buku peraturan pegawai.doc

8/18/2019 BUKU peraturan pegawai.doc

1/18

KATA PENGANTAR

RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung adalah sebagai rumah sakit pendidikanyang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum,memberikan peluang bagi rumah sakit untuk lebih berkembang sesuaidengan kemampuan atas dasar kerja keras dari setiap petugas pelaksana

kegiatan pelayanan.

Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pelayanan rumah sakit, tidakterlepas dari peranan SD yang ada di dalamnya. engingat pentingnyaSD tersebut, maka aturan!aturan dalam rangka melaksanakan pekerjaanharus ditetapkan, dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh SD.

Buku Saku ini dimaksudkan agar seluruh pega"ai dapat memberikangambaran mengenai aturan kepega"aian, serta dapat memahami akanhak dan ke"ajibannya. Dengan demikian diharapkan seluruh SD dapatmelaksanakan pekerjaan baik dan benar, dan saling mendukung sertasuasana kerja yang menyenangkan, sehingga dapat berkarya untuk satutujuan yang sama yaitu memajukan RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung

.#khirul kata kami mengu$apkan terima kasih kepada semua pihak yangterkait atas bantuannya dalam pembuatan buku saku SD diRSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, dan semoga semua aturan yang ada dibuku ini dapat diperhatikan dan dilaksanakan.

Bandung, % Desember &'%%

Direktur Utama,

dr. H. Bayu (ahyudi, PH, Sp)*.+P.%-&'/'% %--''/ % ''0

%

BUKU SAKU

SUMBER DAYA MANUSIA

RSUP Dr. HASAN SADIKINBANDUNG


2/18

DAFTAR ISI

Hal

KATA SAMBUTAN i

DAFTAR ISI ii

VISI, MISI, NILAI, DAN MOTO RSUP Dr. HASAN SADIKIN iii

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA iV

BAB I KETENTUAN UMUM %

BAB II PENGADAAN / PENERIMAAN, PENGANGKATAN PEGAWAI &

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN /

BAB IV WAKTU KERJA

BAB V HAK PEGAWAI -

BAB VI PENGEMBANGAN PEGAWAI %-

BAB VII PENGHARGAAN PNS &&

BAB VIII JABATAN FUNGSIONAL &/

BAB IX KENAIKAN PANGKAT &0

BAB X MUTASI PEGAWAI &

BAB XI PENILAIAN PEKERJAAN &1

BAB XII IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

BAB XIII PENSIUN PEGAWAI

BAB XV PENUTUP

VISI, MISI, NILAI, DAN MOTORSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG

Visi : enjadi Rumah Sakit ndonesia Kelas Dunia yuang unggul dalamPelayanan, Pendidikan, dan Penelitian

isi 2elaksanakan pelayanan kesehatan paripurna dan prima yang terintegrasidengan pendidikan, pelayanan dan penelitian.

+ilai ! nilaiP 3 Pro4esional

emiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan dengan kualitas yangterbaik 5 prima6 dsertai kompetensi dalam disiplin ilmu yang melandasinya.

R 3 RespekPelayanan yang prima akan dapat diberikan apabila dilandasi oleh rasasaling hormat menghormati di antara anggota tim pemberi pelayanan.

Pelayanan yang prima tidak hanya ditentukan oleh satu pro4esi, tetapi olehsemua yang terlibat dalam tim pelayanan.Keberadaan pro4esi7pro4esitersebut pada hakekatnya saling melengkapi.

3 ntegritasBertindak konsisten sesuai dengan nilai7nilai dan kebijakan organisasiserta kode etik pro4esi

3 anusia"ienganggap setiap indi8idu 9manusia sebagai makhluk $iptaan tuhan yangmulia.)leh karena itu harkat dan martabat mereka harus dijunjung tinggi .

# 3 #manah

elaksanakan dengan sungguh7sungguh 5akuntabel6 segala halyangdiper$anyakan oleh +egara dan masyarakat,khususnya dalam memberikanpelayanan, pendidikan,penelitian kesehatan.

):) 2; Kesehatan#nda enjadi Prioritas Kami 5 Your Health is Our Priority)”

&


3/18

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNGN!r : HK."#."$/C"%&/%&'&%/XII/&"%%

TENTANGBUKU SAKU PERATURAN

RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG

enimbang 2 a. Bah"a untuk ter$apainya 8isi, misi RSUP Dr.hasan SadikinBandung, maka seluruh pega"ai dapat berperan akti4dalam men$iptakan suasanya kerja , budaya kerja, danprestasi kerja yang optimal<

b. Bah"a sehubungan dengan butir atersebut diatas, sangatdiperlukan aturan di bidang kepega"aian yangmemungkinkan setiap pega"ai mengetahui hak,ke"ajiban dan tugasnya dengan baik dan benar<

$. Bah"a sebuhungan dengan butir adan b tersebut,perluditerbitkan buku saku Sumberdaya anusia 5SD6 yangditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama<

engingat 2 %. Undang Undang +omor 1 tahun %-=0 >o.Undang Undang

+o. 0/ tahun %--- tentang Pokok7pokok Kepega"aian<& . Undang Undang + mor % tahun &''0 tentang

perbendaharaan +egara</. Undang Undang +omor / tahun &''- tentang

Kesehatan<0. Undang Undang +o. 00 tahun &''- tentang Rumah Sakit<?. Peraturan Pemerintah +omor &0 tahun %-= tentang @uti

P+S<. Peraturan Pemerintah +omor %' tahun %-=- tentang

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ega"ai +egeri Sipil<=. Peraturan Pemerintah +omor /1 :ahun %-=- tentang

Pensiun P+S<1. Peraturan Pemerintah +omor -1 tahun &''' >o. Araturan

Pemerintah +omor %% tahun &''& tentang PengadaanPega"ai +egeri Sipil<

-. Peraturan Pemerintah &/ tahun &''? tentang PengelolaanKeaangan Badan Layanan Umum<

%' Peraturan Pemerintah +omor ?/ tahun &'%' tentangDisiplin Pega"ai +egeri Sipil<

%%. Peraturan enteri Kesehatan +omor

%=/9enkes9Per99&''? tentang Struktur )rganisasi dan:atakerja RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung<

%&. Keputusan enteri Kesehatan R +omor%&?0#9enkes9Per99&''? tentang Pedoman Penilaian#ngka Kredit >abatan Cungsional Kesehatan di lingkunganDepartemen Kesehatan.

emperhatikan 2 Pertimbangan Direksi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung

MEMUTUSKAN

KAPU:US#+ DRAK:UR U:## RSU Dr. H#S#+ S#DK+ B#+DU+*, :A+:#+*BUKU S#KU SUBAR D## #+US# 5SD6 RSUP Dr. H#S#+ S#DK+B#+DU+*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal %stilah dan Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan 2%. Rumah Sakit adalah RSUP Dr. Hasan Sadikin yang menerapkan pengelolaan

keuangan BLU, yang berkedudukan di >l. Pasteur +o. /1 Bandung, yangselanjutnya disebut dengan RSHS.

