daftar isikomisiinformasi.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2020/... · 2020. 8. 31. · daftar...

DAFTAR ISI

Bagian 1 Pendahuluan ……………………………………………………………………………………… 1

Bagian 2 Pelaksanaan dan capaian program ……………………………………………………. 4

2.1 Bidang Penyelesaian sengketa informasi public …………………………….. 4

2.1.1 Jumlah permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik ……... 4

2.1.2 Penyelesaian sengketa Informasi Publik ……………………………………….. 8

2.1.3 Peningkatan tata kelola Penyelesaian sengketa Informasi Publik ……. 11

2.1.4 Pencapaian Target Penyelesaian sengketa Informasi Publik …………… 13

2.2 Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik ………………………………………………. 13

2.2.1 Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi oleh Badan Publik ………………………………………………………………………………………….. 13

2.2.2 Pengembangan keterbukaan informasi di pemerintah desa … 18

2.2.3 Pencapaian Target penerapan keterbukaan informasi di

Badan Publik ………………………………………………………………………………… 19

2.3 Bidang Sosialisasi dan Edukasi …………………………………………………………….. 20

2.3.1 Kegiatan sosialisasi …………………………………………………………….. 20

2.3.2 Pencapaian target sosialisasi dan edukasi ……………………………. 23

2.4 Bidang Kelembagaan ………………………………………………………………………….. 23

2.4.1 Peningkatan kapasitas dukungan tugas Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat …………………………………………………………………………………………….. 23

2.4.2 Kerjasama Lembaga ………………….…………………………………………. 24

2.4.3 Kerjasama dengan Komisi Informasi se-Indonesia …………………. 24

2.4.4 Perubahan komisioner Komisi Informasi Provinsi Jaw Barat …. 25

2.4.5 Pelaporan Kode Etik ………………………………………………………………… 25

2.4.6 Pencapaian target kelembagaan …………………………………………….. 26

Bagian 3 Catatan ………………………………………………………………………................................ 26

LAPORAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2018

1. Pengantar

Keberadaan Komisi Informasi dijelaskan dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP) yang menyatakan

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yangberfungsi menjalankan Undang-Undang ini danperaturan pelaksanaannya menetapkan petunjukteknis standar layanan Informasi Publik danmenyelesaikan Sengketa Informasi Publik melaluiMediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, maka UU KIP memandatkan tugasbagi Komisi Informasi yang dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) UU KIPsebagai berikut

Komisi Informasi bertugas:a. menerima, memeriksa, dan memutus

permohonan penyelesaian Sengketa InformasiPublik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasinonlitigasi yang diajukan oleh setiap PemohonInformasi Publik berdasarkan alasansebagaimana dimaksud dalam Undang-Undangini;

b. menetapkan kebijakan umum pelayananInformasi Publik; dan

c. menetapkan petunjuk pelaksanaan danpetunjuk teknis.

Untuk memenuhi fungsi dan tugas Komisi Informasi tersebut, makaKomisi Informasi Provinsi Jawa Barat periode 2015-2019 menyepakativisi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menjadi “lembagaindependen yang kredibel dan dan berperan aktif mendorongKeterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Barat.”Visi tersebut memberikan arahan kepada pengembangan programpeningkatan

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis 4tahunan yang menjadi acuan pengembangan program kerja setiaptahun. Kesinambungan dan keberlanjutan program dan keterkaitansetiap kegiatan diyakini akan memberikan hasil yang dapat terukurdan memberikan peningkatan kontribusi terhadap pencapaian tujuanUU KIP dan pemenuhan tugas Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Secara garis besar, target capaian program Komisi Informasi Provinsi JawaBarat pada periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:No

Program Target Dasar hukum

Penyelesaian sengketa informasi 1 Penyelesaian

sengketa informasi publik

Terlaksananya proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi dengan persentase 85% register per tahun berjalan.

Lampiran 8.2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 59 Tahun 2017tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

2 Penyelesaian sengketa informasi publik

Terlaksana 75% penyelesaian sengketa di bawah 100 hari kerja

Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik

3 Penyelesaian sengketa informasi publik

Jumlah putusan yang diajukan keberatan ke pengadilan maksimal 25% dari seluruh putusan pada tahun berjalan

4 Standar Prosedur Operasional

Penyesuaian SOP dengan PerKI Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

5 Peningkatan kapasitaspanitera dan tenaga teknis

Terlaksana pelatihan penyegaran bagi Panitera dan tenaga teknis setiap tahun

6 Kontribusi pada perbaikan penerapan UU KIP

Masukan penyempurnaan PerKI tentang PPSIP berdasarkan pengalaman penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Advokasi 1 Pembentukan PPID di

Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota

Terbentuk PPID di Pemerintah Provinsi dan 27 pemerintah kabupaten/kota

Lampiran Nomor 13 Instruksi Presiden Republik Indonesia No 10 tahun 2016 tentangAksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017

2 Penyusunan DIP dan pengumuman di website resmi badan publik

Tersusun DIP di Pemerintah Provinsi dan 27 pemerintah kabupaten/kotaTerlaksana pengumuman DIP di website resmi Pemerintah Provinsi dan 27 pemerintah kabupaten/kota


3 Pelayanan permohonan informasi oleh badan publik

Laporan pelayanan informasi publik Pemerintah Provinsi dan27 pemerintah kabupaten/kota

Lampiran Nomor 13 Instruksi Presiden Republik Indonesia No 10 tahun 2016 tentang

2

No


Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017

4 Pelaksanaan Monev PPID

Tersusun pedoman Monev Lampiran Nomor 13 Instruksi Presiden Republik Indonesia No 10 tahun 2016 tentangAksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017

5 Terselenggara kegiatan Monev setiap tahun

Terlaksana Monev untuk 4 jenisbadan publik


6 Terbentuk FKPPID PPID Pemerintah Kabupaten/Kota

Terbentuk FKPPID yang dibina oleh Gubernur Jawa Barat

Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan Daerah

7 Terbentuk pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pembentukan kelompok peduli keterbukaan informasi di 5 kabupaten/kota

Pasal 33 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

8 Terselenggara penghargaan kepada OPD yang melaksanakan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pemeringkatan untuk 4 jenis badan publik

Pasal 34 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

9 Terselenggara pendampingan penerapan keterbukaan informasipada isu pelayanan publik

Terlaksana kunjungan terhadap27 bupati/walikota untuk mendorong komitmen pimpinan daerah terhadap penerapan keterbukaan informasi di Jawa Barat.

Sosialisasi dan Edukasi 1 Kerjasama sosialisasi

dan edukasi Terlaksana kerjasama kegiatansosialisasi dan edukasi bersama

2 Kerjasama dengan media massa

Terlaksana kampanye keterbukaan informasi di media massa

Kelembagaan1 Pengadaan kantor

Komisi Informasi Terlaksana pemakaian gedung pemerintah Provinsi Jawa Barat

3

No


Provinsi Jawa Barat yang tetap dan permanen

sebagai kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

2 Pengadaan perpustakaan

Tersusun koleksi buku dan ruangan untuk perpustakaan yang dapat diakses publik

3 Pengadaan database digital

Terbentuk sistem pengelolaan database berbasis digital

4 Peningkatan kapasitasdan kapabilitas Komisioner, Panitera, Panitera Pengganti, dan tenaga teknis

Terlaksana pelatihan 1 kali setiap tahun untuk pelatihan yang sesuai dengan tugas Komisi Informasi

5 Membangun Website (laman) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Terbentuk website resmi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

6 Menerbitkan buku, buletin, newsletter, dll.

Terbit 1 buku setiap tahun

7 Mengelola media sosial

Terbentuk media sosial resmi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Rencana strategis tersebut selanjutnya dirinci dan dilaksanakandalam 4 program Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang masing-masing dikoordinir oleh Komisioner Bidang Program, yaitu:

1. Bidang Program Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 2. Bidang Program Advokasi; 3. Bidang Program Sosialisasi dan Edukasi; dan 4. Bidang Program Kelembagaan.

2. Pelaksanaan dan capaian program

2.1. Bidang Penyelesaian sengketa informasi publikBidang penyelesaian Sengketa Informasi Publik bertugas untukmengkoordinir pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi diKomisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Kegiatan yang menjaditanggungjawab bidang ini adalah pengelolaan penyelesaiansengketa informasi publik dan peningtakan kualitas layananpenyelesaian sengketa informasi publik.

