realisasi Capaian
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan
di wilayah sesuai standar
Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar
90% 100% 111,11%
Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar
90%
Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus
90%
URAIANTahun
2019 2020Narapidana Dewasa 340 305 Narapidana Anak - -Tahanan Dewasa 3 4 Tahanan Anak - -Jumlah 343 309 Kapasitas 470 470 Selisih penambahan kapasitas 127 161
Over Crowded
Data Jumlah Tenaga Kesehatan dan Status Ketenagakerjaan di Lapas
No Tenaga Kesehatan
2016 2017 2018 2019 2020Paruh Waktu
Purna Waktu
Paruh Waktu
Purna Waktu
Paruh Waktu
Purna Waktu
Paruh Waktu
Purna Waktu
Paruh Waktu
Purna Waktu
1 Dokter Umum 1 1 1 1 1
2 Dokter Gigi 1 1 1 1 1
3 Perawat 8 8 8 8 8
4 Psikolog/Psikiater
5 Apoteker 1 1 1 1 16 Bidan7 Ahli Gizi
Total 11 11 11 11 11
37
Analisa :Tabel diatas menyatakan bahwa pada Tahun 2020 tenaga kesehatan pada Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakartayaitu dokter umum yang bekerja purna waktu
sebanyak 1 orang. Dengan dibantu perawat sebanyak 8 orang yang terbagi menjadi 3
shift dan 1 orang apoteker. Dengan kondisi tenaga kesehatan 11 orang, WBP yang sakit
dapat tertangani semuanya.TABEL
PENYAKIT YANG DIDERITA OLEH PENGHUNI DI LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA
No Jenis Penyakit Tahun2020
1 Hepatitis 02 IMS 0 3 TBC 14 HIV 2 5 Jantung 206 Kanker 0 7 Pencernaan 3188 Peyakit Kulit 1.4929 Penyakit
Pernafasan 975
10 Penyakit Hypertensi 25111 Lain-lain 1.755
Jumlah 4.814
Analisa : Tabel diatas menjelaskan tentang jenis penyakit yang ada di dalam Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Pada tahun 2020 jumlah narapidana yang
menderita penyakit TBC berjumlah 1 orang, HIV 2 orang, penyakit Jantung 20 orang,
pencernaan 318 orang penyakit kulit 1.492 orang, penyakit pernafasan 975 orang,
penyakit hipertensi 251 orang dan lain-lain sebanyak 1 orang. Sebagian besar penyakit
tersebut diderita oleh narapidana sebelum masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan.
Sebagian kecil setelah masuk dikarenakan adanya penularan dari penghuni lain
mengingat tingkat kepadatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.
Sebagai upaya untuk mengurangi penularan tenaga kesehatan Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta melakukan pembenahan yaitu salah satunya
adalah menjaga kebersihan serta menjaga sirkulasi udara yang bersih dan sehat. Selain
itu, tindakan pengobatan yang dilakukan adalah pemberian obat dan vitamin serta
persediaan oksigen. Dengan kondisi tenaga kesehatan 11 orang, WBP yang sakit dapat
tertangani semuanya.
38
TABEL
Rekapitulasi Sebab Kematian Narapidana/Tahanan
Sebab Kematian 2018 2019 2020 NAPI TAHANAN NAPI TAHANAN NAPI TAHANAN
HIV/AIDS - - - - - -TBC 1 - 1 - - -Hepatitis - - - - - -Pernafasan - - - - - -Pencernaan - - 1 - - -Ginjal dan Saluran Kemih - - 1 - - -Susunan Syaraf - - 1 - - -Jantung dan pembuluh darah
- - - - - -
Diabetes Melitus - - - - - -Bunuh diri - - - - - -Perkelahian/Pembunuhan - - - - - -Lain-lain - - - - - -
Total 1 - 4 - 0 -
Analisa :Berdasarkan table diatas, angka kematian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Yogyakarta yang disebabkan oleh penyakit diatasa dalah sebagai berikut :
Pada tahun 2018, 1 orang narapidana meninggal dunia yang disebabkan oleh TB-HIV.
Tahun 2019, 4 orang narapidana meninggal dunia yang disebabkan oleh : 1 orang
disebabkan penyakit TB-HIV, 1 orang karena penyakit pencernaan, 1 orang karena
gagal ginjal, dan 1 orang karena penyakit stroke. Penyakit tersebut diderita oleh
narapidana sebelum masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.
Tenaga medis melakukan pencegahan dan pengobatan kepada narapidana tersebut
dengan cara memberikan obat-obatan. Tabel diatas juga memperlihatkan adanya
penurunan jumlah narapidana dan tahanan yang meninggal pada tahun 2020.
TABEL
Angka rawat inap napi/tahanan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta
No Rawat Narapidana Tahanan1 Inap Dalam 12 -2 Inap Luar 4 -3 Jalan Luar 11 -
Total 27 -
Analisa : Berdasarkan tabel diatas menyebutkan bahwa narapidana Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Yogyakarta yang mendapatkan perawatan medis pada tahun 2020 sebanyak
19 orang narapidana dan tidak ada tahanan yang mendapatkan perawatan medis baik
39
rawat inap di dalam maupun diluar lapas. Dari data tersebut diatas, diketahui bahwa
terdapat 12 orang narapidana yang mendapatkan perawatanmedis rawat inap dalam,
sedangkan 4 orang narapidana menjalani rawat inap luar dan 11 orang menjalani rawat
jalan luar. Narapidana yang menjalani rawat inap luar dan rawat jalan luar disebabkan
tidak adanya tenaga medis spesialis untuk menangani penyakit yang diderita. Selain itu,
belum tersedianya sarana prasarana penanganan penyakit tersebut contohnya
narapidana yang mengalami penyakit serius (jantung) dalam kondisi kritis harus
menggunakan ruang ICU yang dilengkapi alat canggih dan ruangan steril akan tetapi
ruang ICU tersebut belum terdapat pada Lapas/Rutan untuk mengurangi resiko adanya
kematian pada Lapas/Rutan.
TABEL
Data Penderita Penyakit Menular di Lapas Kelas IIA Yogyakarta
No Jenis Penyakit Jumlah 2019 2020
1 HIV/Aids 3 2 2 TBC 2 13 Hepatitis 0 0 4 Penyakit Kulit 1759 14925 Penyakit Mata 65 36
Total 1829 1531
Analisa : Tabel diatas menyebutkan bahwa pada tahun 2020 narapidana yang menderita penyakit
menular yaitu penyakit HIV/AIDS berjumlah 2 orang, TBC sebanyak 1 orang, penyakit
kulit sebanyak 1492 orang dan penyakit mata 36 orang. Tabel diatas menggambarkan
adanya penurunan jumlah penderita penyakit menular dan penyakit kulit pada Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Pihak Lapas menerapkan kebijakan dalam
penanganan narapidana yang terjangkit penyakit menular yaitu dengan cara
mengumpulkan penderita dalam satu blok isolasi dengan kamar terpisah. Hal tersebut
selain memberikan pemusatan dalam pelaksanaan perawatan dan kesehatan terhadap
narapidana/tahanan yang menderita penyakit menular juga untuk mengurangi/mencegah
penularan kepada narapidana/tahanan yang lain.
TABEL Data napi/tahanan yang memperoleh perawatan
No Tahun Jumlah napi/
Tahanan yang sakit
Jumlah napi/tahanan yang memperoleh
perawatan 1 2020 4814 4814
40
Target : 90 %
yang mendapatkan Layanan kesehatan (realisasi) : 4814 WBP
Realisasi yang mendapatkan Layanan kesehatan = realisasi/total x 100% =100%
Capaian = Realisasi / Target x 100 %
= 100% / 90% x 100% = 111%
Dari hasil pencapaian kegiatan tersebut diatas, diperoleh realisasi anggaran setelah revisi sebesar.