&. Lingkungan RSHS adalah keseluruhan tempat atau unit kerja yang se$ara sahberada di ba"ah penguasaan dan digunakan untuk menunjang kegiatanRSHS.

/. Direksi adalah pejabat struktural tertinggi di RSHS yang terdiri dari DirekturUtama, Direktur edik E Kepera"atan, Direktur SD E Pendidikan, Direktur

Umum E )perasional, dan Direktur Keuangan.0. Pega"ai adalah P+S dan setiap orang yang terkait se$ara 4ormal dalam

satuan hubungan kerja dengan RSHS, diangkat berdasarkan Keputusanenteri Kesehatan R dan Keputusan Direktur Utama RSHS dan olehkarenanya menerima gaji dan tunjangan sebagaimana yang diatur dalamperaturan kepega"aian ini.

/


4/18

?. #nak Pega"ai adalah anak P+S yang sah dari pega"ai yang masih menjaditanggungan pega"ai serta memenuhi seluruh ketentuan, yaitu 2

a. Berusia sampai sampai dengan &% 5dua puluh satu6 tahun maksimal &?5dua puluh lima6 tahun apabila anak tersebut masih sekolah

b. Belum menikah$. Belum mempunyai penghasilan sendiri

d. :erda4tar di administrasi kepega"aian. Hari kerja adalah hari yang ditentukan oleh RSHS untuk bekerja.=. (aktu kerja normal adalah jam7jam kerja yang telah ditetapkan pada hari kerja,

dimana pega"ai "ajib melaksanakan pekerjaan.1. Kerja lembur adalah bekerja melebihi jam kerja atau di luar hari kerja atas

perintah kepala unit kerja se$ara tertulis.-. *aji adalah penerimaan sebagai imbalan, baik dari Pemerintah maupun dari

RSHS kepada pega"ai untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akandikerjakan.

%'. Remunerasi adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh pega"ai yangdiberikan berdasarkan kinerja, berupa gaji,tunjangan RS, nsenti4, bonur, yangdiberikan berdasarkan tingkat tanggung ja"ab dan tuntutan pro4esionalitasyang diperlukan..

%%. :unjangan 4ungsional adalah suatu penerimaan sebagai imbalan di luar gajiyang diberikan oleh Pemerintah kepada pega"ai yang memegang jabatan4ungsional.

%&. :unjangan struktural adalah suatu penerimaan sebagai imbalan yang diberikanoleh Pemerintah kepada pega"ai yang memegang jabatan struktural.

Pasal &aksud dan :ujuan

5%6 Buku Saku SD ini disusun berdasarkan peraturan pemerintah yang berlakudi bidang kepega"aian yang mempunyai tujuan untuk mengatur ke"ajiban danhak pega"ai dalam rangka men$iptakan hubungan kerja yang baik guna

men$apai kinerja yang optimal.5&6 Dengan diterbitkannya buku saku ini dimaksudkan agar seluruh pega"ai RSHS

mengetahui dan paham akan hak dan ke"ajibannya, mentaati danmelaksanakannya.

Pasal /Ruang Lingkup

Buku Saku SD ini berlaku se$ara umum bagi seluruh pega"ai dan atau pihak7pihak lain yang terkait hubungan dengan RSHS.

BAB IIPENGADAAN / PENERIMAAN, PENGANGKATAN PEGAWAI

Pasal 0Pengadaan 9 Penerimaan

5%6 Pengadaan 9 penerimaan P+S dilaksanakan berdasarkan kebutuhan RSHSdan 4ormasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

5&6 Pengadaan 9 penerimaan untuk Pega"ai Pra +on P+S dilaksanakanberdasarkan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah, denganmempertimbangkan kemampuan keuangan RSHS.

5/6 Proses pengadaan 9 penerimaan @P+S dilaksanakan se$ara nasional, dengan

persyaratan dan seleksi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan olehPemerintah.

506 Proses pengadaan 9 penerimaan Pega"ai Pra +on P+S dilaksanakan terbuka,transparan, dan akuntabel dengan persyaratan dan seleksi sesuai kebutuhanRSHS dengan memperhatikan S)P yang telah ditetapkan oleh Direksi RSHS.

Pasal ?Pengangkatan

5%6 Pengangkatan @P+S ditetapkan dengan Keputusan Kementerian KesehatanR.

5&6 @P+S dapat diusulkan diangkat menjadi P+S, apabila 2

a. :elah lulus pendidikan Pra >abatanb. :elah melaksanakan tugas minimal % tahun sejak diangkat @P+S

c. Lulus :es Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintahd. empunyai nilai DP/ dengan rata7rata minimal =

5/6 Pengangkatan Pega"ai Pra +on P+S ditetapkan dengan Keputusan DirekturUtama RSHS berdasarkan hasil Seleksi Pega"ai Pra +on P+S.

0


5/18

506 Pega"ai Pra +on P+S dapat diangkat menjadi Pega"ai +on P+S harusmemenuhi persyaratan 2

a. :elah melaksanakan tugas sebagai Pega"ai Pra +on P+S lebih dari& tahun

b. Pendidikan inimal D/$. empunyai nilai kinerja dengan nilai rata7rata minimal 1'

d. #bsensi kehadiran baik, dan persyaratan yang ditentukan sesuaidengan 4ormasi

Pasal

Pengangkatan Pega"ai Pra +on P+S dapat dilaksanakan denganmempertimbangkan 4ormasi dan kemampuan keuangan RSHS.

Pasal =Pengangkatan Pertama Dalam >abatan Cungsional

5%6 P+S dapat diangkat dalam jabatan 4ungsional sesuai dengan pro4esi dan

pendidikannya.5&6 Persyaratan pengangkatan pertama dalam jabatan 4ungsional, adalah 2

a. emenuhi syarat pendidikan 5minimal Diploma /6b. Usia setinggi7tingginya ?' 5lima puluh6 tahun< dan$. Setiap unsur prestasi kerja atau pelaksanaan perkerjaan dalam DP/

paling kurang bernilai baik dalam % 5satu6 tahun terakhir.