2.1.1.Jumlah permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2018Komisi Informasi

ProvinsiJawa Barat

4

menerima 198 permohonan penyelesaian sengketa informasipublik.

Jika dibandingkan dengan permohonan penyelesaian sengketainformasi publik sebelumnya jumlah permohonan penyelesaiansengketa informasi publik menurun jumlahnya dibandingkantahun 2017 yang mencapai 209 permohonan penyelesaiansengketa informasi publik.

Penurunan jumlah permohonan penyelesaian sengketainformasi publik pada tahun 2017 ini masih memerlukan kajianyang lebih mendalam pada faktor yang berasal dari masyarakatsebagai Pemohon Informasi Publik maupun Badan Publiksebagai pihak Termohon. Faktor yang dapat mempengaruhijumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publikantara lain pemahaman dan kesadaran masyaralat dalammemanfaatkan hak memperoleh informasi. Sedangkan faktorlain adalah kualitas pelayanan informasi publik oleh BadanPublik.

Namun satu hal yang dapat disampaikan adalah data mengenaialasan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasipublik. Pada tahun 2018 sebesar 89% alasan permohonanpenyelesaian sengketa informasi publik adalah Pemohon tidakmendapat tanggapan keberatan dari Atasan PPID Badan Publik.Artinya, masih banyak badan publik yang tidak memenuhikewajiban untuk memberikan tanggapan terhadap keberatanyang diajukan Pemohon. Padahal berdasarkan UU KIP Atasanpejabat memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukanoleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu palinglambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatansecara tertulis1.

1 Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik.

5

Melihat grafik perbandingan dengan tahun sebelumnya, alasanPemohon tidak mendapat tanggapan keberatan dari AtasanPPID memang menurun sebesar 2%. Tetapi prosentase alasantersebut masih sangat besar yaitu 89%. Artinya, sebagianbesar permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diJawa Barat masih berkaitan dengan pemenuhan kewajibanBadan Publik di Jawa Barat yang belum menerapkan prosedurpelayanan informasi publik. Belum banyak sengketa informasiyang disebabkan perbedaan pendapat antara para pihakmengenai status informasi publik tersebut merupakan informasipublik yang terbuka atau termasuk informasi publik yangdikecualikan.

Adapun Badan Publik yang paling banyak diajukan sebagaiTermohon dalam sengketa informasi pada tahun 2018 adalahperangkat daerah. Tercatat 133 permohonan penyelesaiansengketa informasi publik ditujukan kepada perangkat daerah.Sedangkan Badan Publik yang paling sedikit dijadikan Termohondalam permohonan penyelesaian sengketa informasi adalahlembaga penegak hukum. Hanya ada 1 pengajuan penyelesaiansengketa informasi yang ditujukan kepada Kejaksaan sebagaiinstansi vertikal.

6

Jika dibandingkan tahun 2018 terlihat ada beberapa perubahankecenderungan Badan Publik yang menjadi Termohon dalampenyelesaian sengketa informasi publik di Komisi InformasiProvinsi Jawa Barat. Terjadi peningkatan yang cukup signifikanterhadap permohonan penyelesaian informasi publik padapemerintah desa. Jika pada tahun 2017 hanya 13 pemerintahdesa yang menjadi Termohon dalam sengketa informasi publik,jumlah tersebut meningkat menjadi 28 pemerintah desa yangmenjadi Termohon pada tahun 2018. Sebaliknya, jumlah badanpublik penyelenggara layana kesehatan yang menjadi Termohonmenurun jauh. Dari 29 penyelenggara layanan kesehatan yangmenjadi Termohon pada tahun 2017, pada tahun ini hanya 1penyelenggara layanan kesehatan yang menjadi Termohon.

Adapun Badan Publik yang menjadi termohon di atas sebagianbesar adalah Badan Publik di lingkup kabupaten/kota dengansebaran lingkup wilayah sebagai berikut:

No Lingkup wilayah 2017 20181.

Kab. Bandung 02

2.Kab. Bekasi 132

573.

Kab. Majalengka 1810

4.Kab. Bogor 9

105.

Kab. Cirebon 05

6.Kab. Garut 0

47.

Kab. Indramayu 01

8.Kab. Sumedang 0

629.

Kab. Ciamis 14

10.Kab. Purwakarta 1

111.

Kab. Sukabumi 315

12.Kab. Karawang 2

213.

Kota Bogor 20

14.Kota Bekasi 20

315.

Kota Bandung 64

16.Kota Depok 2

217.

Kota Cirebon 10

18.Kota Cimahi 0

119.

Kota Sukabumi 01

20.Kota Tasikmalaya 0

1021.

Prov. Jawa Barat 123

22.Pusat 0

1

7

No Lingkup wilayah 2017 2018Total 209 198

Pemerintah daerah maupun pusat yang mengalami penurunanmaupun kenaikan jumlah pengajuan permohonan penyelesaiansengketa informasi publik jumlahnya relatif berimbang.Meskipun perlu dicatat beberapa pemerintah daerahmenunjukkan angka peningkatan atau penurunan yang tinggi.Di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Majalengka, Kota Bekasi, danPemerintah Provinsi Jawa Barat jumlah Badan Publik menjadiTermohon pada tahun 2018 menurun cukup banyakdibandingkan tahun 2017. Sebaliknya, di Kabupaten Cirebon,Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi,dan Kota Tasikmalaya terjadi peningkatan jumlah Badan Publikyang menjadi Termohon dalam penyelesaian sengketa informasipublik pada tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan dan penurunan jumlah Badan Publik yang menjadiTermohon di setiap lingkup pemerintah setidaknya disebabkanoleh dua hal, yaitu perubahan kebutuhan masyarakat danperubahan layanan Badan Publik itu sendiri. Terhadap hal iniperlu dilakukan kajian lebih rinci untuk melihat korelasi keduahal tersebut dan melihat manfaat yang dirasakan masyarakatterhadap penerapan pelayanan informasi publik olehpemerintah daerah dan Badan Publik di wilayah masing-masing,

Data mengenai jenis Badan Publik dan sebaran lingkup wilayahsetidaknya juga menunjukkan, bahwa kepentingan masyarakatmengakses informasi publik berkaitan dengan kebutuhan untukmengetahui dan berpartisipasi dalampenyelenggaraanpelayanan publik serta kebijakan publik yang mempengaruhilangsung kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Badan Publikyang berpotensi menjadi Termohon dalam sengketa informasipublik lebih banyak adalah Badan Publik penyelenggara layananpublik, seperti lembaga pendidikan maupun pemerintah daerahkabupaten/kota yang saat ini mempunyai sebagian kewenanganpenyelenggaraan pemerintah yang berhubungan langsungdengan kehidupan sehari-hari.

Hal itu juga bisa dicermati dalam data mengenai informasipublik yang paling banyak diminta oleh Pemohon penyelesaiansengketa informasi publik pada tahun 2018. Pada tahun 2017-2018 penyelesaian sengketa informasi publik berkisar pada 5jenis informasi publik seperti tergambar dalam grafik di bawahini:

8

Informasi publik yang paling banyak diminta Pemohonpenyelesaian sengketa informasi publik pada tahun 2017-2018adalah informasi dan dokumen terkait rencana maupun laporanrealisasi anggaran. Meskipun mengalami penurunan,permohonan penyelesaian sengketa informasi mengenairencana maupun laporan realisasi anggaran ini dan palingbanyak diajukan oleh Pemohon penyelesaian sengketa informasipublik pada tahun 2018. Tercatat ada 145 permohonanpenyelesaian sengketa informasi mengenai rencana maupunlaporan realisasi anggaran.

Sedangkan jumlah informasi yang paling sedikit diminta olehPemohon penyelesaian sengketa informasi publik pada tahun2017-2018 adalah syarat-syarat dan dokumen perizinan. Padatahun 2018 hanya ada 4 permohonan penyelesaian sengketainformasi publik mengenai syarat-syarat perizinan dan dokumenizin.

