buku saku pedoman mengadili permohonan...

BUKU SAKUPEDOMAN MENGADILI

PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

Hak Cipta © 2020 Mahkamah Agung Republik IndonesiaHak cipta dilindungi Undang-Undang.

Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Tim Penyusun:Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tim Penulis:Indonesia Judicial Research Society (IJRS)Bestha Inatsan Ashila, S.H.Kharisanty Soufi Aulia, S.H.Arsa Ilmi Budiarti, S.Sos.

Tim Penasihat:Cate SumnerLeisha Lister Lia MarpaungWahyu Widiana

Tim Penyunting:Judhi KristantiniTheodora PutriHerni Sri Nurbayanti

Penerbit:Diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)

Publikasi ini didukung oleh pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pandangan penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan Pemerintah Australia dan AIPJ2.

PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN ii

herni.nurbayanti

Comment on Text

delete

PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN iii

KATA PENGANTAR V

BAB 1

KONDISI PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA 1

2

2

10

1014172022

23

2526262627272828

A. TujuanBuku

B. FaktaKunciTentangPerkawinanAnak

C. FaktorPendorongPerkawinanAnakdanImplikasibagiAnakPerempuanyangMenikah

1. Pendidikan2. Kesehatan3. NormaAgama,Budaya,danMasyarakat4. Kemiskinan5. PartisipasiAnakPerempuan

D. AnalisisPutusanPerkaraDispensasiKawin

1. DispensasiKawindanPerkawinananak2. Capaian3. PandanganAnak4. AngkaPerceraian5. Disabilitas6. UsiaAnakdalamPerkara DispensasiKawin7. PerbedaanUsiadalamPerkaraDispensasiKawin8. AlasanPengajuanPermohonanDispensasiKawin9. BantuanHukum 29

BAB 2

KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL 30

A. KewajibanHukumInternasionaldanKomitmenKebijakanRegionaldanGlobal 31

1. United Nations Convention on the Rights of theChild(UNCROC)/KonvensiPBBtentangHakAnak 31

2. Convention on the Eliminations of All Forms ofDiscrimination against Women(CEDAW)/KonvensiPenghapusanSegalaBentukDiskriminasiterhadapPerempuan 32

PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWINiv

333437

3. HakimHarusMempertimbangkanKeduaKonvensiini SelainApayangDiaturdalamUndang-Undang

4. HakAnak?5. KepentinganTerbaikBagiAnak

6. SuaraAnak–HakAnakuntukDidengarKetikaPutusan TentangMerekaDibuat 40

44

44

4750

B. KerangkaHukumPerkawinanAnak

1. Undang-UndangPerkawinan2. PERMANo.5Tahun2019tentangPedoman

MengadiliPermohonanDispensasiKawin3. StrategiNasionalPencegahanAnak

4. PERMANo.3Tahun2017tentangPedomanMengadiliPerempuanBerhadapandenganHukum 54

BAB 3

PENANGANAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DENGAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK 56

DAFTAR ORGANISASI PENGADA LAYANAN 82

83

83

1. LayananKesehatanReproduksi(Cekkehamilan,Konseling,Kesehatanibu, Kontrasepsi)

2. LayananPendampingandan PerlindunganPerempuandanAnak

3. LayananBantuanHukum 88

PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN v

Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman tertinggi atas badan-badan peradilan di bawahnya berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan dan capaian dalam Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) yang diluncurkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/BAPPENAS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada bulan Februari 2020.

Mahkamah Agung menyadari bahwa Perkawinan Anak di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan berdampak pada kualitas hidup perempuan, anak-anak dan generasi mendatang.

Jauh sebelum pemerintah melalui Kementerian PPN/BAPPENAS

dan KPPA menginisasi STRANAS PPA, Mahkamah Agung telah melakukan upaya-upaya untuk memastikan keadilan bagi perempuan dan anak perempuan, termasuk menurunkan tingkat perkawinan anak di Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

Di dalam PERMA No. 5 Tahun 2019, badan peradilan berperan sebagai

benteng penjaga dan pintu terakhir bagi pencegahan perkawinan anak dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan atas pendapat anak, non-diskriminasi, kesetaraan gender dan persamaan di depan hukum dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin. Setelah terbitnya PERMA tersebut, Mahkamah Agung berinisiatif untuk menerbitkan buku saku terkait dispensasi kawin bagi hakim

Buku ini merupakan panduan bagi hakim khususnya di lingkungan

peradilan umum dan peradilan agama yang memberikan informasi dasar mengenai kondisi perkawinan anak di Indonesia, kerangka hukum

SEKAPUR SIRIH

PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWINvi

internasional dan nasional, serta panduan prosedur bagaimana

menerapkan kepentingan terbaik bagi anak dalam menangani perkara dispensasi kawin. Kelompok Kerja Perempuan dan Anak MahkamahAgung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Reform Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) menyusun buku ini dengan tujuan agar menjadi panduan bagipara hakim agar dapat meningkatkan kualitas penanganan perkaradan putusan dispensasi kawin demikepentinganterbaikanak.

Buku ini disusun oleh Kelompok Kerja Perempuan dan AnakMahkamah Agung Republik Indonesia yangterdiriatas:

1. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. (Ketua)/Ketua Kamar Pembinaan

MahkamahAgung2. Hakim Agung Dr. Suhadi, S.H., M.H (Wakil Ketua)/Ketua Kamar Pidana

MahkamahAgung

3. HakimAgungSriMurwahyuni,S.H,M.H,(Anggota)

4. HakimAgungDr.Desnayeti,S.H.,M.H(Anggota)5. Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H./Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang

(Anggota)6. Roki Panjaitan, S.H., M.H./Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

(Sekretaris)7. Edy Wibowo, S.H., M.H./Hakim Yustisial/Asisten Ketua Kamar Pembinaan

MahkamahAgung(WakilSekretaris)8. AgusSubroto,S.H.,M.H./HakimTinggiBadanPengawasanMahkamahAgung

(Anggota)9. Dr. Sudharmawatiningsih, S.H, M.Hum./Panitera Muda Pidana Mahkamah

Agung(Anggota)10. Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum./Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

(Anggota)11. ElangPrakosoWibowo,S.H.,M.H./HakimTinggiPengadilanTinggiSurabaya

(Anggota)12. Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H, M.H./Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Tanjungkarang(Anggota)13. Dr.Hj.Istianah,S.Ag,M.H./HakimPengadilanAgamaJakartaTimur(Anggota)

14. Dr.Hj.LelitaDewi,S.H.,M.Hum./KetuaPengadilanAgamaPariaman(Anggota)

PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN vii

Beserta Tim peneliti dari Indonesia Judicial Research Society

(IJRS), yaituBesthaInatsanAshila,MeyrizaViolyta,KharisantySoufi,danArsaIlmiBudiartisertaTim AIPJ2 yang terdiri dari Cate Sumner (Penasehat Senior),Leisha Lister (Penasehat Senior), Wahyu Widiana (Penasehat Senior), danLia Marpaung (Penasehat GEDSI) serta tim editor dari AIPJ2 yang terdiri dariJudhi Kristantini (Manajer Senior), Theodora Putri dan Herni Sri Nurbayanti(Activity ManagerJ4WG).

Buku ini juga mendapatkan masukan dari Badan PBB (UNICEF, UN

Women), Kementerian/Lembaga (BAPPENAS, BPS), Mitra Pembangunan (IDLO, The Asia Foundation) dan mitra OMS (PEKKA, Rumah Kitab). Semogabuku ini menguatkan komitmen dan langkah Mahkamah Agung dalammenurunkan perkawinan anak dan menjamin hak serta masa depan anakIndonesiayang lebihbaik.

PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWINviii

DAFTAR SINGKATAN

BPS : BadanPusatStatistik

HKSR : HakKesehatanSeksualdanReproduksi

KDRT : KekerasandalamRumahTangga

KK : KartuKeluarga

KPAI : KomisiPerlindunganAnakIndonesia

KUA : KantorUrusanAgama

MK : MahkamahKonstitusi

MS : MahkamahSyar’iyah

NIK : NomorIndukKependudukan

NTB : NusaTenggaraBarat

OMS : OrganisasiMasyarakatSipil

PBDT : PemutakhiranBasisDataTerpadu

PBH : PerempuanBerhadapandenganHukum

PERMA : PeraturanMahkamahAgung

PP : PeraturanPemerintah

RPJMN : RencanaPembangunanJangkaMenengahNasional

SDKI : SurveiDemografidanKesehatanIndonesia

SIAK : SistemInformasiAdministrasiKependudukan

SPPA : SistemPeradilanPidanaAnak

SUPAS : SurveiPendudukAntarSensus

SUSENAS

TNP2K

TPB

UNDP

UNICEF

UU

WHO

: SurveiSosialEkonomiNasional: TimNasionalPercepatanPenanggulanganKemiskinan

: TujuanPembagunanBerkelanjutan

: UnitedNationsDevelopmentProgramme

: UnitedNationsChildren’sFund

: Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

: Undang-Undang

: WorldHealthOrganization

UPTD PPA

BAB 1

KONDISI PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA

PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN2

A. TUJUAN BUKU

Bukusaku inidisusunberdasarkanstudi literatur tentangdispensasikawinsebagaisalahsatupintudalamperkawinananakyangmasihmenimbulkanpolemikdimasyarakat.DispensasikawinsebelumadanyaPERMANo.5Tahun2019 belum memiliki keseragaman proses pemeriksaan yang berdasarkankepentinganterbaikuntukanak.Tujuanpenulisanbukusakuiniadalah:

1. Menjadireferensibagihakimdanpegawaipengadilantentangisu-isukunciterkaitperkawinananakdiIndonesia.

2. Meningkatkan pemahaman hakim tentang kondisi perkawinan anakdiIndonesiadankenyataandilapanganterkaitpraktiksertadampak

burukperkawinananak.3. Menjadi acuan bagi hakim mengenai dasar hukum dalam menangani

kasus-kasus dispensasi kawin untuk memastikan langkah-langkahpencegahan dampak buruk perkawinan anak.

4. Memberikanrekomendasidaninformasitentanghal-halpentingyangperlu diperhatikan dalam penanganan perkara, untuk memastikan

pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak, khususnya dalam per-timbanganhukumataspermohonan.

B. FAKTA KUNCI TENTANG PERKAWINAN ANAK

1. TARGET GLOBAL DAN INDONESIA

Mencapaikesetaraangenderdan

memberdayakansemuaperempuan

dananakperempuan

K E R A N G K AK E B I J A K A N

TUJUAN 5PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Tujuan 5 Pembangunan Berkelanjutan, Target 5.3: Menghapuskan semua praktek-praktek yangmembahayakan, termasuk perkawinan anak pada tahun 2030.

PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN 3

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 1

STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK (STRANAS PPA) 2020 2

Gambar1.SebaranPerkawinanAnakdiTingkatGlobal

Perkawinan Anak

Sumber: Berdasarkan data UNICEF Multiple Indicator Cluster System (MICS), survei demografi dan kese-hatan, dan survei nasional lainnya. Merujuk pada tahun terkini yang tersedia selama 2005 sampai 2015 di mana perempuan usia 20 – 24 tahun dilaporkan menikah ketika mereka berumur 18 dan 15 tahun.

1

2

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak(Jakarta:Bappenas,2020),hlm.45

Ibid

MeningkatkanSDMberkualitasdanberdayasaingdengantargetmengurangiperkawinananakdari

11,2% di 2018menjadi8,74% di 2024

BulanFebruari2020,PemerintahIndonesiameluncurkanStrategiNasionalPencegahan

PerkawinanAnak(STRANASPPA).Tujuannyaadalahuntukmengurangiperkawinananakdari 11,2%

menjadi 6,9% pada tahun 2030untukperempuanusia20-24yangmenikahsebelumusia18tahun


Di seluruh dunia, diperkirakan terdapat dua belas juta anakperempuan atau 1 dari 5 anak menikah sebelum berusia 18 tahun.3

Bahkan di banyak negara berkembang, 1 dari 3 anak perempuanmenikahsebelumberusia 18 tahun dan 1 dari 9 anak perempuanmenikahsebelummenginjakusia15tahun.4

Secaraumum,anakperempuanmenikahpadausiayang lebihmudadanseringkaliterdapatkesenjanganumuryangbesarantarapasanganperempuan dan laki-laki. Angka rata-rata perbedaan usia antarpasanganberkisar7,8dan7,4tahundimanabanyakdilatarbelakangifaktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang bervariasi dari satukontekskekontekslainnyayangmelanggengkanpraktikini.5

2. DATA STATISTIK INDONESIA

2.1 Perkawinan di Bawah 19 Tahun

Gambar2.PrevalensiPerkawinanAnakPerempuandiIndonesia2018-2019

Penurunan tren prevalensi perkawinan anak yang menikah sebelum 18 tahun lebih dipengaruhi oleh penurunan di daerah perdesaan (6,68% poin) dibandingkan perkotaan (kurang dari 1% poin)

3 Diaksesdihttps://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/pada20Januari2020

4 UNICEF, Ending Child Marriage: Progress and Prospects (New York: UNICEF, 2014), diunduhmelalui:http://www.unicef.org/media/files/Child_Marriage_Report_7_17_LR.pdf

5 DiperolehdaridatainternalAIPJ2

Sum

ber:

BPS

,201

9Persentaseperempuandanlaki-lakiumur20-24tahunyangmenikahsebelum19tahun.Tahun2018:

D Perempuan19,06%D Laki-laki2,41%

Tahun2019:D Perempuan18,47%D Laki-laki2,27%

, , , , , , , , , , , ,

, , , , , , , , , , , ,


Data Badan Pusat Statistik (BPS) dari Survei Sosial Ekonomi Nasional(SUSENAS)2019menunjukkanbahwa18,47%perempuanberusia20-24tahunmenikahsebelumusia19tahun.6KetikadataSUSENASinidikalikandengandata populasi Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) menunjukkan bahwadua juta anak perempuan/perempuan muda berusia 20-24 tahun menikahsebelum 19 tahun7, di mana 1,2 juta lainnya adalah anak perempuanyangmenikahsebelum18tahun.8

Gambar3.PrevalensiPerkawinanAnakPerempuandiBawahUsia18Tahun

Bahwadiperkirakanterdapat

1.220.900Anakperempuanmenikahsebelumusia18tahun*

*di antara perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun di 2018, dari mengalikan kejadian anak menikah berdasarkan proyeksi populasi SUPAS 2015.

2.2 Perkawinan di Bawah Usia 18 Tahun

D Secaraglobal,penyebaranperkawinananakpaling luas terjadidi negara-negara berkembang. Terdapat data terkait proporsiperempuan usia 20 hingga 24 tahun yang melaporkan telahmenikahatautinggalbersamalaki-lakilayaknyamenikahsejakusia18tahun.9

6

7

8

9

Badan Pusat Statisik (BPS), Hasil SUSENAS tentang Perkawinan, Maret 2019, disampaikan olehGantjangAmannullah,M.A.,DirekturStatistikKesejahteraanRakyat,BadanPusatStatistikpadaDiskusiDataTemuandanRekomendasiKertasKebijakanyangdiadakanolehAIPJ2padatanggal29Juli2020.

BerdasarkandiskusiinternalAIPJ2denganUNICEF,Juli2020

UNICEFdanPUSKAPAUI,Factsheet: Child Marriage in Indonesia(Jakarta:UNICEFandPUSKAPAUI,2020),diunduhmelalui:<https://www.unicef.org/indonesia/reports/childmarriage-in-indonesia

Demographic and Health Surveys,(NorthAmerica:MacroInternationalInc,2015),diunduhmelalui:http://measuredhs.com


D Indonesia berada pada peringkat ke delapan tertinggi de-ngan angka absolut perkawinan anak di dunia. Menurut

United Nations Children’s Fund (UNICEF), Indonesia memiliki‘jumlah absolut’ pengantinanak kedelapan tertinggi di dunia—dengan jumlah 1.459.000. Secara nasional, terdapat 11,2%anak perempuan yang menikah sebelumberusia18 tahundan0,5%darianakperempuantersebut menikah pada saat merekaberusia15tahun.10

Gambar4.PrevalensiPerkawinanAnakdiBawahUsia18Tahun

Pada2018,sekitar11%atau1 dari 9 perempuanUsia20-24tahunmenikahsebelumusia18tahun

Pada2018,sekitar1%atau1 dari 100 laki-lakiUsia20-24tahunmenikahsebelumusia18tahun

Sumber: BPS, 2018

D Tingkat perkawinan anak bervariasi di berbagai wilayah diIndonesia, dengan rata-rata 8% di Sumatera hingga 16% diKalimantanpadatahun2018.11Grafikdibawahinimenunjukkanpenyebaranperkawinananakdibawahusia18tahundiseluruhIndonesia.12

10

11

12

BPS dan BAPPENAS, Laporan BPS dan BAPPENAS 2020 Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda, (Jakarta: BAPPENAS dan BPS, 2020).

Survei Sosial Ekonomi Nasioal (SUSENAS) 2018, op.cit.

UNICEF dan PUSKAPA UI, op.cit


Gambar5. SebaranGeografisKejadianPerkawinanAnakdiBawahUsia18Tahun

Sumber: BPS, 2018>15%

5

5

5

4

69

9

9

157

7 8

13

13 11

11

12

13

1412

17

1919

16

14

19

15 151312

12

18

11

10-15% <10%

Sulawesi Barat menduduki tingkat kejadian tertinggi di 19,43%, sementara Jawa Baratmemiliki angka absolut tertinggi, sekitar 273.300 perkawinan anak.*

*Angka absolut didapatkan dari mengalikan prevalensi perkawinan anak dengan data SUPAS 2016 terkait proyeksi populasi

D Data SUSENAS 2018 menunjukkan bahwa perkawinan anak

paling banyak terjadi di Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat

D Pada tahun 2019, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyahmenerima24.864perkaradispensasikawin,hampirduakalilipatkenaikandari13.800perkaradispensasikawinyangditerimapadatahun2018danempatkalilebihbanyakdaripenerimaanperkaradi tahun 2011. Jumlah ini sangat berbeda dengan PengadilanNegeri,dimanaPengadilanNegerihanyamenerima201perkaradispensasikawinuntukwarganegaranon-Islam.

