i

BUKU SAKU METODOLOGI

PARTICIPATORY ACTION RESEARCH (PAR) DALAM KULIAH KERJA NYATA (KUKERTA)

PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM) LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2019

ii

BUKU SAKU METODOLOGI

PARTICIPATORY ACTION RESEARCH (PAR) DALAM KULIAH KERJA NYATA (KUKERTA)

PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM) LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2019

iii

Penasehat Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A.

Penanggung Jawab

Dr. Wazin, M.SI

Tim Penyusun Drs. H.S. Suhaedi, M.Si Dr. Masykur, M.Hum

Tim Editor Dr. H. Ayatullah Humaeni, M.A

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI

Setting & Lay out Moh. Arif Bahtiar, S.Ud

Staf Administrasi

Iriana Ramadhani, M.H.I Iin Mutmainah, S.H.I

Hj. Ilis Nuraisyah, S.E. Hadlani

iv

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيمBuku saku Participatory Action Research (PAR) dalam Kuliah

Kerja Nyata (KUKERTA) ini berisi tentang metodologi PAR sebagai landasan teoritik dan praktik pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Metodologi PAR digunakan untuk menuntun proses pengabdian kepada masyarakat yang didasari oleh paradigma humanistik yang berintegrasi dengan penelitian sosial, kerja pendidikan dan tindakan pemberdayaan. Paradigma humanistik merupakan kerangka relasi kemanusiaan (hablum minannas) untuk menerapkan nilai-nilai keislaman di dalam masyarakat di wilayah lokal (Banten), nusantara (Papua) dan internasional (Malaysia). Oleh karena itu, PAR dalam KUKERTA ini merupakan kolabarasi pengabdian kepada masyarakat dan penelitian partisipatif. Dengan metodologi PAR, diharapkan mahasiswa, dosen dan masyarakat mampu bekerja sama untuk melakukan transformasi sosial.

Dengan demikian, buku saku PAR dalam KUKERTA ini merupakan acuan bagi mahasiswa sebagai peserta KUKERTA dan dosen sebagai pembimbing lapangan. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas segala partisipasi dan kerja sama berbagai pihak dalam penyusunan dan penerbitan buku saku ini. Ucapan terima kasih, terutama disampaikan kepada Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan kepercayaan dan dorongan kepada kami. Kami memohon maaf bila ada kekeliruan di dalam penyusunan buku ini. Semoga buku saku ini dapat bermanfaat.

والله اعلم باالصوابSerang, Juni 2019

Ketua LP2M, Ttd.

Dr. Wazin, M.SI NIP. 19630225 199003 1 005

v

SAMBUTAN REKTOR UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

السالم عليكم ورحمة الله وبركاتهPuji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah

yang Maha Kuasa. Atas rahmat dan hidayah-Nya, buku saku PAR dalam KUKERTA UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini dapat diterbitkan.

KUKERTA (Kuliah Kerja Nyata) merupakan salah satu wujud pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni Dharma Pengabdian kepada masyarakat. Melalui Dharma Pengabdian kepada masyarakat ini, mahasiswa dan dosen diharapkan dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman untuk melakukan transformasi sosial yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, KUKERTA merupakan pendidikan mental dan spiritual bagi mahasiswa di dalam kehidupan masyarakat secara nyata.

Dengan penebitan buku saku PAR dalam KUKERTA, semoga pelaksanaan KUKERTA dapat berjalan lancar dan sukses sesuai dengan visi dan misi UIN SMH Banten sebagai PTKIN. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang telah menyusun buku saku PAR dalam KUKERTA ini hingga dapat diterbitkan. Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi acuan bagi mahasiswa sebagai peserta KUKERTA dan dosen sebagai pembimbing lapangan di lingkungan UIN SMH Banten.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

Serang, Juni 2019 Rektor,

Ttd. Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A. NIP. 19580324 198703 1 003

vi

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................ iv KATA SAMBUTAN................................................................................... v DAFTAR ISI ............................................................................................... vi PENDAHULUAN ................................................................................................. 1 A. Pengertian PAR .............................................................................................. 1 B. Islam dan PAR ................................................................................................. 1 PARADIGMA DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN ................................ 3 A. Paradigma Pemberdayaan ....................................................................... 3 B. Prinsip Pemberdayaan ............................................................................... 3 METODE, TEKNIK DAN LANGKAH PEMBERDAYAAN................. 5 A. Daur Program Pemberdayaan ................................................................ 5 B. Teknik-teknik Pemberdayaan ................................................................ 5

1. Melakukan Penelurusan Wilayah .................................................. 5 2. Melakukan Pemetaan Wilayah ........................................................ 8 3. Melakukan Analisis Pohon Masalah ............................................. 10 4. Melakukan Wawancara Semi Terstruktur................................. 12 5. Membuat Matrik Peringkat .............................................................. 14 6. Membuat Bagan Hubungan Kelembagaan................................. 15 7. Membuat Bagan Perubahan dan Kecenderuangan ............... 17 8. Membuat Analisis Kalender Musim .............................................. 19 9. Membuat Alur Sejarah ......................................................................... 21 10. Membuat Diagram Alur.................................................................... 23 11. Membuat Catatan Lapangan .......................................................... 25

C. Langkah-langkah Pemberdayaan .......................................................... 26 PENUTUP............................................................................................................... 28 Anjuran.................................................................................................................... 28 Contoh Fieldnote ................................................................................................ 29

1

PENDAHULUAN A. Pengertian PAR

Banyak pengertian Participatory Action Research (PAR) dijelaskan oleh para peneliti sosial kritis. PAR atau penelitian tindakan partisipatif adalah kolaborasi penelitian sosial, kerja pendidikan dan tindakan politik yang menggunakan paradigma partisipatif (Mansour Fakih, 2002: 52). Lebih tepatnya, PAR adalah sebuah metodologi yang dirancang sebagai sistem pengganti dalam memproduksi ilmu pengetahuan yang berbasis pada peran masyarakat sebagai penyusun agenda, pelaku dalam proses pengumpulan data, dan pengontrol pemanfaatan hasil-hasil penelitian” (Rajesh Tandon, 1989). Pengertian PAR ini akan mudah dipahami ketika KUKERTA dilaksanakan secara live ini bersama komunitas dampingan. Kita akan sungguh-sungguh mengerti kenapa ilmu pengetahuan diproduksi? Apa ilmu pengetahuan itu yang dipajang di rak-rak perpustakaan? Apa ilmu pengetahuan itu yang dilantangkan oleh para orator di atas mimbar-mimbar perkuliahan?

Dengan merefleksikan ilmu pengetahuan di dalam kehidupan masyarakat, ada tujuan PAR. (1) Memproduksi ilmu pengetahuan dan tindakan yang langsung bermanfaat bagi masyarakat melalui penelitian, pendidikan orang dewasa, dan tindakan sosial politik; (2) memberdayakan masyarakat kelas marjinal atau kelas bawah melalui proses penciptaan berdasarkan ilmu pengetahuan yang masyarakat miliki (Fals-Borda & Rahman, 1991).

B. ISLAM dan PAR

Meyakini Islam dan menerapkan nilai-nilai keislaman di dalam kehidupan masyarakat butuh metodologi PAR. Kehidupan masyarakat di wilayah Banten khususnya, terus berubah, berkembang dan heterogen, berbeda sama sekali dengan struktur sosial kehidupan Nabi Muhammad SAW di wilayah Mekah dan Madinah, karena perbedaan geografis, demografis, budaya, sistem

2

sosial, sistem ekonomi, sistem politik. Lalu, wahyu (al-Qur’an) sudah selesai, berhenti dan dibakukan dengan huruf, tulisan yang diresmikan, dan Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Apa yang harus dilakukan dengan kerangka metodologis PAR?

Kita harus bertindak untuk transformasi sosial saat ini dengan prinsip-prinsip Islam, sebagai berikut: 1. Tastbit al-tsawabit wa taghyir al-mutaghayyirat; 2. Al-Muhafadhah ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah; 3. Al-Islam shalihun li kulli zaman wa makan; 4. Taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa

al-ahwal; 5. Al-hukmu yaduru ma’a ‘illatihi wujudan wa ‘adaman; 6. Al-’adatu muhakkamah; 7. Al-tsabit bi al-’urf ka al-tsabit bi al-nash; 8. Innama al-takalif kulluha raji’atun ila mashalih al-’ibad fi

dunyahum wa ukhrahum. Dengan prinsip-prinsip Islam di atas, nilai-nilai keislaman

yang diperjuangkan dan menjadi basis ajaran Islam, yaitu keadilan (al-’adalah), kemaslahatan (al-mashlahat), kasih sayang (al-rahmat), kebijaksanaan (al-hikmah), dan kebajikan (al-ihsan). Oleh karena itu, Islam tidak bebas nilai, tidak netral, melainkan berpihak kepada nilai-nilai keislaman tersebut.

Untuk menerapkan nilai-nilai keislaman itu, ada kondisi sosial yang harus dibela dan dibantu dan sebaliknya yang harus dibatasi dan dikontrol. Kondisi sosial yang harus dibela dan dibantu merupakan kondisi sosial yang paling menderita dari ketidakadilan, seperti orang-orang miskin (masakin), orang-orang fakir (fuqara), dan mustadl’afin (orang-orang yang tertindas, seperti perempuan, buruh, anak-anak, anak jalanan). Sebaliknya, kondisi sosial yang harus dibatasi dan dikontrol, seperti para penguasa supaya tidak lalim, menindas (dholim) dan sewenang-wenang, serta orang kaya supaya tidak arogan (mustakbir). Dengan demikian, Islam dan PAR bekerja sama untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan, dan harus berpihak kepada masyarakat yang tertindas.