BAB IIIKEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 1Ke"ajiban

Setiap Pega"ai RSHS "ajib

5%6 engu$apkan sumpah9janji P+S<5&6 engu$apkan sumpah9janji jabatan<5/6 Setia dan taat sepenuhnya kepada Pan$asila, UUD +egara R :ahun %-0?,

+KR, dan Pemerintah<506 entaati segala ketentuan peraturan perundang7undangan<

5?6 elaksanakan tugas kedinasan yang diper$ayakan kepada P+S denganpenuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung ja"ab<

56 enjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat P+S<5=6 engutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri,

seseorang, dan9atau golongan<516 emegang rahasia jabatan yang menurut si4atnya atau menurut perintah

harus dirahasiakan<5-6 Bekerja dengan jujur, tertib, $ermat, dan bersemangat untuk kepentingan

negara<5%'6 elaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal

yang dapat membahayakan9merugikan negara atau Pemerintah terutamadi bidang keamanan, keuangan, dan materiil<

5%%6 asuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja<5%&6 en$apai sasaran kerja pega"ai yang ditetapkan<5%/6 enggunakan dan memelihara barang7barang milik negara dengan sebaik7

baiknya<5%06 emberikan pelayanan sebaik7baiknya kepada masyarakat<5%?6 embimbing ba"ahan dalam melaksanakan tugas<5%6 emberikan kesempatan kepada ba"ahan untuk mengembangkan karier<

dan5%=6 entaati peraturan kedinasan yg ditetapkan oleh pejabat yg ber"enang.

Pasal -

(1) Pega"ai yang menjadi kepala Unit Kerja "ajib 2a. Bersikap dan memperlakukan ba"ahan sesuai dengan tugas dan

tanggungja"ab yang telah ditetapkan se$ara "ajar, jujur, adil dansopan.

b. elakukan pembinaan se$ara berkala, memberikan petunjuk danbimbingan se$ara jelas kepada ba"ahannya mengenai pekerjaan yangharus dilaksanakan.

$. enegur ba"ahan yang menyalahi 9 melanggar peraturan.

d. elakukan penilaian terhadap ba"ahannya se$ara jujur dan objekti4.e. enja"ab setiap pertanyaan ba"ahannya sesuai dengan batas

ke"enangannya.

(2) P+S yang diangkat dalam jabatan 4ungsional berke"ajiban untukmengumpulkan angka kredit, sesuai dengan peraturan yang telahditentukan.

?


6/18

(3) Sehubungan dengan pasal 1 ayat 5/6, pejabat 4ungsional yang tidak dapatmengumpulkan angka kredit dalam "aktu ? tahun, maka diberhentikansementara dari jabatannya.

Pasal %'Larangan

Seltiap pega"ai RSHS dilarang 2

5%6 enyalahgunakan "e"enang<5&6 enjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan9atau orang

lain dengan menggunakan ke"enangan orang lain<5/6 :anpa iFin Pemerintah menjadi pega"ai atau bekerja untuk negara lain

dan9atau lembaga atau organisasi internasional<506 Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau LS asing<5?6 emiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menye"akan, atau

meminjamkan barang7barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumenatau surat berharga milik negara se$ara tidak sah<

56 elakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman seja"at, ba"ahan,

atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuanuntuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang se$ara langsungatau tidak langsung merugikan negara<

5=6 emberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baikse$ara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untukdiangkat dalam jabatan<

516 enerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yangberhubungan dengan jabatan dan9atau pekerjaannya<

5-6 Bertindak se"enang7"enang terhadap ba"ahannya<5%'6 elakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat

menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehinggamengakibatkan kerugian bagi yang dilayani<

5%%6 enghalangi berjalannya tugas kedinasan<

5%&6 emberikan dukungan kepada $alon Presiden9(apres, DPR, DPD, atauDPRD dengan $ara 2a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye<b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai9atribut

P+S<$. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan P+S lain< dan9ataud. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan 4asilitas negara<

5%/6 memberikan dukungan kepada $alon Presiden9(apres dengan $ara2a. membuat keputusan dan9atau tindakan yang menguntungkan 9

merugikan salah satu pasangan $alon selama masa kampanye<dan9atau

b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadappasangan $alon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan

sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,seruan, atau pemberian barang kepada P+S dalam lingkungan unitkerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat<

5%06 memberikan dukungan kepada $alon anggota DPD atau $alon KepalaDaerah9(akil Kepala Daerah dengan $ara memberikan surat dukungandisertai 4oto kopi K:P atau Surat Keterangan :anda Penduduk sesuaiperaturan perundang7undangan< dan

5%?6 memberikan dukungan kepada $alon Kepala Daerah9(akil Kepala Daerah,dengan $ara 2a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung $alon Kepala

Daerah9(akil Kepala Daerah<b. menggunakan 4asilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan

kampanye<

$. membuat keputusan dan9atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan $alon selama masa kampanye<dan9atau

d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadappasangan $alon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dansesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,seruan, atau pemberian barang kepada P+S dalam lingkungan unitkerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

BAB IVHAK PEGAWAI

Pasal %%@uti :ahunan

5%6 Diberikan kepada pega"ai yang telah bekerja di RSHS sekurang7kurangnya% 5satu6 tahun se$ara terus7menerus.


7/18

5&6 Pega"ai yang akan melaksanakan $uti tahunan harus mengajukan permintaanse$ara tertulis dengan mendapatkan persetujuan dari atasan langsung danKepala Unit Kerja terkait.

5/6 Surat permintaan $uti tahunan yang telah ditanda tangani atasan langsung danKepala unit kerja terkait disampaikan ke Bagian SD

506 Lamanya $uti tahunan diberikan selama %& hari kerja, dan dapat berkurang

dengan adanya $uti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.5?6 @uti tahunan yang akan dilaksanakan di tempat yang s()i* +r-((0121

dapat ditambah / hari kerja, tambahan $uti tersebut harus mendapatpersetujuan dari Direktur.

56 Sehubungan dengan ayat 5?6 khusus untuk pega"ai yang mendapatkantambahan $uti dari Direktur, setelah melaksanakan $uti "ajib melaporkankepada Bagian SD dengan memba"a surat keterangan lain yangmenunjukkan bah"a Pega"ai tersebut selama $uti berada di daerah yangsulit perhubungannya.

5=6 @uti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan, dapat diambildalam tahun berikutnya untuk paling lama %1 hari kerja termasuk $uti tahunandalam tahun yang sedang berjalan.

516 Pega"ai yang sering tidak masuk kerja tanpa alasan 5mangkir6 lebih dari /

5tiga6 hari dalam satu tahun, diperhitungkan sebagai $uti tahunan5-6 Pega"ai yang mangkir lebih dari %& hari kerja tidak berhak atas $uti tahunan.5%'6 @uti tahunan dapat dilaksanakan untuk menunaikan badah Umroh.5%%6 #pabila kepentingan RSHS yang tidak dapat ditunda, Direksi dan atau atasan

unit kerja dapat menunda pemberian ijin $uti tahunan.

Pasal %&@uti Besar

5%6 @uti besar hanya dapat diberikan untuk Pega"ai +egeri Sipil 5P+S6 yang telahbekerja berturut7turut di RSHS sekurang7kurangnya 5enam6 tahun terus7menerus.

5&6 P+S yang akan melaksanakan $uti besar harus mengajukan permintaanse$ara tertulis kepada Direktur melalui Bagian SD.