D Penelitian AIPJ2 tahun 2019 tentang Analisis Putusan PerkaraDispensasi Kawin di Indonesia memperkirakan bahwa kurangdari 5% dari perkawinan anak perempuan di Indonesia yang


sebelumnyadibawakePengadilanAgama/MahkamahSyar’iyah

untukmendapatkandispensasikawin.13

D Dalam tujuh bulan pertama di tahun 2020, 35.441 perkaradispensasi kawin diterima oleh Pengadilan Agama/MahkamahSyar’iyah untuk pernikahan anak perempuan/anak laki-laki/orangmudadibawahusia19tahun(lihatGambar6).14 Namun,kesenjangan yang luas antara jumlah anak perempuan yangmenikahdibawah19tahundanjumlahperkaradispensasikawinyangrelatifkecilyangdimohonkankepengadilanberartibahwaratusanribuanakperempuanIndonesiamenikahdibawahusia19tahundanpernikahanmerekatidakdicatatkan.

Gambar6.JumlahPerkaraDispensasiKawinDiputusolehPengadilanAgama2011-2020

Sumber: Olahan penulis berdasarkan data BADILAG

13

14

Australia Indonesia Partnership for Justice 2, Analisis Putusan Dispensasi Kawin di Indonesia, (Jakarta: AIPJ2, 2019), diunduh melalui: https://aipj.or.id/pages/publication/analisis-putusan-dispensasi-kawin-diindonesia

Diperoleh dari Badan Peradilan Agama (BADILAG) dan diolah kembali oleh penulis


D Namundemikian,peningkatanjumlahperkaradispensasikawinhanya mencerminkan orang tua yang mampu untuk

membayar biaya perkara. Infografis perkawinan anakyang dirilis pada peluncuran STRANAS PPA di bulan Februari 2020, menunjukkan bahwa anak perempuan dari rumah tangga miskin lebih besar kemungkinan untuk menikah di bawah usia 19 tahun dan rumah tangga mereka diperkirakan yangakan menghadapi kesulitan dalam

membayar biaya perkara dipengadilan.15

Gambar7PerbandinganJumlahPenerimaanPerkaraDispensasiKawinsetelahPerubahanUUPerkawinan

BerdasarkanProvinsi(Oktober,2019)

Sumber: Olahan penulis berdasarkan data BADILAG

15 UNICEFdanPUSKAPAUI,op.cit


C. FAKTOR PENDORONG PERKAWINAN ANAKDAN IMPLIKASI BAGI ANAK PEREMPUANYANG MENIKAH

Perempuan usia 20-24 tahun yang menikah

sebelum usia 18 hampir 4 kali lebih besar

kemungkinan tidak dapat menyelesaikan sekolah tingkat menengah atas dari pada mereka yang menikah setelah usia 18

tahun.

Rumah tangga dengan pengeluaran rendah

per kuintil

Anakperempuanyangberasaldarirumah

tanggadengantingkatpengeluaranterendah

hampir3kalilebihbesarkemungkinanuntuk

menikahsebelumusia18tahundaripadaanakperempuandarirumahtanggadengantingkatpengeluarantertinggi.

*di antara perempuan usia 20-24 tahun yang menikah

<18 tahunFAKTOR RISIKO

Daerah Pedesaan

Anak perempuan di daerah pedesaan

hampir 2 kali lebih besar kemungkinan untuk

menikah sebelum usia 18 tahun dibanding anak perempuan di perkotaan.

*di antara perempuan usia 20-24 tahun yang menikah

<18 tahun

Rumah tangga dengan tingkat pendidikan

rendah

Sumber: UNICEF dan PUSKAPA UI, 2020

1. PENDIDIKAN

Tabel1.PersentasePerempuanUsia20-24TahunmenurutUsiaPerkawinanPertamadanPartisipasiSekolah,2018

UsiaPerkawinanPertama

PartisipasiSekolah

Tidak/BelumPernahBersekolah

MasihBersekolah

TidakBersekolahLagi

BelumKawin 0,72 35,39 63,89

<18 0,83 5,57 93,60

18+ 0,49 10,09 89,42

Sumber : Susenas Maret 2018


Tabel2.PersentaseLaki-lakiUsia20-24TahunmenurutUsiaPerkawinanPertamadanPartisipasiSekolah,2018


PartisipasiSekolah

Tidak/BelumPernahBersekolah

MasihBersekolah

TidakBersekolahLagi

BelumKawin 0,75 24,39 74,86

<18 0,80 8,16 91,04

18+ 0,63 8,12 91,24


D Perkawinan anak berpotensi mempersulit akses anak perempuanterhadappendidikan.Akibatnya,akanbanyakgenerasiperempuandananakperempuanyangterjebakkedalampolasikluskemiskinan.Ketikaanak perempuan menikah muda, mereka menjadi semakin rentanterhadappekerjaankasaryangmudahdieksploitasi(menjadipekerjamigran,pekerjarumahtangga,pekerjaparuhwaktu,dsb),mengalamikekerasan fisik, psikis dan seksual, dan mendapat berbagai masalahkesehatanreproduksidanseksual.

Tabel3. PersentasePerempuanUsia20-24TahunmenurutUsiaPerkawinanPertamadanJenjangPendidikantertinggi

yangditamatkan,2018


JenjangPendidikanTertinggiyangDitamatkan

TidakTamatSD

SD/Sederajat

SMP/Sederajat

SMA/Sederajatataulebih

<18 9,43 33,75 44,86 11,76

18+ 10,16 15,34 28,94 45,56



Tabel4.PersentaseLaki-lakiUsia20-24TahunmenurutUsiaPerkawinanPertamadanPartisipasiSekolah,2018


JenjangPendidikanTertinggiyangDitamatkan

TidakTamatSD

SD/Sederajat

SMP/Sederajat

SMA/Sederajatataulebih

<18 9,43 33,75 44,86 11,76

18+ 10,16 15,34 28,94 45,56


D Perempuanberusia20-24tahunyangmenikahsebelumusia18tahun4kalilebihbesarkemungkinannyauntuktidakmenyelesaikansekolahmenengah atas dibandingkan dengan mereka yang menikah setelahusia18tahun(lihatTabel4).16 Merekakehilangankesempatanuntuk

mengaksesdanmenikmatipendidikansertamendapatkanpekerjaanyanglebihlayakdanamanbagidirimereka.

D Angka perkawinan anak akan menjadi lebih rendah untuk anakperempuan yang tinggal di rumah di mana kepala keluarganya me-miliki latar belakang pendidikan sekolah menengah atas atau lebih.Sebuahstuditahun2015menunjukkanbahwamenyelesaikansekolahmenengah dapat melindungi anak perempuan dari perkawinan anakdiIndonesia.17

D Datalainjugamenunjukkanbahwaterdapatkorelasiyangkuatantaraperkawinan anak dengan pencapaian nilai dan prestasi yang rendahsaat sekolah. Anak perempuan yang tidak bersekolah, 3 kali lebih

rentan untuk menikah sebelum usia 18 tahun, jika dibandingkandengananakperempuanlainyangsekolahhinggaSMPatauSMA.18

D Namun, jika anak perempuan bersekolah, banyak dari mereka yangdipaksauntukkeluardarisekolahdanharusmenikah.Padahal,transisi

16 UNICEFdanPUSKAPAUI,op.cit

17 Diakses di Child Not Brides: Impact of Child Marriage, dapat diakses melalui https://www.girlsnotbrides.org/themes/education/pada2September2020

18 Ibid.


dari sekolah dasar ke sekolah menengah adalah kunci bagi merekauntukmendapatkanskillagarkeluardarijeratankemiskinan.Faktanya,banyak anak-anak yang meninggalkan bangku sekolah karenakehamilan pada usiamudaataumelangsungkanperkawinananak.19

D Pada tahun 2015, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Ke-miskinan (TNP2K) memperbarui Basis Data Terpadu dari 40% rumahtangga termiskin melalui Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT).PBDTmenunjukkanbahwa4dari10perempuandanlaki-lakimenikahyangberadadi40%rumahtanggatermiskindiIndonesiatidakmemilikiatautidakbisamendapatkanBukuNikah.20

D TNP2KtelahmenyamakanBasisDataTerpadudenganbasisdataSistemInformasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian DalamNegeri.Terdapat83jutaorangdalamBasisDataTerpaduyangtelahmemilikiNomorIndukKependudukan(NIK),KartuKeluarga(KK),ataubentukdokumentasiadministrasilainnya.Namun,masihterdapat13,5jutaorangdalamBasisDataTerpaduyangbelummemilikidokumenidentitasyangdapatdicocokkandenganbasisdataSIAK.21

D Tanpa Nomor Induk Kependudukan atau Kartu Keluarga, seseorangtidakakanbisamencatatkanperkawinannya.

D Alokasi anggaran Pengadilan Agama tahun 2020 memungkinkanpembebasanbiayaperkarauntuk11.293perkaraataukurang2%dari650.000 perkara yang akan diterima Pengadilan Agama pada tahun

2020.22

19

20

21

22

RajandBoehmer,Girl Child Marriage and HIV, Maternal Health, and Infant Mortality Across 97 Countries, Violence Against Women Journal, 19(4) 536–551, (California: Sage Publication, 2013,diaksesdarihttps://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1077801213487747

DiperolehdaridatainternalAIPJ2

Ibid.

Ibid.


Gambar8.PersentasePerempuanUsia20-24TahunyangKawinSebelumUsia18TahunmenurutTingkatKesejahteraan

(KuintilPengeluaran)

Sumber: BPS, 2019

2. KESEHATAN 23

Tabel5.PersentasePerempuanUsia20-24TahunmenurutUsiaPerkawinanPertamadanUsiaHamilPertamaKali,2017

Usia Perkawinan

Anak

Usia Hamil Pertama

<15 15 16 17 18 19 20+Belum Pernah Hamil

Total

<18 1,95 4,70 17,53 38,90 20,57 7,46 4,91 3,97 100,00

18+ 0,00 0,00 0,00 0,00 11,18 19,11 52,34 17,36 100,00

<15 46,84 17,13 7,78 6,21 2,55 6,06 3,90 9,53 100,00

15+ 0,00 0,92 3,98 8,94 13,43 16,54 41,84 14,34 100,00


23 WHO,Adolescent Pregnancy (Geneva: WHO,2020),diaksesmelalui:https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy

,

,,

,

,


D Perkawinananakmemicupelanggaranhak-hakreproduksi,daninfeksimenularseksual,termasukHIV/AIDS;sertameningkatnyakerentananterhadapsemuabentukkekerasan.24

D Komplikasikehamilandanpersalinanadalahpenyebabutamakematianpada anak perempuan berusia 15 hingga 19 tahun secara global.Pemerintah negara berkembang harus bertanggungjawab atas 99%

kematian ibu secara global pada perempuan berusia 15 hingga 49tahun.25

D Pada tahun 2018, diperkirakan 21 juta anak perempuan di ne-gara berkembang yang berusia 15 hingga 19 tahun dan 12 juta

anak perempuandiusiatersebutmelahirkan.Hal inimengakibatkankomplikasi selama kehamilan dan persalinan menjadi penyebab

utamakematian bagi anak perempuan berusia 15 hingga 19 tahunsecaraglobal.26

D Diperkirakan penurunan 10% dalam perkawinan anak dapatberkontribusi pada 70% penurunan angka kematian ibu di suatunegara.27

D Setiap tahun, sekitar 3,9 juta anak perempuan berusia 15 hingga 19tahunmenjalaniaborsiyangtidakaman.28

24

25

26

27

28

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan Kementerian KesehatanRepublik Indonesia, Modul Bahan Ajar Cetak Kebidanan: Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana, diakses melalui http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/08/Kespro-dan-KB-Komprehensif.pdf

Neal S, Matthews Z, Frost M, et al, Adolescent Pregnancy (Geneva: WHO, 2015), diaksesmelalui https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy#:~:text=Pregnancy%20 and%20childbirth%20complications%20are,women%20aged%2015%E2%80%9349%20years

Darroch J, Woog V, Bankole A, Ashford LS, Adolescent pregnancy (Geneva: WHO, 2016),diakses pada 31 Agustus 2020 melalui https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy#:~:text=Pregnancy%20and%20childbirth%20complications%20 are,women%20aged%2015%E2%80%9349%20yearsTalking points: Child marriage and maternal and child health, 2014, diakses di https://www. girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2014/04/Child-marriage-and-maternal-health-Girls-Not-Brides-Updated-27-May-2013.pdfpada22Oktober2020

Darroch J, Woog V, Bankole A, Ashford LS, loc.cit


D Ibu yang berusia anak (10 hingga 19 tahun) menghadapi risikoeklampsia,puerperal endometritis,29daninfeksisistemikdibandingkanperempuanberusia20hingga24tahun.

D Terdapat beberapa faktor yang menghambat akses anak terhadappemenuhanHakKesehatanSeksualdanReproduksi(HKSR),khususnyaakseskontrasepsidanpengetahuandasar tentanghubunganseksualyang sehat. Misalnya pembatasan berdasarkan undang-undangdan kebijakan mengenai penyediaan kontrasepsi berdasarkanusia atau status perkawinan, bias petugas kesehatan dan/atau ku-rangnya keinginan untuk mengakuikebutuhan kesehatan seksual anak,serta ketidakmampuan anak sendiriuntuk mengakses kontrasepsi ka-rena keterbatasan pengetahuan,transportasi, dan kendala keuangan.Padahal, kontrasepsi dan informasiatas HKSR dijamin melalui DeklarasiIPPF 1996. Akibatnya, anak mengakses in-formasi dan pengetahuan tentang HKSR darisumber yang salah dan berakibat pada kehamilanyang tidak direncanakan. Hakim diharapkanmempertimbangkansupayamerujukanak,pa-sangannya,danorang tua/walimerekauntuk

mendapatkan informasi HKSR ke lembagapenyedialayananHKSRyangadadiwilayahhukumpengadilansetempat.

29 Puerperal endometritis adalah infeksi rahim, biasanya disebabkan oleh bakteri yang naik darisaluran genital pasca melahirkan. Informasi didapatkan dari: <https://www.msdmanuals.com/professional/gynecology-and-obstetrics/postpartum-care-and-associated-disorders/puerperal-endometritis>


3. NORMA AGAMA, BUDAYA, DAN MASYARAKAT

NORMA AGAMA

DidalamagamaIslam,isuperkawinananakkerapdijustifikasidenganhadist

Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang Nabi SAW yang menikahi Aisyah RApadasaatusia6tahundanmenggaulinyapadausia9tahun.Namun,haditsini banyak ditolak oleh peneliti hadits sebagai dalil diperbolehkannyaperkawinananak,karenapenyebutanumurdidalamhaditshanyasebagaiunsurberita,bukanhukum.30 Selain itu, sarjana lainseperti IbnHazm jugamenyatakanbahwahukumperkawinananakperempuandapatsahkarenaadanya hadits tersebut, namun perkawinan bagi anak laki-laki tidak sah,karena dalam Al-Qur’an sendiri tidak disebutkan.31 Dengan dalil yanglemah tersebut, perkawinan anak seharusnya dilarang, terutama karenamenimbulkanbanyakdampaknegatif.Darisudut pandang agama lain, misalnyaKatolik, batasan usia menikahdisesuaikan dengan UU Perkawinan.Jika menikah dalam usia di bawahyang diatur dalam UU, gerejaKatolik memandang hal tersebutsebagai halangan nikah sehinggatidak dapat diberkati. Agarmendapat pemberkatan, makaharus ada persetujuan orang tua,kemudian ada dispensasi daripimpinangereja.32

30 Tim Peneliti Rumah Kitab, Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak, (Jakarta: Rumah Kitab,2019),hal.36-37

31 IbnHazm,Al-Muhalla,dalamRumahKitab,ibid.

32 Program Studi Kajian Gender, Laporan Penelitian Perkawinan Anak dalam Perspektif Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Hindu Kaharingan: Studi Kasus di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Katingan,(Jakarta:KPPPA,2016),hal.97


NORMA GENDER

Data UNICEF menunjukkan bahwa normasosial yang menerima perkawinan anakberpengaruh di semua tingkat ekonomi dimasyarakat Indonesia. Perkawinan kadang-kadang digunakan sebagai jalan keluar untukstigma yang terkait dengan pengalaman seksualperempuan di luar perkawinan, termasuk akibatpelecehanseksualdankehamilanusiadini.33

NORMA SOSIAL DAN BUDAYA

Kultur dan sosial dalam suatu ma-syarakat berdampak padapraktik

perkawinan anak, sepertikewajiban anak dalam aturan

adat, stigma tentang tradisi dankewajiban sosial, atau stigmatentang hubungan seks di luar

nikah dan kehamilan yang tidakdiinginkan. Selain itu, adanya

stereotipnegatifterhadapperempuandewasayangbelummenikah,adanyaprestisedimasyarakatyangdiasosiasikandenganperkawinan,maupunnilai-nilaikeagamaandimasyarakatyangmendukungperkawinananak.34

Anak-anak perempuan juga kerap diarahkan orang tua dan

lingkungansekitarnya untuk segera menikah ketika mereka telahmengalamimenstruasi. Hal ini tidak adil karena laki-laki justrudiharapkan untuk mendapatkan status mapan dan ekonomi yangcukupsebelummenikah.35

33

34

35

Plan Asia, Asia Child Marriage Initiative: Summary of research in Bangladesh, India and Nepal (Bangkok: Plan Regional Asia, 2013).

UNFPA and UNICEF, Report on the Expert Group Meeting on the Evidence Base for Accelerated Action to End Child Marriage in South Asia (India: UNICEF, 2016)

Kementerian PPN/BAPPENAS dan United Nations Children’s Fund, Achieving the SDGs for children in Indonesia: Emerging findings on trajectories for reaching the targets. (Jakarta: BAPPENAS dan UNICEF, 2019).