No. Kegiatan Nilai (Rp.) Penyerapan (Rp.) %
1 Layanan perawatan narapidana/tahanan 2,233,819,000 2,074,725,300 92.88
Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Kesehatan
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Target Realisasi Capaian
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan di wilayah sesuai standar
Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar
90% 100% 111,11%
Tabel
Warga Binaan yang mengikuti penyuluhan kesehatan
URAIANTahun
2019 2020Warga Binaan Yang memperoleh penyuluhan kesehatan
160 354
Analisa :
Tabel pelaksanaan penyuluhan kesehatan diatas menginformasikan bahwa semua
warga binaan pemasyarakatan telah mengikuti penyuluhan kesehatan, berjumlah 236
orang atau 100% dari total warga binaan pemasyarakatan yang ada di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Dibandingkan tahun 2019, jumlah Warga Binaan
yang mengikuti penyuluhan kesehatan lebih banyak. Setiap WBP baru akan
mendapatkan penyuluhan kesehatan pada masa mapenaling, dengan materi HIV/AIDS,
PHBS, Narkoba dan IMS/penyakit lainnya yang diberikan oleh petugas kesehatan dan
konselor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Persentase capaian jumlah
narapidana yang mendapatkan pelayanan Penyuluhan yaitu:
Jumlah WBP yang memperoleh layanan Penyuluhan = 354
Persentase target = 90% x Total WBP = 278
41
Realisasi = 100%
Persentase capaian = WBP yang memperoleh layanan penyuluhan
kesehatan / target x 100 % = 100% / 90% x 100 % = 111,11 %
Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Perawatan kesehatan khususSASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Target Realisasi Capaian
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan di wilayah sesuai standar
Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus 90% 90% 100%
Tabel
Warga Binaan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus
URAIANTahun
2019 2020Warga Binaan Yang memperoleh pelayanan perawatan kesehatan khusus
4 10
Analisa :
Tabel pelaksanaan pelayanan kesehatan diatas menginformasikan bahwa jumlah warga
binaan pemasyarakatan yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan khusus
berjumlah 10 orang atau 3.24% dari total warga binaan pemasyarakatan yang ada di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.
Jumlah WBP yang memperoleh layanan = 10
Persentase target = 90% x Total WBP yang memerlukan perawatan
khusus = 9
9 / 10 x 100% = 90%
Persentase capaian = WBP yang memperoleh layanan kesehatan / target
x 100 % = 90% / 90% x 100 % = 100 %
42
PERSENTASE NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN KEPRIBADIAN, LATIHAN KETERAMPILAN DAN KEGIATAN KERJA PRODUKSI SESUAI STANDAR
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Target Realisasi Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar
Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan keterampilan bersertifikat dan kegiatan kerja Produksi sesuai standar
90% 100% 111%
Data Penghuni dan Kapasitas di Lapas Kelas IIA Yogyakarta
URAIANTahun
2019 2020Narapidana Dewasa 340 305Narapidana Anak - -Tahanan Dewasa 3 4 Tahanan Anak - -Jumlah 343 309 Kapasitas 470 470Selisih penambahan kapasitas 127 161
Over Crowded
Data Narapidana yang Memperoleh Pembinaan Kepribadian
No URAIAN 2020
1 Keagamaana. Islam 2040b. Kristen Katolik 81
c. Kristen Protestan 212 d. Hindu 1e. Budha 0f. Konghucu 0g. Tidak Beragama 0
2 Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
a. Wawasan kebangsaan 0 b. Cinta tanah air 0 c. Nilai-nilai pancasila 0 d. Upacara bendera 950
3 Olahraga a. Voli 0 b. Sepak Bola 228 c. Senam 0 d. Tenis Meja 180 e. Futsal 720
43
No URAIAN 2020
f. Bulu Tangkis 0 g. Catur 0 h. Basket 0
4 Keseniana. Seni Suara 30b. Seni Tari 0 c. Seni Musik 10
5 Pendidikan Kesetaraana. Kejar Paket A 0b. Kejar Paket B 2 c. Kejar Paket C 9
6 Kursus – kursusa. Komputer 0b. Bahasa Inggris 0 c. Memasak 0 d. Salon -
7 Kepramukaan 0JUMLAH 4.463
Analisa :
Tabel pelaksanaan pembinaan kepribadian diatas menginformasikan bahwa jumlah
warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti kegiatan berjumlah 309 orang atau 100%
dari total warga binaan pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Yogyakarta. Hal ini dikarenakan meningkatnya kapasitas petugas pembinaan dalam
memberikan bimbingan serta kualitas bimbingan yang diberikan kepada warga binaan
pemasyarakatan. Pagu anggaran pembinaan kepribadian sebesar Rp.2.500.000,- dan
telah terealisasi sebesar Rp2.500.000 atau sebesar 100%. Berdasarkan data tersebut
diatas, persentase capaian jumlah narapidana yang mendapatkan pembinaan
kepribadian yaitu
Jumlah WBP yang memperoleh pembinaan = 309 orang
Persentase WBP yang memperoleh pembinaan =
(Jumlah WBP yang memperoleh pembinaan)/(Jumlah seluruh WBP) x
100% = 309 / 309 x 100 % = 100 %
Persentase capaian = WBP yang memperoleh pembinaan / target x 100 %
= 100 / 90%x 100 % = 111.11 %
Data Jumlah Narapidana yang Mengikuti Pembinaan Kemandirian
No Kegiatan 20191 Pembuatan Roti 11 2 Kuliner 83 Laundry 12 4 Sablon 85 Perkayuan 14
44
No Kegiatan 20196 Jahit 97 Air isi ulang - 8 Cukur/pangkas rambut 99 Kaligrafi -
10 Lukis -11 Handy craft(box Create) 1512 Refleksi - 13 Stem/cuci motor -14 Pengolahan limbah - 15 Pengolahan limbah 1216 Perkebunan/pertanian 1217 Perikanan /peternakan 10 18 Kebersihan Lingkungan 1219 Pengelasan 10 20 Elektronik 821 Kerajinan Sepatu 12
JUMLAH 162
Analisa :
a. Program pembinaan kemandirian bidang kegiatan kerja di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Yogyakarta di tahun 2020 meliputi kegiatan kegiatan perkayuan, pertanian
sayur perkebunan, kerajinan tangan, meubel, pangkas rambut,laundry, menjahit,
sablon dan kerja lingkungan. Jumlah WBP yang mengikuti kegiatan tersebut yaitu
sebanyak 162 orang. Dengan mengikuti kegiatan tersebut diharapkan Warga Binaan
Pemasyarakatan memperoleh ilmu pengetahuan, memiliki bekal keterampilan yang
cukup untuk mampu hidup mandiri serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional
setelah menjalani masa pidananya. Pagu anggaran untuk kegiatan kemandirian
pada tahun 2020 sebesar Rp 76.600.000,- realisasinya sebesar Rp76.600.000,- atau
sebesar 100 %.
b. Berdasarkan data tersebut diatas, terjadi peningkatan warga binaan
pemasyarakatan yang mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian jika dibandingkan
tahun 2019. Kegiatan pembinaan kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas
II A Yogyakarta saat ini tidak hanya terbatas sebagai kegiatan mengisi waktu luang
warga binaan melainkan sudah berorientasi pada profit atau hasil jual serta kualitas.
Walaupun belum sepenuhnya sempurna dikarenakan masih terbentur dengan sarana
dan prasarana yang memadai.