3

PARADIGMA DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN

A. Paradigma Pemberdayaan Dalam pelaksanaan KUKERTA dengan metodologi PAR,

pendekatan yang digunakan partisipatori. Artinya, setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta KUKERTA dan pembimbing lapangan berdasarkan pada aspirasi dari subjek kegiatan (masyarakat), dengan terlebih dahulu melakukan keterlibatan masyarakat di dalam perencanaan dan penyusunan program. Pendekatan ini secara epistemologis disebut dengan humanis. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di dalam KUKERTA berparadigma humanistik.

Paradigma humanistik, sebagaimana Islam, didasari oleh ilmu yang tidak pernah netral (bebas nilai) dan ilmuwan mempunyai tanggung jawab sosial (ideologis) terhadap apa yang dilakukan. Adanya kepentingan di dalam pemberdayaan masyarakat, menganggap adanya peran sentral terhadap aktor dalam mengontruksikan komunitas dampingan, karenannya salah satu metode yang paling tepat adalah “verstehen.” Dengan demikian, sifat ilmu sosial yang dianut bersifat ideografis yang bersifat “hermeneutik” yang memberikan pemahaman yang bersifat menyeluruh dan mendalam terhadap komunitas dampingan.

B. Prinsip-prinsip Pemberdayaan

Prinsip-prinsip PAR di dalam pelaksanaan KUKERTA, sebagai berikut: 1. Pendekatan untuk meningkatkan kehidupan sosial dengan cara

mengubahnya; 2. Keseluruhan bentuk partisipasi dalam arti yang murni; 3. Kerja sama melakukan perubahan; 4. Membangun mekanisme kritik diri komunitas; 5. Proses membangun pemahaman situasi dan kondisi sosial secara

kritis; 6. Melibatkan sebanyak mungkin orang dalam teoretisasi

4

kehidupan sosial; 7. Menempatkan pengalaman, gagasan, pandangan dan asumsi

sosial individu atau kelompok untuk diuji; 8. Mensyaratkan dibuat rekaman proses secara cermat; 9. Semua orang harus menjadikan pengalamannya sebagai obyek riset; 10. Merupakan proses politik dalam arti luas; 11. Mensyarakatkan adanya analisis relasi sosial kritis; 12. Memulai isu kecil dan mengkaitkan dengan relasi-relasi yang

lebih luas; 13. Memulai dengan siklus proses yang kecil (aksi, refleksi, aksi dan

seterusnya). 14. Memulai dengan kelompok sosial yang kecil untuk berkolaborasi

dan secara lebih luas dengan kekuatan-kekuatan kritis lain; 15. Mensyaratkan semua orang mencermati dan membuat rekaman

proses; 16. Mensyarakatkan semua orang memberikan alasan rasional yang

mendasari kerja sosial masyarakat. Prinsip-prinsip di atas penting dipahami oleh peserta

KUKERTA di dalam melakukan perubahan sosial di masyarakat dengan tetap memperhatikan keterlibatan masyarakat, dengan alasan bahwa: 1. Masyarakat memiliki daya dan kuasa mengubah kehidupannya

sendiri. 2. Pengetahuan tentang dunia sosial adalah sarat nilai. 3. Pemikiran (reason) dan kritik tidak dapat dipisahkan. 4. Teori dan praktik harus dihubungkan. 5. Pemikiran dan kritik harus direfleksikan dalam praktik

kehidupan sosial. Dengan cara pandang yang demikian, maka perubahan pola

relasi kuasa sosial dari situasi beku, membelenggu dan menindas menjadi pola relasi kemanusiaan yang memungkinkan setiap orang berkembang mencapai harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, perlu proses transformasi sosial di masyarakat dengan prinsip-prinsip PAR.

5

METODE, TEKNIK DAN LANGKAH PEMBERDAYAAN

A. Daur Program Pemberdayaan Pada dasarnya tahap dan proses pelaksanaan pendekatan

partisipatif sejalan dengan daur program pemberdayaan masyarakat yang dipergunakan dan dikenal selama ini, yaitu:

B. Teknik-teknik Pemberdayaan Dalam melakukan observasi di lokasi KUKERTA, data dan

informasi tentang kondisi dan situasi sosial komunitas dampingan dapat digali dengan teknik-teknik, berikut:

6

1. Melakukan Penelusuran Wilayah Penelusuran wilayah (transect) merupakan teknik untuk

memfasilitasi peserta KUKERTA dalam melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan dan keadaan sumber-sumber daya yang ada pada daerah tertentu dengan jalan menelusuri wilayah komunitas dampingan. Dengan teknik ini, peserta KUKERTA dapat mengenal dan memahami wilayah yang menjadi objek kegiatannya. Jenis-jenis transek, meliputi sumber daya umum, sumber daya alam, keagamaan masyarakat, pengelolaan lingkungan, dan sebagainya.

Tujuan dari teknik penelusuran wilayah untuk memperoleh gambaran keadaan sumber daya alam masyarakat beserta masalah-masalah, perubahan-perubahan keadaan dan potensi-potensi yang ada. Tetapi, dapat juga tergantung pada topik yang ingin diperoleh. Hasil dari penelusuran wilayah ini dapat dilihat di dalam diagram transek atau “gambaran irisan muka bumi” berikut:

7

8

Langkah-langkah dalam melakukan penelusuran wilayah, sebagai berikut: Langkah 1: Perjalanan a. Sepakatilah tentang lokasi-lokasi penting yang akan dikunjungi

serta topik-topik kajian yang akan dilakukan. b. Sepakatilah lintasan penelusuran serta titik awal dan titik akhir

(bisa memanfaatkan hasil pemetaan wilayah). c. Lakukan perjalanan dan mengamati keadaan, sesuai topik-topik

yang disepakati. d. Buatlah catatan-catatan hasil diskusi di setiap lokasi (tugas

pencatat). Langkah 2: Pembuatan gambaran transek a. Sepakatilah simbol yang akan dipergunakan. Jangan lupa:

mencatat simbol dan artinya. b. Gambarlah bagan transek berdasarkan hasil lintasan (buatlah

dengan bahan yang mudah diperbaiki/dihapus agar masih dapat dibuat perbaikan).

c. Untuk memfasilitasi penggambaran, masyarakat diarahkan untuk menganalisis mengenai: 1) Perkiraan ketinggian. 2) Perkiraan jarak antara satu lokasi dengan lokasi lain. 3) Mengisi hasil diskusi tentang topik-topik dalam bentuk

bagan/matrik (lihat contoh). d. Kalau gambar sudah selesai, mendiskusikan kembali hasil dan

buat perbaikan jika diperlukan. e. Mendiskusikan permasalahan dan potensi masing-masing lokasi. f. Menyimpulkan apa yang dibahas dalam diskusi. g. Ingat: pencatat mendokumentasi semua hasil diskusi.

2. Melakukan Pemetaan Wilayah Pemetaan wilayah (mapping) adalah menggambar kondisi (fisik dan sosial) wilayah (desa, dusun, RT, atau wilayah yang lebih luas) bersama masyarakat. Tujuan dari pemetaan wilayah ini untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengungkapkan keadaan wilayah

9

beserta lingkungannya sendiri. Hasilnya adalah peta atau sketsa keadaan sumber daya umum wilayah atau peta dengan topik tertentu (peta topikal), sesuai kesepakatan dan tujuannya, misalnya “peta keberagamaan,” “peta kesejahteraan sosial masyarakat.”

Langkah-langkah dalam melakukan kegiatan pemetaan wilayah, sebagai berikut: a. Sepakatilah topik peta (umum atau topikal) serta wilayah yang

akan digambar. b. Sepakatilah simbol-simbol yang akan digunakan. Misalnya, rumah

menggunakan daun, sungai menggunakan garis tebal, dan sebagainya.

c. Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. d. Gambarlah (bersama masyarakat!!) batasan-batasan wilayah dan

beberapa titik tertentu. e. Ajaklah masyarakat untuk melengkapi peta dengan detail-detail

sesuai topik peta (umum atau topikal). f. Diskusikan lebih lanjut bersama masyarakat tentang keadaan,

masalah-masalah, sebabnya dan akibatnya. g. Ajaklah masyarakat untuk menyimpulkan hasil-hasil yang dibahas

dalam diskusi. h. Bagi pencatat proses: mencatat semua hasil ke dalam catatan

lapangan.

10

Gambar. Pemetaan Wilayah

3. Melakukan Analisis Pohon Masalah Teknik ini dapat dipakai dalam situasi yang berbeda, tapi yang lebih penting dari teknik ini dapat digunakan, terutama untuk menelusuri penyebab suatu masalah. Teknik ini cukup fleksibel. Melalui teknik ini, orang yang terlibat dalam memecahkan satu masalah dapat melihat penyebab yang sebenarnya, yang mungkin belum bisa dilihat kalau masalah hanya dilihat secara sepintas. Teknik analisis pohon masalah harus melibatkan orang setempat yang tahu dan merasakan secara mendalam masalah yang ada.