2.1.2.Penyelesaian sengketa Informasi Publik

Pengajuan 198 permohonan penyelesaian sengketa informasipublik pada tahun 2018 selanjutnya dicatat dan melalui prosesregistrasi oleh Panitera Komisi Informasi Provinsi Jawa Baratdengan rincian sebagai berikut:

No

Status registrasi 2017 2018

1 Akta diregister 115 124

2 Akta tidak diregister 10 19

3 Pencabutan berkas permohonan penyelesaian sengketa informasi publik

84 55

Jumlah 209 198

Dari 198 permohonan penyelesaian sengketa informasi publikyang diterima Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tahun2018, sebanyak 124 permohonan penyelesaian sengketainformasi publik dianggap memenuhi kelengkapan dokumen danpersyaratan untuk diregister. Sedangkan 19 permohonan tidakmemenuhi atau tidak sesuai dengan persyaratan yang diaturdalam peraturan perundangan, sehingga Panitera menerbitkanAkta Tidak Diregister. Selain itu, terdapat 55 permohonanpenyelesaian sengketa informasi publik yang dicabut olehPemohon sebelum proses ajudikasi dilaksanakan.

Dibandingkan dengan tahun 2017 dalam tabel di atas, makapermohonan penyelesaian sengketa yang diregsiter pada tahun2018 meningkat menjadi 63% dibandingkan 55% dari seluruhpermohonan yang diajukan pada tahun 2017. Artinya,masyarakat sebagai Pemohon sudah semakin memahami

9

tatacara pengajuan permohonan penyelesaian sengketainformasi publik sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2018 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barattelah melaksanakan persidangan ajudikasi non litigasi danmenghasilkan keputusan sebagai berikut:

No

Putusan Tahunpengajuan 2017

Tahunpengajuan 2018

1 Putusan tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik

2 6

2 Putusan menggugurkan permohonanpenyelesaian sengketa informasi publik

38 12

3 Penetapan melimpahkan permohonan kepada Komisi Informasi yang berwenang

0 1

4 Putusan mediasi 10 7Putusan permohonan tidak dikabulkan seluruhnya

2 0

5 Putusan permohonan dikabulkan sebagian

8 7

6 Putusan permohonan dikabulkan seluruhnya

3 0

7 Penetapan pencabutan berkas dalam proses persidangan

4 2

8 Putusan Penghentian Sengketa Informasi Publik yang tidak dilakukan sungguh-sungguh dan niatbaik

0 10

Total putusan 67 45

Pada tahun 2018 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat masihmenyidangkan permohonan penyelesaian sengketa informasipublik pada tahun 2017 yang belum diselesaikan pada tahuntersebut. Pada tahun 2017 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barathanya berhasil menyelesaikan sekira 37% seluruh permohonanpenyelesaian sengketa yang diajukan pada tahun 2017 denganrincian sebagai berikut:

N Putusan Jumlah

10

o1 Permohonan ditolak pada pemeriksaan

awal (kedudukan hukum)12

2 Permohonan digugurkan 83 Permohonan dilimpahkan kepada Komisi

Informasi yang berwenang1

3 Putusan mediasi 94 Permohonan dikabulkan sebagian 75 Permohonan dikabulkan seluruhnya 4

Total putusan 41

Pencapaian penyelesaian sengketa informasi yang tidak sesuaitarget pada tahun 2017 disebabkan permohonan informasi yangdiajukan dalam jumlah besar oleh satu Pemohon yang terpaksaditunda penyelesaiannya untuk menunggu penetapan KetuaKomisi Informasi Pusat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentangProsedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI tentangPPSIP) yang menyebutkan, bahwa ketentuan lebih lanjutmengenai penyelesaian permohonan yang berpotensi tidakdilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik diatur lebihlanjut melalui penetapan Ketua Komisi Informasi Pusat2.

Berdasarkan data persidangan Komisi Informasi Provinsi JawaBarat 2017-2018 di atas, sebagian putusan Komisi InformasiProvinsi Jawa Barat adalah putusan yang menggugurkanpermohonan penyelesaian sengketa informasi. Sebanyak 50putusan atau 45% dari seluruh putusan KI pada tahun 2018memutuskan untuk menggugurkan permohonan penyelesaiansengketa informasi publik dengan alasan karena Pemohon ataukuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 kali kalitanpa alasan yang jelas3. Hal itu sangat disayangkan karenadapat menunjukkan bahwa masih banyak Pemohon yang tidakcukup serius dalam mengajukan permohonan penyelesaiansengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi JawaBarat .

Proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasijuga meningkat jumlahnya dibandingkan tahun 2017. Padatahun 2018, jumlah sengketa yang diselesaikan melalui mediasiberjumlah 17 sengketa, lebih tinggi dari jumlah sengketa yangdiselesaikan tahun 2017 sebanyak 9 sengketa. Namunpenyelesaian sengketa melalui mediasi ini masih berkisar 15%dari seluruh sengketa informasi yang diselesaikan oleh KomisiInformasi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018. Padahal upaya

2 Pada tahun 2016 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat secara resmi sudahmengirim surat permohonan kepada Komisi Informasi Pusat untuk mendapatkankepastian tatacara penerapan Pasal 4 PerKI tentang PPSIP tersebut. Pada tahun2018 Komisi Informasi Pusat menerbitkan Surat Keputusan Ketua KomisiInformasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian ProsesPenyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik.

3 Keputusan menggugurkan permohonan tersebut diatur dalam Pasal 30 PerKI tentang PPSIP.

11

penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi seharusnyasemakin banyak karena hal tersebut sesuai dengan asaspenyelesaian sengketa informasi publik yang cepat, tepat, biayaringan, dan sederhana.

Pada tahun 2018 ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mulaimenerapkan Prosedur Penghentian Proses PenyelesaianSengketa Informasi Publik yang tidak dilakukan dengansungguh-sungguh dan itikad baik melalui persidangan ajudikasinon-litigasi sebagaimana diatur dalam Diktum ke empat huruf bSurat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian ProsesPenyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak DilakukanDengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik.

Penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publikmelalui persidangan ajudikasi non-litigasi dipilih agar dapatmemenuhi prinsip kehati-hatian dalam membatasi hakmasyarakat memperoleh informasi publik. Dalam persidangan,Majelis Komisioner menggali relevansi tujuan permohonandengan permintaan informasi dalam jumlah besar maupunberulang-ulang sebagai pertimbangan untuk menghentikanproses penyelesaian sengketa informasi publik yangbersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pada tahun 2018 KomisiInformasi Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan 10 PutusanPenghentian Sengketa Informasi Publik yang tidak dilakukansungguh-sungguh dan niat baik terhadap 68 permohonanpenyelesaian sengketa informasi publik yang diregister padatahun 2018. Alasan penghentian sengketa informasi publiktersebut karena Pemohon terbukti mengajukan permintaaninformasi yang sama sekaligus ke lebih dari 3 badan publikmaupun mengajukan permohonan informasi publik yang samamaupun berbeda lebih dari satu kali kepada Badan Publik yangsama dalam jangka waktu yang berdekatan4.

Sesuai dengan UU KIP, maka para pihak dapat mengajukankeberatan terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Baratmelalui Pengadilan Tata Usaha Usaha (PTUN) Bandung atauPengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung. Pada tahun 2018sebanyak 2 putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telahdiajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Bandung dengan hasil sebagai berikut:

Pengajukeberatan

JumlahPutusan

PutusanPTUN

Pemohon 1 Ditolak

Termohon 1 Dicabut

4 Penjelasan mengenai permintaan informasi publik dalam jumlah besar danpermintaan informasi publik berulang diatur dalam Diktum Ketiga Surat KeputusanKetua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang ProsedurPenghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak DilakukanDengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik.

12

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2018 terdapat 2 putusanKomisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang diajukan keberatan kePTUN Bandung. Kondisi ini lebih baik dibandingkan dengantahun 2017 yang mencatat 13 putusan Komisi Informasi ProvinsiJawa Barat diajukan keberatan ke PTUN. Seluruh putusanKomisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah dikuatkan danberkekuatan hukum tetap. Hal itu merupakan perbaikan daritahun 2017 yan gmencatat terdapat 1 putusan Komisi InformasiProvinsi Jawa Barat yang dibatalkan oleh PTUN meski kembalidikuatkan oleh Mahkamah Agung setelah dilakukan kasasi.