Berdasarkan data tersebut diatas, persentase capaian jumlah narapidana yang
mendapatkan pembinaan kemandirian yaitu :
Jumlah WBP yang memperoleh pembinaan kemandirian = 142 orang (80
orang untuk program pelatihan, 242 orang untuk pembinaan kemandirian
rutin)
45
Realisasi WBP yang memperoleh pembinaan kemandirian =
(Jumlah WBP yang memperoleh pembinaan)/(Jumlah seluruh WBP) x
100% = 242/309 x 100 % = 78.31%
Persentase target = 90%
Persentase capaian = % wbp yang memperoleh pembinaan / % target x
100 % = 78.31% / 90 % x 100 % = 87.01%
Dari hasil pencapaian kegiatan tersebut diatas, diperoleh realisasi anggaran sebesar.No. Kegiatan Nilai (Rp.) Penyerapan (Rp.) %
1 Layanan pembinaan narapidana 79,100,000 79,100,000 100
PERSENTASE NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN PELAYANAN INTEGRASI (ASIMILASI, PB, CB, CMB) DAN PENDAYAGUNAAN TPP SESUAI STANDAR
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Target Realisasi Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar
Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar
90% 148,91 % 165.45 %
Data Usulan Program Reintegrasi
No Program Reintegrasi Usulan Disetujui
1 PB 82 1182 CMB 0 2 3 CB 10 174 Asimilasi 66 665 CMK 0 0JUMLAH 167 203
Analisa :
Program usulan pembebasan bersyarat yang dilaksanakan pada Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta terselenggara bagi narapidana yang mempunyai
hak perolehan program. Dari keseluruhan narapidana yaitu berjumlah 167 orang, hingga
bulan Desember 2020, narapidana yang memperoleh program tersebut sebanyak 203
orang. Rata-rata narapidana yang diusulkan mendapatkan hak usulan pembebasan
bersyarat sebanyak 118 Orang, CMB sebanyak 2 orang dan CB sebanyak 17 orang.
Petugas pemasyarakatan yang bertugas untuk menyelenggarakan program tersebut
yaitu JFU bimkemaswat.
46
Data PB, CMB, CB, Asimilasi, dan CMK
No Uraian Tahun2018 2019 2020
1 Pembebasan Bersyarat 76 86 1182 Cuti Menjelang Bebas 3 2 23 Cuti Bersyarat 12 8 174 Cuti Mengunjungi Keluarga 0 0 0Jumlah 91 96 137
Analisa :
Program pembebasan bersyarat yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Yogyakarta terselenggaranya bagi narapidana yang mempunyai hak perolehan
program reintegrasi. Pada tahun 2020 Narapidana yang mendapatkan PB, CMB, CB,
dan CMK sebanyak 137 orang sedangkan pada tahun 2019 narapidana yang
memperoleh program tersebut sebanyak 96 orang. Petugas pemasyarakatan yang
bertugas untuk menyelenggarakan program tersebut yaitu JFU bimkemaswat.
Berdasarkan data tersebut diatas, persentase capaian jumlah narapidana yang
mendapatkan pelayanan PB,CB,CMB yaitu :
Jumlah wbp yang memperoleh program reintegrasi = 137 orang
Persentase wbp yang disetujui program reintegrasi =
(Jumlah seluruh wbp yang disetujui)/ (Jumlah wbp yang diusulkan program
reintegrasi) x 100% = 137/92 x 100 % = 148,91 %
Persentase target = 90%
Persentase capaian = wbp yang disetujui program reintegrasi / target x
100 % = 148.91% / 90% x 100 % = 165.45 %
Dari hasil pencapaian kegiatan tersebut diatas, diperoleh realisasi anggaran sebesar.No. Kegiatan Nilai (Rp.) Penyerapan (Rp.) %
1 Layanan Integrasi (PB,CB,CMB) 0 0 0
PERSENTASE NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI SESUAI STANDAR
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA Target Realisasi Capaian
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar
Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi sesuai standar 90% 73.02% 81.13%
47
Data Pelayanan Administrasi sesuai standar
No Pemohon Layanan JumlahOrang Keterangan
1 Narapidana yang mengajukan layanan administrasi
203 Permohonan
Kelengkapan data
PB,CB, CMB, 2 Narapidana yang menggunakan
layanan self service
0 Tidak ada absensi,
karena penggunaan
layanan self service Total 203
Analisa:
b) Pada tahun 2020, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta telah
memberikan layanan informasi kepada narapidana, keluarga, dan
masyarakat. Layanan yang diberikan kepada narapidana berjumlah 203
layanan dimana Layanan administrasi diberikan di ruang informasi oleh
petugas layanan informasi berupa informasi pembebasan bersyarat, remisi,
cuti menjelang bebas, dan peraturan yang perlu ditaati didalam Lembaga
Pemasyarakatan, kepada keluarga menggunakan layanan informasi untuk
mengetahui proses pengajuan PB,CB, CMB. Pemohon layanan khususnya
narapidana juga dapat mengakses layanan self service dengan computer
touchscreen sehingga dapat memudahkan penerima layanan, namun untuk
Lapas Yogyakarta, tidak menerapkan system absensi pada saat narapidana
menggunakan layanan self service.Jumlah Total WBP di Lapas : 309 WBP
Target : 90 % x (Total WBP) = 278 WBP
yang mendapatkan Layanan administrasi (realisasi) : 203 WBP
Realisasi = realisasi/total x 100% = 73.02%
Capaian = Realisasi / Target x 100 %
= 73.02% / 90% x 100%
= 81.13%
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar 90% 100% 111%
48
Data Pengaduan Yang Ditindak lanjuti NO BULAN ASAL TUJUAN MATERI JUMLAH DITINDAKLANJUTI 1 Januari 2 Februari 3 Maret4 April 5 Mei WBP TPP Pembebasan
Bersyarat1 1
6 Juni 7 Juli8 Agustus 9 September
10 Oktober 11 November 12 Desember
JUMLAH 1 1
Analisa :
Untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik, Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta telah memberi kesempatan kepada
masyarakat untuk melakukan pengaduan kepada Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan , Kantor Wilayah, dan Lapas Kelas IIA Yogyakarta terhadap
kinerja ataupun pelanggaran yang terjadi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Hal ini
merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan sebagai penyelenggara pelayanan publik. Tindak lanjut terhadap
pengaduan masyarakat, tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan secara
cepat dan tepat merupakan indikator yang harus dicapai berdasarakan Standar
yang telah ditetapkan. Berdasarkan data tersebut diatas, persentase capaian
jumlah narapidana yang mendapatkan pembinaan kemandirian yaitu :
Jumlah pengaduan selama tahun 2020 = 1 pengaduan
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti =
(Jumlah pengaduan selama tahun 2020)/(Jumlah pengaduan yang
ditindaklanjuti) x 100% = 1/1 x 100 % =100 %
Persentase target = 90 %
Persentase capaian = % Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti / % target
x 100 % = 100 % / 90 % x 100 % = 111 %
49
Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar
Data Kegiatan Pencegahan Gangguan Kamtib NO BULAN TANGGAL LOKASI TINDAK LANJUT
1 Januari 15 Januari 2020 Wisma Sido Mukti Barang sitaan diamankan dan dimusnahkan 22 Januari 2020 Blok Dapur
28 Januari 2020 Wisma Sido Tentrem
2 Februari 5 Februari 2020 Wisma Sido Luhur Barang sitaan diamankan dan dimusnahkan 13 Februari 2020 Wisma Sido Asih
24 Februari 2020 Wisma Sido Mulyo
3 Maret 11Maret 2020 Wisma Sido Mukti Barang sitaan diamankan dan dimusnahkan
4 April 14April 2020 Wisma Sido Drajad Barang sitaan diamankan dan dimusnahkan30April 2020 Wisma Sido Luhur
5 Mei 13Mei 2020 Wisma Sido Mulyo Barang sitaan diamankan dan dimusnahkan
19Mei 2020 Wisma Sido Tentrem
6 Juni 4Juni 2020 Wisma Sido Mukti Barang sitaan diamankan dan dimusnahkan 9 Juni 2020 Wisma Sido Drajad
14 Juni 2020 Wisma Sido Mulyo (Insidentil)
17 Juni 2020 Wisma Sido Asih
26 Juni 2020 Blok Dapur& Gereja
7 Juli 02 Juli 2020 Wisma Sido Luhur Barang sitaan diamankan dan dimusnahkan
13 Juli 2020 Wisma Sido Drajad
25 Juli 2020 Wisma Sido Mulyo
8 Agustus 05Agustus2020 Blok Sido Mukti Barang sitaan diamankan dan dimusnahkan
13Agustus2020 Blok Sido Asih
20Agustus2020 Wisma Sido Drajad (Insidentil )
9 September - -
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar
Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar 90% 133,33 % 148,14 %
50
10 Oktober 13 Oktober 2020 Wisma Sido Luhur Barang sitaan diamankan dan dimusnahkan
11 November 04November2020 Wisma Sido Mulyo Barang sitaan diamankan dan dimusnahkan
16November2020 Wisma Sido Tentrem
23November2020 Wisma Sido Mukti
12 Desember 16Desember2020 Wisma Sido Asih Barang sitaan diamankan dan dimusnahkan
21Desember2020 Wisma SidoTentrem Barang sitaan diamankan dan dimusnahkan
Analisa :
Dari tabel diatas, kegiatan pencegahan gangguan kamtib dilakukan secara rutin setiap
bulannya. Kegiatan sidak rutin dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan
keamanan dan ketertiban;
1. Kegiatan sidak rutin dilakukan dalam upaya pemberantasan peredaran
Narkoba dalam Lapas;
2. Kegiatan sidak rutin dilakukan sebagai wujud dukungan program ANTI
HALINAR dalam lembaga pemasyarakatan.