Langkah-langkah dalam kegiatan ini, sebagai berikut: a. Diskusikan bersama masyarakat, masalah apa yang ingin

diselesaikan. Tentutakan masalah utama, yang menurut masyarakat perlu diselesaikan.

b. Tulisan masalah utama yang mau diatasi ditulis di kartu metaplan, lalu di tempel di lantai atau dinding sebagai ‘batang’ pohon.

c. Mulai dari batang, diskusikan mengenai penyebab-penyebab. d. Dari setiap penyebab yang muncul, tanyakan lagi ‘kenapa begitu?,

‘apa penyebabnya?’ Untuk mempermudah cara pikir, dan mencek

11

bahwa tidak ada yang dilupa, menganggap bahwa setiap masalah adalah akibat

e. Dari kondisi lain, tanyalah ‘kondisi ini adalah akibat dari apa?’ f. Akar dibahas sampai mendalam sehingga akhirnya masalah

terakhir dalam satu akar akan dibalik dan menjadi kegiatan atau rencana tindak lanjut

g. Langkah –langkah ini pada akhirnya memunculkan satu gambar yang lengkap dan terinci - dengan akar yang diwakili oleh penyebab masalah, dan akibat dari masalah tersebut.

h. Setelah gambar selesai, tanyakan cara yang terbaik untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul.

i. Kalau sudah lengkap, ajaklah masyarakat (tanpa terkecuali) untuk melihat secara keseluruhan masalah-masalah akar dari masalah utama.

j. Juga mintalah komentar, apakah ada penyebab yang muncul beberapa kali walaupun dalam ‘akar’ lain? Dari semua informasi yang muncul, diperlihatkan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah akar sehingga akibat diatas tidak terjadi. Jika akibat diatas masih terjadi, berarti masih ada masalah yang perlu diatasi.

k. Sehubungan dengan keterbatasan-keterbatasan, lebih baik kalau selesai gambar Pohon Masalah, masalah-masalah yang muncul diprioritaskan supaya yang paling penting dapat diatasi lebih dahulu.

l. Tim yang bertugas sebagai pencatat proses, bertugas mendokumentasi semua hasil diskusi.

12

Gambar. Analisis Pohon Masalah

4. Melakukan Wawancara Semi Tersturktur

Wawancara semi terstruktur merupakan suatu teknik yang berfungsi sebagai alat bantu setiap teknik PAR. Wawancara semi terstuktur adalah alat penggalian informasi berupa tanya jawab yang sistematis tentang pokok-pokok tertentu. Wawancara semi terstruktur bersifat semi terbuka, artinya jawaban tidak ditentukan terlebih dahulu, pembicaraan lebih santai, namun dibatasi oleh topik yang telah dipersiapkan dan disepakati bersama. Wawancara ini dapat dikembangkan sejauh relevan dengan pokok bahasan yang disepakati; dengan memberi kesempatan pada masyarakat (informan) untuk menentukan hal-hal penting yang perlu digali, sangat terbuka dasar proses diskusi.

Tujuan teknik ini, untuk (1) mengkaji kondisi spesifik yang ada di masyarakat, misalnya jenis usaha keluarga, jumlah tenaga

13

kerja, sumber daya yang dimiliki, kesehatan keluarga, pembagian tugas laki-laki dan perempuan, tingkat keberagamaan, aliran agama yang dianut; (2) mengkaji berbagai aspek kehidupan di desa menurut pandangan masyarakat, individu dalam masyarakat tersebut; (3) membandingkan: keadaan individu atau keluarga dengan keadaan umum masyarakat desa. Pandangan individu atau keluarga dengan pandangan kelompok masyarakat.

Sumber informasi di dalam teknik wawancara semi terstruktur, yaitu: (a) perorangan; dan (b) kelompok. Jenis informasi yang dapat digali antara lain: a. Profil keluarga b. Profil perorangan c. Daftar kegiatan sehari-hari

Langkah-langkah wawancara semi terstruktur. Pertama, persiapan : (1) Kajian ulang informasi yang sudah ada; (2) menyusun daftar topik diskusi atau pokok pertanyaan yang akan menjadi focus wawancara. Kedua, lakukan perkenalan dengan seperlunya, misalnya obrolan-obrolan sedikit tentang keadaan keluarga (Bina Swasana). Ketiga, buatlah pertanyaan mulai dari yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Keempat, usahakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat netral. Kelima, tim yang bertugas sebagai pencatat proses, bertugas mendokumentasi semua hasil diskusi.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam wawancara semi terstruktur: a. Hindarkan : Pertanyaan dengan jawaban yang terarah (ya-tidak) b. Ingat!!! Wawancara semi terstruktur tidak sama dengan

penyuluhan. c. Jangan Menasehati, banyaklah mendengar dengan sabar. d. Jangan Mengabaikan informasi. e. Jangan menilai (menghakimi). f. Jangan emosi. g. Yang penting santai. h. Yang penting kritis

14

Contoh: Daftar Pertanyaan Profil “Bu-TRI” Identitas keluarga a. Nama suami (suami, Bp.) : b. Umur (tgl. Lahir ) : c. Nama istri (ibu) : d. Umur (tgl. Lahir ) : e. Tanggal /th. Perkawinan : Riwaayat Keagamaan a. Kapan mengenal Islam : b. Siapa yang mengenalkan Islam : c. Bagaimana Islam itu sebenarnya : d. Bagaimana tentang keyakinan lain selain Islam : e. Di mana memperdalam agama dilakukan : f. Siapa yang punya hak istimewa dalam

menafsirkan agama di desa ini : g. Bagaimana menjalankan ibadah di desa ini : h. Mengapa ibu, ikut melakukan kenduri di bawah

pohon asem? : Harapan dan cita-cita : …………………………………………………………………. 5. Membuat Matrik Peringkat

Teknik matrik peringkat (ranking matrix) digunakan untuk menganalisis dan membandingkan topik yang telah diidentifikasikan dalam bentuk rangking. Tujuan teknik ini untuk membuat urutan prioritas “pilihan” bagi masyarakat. Contohnya, matrik peringkat mengenai kondisi sosial masyarakat berikut ini:

Sebab/ Akibat

Pengangguran Perjudian Pencurian Pendidikan Kemiskinan Nilai

Pengangguran - Y Y T Y 3

Perjudian T - Y T Y 2 Pencurian T Y - T T 1

Pendidikan Y T Y - Y 3 Kemiskinan T T Y Y - 2

Tabel. Matrik Peringkat

15

6. Membuat Bagan Hubungan Kelembagaan Bagan hubungan kelembagaan (diagram venn) merupakan

teknik yang bermanfaat untuk melihat hubungan masyarakat dengan berbagai lembaga yang terdapat di wilayah (dan lingkungannya). Diagram venn memfasilitasi diskusi masyarakat untuk mengidentifikasi “pihak-pihak apa” yang berada di wilayah, serta menganalisis dan mengkaji “perannya, kepentingannya” untuk masyarakat dan “manfaat” untuk masyarakat. Lembaga yang dikaji, meliputi lembaga-lembaga lokal, lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga swasta (termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat). Diagram Venn bisa sangat umum atau topikal; mengenai lembaga-lembaga tertentu saja, misalnya yang kegiatannya berhubungan dengan agama, penyuluhan pertanian saja, kesehatan saja atau pengairan saja. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melihat pengaruh lembaga/tokoh masyarakat (stakeholders) yang ada di wilayah terhadap kehidupan dan persoalan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dan melihat tingkat kepedulian dan frekwensi lembaga/tokoh masyarakat dalam membantu menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Langkah-langkah dalam kegiatan ini, sebagai berikut: a. Jangan lupa sampaikan tujuan. b. Bahaslah dengan masyarakat lembaga-lembaga yang terdapat di

desa (lembaga-lembaga yang terkait dengan topik yang akan dibahas).

c. Catatlah daftar lembaga-lembaga pada flipchart (kertas potongan).

d. Guntinglah sebuah lingkaran kertas yang menunjukkan masyarakat.

e. Sepakatilah mengenai simbol-simbol yang dipergunakan, misalnya: 1) Besarnya lingkaran: menunjukkan pentingnya lembaga-

lembaga tersebut menurut pemahaman masyarakat. Semakin penting suatu lembaga, maka semakin besar

16

lingkaran. 2) Jarak dari tingkatan masyarakat: menunjukkan pengaruh

(hubungan kedekatan) lembaga tersebut menurut pemahaman masyarakat. Semakin dekat dengan lingkaran masyarakat, maka lembaga tersebut semakin berpengaruh.

f. Tulislah kesepakatan simbol-simbol tersebut pada flipchart agar mudah diingat oleh masyarakat.

g. Bahaslah apakah lembaga-lembaga tersebut “penting” menurut pemahaman masyarakat dan menyepakati besarnya lingkaran yang mewakili lembaga tersebut.

h. Guntinglah kertas-kertas yang berbentuk lingkaran yang besarnya sesuai dengan kesepakatan, tulislah nama lembaga tersebut pada lingkaran itu.

i. Letakkanlah lingkaran masyarakat di atas lantai. j. Bahaslah bagaimana manfaat lembaga tersebut terhadap

masyarakat yang ditunjukkan oleh jaraknya dari lingkaran masyarakat.

k. Kalau semua lembaga telah ditempatkan, periksalah kembali dan diskusikan kebenaran informasi tersebut.

l. Buatlah perubahan kalau memang diperlukan. l. Diskusikan bersama masayarakat permasalahan dan potensi

masing-masing lembaga. m. Simpulkan bersama masyarakat apa yang dibahas dalam diskusi.

Bagan. Bagan Hubungan Kelembagaan

17

7. Membuat Bagan Perubahan dan Kecenderuangan Teknik bagan perubahan dan kecenderungan (trend and

change) merupakan cara memfasilitasi masyarakat dalam mengenali perubahan dan kecenderungan berbagai keadaan, kejadiaan serta kegiatan masyarakat dari waktu ke waktu. Hasilnya digambar dalam suatu matrik. Dari besarnya perubahan hal-hal yang diamati, dapat diperoleh gambaran adanya kecenderungan umum perubahan yang akan berlanjut di masa depan. Hasilnya, bagan perubahan dan kecenderungan yang umum atau yang berkaitan dengan topik tertentu, misalnya jumlah pemeluk agama Islam, jumlah musholla, jumlah masjid, jumlah gereja, jumlah majlis taklim, dan lain-lain.