2.1.3.Peningkatan tata kelola Penyelesaian sengketa Informasi Publik

Prosedur penyelesaian sengketa informasi publik yang diaturmelalui Peraturan Komisi Informasi merupakan salah saturegulasi yang dipakai sebagai acuan dalam melaksanakanteknis pelayanan penyelesaian sengketa di KI. Namun tatacarapenyelesaian sengketa informasi publik sering kali dipengaruhiberagam kondisi dan situasi yang terjadi. Padahal prosedur danputusan Komisi Informasi dapat diajkankeberatan dan diuji dipengadilan. Untuk itu, setiap tahun Komisi Informasi melakukanpelatihan internal bagi asisten dan panitera pengganti untukmeningkatkan standar penyelesaian sengketa informasi publikdan setidaknya dapat diterima dalam sistem peradilan yangberlaku. Pada tahun 2018, Komisi Informasi Provinsi Jawa Baratmenyelenggarakan dua kali pelatihan internal bagi panitera penggantidan asisten bidang program penyelesaian sengketa informasi publik.

No.

Tanggal Materi pelatihan Narasumber

1 17/4/ 2018 Tata kelola berkas penyelesaian gugatan di PTUN Bandung.

Tata naskah penyelesaiangugatan di PTUN Bandung.

Peran panitera itu sangat penting, jika berkasnya sudah lengkapi PTUN

Pembagian kerja antara panitera dan Majelis Hakim dalam penyusunan dan pengelolaan putusan di PTUN

Kaitan UU KIP dengan tugas PTUN

1. Hakim PTUN Bandung

2. Panitera PTUN Bandung

2 29/10/2018

Perbaikan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

1. Advokat2. Ombudsman

Perwakilan Jawa Barat

3. Perwakilan Kota Bandung

13

No.

Tanggal Materi pelatihan Narasumber

Tatacara penyelesaian sengketa informasi yang diatur melalui PerKI tentang PPSIP tidak mengatur secara utuh teknis menjalankan perkara, Aturan tersebut memberikan peluang untuk dapat mengatur lebih detail

Selama tidak diatur dalam UU KIP dan PerKI harus mengacu pada peraturan lain, yaitu PerMA Nomor 2 Tahun 2012

Standar prosedur dalam melayani harus memperbaiki dari proses tahapan awal dan disiplindengan jangka waktu yang telah diatur

SOP di KIP diharapkan menjadikan pelayanan penyelesaian sengketa yang sederhana, partisipatif, konsistensi, akuntable, berkesinanbungan dan berkeadilan.

SOP harus memperhatikan legal standingdan mencegah penyelesaian sengketa unutk kepentingan lain, selain hak memperoleh informasi .

Kegiatan pelatihan diharapkan secara langsung dapatmeningkatkan kualitas pelayanan penyelesaian sengketainformasi publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, sesuaiprosedur yang didalam UU KIP dan peraturan penjabarannya.

Lebih jauh lagi, masukan dari berbagai pihak yangberkepentingan akan digunakan untuk memperbaiki StandarOperasional Prosedur SOP Penyelesaian Sengketa InformasiPublik di Komisi Informasi Provinsi JawaBarat dan menjadi bahanmasukan bagi Komisi Informasi Pusat untuk pertimbanganperbaikan Peraturan Komisi Informasi berdasarkan pengalamanpenerapan di lapangan.

14

2.1.4.Pencapaian Target Penyelesaian sengketa Informasi Publik

Berdasarkan data penyelesaian sengketa informasi publikselama tahun 2018, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telahmenyelesaian seluruh permohonan penyelesaian sengketainformaterdapat si yang diajukan pada tahun 2017 danmenyelesaian 103 (83%) permohonan penyelesaian sengketainformasi yang diregister pada tahun 2018. Komisi InformasiProvinsi Jawa Barat masih menyelesaian 16 permohonanpenyelesaian sengketa informasi publik untuk selanjutnyaditeruskan dalam persidangan tahun 2019.

Artinya, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018belum melampaui target untuk menyelesaikan 85% sengketainformasi yang diregister pada tahun yang sama. Pencapaiantersebut merupakan peningkatan dibandingkan tahun 2017yang hanya menyelesaikan sekira 37% seluruh permohonanpenyelesaian sengketa yang diajukan pada tahun 2017.

Pencapaian yang melampaui target adalah putusan KomisiInformasi yang diajukan keberatan ke pengadilan. Pada tahun2018 hanya 2% dari seluruh putusan Komisi Informasi ProvinsiJawa Barat yang diajukan keberatan ke PTUN Bandung. Artinya,Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sudah melampaui targetyang membatasi jumlah putusan yang diajukan keberatan kepengadilan maksimal 25% dari seluruh putusan pada tahunberjalan. Kondisi ini juga lebih baik dibandingkan dengan tahun2017 yang mencatat 32% putusan Komisi Informasi ProvinsiJawa Barat diajukan keberatan ke PTUN. Bahkan pada tahun2017 terdapat 1 putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Baratyang dibatalkan oleh PTUN meski kembali dikuatkan olehMahkamah Agung setelah dilakukan kasasi.

Indikator pengajuan keberatan menjadi penting untuk menjadisalah satu faktor melihat kualitas putusan Komisi InformasiProvinsi Jawa Barat yang telah mengacu pada peraturanperundangan secara lengkap dan mempertimbangkanketerangan dan bukti para pihak secara seksama dan obyektif,sehingga putusan dapat dipahami dan diterima oleh para pihak.

2.2. Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik

Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik mempunyai kegiatan untukmendorong peningkatan penerapan keterbukaan informasi olehBadan Publik. Pada tahun 2018 kegiatan yang dilaksanakan olehBidang Advokasi dan Kebijakan Publik adalah melakukanmonitoring dan evaluasi penerapan keterbukaan informasi sertamendorong pengembangan keterbukaan informasi dipemerintahan desa.

2.2.1.Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi oleh Badan Publik

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan monitoringterhadap penerapan 5 kewajiban yang diamanatkan peraturanperundangan terkait keterbukaan informasi publik, yaitukewajiban mengumumkan informasi publik, kewajibanmenyediakan informasi publik setiap saat, kewajiban

15

membentuk dan mendukung keberadaan pejabat pengelolainformasi dan dokumentasi (PPID), kewajiban menyusun danmenerapkan standar operasional pelayanan informasi publik,dan kewajiban menyusun laporan pelayanan informasi publik.

Pada tahun 2018 Komisi Informasi Provinsi Jawa Baratmelakukan monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP 4 jenisBadan Publik, yaitu:

1. Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat2. Instansi vertikal yan gmempunyai lingkup kerja di Jawa

Barat 3. KPU Kabupaten/kota di Jawa Barat4. Dewan Pimpinan Daerah/ Wilayah Partai Politik peserta

Pemilihan Umum 2019.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menilai penerapan UU KIPdan keterbukaan informasi oleh pemerintah kabupaten/kotamemiliki nilai strategis. Dalam era otonomi daerah yangmemberikan sebagian kewenangan penyelenggaraanpemerintah kepada pemerintah kabupaten dan kota, penerapantransparansi dan akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkankualitas peran serta masyarakat yang pada akhirnya dapatberkontribusi dalam mewujudkan penyelenggaraanpemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayananpublik yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat juga memandang pentingmendorong keterbukaan informasi oleh penyelenggara danpeserta Pemilu. Monitoring dan evaluasi terhadap penerapanketerbukaan informasi merupakan bagian dari persiapanmenghadapi Pemilihan Kepala Daerah serentak yang akandiselenggarakan pada tahun 2018. Komisi Informasi ProvinsiJawa Barat berharap dapat memberikan kontribusi mewujudkanPemilu yang adil dan berintegritas dengan memperkuatpenyelenggaraan Pilkada yang memenuhi prinsip terbukasebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Jumlah Badan Publik yang mengikuti kegiatan monitoring danevaluasi dan mendapatkan catatan meningkat dibandingkantahun 2015-2017, seperti terlihat dalam grafik di bawah ini:

16

Peningkatan tertinggi terlihat pada pemerintah kabupaten/kotayangdapat diberikan catatan. Jika pada tahun 2017 hanya 16pemerintah kabupaten/kota yang dapat diberikan catatanterkait penerapan keterbukaan informasi, pada kegiatanmonitoring dan evaluasi tahun 2018 ini terdapat 24 pemerintahkabupaten/kota yang dapat diberikan catatan. Hanya 3pemerintah kabupaten/kota yang tidak dapat diberikan catatan,yaitu Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, PemerintahKabupaten Cianjur, dan Pemerintah Kabupaten Sukabumikarena tidak mengembalikan kuesioner penilaian diri ataupengembalinannya melebihi tengat waktu yang ditentukan.