Berdasarkan data tersebut diatas, persentase capaian jumlah kegiatan pencegahan
gangguan kamtib yaitu :
Jumlah pencegahan selama tahun 2020 = 28 kegiatan
Target yang telah ditetapkan = 24 kegiatan
Target = 90 % x 24 kegiatan = 21 kegiatan
Relisasi pencegahan = 28 / 21 x 100 % = 133,33 %
Persentase capaian = % Jumlah realisasi pencegahan / % target x 100 % =
133,33 % / 90 % x 100 % = 148,14 %
Dari hasil pencapaian kegiatan tersebut diatas, diperoleh realisasi anggaran sebesar.No. Kegiatan Nilai (Rp.) Penyerapan (Rp.) %
1 Layanan pencegahan gangguan kamtib
2.000.000 2.000.000 100%
51
Persentase gangguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar
Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban Jenis gangguan kamtib Jumlah Ditindaklajuti 2020Pelarian - Penyelundupan narkoba - Perkelahian -Penganiayaan/Kekerasan -
Kerusuhan -Pemberontakan -Lain-lain( Penyelundupan alat komunikasi) -
Jumlah -
Analisa :
Tabel diatas menunjukan bahwa tahun 2020, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Yogyakarta tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban. Namun pihak Lapas
melakukan perputaran anggota regu secara berkala dan melakukan pengamanan penuh
24 jam dengan dibagi menjadi sebanyak 3 Shif pada tiap harinya. Selain dengan
memperkuat satuan pengamanan, Kalapas juga selalu memberikan arahan kepada
petugas untuk selalu siaga dalam melaksanakan tugas.
Berdasarkan data tersebut diatas, persentase capaian jumlah kejadian gangguan kamtib
yaitu :
Jumlah kejadian gangguan kamtib selama tahun 2020 = Nihil kejadian
Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban ditindaklanjuti =
(Jumlah gangguan selama tahun 2020)/(Jumlah gangguan yang ditindaklanjuti)
x 100% = 1 / 1 x 100 % = 100 %
Persentase target = 90 %
Persentase capaian = % Jumlah gangguan yang ditindaklanjuti / % target x 100
% = 100 % / 90 % x 100 % = 111 %
Dari hasil pencapaian kegiatan tersebut diatas, diperoleh realisasi anggaran sebesar.No. Kegiatan Nilai (Rp.) Penyerapan (Rp.) %
1 Layanan penindakkan gangguan kamtib
6.400.000 0 0
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar
Persentase ganguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar 90% 100% 111%
52
Untuk kegiatan Layanan penindakan gangguan Kamtib dilaksanakan dengan menggunakan anggaran dari Eselon 1 oleh karena itu anggaran yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta belum dapat diserap.
Layanan Dukungan Manajemen
A. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Pembayaran gaji dan tunjangan telah dilakukan selama 12 bulan layanan termasuk
pembayaran uang makan, gaji ke 13 dan gaji ke 14.
Realisasi = 12 Bulan Layanan
Target = 12 Bulan Layanan
Capaian = 12/12 x 100% = 100%
B. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
a. Perbaikan peralatan kantor
Perbaikan AC, Mesin Fotocopy, Instalasi Air, Instalasi Listrik, CCTV, Pompa Air,
Server, Printer dan PC/Komputer
b. Jasa Pos dan Giro
Pembayaran pengiriman surat dinas
c. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Pengadaan pemeliharaan gedung dan bangunan bulan Januari – Desember
2020.
d. Pemeliharaan Kendaraan
Pembayaran pemeliharaan kendaraan roda 2 sebanyak 3 kendaraan, kendaraan
roda 4 sebanyak 4 kendaraan selama bulan Januari – Desember 2020
e. Langganan daya dan jasa
Pembayaran biaya langganan internet, telepon dan listrik selama bulan Januari –
Desember 2020
f. Penambah Daya Tahan Tubuh
Pengadaan penambah daya tahan tubuh petugas jaga malam selama bulan
Januari – Desember 2020
g. Honorarium Penanggung Jawab Keuangan
Pembayaran honor pengelola keuangan dan penerima hasil pekerjaan selama
bulan Januari – Desember 2020
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1. Layanan Perkantoran Jumlah Layanan Internal Perkantoran 90% 100% 111.11%
53
h. Kesehatan Petugas
Pengadaan obat-obatan untuk petugas
i. Keperluan Sehari-hari Perkantoran
Pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran selama bulan Januari – Desember
2020, Pengadaan Alat tulis Kantor, Buku Laporan, persediaan perlengkapan
kunjungan.
Target = 12 Bulan Layanan
Realisasi = 12 Bulan LayananHasil Capaian = 100%/90% =111,11%
Dari hasil pencapaian kegiatan tersebut di atas, diperoleh realisasi anggaran sebesar
Rp10.902.701.145 atau 99.33%.No. Kegiatan Nilai (Rp.) Penyerapan (Rp.) %1. Pembayaran gaji dan tunjangan 9,868,011,000 9,835,866,163 99.672. Penanganan Pandemi Covid-19 61,000,000 60,615,800 99.373. Jasa pos dan giro 4,800,000 4,800,000 100
4. Pemeliharaan gedung dan bangunan 131,000,000 130,990,300 99.99
5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 115,650,000 115,190,657 99.60
6. Langganan daya dan jasa 350,400,000 332,261,182 94.827. Penambah daya tahan tubuh 124,830,000 104,747,000 83.91
8. Honorarium penanggung jawab keuangan 85,800,000 84,000,000 97.90
9. Keperluan sehari-hari perkantoran 67,600,000 67,102,243 99.26
10. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 79,750,000 79,750,000 100
11. Keperluan operasional lain 87,609,000 87,377,800 93.53
A. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN)
Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP). Akuntabilitas keuangan Lapas Kelas IIA Yogyakarta diuraikan sebagai berikut:
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
KODE OUTPUT PAGU (RP.)
REALISASI(RP.)