Tujuan melakukan teknik ini untuk: (a) Mengetahui kejadian masa lalu dalam rangka memprediksi kejadian pada masa yang akan datang; (b) mengetahui hubungan sebab akibat dan mengetahui faktor yang paling mempengaruhi suatu fenomena; (c) dengan bagan perubahan, masyarakat dapat memperkirakan arah kecenderungan umum dalam jangka panjang serta mampu mengantisipasi kecenderungan tersebut.

Bagan perubahan dan kecenderungan dapat dibuat di atas kertas atau di tanah. Bahan-bahan yang bisa digunakan, berupa biji-bijian, kerikil, atau bahan lain yang mudah didapat dan mudah dipahami masayarakat. Hasilnya, bagan perubahan dan kecenderungan digambar atas kertas, papan tulis atau di tanah. Langkah-langkah pembuatan bagan perubahan, meliputi: a. Lakukan persiapan-persiapan seperlunya. b. Diskusikan bersama masyarakat perubahan-perubahan penting

yang terjadi di desa serta sebab-sebabnya. c. Sepakatilah topik-topik utama yang akan dicantumkan ke dalam

bagan. d. Sepakatilah simbol-simbol yang akan dipakai, baik untuk topik

(gambar-gambar sederhana) maupun untuk nilai (biji-bijian, kerikil dan lain-lain).

e. Sepakati bersama masayarakat selang waktu (range) yang akan dicantumkan.

18

f. Buatlah bagan di kertas, papan tulis atau tanah. g. Diskusikan perubahan-perubahan, sebab-sebab, akibat-akibatnya,

apakah perubahan akan berlanjut pada masa depan (kecenderungan).

h. Simpulkan bersama masayakat persoalan-persoalan dibahas dalam diskusi.

i. Tim yang bertugas sebagai pencatat proses, bertugas mendokumentasi semua hasil diskusi. Kalau pembuatan bagan dan diskusi sudah selesai, bagan digambar kembali atas kertas (secara lengkap dan sesuai gambar masyarakat).

Gambar. Bagan Perubahan dan Kecenderuangan

19

8. Membuat Analisis Kalender Musim Analisis kalender musim (seasonal calender) terdiri dari dua

kata yang berasal dari bahasa Inggris. Seasonal berarti jadwal permusim dan calendar berarti penanggalan. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui kegiatan utama, masalah, dan kesempatan dalam siklus tahunan yang dituangkan dalam bentuk diagram. Hasilnya, informasi penting sebagai dasar pengembangan rencana program.

Kehidupan masyarakat sedikit banyak dipengaruhi oleh pola atau daur kegiatan yang sama dan berulang dalam siklus waktu tertentu. Di dalam masyarakat pedesaan, kehidupan sosial ekonomi sangat dipengaruhi oleh musim-musim yang berkaitan dengan aktivitas pertanian, seperti musim tanam, musim panen, musim hujan, dan musim kemarau. Di dalam masyarakat perkotaan, jenis musim yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat mungkin agak berbeda misalnya musim buah, musim hari besar, musim tahun ajaran baru dan sebagainya. Selain itu, ada juga daur kegiatan yang bisa dikatakan selalu berulang dalam kedua macam masyarakat, baik di desa maupun di kota, misalnya musim penyakit tertentu, musim perkawinan dan sebagainya.

Tujuan dipergunakan teknik analisis kalender musim adalah: (1) mengetahui pola kehidupan masyarakat pada siklus musim tertentu; (2) mengidentifikasi siklus waktu sibuk dan waktu luang masyarakat; (3) mengetahui siklus masalahan yang dihadapi masyarakat pada musim-musim tertentu; dan (4) mengetahui siklus peluang dan potensi yang ada pada musim-musim tertentu.

Kalender musim dapat dibuat di atas kertas atau di tanah. Seringkali dipakai simbol-simbol. Untuk simbol tersebut, dapat dimanfaatkan biji-bijian, daun-daunan, batu-batuan dan lain-lain. Kalau digambar di tanah, hasilnya harus digambar kembali di atas kertas.

20

Gambar. Analisis Kalender musim

Langkah-langkah membuat teknik analisis kalender musim, sebagai berikut: a. Ajaklah masyarakat untuk menggambar sebuah kalender dengan

12 bulan (atau 18 bulan) sesuai kebutuhan. Tidak perlu mengikuti kalender tahunan, bisa mulai pada bulan lain, misalnya sesuai musim tanam;

b. Diskusikan secara umum tentang jenis-jenis kegiatan serta keadaan apa yang paling sering terjadi pada bulan-bulan tertentu dan apakah kegiatan itu selalu terulang dari tahun ke tahun. Misalnya, pada bulan keberapa masyarakat melakukan upacara bersih desa;

c. Sepakati bersama masyarakat tentang simbol-simbol yang akan digunakan;

21

d. Ajaklah masyarakat menggambarkan kegiatan-kegiatan utama serta keadaan-keadaan kritis yang berakibat besar bagi masyarakat dalam kalender;

e. Diskusikan lebih lanjut (lebih mendalam) bersama masyarakat tentang keadaan, masalah-masalah, sebabnya serta akibatnya;

f. Sesuaikan gambaran dengan hasil diskusi; g. Ajaklah masyarakat untuk menyimpulkan apa yang dibahas dalam

diskusi. 9. Membuat Alur Sejarah

Alur sejarah (time line) adalah teknik penelusuran alur sejarah komunitas dampingan dengan menggali kejadian penting yang pernah dialami pada alur waktu tertentu. Alasan melakukan alur sejarah adalah: a. Teknik ini dapat menggali perubahan-perubahan yang terjadi,

masalah-masalah dan cara menyelesaikannya, dalam masyarakat secara kronologis.

b. Teknik ini dapat memberikan informasi awal yang bisa digunakan untuk memperdalam teknik-teknik lain.

c. Sebagai langkah awal untuk teknik perubahan dan kecenderungan. d. Dapat menimbulkan kebanggaan masyarakat di masa lalu. e. Dengan teknik ini masyarakat merasa lebih dihargai, sehingga

hubungan menjadi lebih akrab. f. Dapat untuk menganalisa hubungan sebab akibat antara berbagai

kejadian dalam sejarah kehidupan masyarakat, seperti perkembangan komunitas dampingan, peran perempuan, kondisi lingkungan, perekonomian, kesehatan atau perkembangan penduduk.

Tujuan alur sejarah adalah (a) mengungkap kembali alur sejarah masyarakat suatu wilayah yang meliputi: topik-topik penting yang terjadi pada tahun-tahun tertentu; (b) mengetahui kejadian-kejadian yang ada di dalam masyarakat secara kronologis; (c) mengetahui kejadian penting masa lalu yang mempengaruhi kehidupan masyarakat; (d) masyarakat memahami kembali keadaan mereka pada

22

masa kini dengan mengetahui latar belakang masa lalu melalui peristiwa penting dalam kehidupan mereka di masa lalu.

Langkah-langkah yang dilakukan selama proses alur sejarah, sebagai berikut: a. Memilih narasumber lokal (masyarakat asli) yang sudah lama

tinggal di daerah tersebut dan benar-benar memahami sejarah wilayahnya.

b. Tim dan narasumber lokal yang terpilih menentukan waktu dan tempat pertemuan.

c. Setelah semua peserta berkumpul, ketua tim memperkenalkan diri kepada seluruh peserta yang hadir.

d. Selanjutnya menjelaskan pengertian penelusuran alur sejarah komunitas dampingan, tujuan serta manfaat kegiatan ini.

e. Diteruskan dengan menjelaskan hal-hal yang akan digali dalam pembuatan alur sejarah.

f. Setelah semua narasumber lokal paham, peserta & tim bisa memulai proses penggalian data melalui sumbang saran, tanya jawab dan diskusi. Untuk memulai, dialog bisa dibuka dengan bagaimana asal-usul nama wilayah tersebut.

Dalam menggali informasi, bisa dengan memberikan stimulasi (mengingatkan kembali) topik-topik. Penggalian informasi dengan cara: a. Mengetengahkan sejarah terbentuknya pemukiman, asal-usul

penduduk atau perkembangan jumlah penduduk. b. Bisa dilanjutkan dengan topik tentang alur sejarah tersedianya

sarana atau prasarana (infrastruktur); jalan raya, saluran air, perumahan, puskesmas, sekolah, sarana komunikasi, transportasi dan tempat ibadah.

c. Untuk memperdalam topik bisa dilanjutkan dengan diskusi tentang perubahan status pemilikan, penguasaan dan penggarapan tanah. Perkembangan usaha ekonomis masyarakat, misalnya kapan mulai menjadi pegawai, pedagang, petani dan jenis pekerjaan lain.

d. Selain topik di atas, bisa ditambah dengan menggali tentang bagaimana tanggapan masyarakat terhadap masukan pembinaan

23

atau pendampingan yang diterima. Serta apa saja masalah yng dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

e. Untuk mengetahui bagaimana penanganan kesehatan, bisa diskusi tentang terjadinya wabah penyakit yang pernah menimpa daerah tersebut.

f. Kejadian yang berulang dapat dijadikan topik penting untuk dibahas lebih mendalam.

g. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Fasilitator memfasilitasi jalannya dialog & diskusi selama

proses, misalnya informasi/data apa saja yang harus dimasukkan tabel alur sejarah dan bagaimana cara menyusunnya kronologis alur sejarah. Cara cross check data, sebagai berikut: a) Setelah penulisan selesai, fesilitator meminta kepada seluruh

peserta untuk melakukan triangulasi data (check and recheck data/probing data yang sudah dikumpulkan).

b) Usahakan untuk mempresentasikan hasil alur sejarah kepada para peserta, untuk penyempurnaan data, apabila waktunya mencukupi.