ContohbudayayangmasihmendukungperkawinananakdiIndonesiaantaralain,budayamosotdiLombok.Istilahinimengandungkonotasinegatifbagiremajaperempuanataulaki-lakiyangbelummenikahdiusia17tahun.36

STUDI KASUS 1 PERTIMBANGAN YANG SUBSTANTIF ATAS PERMOHONAN37

B, seorang petani dari Lombok Timur, ingin menikahkan anaknya, SA,yangberusia15tahun7bulankepadaWMyangberusia21tahun.SAdan WM sudah menjalani hubungan selama 1 tahun 6 bulan. Karenahubungannya sudah sangat dekat, B selaku Pemohon ingin segeramenikahkan anaknya demi kebaikan mereka. Hakim kemudianmenghadirkanSAdanWMdipengadilan.Dipersidangan,SAmenjelaskanharusnyaiaberadadikelas2SMA,tapidiainginberhentisekolahkarenaakanmenikah.DiajugamenyetujuiperkawinannyadenganWMsertaiamenegaskantidakadapaksaankarenaiamenerimaWMsebagaicalonsuaminya. WM sendiri menyatakan ia bekerja sebagai petani, lulusanSMP, dan siap menikahi SA. Hakim menyarankan B agar menundaperkawinantersebuthinggaSAberusia19tahun,namunBmasihinginmelanjutkanpermohonannya.

Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan B karena menilaitidak ada alasan yang mendesak untuk menikahkan SA. Majelis jugamenemukanbeberapaalasan.Pertama,adanyaUUNo.16Tahun2019menguatkan bahwa menikah sebaiknya di usia yang cukup mampu,yaitu 19 tahun. Majelis juga mengingatkan bahwa pencegahan kawinanak harus didukung, terutama adanya budaya Merariq Kodeq yangsemakinmeningkatdiprovinsiNusaTenggaraBarat(NTB).Majelisjugamenggunakan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak & Keluarga Berencana NTB, bahwa setengah penduduk NTBpernah mengalami perkawinan anak. Majelis menggarisbawahibahwa perkawinan anak harus menjadi perhatian setiap orang danharusmelibatkansetiaporangdalamupayapencegahankarenaakanmenghambat misi pemerintah NTB terkait Generasi Emas NTB 2025.Majelisjugamenguraikanefekperkawinananaksepertiperceraiandi

36

37

DjamilahdanKartikawati,dalamBAPPENAS,StrategiNasionalPencegahanPerkawinanAnak,2020.

PutusanNo.419/Pdt.P/2019/PA.SeldiaksesdiDirektoriPutusanMahkamahAgungwww.putusan3.

mahkamahagung.go.id


kalangananak-anak,munculnyakemiskinanbaru,sertagagalnyaaksesterhadapPendidikan.Majelismenjelaskanbahwaputusanpengadilansebagaialatrekayasasosialtidakbisamembiarkananakdibawahumurmasukkeperkawinandinidanmeninggalkanmasasekolah,sehinggamenjadipresedenburukdimasyarakat.

KasusinimenunjukkanbahwamasihadapraktiktradisionalatauadatyangberpotensimemicupraktekperkawinananaksepertiyangadadiNTB. Sehingga, seperti yang dilakukan Hakim dalam kasus ini, Hakimperlu melihat bahwa alasan mendesak yang dimaksud dalampermohonan dispensasi kawin bukanlah mencakup faktor tradisi.Dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (2), Hakim perlumenyampaikan pertimbangan terkait kemungkinan berhentinyapendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampakekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi adanyakekerasan dalam rumah tangga yang dapat dialami anak. Olehkarenaitu,dalammenentukanalasanyangmendesakuntukdispensasikawin, Hakim harus secara objektif lebih mempertimbangkan kondisianakdanmemberiputusanyangdapatmewakilikepentinganterbaikanak.

4. KEMISKINAN

Anak perempuan dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaranterendah hampir 3 kali lebih besar kemungkinan untuk menikah

sebelum usia 18 tahun, daripada anak perempuan dari rumahtangga dengan tingkatpengeluarantertinggi.38

Anakperempuandidaerahpedesaan3kalilebihbesarkemungkinanuntuk menikah sebelum usia 18 tahun dibandingkan dengan anakperempuandidaerahperkotaan.39

38

39

Diantaraperempuanberusia20-24tahunyangmenikahsebelumusia18tahundalamUNICEFdanPUSKAPAUI,LembarFaktatentangPernikahanAnakdiIndonesia(Jakarta: UNICEF, 2020)

UNICEFdanPUSKAPAUI,op.cit


Gambar9.PersentasePerempuanUsia20-24TahunmenurutUsiaPerkawinanPertamadanDaerahTempatTinggal,2018


STUDI KASUS 2 PERNIKAHAN MUDA PENUH DUKA

Susi, 15 tahun, dilamar Lukman, 30 tahun. Ia mengenal Lukmansetelah 2 tahun kepindahannya dari Mutiara Timur ke GeulempangMienyeuk, Pidie, Aceh. Sehari-hari Lukman bekerja sebagai pedagangdipasar.Awalnya,lamaranitutidakdiketahuiFaridah,ibuSusi,namunayahnya justru langsung menyetujui lamaran itu. Setelah perkawinandilaksanakan,SusidibawakekampungsuaminyadiMeucat.

Beberapa waktu berlalu, Faridah menemukan banyak luka lebam ditubuh Susi. Pada tahun 2015, Susi kabur ke rumah ibunya denganluka di punggung dan bahu. Susi bercerita, Lukman sering berbuatkasar,terutama jika marah karena persoalan sepele. Lalu, Lukmandatangke rumah Faridah, namun Faridah tidak mengizinkan masuk.Dari luar rumah, Lukman memaki dan berteriak hinggamenjatuhkan talak 3saatitujuga.Rumahtangga7tahunpunkandastanpa ada surat cerai karena perkawinannya tak tercatat di manapun. Yang Susi pikirkan hanya kabur dari suaminya danmeninggalkan rumah ibunya. Ia juga meninggalkan dua anaknyaberusia 3 dan 5 tahun di rumah Lukman. Faridah pun berinisiatifmenjemput cucunya, karena ia pernah melihat cucunya dijadikanpengemis. Tapi, mereka justru meminta pulang. Hingga empattahun berlalu, Faridah tak pernahmendengarkabarSusi.SementarakeduaanakSusimasihmenjadipengemisatassuruhanLukman.


Kasus Susi ini menunjukkan bahwa masih adanya perkawinan anakyangtidaktercatat.Sehinggapadasaatbercerai,tidakdiperolehsuratcerai dan kemungkinan besar anak-anaknya pun tidak memiliki aktakelahiran. Hal inilah yang dapat berpotensi menimbulkan lingkarankemiskinan terutama bagi anak hasil perkawinan anak tersebut.Karena dengan tidak adanya akta kelahiran, berbagai jaminan sosial,pendidikandankesehatanbagianak tidakdapatdiperoleh.Sehinggaanak akan berisiko terjebak dalam kemiskinan karena tidak dapatmengakseskebutuhandasartersebutyangdijaminolehnegara.

5. PARTISIPASI ANAK PEREMPUAN

D Perkawinan anak berdampak pada anak laki-laki dan perempuan.Namun, hal tersebut lebih berdampak pada kemampuan anakperempuanuntukmenikmatihakdankebebasanmereka,karenarisikoserius terhadap kondisi kesehatan seksual dan reproduksi merekaakibatperkawinananak.

D Banyakanakperempuanyangmenikahakibattidakmengetahuihak-hakhukummereka.Hal ini terjadi akibat kurangnyaadvokasi dan sosialisasi informasiserta akses bantuan hukum yangefektif bagi mereka sebelum me-nikah.

D Banyaktemuanyangmemperlihatkanrentangusia yang besar antara anak perempuandengan suami mereka dalam perkawinananak. Akibatnya, mereka berpotensimengalamikekerasandaripasangannya.40

40 UnitedNationsDevelopmentProgramme,Pakistan-National Human Development Report: Unleashing the Potential of a Young Pakistan(UNDP:Islamabad,2017).


D Perkawinan anak menempatkan anak perempuan pada posisi yangrentan terhadap eksploitasi seksual dan beragam kekerasan lainnyasepanjang hidupnya. Anak perempuan banyak yang dipaksa untukmelakukanhubunganintimdengansuaminyaselamamerekamenikah,akibatketerbatasankemampuanmerekauntuktidakbergantungpadasuami, khususnya dalam hal pengambilan keputusan dalam rumahtangga.Situasiinikerapdisebutsebagai“relasikuasa”dalamhubunganrumahtangga.41

D. ANALISIS PUTUSAN PERKARADISPENSASI KAWIN

D Dari 2018 hingga 2019, Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) berkolaborasi dengan perusahaan Indonesia yang berfokusdalam pemanfaatan teknologi artificial intelligence untuk membacaputusan atau disebut juga teknologi mesin pembaca (machine-read technology) bernama HaRol (www.harol.id). AIPJ2 bersama denganlebihdariduabelasmitrauniversitasdan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) melakukan analisis terhadap lebih dari 1000 kasus dispensasi

kawindiIndonesia.

D Lebih dari 160 kasus dibaca dan dianalisis oleh peneliti mitra OMS.HaRolmenganalisis873putusandispensasikawindiPengadilanAgama/Mahkamah Syar’iyah dan 40 kasus dispensasi kawin di PengadilanNegeri dengan pertanyaan yang sama yang digunakan oleh parapeneliti OMS. Putusan tersebut diunduh dari direktori putusan milikMahkamahAgung.42

41 RajandBoehmer,op.cit.

42 Penjelasan lengkap tentang metodologi dan temuan dari riset Analisa putusan AIPJ2 dapatditemukan:<https://aipj.or.id/pages/publication/decision-analysis-of-marriagedispensation-cases-in-indonesia>.


Prevalensi:

Lebih dari

95%perkawinan anak perempuan terjadi

tanpa mengajukan permohonan dispensas kawin sesuai persyaratan

dalam hukum Indonesia.

Pada 2018, UNICEF memperkirakan bahwa

190.533 anak perempuan di Indonesia

menikah dibawah umur 16 tahun (sumber: SUSENAS 2018).

Penelitian Analisis Putusan menemukan bahwa 35%

permohonan yang diajukan oleh orang tua adalah untuk

anak perempuan dan 65% untuk anak laki-laki.

Pada tahun 2018, Pengadilan Agama menerima

13.880 permohonan dispensasi kawin. Oleh

karena itu sekitar 5000 permohonan dispensasi kawin yang dimohonkan

ke pengadilan untuk anak perempuan merepresentasikan hanya 3% dari

angka perkiraan jumlah anak perempuan di bawah usia 16 tahun yang menikah

pada 2018.

Dari sekitar 500.000 putusan cerai yang dianalisis, 1 dari 4 Istri (24%) menikah ketika anak-anak.

Namun hanya 1 dari 50 (2%) Suami yang menikah ketika anak-anak.

Unicef memperkirakan bahwa 11% anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun.

24% 2%Kurang

dari 18 Tahun

1 dari 4 perempuan dalam perkara perceraian,

menikah ketika mereka anak-anak.

Angka 24% perempuan bercerai yang menikah ketika anak-anak

mengindikasikan tingkat perceraian yang tinggi bagi Perempuan yang menikah

dibawah usia 18 tahun.

99% permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan dikabulkan

oleh hakim.

35% 65%

1 dari 2 anak tidak didengar di pengadilan

Anak merupakan pihak yang paling terkena dampak dispensasi kawin. Hanya 55% putusan yang secara jelas mencatumkan informasi anak yang diajukan dispensasi kawin dihadirkan ke persidangan. Sedangkan 45% putusan belum mencantumkan informasi apakah anak dihadirkan dan didengar keinginannya pada persidangan.

Usia anak dalam perkara

Dispensasi KawinUsia rata-rata anak perempuan dalam perkara

dispensasi kawin adalah 14.5 tahun dan usia rata-rata anak laki-laki dalam perkara

dispensasi kawin adalah 16.5 tahun.

16,5tahun

14,5tahun

Perbedaan usia dalam perkara Dispensasi Kawin

Namun, hanya 3 dari 10

anak perempuan yang calon suaminya berusia

sepantaran mereka.

Untuk 8 dari 10

anak laki-laki, calon istri mereka berusia

sepantaran antara 16-19 tahun.

D Darikombinasiduajenispembacaini,analisisputusanyangdilakukanolehmesinpembacadananalisisputusanyangdilakukanolehmitraUniversitasdanOMS,terdapatsembilanpoinkunciyangpentinguntukdipertimbangkanolehpemerintah IndonesiaketikamengembangkanStrategi Nasional dan Rencana Aksi Mengakhiri Perkawinan Anak,sebagaiberikut:


DISPENSASI KAWIN DAN PERKAWINAN ANAK

D Lebihdari95%perkawinananakterjaditanpamengajukanpermohonandispensasikawinsesuaipersyaratandalamhukumIndonesia.

D Analisis putusan AIPJ2 menemukan bahwa 35% dari permohonandispensasi kawin diajukan oleh orang tua untuk anak perempuanmereka,dan65%diajukanolehorangtuauntukanaklaki-lakimereka.43

D Pada tahun 2018, Pengadilan Agama menerima 13.880 permohonan

dispensasi kawin. UNICEF memperkirakan terdapat 190.533 anakperempuandiIndonesiaberusiaantara20-24tahunyangmenikahdibawahusia16tahunsepanjang2018.44

D Data ini menunjukkan bahwa sekitar5.000 kasus dispensasi kawin padatahun 2018 (35% dari 14.000 kasus)dibawakepengadilanolehorang tua

yang mengajukan dispensasi kawinuntuk anak perempuan mereka, se-buahangkayanghanyamewakili3% anak perempuan di bawah16 tahun yang diperkirakanmenikahpada2018.

43

44

Perbedaan dalam persentase kasus yang diajukan untuk anak perempuan dan laki-laki yangterlihatdalamanalisisputusanadalahkarenaperbedaanusiayangdiaturdalamUUPerkawinanNo. 1/1974. Lebih banyak kasus dibawa oleh orang tua untuk anak laki-laki karenamerekadiwajibkan untuk mengajukan dispensasi kawin jika anak laki-laki berusia di bawah18 tahun dibandingkan dengan anak perempuan di bawah 16 tahun. Akan menarik untukdiamatiapakahjumlahpermohonandisoensasikawinakantetapberbedaantaraanaklaki-lakidanperempuansetelahadanyaamandemenUUPerkawinan.

DiskusidenganUNICEFIndonesiapadatanggal8Mei2019tentangcontohdariSUSENAS2018.


CAPAIAN

99% permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan,dikabulkanolehHakim.

PANDANGAN ANAK

D Anak merupakan pihak yang paling terkena dampak dari putusanpengadilan. Namun, hanya 55% putusan yang secara jelasmencantumkan bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin

hadir dan didengarketerangannyadipengadilan.

D 45% dari putusan belum secara jelas mencantumkan apakah anakdihadirkandipengadilanataupandangan/keinginanmerekadipertim-bangkanolehHakimdalampersidangan.

ANGKA PERCERAIAN

D 1dari4perempuandalamperkaraperceraian,menikahketikamereka

masih usia anak.

D Dalam lebih dari 500.000 putusan per-ceraian yang dianalisis menggunakanteknologimesinpembaca (AIPJ2,2019),24% dari istri menikah ketika masihanak-anak, dibandingkan dengan 2%suami yang menikah ketika masihanak-anak.

D UNICEF memperkirakan terdapat 11%anakperempuanmenikahdibawahusia18tahun(BPSdanUNICEF,2017).


D 24% perempuan dalam kasus perceraian menikah sebagai anakperempuan, menunjukkan tingkat perceraian yang tinggi untukperempuanyangmenikahdibawahusia18tahun.

DISABILITAS

D Hanya 1 dari 1.000 putusan dispensasi kawin yang merujuk padapenyandangdisabilitas.

D Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilaksanakan olehBadan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 menemukan bahwa 8,56%populasiIndonesiahidupdengandisabilitas,sementaraWorldHealthOrganization (WHO) memperkirakan bahwa di seluruh dunia sekitar15%perempuan,laki-lakidananak-anakhidupdengandisabilitas.

USIA ANAK DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN

Usia rata-rata anakperempuan dalamperkara dispensasikawin adalah 14,5tahun dan usia rata-rata anak laki-laki dalam perkaradispensasi kawinadalah16,5 tahun.


Gambar10.TrenDataPersentaseLaki-lakiUsia20-14TahunyangKawin<18TahunmenurutDaerahTempatTinggal,2015-2018

Sumber : Susenas 2015 - 2018

PERBEDAAN USIA DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN

D Untuk 8 dari 10 anak laki-laki, calon istri merekaberusiasepantaranantara16-19tahun.

D Namun, hanya 3 dari 10 anak perempuan yangcalonsuaminyaberusiasepantaranmereka.

ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

D Dalam 7 dari 10 perkara dispensasi kawin, anakperempuantidakdalamkeadaanhamil.


D AlasanyangdiuraikanolehHakimuntukmemberikandispensasikawinadalah: kedua anak saling mencintai, anak berisiko melanggar nilai

agamadannormasosial.

BANTUAN HUKUM

Tidak ada referensi apakah 14.000 anak perempuan dan anak laki-lakiyangorangtuanyamengajukanpermohonandispensasikawinkepengadilanmemilikiaksesuntukmendapatkanbantuanhukum.