REALISASI( % )
TARGET(VOLUME)
REALISASI (VOLUME)
REALISASI ( % )
CAPAIAN( % )
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5252.004 Layanan Pembinaan 79,100,000 79,100,000 100.00 320 320 100% 111.11%
5252.005 Layanan Perawatan 2,233,819,000 2,074,725,300 92.88 117120 95636 100% 111.11%
5252.012 Layanan Kamtib 8,400,000 2,000,000 23.81 1 1 100% 111.11%
54
KODE OUTPUT PAGU (RP.)
REALISASI(RP.)
REALISASI( % )
TARGET(VOLUME)
REALISASI (VOLUME)
REALISASI ( % )
CAPAIAN( % )
5252.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 22,300,000 21,749,500 97.53 1 1 100% 111.11%
5252.994 Layanan Perkantoran 10,976,450,000 10,902,701,145 99.33 1 1 100% 111,11%
1. PendapatanPencapaian kinerja juga dapat dilihat dari laporan keuangan, dimana dapat
dilihat dari perkembangan Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Lapas Kelas IIA Yogyakarta, yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Pencapaian target dan realisasi perolehan Pendapatan TA. 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
Jenis Pendapatan Anggaran(Rupiah)
Realisasi(Rupiah)
Realisasi diatas
(bawah) Anggaran
% Realisasi Anggaran
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH: Penerimaan Dalam Negeri:
Penerimaan PerpajakanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
00
037,006,834
0
37,006,8340%0%
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 0 37,006,834 37,006,834 0%
2. Belanja
Untuk melaksanakan kegiatannya, Lapas Kelas IIA Yogyakartamengeluarkan belanja yang terdiri dari belanja pegawai, barang, Secara garis besar, realiasi pencapaian target kinerja keuangan TA. 2020 adalah pada tabel dibawah ini:
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
Jenis Pendapatan Anggaran(Rupiah)
Realisasi(Rupiah)
Realisasi diatas (bawah)
Anggaran
% Realisasi Anggaran
BELANJA :a. Belanja Pegawai 9,868,011,000 9,835,866,163 ( 32,144,837) 99.67 b. Belanja Barang 3,452,058,000 3,244,409,782 ( 207,648,218) 93.98 c. Belanja Modal - - - -JUMLAH BELANJA 13,320,069,000 13,080,275,945 ( 239,793,055) 98.20
3. PembiayaanMengenai masalah pembiayaan, Lapas Kelas IIA Yogyakarta tidak
mempunyai anggaran dan realisasinya atau bernilai nol. Pembiayaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
55
Jenis Pendapatan Anggaran(Rupiah)
Realisasi(Rupiah)
Realisasi diatas
(bawah) Anggaran
% Realisasi Anggaran
PEMBIAYAAN :1. Pembiayaan Dalam Negeri (NETO):
a. Perbankan Dalam Negerib. Non Perbankan Dalam Negeri
2. Pembiayaan Luar Negeri (NETO) : Penarikan Pinjaman Luar Negeri Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Luar Negeri
00
0 0
00
0 0
00 0 0
00
0 0
JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 + C.2) 0 0 0 0
4. AsetPada neraca Lapas Kelas IIA Yogyakarta per tanggal 31 Desember 2020
total aset dengan rincian pada tabel di bawah ini.Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan: No. NAMA PERKIRAAN JUMLAH (Rupiah) 1. Aset Lancar :
a. Kas di Bendahara Pengeluaran 0b. Piutang Bukan Pajak 1,320,265c. Persediaan 258,654,064JUMLAH ASET LANCAR 259,974,329
2. Aset Tetap :a. Tanah 0b. Peralatan dan Mesin 8,832,901,564c. Gedung dan Bangunan 18,241,714,000d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0e. Aset tetap lainnya 40,142,157f. Akumulasi Penyusutan ( 9,414,407,950)JUMLAH ASET TETAP 17,700,349,771
3. Aset Lainnya 0JUMLAH SELURUH ASET 17,960,324,100
5. KewajibanKewajiban pada Neraca Lapas Kelas IIA Yogyakarta dapat dilihat pada
tabel di bawah ini.
NAMA PERKIRAAN JUMLAHKewajiban Jangka Pendek : a. Uang Muka dari KPPN 0JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEKJUMLAH SELURUH KEWAJIBAN 0
6. Ekuitas DanaEkuitas dana yang disajikan pada Neraca Lapas Kelas IIA Yogyakarta per
tanggal 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
NAMA PERKIRAAN JUMLAH (Rupiah) Ekuitas Dana Lancar :
Ekuitas 17,960,324,100JUMLAH EKUITAS DANA 17,960,324,100
56
7. Laporan SAIBA dan SIMAK BMNLaporan SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) dan SIMAK
BMN (Sistem Informasi Manajemen dan AkuntansiBarang Milik Negara) di tingkat Satker dan Kantor Wilayah sudah berjalan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan SAK di lingkungan Kantor Lembaga Pemasyarakata Kelas IIA Yogyakarta dapat dikatakan sudah berjalan cukup baik. Hal ini didukung dengan adanya kewajiban rekonsiliasi di KPPN setempat setiap bulannya. Dan bagi semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) diwajibkan untuk rekonsiliasi di Kantor Wilayah setiap triwulan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk monitoring / pengawasan SAIBA dan SIMAK BMN Kantor Wilayah kepada setiap Satker (UPT).
Pelaksanaan SIMAK BMNpada Kantor Lembaga PemasyarakatanNarkotika Klas IIA Jakarta dapat dilaporkan bahwa seluruh Satker Kantor Wilayah sudah menjalankan aplikasi tersebut.
8. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Lapas Kelas IIA
Yogyakarta menargetkan hasil PNBP lebih tinggi dari sebelumnya dan selama ini PNBP yang diperoleh dari jasa pos giro, pengembalian belanja barang dan belanja pegawai TAYL.
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
Uraian EstimasiPendapatan
Realisasi Pendapatan % Real Pendapat
anSemester ini Jumlah Pengembalian Jumlah Netto
1 2 3 4 5 6 7PNBP 0 165,000 165,000 0 165,000 0 Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya 0 0 0 0 0 0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 27,038,858 27,038,858 0 27,038,858 0
JUMLAH PENERIMAAN 27,038,858 27,038,858 0 27,038,858
Pendapatan Jasa Lainnya 0 7,331,500 7,331,500 0 7,331,500 0Pendapatan dari Penerimaan Kembali belanja pegawai TAYL
0 370,131 370,131 0 370,131 0
Pendapatan dari Penerimaan Kembali belanja barang TAYL 2,101,345 2,101,345 2,101,345
JUMLAH PENERIMAAN 37,006,834 37,006,834 0 37,006,834 Pendapatan Anggaran Lain-lain 0 0 0 0 0 0
JUMLAH PENERIMAAN DALAM NEGERI 37,006,834 37,006,834 0 37,006,834
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 0 0 0 0 0 0
JUMLAH TOTAL PNBP 0 37,006,834 37,006,834 0 37,006,834 0
Tabel Realisasi Anggaran Belanja 1 Januari 2020 s.d 31 Desember Tahun 2020Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta
URAIAN ANGGARAN REALISASI %Belanja Pegawai 9,868,011,000 9,835,866,163 99.67Belanja Barang 3,452,058,000 3,244,409,782 93.98
Jumlah 13,320,069,000 13,080,275,945 98.20
57
BAB IVKESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT
CAPAIAN KINERJA
A. KESIMPULANLaporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta tahun 2020
disusun sebagai gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Tahun
Anggaran 2020 dan sebagai ukuran keberhasilan dan kekurangan Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang
telah dilakukan selama Tahun 2020 guna mencapai tujuan dan sasaran strategis
dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan sesuai dengan
Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024.