5/6 Permohonan iFin $uti besar harus mendapat persetujuan lebih dahulu dariKepala Unit Kerja.

506 Permohonan $uti besar harus disampaikan kepada Direksi % 5satu6 bulansebelum pega"ai tersebut melaksanakan $uti besar.

5?6 Surat persetujuan melaksanakan $uti besar diterbitkan oleh Dirjen BUK atasusulan dari Direksi..

56 #pabila kepentingan dinas sangat mendesak $uti besar dapat ditangguhkanuntuk paling lama & 5dua6 bulan.

5=6 @uti besar dapat digunakan untuk pega"ai yang akan melaksanakan ibadahhaji pada pelaksanaan ibadah haji yang ke &.

516 Pega"ai yang mengambil $uti besar kurang dari / 5tiga6 bulan, maka hak sisa$uti besar yang menjadi haknya dihapus.

5-6 Pega"ai yang telah mengambil $uti besar, sudah tidak berhak lagi atas $utitahunan pada tahun yang bersangkutan.

5%'6 @uti Besar yang diambil pada akhir tahun sampai a"al tahun, maka Pega"aitersebut tidak berhak lagi atas $uti tahunan pada tahun yang bersangkutan.

Pasal %/@uti Sakit

5%6 Pega"ai yang menderita sakit antara % 7 & hari berhak atas $uti sakit dan harusmemberitahukan kepada atasannya dan memberikan keterangan $uti sakit dari

dokter.5&6 Pega"ai yang menderita sakit lebih dari / 5tiga6 hari sampai dengan %0 hari

harus mengajukan permintaan se$ara tertulis dengan melampirkan suratketerangan dokter yang dilampiri bukti diagnosa dari dokter, dan disahkan oleh:im :PKP .

5/6 P+S yang sakit lebih dari %0 5empat belas6 hari, dengan melampirkan buktidiagnosa dari dokter 5:im :PKP6 berhak untuk mendapatkan ijin sakit untukpaling lama % 5satu6 tahun, dan apabila dianggap perlu berdasarkan suratketerangan dari :im :PKP surat ijin sakit dapat diperpanjang sampai 5enam6bulan.

506 Berdasarkan surat keterangan dan diagnosa dokter 5 :im :PKP6 tersebut diatas kemudian diusulkan untuk mendapatkan $uti sakit dari Direktur.

Pasal %0@uti Bersalin

5%6 @P+S dan Pega"ai Pra +on P+S yang menjalankan persalinan pertama,kedua dan ketiga berhak untuk $uti bersalin selama 0? hari.

=


8/18

5&6 P+S dan Pega"ai +on P+S yang menjalankan persalinan anak pertamasampai ketiga berhak atas $uti bersalin selama / bulan.

5/6 Untuk mendapatkan $uti bersalin harus mengajukan permintaan se$ara tertuliskepada pejabat yang ber"enang dengan melampirkan surat keterangan daridokter.

506 @uti bersalin sebagaimana tersebut diatas diberikan se$ara tertulis oleh

Direktur.5?6 P+S yang menjalankan persalinan anak ke empat dapat mengajukan $uti

besar 5apabila pega"ai tersebut sudah berhak $uti besar 656 P+S yang menjalankan persalinan ke empat dan seterusnya diberikan $uti di

luar tanggungan +egara

Pasal %?@uti Karena #lasan Penting

5%6 ang mendapatkan $uti karena alasan penting adalah 2a. Pega"ai yang melangsungkan perka"inan pertama berhak atas $uti

karena alasan penting paling lama 5enam6 hari kerja

b. bu, bapak, istri9suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakitkeras atau meninggal dunia paling lama 0 5empat6 hari .

$. Pega"ai yang melaksanakan ibadah haji, lamanya $uti adalah selamamelaksanakan ibadah haji ..

5&6 Pega"ai yang akan melaksanakan $uti karena alasan penting harusmengajukan permintaan se$ara tertulis kepada Direktur melalui Bagian SDdengan persetujuan dari atasan langsung dan Kepala unit kerja terkait denganmen$antumkan alasannya.

5/6 Surat ijin @uti #lasan Penting dikeluarkan oleh Direksi atas usulan dari atasanlangsung pega"ai yang bersangkutan.

Pasal %

@uti Diluar :anggungan +egara

5%6 P+S yang telah bekerja sekurang7kurangnya ? 5lima6 tahun se$ara terus7menerus karena alasan yang penting dan mendesak dapat diberikan $uti diluartanggungan +egara untuk paling lama / 5tiga6 tahun dan dapat diperpanjangpaling lama % 5satu6 tahun.

5&6 P+S yang akan melaksanakan $uti diluar tanggungan negara harusmengajukan permintaan se$ara tertulis kepada Direktur dengan persetujuandari atasan langsung dan Kepala unit kerja terkait dengan men$antumkanalasannya.

5/6 @uti di luar tanggungan negara diajukan paling lambat / 5tiga6 bulan sebelummengambil $uti di luar tanggungan negara.

506 Permintaan $uti diluar tanggungan negara yang telah disetujui oleh Direkturakan diusulkan ke Kementerian Kesehatan R.

5?6 Surat ijin $uti diluar tanggungan +egara dikeluarkan oleh Kemenkes R akandisampaikan kepada pega"ai yang bersangkutan tembusannya disampaikanunit kerja dan instansi terkait.

56 Pega"ai yang telah selesai melaksanakan $uti di luar tanggungan negaraharus melaporkan diri kepada atasan dan instansi untuk di proses lebih lanjutsesuai dengan peraturan yang berlaku.

5=6 @uti di luar tanggungan +egara mengakibatkan P+S yang bersangkutandibebaskan dari jabatannya, ke$uali $uti diluar tanggungan +egara bagi P+Syang menjalankan persalinan anak ke empat dst.

Pasal %=*aji

5%6 Setiap Pega"ai berhak mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan yangberlaku.

5&6 @P+S dan P+S digaji oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan penggajianP+S yang ditetapkan oleh Pemerintah.

5/6 Pega"ai Pra +on P+S dan +on P+S di gaji oleh RSHS sesuai denganketentuan yang berlaku dengan tidak mengesampingkan kemampuankeuangan RSHS.

506 *aji Pega"ai Pra +on P+S dan +on P+S diberikan pada bulan berikutnyasetelah pega"ai tersebut melaksanakan tugas.

5?6 Pembayaran gaji di transfer ke rekening pega"ai yang bersangkutan.

Pasal %1Remunerasi

5%6 Remunerasi diberikan berdasarkan kinerja dan besarannya dihitungberdasarkan Peraturan enteri Kesehatan +o &?9enkes99&'%'<

1


9/18

5&6 Remunerasi akan diberikan setelah mendapatkan persetujuan danpengesahan dari Kementerian Keuangan.