Adapun hasil monitoring dan evaluasi terhadap pemerintahkabupaten/kota pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Adapun hasil monitoring dan evaluasi terhadap Instansi vertikal yangmempunyai lingkup kerja di Jawa Barat dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

No Instansi Berkala SLIP Nilai1 Kementerian Agama RI 71.01% 83.33% 77.17%2 Badan Pusat Statistik 81.16% 61.67% 71.42%3 Badan Pengawas Pemilu 43.48% 60.00% 51.74%4 Badan Pertanahan Nasional Jabar 42.03% 58.33% 50.18%

5 Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan Provinsi Jawa Barat 46.38% 53.33% 49.86%

17

Sementara untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaiberikut:

No KPU Berkala LLIP Nilai1 Kota Bogor 53.62% 87.30% 70.46%2 Kota Cirebon 52.17% 87.30% 69.74%3 Kota Bandung 46.38% 87.30% 66.84%4 Kota Sukabumi 44.93% 79.37% 62.15%5 Kabupaten Subang 33.33% 76.19% 54.76%6 Kota Tasikmalaya 57.97% 0% 28.99%7 Kabupaten Bogor 56.52% 0% 28.26%8 Kabupaten Tasikmalaya 53.62% 0% 26.81%9 Kabupaten Bandung 53.62% 0% 26.81%10 Kota Depok 50.72% 0% 25.36%11 Kabupaten Bandung Barat 50.72% 0% 25.36%12 Kota Banjar 50.72% 0% 25.36%13 Kabupaten Ciamis 50.72% 0% 25.36%14

Kota Bekasi49.28% 0% 24.64%

15 Kota Cimahi 49.28% 0% 24.64%16 Kabupaten Cianjur 49.28% 0% 24.64%17 Kabupaten Pangandaran 49.28% 0% 24.64%18 Kabupaten Kuningan 46.38% 0% 23.19%19 Kabupaten Karawang 46.38% 0% 23.19%20 Kabupaten Cirebon 44.93% 0% 22.47%21 Kabupaten Purwakarta 44.93% 0% 22.47%22 Kabupaten Majalengka 40.58% 0% 20.29%23 Kabupaten Sumedang 40.58% 0% 20.29%

18

No KPU Berkala LLIP Nilai24 Kabupten Garut 37.68% 0% 18.84%25 Kabupaten Indramayu 33.33% 0% 16.67%26 Kabupaten Sukabumi 33.33% 0% 16.67%27 Kabupaten Bekasi 0% 0% 0.00%

Terakhir, untuk Partai Politik, berikut hasil akhir untuk penilaiankategori berkala yang dilakukan langsung oleh tim penilai:

No Instansi Berkala SLIP Nilai1 DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat 71.01% 83.33% 77.17%2 DPD Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Barat 81.16% 61.67% 71.42%

3 DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ProvinsiJawa Barat 43.48% 60.00% 51.74%

Selain melakukan pemeringkatan, pada kegiatan monitoring danevaluasi tahun 2018 diberikan kualifikasi kategori penilaian yangterdiri dari:

Lengkap : Badan Publik memenuhi 80%-100%kewajiban penerapan keterbukaaninformasi yang diatur peraturanperundangan terkait keterbukaaninformasi publik.

CukupLengkap

: Badan Publik memenuhi 55%-79%kewajiban penerapan keterbukaaninformasi yang diatur peraturanperundangan terkait keterbukaaninformasi publik.

KurangLengkap

: Badan Publik memenuhi 40%-54%kewajiban penerapan keterbukaaninformasi yang diatur peraturanperundangan terkait keterbukaaninformasi publik.

Tidak lengkap : Badan Publik memenuhi 0%-39%kewajiban penerapan keterbukaaninformasi yang diatur peraturanperundangan terkait keterbukaaninformasi publik.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pemerintahkabupaten/kota tersebut, rata-rata prosentase kelengkapanpemenuhan seluruh kewajiban oleh pemerintah kabupaten/kotamencapai angka 58,17%. Dibandingkan dengan tahun

19

sebelumnya, terjadi peningkatan rata-rata prosentasekelengkapan pemenuhan seluruh kewajiban yang sebelumnyamencapai angka 53,44%. Peningkatan prosentase tersebutmenempatkan kualifikasi penerapan keterbukaan informasi dikabupaten/kota Jawa Barat meningkat dari kualifikasi “KurangLengkap” menjadi “Cukup Lengkap”.

Berdasarkan kualifikasi keterbukaan informasi tersebut, padatahun 2018 ini belum ada satupun pemerintah kabupaten/kotadi Jawa Barat yang masuk dalam kualifikasi “Lengkap” dengankelengkapan pemenuhan kewajiban di atas 80 persen. Secararinci kualifikasi keterbukaan informasi pemerintah kabupaten/kota diJawa Barat adalah sebagai berikut:

Kualifikasi (prosentase kelengkapan) Jumlahkabupaten/kota

Lengkap (80-100) 0Cukup Lengkap (55-79) 19Kurang Lengkap (40-54) 5Tidak lengkap (0-39) 0Tidak dapat diberi catatan 3

Pemenuhan kewajiban terlengkap pemerintah kabupaten/kotaadalah aspek pembentukan dan dukungan Pejabat PengelolaInformasi dan Dokumentasi (PPID). Angka rata-rata kelengkapanpembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi (PPID) adalah 82,29%. Adapun pemenuhankewajiban yang paling rendah dilaksanakan pemerintahkabupaten/kota adalah aspek penyusunan dan penerapanstandar pelayanan informasi pulik. Rata-rata pemenuhanstandar pelayanan informasi publik ini hanya mencapai angka37,75%.

Salah satu yangmenjadi perhatian adalah ketersediaaninformasi publik dan penerapan standar pelayanan informasipublik di tingkat perangkat daerah atau satuan kerja. Sampaidengan tahun 2018 ini hanya 5 pemerintah kabupaten/kotayang memperlihatkan ketersediaan informasi publik dan standarlayanan informasi publik di perangkat daerah masing-masing.Itupun dengan prosentase kelengkapan pemenuhan kewajibanantara 43%-51% atau kurang lengkap.

2.2.2.Pengembangan keterbukaan informasi di pemerintah desa

Undang-undang Desa memberikan mandat tegas terhadapseluruh proses penyelenggaraan pemerintahan desa danpembangunan desa untuk berorientasi dan berpihak terhadappeningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan ekonomilokal desa dan penanggulangan kemiskinan, serta untukmewujudkan pembangunan berkeadilan bagi masyarakatnya.Mandat atas penyelenggaraan pemerintahan desa danpembangunan desa secara ekplisit diatur dalam peraturanpelaksana undang-undang tersebut. Salah satunya menekankanpemerintah desa untuk melakukan upaya pemberdayaan

20

masyarakat yang dilakukan dengan mengembangkan sistemtransparansi dan akuntabilitas serta mendorong partisipasimasyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukanmelalui musyawarah desa.1 Dengan kata lain, pengembangantransparansi merupakan perwujudan dari asas keterbukaanyang merupakan amanah dari undang-undang tersebut.

Berkaitan dengan itu, Komisi Informasi Provinsi Jawa Baratmelakukan kegiatan pengembangan transparansi pemerintahandesa secara bertahap melalui beberapa kegiatan diskusi yangmenghasilkan buku Potret Keterbukaan InformasiPenyelenggaraan Pemerintahan Desa. Secara garis besarpotret keterbukaan informasi di desa adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan desa belum sepenuhnya menjalankanmandat undang-undang Desa dalam mengembangkansistem transparansi dan akuntabilitas di desa, salahsatunya informasi-informasi yang diwajibkan didalamundang-undang maupun peraturan perundang-undanganturunannya, baru sebatas disampaikan padapemerintahan supradesa, dan terbatas bagi masyarakatdesa ataupun kelembagaan desa yang ada, seperti BPD,LPMD, dan Kelompok masyarakat lainnya.