Kejadian Tahun

Tabel. Alur Sejarah 10. Membuat Diagram Alur

Diagram alur menggambarkan arus dan hubungan di antara semua pihak dan komoditas yang terlibat dalam suatu sistem. Diagram ini dapat digunakan untuk menganalisa alur penyebaran keyakinan dan tata nilai keagamaan dalam masayarakat. Pembuatan diagram alur digunakan untuk memfasilitasi masyarakat dalam: a. Menganalisis dan mengkaji suatu sistem. b. Menganalisis fungsi masing-masing pihak dalam sistem dan

mencari hubungan antara pihak-pihak dalam sistem itu, termasuk bentuk-bentuk ketergantungan.

24

c. Memberikan kesadaran kepada masyarakat di mana posisi mereka sekarang.

Gambar. Diagram Alur

Langkah-langkah pembuatan diagram alur meliputi:

a. Lakukan diskusi umum tentang semua alur, misalnya “penyebaran agama Islam” di dalam dan dari luar komunitas dampingan.

b. Ajaklah masyarakat untuk mengidentifikasi: 1) Di mana pusat-pusat produksi tata nilai agama? 2) Siapa yang berperan dalam persoalan tersebut (individu,

kelembagaan)? 3) Siapa yang memiliki otoritas penafsiran tata nilai agama

tersebut? c. Ajaklah masyarakat menggambar alur: mulai dengan yang paling

mudah dikenali dan buatlah garis ke setiap pihak. d. Ajaklah masyarakat untuk membahas perilaku atau kepentingan

dari masing-masing pihak.

25

e. Ambillah kesimpulan berdasarkan tingkat pemahaman masyarakat.

f. Tawarkan kepada masyarakat: apakah situasi tersebut harus ditangani? Kalau masyarakat berniat untuk memperbaiki kondisi tersebut, maka Ajaklah masyarakat untuk menentukan prioritas yang harus segera ditangani dari soal tersebut.

11. Membuat Catatan Lapangan

Catatan lapangan (fieldnote), sesuai dengan namanya, merupakan catatan yang dibuat langsung pada buku catatan ketika peneliti berada di lapangan. Catatan lapangan sebaiknya ditulis pada buku yang mudah dibawa kemana-mana. Atau, dapat berupa lembaran- lembaran kertas. Namun, jika menggunakan kertas, harus segera dimasukkan ke dalam box “fieldnote” ketika sudah kembali ke dalam pos.

Semua catatan harus ditulis dengan jelas dan dapat dimengerti bila akan diacu untuk pembuatan laporan verbal dan visual. Agar tidak ada hal-hal penting yang terlewatkan, fieldnote dapat berupa form yang tinggal diisi di lapangan.

Buku catatan ini memuat semua indikasi atau gejala, nama atau istilah yang diberikan penduduk setempat, letak administratif temuan, deskripsi temuan, sket temuan, hasil pengukuran, informasi atau pendapat penduduk mengenai temuan tersebut, dan interpretasi sementara.

Penulisan kode dan data informan dalam catatan lapangan dapat ditulis di posisi atas lembar buku fieldnote, seperti contoh berikut:

26

Teknik-teknik PAR di dalam kegiatan observasi tersebut

bukan tujuan dari kegiatan KUKERTA, melainkan sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dan data tentang permasalahan dan kondisi objektif komunitas dampingan.

Teknik-teknik pemberdayaan masyarakat di atas digunakan secara elektik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setelah semua selesai, tim yang bertugas sebagai pencatat proses, bertugas mendokumentasi semua hasil diskusi dan kalau pembuatan peta dan diskusi sudah selesai, peta digambar kembali atas kertas (secara lengkap dan sesuai gambar masyarakat). C. Langkah-langkah Pemberdayaan

Ada beberapa langkah yang perlu ditempuh di dalam melaksanakan KUKERTA, sebagai berikut: 1. Persiapan sosial. Terlibat secara langsung dalam kehidupan

kelompok sosial masyarakat.

Kode file : Agama/ritual/sholat (contoh) (isilah dengan kode yang mudah dihafal dan tidak membingungkan) Judul : .............................. Informan : .............................. Lokasi : .............................. Waktu : tanggal………………./jam……… ………………………………………………………………………………… Catatan Reflektif: ………………………………………………………………………………… Pertanyaan Lanjutan: …………………………………………………………………………………

27

2. Identifikasi data, fakta sosial. Mengamati dan mengidentifikasi realitas sosial, biasanya muncul sebagai keluhan-keluhan masyarakat (Freire: Kodifikasi)

3. Analisis sosial. Mendiskusikan/mengurai realitas sosial (Freire: dekodifikasi) untuk menemukan isu sentral atau kata kunci (fokus masalah). Mempertanyakan terus-menerus, mengapa masalah itu terjadi, bagaimana hubungan- hubungan antar kelompok sosial yang ada. Menilai posisi masyarakat dalam peta hubungan-hubungan antarkelompok masyarakat tersebut.

4. Perumusan masalah sosial. 5. Mengorganisir gagasan-gagasan yang muncul guna mencari

peluang-peluang yang mungkin bisa dilakukan bersama guna memecahkan masalah dengan memperhatikan pengalaman-pengalaman masyarakat di masa lalu (keberhasilan dan kegagalannya)

6. Merumuskan rencana tindakan strategis yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut (menentukan apa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana)

7. Pengorganisasian sumber daya, dengan mengidentifikasi siapa yang harus diajak bekerja sama dan siapa yang akan menghambat.

8. TINDAKAN UNTUK PERUBAHAN 9. Observasi, evaluasi (untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan/learning experience) dan refleksi.

28

PENUTUP Anjuran

Peserta KUKERTA dan Dosen Pembimbing Lapangan perlu memahami perubahan sikap dan perilaku selama live in bersama dengan komunitas dampingan, sebagai berikut: 1. Duduk dan dengarkan, amati dan belajarlah. Perubahan perilaku.

Belajar untuk tidak dominan, tidak menggunakan telunjuk, tidak mewawancarai, dan tidak menginterupsi.

2. Gunakanlah penilaian terbaik anda setiap saat. Menggantungkan diri pada penilaian personal, bukan berdasarkan pada alat-alat atau peraturan, mengutamakan respon yang fleksibel dan adaptable, dan menerima tanggung jawab.

3. Unlearn. Terbukalah pada perbedaan kepercayaan, sikap dan tingkah laku, termasuk dalam hal perbedaan pendidikan formal dan jabatan.

4. Bersiaplah untuk tidak mempersiapkan diri. Masuklah sebagai orang yang tidak tahu, mempersiapkan situasi partisipatif, tanpa secara detail mendasarkan pada pre-set program, jadi terbukalah pada improvisasi kreatif dan proses yang interaktif pada hal-hal yang tidak bisa dilihat sebelumnya.

5. Menerima kesalahan. Bersikaplah positif terhadap kesalahan. Janganlah mengabaikannya. Hargailah, share dan belajar dari hal tersebut. berangkatlah dari kegagalan.

6. Rileks. Jangan terburu-buru. Ambil waktu yang cukup. Nikmatilah bersama dengan orang-orang.

7. Pindahkan tingkat komando. Fasilitasi. Berikanlah tongkat, kapur, atau spidol kepada masyarakat. Bangunlah suatu proses yang partisipatif, kemudian menjauhlah dari proses, dengarkan, amati, tanpa melakukan interupsi.

8. Masyarakat bisa mengerjakannya. Yakinlah bahwa masyarakat bisa berbuat sesuatu sampai anda punya bukti bahwamasyarakat telah mentok.

29

9. Bertanyalah kepada masyarakat. Mintalah pendapat dan nasihat masyarakat, termasuk bagaimana kita sebagai orang luar harus bertingkahlaku.

10. Bersikaplah baik kepada masyarakat. Pakailah tiga prinsip yang dianjurkan oleh Raul Perezgrovas: Aturan nomor 1, Bersikaplah baik kepada masyarakat. Aturan nomor 2, Ulangi aturan nomor 1. Aturan nomor 3, Ulangi aturan nomor 2.