Program dan kebijakan yang telah dtetapkan dalam perjanjian kinerja
mempunyai bobot yang berbeda tergantung sampai sejauh mana kontribusinya
dalam pencapaian kinerja untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Bobot
masing-masing misi kemudian dijabarkan kepada seluruh kebijakan, program dan
kegiatan atas dasar pertimbangan nilai strategis dengan memperhatikan penting
tidaknya kontribusi masing-masing.
Program dan kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta
didalam pelaksanaannya terdapat kendala/hambatan yang dapat diuraikan sebagai
berikut :
1. Kebutuhan akan penambahan sarana dan prasarana belum didukung dengan
anggaran yang memadai;
2. Kurangnya SDM untuk menambah kekuatan Pengamanan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta;
3. Tidak tersedianya tempat untuk penyimpanan barang-barang yang rusak
berdampak pada pemeliharaan barang aset menjadi tidak optimal;
4. Kurangnya koordinasi dan sinergi dalam melakukan pemantauan, dan evaluasi
capaian kinerja tahun sebelumnya untuk dilakukan tindak lanjut yang konkrit dan
segera khususnya terkait dengan lembaga/instansi dan organisasi diluar
lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta seperti
menindaklanjuti hasil rekomendasi dari hasil penelitian dan pengkajian dibidang
Hukum dan HAM;
5. Perlu ditingkatkan upaya pemberian informasi seluas luasnya kepada
masyarakat;
58
6. Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan
SDM baik dalam bentuk jumlah maupun kualitas dan kapasitas dalam
melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan.
B. RENCANA TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka perlu tindak lanjut
terhadap beberapa hal antara lain :
1. Untuk mendapatkan data capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi
perlu dilakukan pemantauan secara terstruktur mulai dari jajaran atas sampai
jajaran bawah;
2. Membuat suatu sistem aplikasi berbasis teknologi informasi dan memaksimalkan
sistem informasi yang telah ada untuk menginventarisasi pelaksanaan kinerja
maupun kegiatan dilingkungan bagi Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Yogyakarta sehingga memudahkan dalam memonitor kegiatan yang
dilaksanakan;
3. Meningkatkan Koordinasi antar Seksi maupun subseksi di lingkungan Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta;
4. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang teknis pada tahun berikutnya,
disarankan untuk:
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pemasyarakatan.
b. Memberikan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan
teknis pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.
c. Memberikan layanan informasi kepada warga binaan pemasyarakatan dan
masyarakat khususnya informasi tentang pelaksanaan program reintegrasi dan
pelayanan pemasyarakatan.
d. Inventarisasi masalah-masalah yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Yogyakarta guna melakukan perbaikan dalam proses penyelarasan dan
penyerasian pembentukan standarisasi pelayanan terhadap WBP.
Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta pada tahun 2020 sebagai perwujudan
tanggung jawab, sebagai bahan evaluasi dan dijadikan umpan balik dan acuan
perencanaan berikutnya, yang dalam hal ini merupakan salah satu fungsi dan tujuan
dari LAKIP serta dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
59
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Yogyakarta, 31 Desember 2021K E P A L A,
ARIMINNIP. 196912311993031001
A. Jenis Penyakit yang Diidap WBP Tahun 2020
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
01 PENYAKIT INFEKSI PADA USUS0101 Kolera 0 0 0 0 00102 Diare 18 7 17 22 640103 Infeksi penyakit usus lain :
- Gastritis 92 69 44 52 257 - Hernia 11 0 0 0 11 - Haemoroid 6 3 7 3 19 - Konstipasi 18 10 9 7 44
02 PENYAKIT TUBERKULOSA0201 TB Paru 1 0 0 0 10202 TB Selain Paru 0 0 0 0 0
03 PENYAKIT BAKTERI0301 Kusta I / T (MB) 0 0 0 0 00302 Kusta B / L (MB) 0 0 0 0 00303 Difteria 0 0 0 0 00304 Batuk Rejan 0 0 0 0 00305 Tetanus 0 0 0 0 00306 Pes 0 0 0 0 004 PENYAKIT VIRUS
0401 Poliomyelitis akut 0 0 0 0 00402 Campak 0 0 0 0 00403 Radang Hati Menular 0 0 1 0 10404 Rabies 0 0 0 0 00405 DBD (Demam Berdarah Dengue) 0 0 0 0 00406 Cacar Air 0 0 0 0 0
Herpes 13 11 3 7 34HIV/AIDS 1 0 0 1 2
05 RIKETSIASIS DAN PENYAKIT KARENA ARTHROPODA LAIN
0501 Malaria dgn pemeriksaan lab. 0 0 0 0 00502 Malaria tropika (P.Falsiparum) 0 0 0 0 00503 Malaria tanpa pemeriksaan Lab. 0 0 0 0 00504 Malaria Klinis 0 0 0 0 00505 Antrak 0 0 0 0 006 PENYAKIT KELAMIN
0601 Infeksi Genokok 0 3 0 0 30602 Non Genokok 0 0 0 0 00603 Penyakit Kelamin lainnya 0 0 0 0 007 KEMUDIAN
0701 Prambusia 0 0 0 0 00702 Filariasis 0 0 0 0 00703 Penyakit Kecacingan 1 4 5 3 130704 Scabies 17 30 14 39 10008 GANGGUAN MENTAL
0801 Gangguan Psikotik 3 1 0 0 40802 Gangguan Neurotik 0 0 0 0 00803 Retardasi Mental 0 0 0 0 00804 perkembangan 0 0 0 0 00805 penyakit jiwa lainnya 0 0 0 0 009 PENYAKIT SUSUNAN SARAF
0901 Epilepsi 0 0 0 0 00902 Peny. Dan kelainan susunan saraf lainnya :
- Pusing 90 106 60 76 332 - LBP 1 0 0 1 2
CAPAIAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATANDI LAPAS KLAS IIA YOGYAKARTA TAHUN 2020
Kode Penyakit JENIS PENYAKIT
Jumlah Penderita Jumlah Penderita
Seluruhnya
10 PENYAKIT MATA DAN ADNEKSA
1001 Glaukoma 0 0 0 0 0
1002 Katarak 0 1 0 0 1
1003 Kelainan Refleksia 0 0 0 0 0
1004 Kelainan Kornea 0 0 0 0 0
Penyakit Mata Lainnya / Iritasi 12 12 7 6 37
11 PENYAKIT PADA TELINGA DAN MASTOID
1101 Penyakit Infeksi Telinga Tengah 9 4 2 3 18
1102 Infeksi mastoid (Mastoiditis) 0 0 0 0 0
12 PENYAKIT TEKANAN DARAH TINGGI 65 59 63 72 259
13 PENYAKIT SALURAN PERNAPASAN BAGIAN ATAS 395 131 215 111 852
1301 Tonsilitis 0 0 0 0 0
1302 Infeksi akut lain pada saluran pernapasan atas 0 0 0 0 0
1303 Peny.lain pd sal pernapasan bagian atas 0 0 0 0 0
14 PENYAKIT LAIN PADA SALURAN PERNAPASAN BAWAH
1401 Pnemonia 0 0 0 0 0
1402 Bronkitis 0 0 1 0 1
1403 Asma 37 33 30 35 135
1404 Penyakit lain dari saluran pernapasan bawah 0 0 0 0 0
15 PENYAKIT RONGGA MULUT
1501 Karies gigi 57 26 28 52 163
1502 Penyakit pulpa dan jaringan pengikat 13 6 1 6 26
1503 Gingggivitis dan penyakit Periodontal 117 89 121 108 435
1504 Gangguan gigi dan jaringan penyangga lainnya 20 5 13 7 45
1505 Penyakit rongga mulut, kelenjar ludah, rahang dan lainnya 7 0 14 12 33
16 PENYAKIT PADA SALURAN KENCING
1601 - Nyeri pinggang 6 2 13 8 29
- ISK 4 9 0 1 14
17 SEBAB KELAINAN KEBIDANAN LANGSUNG
1701 Hamil
1702 Pendarahan pada kehamilan, persalinan, dan masa nifas
1703 Keracunan kehamilan (Eklamsi)
1704 Partus lama
1705 Infeksi pada masa kehamilan persalinan dan nifas
1706 Dysmenore
18 KEADAAN TERTENTU PADA MASA PRENATAL
1801 Trauma lahir
1802 Asfiksia
1803 Tetanus neonatorum
19 KECELAKAAN DAN KERACUNAN
1901 Kecelakan dan rudapaksa 3 2 2 2 9
1902 keracunan bahan kimia 0 0 0 0 0
1903 Keracunan makanan 1 0 0 0 1
20 PENYAKIT KULIT DAN JARINGAN SUBKUTAN
2001 Penyakit kulit infeksi 127 99 53 65 344
2002 Penyakit kulit alergi 328 364 175 224 1091
2003 Penyakit kulit karena jamur 9 3 6 14 32
22 PENYAKIT LAINNYA
2201 Anemia 40 47 44 36 167
2202 Nyeri dada 5 5 1 10 21
2203 DM 13 21 8 28 70
2204 Insomnia 7 7 3 8 25
JUMLAH 1603 1249 1025 1092 4969
NIP.196912311993031001
Yogyakarta, 30 Desember 2020Kepala,
Arimin
73 27421 PENYAKIT PADA SISTEM OTOT DAN JARINGAN PENGIKAT (Peny. tulang belulang, radang sendi termasuk rematik)
56 80 65
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA
Jalan Taman Siswa No 06 Yogyakarta Telepon (0274) 375802
Website :www.lapaswirogunan.com Email: [email protected]
KAPASITAS LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA
MENURUT LUASAN KAMAR TIDUR DENGAN RUANG GERAK 2m2
NO NAMA
KAMAR
LUAS KAMAR
(m2)
LUAS AREA TEMPAT
TIDUR (m2)
KAPASITAS
KAMAR
BERDASAR
AREA
TEMPAT
TIDUR
KAPASITAS
KAMAR
BERDASAR
AREA
TEMPAT
TIDUR ISI
GANJIL
I
WISMA
SIDO
DRAJAD 1
46.62 m2 7 Orang 7 Orang
Kamar 1 200x333= 6.66-
0.74= 5.92 m2 200x80 = 1.6 m2 1 1
Kamar 2 200x333= 6.66-
0.74= 5.92 m2 200x80 = 1.6 m2 1 1
Kamar 3 200x333= 6.66-
0.74= 5.92 m2 200x80 = 1.6 m2 1 1
Kamar 4 200x333= 6.66-
0.74= 5.92 m2 200x80 = 1.6 m2 1 1
Kamar 5 200x333= 6.66-
0.74= 5.92 m2 200x80 = 1.6 m2 1 1
Kamar 6 200x333= 6.66-
0.74= 5.92 m2 200x80 = 1.6 m2 1 1
Kamar 7 200x333= 6.66-
0.74= 5.92 m2 200x80 = 1.6 m2 1 1
WISMA
SIDO
DRAJAD 2
41.44 m2 7 Orang 7 Orang
Kamar 1 200x333= 6.66-
0.74= 5.92 m2 200x80 = 1.6 m2 1 1
Kamar 2 200x333= 6.66-
0.74= 5.92 m2 200x80 = 1.6 m2 1 1
Kamar 3 200x333= 6.66-
0.74= 5.92 m2 200x80 = 1.6 m2 1 1
Kamar 4 200x333= 6.66-
0.74= 5.92 m2 200x80 = 1.6 m2 1 1
Kamar 5 200x333= 6.66-
0.74= 5.92 m2 200x80 = 1.6 m2 1 1
Kamar 6 200x333= 6.66-
0.74= 5.92 m2 200x80 = 1.6 m2 1 1
Kamar 7 200x333= 6.66-
0.74= 5.92 m2 200x80 = 1.6 m2 1 1
WISMA
SIDO
DRAJAD 3
41.44 m2 200x80 = 1.6 m2 7 Orang 7 Orang
Kamar 1 200x333= 6.66-
0.74= 5.92 m2 200x80 = 1.6 m2 1 1
Kamar 2 200x333= 6.66-
0.74= 5.92 m2 200x80 = 1.6 m2 1 1
Kamar 3 200x333= 6.66-
0.74= 5.92 m2 200x80 = 1.6 m2 1 1
Kamar 4 200x333= 6.66-
0.74= 5.92 m2 200x80 = 1.6 m2 1 1
Kamar 5 200x333= 6.66-
0.74= 5.92 m2 200x80 = 1.6 m2 1 1
Kamar 6 200x333= 6.66-
0.74= 5.92 m2 200x80 = 1.6 m2 1 1
Kamar 7 200x333= 6.66-
0.74= 5.92 m2 200x80 = 1.6 m2 1 1
SIDO
DRAJAD 4 41.44 m2 7 Orang 7 Orang
Kamar 1 200x333= 6.66-
0.74= 5.92 m2 200x80 = 1.6 m2 1 1
Kamar 2 200x333= 6.66-
0.74= 5.92 m2 200x80 = 1.6 m2 1 1
Kamar 3 200x333= 6.66-
0.74= 5.92 m2 200x80 = 1.6 m2 1 1
Kamar 4 200x333= 6.66-
0.74= 5.92 m2 200x80 = 1.6 m2 1 1
Kamar 5 200x333= 6.66-
0.74= 5.92 m2 200x80 = 1.6 m2 1 1
Kamar 6 200x333= 6.66-
0.74= 5.92 m2 200x80 = 1.6 m2 1 1
Kamar 7 200x333= 6.66-
0.74= 5.92 m2 200x80 = 1.6 m2 1 1
II
WISMA
SIDO
LUHUR
180.16 m2 61 Orang 58 Orang
Kamar 1
583x1.259 =
73.40-2.97 =
70.43 m2
12.06+12.06+12.12+12.12
= 48.36 m2 24 23
Kamar 2
583x531 =
30.96-2.21 =
28.75 m2
8.24+8.24 = 16.48 m2 8 7
Kamar 3
583x700 =
40.81-3.10 =
37.71 m2
12.01+12.01 = 24.02 m2 12 11
Kamar 4
583x797 =
46.47-3.20 =
43.27 m2
17.53+17.53 = 35.06 m2 17 17
III
WISMA
SIDO
TENTREM
295.41 m2 107 Orang 98 Orang
Kamar 1
663X463 =
30.70-2.34 =
28.36 m2
9.56+12.60 = 22.16 m2 11 11
Kamar 2
663X344 =
22.81-2.3 =
20.51 m2
12.60+3.03 = 15.63 m2 8 7