BAB 3

KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL


A. KEWAJIBAN HUKUMINTERNASIONAL DAN KOMITMENKEBIJAKAN REGIONAL DAN GLOBAL

1 United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCROC)/

Konvensi PBB tentang Hak Anak

PASAL 2 ANGKA 1

Negara peserta—termasuk Indonesia, harus menghormati dan menjaminhak-hak dari setiap anak dalam yurisdiksi mereka tanpa melakukandiskriminasi dalam bentuk apa pun baik itu ras, warna kulit, jenis kelamin,bahasa, agama, keyakinan politik atau opini lainnya, kewarganegaraan,asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan/disabilitas, kelahiranataustatuslaindarianak/orang tua/pengasuhnyayangsah.45

Konvensi ini menegaskan bahwa dalamsemua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.46

PASAL 12

Negara-negara peserta juga harus menjamin hak anak untuk menyatakanpandangannyasecarabebasterkaitsemuahalyangmenyangkutanakyang

45 Pasal2Angka1KonvensiHak-hakAnak(United Nations Convention on the Rights of the Child)

46 Ibid.,Pasal3Angka1


dinilaisesuaidenganusiadankematangananakyangbersangkutan.47Anakjuga akan diberikan kesempatan yang sama untuk didengar pendapatnyadalam proses peradilan dan segala urusan administrasi yang menyangkutanakbaiklangsungataupundiwakili.48

2Convention on the Eliminations of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)/Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

terhadap Perempuan

PASAL 16 ANGKA 1 HURUF a

Konvensi ini menyebutkan bahwa Negara-negara peserta—termasukIndonesia,wajibmembuatperaturan-peraturanyangtepatuntukmenghapusdiskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungandengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaanantaralaki-lakidanperempuan.49

Hal ini untuk menjamin bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan, memilih suami secara bebas dan memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan penuh dan bebas dari perempuan yang bersangkutan.50

PASAL 16 ANGKA 2 HURUF a

Negara juga diwajibkan untuk menetapkan usia minimum perkawinan,disertai dengan kewajiban untuk mendaftarkan perkawinan di kantorpencatatansipil.51

47 Ibid., Pasal12Angka1

48 Ibid.,Pasal12Angka2

49 Pasal16Angka1hurufadanbThe Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women(CEDAW)

50 Ibid.,Pasal16Angka1hurufb

51 Ibid,Pasal16Angka2


3Hakim Harus Mempertimbangkan Kedua Konvensi ini Selain Apa yang

Diatur dalam Undang-Undang

D UNCROC dan CEDAW merupakan bentuk komitmen internasionaldalam upaya perlindungan anak dan perempuan. Di dalamnya telahdiatur mengenai kewajiban negara-negara peserta untuk menjaminhak dan perlindungan bagi anak dan perempuan tanpa diskriminasiapapun.52

D Dengandiratifikasinyaduakonvensiinternasional tersebut,maka Indo-nesiaharusmenerapkannilai-nilaiyangtertuangdalamkonvensidanmembuat langkah konkrit gunamenjamindanmemberikanperlin-dungan terhadap anak, termasukdalamperkaradispensasikawin.

D Hakim dalam memberikanpenetapan dispensasi kawin harus memperhatikan kepentinganterbaik bagi anak. Tidak hanya karena faktor-faktor mendesak yangdikemukakan dalam permohonan dispensasi nikah,53 namunHakimjugaharusmelihatsecaratelitiapakahanaktelahsiapuntuk

membinarumahtanggabaikdarisegifisik,psikis,danekonomi.54

D Hakim juga harus mempertimbangkan kondisi-kondisi yang mungkinterjadipascaperkawinan dan jikadiperlukan, Hakimdapatmemintapandangan lain terkait kondisi anak, misalnya dari Psikolog,Dinas Sosial, UPTD PPA,instansikesehatan,danpihakterkaitlainnya.55

52 LhatPasal1dan2 the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)danPasal2KonvensiHak-hakAnak

53 LihatPasal7ayat(3)UUNo.16Tahun109tentangPerubahanAtasUUNo.1Tahun1974tentangPerkawinan

54 Telah dicantumkan dalam Pasal 14 UU Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonanDispensasiKawin.

55 Lihat Pasal 16 huruf h Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasiKawin.


4Hak Anak?

4.1 APA ARTINYA DAN BAGAIMANA MENERAPKANNYA?

D Anakmemilikihak-hakyangwajibdilindungiolehsemuapihak,tidakhanya oleh negara, namun juga oleh seluruh lapisan masyarakat.Negara telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional danmenuangkannyakedalamberbagaiperaturanperundang-undangan.

D Hak bagi anak ini juga sudah diatur salah satunya dalam UU No. 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubahdenganUUNo.35Tahun2014 tentangPerubahanAtasUUNo.23Tahun2002tentangPerlindunganAnak.Dalamperaturanini,disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hakasasimanusiayangwajibdijamin,dilindungi,dandipenuhiolehorangtua,keluarga,masyarakat,negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.Hak anak tersebut berupa hak untukmendapatkan pendidikan, untuk hidup,tumbuh, berkembang, dan berpartisipasisecara wajar sesuai dengan harkat danmartabat kemanusiaan, serta mendapatperlindungandarikekerasandandiskriminasi.56

D Bagi anak yang berhadapan dengan hukum,hak-haknya juga telah dijamin dalam UUNo. 11 Tahun 2002 tentang Sistem PeradilanPidana Anak (SPPA) khususnya pada Pasal 3diantaranyaanakberhakuntukdiperlakukan

56 Pasal1danPasal4UUNo.23Tahun2002tentangPerlindunganAnaksebagaimanatelahdiubahdenganUUNo.35Tahun2014tentangPerubahanUUNo.23Tahun2002 tentangPerlindunganAnak


D

secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuaidengan umurnya, mendapatkan pendampingan dari orang tua/wali yang dipercaya, memperoleh pendidikan hingga

memperoleh keadilandi muka pengadilan anak yang objektif dantidak memihak. Untuk menjamin hal tersebut, maka segalaperaturan dan kebijakan harus memperhatikan hak anak denganmemastikansegalakeputusantelahmelibatkananaktersebut.

Dalam perkara dispensasi kawin, Hakim harus menjamin bahwa tidak ada hak anak yang terlanggar. Misalnya sebelum Hakim memberi penetapan dispensasi kawin, Hakim wajib mendengar keterangan anak terlebih dahulu.57Jikaanakmengalamikesulitanberkomunikasi,Hakim dapat memerintahkan penerjemah/juru bahasa isyaratuntukmempermudahanakdalammemberikanketerangannya.58

D HakimjugadapatmemintaketerangandariPsikologuntukmemastikananak dalam kondisi yang tidak tertekan, atau hakim dapat memintaketerangan dari instansi pemberi layanan kesehatan terkait dengankondisifisikanak.

STUDI KASUS 4: KISAH PERNIKAHAN NINING

Nining, salah seorang anggota PEKKA asal Pacet, Cianjur, pernahdijodohkan pada saat usianya masih 15 tahun. Nining dijodohkandenganUsep,seorangdudapilihanorangtuanya.SebenarnyaiatidakmengenalUsepdantidakinginmenikah.Akibattakutmendapatdosakarenamelawanperintahorangtua,iapunsepakatdinikahkan.Merekadinikahkanolehseorangtokohagamadikampungnya.Ketiadaanbiayadan tidak adanya pemahaman akan manfaat dokumen perkawinanmembuatnyaberpikirperkawinannyaakanlancar-lancarsaja.

57 Pasal7ayat (3)UUNo.16Tahun2019 tentangPerubahanAtasUUNo.1Tahun1974 tentangPerkawinan.

58 Lihat pasal 15 huruf e Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasiKawin


Dua bulan setelah perkawinan, Nining hamil anak pertamanya. Saatusia kandungan masuk 4 bulan, suaminya jarang pulang berhari-hari tanpa kabar. Beberapa waktu kemudian, ia mendapat informasisuaminyamenikahdenganperempuanlaindantinggaldidesasebelah.Ialalumemintaceraikesuaminyasaatusiakandungannyamenginjak8 bulan, tetapi ditolak. Nining tetap meminta cerai karena bebanpsikologisnyayangselamainidiarasakandansuaminyapunakhirnyamaumenceraikannya.Iakemudianmembesarkananaknyaseorangdiri.

Kasus Nining menunjukkan masih adanya praktek perkawinan anakyangdilakukansecara informalatau tanpapengajuankepengadilan,padahal mekanisme dispensasi kawin sudah lama diatur. Hal ini jugamenunjukkan bahwa masih adanya preferensi, yaitu untuk tidakmengakses pengadilan dalam mengurus perkara perkawinan anak,danjustruketokohsetempatwalaupuntanpaadanyadokumenresmiyangmengesahkanperkawinantersebut.Sehingga,perludilihat lebihmendalam lagimengapaperkawinananakmasih terus terjadidi luarkuasapengadilan,danlangkahapayangdapatdiambilolehpengadilanagar pencatatan perkawinan dapat dilakukan misalnya denganmengoptimalkansidangkeliling.

Selain itu, dalam kasus Nining, Hakim mengabulkanpermohonandispensasi kawin tanpa mempertimbangkan lebih lanjutmengapa ibu dari Pemohon II tidak mengizinkan. Hakim harusmeminta keterangan kepada orang tua dan anak sertamempertimbangkan faktor-faktorpendidikananak,kesiapanekonomi,fisik,mentalsertapsikisitusendiri.Halinidapatdiikutidenganadanyaasesmen profesional dari Psikolog untuk memperkuat pemahamanmengenai kondisi Pemohon yang salah satunya masih berusia anaktersebut.


4.2 BAGAIMANA HAKIM MEMASTIKAN HAL INI TERJADI?

D Hakim dapat menanyakan kepada anak mengenaialasan diajukannya dispensasi kawin, apakah anak telahmemberikanpersetujuanyangsesungguhnyadanapakahanakmendapatkanancamanatautidak.

D Jikaanakmengalamikekerasan,apakahanaktelahmen-dapatkantindakanmedisdanbimbinganPsikolog.Jikaanak

bekerja,apakahanaktelahmendapatkanupahyangcukupatautidakdanapakahadarelasikuasayangmenyebabkan

D

anakmengalamiperlakuanyangtidaklayak.

Jika anak masih bersekolah, Hakim dapat memper-timbangkan apakah dengan dikabulkannya permohonandispensasi kawin, anak akan tetap mendapatkan hakataspendidikan.

5Kepentingan Terbaik bagi Anak


D Kepentingan terbaik bagi anak artinyasegala tindakan, baik itu pembuatanaturan, kebijakan, dan keputusan, harusmempertimbangkan kepentingan terbaikbagianak.59

D Kepentingan anak tersebut dapat dilihatdengan berbagai macam pertimbangan,di antaranya pandangan anak, identitasanak, keamanan anak, kesejahteraan anak,

59 PenjelasanPasal2UUNo.23Tahun2002tentangPerlindunganAnak

HA

K A

NA

K


lingkungandanhubungansosialanak,kerentanan,kemampuananakuntuk berkembang, kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan, danberbagaipertimbanganlainnya.60

D Dalam perkara dispensasi kawin, Hakim perlu memberikan penetapan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memperhatikan kepen-tingan terbaik anak. Misalnya dengan mendengar pendapat anak, melihat kondisi fisik dan psikis anak dari hasil pemeriksaan Psikolog

dan tenaga medis, pertimbangan usia anak, apakah anak dalam kondisi rentan, apakah anak mendapatkan pendidikan dan bagaimana kualitas pendidikan yang didapatkan, dan lain sebagainya.61

D Dengan memperhatikan kondisi-kondisi tersebut, maka Hakim dapatmemberikanpenetapandispensasikawinyangtelahdidasarkanpadakepentinganterbaikbagianak.

STUDI KASUS 5: TAK ADA PERTIMBANGAN HUKUM BAGI DISPENSASI KAWIN62

Pemohon, asal Jakarta Pusat, hendak mengajukan permohonan dis-pensasi untuk anaknya yang berusia 18 tahun dengan pasangannyaberusia 17 tahun karena calon istri anak Pemohon telah hamil 2bulan.PemohonkhawatirakanterjadiperbuatanyangdilarangsyariatIslamapabilatidaksegeramenikah.Adaduasaksiyangdihadirkandipersidangan,yaitutetanggapemohon.Namun,keduacalonmempelaitidak dihadirkan dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan dis-pensasikawinbagianakPemohondenganpasangannya.

Kasus ini menunjukkan pada prakteknya, masih adanya pengajuandispensasikawinuntukanakdenganalasananakyangtelahhamildanketakutanmelanggaraturanagama.Bahkan,anakyangbersangkutantidak dihadirkan dan tidak dimintai keterangan. Meskipun kasus initerjadisebelumadanyaPERMANo.5Tahun2019,namunsaatinidalam

60 CommitteeontheRightsoftheChild,GeneralCommentNo.14(2013),BABV.A.1

61 LihatPasal13Ayat(1)hurufadanPasal16PermaNo.5Tahun2019tentangPedomanMengadiliPermohonanDispensasiKawin

62 PutusanNo.907/Pdt.P/2016/PA.JP,diaksesdiDirektoriPutusanMahkamahAgungwww.putusan3.mahkamahagung.go.id


PERMA telah tercantum bahwa Hakim wajib mendengarkanketerangananakyangbersangkutandalamperkaradispensasikawin.

HalinidiperlukanagarHakimdapatmenggalidanmemastikanbahwaperkawinanyangdiajukanbukanlahsepihakdariorangtuasajasertadarisegikesiapananakitusendiriuntukmelahirkan,mengurusanakdanberumahtangga.ItulahmengapaPERMAperluadadanpenerapannyaperlu dipastikan karena hak anak untuk didengar pendapatnyamerupakan hak dasar yang seharusnya diberikan dalam kesempatanapapun, terutama saat mengajukan dispensasi kawin karena anakitulah nantinya yang akan menjalani perkawinan. Sehingga, Hakimperlu memastikan secara mendalam dengan meminta asesmen dariahliatauprofesionalsepertiPsikologuntukmelihatkesiapananakini.


D Hakim dapat menggali informasi terkait dengan latarbelakang kondisi anak, kebutuhan anak, permasalahan-permasalahanyangdihadapianak,hak-hakapasajayangtelah didapatkan oleh anak dan hak-hak apa saja yangbelumterpenuhi.

D Misalnya, jika anak tidak bersekolah, hakim dapatmenanyakankepadaanakdanorang tuaalasanmengapaanaktidakbersekolah,apakahkarenakesulitanekonomi,letak geografis, kendala transportasi, kondisi lingkungan,anaktidakmampuuntukbersekolah,danalasanlainnya.

D Jika anak bekerja, Hakim dapat menanyakan apakahwaktudanupahbekerjanyatelahsesuaidenganketentuanyang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, apakah anak telah mendapatkankebutuhan dasar yang layak, bagaimana kondisi fisik danpsikisanak,danlainsebagainya.

KE

PE

NT

ING

AN

TE

RB

AIK

BA

GI

AN

AK


D Jika Hakim menemukan fakta-fakta yang menunjukkanbahwa terdapat kondisi-kondisi yang menyulitkan anak,Hakimdapatmenolakpermohonandispensasikawindemi

kepentingan terbaik anak. Contohnya, jika ditemukanbahwa ternyata calon suami tidak mempunyai pekerjaantetap atau upah yang diterima calon suami terlalu kecil,Hakimdapatmenjadikanhaltersebutsebagaidasaruntuk

tidakmengabulkanpermohonandispensasikawin.

D Contoh lainnya,jikacalonistriternyatapernahmendapatkankekerasandaricalonsuami,makaditolaknyapermohonandispensasi kawin merupakan solusi terbaik yang dapatdiberikan oleh Hakim untuk menghentikan siklus

kekerasanyangmungkinterjadipascaperkawinan.

6Suara Anak – Hak Anak Untuk Didengar Ketika Putusan tentang

Mereka Dibuat


D Anakmemilikihakuntukmenyatakandanmemberikanpendapatnyasecarabebastanpadiskriminasiapapun,termasukketikaanakberadadalampersidangan.63

Dengan didengarnya keterangan anak, Hakim dapat mengetahui

kondisiyangmelekatpadaanaksertakebutuhanapasajayangdapatdipenuhiuntuk anak.Padaakhirnya,Hakimdapatmemberikanputusan

yangadildenganmencantumkanperspektifanakdidalamnya.

63 Lihat Pasal 12 Konvensi Hak-hak Anak, Pasal 10 dan Pasal 24 UU No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindunganAnaksebagaimanatelahdiubahdenganUUNo.35Tahun2014tentangPerubahanUUNo.23Tahun2002tentangPerlindunganAnak


6.2 PERSYARATAN UNTUK MENDENGAR KEDUA BELAH PIHAK

(ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN DAN CALON PASANGANNYA)

D UUNo.16Tahun2019telahsecaraeksplisitmewajibkanpengadilanuntukmendengarkanketerangananaksebagaicalonmempelaidalamperkawinan.64 Hal ini dilakukan dengan didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, yang telahdijamin dalam Konvensi Hak-hak Anak dan UU No. 35 Tahun 2014tentangPerubahanAtasUUNo.23Tahun2002tentangPerlindunganAnak, yang menyatakan anak mempunyai hak untuk memberikanpendapatnyasecarabebas.65

D Dengan didengarkannya keterangan anak dalam permohonandispensasikawin,makaHakimdapatmengetahuikondisi-kondisianakuntuk dijadikan sebagai pertimbangan Hakim dalam

menjatuhkanpenetapandispensasikawin.

D Keterangan anak tersebut juga dapat menambahpemahamanHakimterhadapkebutuhan

sertapermasalahan-permasalahanyang sesungguhnya dihadapioleh anak, karena terkadang haltersebut tidak dapat diperolehHakim hanya dari keterangan orang

tua dari anak saja. Keterangan anakjuga dapat diperkuat dengan bukti-buktilain, misalnya dengan hasil visum et repertumdan/atau visum et psikiatrikum, hasil asesmenlembaga perlindungan anak, dan bahkan jugadapatmenghadirkanahlidipersidangan.66

64

65

66

Ibid,Pasal7ayat(3)UUNo.1Tahun1974sebagaimanadiubahdenganUUNo.16Tahun2019

Lihat Pasal 12 Konvensi Hak-hak Anak, Pasal 10 dan Pasal 24 UU No. 35 Tahun 2014 tentang

PerubahanatasUUNo.23Tahun2002tentangPerlindunganAnak.

Pasal15PERMANo.5Tahun2019tentangPedomanMengadiliPerkaraDispensasiKawin.