(Chambers, 1997: 216). Contoh Fieldnote

Sekolah Petani

Pagi itu, pukul 7.00. Matahari pagi menghangati hamparan sawah yang ditumbuhi batangbatang padi muda, nampak belum lama dipindahkan dari lahan pembenihan. Beberapa orang petani, sedikitnya 20 orang laki-laki dan 10 orang perempuan berjalan satu-satu menyusuri pematang liat dan basah oleh hujan semalam. Beberapa orang bercaping, ada yang berkerudung atau bertopi. Semuanya tanpa alas kaki. Mereka mengenakan baju kerja; celana hitam selutut, kaos oblong yang telah luntur gambarnya, atau kemeja yang apapun warnanya telah kecoklatan karena bersemu lumpur. Iringan ini berhenti di sebuah gubuk tengah sawah, tempat di mana mereka kemudian duduk setengah melingkar. Beberapa lelaki mulai membuka bungkusan plastik dari saku bajunya, menarik tembakau, menabur cengkeh dan melintingnya. Seorang laki-laki bertopi berdiri di depan, memasang kertas plano yang direkatkan ke pagar gubuk dengan beberapa sobek selotip. Sementara petani yang lain mengeluarkan buku tulis, dan menggunakan paha mereka atau punggung temannya sebagai alas tulis. Di sela hembusan angin dan aroma tembakau, mereka berdiskusi tentang agenda belajar hari ini. Para peserta belajar kemudian dibagi dalam 5 kelompok, bersama dengan pemandu mereka turun ke sawah dan memulai “pelajaran” hari ini. Tempat belajar itu adalah dua lahan sawah yang disebut

30

demplot (demonstration plot). Meski keduanya sama-sama ditanami jenis padi IR 64, namun mengalami perlakuan berbeda; demplot yang satu tidak disemprot pestisida, atau jika diberi, dalam takaran yang benar dan jikalau perlu. Sedangkan demplot lainnya sebaliknya, diperlakukan “sebagaimana biasa”; disemprot berbagai merk pestisida dan herbisida secara periodik, sekalipun padi dalam keadaan sehat tanpa hama penyakit. Setiap kelompok melakukan pengamatan dan mencatat kondisi lahan, kondisi tanaman dan air, mengumpulkan sampel serangga, tanaman, dan memilah mana hama dan mana musuh alami (predator). Para petani juga melakukan pengukuran tanaman dengan kayu sederhana. Studi telah dimulai minggu tersebut dan akan mulai dimonitor pada minggu selanjutnya. Beberapa saat kemudian, kelompok-kelompok kecil itu keluar dari lahan dan kembali ke gubuk. Di sana telah tersedia makanan kecil dan teh manis untuk peserta. Masing-masing kelompok kemudian mendiskusikan dan menganalisis temuan-temuan yang mereka peroleh di lahan. Mereka menggambarkan analisis dan kesimpulan mereka dalam bentuk gambar-gambar di kertas plano (disebut agroecosystem analisys). Pemandu berkeliling dari satu kelompok ke kelompok lainnya untuk membantu memperlancar kaji urai (analisis) data. Setiap kelompok berdiskusi serius, karena salah seorang wakil mereka akan mempresentasikan hasil pengamatan kelompoknya pada diskusi terbuka di hadapan kelompok lainnya. Di setiap presentasi masing-masing harus mempertahankan analisis serta kesimpulan yang telah dibangunnya. Pertanyaan-pertanyan pun bermunculan, seperti “seekor laba-laba mampu memakan berapa ekor serangga hama?”, “Berapa lama masa hidup seekor laba-laba?”, “Apa nama rumput yang kamu gambar itu?”, dst, dst… .

31

Setelah semua kelompok mempresentasikan hasil studinya, pemandu membantu peserta menarik kesimpulan dari pelajaran hari ini. Kesimpulan-kesimpulan itu akan menjadi dasar tindakan selanjutnya. Misalnya; harus ada keseimbangan antara hama dan musuh alami sehingga tidak dibutuhkan lagi pestisida beracun; perlu dibuat semacam “kebun serangga” untuk meneliti lebih lanjut hubungan antara hama dan musuh alami; daur hidup serangga, serta hubungan antara tanaman dan serangga; dan terakhir adalah kesepakatan bahwa “kami akan melajutkan studi lapang ini !”. Diskusi itu mungkin saja berkembang jauh dari data-data yang mereka kumpulkan di lahan. Seringkali ada sesi tambahan (disebut sesi topik khusus), dan saat itu pemandu akan memancing dengan pertanyaan-pertanyaan, seperti; “mengapa banyak laba-laba, ular, ikan, dan burung-burung hilang dari sawah kita?”, “mengapa kini ada banyak jenis hama yang tidak pernah ditemui pada jaman nenek moyang dahulu?”… . Pertanyaanpertanyaan itu telah mampu mengajak petani menganalisis tentang bahaya pestisida yang diberikan melebihi dosis tanpa melihat kondisi lahan. “Pestisida adalah racun yang merusak keseimbangan ekosistem sawah,” dan pemandu akan mengajak peserta, “bicarakan dan diskusikan dengan petani-petani lain tentang apa yang telah kita pelajari hari ini”. Di atas adalah gambaran sekilas suasana SLPHT (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu) di sebuah desa di Jawa. Seorang yang berdiri di depan adalah petani setempat yang sebelumnya telah beberapa kali dilatih menjadi pemandu SLPHT. Atmosfir yang santai di gubuk membantu peserta berkonsentrasi pada apa yang sedang mereka pelajari dan diskusikan saat itu. Suasananya lebih baik dari pada di balai desa yang aparatnya sesekali berseliweran atau di dalam gedung sekolah yang penuh bangkubangku. Gubuk adalah milik petani sepenuhnya. Sesekali, pada minggu-minggu selanjutnya, mereka berdiskusi di sebuah rumah salah seorang petani peserta atau

32

di bawah pohon rindang tepi sawah. Diskusi mengalir dalam bahasa sehari-hari, mereka menyebut hama sebagai “musuh petani” dan predator sebagai “temannya petani”. Kecuali kertas dan pena, peralatan sekolah mereka sangat berbeda dengan yang biasa dipakai di sekolah-sekolah formal. Batang kayu untuk mengukur, plastik untuk menangkap serangga, pisau untuk mengambil sampel tanaman, dan berbagai peralatan sederhana lainnya. Segalanya berawal dari peristiwa ledakan hama yang secara dramatis memusnahkan ribuan hektar lahan padi di Indonesia. Ketika itu awal musim padi tahun 1970, puso terjadi di mana-mana dan sangat mengkawatirkan bagi keamanan pangan di Indonesia. Saat itulah konsep PHT hadir, awalnya datang dari gedung laboratorium universitas tempat para pakar bidang pertanian melakukan riset. Mereka merintis PHT dengan model yang sangat teknis dan ilmiah untuk diterapkan pada lahan-lahan pertanian di Indonesia melalui kampanye dan penyuluhan. Pelaku utama sosialisasi PHT di lapangan adalah PPL, yang sebelumnya telah dilatih dalam kursus-kursus Strategic Extension Comprise (SEC). Mereka dibekali dengan sistem T & V (training and visiting), sebuah model penyuluhan yang di Indonesia dikenal dengan istilah Laku (latihan dan kunjungan). Dengan konsep ini PPL bertugas melakukan kunjungan dan penyuluhan rutin kepada kontak-kontak tani yang ada di wilayah tempat ia ditugaskan. Selain PPL pelaksana program di tingkat bawah adalah para petugas PHP1. Petugas ini datang ke lapangan mengambil sampel, yang kemudian dibawa ke laboratorium untuk dianalisa. Setelah jelas apa

1 PHP adalah petugas Pengamat Hama dan Penyakit tanaman yang secara fungsional masuk dalam jajaran

Direktorat Perlindungan Tanaman.

33

jenis hama dan penyakit yang menyerang, PHP kemudian membuat kesimpulan dan rekomendasi langkah-langkan apa yang harus dilakukan oleh petani untuk menjaga dan menyelamatkan tanamannya. Alat analisis yang dipakai adalah Economic Treshhold System (sistem ambang batas ekonomi) di mana apabila dalam satu meter persegi lahan ditemukan 5 ekor serangga maka lahan tersebut harus segera disemprot pestisida, tidak peduli apakah di lahan ada musuh alami atau tidak. Pendekatan biologis, kimiawi, dan mekanik ini berlangsung hingga sekitar 5 tahun, dan berakhir dengan ledakan hama serta munculnya hama-hama jenis baru. Penerapan PHT dengan sistem T&V dan demplot (demonstration plot) terbukti tidak menunjukkan hasil yang berarti. PHT versi ini tidak bertahan lama dan tidak melembaga di kalangan petani yang terus menerus disuluh dan dikunjungi. Kenyataan ini membuktikan bahwa PHT sebenarnya memiliki sesuatu yang khas yang sulit dtuangkan ke dalam sistem-sistem penyuluhan biasa. Rekomendasi PHP berdasarkan sampel kecil ternyata juga jauh dari tepat, karena setiap hamparan sawah memiliki kondisi tanah, air, udara, dan populasi hama yang berbeda. Di sisi lain satu atau dua orang PPL yang ditempatkan di sebuah desa tidak mampu secara efektif mengawasi berhektar-hektar petak sawah. Berangkat dari kenyataan di atas pada tahun 1990 lahir pendekatan sekolah lapang atau SL (field school) dalam program nasional PHT. Kelahiran SL salah satunya juga disebabkan oleh gagalnya pola pelatihan PHT di beberapa negara di Asia. SLPHT (sekolah Lapang Pengendalian hama terpadu) demikian nama program baru tersebut, pada prinsipnya berusaha bekerjasama dengan alam, bukan melawannya. Pola “bermusuhan” dengan serangga dengan menggunakan pestisida selama 40 tahun telah gagal. SLPHT sangat memperhitungkan kekhasan ekologi lokal, di mana penanganan setiap wilayah, bahkan setiap lahan bisa bervariasi, tidak pukul rata. Pola penyuluhan dan kunjungan juga dipotong, diganti dengan kaji

34

tindak sendiri oleh petani. Petani harus menjadi ahli PHT di lahannya sendiri. Ketika muncul pertama kali, sekolah lapang menjadi istilah yang cukup aneh di telinga para aparat pertanian dan petani sendiri. Adakah pendidikan bisa dilakukan tanpa gedung sekolah? Mana mungkin petani yang tidak karib membaca dan menulis tiba-tiba harus belajar dan melakukan riset sendiri? Suara-suara penuh ragu, cenderung tidak percaya bahkan menentangnya, berhamburan dari segala penjuru. Paling kencang justeru datang dari kampus dan aparatus pemerintah sendiri, mulai dari level atas setingkat Dirjen sampai aparat paling bawah; PHP, PPL, dan mantri tani.