Kamar 3
688x961 =
66.12-4.21 =
61.91 m2
13.07+9.50+9.50+13.00 =
45.07 m2 22 21
Kamar 4
663x344 =
22.81-2.41 =
20.40 m2
12.6+3.03 = 15.63 m2 8 7
Kamar 5
688x961 =
66.12-4.21 =
61.91 m2
13.07+9.50+9.50+13.00 =
45.07 m2 22 21
Kamar 6
663x344 =
22.81-2.41 =
20.40 m2
12.60+3.03 = 15.63 m2 8 7
Kamar 7
688x961 =
66.12-4.21 =
61.91 m2
13.07+9.50+9.50+13.00 =
45.07 m2 22 21
Sel 1 350x218 = 7.63-
0.96 = 6.67 m2 19x218 = 4.19 m2 2 1
Sel 2 350x218 = 7.63-
0.96 = 6.67 m2 19x218 = 4.19 m2 2 1
Sel 3 350x218 = 7.63-
0.96 = 6.67 m2 19x218 = 4.19 m2 2 1
IV
WISMA
SIDO
MUKTI
281.61 m2 101 Orang 97 Orang
Kamar 1
685x551 =
37.74-2.61 =
35.13 m2
9.42+3.06+13.02 = 25.5 m2 13 13
Kamar 2
685x959 =
65.69-4.07 =
61.62 m2
13.01+9050+9.50+13.01 =
45.02 m2 22 21
Kamar 3
685x959 =
65.69-4.07 =
61.62 m2
13.01+9050+9.50+13.01 =
45.02 m2 22 21
Kamar 4
685x959 =
65.69-4.07 =
61.62 m2
13.01+9050+9.50+13.01 =
45.02 m2 22 21
Kamar 5
685x959 =
65.69-4.07 =
61.62 m2
13.01+9050+9.50+13.01 =
45.02 m2 22 21
V WISMA
SIDO ASIH 30 Orang 27 Orang
Kamar 1
583x3.05 =
7.78-2.41 =
15.37 m2
305x197 = 6.01 m2 3 3
Kamar 2
583x2.99 =
17.43-2.41 =
15.02 m2
299x197 = 5.89 m2 3 3
Kamar 3
583x2.99 =
17.43-2.41 =
15.02 m2
299x197 = 5.89 m2 3 3
Kamar 4
583x3.05 =
7.78-2.41 =
15.37 m2
305x197 = 6.01 m2 3 3
Kamar 5
583x3.05 =
7.78-2.41 =
15.37 m2
305x197 = 6.01 m2 3 3
Kamar 6
583x2.95 =
17.19-2.41 =
14.78 m2
295x196 = 5.78 m2 3 3
Kamar 7
583x2.95 =
17.19-2.41 =
14.78 m2
295x196 = 5.78 m2 3 3
Kamar 8
583x3.10 =
18.07-2.44 =
12.47 m2
310x199 = 6.17 m2 3 3
Kamar 9
583x2.46 =
14.34-1.87 =
12.47 m2
246x205 = 5.04 m2 2 1
Kamar 10
583x2.46 =
14.34-1.87 =
12.47 m2
246x205 = 5.04 m2 2 1
Kamar 11
583x2.46 =
14.34-1.87 =
12.47 m2
246x205 = 5.04 m2 2 1
VI
WISMA
SIDO
MULYO
57 Orang 55 Orang
Kamar 1
687X5.54 =
38.05-2.74 =
35.31 2
13.19+3.26+9.56 = 26.01
m2 13 13
Kamar 2
687X9.66=
66.36-4.40 =
61.96 m2
13.19+18.78+13.05 = 45.02
m2 22 21
Kamar 3
687X9.66=
66.36-4.40 =
61.96 m2
13.19+18.78+13.05 = 45.02
m2 22 21
VII BLOK H.I 47 Orang 45 Orang
Kamar 1 470X520 =
24.44 m2 470x200 = 9.40 m2 4 3
Kamar 2 470X650 =
30.55 M2 9.40+9.40 = 18.80 m2 9 9
Kamar 3 470x706 =
33.18 m2 9.40+9.40 = 18.80 m2 9 9
Kamar 4 470x708 =
33.27 m2 9.40+9.40 = 18.80 m2 9 9
Kamar 5 470x645 =
30.31 m2 9.40+9.40 = 18.80 m2 9 9
Kamar 6 470x518 =
24.34 m2 470x200 = 9.40 m2 4 3
Kamar 7
Sel
184x612 =
11.26 m2 194x312 =6.05 m2 3 3
BLOK H.2 59 Orang 57 Orang
Kamar 1
Sel
188x610 =
11.46 m2 465195x320 = 6.24 m2 3 3
Kamar 2 465x520 =
24.18 m2 465x200 = 9.30 m2 4 3
Kamar 3 465x650 =
30.22 m2 9.30+9.30 = 18.60 m2 9 9
Kamar 4 465x700 =
32.55 m2 9.30+9.30 = 18.60 m2 9 9
Kamar 5 465x705 =
32.78 m2 9.30+9.30 = 18.60 m2 9 9
Kamar 6 465x710 =
33.01 m2 9.30+9.30 = 18.60 m2 9 9
Kamar 7 465x643 =29.95
m2 9.30+9.30 = 18.60 m2 9 9
Kamar 8 465x510 =
23.71 m2 465x200 = 9.30 m2 4 3
Kamar 9
Sel
200x610 =
12.20 m2 200x320 = 6.44 m2 3 3
VIII
WISMA
SIDO
DAPUR
6 Orang 5 Orang
Kamar 1 740x275 =
20.35 m2 180x740 = 13.20 m2 6 5
JUMLAH TOTAL 496 470
Yogyakarta, 17 Februari 2020
Kepala
Satriyo Waluyo
NIP. 196411101990031001
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA
hal : 1 dari 1 halamantanggal cetak : 27-01-21 14:51:26 oleh : 404591
REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN
NO Kode | Nama Kegiatan Keterangan
Jenis Belanja
Total
Pegawai Barang Modal Beban Bunga Subsidi Hibah BanSos LainLain Transfer
1 5252 | Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah
PAGUREALISASI
9,868,011,0009,835,866,163
(99.67%)
3,452,058,0003,244,409,782
(93.98%)
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
13,320,069,00013,080,275,945
(98.20%)
SISA 32,144,837 207,648,218 0 0 0 0 0 0 0 239,793,055
GRAND TOTALPAGUREALISASI
9,868,011,0009,835,866,163
(99.67%)
3,452,058,0003,244,409,782
(93.98%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
0
(0.00%)
13,320,069,00013,080,275,945
(98.20%)SISA 32,144,837 207,648,218 0 0 0 0 0 0 0 239,793,055
{Eend tr==
Pr3frrHtE33=*
tf;ilFi$ >*z--,ZG -
E EEfr
$HaEFi*EsTiT@>rc)-N)
vmx1lTcrCD
Cct)CrZozvm
cfrbd=G'>
rdarD<C> 7-A C2; Ec-]E +
EFEffi>JX<4 2>2Sr#snlOZlfiaz>a==zm>zg)<<mmEO Amo a-
8* 4Jbo C-lJ
ruJcmzvN)q8X
{5zoCimzC-mrz6)(pmu,tn
JN)
4 Ao (o 90 { p) ltt I !, l\) I zoC
tEEmam3(Dmn
ZoTm
ulm7
ox{owmn
@m1'{m
=Emn
oCtt){Cv)
C.Cr
C.Cz m 1lvr
=7m-{
-omET'vCv
c-
zC
?.
wCtz
o,(r) J I Ao 1\) A Jo sJ I I I
7Ac.=7S
+l*a
CaCtz
JoN
A@ @ c0 N)s N) G)
CtJ 5 s (r) Tt,
Jo I J A A o) I I C)UI
l I I t I I lotD
o,o) I J J
O N) J Jo sI
T@(-z
==+t*o
nm
trU)
a
I
@JA
AJ
JJ
Io Ao o s AJ
A I Ac>
J{-UTT
I{ I I I A I I 1\) s oo 4 oq,
N) I I t t I i I Io@
xm-{
Uo(rlo3(to-N}oN}o
DOKUMENTASI KEGIATAN KEJAR PAKET DI LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA
DOKUMENTASI KEGIATAN KESENIAN DI LAPAS KLAS IIA YOGYAKARTA
DOKUMENTASI KEGIATAN OLAHRAGA DI LAPAS KLAS IIA YOGYAKARTA
DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN ROHANI ISLAM
DI LAPAS KLAS IIA YOGYAKARTA
DOKUMENTASI KEGIATAN INFORMASI INTEGRASI KEPADA WARGA BINAAN
DOKUMENTASI KEGIATAN IBADAH DI GEREJA
DOKUMENTASI KEGIATAN INFORMASI LAYANAN INTEGRASI DENGAN KELUARGA WARGA BINAAN