STUDI KASUS 6: TITIN DAN MASA MUDANYA

Titin,gadiskelas3SMPasalPidie,Aceh,sebenarnyabercita-citasebagaiguru.Namun,keduaorangtuanya,Todi&Maria,memintanyamenikah.Ia sebenarnya siswa yang cukup berprestasi di sekolahnya, bahkansebentar lagi ia lulus sekolah. Orang tuanya hendak menikahkannyadengan seorang lelaki berusia 38 tahun bernama Alex, asal MutiaraTimur. Alex dianggap sudah mapan karena telah memiliki pekerjaantetapdansebuahrumah,sehinggaorangtuaTitinberharapperkawinantersebut akan meringankan beban ekonomi mereka yang selama inijadibiangpercekcokan.

Orang tua Titin meminta Kepala Desa untuk mengurusadministrasi perkawinan dan Kepala Desa membawa Titin ke KantorUrusanAgama (KUA) setempat. Tetapi, Kepala KUA menolak karenausia Titin belum memenuhi syarat. Lalu mereka bersama-samadatang ke Mahkamah Syar’iyah untuk meminta dispensasi kawin.Tetapi, calon suami sering tidak hadir sehingga permohonan tidakdikabulkan. Syukurnya, rencana perkawinan dibatalkan dan Titinkembali menikmati masa mudanya. Setelah 2 tahun berlalu, Titinyang berusia 17 tahun diminta kembali oleh orang tuanya untukmenikah.Kaliiniiasetujukarenaiamenyukailaki-lakitersebut.

Kasus Titin ini terjadi setelah dikeluarkannya PERMA No. 5 Tahun2019, sehingga dapat dilihat bahwa ketika pihak calon suami tidakhadir,pengadilanmemutuskanuntuktidakmengabulkanpermohonandispensasikawin.Pasal10ayat (6)PERMAtersebutmengaturapabilapihak-pihak terkait tidak dapat hadir, maka permohonan dispensasikawin tidak dapat diterima. Aturan ini diperlukan untuk memastikanbahwa setiap calon mempelai dan pasangannya yang mengajukanpermohonan dispensasi kawin harus didengar keterangannya agardapatdiketahuilatarbelakangdankeadaanyangsesungguhnyadalampengajuandispensasikawin.



D Hakim dapat menanyakan beberapa pertanyaan kepadaanak sebagai calon mempelai, misalnya, pertanyaanmengenai apakah anak telah sepakat untuk mengajukanpermohonan dispensasi kawin, atas dasar apa anakmengajukan dispensasi kawin, apakah ada

riwayat kekerasan yang dialami anak, apakah anakberada dalam kondisi rentan, bagaimana riwayatpendidikan anak,apakahanaktelahmampusecarafisik,psikis dan ekonomi untuk membangun rumah tangga,apakah anak telah mendapatkan pendidikan seks usiadini, dan pertanyaan-pertanyaan terkait lainnya. Jikacalon suami bekerja, dapat ditanyakan mengenaipekerjaannya, apakah penghasilan calon suami cukupuntuk menghidupi istri dan anak-anaknyakelak.

D Hakim juga dapat menanyakan apakah calon suamipernah melakukan kekerasan, mempunyai relasi kuasa

terhadapcalonistri,danlainsebagainya.

D Untukcalonistri,Hakimdapatmenanyakanapakahcalonistri pernah mendapatkan kekerasan dari calon suami,beradadalamtekananatautidak,bagaimanakondisifisikdan psikisnya, apakah calon istri juga bekerja atau tidak,bagaimana keadaan lingkungan sosialnya, apakahcalon istri telah memberikan persetujuan yang

sesungguhnya untuk menikah dengan calon suami danlainsebagainya.

HA

K A

NA

K U

NT

UK

DID

EN

GA

R


B. KERANGKA HUKUM PERKAWINAN ANAK1. UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019

21 tahunUsiasahuntukmenikah

(Pasal6ayat(2)UUPerkawinan)

19 tahun 19 tahun

Dapatmenikahdenganizinorang tua(Pasal7ayat(1)UUPerkawinan)

Orang tuamengajukanpermohonandispensasikawinkepengadilan(Pasal7ayat(2)

UUPerkawinan)

di bawah 19 tahun

Dengan dispensasi kawin, tidak ada batas usia minimal pernikahan

Pada tanggal 13 Desember 2018, Mahkamah Konstitusi (MK)mengeluarkanPutusanNomor:22/PUU-XV/2017,yangdimohonkanolehtigaperempuanyangdinikahisaatmerekabelummemenuhiusiasahmenikah.

MK memutuskan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak konsisten dengan prinsip non-diskriminasi,Undang-Undang Dasar 1945 dan memberi jangka waktu palinglambattigatahunpadapihaklegislatoruntukmengamandemenUUPerkawinan.

Pada bulan Oktober 2019,UUNo.16Tahun2019tentangPerubahanUUNo.1Tahun1974tentangUUPerkawinandiberlakukan.UUbaruinimenaikkanbatasusiaperkawinanmenjadi19tahununtuklaki-lakidanperempuan.

DengandiberlakukannyaUUNo.16Tahun2019,diperkirakan jumlah permohonan dispensasi kawin yang melibatkan anak perempuan ke pengadilan akan meningkat.


KetentuanPasal7UUPerkawinandiubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur19(sembilanbelas)tahun.

2. Dalamhalterjadipenyimpanganterhadapketentuanumursebagaimana dimaksudpadaayat(1),orang tuapihakpriadan/atauorang tuapihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan

sangatmendesakdisertaibukti-buktipendukungyangcukup.3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai

yangakanmelangsungkanperkawinan.

4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang

tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)

dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi

ketentuansebagaimanadimaksuddalamPasal6ayat(6).

Selama 20 tahun terakhir, jumlah perkawinan antar umat Islam yangterdaftar di Kementerian Agama tetap konstan jumlahnya sekitar 2 juta

perkawinan per tahun. Namun, dalam kurun waktu tersebut, populasi diIndonesia telah meningkat sebesar 27% dari 209 juta pada tahun 1999menjadi 265 juta pada tahun 2018.67 Hal ini berarti terdapat kesenjanganyang semakin luas antara perkawinan yang dicatat dengan perkawinanyangtidakdicatatdiIndonesia.

67 Olahan penulis dari data World Bank (2018) dan angka perkawinan yang tercatat di BadanPeradilanAgama


Gambar11.AngkaPencacatanPerkawinanDibandingkanPopulasiMasyarakatIndonesia

PENGALAMAN TIGA PEREMPUAN PEMOHON JUDICIAL REVIEW UU PERKAWINAN

IbuEndangdariIndramayumenikahpadausia14tahundenganseorangpria berusia 37 tahun. Situasi ekonomi keluarga disebutkan sebagaialasanutamaperkawinanitu.MahkamahKonstitusimendengarbahwasebagaikonsekuensidariperkawinantersebut,IbuEndangputussekolahpadatahunkeduasekolahmenengahpertama.Setelahmenikah,iapunterusmenjalanikehidupanyangditandaiolehkemiskinankarenatidakmenyelesaikanpendidikannya.Akibatperkawinandiusiaanaktersebut,IbuEndangjugamenderitakomplikasikesehatan.

IbuMaryantidariBengkuluTengahmenikahdiusia14 tahundenganlaki-laki berusia 33 tahun. Keadaan ekonomi keluarga menjadi latarbelakang perkawinan mereka yaitu keluarga Ibu Maryanti berhutangpadacalonpengantin laki-laki.Akibatperkawinananak, IbuMaryantitidak menyelesaikan pendidikan dasarnya dan mengalami beberapakalikeguguran.

Ibu Rasminah dari Indramayu menikah saat berusia 13 tahun denganseorang laki-laki berusia 25 tahun. Faktor ekonomi keluarga disebutsebagaialasanutamaperkawinanini.IbuRasminahtidakmenyelesaikanujianakhirpendidikandasarakibatkeadaanekonomikeluarganya itu.Ia melahirkan anak pertama pada usia 14 tahun dan kini telahmenikah empat kali, dua kali perkawinandi antaranya dilakukan

..

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. . . .

. ..

..

.

.

.

.

. .

. .

.


saat usianya masih belia. Mahkamah Konstitusi mendengar bahwaseluruhperkawinanIbuRasminahterjadiakibatalasanekonomi.Padawawancarabaru-baruini,IbuRasminahberceritatentangperasaannyasaatpertamakalimenikahdiusia13tahun:

‘Mimpi saya hanyalah bersekolah dan bermain, tapi tidak bisa. Saya harus menikah dan mengurus anak’, katanya. ‘Anda tidak akan bisa membayangkan bagaimana rasanya bagi saya. Saya masih ingat Ibu saya berkata bahwa saya sudah tidak lagi duduk di SD, dan harus menikah, supaya ada yang menjamin bahwa saya diberi makan, dan bisa menyediakan makanan. Pertama kali saya bertemu [mantan suami saya] adalah di kondangan tetangga, mereka menunjuk ke arah dia, dan menyuruh saya untuk ikut dengan dia.

Pengalaman tiga perempuan ini kemudian melatarbelakangi adanyaperubahan UU No. 1 Tahun 1974 yaitu dengan menaikkan danmenyamakanbatasusiaminimumperkawinanmenjadi19tahununtukanakperempuandanlaki-laki,yangkemudianterteradalamUUNo.16Tahun2019.

2. PERMA NO. 5 TAHUN 2019 TENTANGPEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

D Mahkamah Agung RI pada tanggal 21 November 2019 telahmenerbitkanPERMANo.5Tahun2019tentangPedomanMengadiliPermohonanDispensasiKawinuntukmemberikanpayunghukumterhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin yangsampai sejauh ini belum diatur secara jelas dalam peraturanperundang-undangan. Dalam pertimbangannya, PERMA inimenyebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karuniaTuhanyangmemilikiharkatdanmartabatsebagaimanusiadanmemilikihakyangsamauntuktumbuhdanberkembang.

D PERMA ini juga didasarkan pada Konvensi Hak Anak yangmenegaskan bahwa semua tindakan terhadap anak harusdilaksanakanberdasarkankepentinganterbaikbagianak.


D Secara umum, PERMA inimengatur tentang bagaimanaprosespemeriksaanpermohonandispensasi kawin di pengadilan,mulaidariruanglingkuppersyaratanadministrasi, pemeriksaan permo-honan,hal-halyangharusdilakukandan dipertimbangkan oleh Hakim,hingga kriteria Hakim yang dapat

mengadiliperkaradispensasikawin.

D

D

Pada pemeriksaan perkara dipensasi kawin, Hakim harus memberikan nasihat-nasihat terlebih dahulu kepada para pihak sebelum memberikan penetapan, yaitu nasihat yang terkaitdengan risiko perkawinan, seperti kemungkinan terhentinyapendidikananak,kesehatanreproduksi,dampakekonomi,sosial,danpsikologisanakdanpotensiKekerasandalamRumahTangga(KDRT).68

Hakim juga harus mendengarkan keterangan anak dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, di mana hal ini jugabersesuaian dengan Pasal 7 ayat (3) UU Perkawinan yangmenyatakan Pengadilan wajib mendengarkan keterangan dari

kedua calon mempelai.69 Keterangan anak tersebut juga dapatdiberikan tanpa kehadiran orang tua, dan melalui

pemeriksaankomunikasiaudiovisualjarakjauh.70

PERMA ini mengatur bahwa Hakim mengidentifikasi beberapahal ketika menangani perkara dispensasi kawin,seperti apakah anak mengetahui rencana perkawinan yang diajukan, kondisi

68

69

70

PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasiKawin, Pasal 12 ayat (1) dan (2)

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (3)

PERMA No. 5 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 15 huruf a dan b.


psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak, serta mengidentifikasi apakah ada paksaan terhadap anak/keluarga dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin.71

D Hakim juga menyarankan agar anak didampingi oleh pen-damping/penerjemah, meminta rekomendasi dari Psikolog,Tenaga Medis, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).72

STUDI KASUS 3: ANAK-ANAK SEBAGAI PEMOHON DISPENSASI KAWIN73

DP yang berusia 18 tahun, sebagai Pemohon I, bersama AP yangberusia 16 tahun, sebagai Pemohon II dan merupakan pacar DP, mengajukan permohonan dispensasi kawin dan penetapan wali nikah ke Pengadilan Agama Manado. Para Pemohonmengajukandispensasidengan alasan AP sudah hamil 3 bulan dan membutuhkan walikarenaayahAPtelahpindah agama. Melalui permohonan, diketahuibahwa hubungan keduanya sudah lebih dari 3 tahun. Melaluipemeriksaan, baru diketahui bahwa ibu Pemohon II belummengizinkan,sedangkan ayahPemohonIIsudahmengizinkan.

Kedua anak telah dihadirkan di persidangan dan Pemohon Imenyatakan bahwa ia telah bekerja dengan penghasilanperbulansebesar1,7jutarupiah. Lalu, Pemohon II juga membenarkanbahwa iatelah hamil dan tidak ada paksaan dari siapa pun untukmenikah.Ia pun membenarkan bahwa ayahnya tidak dapat menjadi wali.Dalam persidangan, Pemohon I didampingi ayah kandungnya sertaayah Pemohon II. Keduanya menyatakan bahwa mereka mendukungperkawinan anaknya dan siap untuk membimbing anak tersebut.Selain itu, ibu kandung Pemohon I dan ibu tiri Pemohon II menjadisaksi untuk menjelaskan adanya perkawinan antara para Pemohon.Dalam pertimbangannya, majelis mengurai masalah wali bagi

71

72

73

Ibid.,Pasal13.

Ibid,Pasal15hurufc,d,e.

PutusanNo.02/Pdt.P/2016/PA.MdodiaksesdiDirektoriPutusanMahkamahAgungwww.putusan3.

mahkamahagung.go.id


Pemohon II, beserta dasar hukum penunjukan wali nasab. MajelismengabulkanpermohonandispensasikawinsertamenunjukpegawaipencatatnikahKUATumintingsebagaiwalinikahPemohonII.

Kasus ini menunjukkan masih adanya praktek pengajuan dispensasikawinyangdilakukanolehanakitusendiri,bukanolehorangtuanya.Padahalhal inisudahdiaturbahkandiUUNo.1Tahun1974tentangPerkawinan bahwa dispensasi kawin diajukan oleh kedua orang tuacalon mempelai. Meskipun kasus ini terjadi sebelum adanya PERMANo.5Tahun2019,halinikemudianjugadiaturdalamPERMAtersebutbahwapengajuandispensasikawindilakukanolehorangtuasertaharusdihadiriolehanak,danapabilahaltersebuttidakdilakukan,permohonandispensasikawindikembalikanatautidakdikabulkan.Aturaniniperluuntuk memastikan bahwa pendapat orang tua didengarkan dan jugapendapat anak, sehingga dapat diketahui lebih mendalam mengenailatarbelakangperkawinandankondisianakitusendiri.

D PERMAinimenyebutkankriteria Hakim yang dapat mengadili

permohonan dispensasi kawin. Adapun kriteria tersebut yaituharussudahmemilikiSuratKeputusanKetuaMahkamahAgungsebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbinganteknistentangPerempuanBerhadapandenganHukum(PBH),ataubersertifikat SPPA atau berpengalaman mengadili permohonandispensasikawin.74

D PERMA ini juga mengatur jika Pemohon tidak mampu untuk membayar biaya perkara, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (prodeo).75

3. STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

D Pada bulan Februari 2020, PemerintahIndonesia meluncurkan Strategi NasionalPencegahanPerkawinanAnak(STRANASPPA)

74

75

PERMA No. 5 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal20hurufaIbid, Pasal9


yangbertujuanuntukmengurangiperkawinananakhingga6,9%pada tahun 2030, dari 11% perempuan usia 20-24 tahun yangmenikahsebelumusia18tahun.76

D STRANAS PPA memiliki lima strategi utama, di mana strategikeempat berfokus pada penguatan regulasi dan kelembagaan.MahkamahAgungRIadalahsalahsatudarisejumlahpemangkukepentinganyangmerupakanbagianintegraldariimplementasiSTRANASPPA.77

Gambar11.StrategiNasionaldanPrinsipPencegahanPerkawinanAnak(KPPPA,2020)

03

05

04AksesibilitasdanPerluasanLayanan

PenguatanKoordinasiPemangkuKepentingan

PenguatanRegulasidanKelembagaan

Tujuan:

- Menjaminanakmendapatlayanandasarkomprehensifuntukkesejahteraananakterkaitpemenuhanhakdanperlindungananak

Tujuan:

- Meningkatkansinergidankonvergensiupayapencegahanperkawinananak.

Tujuan:

- Menjaminpelaksanaandanpenegakanregulasiterkaitpencegahanperkawinananak.

- Meningkatkankapasitasdanoptimalisasitatakelolakelembagaan(peningkatankapasitasAPHdanKUA)

01 02Optimalisasi Kapasitas Anak LingkunganyangMendukungPencegahanPerkawinanAnak

Tujuan:

- Memastikananakmemilikiresiliensidanmampumenjadiagenperubahan

Tujuan:

- Membangunnilai,normadancarapandangyangmencegahperkawinananak

STRATEGI UTAMA

76

77

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak(Jakarta:Bappenas,2020),hlm.45

Ibid,hlm.35-37


PRINSIP UTAMA

KonvensiHakAnak:

- Nondiskriminatif- Kepentinganterbaikbagianak- Partisipasianak- Hakuntukhidupdantumbuh

kembangsecaramaksimal

PrinsipPerlindunganAnak

Menggunakanperspektifmulti-disiplindanjugaberbagaibidang/sektor

Multi-sektor

Befokuspadapenguatanupayayangsudahadadanmemunculkaninovasidalammenutupgapyangada

Debottle- necking Strategy

- Mengedepankankesetaraangender.