5/6 Besaran anggaran remunerasi RSHS merupakan penggabungan dari nsenti4,:unjangan Kesejahteraan Rumah Sakit 5:KRS6, erit Sistem yang telahditerima saat ini.

506 Remunerasi akan diberikan kepada pega"ai setiap tanggal %?, pada bulan

berikutnya setelah pega"ai tersebut melaksanakan tugas,dan diberikan melaluirekening masing7masing pega"ai

Pasal %-Uang akan

5%6 Semua Pega"ai baik non P+S maupun P+S berhak untuk mendapatkan uangmakan.

5&6 Besaran uang makan untuk @P+S dan P+S ditentukan oleh PeraturanPemerintah, sedangkan untuk pega"ai +on P+S diberikan sesuai dengankemampuan rumah sakit yang diatur dengan peraturan tersendiri.

5/6 Uang makan di hitung berdasarkan jumlah kehadiran pega"ai dan dibuktikandengan absensi biometrik.

Pasal &':unjangan Cungsional

5%6 :unjangan jabatan 4ungsional diberikan untuk P+S yang telah diangkat dalam jabatan 4ungsional.

5&6 :unjangan jabatan 4ungsional diberikan oleh Pemerintah berdasarkan tingkat jabatan 4ungsional yang diduduki.

5/6 :unjangan jabatan diberikan pada bulan berikutnya setelah P+S tersebutmenduduki jabatan dan melaksanakan tugas dalam jabatan.

506 Besaran tunjangan 4ungsional ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal &%:unjangan >abatan Struktural

5%6 :unjangan Struktural diberikan untuk P+S yang diangkat dalam jabatanstruktural.

(2) :unjangan jabatan struktural diberikan pada bulan berikutnya setelah P+S

melaksanakan tugas sebagai >abatan Struktural, yang dibuktikan dengan SuratKeterangan elaksanakan :ugas >abatan Struktural.

(3) Besaran tunjangan jabatan Struktural ditentukan berdasarkan PeraturanPemerintah, sesuai dengan tingkat >abatan 9eselon.

Pasal &&:unjangan >abatan Umum

5%6 :unjangan jabatan umum diberikan untuk @P+S 9 P+S yang tidak diangkatdalam jabatan Cungsional maupun >abatan Struktural.

5&6 :unjangan jabatan umum diberikan se$ara langsung setelah @P+S 9 P+Stersebut melaksanakan tugas.

5/6 Besaran tunjangan jabatan umum ditentukan dengan Peraturan pemerintahberdasarkan *olongan.

Pasal &/:unjangan Keluarga

5%6 @P+S 9 P+S yang bersuami9beristri diberi tunjangan suami9istri sebesar %'Ggaji pokok.

5&6 #pabila suami9istri, kedua7duanya sebagai P+S, maka diberikan kepadapega"ai yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.

5/6 Pega"ai yang mempunyai anak maksimum & 5dua6 orang, termasuk didalamnya anak angkat yang dibuktikan dengan akta notaris dan atau surat daripejabat yang ber"enang diberikan tunjangan anak sebesar &G dari gaji pokokuntuk tiap anak.

506 #nak yang dimaksud pada ayat 5/6 adalah anak yang berusia maksimum&% tahun, belum menikah, dan atau tidak mempunyai penghasilan sendiri.

5?6 Ketentuan ayat 506 tersebut dapat diperpanjang sampai anak berusia &? tahundengan ketentuan anak tersebut masih sekolah dan belum ka"in.

-


10/18

Pasal &0:unjangan #suransi Sosial

5%6 Semua P+S diikutsertakan dalam program #suransi Sosial yang dikelola olehP:. :aspen.

5&6 Hak peserta #suransi Sosial adalah :abungan Hari :ua dan :unjangan

Kematian.5/6 Besarnya tunjangan asuransi sosial diatur dengan Peraturan Pemerintah 9Keputusan enteri Keuangan R.

506 #suransi Sosial dapat diklaim apabila P+S tersebut berhenti sebagai P+S baikmeninggal maupun karena Pensiun.

5?6 Semua P+S, dan +on P+S diikutsertakan dalam program Simpanan Hari :ua,dalam hal ini bekerja sama dengan B+ 0..

56 Simpanan Hari tua sebagaimana tersebut pada ayat 5?6 akan diberikan padasaat pega"ai memasuki usia pensiun.

5=6 Pega"ai yang meninggal, pindah, keluar dari RSHS, se$ara otomatisdiberhentikan dari kepesertaan Program Simpanan Hari :ua.

Pasal &:unjangan #suransi Kesehatan

5%6 Sejak di angkat sebagai @P+S seluruh pega"ai beserta keluarganya5suami9istri dan anak6 adalah sebagai anggota #suransi Kesehatan yangdikelola oleh P:. #SKAS.

5&6 >aminan asuransi kesehatan untuk P+S beserta suami atau istri diberikan olehpemerintah sampai selama seumur hidup.

5/6 >aminan asuransi kesehatan untuk anak diberikan sampai anak tersebutberusia kurang dari &% tahun dan atau belum menikah, dan diberikan untukpaling banyak & 5dua6 orang anak.

506 Pemberian >aminan kesehatan diberikan berdasarkan peraturan tersendiri.

Pasal &=>aminan Pemeliharaan Kesehatan Karya"an 5Pega"ai +on P+S6

5%6 Semua Pega"ai +on P+S diikutsertakan dalam Program >aminan KesehatanKarya"an 5>PKK6 yang dikelola oleh RSHS.

5&6 Premi untuk keikutsertaan dalam program >PKK dibebankan kepada pega"ai+on P+S yang dibayar melalui pemotongan gaji sebesar Rp &?.''',7 9bulan.

5/6 >PKK berlaku untuk pega"ai yang bersangkutan.506 >enis pelayanan dan jaminan yang diberikan dalam Program >PKK diatur

dengan peraturan tersendiri.

Pasal &1:unjangan @a$at

5%6 P+S yang mengalami $a$at baik jasmani 9 rohani akibat ke$elakaan dalammelaksanakan tugas dinas, berhak untuk mendapatkan pengobatan,pera"atan dan rehabilitasi.

5&6 P+S yang oleh :im Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi disebabkan$a$at karena dinas, memperoleh tunjangan $a$at di atas tunjangan pensiunyang diterima.

5/6 Sehubungan dengan ayat 5&6, besarnya pensiun yang diterima adalah =?G darigaji pokok.

506 :ata $ara penetapan tunjangan $a$at ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal &-Kenaikan *aji Berkala

5%6 Kenaikan *aji Berkala 5K*B6 diberikan oleh Pemerintah untuk P+S.5&6 KB* diberikan setiap & 5dua6 tahun, dan besarannya ditentukan dengan

Peraturan Pemerintah.5/6 KB* tidak diberikan kepada P+S yang sedang menjalani hukuman disiplin

P+S tingkat sedang.506 K*B diberikan berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh RSHS.