“Tidak masuk akal ! Ini program besar berskala nasional yang melibatkan banyak sekali pihak, menghabiskan banyak waktu, dan banyak dana. Program sepenting ini akan diterapkan dengan konsep baru yang belum jelas hasilnya. Petani tidak biasa melakukannya karena budaya mereka bukan budaya riset ilmiah. Resikonya terlalu besar, buang-buang uang dan buang tenaga siasia. Saya yakin pasti gagal.” kata salah seorang pejabat deptan yang juga anggota Advisory board Pronas PHT.

Ide pokok dari SLPHT adalah memperkuat posisi petani dengan cara mendorong mereka untuk menguasai, mengendalikan teknologi dan aktivitas produksi mereka sendiri. SLPHT berfokus pada low external input technology (asupan luar yang rendah) dan diversifikasi pertanian (tidak monokultur). Langkah awal pun diayunkan, program pendidikan dan pelatihan terhadap PHP dan PPL menjadi fokus pertama dan terutama. Konsep, kurikulum, dan proses seluruh pelatihan dilakukan dengan metode pendidikan orang dewasa, partisipatif, serta menekankan belajar dari pengalaman. Program besar berskala nasional ini membutuhkan banyak sekali perangkat pelaksana. 500 orang personil PHP pun direkrut untuk ikut serta dalam FTF (field training facilities) angkatan pertama yang berlangsung selama 15 bulan. Sekitar 1000 orang PPL ikut serta

35

dalam training ini pada minggu pertama. Dua pihak yang biasa dengan metode penyuluhan searah ini mulai belajar, berlatih, dan berdiskusi ketat tentang metode pendidikan yang partisipatif untuk petani, prinsip-prinsip dasar belajar dari pengalaman, metode pendidikan orang dewasa, dinamika kelompok, selain itu juga prinsip serta praktek PHT. Training dilakukan dalam 2 musim padi dan 1 musim palawija. PHP dibantu oleh PPL kemudian melakukan 3 kali SLPHT bersama petani setiap tahunnya. Setiap SL diikuti oleh 25 orang petani yang diseleksi dari kelompokkelompok tani yang ada di desa-desa. SLPHT juga melahirkan para petani terseleksi yang kemudian menjadi petani pemandu. Para petani pemandu ini mendapatkan pelatihan TOT (Training of Trainers) sebelum kemudian kembali ke wilayah masingmasing untuk menjadi instruktur SLPHT di kelompok-kelompok petani lainnya. Setiap tahunnya hampir 200 ribu petani ikut dalam sekolah lapang ini. Sampai sekarang hampir di seluruh desa pada wilayah utama penghasil beras di Indonesia sedikitnya memiliki satu sekolah lapang. Hingga kini program nasional SLPHT telah berhasil melatih sekitar 1000 orang PHP, 2000 orang PPL, dan hampir 1.000.000 petani 12 propinsi di Indonesia. Pelatihan yang didanai oleh USAID ini secara keseluruhan menelan biaya 32 juta US dolar atau sekitar 62 miliar rupiah, antara lain untuk membiayai operational cost, honor pelatih dan peserta latih, transport, perlengkapan training, dan biaya sewa lahan untuk demplot. Setapak demi setapak, program ini telah membangun sebuah sistem manajemen lapang yang terorganisir dan berkait erat dengan sistem-sistem di komunitas. Pemerintah Orde Baru dengan revolusi hijaunya telah mengimplementasikan program “stick and carrot” bernama Revolusi Hijau yang sangat anti partisipasi. PPL yang fungsi utamanya adalah pendidik dan penyuluh lapangan justeru menjadi perangkat garda depan revolusi hijau. Mereka dilatih untuk mensukseskan program ambisius ini, dan bekerja berdasarkan komando dan target yang telah

36

ditentukan dari atas. Petani sama sekali tidak dilibatkan dalam perencanaan program, bahkan informasi tentang resiko-resiko buruk yang akan menimpa petani lebih banyak ditutuptutupi. Pemaksaan dan ancaman mewarnai pelaksanaan program ini di desadesa, aparat militer pun dilibatkan untuk memperoleh kepatuhan petani. Dalam dekade terakhir, metode pendidikan orang dewasa dan belajar dari pengalaman dalam SLPHT, menjadi pendekatan baru yang radikal dan mampu mengusik paradigma anti partisipatori pada revolusi hijau. Fokus utama pelajaran ini adalah pada ide bagaimana pendekatan partisipasi mampu menciptakan ruang bagi petani miskin untuk menjadi subjek dan pusat seluruh pembangunan pertanian. Dalam sebuah negara di mana negara dan militer menciptakan kontrol politik yang sangat kuat dari tingkat pusat sampai desa, sekolah lapang telah berhasil menciptakan ruang bagi petani untuk membangun organisasi mereka sendiri yang independen dan ruang dimana mereka dapat bertemu dan menyelenggarakan proses pendidikan tanpa kontrol dari militer. Indikator paling jelas untuk melihat tingkat keberhasilan sekolah lapang adalah dengan meneliti dampaknya di level sub distrik (kecamatan atau desa). Penelitian REaD (Research, Education and Dialogue) di 3 wilayah sekolah lapang di Jawa Tengah dan DIY menemukan hal-hal yang menakjubkan; petani-petani terampil memandu pelatihan untuk sesamanya, mereka mampu melakukan analisis budidaya pertanian secara detil dan kritis, dan muncul petani-petani ahli dengan temuan-temuan baru yang setingkat para doktor peneliti universitas. Lebih jauh, kekuatan petani alumni SLPHT telah berhasil memaksa pemerintah nasional untuk menerbitkan keputusan pelarangan dan pembatasan peredaran beratus-ratus jenis pestisida kimia, dan mengeluarkannya dari paket kredit yang harus diterima petani. Sekolah lapang juga telah berhasil menciptakan ruang untuk petani mempengaruhi anggaran negara yang berkenaan untuk petani. Pada

37

level pemerintahan desa, sebagai contoh, telah memutuskan untuk mendanai pengembangan SLPHT di wilayahnya meskipun proyek telah dinyatakan selesai. Sementara itu, pada tingkat di atasnya, banyak pemerintah kabupaten yang meletakkan SLPHT dalam budget tahunan rutin mereka. Demikian juga pemerintahan tingkat propinsi, memberikan kontribusi dana dalam memperluas dan mengintensifkannya. Metodologi belajar dari pengalaman dan partisipatory adult learning pada Sekolah Lapang (SL) telah menuntun petani memiliki dan menguasai sekolahnya sendiri, meski pada awalnya diinisiasi oleh pemerintah dan disupport oleh para donor agency. Di dalamnya petani bertindak sebagai komite akademik, pengendali proses, fasilitator, peneliti, dan pengambil keputusan tertinggi atas seluruh proses belajar. Sejak PHT berbasis pada sekolah lapang petani, terbangun sebuah komunitas belajar dan pendidikan populer di kalangan kaum yang dianggap tak terpelajar ini. Sekolah Lapang juga merupakan upaya membangun kultur partisipatori dalam semua level. Orang–orang yang terlibat memfasilitasi SL sering mengatakan bahwa bagaimana mereka kemudian berubah oleh karena pengalaman. Proses yang terus menerus telah membangun sensitifitas terhadap anti partisipatori dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan oleh pelaksana program SLPHT: a.Struktur Kepemilikan Tanah Struktur pemilikan lahan di desa dan struktur kelas, (dalam bahasa petani adalah relasi antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap dan buruh tani), ikut berpengaruh terhadap dorongan ataupun penolakan ide SLPHT yang tidak mendiskusikan dan menjawab persoalan ketimpangan penguasaan lahan. Dalam struktur kelas di pedesaan, pemilik lahan secara dominan memiliki kuasa (power) menentukan pemilihan benih, jenis pupuk, dan juga

38

pendekatan pemberantasan hama, bahkan sampai pada pilihan merek pestisida. Meskipun seringkali para penggarap yang harus menanggung biaya-biaya input produksi di atas, sedangkan pemilik lahan hanya berkewajiban membayar pajak atas tanahnya. Dalam hal ini terlihat jelas petani penggarap paling beresiko jika panen gagal. Selain harus menanggung kerugian atas biaya produksi dan tenaga yang dicurahkan, persediaan pangan mereka juga terancam karena dari tanah sempit atau dari lahan yang bukan miliknya inilah mereka menggantungkan kelangsungan hidup keluarganya. Tidak heran bila petani-petani berlahan sempit, buruh tani, dan petani penggarap lebih berorientasi ke hasil. Dalam jangka pendek, semakin banyak hasil produksi yang bisa dipanen maka semakin besar kemampuannya menyediakan stock pangan untuk keluarga. Jika program SLPHT semangatnya adalah menjaga kelestarian dan keberlanjutan pertanian serta memberdayakan golongan struktur mayoritas kelas petani penggarap dan buruh tani, muncul sebuah persoalan. Melalui program PHT ini para petani penggarap dan buruh tani didorong untuk mampu melakukan rehabilitasi kualitas lahan-lahan pertanian serta menjaga lestarinya ekosistem sawah di atas tanah yang bukan miliknya, yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali atau ditarik begitu saja darinya. Sementara tuan tanah yang mungkin tidak pernah bekerja di lahan berlumpur, akan memetik keuntungan jangka panjang atas upaya susah payah para petani kecil, bahkan mungkin tanpa ongkos keluar dari kantungnya. Bahkan di beberapa daerah SLPHT, para buruh tani dan petani penggarap hanya bermodal tenaga belaka dan sering menyatakan bahwa dirinya tidak butuh terlibat dalam SLPHT, “bikin pusing pikiran dan buangbuang waktu” demikian pengakuan petani penggarap. Lestari atau tidaknya alat produksi bertani nampaknya bukan menjadi persoalan mereka. BOX Di dusun Klajuran, Kulonprogo, Yogyakarta rata-rata petani memiliki lahan produktif seluas 1000 m2, namun hampir 1/3 dari keseluruhan penduduk adalah petani berlahan kering yang sempit dan mereka lebih banyak menjadi penggarap atau buruh tani di tanah-tanah milik beberapa petani kaya (ada segelintir petani memiliki tanah lebih dari 1 ha). Di dusun tersebut peserta SLPHT berjumlah kurang