2. Akses atas informasi bagi masyarakat desa maupunkelembagaan desa baru sebatas informasi yangdidasarkan perlu menurut kehendak pemerintah desa,yang disalurkan melalui saluran media berupa papaninformasi , baliho dan dalam rapatrapat bulanan danmingguan rutin.

3. Mekanisme penyampaian informasi yang dilakukan olehpemerintah desa, diumumkan melalui saluran-salurankomunikasi/interaksi yang telah ada berupa pertemuanrutin, musyawarah desa berkala dan media-media lainseperti papan informasi dan baliho. Namun demikian,permohonan atau permintaan informasi yangdiperuntukkan bagi masyarakat desa belum adamekanisme yang dapat dijalankan, sebagaian besarpermohonan dimintakan secara langsung kepadapemerintah desa melalui kantor desa, dan bagi BPDterdapat dalam tugas pokok fungsinya, yang tertuangdalam peraturan tata tertib BPD. Tetapi hampir sebagianbesar BPD belum memperbaharui bahkan belummempunyai peraturan tata tertib BPD.

4. Mekanisme tanggapan dan umpan balik, pada umumnyadilakukan secara langsung pada saluran-salurankomunikasi dalam pertemuan, musyawarah desa ataupunsecara personal. Belum ada saluran ataupun mekanismeyang mengatur apabila informasi yang dimohon, tidakdapat terpenuhi.

5. Peran pemerintah daerah kabupaten, berikut didalamnyaorganisasi perangkat daerah yang mempunyaikewenangan dalam urusan pemberdayaan danpemerintahan desa, pembinaan dan pengawasan belum

21

optimal dalam memberikan informasi dan membangunsistem pengendalian informasi internal bagi desa yangmerupakan kewajibannya. Ketidakjelasan informasi yangdiberikan dari pemerintah supradesa, berimplikasi kepadaperanan pemerintah desa dalam menjalankan tugaspokok dan fungsinya.

2.2.3.Pencapaian Target penerapan keterbukaan informasi di Badan Publik

Terjadi peningkatan penerapan keterbukaan informasi di BadanPublik pemerintah kabupaten/desa Berdasarkan hasil monitoringdan evaluasi pemerintah kabupaten/kota tersebut dengan rata-rata prosentase kelengkapan pemenuhan seluruh kewajibanoleh pemerintah kabupaten/kota mencapai angka 58,17%.Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatanrata-rata prosentase kelengkapan pemenuhan seluruhkewajiban yang sebelumnya mencapai angka 53,44%. Dengandemikian kualifikasi penerapan keterbukaan informasi dikabupaten/kota Jawa Barat meningkat dari kualifikasi “KurangLengkap” menjadi “Cukup Lengkap”.

Di sisi lain pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Jawa Baratmasuk pada posisi lima besar pada Pemeringkatan KeterbukaanInfomasi Publik pada Kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi.Dalam pemeringkatan yang diselenggarakan Komisi InformasiPusat, Provinsi Jawa Barat masuk dalam kategori “Informatif”dengan beberapa indikator penilaian, yaitu IndikatorPengembangan Website, Indikator Pengumuman InformasiPublik, Indikator Pelayanan Informasi Publik, dan IndikatorPenyediaan Informasi Publik.

Selain pencapaian target di atas, masih ada target yag belumtercapai adalah pembentukan Forum Komunikasi PPID yangdifasilitasi dan didampingi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

2.3. Bidang Sosialisasi dan Edukasi

Bidang Sosialisasi dan Edukasi bertugas untuk melaksanakankegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai keterbukaan informasipublik dan peraturan perundangan yang terkait denganketerbukaan informasi.

2.3.1.Kegiatan sosialisasi

Pada tahun 2018 kegiatan sosialisasi dan edukasi dilakukanterhadap kelompok masyarakat yang diharapkan dapat menjadimitra Badan Publik dalam menerapkan keterbukaan informasipublik Pada tahun 2018 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telahmelaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagai berikut:

No Kegiatan Jumlah

1 Talkshow TV 3

22

2 Talkshow Radio 3

3 Diskusi 1

4 Sosialisasi 3

Adapun rincian kegiatan sosialisasi adalah sebagai berikut:

Kegiatan Kelompoksasaran Materi sosialisasi

Workshop Keterbukaan Informasi Publik pada HMITasikmalaya

Mahasiswa HMI Tasikmalaya

Sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIPdan Komisi Informasi

Workshop Keterbukaan Informasi Publik bersama GP Anshor Kota Sukabumi

Pemuda Anshor dan Mahasiswa

Sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIPdan Komisi Informasi

Diskusi dan Penandatanganan Deklarasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Menghadapi Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 di Jawa Barat

- Keterbukaan Informasi pada Pemilu

Workshop Keterbukaan Informasi Publik di Cirebon

Mahasiswa dan Masyarakat Umum

Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Untuk Masyarakat Yang Maju dan Bermartabat

Talkshow Radio Reks Garut

MasyarakatUmum -

Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat

Talkshow TV di TVRI Jawa Barat

MasyarakatUmum -


Talkshow I-News Bandung MasyarakatUmum -Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat

Talkshow Radio Kita FM Cirebon -


Talkshow Keterbukaan Informasi Publik di TVRI Jawa Barat

-Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat

Talkshow Radio Keterbukaan Informasi Publik di PRFM

-Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat

Selain kegiatan sosialisasi yang diseleggarakan oleh Komisi InformasiProvinsi Jawa Barat, kegiatan sosialisasi lainnya dilakukan denganmenghadiri undangan menjadi narasumber dalam berbagai kegiatanyang dilaksanakan oleh badan publik maupun kelompok masyarakat.Pada tahun 2018 Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

23

telah menjadi narasumber dan mengikuti kegiatan terkait sosialisasidengan rincian sebagai berikut:

No Kegiatan Peserta1. Seminar Pencegahan dan Penindakan

KKN serta Deklarasi Pemuda Anti Korupsi Kab. Purwakarta

Pelajar dan Mahasiswa

2. Workshop Keterbukaan Informasi Publik bagi para PPID sub Pembantu (Satker Pendidikan) di Lingkungan Kota Bandung

PPID sub Pembantu Sekolah di Lingkup KotaBandung'

3. Diseminasi Informasi UU No. 14 Tahun 2018 tentang KIP dan UU No. 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik bagi Badan Publik, Kecamatan dan Desa di Kab. Kuningan

Para Perangkat Kecamatan dan Desa

4. Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik PPID Sekolah di Lingkup Kabupaten Bekasi

5. Workshop Keterbukaan Informasi Publik kepada para PPID di LingkunganPemkab Bandung

PPID Pembantu seluruhOPD di Kab. Bandung

6. Evaluasi PPID dan Penyusunan Informasi Publik

PPID Pembantu seluruhOPD di Kab. Majalengka

7. Diskusi Internal dengan Sekretaris Kota Bogor beserta jajaran PPID Pemerintah Kota Bogor

Jajaran PPID Utama danPPID Pembantu Kota Bogor

8. Workshop Keterbukaan Informasi Publik bagi para petugas Pedasi di Lingkungan Kota Bandung

Para Petugas Pedasi di Pemkot Bandung

9. Workshop Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

Para PPID Pembantu Pemkot Bogor

10. Pendidikan dan Pelatihan PerancanganPeraturan Perundang-undangan Tingkat Dasar

-

11. Rapat Koordinasi PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor

Para PPID Pembantu Pemkab Bogor

12. Peningkatan PPID serta Persiapan Pembahasan Uji Konsekuensi di Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Para PPID Pembantu Pemkab Sukabumi

13. FGD Memahami Legal Standing Termohon pada PSI dan terkait MONEVPenerapan UU KIP

KI Jabar dan KI Jateng

14. Rapat Koordinasi Pengawasan di MediaMassa dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Bawaslu Jabar, KPU Jabar, KPID Jabar dan KIP Jabar