BAB VWAKTU KERJA

Pasal /'(aktu dan >am Kerja

%'


11/18

5%6 Hari Kerja di RSHS adalah ? 5lima6 hari kerja, yaitu Senin sampai dengan>umat, dengan jam kerja 27 Hari Senin 7 Kamis 2 '=.'' ! %?./' (B7 stirahat 2 %&.'' ! %/.'' (B7 Hari >umat 2 '=./' ! %.'' (B7 stirahat 2 %%./' ! %/.'' (B

5&6 Khusus untuk jenis pekerjaan tertentu dan atau giliran kerja 5shift 6 ditetapkan "aktu kerja dengan ketentuan tersendiri, dengan mengindahkan peraturanperundangan yang berlaku.

5/6 (aktu Kerja Pega"ai adalah minimal /=,? jam9minggu .

Pasal /%Kerja Lembur

5%6 Direksi dan atau Kepala Unit Kerja dapat memberlakukan "aktu kerja lemburbagi pega"ai untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda, pekerjaan yang

tidak dapat ditunda dan atau mendesak.5&6 Kerja lembur dilaksanakan oleh pega"ai yang ditunjuk atas dasar perintah

tertulis dari Kepala Unit Kerja dan mendapatkan ijin tertulis dari Direksi.

Pasal /&Kehadiran

5%6 Pega"ai "ajib hadir pada jam kerja serta mentaati "aktu kerja yang telahditetapkan oleh RSHS.

5&6 Keterlambatan masuk kerja dan atau meninggalkan tempat sebelum "aktukerja berakhir dan atau ketidakhadiran sehari penuh dianggap melanggar tatatertib, ke$uali dengan alasan yang dapat diterima dan atau mendapat iFin dari

Kepala Unit Kerja.5/6 Ketidakhadiran tanpa iFin terlebih dahulu "ajib memenuhi ketentuan sebagai

berikut 2a. Pada hari mulai tidak masuk kerja "ajib memberitahukan kepada

atasan langsung mengenai alasan ketidakhadiran.b. Pada hari mulai masuk kerja "ajib mempertanggungja"abkan alasan

ketidakhadirannya 2

7 Bila sakit, menyerahkan surat keterangan sakit dari Dokter7 Bila karena alasan lain, diserahkan kepada atasan langsung

506 Pega"ai yang tidak dapat mempertanggungja"abkan ketidakhadirannyadianggap mangkir.

5?6 Pega"ai yang mangkir selama 5enam6 hari dalam % bulan tidak berhak atasinsenti4 dan :KRS .

BAB VIPEMBERHENTIAN TUNJANGAN

Pasal //:unjangan >abatan Cungsional

5%6 :unjangan jabatan 4ungsional diberhentikan apabila 27 P+S diangkat dalam jabatan struktural7 elaksanakan tugas tidak sesuai dengan jabatannya7 :idak menjabat sebagai Pejabat Cungsional

5&6 :unjangan >abatan Cungsional diberhentikan sementara, apabila 2

7 enjalankan $uti besar, tugas belajar, $uti bersalin, $uti sakit lebih dari% 5satu6 bulan dan $uti diluar tanggungan +egara

7 Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat7 Dijatuhi hukuman penjara9kurungan berdasarkan keputusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap7 elaksanakan tugas dengan mendapatkan biaya penuh dar i

Pemerintah 9 ijin belajar lebih dari 5enam6 bulan dan selamamelaksanakan tugas 9 ijin tersebut tidak melaksanakan tugas

Pasal /0 :unjangan >abatan Struktural

:unjangan jabatan struktural diberhentikan apabila 2a. Sudah tidak menjabat dalam jabatan strukturalb. Dijatuhi hukuman disiplin$. enjalankan $uti besar dan atau $uti diluar tanggungan +egarad. Dijatuhi hukuman penjarae. enduduki jabatan 4ungsional4. :ugas belajar ke Luar +egeri lebih dari 5enam6 bulan

%%


12/18

BAB VIIKENAIKAN PANGKAT

Pasal /?Periode Kenaikan Pangkat

5%6 Periode kenaikan pangkat ditetapkan pada tanggal % #pril dan % )ktober setiaptahunnya.

(2) Berkas usulan kenaikan pangkat periode % #pril diserahkan ke Bagian SDpaling lambat pada pertengahan bulan >anuari, sedangkan untuk periode% )ktober diserahkan paling lambat pertengahan bulan >uni.

Pasal /Kenaikan Pangkat Reguler

Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan kepada P+S yang 2a. :idak menduduki jabatan struktural atau jabatan 4ungsional tertentu

b. Sekurang7kurangnya telah 0 5empat6 tahun dalam pangkat terakhir$. Setiap unsur penilaian DP/ paling rendah bernilai baik dalam & 5dua6 tahun

terakhir.

Pasal /=Kenaikan Pangkat Pilihan

5%6 Kenaikan pangkat yang menduduki jabatan struktural 2a. en$apai jenjang pangkat terendah 2

7 Sekurang7kurangnya telah 0 tahun dalam pangkat terakhir7 Setiap unsur penilaian DP/ paling rendah bernilai baik dalam

& 5dua6 tahun terakhirb. Satu tingkat di ba"ah jenjang terendah 2

7 telah % 5satu6 tahun dalam pangkat terakhir7 telah % 5satu6 tahun dalam jabatan struktural sejak pelantikan7 setiap unsur penilaian DP/ paling rendah bernilai baik dalam

& 5dua6 tahun terakhir$. Selain telah memenuhi persyaratan di atas harus telah 2

7 mengikuti diklatpim, dan atau7 mengikuti dan lulus ujian dinas, dan atau

7 memiliki ijaFah untuk men$apai pangkat minimal sesuai denganeselon jabatannya

5&6 Kenaikan pangkat yang menduduki jabatan 4ungsional 2a. sekurang7kurangnya & tahun dalam pangkat terakhirb. memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan$. Setiap unsur penilaian DP/ paling rendah bernilai baik dalam & 5dua6

tahun terakhir.5/6 Kenaikan pangkat yang memperoleh tanda tamat belajar sarjana atau diploma2a. rekomendasi atasan langsung bah"a jabatan9tugas yang tersebut

memerlukan keahlian sesuai dengan ijaFah yang diperolehb. telah % 5satu6 tahun dalam pangkat terakhir$. Setiap unsur penilaian DP/ paling rendah bernilai baik dalam & 5 dua6

tahun terakhird. memenuhi angka kredit yang ditentukane. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijaFah

Pasal /1Kenaikan Pangkat #numerta

Pega"ai +egeri Sipil 5P+S6 yang meninggal dunia dalam dan karena menjalankantugas ke"ajibannya.