39

lebih 50 orang, 20 persen di antaranya adalah petani penggarap dan buruh tani. 2 orang peserta lainnya adalah petani dengan lahan lebih dari 1 ha, sedangkan sisanya adalah petani berlahan sempit. Di Dusun Mangunsari Magelang, dari 114 kk, 2 orang adalah pemilik tanah lebih dari 3 ha, 51 kk adalah petani berlahan kurang dari 1 ha, dan 60 keluarga tanpa tanah. Peserta program SLPHT di dusun ini cukup bervariasi, dari petani bertanah luas, serta beberapa orang petani penggarap dan buruh tani. 7 orang buruh tani dan 6 orang petani berlahan sempit telah menerapkan pertanian lestari secara penuh (tanpa menggunakan pupuk kimia, pestisida kimia, dan bibit hibrida) setelah mengikuti SLPHT. Alasan para petani penggarap dan buruh tani melakukan pertanian lestari adalah karena mereka peduli terhadap kelestarian lingkungan, dan menurut mereka pertanian lestari lebih menguntungkan karena dapat menekan biaya produksi yang ditanggung petani penggarap. Di desa Toroh, Grobogan, Jawa Tengah 60% petani memiliki lahan kurang dari ¼ ha. Kepemilikan lahan per keluarga ini semakin lama makin menyempit, karena harus dibagi-bagi sebagai warisan kepada anak-anak mereka. Pemetaan partisipatif menunjukkan bahwa hampir separoh dari seluruh luas lahan di desa tersebut adalah tanah bengkok. Petani-petani tanpa tanah dan yang berlahan sempit biasanya mengerjakan tanah-tanah milik pamong desa tersebut. Lebih dari separoh peserta SLPHT di Desa Toroh adalah para pamong desa dan keluarganya.

b. Siapa seharusnya membayar kerusakan lingkungan? PHT dan program pertanian lestari lainnya (seperti LEISA misalnya) merupakan sarana memperbaiki degradasi kualitas ekosistem akibat perlakuan kimiawi yang lama dan sistemik. Namun di sisi lain program pengurangan atau bahkan penghilangan input kimia ini pada saat awal akan berimplikasi pada penurunan hasil, bahkan beresiko gagal panen. Dengan kata lain petani yang telah mengalami kerugian akibat revolusi hijau, kini harus menanggung juga kerugian demi pemulihan lahannya. Dengan demikian biaya untuk memperbaiki keadaan tanah yang telah dihancurkan oleh revolusi hijau hanya ditanggung dan dibebankan kepada petani. Pemerintah pembuat kebijakan, TNCs, para industri pupuk dan pestisida kimia, dan para peraup keuntungan lainnya tidak pernah merasa perlu bertanggung jawab, apalagi mengganti biaya kerusakan lingkungan pertanian yang menjadi hancur dan tergantung terhadap input-input kimia. Dari penelitian di desa-desa, terungkap bahwa mayoritas petani merasa keberatan ketika harus berpindah dari penggunaan input-input kimia ke cara-cara bertani yang ramah lingkungan. Ini adalah kendala bagi SLPHT yang perlu secara serius dipikirkan—karena jika tidak hati-hati akan menjurus ke blame the victim dan mengakibatkan

40

beban ganda bagi petani yang telah dikorbankan habis oleh revolusi hijau. Sebagai pertanggungjawaban pihak TNCs, industri pupuk dan pestisida kimia, serta elit-elit pemerintah, jika suatu ketika Indonesia terpaksa melakukan "debt swap" maka rusaknya lingkungan pertanian harus dipakai sebagai salah satu kompensasi untuk "tidak membayar hutang" . c. Kebijakan harga dan pemasaran produk petani Persoalan petani juga berkaitan dengan insentif ekonomi yang belum sebanding dengan upaya yang mereka habiskan, dan beban serta resiko yang mereka tanggung. Secara umum, penentuan harga gabah yang tidak dikendalikan petani sering membuat mereka dirugikan dan tak sanggup berbuat apa-apa jika ongkos produksi lebih tinggi dibanding harga gabah ketentuan pemerintah. Pada saat terjadi krisis pangan di kota, pemerintah justeru membuat kebijakan impor beras yang merugikan petani. Untuk kepentingan siapa sesungguhnya keringat petani dikeluarkan? Demikian halnya bagi mereka yang mulai mencoba pertanian lestari, kendala Insentif juga ditemui. Di Jawa Tengah beras lokal Rojolele memang dihargai lebih tinggi, tapi permintaan pasar selain tidak stabil juga tidak besar. Meskipun biaya produksi lebih rendah, namun waktu tumbuh yang lebih lama dan jalur distribusi belum terbangun. Sementara itu permintaan beras "padi unggul" yang sebenarnya tidak unggul itu" stabil dan jelas, Ini semua berpengaruh pada sikap dan pilihan petani. b. SLPHT dalam transisi era Pasar Bebas Persoalan petani sangat berkaitan dengan posisi mereka sebagai objek kebijakan pembangunan pertanian dari jaman ke jaman. Setelah era tahun 70 an posisi petani di “subjugated" oleh aparatus Revolusi Hijau, mulai dari pemerintahan pusat sampai Petugas Penyuluh Lapang, pengusaha pupuk dan pestisida, Koperasi Unit Desa dan Kredit Usaha Tani, para entomolog, dan akademisi pertanian serta akademisi pengabdi Revolusi Hijau lainnya. Petani dijadikan sasaran

41

beban swasembada pangan, target kebijakan pertanian, dan berbagai agenda elit politik lainnya. Setelah bangkrutnya revolusi hijau, muncul berbagai program baru dengan nama berbeda-beda. Gemapalagung, corporate farming, Hutan Berbasis Masyarakat, dll yang esensinya tak berbeda dengan revolusi hijau, yakni anti partisipasi dan eksploitasi terhadap kelas petani. Dengan masuknya Indonesia dalam kancah pasar bebas, tantangan bagi petani semakin berat dan kompleks. Mulai dari diterimanya benih rekayasa genetika oleh pemerintah Indonesia, diakuinya hak kekayaan intelektual (paten), penghapusan subsidi, dan pembukaan kran impor seluasluasnya bagi produk pertanian luar negeri. Upaya global food trade liberalisation akan terus bergulir di desadesa, ini adalah tantangan bagi Sekolah Lapang untuk juga memasukkan topik neoliberalisme dan analisis penindasan kelas dalam ‘kurikulumnya’. Penutup Keberadaan “Sekolah Petani” di dasari oleh empat tantangan pokok yang saling terkait, yakni: Keanekaragaman ekologi & hayati lokal Peranan petani yang harus menjadi ahli di lahannya sendiri Penguasaan dan pengelolaan alat produksi Membangun kesadaran kritis terhadap sistem yang

membelenggu & menghancurkan petani Penerapan “Sekolah Petani” sebagai suatu langkah maju menuju pertanian yang adil dan berkelanjutan dituntut untuk ‘meramu’ suatu pola pendekatan yang mampu menampung keempat tantangan tersebut dalam suatu proses pendidikan yang terpadu dan dapat diselenggarakan secara efektif di tingkat Organisasi/komunitas petani. Persoalan-persoalan multidimensional yang dihadapi petani memaksa kita untuk memikirkan bahwa SL memang tidak sekadar

42

soal ekosistem dan bagaimana mengontrol hama. Namun pada perkembangannya harus mencakup soal politik ekonomi, sistem kelas, dan struktur land tenure pedesaan. SL juga erat hubungannya dengan hak-hak petani, yakni hak untuk "menentukan nasib sendiri bagi petani, termasuk hak untuk mengontrol, memilih, dan menyeleksi benih, hak untuk lepas dari jerat industri bibit, racun, dan pupuk kimia, hak untuk berorganisasi dan hak untuk menolak program atau memboikot kebijakan, serta hak untuk menentukan harga jual atas komoditi yang mereka hasilkan. Sudah saatnya Sekolah Lapang memikirkan hal yang mendasar yakni; agenda agrarian reform. Pendekatan 'blaming the victims" yang selama ini dipakai oleh SLPHT perlu diubah menuju transformasi sistem dan struktur agraria. Persoalan penguasaan sumbersumber daya alam bisa menjadi pintu masuk pemberdayaan petani. Sebab jika petaninya saja yang “dijadikan persoalan" sementara mereka selama revolusi hijau telah dikorbankan habis, maka Sekolah lapang akan menjadi bagian dari persolan bagi para petani, bukan bagian dari penyelesaian. Sekolah di mana saja, tidak selalu di gedung, tidak harus di kampus— alam semesta itulah sekolahan semestinya, sekolahan yang sejati, sekolah yang paling hakiki. (Toto Rahardjo & Danar Wulandari)

Selamat Berbakti dan Mengabdi!

43

PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PPM) LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN 2019