- Menggunakanperspektifyangsensitifgender

- Memberikanpengakuanbahwaketimpangan genderadalahsalahsatufaktorpendukungperkawinananaksehinggaintervensiakanmemperhatikankondisiini

KesetaraanGender

MelibatkanK/LpemerintahdiseluruhtingkatanOMS,MitraPembangunan,KelompokRemaja,danDuniaUsaha.Memberikan kesempatan seluasnya bagi para pemangku kepentingan

Partisipatoris

Menggunakandata dan kajian terkinidalammenyusunSTRANASsertamengedepankanperspektifmulti-disiplindidalamdokumen

- Targetpencegahanperkawinananakdijelaskandandisusunbesertadengansistempemantauandanevaluasisecaraberkala.

- Mendorong kolaborasiupayauntukefisiensiprogramdananggaran

THIS(Tematik,Holistik,Integratif,Spasial)

Efektif,Efisien,TerukurdanBerkelanjutan

CONTOH PRAKTIK BAIK KEBIJAKAN PERKAWINAN ANAK

DalamPERMANo.5Tahun2019telahdisebutkanbahwaHakimdalammemeriksaperkaradispensasikawindapatmemintarekomendasidariPsikolog, Tenaga Medis, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, UPTD PPA,danKPAI.Keterlibatanlembagaterkaitanaktersebutdiadopsi dari beberapa peraturan daerah yang memiliki semangatpencegahan perkawinan anak, seperti Peraturan Bupati Kulon ProgoNo. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.Aturan tersebut mengatur tentang segala upaya pencegahanperkawinan anak, penguatan kelembagaan, upaya pendampingan,pemberdayaan,layananpengaduan,danlainsebagainya.

Terkait dengan upaya pencegahan perkawinan anak, salah satuyang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan partisipasimasyarakat dengan lembaga terkait sepertiUPTD PPA.UPTD PPA


adalah lembaga fungsional yang menyelenggarakan pelayananterpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindakkekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yangmemerlukanpenangananmedis,konselingpsikologis,bantuanhukum,pemulangan dan reintegrasi. UPTD PPA dapat melakukan asesmenmaupun layanan konseling kepada anak terkait dengan kondisidan kesiapan untuk memulai rumah tangga, baik dari segi fisik,psikis, maupun ekonomi. Hasil dari asesmen/konseling tersebutnantinya dapat digunakan oleh Hakim dalam menentukan apakahpermohonandispensasikawinyangdiajukanlayakuntukdiberikan.

Aturan tersebut kemudian diterapkan dalam beberapa penetapandispensasi kawin, seperti salah satunya di Pengadilan Agama Wates.Majelis hakim Pengadilan Agama Wates dalam beberapa penetapannyatelah menggunakan surat rekomendasi dari UPTD PPA sebagai salahsatu pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasikawin,di mana rekomendasi tersebut didapatkan dari hasil konselinganak.

Praktek baik juga ditunjukkan dari adanya kesepakatan/MoU antaraUPTD PPA dengan Pengadilan Agama dalam rangkapencegahan perkawinan anak di kota Bone, Sulawesi Selatan.UPTD PPA Bone memiliki hubungan kerjasama yang baik denganPengadilan Agama serta kerap melakukan asesmen terhadap anakserta memberi rekomendasi terkait perkawinan anak. Melaluikomunikasi dan koordinasi yang dijaga dengan baik denganPengadilan Agama, angka dispensasi kawin yang ditolak disebutkanmeningkathinggamencapai100kasus.

Selain Kulon Progo, beberapa daerah juga memiliki aturanmengenai pencegahan perkawinan anak di antaranya, PeraturanWalikota Yogyakarta No. 7 Tahun 2019 tentang PencegahanPerkawinan Anak, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan No. 9 Tahun2018 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, PeraturanBupati Tangerang No. 78 Tahun 2017 tentang PencegahanPerkawinan pada Usia Anak, Peraturan Bupati Bojonegoro No. 39Tahun 2016, Surat EdaranGubernur NTB Nomor 150/1138/Kum/2014tentang Pendewasaan Usia Perkawinan, Instruksi Gubernur SulawesiSelatan No. 1 Tahun 2017 tentang Stop Perkawinan Anak diSulawesi Selatan, hingga Peraturan Desa Pencegahan PerkawinanAnak diDesaBialo,KabupatenBulukumba,SulawesiSelatan.


4. PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILIPEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

D MahkamahAgungRIpadatanggal11Juli2017telahmenerbitkanPeraturanMahkamahAgungNo.3Tahun2019tentangPedomanMengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum(PERMANo.3/2017).

D PERMA ini diterbitkan dengan tujuan sebagaiperlindungan hukum bagi perempuan yangberhadapan dengan hukum sebagaibentuk kewajiban negara untukmemastikan bahwa perempuanmemilikiaksesterhadapkeadilandanbebasdaridiskriminasidalamsistemperadilan.

D PERMAinijugabertujuanagarHakimdalammeng-

adiliperkaraperempuanberhadapandenganhukummenerapkanasaskeadilan,persamaandihadapanhukum,nondiskriminasi,kesetaraangender,kemanfaatan,dankepastianhukum78

D PERMA ini dapat menjadi pedoman bagi Hakimdalam mengidentifikasi situasi perlakuanyang tidak setara sehingga mengakibatkandiskriminasi terhadap perempuan danmenjamin hak perempuan terhadap aksesyangsetaradalammemperolehkeadilan79

78

79

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun2017,Pasal2hurufa

Ibid., Pasal2hurufbdanc


D PERMAinimencakupberbagaiaspekperlindungansepertiagarHakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan

mengenai ketidaksetaraan status sosial, relasi kuasa, danperlindungan hukum yang dimiliki antara PBH denganlawannya. Selain itu, Hakim agar mempertimbangkan dampak

psikis, riwayat kekerasan, ketidakberdayaan fisik dan psikiskorban serta ada/tidaknya diskriminasidalammengadiliPBH80

D Dalam PERMA ini juga diatur mengenai bagaimana Hakimharus bersikap dan tidak boleh bersikap di dalam persidanganPBH. Seperti contohnya, Hakim tidak boleh menunjukkansikap atau mengeluarkan pernyataan yang mengandungstereotip gender, merendahkan, menyalahkan dan/ataumengintimidasi PBH. Hakim juga tidak boleh menggunakankebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnyamaupun menggunakan penafsiran ahli yang bias genderuntuk membenarkan adanya diskriminasi.81 Hakim pun tidakdiperbolehkan untuk bertanya mengenai latar belakangseksualitas korban dan menjadikannya pertimbangan sebagaidasar untuk membebaskan atau meringankan hukumanpelaku.82 Serta apabila ada pihak lain yang melakukannya,

Hakim harus mencegah/menegur pihaktersebut83.

D PERMA inijugamengaturbagaimanaHakimharusmengidentifikasikebutuhanPBHsepertikebutuhanakanpendamping,pemulihandanpemeriksaanaudiovisual/jarakjauh.84

80 Ibid.,Pasal4

81 Ibid.,Pasal5hurufa,bdand

82 Ibid.,Pasal5hurufc

83 Ibid.,Pasal7

84 Ibid.,Pasal8,9dan10

56

BAB 3

PENANGANAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DENGAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

57

PERMASALAHAN 1: PEMERIKSAAN KEDUDUKAN

HUKUM PEMOHON

1. Hakim memastikan identitas Pemohon atau Pihak yang mengajukanpermohonandispensasikawin(Pasal 6 PERMA No. 5 Tahun 2019)

Orangtua,jikaorangtuamasihadadandapathadira. Keduaorangtuab. HanyaAyahc. HanyaIbuOrangtuayangmemilikikuasaasuh(jikaorangtuabercerai)Walianak(jikakeduaorangtuameninggal)Pemegangsuratkuasadariorang tua/walianak (jikaorang tua

berhalanganhadir)

Jika anak mengajukan untuk dirinya sendiri, maka:

a. Hakim menyatakan bahwa permohonan dispensasi bataldemi hukumjikaanakmasihmengajukanuntukdirinyasendiri.Karena anak dianggap cakap hukum apabila sudah berusia21 tahun (Pasal 6 PERMA No. 5 Tahun 2019; Pasal 330 dan 1331 KUHPerdata; Pasal 98 ayat 1 KHI).

2. Panitera memastikan identitas anak dan pasangannya yang diajukan

permohonan.Jika kedua calon pengantin adalah anak, maka Hakim melalui

Paniteramemerintahkanagarpermohonandiajukanuntukmasing-masinganakdandiajukankePengadilanyangsama dan diperiksa oleh hakim tunggal yang sama juga sesuaidomisili salahsatuorangtua/walianak(Pasal 8 PERMA No. 5 Tahun 2019).

PROSEDUR

58

3. PaniteramemastikanidentitasPemohondenganmelakukanidentifikasi

melaluichecklisttentangagamaanakdanPemohon

Jika anak dan orang tua (pemohon) berbeda agama, maka:

a. Hakim memberitahukan ke Pemohon untuk mendaftar ke pe-ngadilansesuaidenganagamaanak(Pasal7PERMANo.5Tahun

2019).b. Jika permohonan telah diajukan ke pengadilan sesuai dengan

agamaanak,makaprosesdilanjutkanc. Hakim tetap menghadirkan orang tua/wali untuk menggali ke-

terangantentangperkawinananakd. Hakim tetap menghadirkan anak dan calon pengantin di

pengadilan

4. Paniteramemastikankelengkapandokumenpermohonan(Pasal5ayat(1) PERMANo.5Tahun2019)

Suratpermohonan

KTPorangtua/wali Aktakelahiran Ijazahpendidikanterakhiranakdan/atausuratketerangan masih sekolahdarisekolahanak KartuKeluarga KTP/kartuidentitasanak/aktakelahirancalonsuami/istri KartuPelajar SuratKematian**jikaorangtuatelahmeninggaldunia

5. Jikadokumendiatastidakada,makaPaniteramemastikankelengkapandokumen pendukung lainnya yang dapat menjelaskan identitas danhubungananakdenganPemohon(Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 5 Tahun2019)

KartuBPJSSuratketerangandomisilidariCamat/KepalaDesa/LurahLainnya:___________________

(Pemohon)

P

P

59

6. Jikadokumenyangdiajukankurang,maka:

a. DapatjugadidukungsuratkenalahirdariBidan,didukungdenganKartuKeluargaatauIjazah

b. Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melengkapidokumen yang belum lengkap

PERMASALAHAN 2: AKSES PEMBEBASAN BIAYA PERKARA

Langkah-langkah Pengajuan Pembebasan Biaya Perkara Pasal 9 PERMA No. 1/2014

2. Paniteramemeriksakelayakanpembebasanbiayaperkaradanketersediaananggaranpengadilan.JikaanggaranMAtidaktersedia,makakasustersebutdapatdidaftarkansebagaikasusprodeomurni.

1. PengajuantertulisdariPemohon/Termohonsebelumsidangpertama

4a. Jikaditerima,PemohonmenerimaSuratPenetapanLayananPembebasanBiayaPerkara

4b. Jikaditolak,prosesberperkaradilaksanakansepertibiasanya

3. KetuaPengadilanberwenangmelakukanpemeriksaandokumentersebutberdasarkanpertimbanganPanitera

60

1. Memberikan informasi kepada para pihak tentangpembebasan biaya perkara kepada ketua pengadilanuntuk pembebasan biaya perkara sesuai dengansyarat yang berlaku yang selanjutnya akan diberikankepadaPanitera(Pasal 5 dan 9 PERMA No. 1 Tahun 2014)

2. Memberikan formulir permohonan pembebasanbiaya perkara(Pasal 32 ayat (4) PERMA No.1 Tahun 2014)

Peran Posbakum Pengadilan dalam Pembebasan Biaya Perkara

Posbakum dapat menjadi salah satu sumber informasi ataupengajuanpembebasanbiayaperkaradengancara:

Jika Pemohon Mengajukan Pembebasan Biaya Perkara/Prodeo

1. Panitera memeriksa, apakah Pemohon termasuk dalam Basis DataTerpadu Daftar Penduduk Miskin yang dikeluarkan oleh TNP2K.

AdaTidakada

2. Jika identitas Pemohon tidak ada dalam Basis Data Terpadu DaftarPenduduk Miskin tersebut, Panitera mengecek apakahPemohon memiliki salahsatudarisuratketerangandibawahini:(Pasal 7 ayat (2), PERMA No. 1 Tahun 2014)

KartuKeluargaMiskin(KKM)KartuJaminanKesehatanMasyarakat(JAMKEMAS)KartuBerasMiskin(Raskin)KartuProgramKeluargaHarapan(PKH)

PROSEDUR

61

KartuBantuanLangsungTunai(BLT)KartuPerlindunganSosial(KPS)SuratKeterangantidakmampuyangdikeluarkanolehKepalaDesa/

Lurah/KepalaWilayahsetempat

3. Panitera/Sekretaris memastikan ketersediaan anggaran di MahkamahAgung untuk pemberian layanan pembebasan biaya perkara(Pasal 9 PERMA No. 1 Tahun 2014)atauapakahkasusiniterdaftarsebagaikasusprodeo murni.

4. Ketua Pengadilan berwenang untuk menentukan pemberianlayanan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampuberdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris denganmenggunakan anggaran Mahkamah Agung, Pengadilan atau pihak

lain(Pasal 9, PERMA No. 1 Tahun 2014).

5. Penanganan permohonan berperkara secara prodeo murni dapatdilakukan dengan:

a. KetuaPengadilanAgamamenunjukHakim;b. Saat persidangan di tingkat pertama, permohonan pembebasan

biayaperkaradisampaikanpadawaktumenyampaikanjawaban

atasgugatanPenggugat/Pemohon;c. Hakim memberikan kesempatan bagi pihak lawan

untuk menanggapipermohonan;d. Hakim membuat Putusan Sela yang mengabulkan atau

tidak mengabulkanpermohonanberperkarasecaraprodeo.

62

PERMASALAHAN 3: DATA USIA DAN JENIS KELAMIN ANAK

Usiarata-rataanakperempuandalamperkaradispensasikawinadalah14,5tahun

danusiarata-rataanaklaki-lakidalamperkaradispensasikawinadalah16,5tahun

USIA ANAK DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN

14,5tahun

16,5tahun

PenelitianAnalisisPutusanmenemukanbahwa35%permohonanyangdiajukanolehorangtuaadalah

untukanakperempuandan65%untukanaklaki-laki

(AIPJ2, Analisis Putusan Perkara Dispensasi, 2018)

1. Hakim memeriksa jenis kelamin anak dalam permohonan dispensasikawin:

PerempuanLaki-laki

2. Hakim memeriksa usia anak dalam permohonan dispensasi kawindenganmemperhatikan:a. Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perem-

puan sudah mencapaiumur19(sembilanbelas)tahun(Pasal 1ayat (5) PERMA No. 5 Tahun 2019).

PROSEDUR

63

b. DispensasikawinadalahpemberianizinkawinolehPengadilankepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untukmelangsungkan perkawinan (Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan).

Usia anak:..........tahun

3. Hakim memastikan usia anak yang diajukan permohonan melaluidokumenaktakelahiran

AdaTidakada

4. Jikatidakadaaktakelahiran,Hakimmenggunakandokumenlainnyayangdapatmenjelaskantentangidentitasdanstatuspendidikananakseperti:(Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 5 Tahun 2019)

Ijazahpendidikanterakhiranak/suratketeranganmasihsekolahdarisekolahanak

KartuKeluarga

5. Jika tidak ada dokumen di atas,makaHakimmemintaagarorangtuadanCatatanSipilsetempatmembantuanaktersebutuntukmendapatkanAkta Kelahiran.Jikaterlalusulit,Hakimmemutuskanuntukmenerima

dokumenlain.6. Jika tidak terpenuhi seluruh syarat dokumennya, maka Hakim

memerintahkanPaniteraagarberkasdikembalikankePemohonuntuk

dilengkapi.

64

PERMASALAHAN 4: SUBJEK KASUS – ANAK DENGAN DISABILITAS

Hanya1dari1000putusandispensasikawinyangmerujukpadapenyandangdisabilitas.Meskipundemikian,SurveiPendudukAntarSensus(SUPAS)yangdilaksanakanoleh

BadanPusatStatistik(BPS)tahun2015menemukanbahwa8,56%populasiIndonesiahidupdengan

disabilitas,sementaraWorldHealthOrganization(WHO)memperkirakanbahwadiseluruhduniasekitar15%

perempuan,laki-lakidananak-anakhidup dengandisabilitas.

1. Pasal 12 dan 15 Konvensi tentang Hak PenyandangDisabilitas (CRPD) dan Pasal 12 dan 14 Konvensi Peng-hapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

2. Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 yang menjaminhak disabilitas meliputi hak hidup, bebas dari stigma,pendidikan,kesehatan,kesejahteraansosialkeagaaman,aksesibilitas, pelayanan publik hingga keadilan dan

perlindunganhukum.

3. Pasal 9 UU No. 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwapenyandang disabilitas memiliki hak keadilan dan

perlindunganhukumyangmeliputi:

a. Perlakuanyangsamadihadapanhukum;b. Diakuisebagaisubjekhukum;c. Atas perlindungan dari segala tekanan, kekeras-

an, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau peram-pasan/pengambilalihanhakmilik;dan sebagainya.

( AIPJ2, Analisis Putusan Perkara Dispensasi, 2018)

Dasar Hukum tentang Hak Layanan yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas:

65

4. Pasal 9 PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang PedomanMengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum mengatur apabila perempuan berhadapan dengan hukum mengalami hambatan fisik dan psikis, maka Hakim dapat menyarankan dan mengabulkan untuk menghadirkan pendamping.

TAHAP IDENTIFIKASI AWAL

1. Hakimmemeriksa,apakahanakyangdiajukanmemilikidisabilitas?

YaTidak

2. Jikaya,apakahjenisdisabilitasnya?

FisikSensorikIntelektualMentalGanda/Multi

3. Hakim memeriksa apakah Pemohon telah membawa PendampingDisabilitas?

YaTidak

PROSEDUR

5. Pasal 2 ayat (1) dan 4 ayat (1) PP No. 39 Tahun 2020tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan mengatur bahwa Lembaga Penegak Hukum wajib memberikan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.