Pasal /-Kenaikan Pangkat Pengabdian

5%6 P+S yang meninggal dunia atau karena men$apai usia pensiun apabilamemiliki masa kerja sebagai P+S 2

a. Sekurang7kurangnya /' tahun se$ara terus menerus dan sekurang7kurangnya sudah % bulan dari pangkat terakhir

b. Sekurang7kurangnya &' tahun se$ara terus menerus dan sekurang7

kurangnya telah % tahun dari pangkat terakhir$. Sekurang7kurangnya %' tahun se$ara terus menerus dan sekurang7

kurangnya telah & tahun dalam pangkat terakhir5&6 Setiap unsur penilaian DP/ paling rendah bernilai baik dalam & 5dua6 tahun

terakhir.5/6 :idak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dalam % 5satu6 tahun

terakhir.

%&


13/18

BAB VIIIPENGEMBANGAN PEGAWAI

Pasal 0'Pendidikan dan Pelatihan

5%6 RSHS menyediakan biaya untuk pengembangan pega"ai melalui Pendidikandan Pelatihan .

5&6 Diklat dapat dilaksanakan di RSHS maupun di luar RSHS.5/6 Pelaksanaan dan penunjukan peserta Diklat diatur dengan peraturan tersendiri.506 Setiap pega"ai berhak untuk mengikuti pelatihan minimal % kali dalam

% tahun.

Pasal 0%Pendidikan Cormal

5%6 Setiap pega"ai mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri melalui

pendidikan 4ormal.5&6 Pendidikan dilaksanakan se$ara 8ertikal sesuai dengan pro4esi dan atau sesuai

bidang tugasnya.5/6 Pega"ai yang akan melanjutkan pendidikan "ajib mengajukan permohonan ijin

se$ara tertulis kepada Direksi.506 Pega"ai 9 pejabat 4ungsional yang akan melanjutkan pendidikan harus sesuai

dengan pro4esinya, ke$uali karena kebutuhan RSHS.

Pasal 0&Persyaratan untuk :ugas Belajar 9 jin Belajar

5%6 Pega"ai yang diijinkan untuk melanjutkan pendidikan dengan biaya sendiri,

apabila 27 P+S yang telah mengabdikan diri di RSHS minimal & tahun sejak

diangkat sebagai P+S7 Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja 9 tidak mengganggu

tugas7 Pega"ai Pra +on P+S yang dipersyaratkan untuk melanjutkan

pendidikan atas persetujuan dari atasan langsung

7 Pendidikan sesuai dengan pro4esi dan didukung oleh atasan langsung7 Pendidikan dilaksanakan pada institusi Perguruan :inggi +egeri 5P:+6

dan atau Perguruan :inggi S"asta yang telah terakreditasi oleh Badan#kreditasi +asional Perguruan :inggi 5B#+7P:6.

(2) Pega"ai yang mendapatkan Surat :ugas Belajar adalah 27 P+S yang telah mengabdikan diri di RSHS selama & tahun sejak

diangkat sebagai P+S dan setelah selesai harus mengabdikan diri diRSHS minimal dua kali lama pendidikan 5&+6.

7 Pendidikan sesuai dengan pro4esi dan didukung oleh atasan langsung.7 Usia maksimal untuk jenjang D/, D09S% dan S& adalah 0? tahun7 Pendidikan dilaksanakan pada institusi Perguruan :inggi +egeri 5P:+6

dan atau Perguruan :inggi S"asta yang telah terakreditasi oleh Badan#kreditasi +asional Perguruan :inggi 5B#+7P:6.

7 :idak sedang mendapat hukuman disiplin sedang dan beratberdasarkan PP +o ?/ tahun &'%'.

7 Belum pernah mendapat bantuan biaya dari RSHS7 Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh tim seleksi dari RSHS.

Pasal 0/Bantuan Biaya Pendidikan dari RSHS

5%6 Pega"ai yang akan melanjutkan pendidikan 4ormal dapat mengajukanpermohonan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan, apabila telahmemenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

5&6 Penilaian9pemilihan pega"ai yang berhak mendapatkan bantuan biayapendidikan, dilaksanakan Seleksi yang diselenggarakan oleh :im yang ditunjukoleh Direksi.

5/6 >umlah pega"ai dan atau besaran bantuan biaya pendidikan yang diberikanoleh RSHS, disesuaikan dengan kemampuan RSHS yang dianggarkan dalamRB#.

506 Bantuan biaya pendidikan diberikan untuk pega"ai yang akan melanjutkan ke

jenjang pendidikan D/, D09S% , dan S&.

%/


14/18

Pasal 00 Bea sis"a

5%6 Sehubungan dengan Pasal 0% ayat 5&6 ,P+S yang telah memenuhipersyaratan yang ditentukan akan diusulkan ke Dirjen Bina Upaya Kesehatan

untuk mendapatkan beasis"a dari Kementerian Kesehatan .5&6 Beasis"a untuk melanjutkan pendidikan bersumber pada dana #PB+Kemenkes R yang dialokasikan melalui PPSD.

5/6 Penilaian9pemilihan P+S yang mendapatkan beasis"a dari Pemerintahmerupakan ke"enangan Kemenkes R.

506 Penetapan P+S yang mendapat beasis"a dari pemerintah, ditetapkan denganKeputusan enteri Kesehatan R.

5?6 Pega"ai yang mendapatkan beasis"a, "ajib mentaati semua ketentuan yangtelah ditetapkan oleh Kemenkes R maupun RSHS.

Pasal 0?Pendidikan Cormal dengan Biaya Sendiri

5%6 Pega"ai dapat mengajukan permohonan ijin untuk melanjutkan pendidikandengan biaya sendiri.

5&6 Pemberian ijin untuk melanjutkan pendidikan dengan biaya sendiri, diterbitkanoleh Direksi setelah pega"ai tersebut memenuhi persyaratan yang telahditentukan.

.Pasal 0

Ujian Dinas

5%6 Ujian Dinas diselenggarakan oleh Kemenkes R, dan "ajib diikuti oleh P+Syang akan naik pangkat se$ara reguler, khususnya 2

a. Ujian Dinas tingkat untuk kenaikan pangkat dari Pengatur :ingkat ,

golongan ruang 9d menjadi Penata uda, dan golongan ruang 9a.b. Ujian Dinas :ingkat untuk kenaikan pangkat dari Penata :ingkat ,

golongan ruang 9d menjadi Penata uda, dan golongan ruang 9a.5&6 Ujian Dinas diselenggarakan setiap % 5satu6 tahun sekali.5/6 P+S yang dinyatakan lulus Ujian Dinas akan mendapatkan Serti4ikat yang

dikeluarkan oleh Kemenkes R.

Pasal 0=Ujian Penyesuian jaFah

5%6 Ujian penyesuaian ijaFah diselenggarakan oleh Kemenkes R khusus untukP+S yang akan naik pangkat reguler sesuai dengan ijaFah yang diperoleh.