-Para PPID Pembantu Pemkab garut

15. Sosialisasi Sistem Informasi di Garut (SIDOGAR)

16. Workshop Keterbukaan Informasi Publik bagi UPT Puskesmas di Kota Bandung

Para Perangkat UPT Puskesmas di Kota Bandung

17. Rapat Evaluasi PPID di Pemerintah Kota Cimahi

Para PPID Pembantu Pemkot Cimahi

24

No Kegiatan Peserta18. Penguatan PPID di Pemerintah

Kabupaten IndramayuPara PPID Pembantu Pemkab Indramayu

19. Pembinaan bagi PPID SKPD di Pemerintah Kabupaten Cirebon

Para PPID Pembantu Pemkab Cirebon

20. Evaluasi Kinerja PPID di Pemerintah Kabupaten Majalengka

Para PPID Pembantu Pemkab Majalengka

21. Workshop Keterbukan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

Para PPID Pembantu Pemkot Bogor

22. Lomba Desa Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat 2018

Seluruh Desa di Wilayah Jawa Barat

23. Diseminasi Hak Asasi Manusia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon 2018

Para Perangkat OPD di Pemkab Cirebon

24. Workshop Keterbukaan Informasi Publik bagi para PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Para PPID Pembantu Pemkot Bandung

25. Diskusi Keterbukaan Informasi Publik dan Hak Asasi Manusia

Para Aktivis hak asasi

26. Diskusi bersama dengan para Kepala Desa dalam Forum Komunikasi Desa Kawasan tentang Hubungan Desa dengan Informasi Publik

Para Anggota Forum Komunikasi Desa Kawasan

27. Menjadi Narasumber dalam Acara PPIDPemerintah Provinsi Jawa Barat

Para PPID Pembantu di Pemprov Jabar

28. Menjadi Narasumber dalam Acara Sosialisasi Penguatan UU KIP pada PPID Pembantu di lingkungan Pemkab Bandung Barat

Para PPID Pembantu di Pemkab Bandung Barat

29. Menjadi Narasumber dalam Acara Pelatihan PPID dan Kehumahasan bagi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan SMA, SMK dan SLB

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan SMA, SMK dan SLB

30. Menjadi Narasumber dalam Acara Sekolah Advokasi di Kampus Unisba

Mahasiswa

31. Menjadi Narasumber dalam Acara Workshop Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

Para PPID Pembantu di Pemkot Bogor

32. Menjadi Narasumber dalam Acara Rapat Evaluasi PPID di lingkungan Pemkot Cimahi

Para PPID Pembantu di Pemkot Cimahi

33. Sosialisasi dan Evaluasi Penerapan UUKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Para PPID Pembantu di Pemkab Tasikmalaya

34. Evaluasi PPID di Kab. Karawang Para PPID Pembantu di Pemkab Karawang

Komisi Informasi melakukan sosialisasi dalam 34 kegiatansosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak lain.

25

2.3.2.Pencapaian target sosialisasi dan edukasi

Kegiatan sosialisasi dan edukasi telah terlaksana denganmelibatkan kerjasama dengan berbagai pihak. Dengankerjasama tersebut, maka pada tahun 2018 atas inisiatifberbagai pihak telah diselenggarakan setidaknya 34 kalikegiatan sosialisasi. Meskipun sebagian besar kegiatansosialisasi tersebut masih terfokus pada badan publik itusendiri. Belum banyak inisiatif dari badan publik untukmelakukan sosialisasi kepada masyarakat. Artinya, Kegiatandiskusi belum menjangkau kelompok-kelompok kepentingan diseluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.

2.4. Bidang kelembagaan

Bidang program kelembagaan mengembangkan kegiatankerjasama dan peningkatan sumber daya manusia dan sistemdukungan terhadap pelaksanaan tugas Komisi Informasi ProvinsiJawa Barat.

2.4.1.Peningkatan kapasitas dukungan tugas Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Beberapa kegiatan peningkatan kapasitas yang telah dilakukanadalah:

No Kegiatan Peserta1. Pendidikan dan Pelatihan Perancangan

Peraturan Perundang-undangan Tingkat Dasar

2 orang komisioner



3. Pelatihan Legislative Drafting tingkat 2 2 orang komisioner -

4.Pelatihan Capacity Building bagi para Asisten

10 asisten Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat -

Pelaksanaan pelatihan peracangan peraturan perundanganpada tahun 2018 ini telah menjadikan seluruh KomisionerKomisi Informasi telah mengikuti pelatihan formal mengenaimediasi dan penyusunan peraturan perundangan. Keduaketerampilan tersebut sangat berkaitan dengan tugaskomisioner yang menyelesaikan sengketa informasi publikmelalui mediasi dan ajudikasi non-litigasi.

2.4.2.Kerjasama lembaga

Pada tahun 2018 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telahmelaksanakan kerjasama dengan 3 universitas di Jawa Barat.Kerjasama tersebut diharapkan akan memperkuatpendampingan penerapan keterbukaan informasi oleh lembagapendidikan maupun sosialisasi keterbukaan informasi bagimasyarakat luas. Kerjasama yang terlaksana pada tahun 2018adalah sebagai berikut:

26

No Kegiatan Peserta1. Penandatangan Kerjasama (MoU)

Komisi Informasi Jawa Barat dengan Universitas Islam Nusantara (UNINUS)

Kedua Belah Pihak

2. Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Universitas Garut Kedua Belah Pihak

3. Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Komisi Informasi Jawa Barat dengan STIKOM Bandung

Kedua Belah Pihak

Selain bekerjasama dengan perguruan tinggi, Komisi Informasimeneruskan kerjasama dengan penyelenggara pemilihanumum, yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Badan PengawasPemilihan Umum untuk mendorong penyelenggaraan Pilkadadan Pemilu yang transparan.

2.4.3.Kerjasama dengan Komisi Informasi se-Indonesia

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan bersama denganKomisi Informasi se-Indoensia untuk berbagi pengalaman danmendorong kebijakan yang mendukung penerapan keterbukaaninformasi publik di tingkat nasional. Beberapa kegiatan yangdilaksanakan pada tahun 2018 adalah:

No Kegiatan Peserta1. Konsultasi Publik Draf Surat Keputusan

Ketua Komisi Informasi Pusat tentang Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 PERKI No,1 Tahun 2013 tentang PPSIP

Komisi Informasi Se- Indonesia dan Ahli

2. Peringatan Hari Keterbukaan InformasiNasional 2018, Diskusi dengan tema "Refleksi Satu Dekade UU KIP"

Komisi Informasi Se- Indonesia



4. Diskusi Merumuskan Model Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi untuk Menjawab Tantangan Implementasi UUKIP

KI Jabar dan KI NTB

5. Rapat Kerja Teknis Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2018

Komisi Informasi Se- Indonesia

6. Focuss Group Discussion (FGD) Revisi PerKI No. 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu

Komisi Informasi Se- Indonesia dan Ahli

7. Apresiasi Badan Publik pada PelayananInformasi Publik Arus Mudik Tahun 2018

Komisi Informasi Se- Indonesia dan Para Stackholeder

8. Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Komisi Informasi Jawa Barat dengan STIKOM Bandung

Kedua Belah Pihak

9. Kunjungan Komisi Informasi NTB KI Jabar dan KI NTB

10. Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi Se-Indonesia

Komisi Informasi Se-Indonesia

27

No Kegiatan Peserta11. Peringatan Hari Hak Untuk Tahu se-

Dunia (Rght to Know Day)Komisi Informasi Se-Indonesia

12. Seminar MONEV Badan Publik 2018 Komisi Informasi Se-Indonesia

13. Uji Publik Rancangan Peraturan Komisi Informasi tentang Kelembagaan

Komisi Informasi Se-Indonesia

14. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Nasional Tahun 2018

Seluruh Badan Publik tingkat Nasional

15. Kunjungan Kelembagaan dari Pemerintah Kota Malang

Para PPID Pembantu di Pemkot Malang

16. Kunjungan Kelembagaan ke Komisi Informasi Riau

KI Jabar dan KI Riau

17. Kunjungan dari Komisi Informasi Sumatera Barat

KI Jabar dan KI Sumbar

18. Kunjungan Kelembagaan ke Komisi Informasi Banten

KI Jabar dan KI Banten

2.4.4.Perubahan komisioner Komisi Informasi Provinsi Jaw Barat

Pada tahun 2018 Saudara Muhammad Zen Al Faqih, SH,SS,M.SiWakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menyampaikansurat pengunduran diri dengan alasan fokus berkarir sebagaidosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik (UU KIP), maka Komisi Informasi Provinsi JawaBarat telah menindaklanjuti dengan menyelenggarakan rapatpleno dan menerima pengunduran diri tersebut dan telahmengirim surat kepada Gubernur untuk menetapkanpemberhentian dan berkonsultasi dengan Pimpinan Dewanperwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Provinsi terkaitpergantian antar waktu komisioner di Komisi Informasi ProvinsiJawa Barat.