66

4. Jikaya,Hakimmemeriksaapakahanakmembutuhkanlayananlanjutan?

YaTidak

5. Jika membutuhkan layanan lanjutan, Hakim memeriksa apa yangdibutuhkanolehanakPemohon:

PendampingPenerjemahPsikiaterBantuanhukum

6. Jika anak membutuhkan pendampingan, Hakim menyarankanagar anakdidampingi(Pasal 15 PERMA No. 5 Tahun 2019).

7. Jika anak membutuhkan Penerjemah, Hakim merujuk/memanggilorganisasi disabilitas setempat/lembaga penerjemah atau menun-juk keluargasebagaipenerjemah

8. Hakim meminta rekomendasi dari berbagai penyedia layanan untukmengetahuikondisianaksecarakomprehensif(Pasal 15 PERMA No. 5Tahun 2019).

TAHAP PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN

1. Jika anak dengan disabilitas, apakah anak mampu dihadirkan kepersidangan?

YaTidak

2. Jika tidak mampu, apaalasannya?

Hambatanfisik Hambatan psikologis

3. Jika anak tidak dapat dihadirkan di persidangan, Hakim mendengardanmemeriksaketeranganAnakmelaluipemeriksaanjarakjauhatauaudiovisual(Pasal 15 PERMA No. 5 Tahun 2019).

67

7 dari 10perkaradispensasikawinyang

dikabulkan,anakperempuantidakhamil

( AIPJ2, Analisis Putusan Perkara Dispensasi, 2018)

PERMASALAHAN 5: MASALAH KESEHATAN

REPRODUKSI

TAHAP IDENTIFIKASI AWAL

1. Apakahanakyangdiajukandispensasikawintelahhamil?

YaTidak

2. Jika ya, maka Hakim melakukan identifikasi kondisi dan kenutuhan anakdengancara:a. Menggaliterlebihdahulumengenaikondisipsikologis,kesehatan

dan kesiapan anak untuk melaksanakan perkawinan(Pasal 14 huruf b PERMA No. 5 Tahun 2019)

b. Meminta rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja So-sial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, UPTD PPA atau KPAI/KPAD dalam mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi anak (Pasal 15 dan 16 PERMA No. 5 Tahun 2019)

c. Hakim dapat juga meminta ke Dinas Kesehatan, UPTD PPA, ataupunrumahsakit untuk menjadi rujukan bagi orang tua yang akan menikahkan anaknya (Seperti pada Peraturan Bupati Kulon Progo No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Anak)

PROSEDUR

68

d. Hakim memastikan pemenuhan hak perempuan agar menda-patkan pelayanan kesehatan ibu untuk mencapai hidup sehatdan mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitassertamengurangiangkakematian ibu (Pasal 8 ayat 1 PP No. 61Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi)

TAHAP PENYUSUNAN PUTUSAN

1. Hakim merujuk pada Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 bahwa

terdapat pertimbangan-pertimbangan risiko medis terhadap perka-winananakyaitu,di antaranya:

a. Risikopersainganantarajaninyangdikandungdenganibudalammemperebutkannutrisi,terutamajugadalamperebutanoksigen

yangdapatberisikokematianbagibayidanibu;b. Risikogagalmenyusui,yangakanmenyebabkanrisikoberbagai

penyakitpadaibu,sepertikankerpayudara,kankerindungtelur,

kankerrahimdansetidaknyaempatpenyakitdegeneratiflainnya;c. Risikokerusakanjalanlahirpascapersalinanberupaterbentuknya

lubang-lubang di vagina, serta mungkin terbaliknya rahim, dan

depresipascapersalinan;d. 60% ibu yang berusia kurang dari 19 tahun juga berisiko

lebih tinggi memiliki bayi yang mengalami kematian sebelumbayinyaberusia 1 tahun. Jika bayi bertahan di tahun pertama,28% berisiko lebih tinggi untuk meninggal sebelum mencapai

usia5tahun.

2. Hakim juga merujuk kepada data Survei Demografi dan KesehatanIndonesia(SDKI)padatahun2012,risikokematianpadaibudibawahusia 20 tahun jauh lebih tinggi dibanding pada ibu usia 20-39 tahun.Sehingga, dapat dikatakan bahwa kehamilan bukanlah satu-satunyaalasanyangmendesakuntukmengawinkananak,justrulebihmendesakuntukmenyediakanlayanankesehatanprakehamilan,saatkehamilan

danpascakehamilanbagianakyangmenjadiibu.

69

PERMASALAHAN 6: MASALAH PENDIDIKAN BAGI ANAK

1. Konvensi Hak Anak Pasal 28 Angka 1 dan Pasal 29bahwanegara-negara peserta perlu mengakui hak anak ataspendidikandanmewujudkanhakinisecarabertahapdan

berdasarkankesempatanyangsama.

2. UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) yangmenyebutkanbahwasetiap orang berhak mengembangkan diri melaluipemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkanpendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmupengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demimeningkatkankualitashidupnyadandemikesejahteraanumatmanusia.

3. UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentangPerubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak Pasal 9 ayat (1) dan (2): Setiapanak berhak memperoleh pendidikan dan pengajarandalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkatkecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Selainitu, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dankekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenagakependidikan,sesamapesertadidik, dan/atau pihak lain.Termasuk juga pendidikan luar biasa bagi anakpenyandangdisabilitasdanpendidikankhusus bagianak

yangmemilikikeunggulan.

Dasar Hukum tentang Hak Pendidikan Anak:

70

4. Pasal 48 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan Pemerintah untuk menyelenggarakan

pendidikandasar9tahununtuksemuaanak.

5. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 12 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa,bertanggungjawab,berakhlakmulia,bahagia,

dansejahterasesuaidenganhakasasimanusia.

6. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1)yangmenyebutkan bahwasetiapwargaNegarayangberusia7-15tahunwajib

mengikutipendidikandasar.

1. Apakah anak yang diajukan permohonan masih duduk di bangkusekolah?

YaTidak

2. Jika ya atau masih bersekolah,beradaditingkatapadankelasberapaanaktersebut?

SekolahDasar(SD/Sederajat)

PROSEDUR

71

123456

SekolahMenengahPertama(SMP/Sederajat)123

SekolahMenengahAtas(SMA/Sederajat)123

3. Jika tidak bersekolah,apatingkatsekolahtertinggiyangdicapaiataukapananakputussekolah?

Tingkat sekolah tertinggi/saat putus sekolah:

SD/Sederajat,kelas____SMP/Sederajat,kelas___SMA/Sederajat,kelas____

4. Hakimmemastikanterjaminnyapendidikananakdengancara:

a. Hakim memerintahkan bahwa anak harus memulai kembalipendidikan12tahunwajibbelajarsampaiselesai;

b. Hakim merujuk kepada lembaga pendidikan, baik formal mau-pun informal untuk memastikan anak tetap dapat mengakses

pendidikansesuaidengankebutuhannya;c. Hakim melakukan koordinasi dengan Pendamping seperti dari

KPAI atau UPTD PPA untuk memberikan pemahamanmengenai kondisianakkepadalembagapendidikanyangdituju.

72

PERMASALAHAN 7: AKSES LAYANAN KONSELING

1. Hakim memastikan, apakah anak yang diajukan permohonan sudahmendapatkankonselingtentangdampakdariperkawinanyangdimo-honkanpadakehidupanmereka?

YaTidak

2. Jika sudah mendapatkan konseling, pemahaman mengenai apa sajayangdiberikankepadaanak?

KesehatanPendidikanEkonomiKehidupansosialPengasuhananakKemungkinanadanyakonflikrumahtangga

3. Siapayangmendampingi/memberikankonselingterhadapanaktersebut?

UPTD PPA

DinasSosialKPAI/KPADBKKBNTenagakesehatanPsikologLembagapenyedialayananpendampinglainnya

4. Jika belum mendapatkan konseling, Hakimmenggaliapapenyebabnya______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROSEDUR

73

5. Jika belum mendapatkan konseling maka:

a. Hakim juga menyarankan agar anak didampingi Pendamping. Pendamping dapat berupa Orang Tua, Pekerja Sosial, Psikolog atauoranglainyangdipercayaoleh anak. (Pasal 15 huruf c PERMA No. 5/2019).

b. Hakim merujuk anak ke psikolog atau lembaga pendampingan seperti UPTD PPA, Dinas Sosial,KPAI/KPAD, dan lembaga pendampinganlainnya.

c. Hakim melihat lampiran daftar layanan pendampingan di buku ini,untukdijadikanrujukanyangdapatdiberikankepada anak.

PERMASALAHAN 8: AKSES BANTUAN HUKUM

1. Pasal 16 dan Pasal 26 Konvenan International tentangHak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menyebutkan bahwasetiap orang berhak memperoleh perlindungan hukumsertaharusdihindarkandarisegalabentukdiskriminasi.

Dasar Hukum tentang Jaminan Bantuan Hukum:

BANTUAN HUKUMRibuananakperempuandananaklaki-lakiyangorangtuanyamengajukanpermohonandispensasikawinkepengadilantidakmemilikiaksesuntukmendapatkanbantuanhukum.


74

2. Pasal 4, 5, 6 dan 12 dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentangBantuan Hukum menyebutkan bahwa Bantuan Hukumdiberikan kepada Penerima Bantuan yang merupakankelompokorangmiskinyangtidakdapatmemenuhihakdasar secara layak dan mandiri dengan tujuan untukmembantu penyelesaian permasalahan hukum yang

dihadapiPenerimaBantuanHukum.

3. Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia menyebutkan bahwa setiap orang, tanpadiskriminasi,berhakuntukmemperolehkeadilandenganmengajukanpermohonan,pengaduan,dangugatan,baikdalamperkarapidana,perdata,maupunadministrasisertadiadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidakmemihak, sesuai dengan hukum acara yang menjaminpemeriksaanyangobjektifolehHakimyangjujurdanadil

untukmemperolehputusanyangadildanbenar.

1. Hakim memastikan,apakah anak yang dimohonkan sudah mendapatkannasihathukumtentanghakmerekadaribantuanhukum?

YaTidak

2. Jika sudah mendapatkan,darimanabantuanhukumtersebutberasal?

PosBantuanHukumPengadilanKantorAdvokat

PROSEDUR

75

LembagaBantuanHukum(LBH)Penyedialayananbantuanhukumlainnya,sebutkan__________

3. ApakahAnak/Pemohonmembutuhkanbantuanhukumdalambentuklainnya?

YaTidak

4. Jika ya, bentukbantuanhukumapayangdibutuhkan?

PenyusunandanpersiapandokumenPendampingandipersidanganPendampingandiluarpengadilanBentukbantuanhukumlainnya:____________________

5. Jika anak tidak mendapatkan bantuan hukum,maka:Hakimmenggalipenyebabtidakadanyabantuanhukum

TidakmembutuhkanBiayaLokasiLainnya

a. Hakim merujuk anak ke layanan bantuan hukum gratis sepertiPosbakum yaitu layanan hukum bagi masyarakat tidak mampuyangdisediakanpengadilandengantujuanuntukmeningkatkanaksesterhadapkeadilan,meringankanbebanbiayadanmemberikesempatanbagimasyarakatuntukmengakseskonsultasihukum

(Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2014).b. Hakim merujuk anak ke layanan bantuan hukum lain seperti

kantoradvokat,UPTD PPA, ataupenyediabantuanhukumlain.c. Hakim melihat lampiran daftar lembaga layanan sesuai

kebutuhanuntukdijadikanrujukan.

6. Dalam pemberian bantuan hukum Hakim memastikan bahwa anak/Pemohonmendapatkan:(Pasal 4, 5, 6 dan 12 dalam UU No. 16 Tahun2011 tentang Bantuan Hukum)

76

a. Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atauperkaranyatelahmempunyaikekuatanhukumtetap.

b. Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atauKodeEtikAdvokat.

c. Informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaanpemberianBantuanHukum.

PERMASALAHAN 9: USIA SUBJEK PERMOHONAN

PERBEDAAN USIA DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN

8 dari 10 anak laki-laki

calonistrimerekaberusiasepantaranantara16-19

tahun

Namun,hanya

3 dari 10 anak perempuan

yangcalonsuaminyaberusiasepantaranmereka

Sumber: AIPJ2, Analisis Putusan Perkara Dispensasi, 2018

1. Hakim memastikan, berapa perbedaan usia antara anak dan calonpasangannya?

PROSEDUR

77

____tahun

2. Hakim dapat meminta rekomendasi kepadaPsikolog atau pengadalayanan tentang potensi-potensi yang dapat muncul apabila terdapatrentang usiayangjauhantaraanakdanpasangannya.

3. Hakimmenggalimengenaisalahsatulatarbelakangperkawinandila-kukan seperti, apakah ada hutang finansial atau hutang lainnya

kepada suami/istriataukeluargasuami/istriyangdimohonkan.

YaTidak

4. Hakim mendengarkan, menggali informasi dan meminta pendapatkepada anak tentang perkawinan yang diajukan terhadapnya danbahwaanakakandinikahkandenganorangyangusianyaberbedajauh.

5. Hakim menyampaikan dan memberi nasihat kepada anak danPemohon tentang potensi yang mungkin terjadi apabila perkawinanrentangusiajauh.

6. Hakimmempertimbangkandampakpsikologisanakdanbahwaalasanekonomi misalnya pembayaran hutang bukanlah merupakan alasanmendesaksehinggamenjustifikasiperkawinananakdenganpasanganyangrentangusianyajauh.

78

PERMASALAHAN 10: ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN


Anakperempuan

hamil

Anaksudahmelakukanhubungan

seksual

Keduaanaksalingmencintai

Anakberisikomelanggar

normaagama

Anakberisikomelanggarnilaisosial

Berisikoberadadalam

hubunganseksual

31 %

16 %

4 %

25 %

21 %

8 %

1. Hakimmenggali,apaalasanyangdiajukanolehPemohonsaatmenga-jukandispensasikawin?

HamilAlasanagama

PROSEDUR

79

HubungansudahdekatAlasanlainnya,sebutkan_______________

2. Hakim mengidentifikasi, apakah Pemohon sudah mengajukan buktirelevanatasalasanmendesakyangdijelaskansebagaikeadaantidakadapilihanlaindansangatterpaksaharusdilangsungkanperkawinan(Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019).

YaTidak

3. Hakimmelihatalasanmendesakalasanmendesakmelaluiperspektif kepentinganterbaikanakyaitudenganmempelajarisecaratelitidan cermatpermohonanyangdiajukan(Pasal 16 PERMA No. 5 Tahun 2019).

4. HakimmemintarekomendasikepadaPsikolog, Dokter/Bidan,pengada layanan kesehatan lainnya tentang mendesak tidaknya alasan yang digunakandalampengajuandispensasikawin(Pasal 15 PERMA No. 5 Tahun 2019).

5. Hakimmendengarkanketerangananakdapatdengancara:(Pasal 13 dan 14 PERMA No. 5 Tahun 2019)

a. Hakimmendengarkan,menggaliinformasidanlatarbelakangdan alasan perkawinan anak beserta pemahaman dan persetujuan

anakitusendiriterhadapperkawinanyangakandijalaninya;b. Hakimmemintapendapatkepadaanakuntukmendeteksiapakah

adaunsurpaksaandalamperkawinanyangdiajukanbaiksecara

fisik,psikismaupunsosialdanekonomi;c. Hakim menggunakan perspektif, dalil/aturan agama dan

semangatpencegahanperkawinananaksertaperlindunganbagi anak.MisalnyadalamIslam,adadaliltentangmenahandiridari

nafsudenganberpuasa.

80

PERMASALAHAN 11: PANDANGAN ANAK TENTANG PERKAWINAN

1 dari 2 Anak Tidak Didengar di PengadilanAnak merupakan pihak yang paling terkena dampak dispensasikawin. Hanya 55% putusan yang secara jelas mencantumkaninformasi anak yang diajukan dispensasi kawin dihadirkan kepersidangan. Sedangkan 45% putusan belum mencantumkaninformasiapakahanakdihadirkandandidengarkeinginannyapadapersidangan.


1. Hakim memastikan pemahaman anak tentang rencana perkawinanyang dimohonkan dengan cara meminta keterangan anak seperti:(Pasal 13 ayat 1 PERMA No. 5 Tahun 2019)

a. Hakim bertanya kepada anak jika anak mengetahui tentangtujuandanmaksudperkawinan,laluapayangdibutuhkandalam

perkawinandanapayangdiharapkanselamaperkawinan;b. HakimjugamenggunakanhasilpenilaiandarilayananPsikolog

atau Pekerja Sosial sebagai pertimbangan tentang perspektif

anakterhadapperkawinan.

PROSEDUR

81

PERMASALAHAN 12: PERTIMBANGAN KEPENTINGAN TERBAIK

BAGI ANAK DI DALAM KASUS

1. Hakimmempertimbangkankepentinganterbaikbagianakdengancara:a. Hakim menggali pandangan anak tentang perkawinan yang

dimohonkan;b. Hakimmenanyakandanmemberinasihattentangpotensikondisi

pendidikananakketikaharusmenjalankanperkawinan(Pasal 12ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019);

c. Hakim mengidentifikasi kondisi psikologis, sosiologis, budaya,

pendidikan, kesehatan, ekonomi anak-anak dan orang tua—dapat dilakukan dengan meminta rekomendasi dari pihak lainseperti UPTD PPA, Psikolog, KPAI/ KPAD dll. (Pasal 16 huruf hPERMA No. 5 Tahun 2019);

d. HakimmemberikansarankepadaPemohon,anak,calonsuami/istri dan orang tua/wali dari calon suami/istri tentang potensikondisiekonomi,kesempatankerja,dll(Pasal 12 ayat (2) PERMA

No. 5 Tahun 2019);e. Hakim juga menggunakan dan mempertimbangkan peraturan

daerah dan kondisi perkawinan anak di wilayah tersebut yangmendorongpencegahanperkawinananak.Contohyangdilakukanoleh Pengadilan Agama Selong yang mengutip kebijakanpemerintah NTB dan budaya lokal yang tidak mendukung

perkawinananak;f. Hakim juga menggunakan budaya lokal, tradisi bahkan dalil

agamayangmendukungpenghapusanperkawinananak.

DAFTAR ORGANISASI PENGADA LAYANAN

PROSEDUR

-

DAFTAR ORGANISASI PENGADA LAYANAN


1. Layanan Kesehatan Reproduksi

(Cek Kehamilan, Konseling, Kesehatan Ibu, Kontrasepsi)

PKBI Jakarta

Jl.HangJebatIII/FKebayoranBaruJakartaSelatanTelepon:(021) 7207372Email:[email protected]

PKBI Jawa Tengah

Jl.JembawanRayaNo.8–12,Semarang,JawaTengahTelepon: (024)7603 503, 7609 648Fax: (024)[email protected]

Klinik Teratai PKBI Jawa Barat

Jl.Soekarno-HattaNo.496,Batununggal,BandungKidul,Bandung40266 Telepon:(022)7567997–Fax:(022)7514332E-mail:[email protected]/[email protected]

Konseling Samsara Yogyakarta

Telepon:(0274)4282280Hotline:08123458500,[email protected]:perkumpulan_samsaraWebsite:https://samsara.or.id

2. Layanan Pendampingan danPerlindungan Perempuan dan Anak

Dapatdilihatlebihlengkappada:https://fpl.or.id/lembaga-layanan/

JABODETABEK

UPTD PPA Provinsi DKI JakartaJln.RayaBekasiTimurKM.18,JatinegaraKaum,PuloGadung,RT.7/RW.6,JatinegaraKaum,Kec.PuloGadung,KotaJakartaTimur,DaerahKhususIbukotaJakarta13930Telepon:(021)47882898/08131761762

Komnas Perempuan

Jl.LatuharharyNo.4B,RT.1/RW.4,Menteng,Kec.Menteng,KotaJakartaPusat,DaerahKhususIbukotaJakarta10310Telepon:(021)3903963E-mail:[email protected]

UPTD PPA Tangerang SelatanRayaNo.43,Jl.CiaterBar.,Ciater,Kec.Serpong,KotaTangerangSelatan,Banten15310Telepon:08119719966

Yayasan Pulih

Jl.TelukPeleng63A,Komp.TNIALRawaBambu.PasarMinggu,JakartaSelatanTelepon::(021)78842580,08118436633(WA)Website:http://yayasanpulih.orgE-mail:[email protected]


UPTD PPA Kota BogorJl.DestarataIVNo.3,RT.01/RW.16,TegalGundil,Kec.BogorUtara,KotaBogor,JawaBarat16152Telepon:(0251)8310373

HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)

MentengSquareTowerALt2UnitAR01,JalanMatramanRayaNo30EJakartaPusatTelepon: (021) 29614294E-mail:[email protected]/[email protected]:https://www.hwdi.org

JAWA BARAT DAN BANTEN

WCC Mawar Balqis Cirebon

Jl.SerayuNo.11JungjangArjawinangun,Cirebon,JawaBaratTelepon:(0231) 358444E-mail:[email protected] Website:https://www.wccbalqis.or.id

UPTD PPA SukabumiJl.BhayangkaraNo.226,Selabatu,Kec.Cikole,KotaSukabumi,JawaBarat43113 Telepon:(0266)221089

Yayasan Jari

KlinikUtamaAzzalea,JalanSukajadiNo.149,Bandung,JawaBarat40162Telepon:08562161430E-mail:[email protected]:https://www.yayasanjari.org

Samahita

Jl.BabakanJerukINo.9,Sukagalih,Kec.Sukajadi,KotaBandung,JawaBarat40163Telepon:081278635271E-mail:[email protected]

UPTD PPA BandungJl.L.L.R.E.MartadinataNo.2,BabakanCiamis,Kec.SumurBandung,KotaBandung,JawaBarat40116 Telepon:(022)4230609

SAPA Institute

JalanEbahRT01/03,DesaCipaku,KecamatanPaseh,KabupatenBandung,Telepon:(022)84224439E-mail:[email protected]:http://yayasansapa.id

JAWA TENGAH, JAWA TIMUR DAN DI YOGYAKARTA

Sahabat Perempuan Magelang

Jl.Magelang-YogyakartaNo.17, Dangean,Gulon,Salam,Magelang, JawaTengah56484Telepon:081914041100/(0293)585573/585281

WCC Rifka Annisa

KomplekJatimulyoIndahJl.JambonIVNo.69A,Kricak,Kec.Tegalrejo,KotaYogyakarta,DaerahIstimewaYogyakarta55242Telepon:085799057765/085100431298Website:https://rifka-annisa.org/id/


LRC-JHAM

Jl.KaumanRaya,Palebon,Kec.Pedurungan,KotaSemarang,JawaTengah50246Telepon:(024)6715520Website:https://lrckjham.id

SPEK-HAM

Jl.SrikoyoNo.14,RT.01/RW.04,Karangasem,Kec.Laweyan,KotaSurakartaWebsite:https://www.spekham.orgTelepon:(0271)714057Email:[email protected]

WCC Nganjuk

Payaman,Nganjuk,JawaTimur64418Telepon:08123119400E-mail:[email protected]

Savy Amira WCC

Jl.KebonsariIVNo.20,Kebonsari,Kec.Jambangan,KotaSBY,JawaTimur60233Telepon:085100284788E-mail:[email protected]:https://www.savyamirawcc.com

ACEH, SUMATERA UTARA, SUMATERA BARATdan BANGKA BELITUNG

UPTD PPA Aceh Jl.Tgk.BateeTimohLr.JampeeItam,No.2,Jeulingke,Kec.SyiahKuala,BandaAceh Telepon:(0651) 22546

Serikat Perempuan Independen (SPI) Deli Serdang/HAPSARI

Jl.ThamrinNo.53AKec.LubukPakamKab.DeliSerdang,SumateraUtara Telepon:(061)77821398/79521960813765401104E-mail:[email protected]/[email protected]:http://hapsari.or.id

WCC Nurani Perempuan

KomplekBelantipermaiI,BlokA,No.5,Kel.KampungLapai,Kec.Nanggalo,KotaPadang,SumateraBaratTelepon:(0751) 7056044/082386850600 E-mail:[email protected]/[email protected]

SUMATERA SELATAN, JAMBI, BENGKULU, RIAU, dan LAMPUNG

Rumpun Perempuan dan Anak (RUPARI)

Jl.Srikandi,No.27,Perumdan,Sidomulyo,Tampan,Pekanbaru,28294Telepon : (0761) [email protected]

WCC Palembang

Jl.KaptenMarzukiLr.RukunJayaNo.2450,Kec:IlirTimurI,Palembang,SumateraSelatanTelepon: (0711) 321063/08127118614 E-mail: [email protected]


Embun Pelangi

PerumahanAnggrekPermaiBlokK22,KecamatanLubukBaja,Batam,KepulauanRiauTelepon:(0778) 426570/08772191777 E-mail:yayasanembunpelangi_kepri@ yahoo.com/[email protected]

Lembaga Advokasi Perempuan Damar

Jl.M.HusniThamrinNo.14,GotongRoyong,Kec.Tj.KarangPusat,KotaBandarLampung,LampungTelepon:(0721)264550E-mail:[email protected]/[email protected]

WCC Cahaya Perempuan

Jl.Indragiri1No.03PadangHarapanBengkulu Telepon : (0736) [email protected]

Aliansi Perempuan Merangin (APM)

DesaPulauTujuh,RT08,Kec.PamenangBarat,Kab.Merangin,Jambi37352Telepon:081366681845E-mail:[email protected]

KALIMANTAN

UPTD PPA Provinsi Kalimanatan BaratJl.Dr.Soetomo,No.1B,Pontianak,KalimantanBaratTelepon: (0561) 7516834

ELSPA (Lembaga Solidaritas Perempuan dan Anak)

Jl.BuluhMerinduNo.126,Kec.JekanRaya,Palangkaraya73112,KalimantanTengahTelepon:081251167951/081362672579E-mail:[email protected]

UPTD PPA Provinsi Kalimantan TengahJl.AnggrekNo.32Palangkaraya,KalimantanTengahTelepon:(0536)-3221990

SULAWESI

Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP)

Jl.HertasningNo.2(kompleksPalmMas),Makassar,SulawesiSelatanTelepon:(0411) 450627/081242023997 E-mail:[email protected]

Yayasan Lambu Ina

Jl.BungaDahlia,No.15,Raha,Kel.RahaIII,Kec.Katobu,Kab.Muna,SulawesiTenggaraTelepon:0811406457E-mail:[email protected]

LPP Bone

Jl.A.MalaaBTNSoddang’e,Kab.Bone Telepon:(0481)22583/081343676166 E-mail:[email protected]

UPTD PPA MakassarJl.AnggrekRayaNo.11,Paropo,Kec.Panakkukang,KotaMakassar,SulawesiSelatanTelepon:08524247952


HWDI Makassar

Jln.Melati3,Paropo,Kec.Panakkukang,KotaMakassarTelepon:085341883630

UPTD PPA GowaJl.H.AgusSalim,Sungguminasa,Makassar,KabupatenGowa,SulawesiSelatan92114Telepon:081241628959

UPTD PPA Maros

Jln.Bougenvilleno.2,KabupatenMaros Telepon:082112934221 Swara Parangpuan Sulut

Jl.PogidonRaya,No.108LingkII,Kel.Mahawu,Kec.Tuminting-Manado-SulawesiUtaraTelepon: (0431)8803563/081382623353 E-mail:swaraparangpuansulut@hotmail. com

Solidaritas Perempuan Anging Mammiri

Jl.JatiNo.29,Paropo,Kec.Panakkukang,KotaMakassar,SulawesiSelatan90231Telepon:(0411)440906E-mail:[email protected]/[email protected]

BALI, NTB, NTT

Sanggar Suara Perempuan (SPP) Soe

Jl.Beringin,No.1,Kesetnana,KabTTS-Prop,NusaTenggaraTimurTelepon:(0388)21889/085253373757E-mail:[email protected]

UPTD PPA Kota DenpasarJl.GatotSubrotoVIJNo.26,DauhPuriKaja,Kec.DenpasarUtara,KotaDenpasar,Bali,80233Telepon:(0361)425360

Rumah Perempuan Kupang

Jl.PegangsaanI,No.17,Kel.KelapaLimaKupangNusaTenggaraTimurTelepon:(0380)823117/081337838164E-mail:[email protected]

TRUK F Maumere

BiaraSusteranSSpSMaumereJl.A.Yani,No.30BhaktyarasaMaumere,NusaTenggaraTimurTelepon: (0382) 22194/08123799228E-mail: [email protected]

PAPUA DAN MALUKU

UPTD PPA Provinsi Papua BaratKompleksPerikananDarat,Jl.Brawijaya,Monokrawi,PapuaBaratTelepon:(0986)215810/212966/211499

UPTD PPA Provinsi PapuaJl.BerdikariNo.1,GedungSarinaJayapura–PapuaTelepon:081344137731


LAPPAN

Jl.KyaiHayimAsy’ari,KomplekSetengahLusin,Airbesarm,NegeriBatumerah,Ambon,MalukuTelepon:0813430688877E-mail:[email protected]

UPTD PPA MalukuJl.RinjaliRT001/01gangvenusno.55Ambon Telp/Fax (0911) 31194Telepon: 081343290005/ 081343026353

3. Layanan Bantuan HukumJABODETABEK

LBH Masyarakat

Jl.TebetTimurDalamVIENo.3,RT.1/RW.6,TebetTim.,Kec.Tebet,KotaJakartaSelatan(021) 83789766

LBH Jakarta

Jl.PangeranDiponegoroNo.74,RT.9/RW.2,Pegangsaan,Kec.Menteng,KotaJakartaPusat(021) 3145518LBH APIK Jakarta

Jl.TengahNo.31,RT.1/RW.9,Kp.Tengah,Kec.Kramatjati,KotaJakartaTimur(021) 87797289

JAWA BARAT dan BANTEN

LBH APIK Banten

Jln.RayaPandeglangKm.3Komp.TembongIndah,Sempu,KotaSerang–BantenTelepon:08111237747

LBH Bandung

Jln.Bekalivronno.15Rt05/Rw14,kelurahanCikutra,Kec.CibeunyingKidul40124,BandungTelepon:(022)20539717/085323154752

DPC Peradi Tasikmalaya

Jl.PermataRaya,Tugujaya,Kec.Cihideung,Tasikmalaya,JawaBarat46115Telepon:(0265)7521140/082320163844


JAWA TENGAH, JAWA TIMUR DAN DI YOGYAKARTA

LBH Apik Semarang

Jl.KelenganKecilNo.594Rt.02Rw.03Kel.KembangsariKec.SemarangTengahSemarang50133Telepon:089668505994E-mail:[email protected]

CIQAL

Jambon RT 07 RW 23 Trihanggo Gamping Selman YogyakartaTelepon: (0274) 6415108/ 087839931000/ 08122756973E-mail:[email protected]

LBH Yogyakarta

Jl.Benowo,Prenggan,Kec.Kotagede,KotaYogyakarta,DaerahIstimewaYogyakarta55172(0274)4351490E-mail:[email protected]

SAPDA

PerumahanPilahanPermaiBlokC-39Rejowinangun,Kotagede,Yogyakarta55171Telepon:(0274) 2841999E-mail:[email protected]

SIGAB Indonesia

Jl.Sekarsuli-Berbah,Gamelan,Sendangtirto,Berbah,Sribit,Sendangtirto,Kec.Berbah,KabupatenSleman,DaerahIstimewaYogyakarta55573Telepon:(0274)2840056

LBH LPP Sekar Jepara

DusunMengantoRT.08/02,Pecangaan,JeparaTelepon:081325627052E-mail:[email protected]

ACEH, SUMATERA UTARA, SUMATERA BARATdan BANGKA BELITUNG

LBH Apik Aceh

Jln.Tgk.DaudNo.147BukitPanggoiIndah-Lhokseumawe,AcehTelepon:(0645) 431502.

LBH PADANG

Jl.PekanBaruNo.11a,UlakKarangSel.,Kec.PadangUtara,KotaPadang,SumateraBaratTelepon:(0751)7056059

LBH Apik Medan

Jln.JerrmalVno1.C,Denai,MedanTelepon:2157539308 Lembaga Bantuan Hukum Nusantara

JL.Mentok,PintuAirAtas,Rangkui,Melintang,Kec.Rangkui,KotaPangkalPinang,KepulauanBangkaTelepon:(0717)437036

LBH Apik Padang

Jl.BatangSinamarNo.16,Padang.Baru,KotaPadangTelepon:(0751)7053025


SUMATERA SELATAN, JAMBI, BENGKULU, RIAU

LBH Apik Palembang

JlnSekipBendungDalamNo:009RT.035RW.009,Kelurahan8Ilir,KecamatanIlirTimurIII,KotaPalembangTelepon:082177700069

LBH Pekanbaru

Jl.Pepayano.2simpangjalandiran,Sukajadi,Pekanbaru.Telepon:081268600253E-mail:[email protected]

LBH Palembang

Jl.HBRMotikGriyaIndahNo.12A,RT.29/RW.09,KaryaBaru,Kec.Alang-AlangLebar,KotaPalembang(0711)5610122

Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (LKBH-UMB)

Jl.Salakrayapanoramalingkartimurkota,BengkuluTelepon:085380265735E-mail:[email protected]

Yayasan PUPA

JL.Kesehatan1,No06.Rt.02,AnggutBawah,38223,AnggutAtas,Kec.RatuSamban,KotaBengkulu,BengkuluTelepon:(0736)23344

KALIMANTAN

LBH APIK Samarinda

JalanSultanSulaiman,PerumahanCitraGadingBlokB2No.9Samarinda–KaltimTelepon:(0541)4106482

LBH APIK Pontianak

Jl.AlianyangNo.12APontianak,KalimantanBarat78116 Telepon:(0561) 766439

SULAWESI

LBH Apik Makassar

JalanPerintisKemerdekaan,PerumahanBudidayaPermaiBlokDNo.3Makassar Telepon:(0411) 590147Website:http://lbhapikmakassar.org/

LBH Makassar

Jl.PelitaRayaNo.6,BallaParang,Kec.Makassar,KotaMakassarTelepon:(0411)448215

LBH APIK Manado

Jl.Bethesda6No.77,RanotanalingII,Manado95116Telepon:(0431) 824132

LBH Apik Sulteng

JalanTelukTominino.8B,KotaPalu.KodePos94221Telepon:(0451) 4015986


BALI, NTB, dan NTT

LBH Bali WCC

Jl.MudingIndahVIII,No.1,kerobokan,KutaUtara,Badung-Bali,kodepos 80361, BaliTelepon: (0361) 8444352/082247547611 E-mail: [email protected]

LBH Apik Bali

Jalan Suli 119 – A3 Denpasar Timur Telepon : (0361) 9272245/ 081337325896

YLBH PIK

Jl.Alianyang,No.12A,Pontianak,NusaTenggaraBaratTelepon:(0561) 766439/081345233320

LBH Apik Mataram

JlAngklungRayaNo2,KarangBedil,MataramLombok,NusaTenggaraBarat Telepon: (0370) 634111

LBH Bali

Jl.PlawaNo.57,DanginPuriKangin,Kec.DenpasarTim.,KotaDenpasar,BaliTelepon:(0361)223010

LBH Apik Kupang

Jl.SamRatulangiIIno.33BWalikotaBaru,Kel.OesapaBarat,Kec.KelapaLima,KotaBaruKupang85228Telepon: (0380) 823647

PAPUA

LBH Apik Papua

Jln.JerukNipisNo.117Vuria,KelurahanWahno,DistrikAbepura,KotaJayapura,PapuaTelepon:081294007696

LBH Papua

Jl.GerilyawanNo.46,Yobe,Abepura,KotaJayapura,PapuaTelepon:081354103063

buku saku pedoman mengadili permohonan...

Documents