Namun sampai saat ini Gubernur Jawa Barat belum menetapkanpemberhentian dan pergantian antar waktu komisioner KomisiInformasi Provinsi Jawa Barat.

2.4.5.Pelaporan dugaan kode etik

Pada tahun 2018 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menerimasurat tembusan pengaduan dugaan kode etik terhadap SaudaraMuhammad Zen Al Faqih, SH,SS,M.Si. Berdasarkan surattertanggal 2 April 2018 yang ditujukan kepada Ketua KomisiInformasi Pusat,16 orang pelapor menyampaikan dugaanpelanggaran etik yang dilakukan oleh Sdr. M. Zen Al Faqihsebagai Komisioner KI Jabar yang melakukan kerja beracarasebagai advokat di Pengadilan Negeri Cibinong.

Selanjutnya Komisi Informasi Pusat menyerahkan penyelesaianini kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sesuai denganPasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Pusat RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik AnggotaKomisi Informasi yang pada pokoknya menyatakan laporandugaan pelanggaran kode etik disampaikan kepada Komisi

28

Informasi yang bersangkutan. Selanjutnya Komisi Informasimengadakan rapat pleno untuk menetapkan diterima atauditolaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 24 Mei 2018Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan rapatpleno komisioner yang dipimpin Wakil Ketua Budi Yoga Permanadengan peserta rapat Anne Friday Safaria dan Ijang Faisal. DanSatriana sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barathadir membuka rapat pleno dan mengundurkan diri denganalasan mempunyai hubungan keluarga dengan salah seorangpelapor, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingandalam pengambilan keputusan.

Rapat pleno menimbang Muhammad Zen Al Faqih telahmenyampaikan surat pengunduran diri kepada Gubernur JawaBarat dan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat padatanggal 16 April 2018 dengan alasan pengunduran karenaSaudara Muhammad Zen Al Faqih akan fokus menjadi dosen diUNPAD. Berkaitan dengan pertimbangan tersebut, maka rapatpleno ini bersepakat untuk tidak menerima atau menolakPelaporan atas pelanggaran kode etik oleh saudara MuhammadZen Alfaqih.

2.4.6.Pencapaian target kelembagaan

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah mengembangkankemitraan dengan 3 perguruan tinggi untuk mendorongpenerapan keterbukaan informasi di Jawa Barat.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melakukan kerjasamadengan Komisi Informasi se-Indonesia untuk mendorongkebijakan di tingkat nasional yang mendukung penerapanketerbukaan informasi publik di Indonesia.

Seluruh komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telahmemiliki sertifikat pelatihan mediasi dan penyusunan perturanperundangan yang sangat berkaitan dengan tugas komisionerdalam menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasidan ajudikasi non-litigasi.

Target yang belum tercapai adalah dukungan sarana danadministrasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang belumsesuai dengan target.

3. Catatan

1. Berdasarkan data penyelesaian sengketa informasi publik selamatahun 2018, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telahmenyelesaian seluruh permohonan penyelesaian sengketainformaterdapat si yang diajukan pada tahun 2017 danmenyelesaian 103 (83%) permohonan penyelesaian sengketainformasi yang diregister pada tahun 2018. Komisi InformasiProvinsi Jawa Barat masih menyelesaian 16 permohonan

29

penyelesaian sengketa informasi publik untuk selanjutnyaditeruskan dalam persidangan tahun 2019.

2. Artinya, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018belum melampaui target untuk menyelesaikan 85% sengketainformasi yang diregsiter pada tahun yang sama. Pencapaiantersebut merupakan peningkatan dibandingkan tahun 2017 yanghanya menyelesaikan sekira 37% seluruh permohonanpenyelesaian sengketa yang diajukan pada tahun 2017.

3. Pencapaian yang melampaui target adalah putusan KomisiInformasi yang diajukan keberatan ke pengadilan. Pada tahun 2018hanya 2% dari seluruh putusan Komisi Informasi Provinsi JawaBarat yang diajukan keberatan ke PTUN Bandung. Artinya, KomisiInformasi Provinsi Jawa Barat sudah melampaui target yangmembatasi jumlah putusan yang diajukan keberatan ke pengadilanmaksimal 25% dari seluruh putusan pada tahun berjalan. Kondisiini juga lebih baik dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencatat32% putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat diajukankeberatan ke PTUN. Bahkan pada tahun 2017 terdapat 1 putusanKomisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dibatalkan oleh PTUNmeski kembali dikuatkan oleh Mahkamah Agung setelah dilakukankasasi.

4. Indikator pengajuan keberatan menjadi penting untuk menjadisalah satu faktor melihat kualitas putusan Komisi Informasi ProvinsiJawa Barat yang telah mengacu pada peraturan perundangansecara lengkap dan mempertimbangkan keterangan dan bukti parapihak secara seksama dan obyektif, sehingga putusan dapatdipahami dan diterima oleh para pihak.

5. Terjadi peningkatan penerapan keterbukaan informasi di BadanPublik pemerintah kabupaten/desa Berdasarkan hasil monitoringdan evaluasi pemerintah kabupaten/kota tersebut dengan rata-rataprosentase kelengkapan pemenuhan seluruh kewajiban olehpemerintah kabupaten/kota mencapai angka 58,17%.Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan rata-rata prosentase kelengkapan pemenuhan seluruh kewajiban yangsebelumnya mencapai angka 53,44%. Dengan demikian kualifikasipenerapan keterbukaan informasi di kabupaten/kota Jawa Baratmeningkat dari kualifikasi “Kurang Lengkap” menjadi “CukupLengkap”.

6. Di sisi lain pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Jawa Barat masukpada posisi lima besar pada Pemeringkatan Keterbukaan InfomasiPublik pada Kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi. Dalampemeringkatan yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat,Provinsi Jawa Barat masuk dalam kategori “Informatif” denganbeberapa indikator penilaian, yaitu Indikator PengembanganWebsite, Indikator Pengumuman Informasi Publik, IndikatorPelayanan Informasi Publik, dan Indikator Penyediaan InformasiPublik.

7. Selain pencapaian target di atas, masih ada target yang belumtercapai adalah pembentukan Forum Komunikasi PPID yangdifasilitasi dan didampingi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

30

8. Kegiatan sosialisasi dan edukasi telah terlaksana denganmelibatkan kerjasama dengan berbagai pihak. Dengan kerjasamatersebut, maka pada tahun 2018 atas inisiatif berbagai pihak telahdiselenggarakan setidaknya 34 kali kegiatan sosialisasi. Meskipunsebagian besar kegiatan sosialisasi tersebut masih terfokus padabadan publik itu sendiri. Belum banyak inisiatif dari badan publikuntuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Artinya, Kegiatandiskusi belum menjangkau kelompok-kelompok kepentingan diseluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.

9. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah mengembangkankemitraan dengan 3 perguruan tinggi untuk mendorong penerapanketerbukaan informasi di Jawa Barat.

10. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melakukan kerjasamadengan Komisi Informasi se-Indonesia untuk mendorong kebijakandi tingkat nasional yang mendukung penerapan keterbukaaninformasi publik di Indonesia.

11. Seluruh komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telahmemiliki sertifikat pelatihan mediasi dan penyusunan perturanperundangan yang sangat berkaitan dengan tugas komisionerdalam menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasidan ajudikasi non-litigasi.

12. Target yang belum tercapai adalah dukungan sarana danadministrasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang belumsesuai dengan target.

31

daftar isikomisiinformasi.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2020/... · 2020. 8. 31. · daftar...

Documents