5&6 Ujian penyesuaian ijaFah diperuntukan bagi P+S yang telah mendapatkanijaFah dari pendidikan 4ormal yang lebih tinggi dan memiliki surat tugas danatau surat ijin belajar dari Direksi.

BAB IXMUTASI PEGAWAI

Pasal 01utasi Intern

5%6 utasi adalah perpindahan pega"ai dari satu unit kerja ke unit kerja lain dilingkungan RSHS.

5&6 utasi dilaksanakan berdasarkan kepentingan dinas, penyegaran, promosi 9pengembangan karier pega"ai.

5/6 Direksi dapat memutasikan pega"ai dari unit kerja yang satu ke unit kerja yanglain.

506 utasi antar Direktorat di lingkungan RSHS ditetapkan oleh Direksi dalam halini Direktur SD dan Pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Penugasan 9Surat Keputusan.

5?6 utasi dalam satu Direktorat diatur oleh Direktur yang bersangkutan danselanjutnya dikoordinasikan dan atau dilaporkan ke Direktur SD danPendidikan.

56 utasi 9 rotasi dalam satu Bagian 9 Bidang 9 nstalasi 9 UPC dilaksanakan olehKepala Bagian 9 Bidang 9 nstalasi 9 UPC, dan selanjutnya dilaporkan kepadaDirektur yang terkait.

5=6 utasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan RSHS.516 Pega"ai "ajib melaksanakan surat penugasan mutasi yang diberikan oleh

atasan dan atau Direksi.

%0


15/18

Pasal 0-utasi 9 Pindah ke luar nstansi

5%6 P+S yang akan mengajukan permohonan pindah ke luar nstansi RSHS, harusmengajukan permohonan ijin se$ara tertulis kepada atasan langsung dan

selanjutnya diteruskan kepada Direksi RSHS.5&6 jin pindah ke luar instansi RSHS akan diberikan oleh Direksi apabila P+Stersebut telah mengabdikan dirinya di RSHS minimal ? 5lima6 tahun setelahdiangkat sebagai P+S .

5/6 Sehubungan dengan ayat 5%6 pasal ini, Direksi dapat menolak dan ataumenunda pengeluaran ijin pindah ke luar nstansi RSHS, apabila RSHS masihkekurangan pega"ai sesuai dengan pro4esi 9 pendidikan yang bersangkutansesuai dengan kebutuhan.

506 Setelah ada Surat Keputusan pindah dari pejabat yang ber"enang, maka gaji,insenti4 dan tunjangan lainnya di RSHS se$ara otomatis akan diberhentikan.

Pasal ?'

utasi antar nstansi

5%6 P+S dari luar RSHS dapat pindah 9 masuk menjadi Pega"ai RSHS, apabilamemenuhi persyaratan 2

a. #da 4ormasi sesuai dengan pendidikan dan jabatannnyab. Lulus seleksi admnistrasi dan "a"an$ara$. Lulus psikotes yang dilaksanakan oleh RSHSd. Berkondite baik dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin di unit

kerja asal

e. Dan persyaratan lainnya yang ditentukan sesuai dengan 4ormasi5&6 Selain persyaratan tersebut pada ayat 5%6, untuk P+S dokter 9 dokter spesialis

yang akan masuk ke RSHS, harus memenuhi persyaratan 2a. endapat persetujuan se$ara tertulis dari UPC 9 Bagian, apabila perlu

dari seluruh sta4 yang ada di UPC9 Departemenb. endapat persetujuan dari Komite edik RSHS $ Sub Komite

Kredensial

BAB XPENGHARGAAN PNS

Pasal ?%

5%6 P+S yang telah mempunyai masa kerja minimal %' tahun, &' tahun, /' tahunserta D"i (indu dan :ri (indu se$ara terus menerus dan dalammelaksanakan tugasnya menunjukkan kesetiaan, pengabdian padaPemerintah +egara R dapat diusulkan untuk mendapatkan PiagamPenghargaan .

5&6 Piagam penghargaan yang diterbitkan oleh Presiden adalah :andaKehormatan Satya Len$ana Karya Satya, sedangkan yang diterbitkan darienteri Kesehatan R adalah Bhakti Karya Husada.

5/6 Persyaratan P+S yang dapat diusulkan untuk mendapatkan Satya Len$anaKarya Satya dan atau Bakti Karya Husada ditentukan dengan peraturantersendiri.

Pasal ?&Pega"ai Berprestasi

5%6 Seluruh Pega"ai yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukandapat diusulkan untuk ditunjuk 9 dipilih sebagai Pega"ai Berprestasi.

5&6 Pemilihan Pega"ai Berprestasi dilaksanakan setiap bulan ditentukan oleh :imndependen yang ditunjuk oleh Direksi.

5/6 Pega"ai yang terpilih diberikan Penghargaan yang ditentukan sesuai dengankemampuan RS.

506 Pega"ai yang menerima penghargaan sebagai Pega"ai Berprestasi selama /

5tiga6 kali, berhak untuk mendapatkan penghargaan berupa Perjalanan Umrohdan yang mendapatkan penghargaan ? 5lima6 kali berturut7turut diberikanbiaya untuk naik haj i bagi pega"ai yang beragama slam.

%?


16/18

BAB XIPENILAIAN PEKERJAAN

Pasal ?/Da4tar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 5DP/6

5%6 Setiap kepala unit kerja "ajib memberikan penilaian terhadap sta4 yang adadiba"ahnya.

5&6 +ilai pelaksanaan pekerjaan dibuat pada setiap tahun, yaitu pada bulan>anuari tahun berikutnya. ang dituangkan dalam Da4tar PenilaianPelaksanaan Pekerjaan 5DP/6.

5/6 Pemberian dan tata $ara penilaian DP/ harus berpedoman kepada PeraturanPemerintah +o. %' tahun %-=-.

506 Penilaian dan penyelesaian pembuatan DP/ dibuat oleh masing7masing setiapunit kerja.

Pasal ?0Pejabat Penilai

5%6 Pejabat penilai menilai P+S yang se$ara langsung berada diba"ahnya.5&6 Pejabat penilai baru dapat memberikan penilaian apabila telah memba"ahi sta4

yang dinilai sekurang7kurangnya 5enam6 bulan.

Pasal ??Penilaian untuk Pega"ai +on P+S

5%6 Penilaian pega"ai +on P+S dilaksanakan oleh Kepala Unit kerja, dandilaksanakan minimal % 5satu6 tahun sekali.

5&6 Penilaian kerja untuk pega"ai Pra +on P+S dilaksanakan setiap 5enam6bulan sekali.

5/6 Pedoman penilaian untuk Pega"ai +on P+S dan Pra +on P+S ditentukandengan ketentuan tersendiri.

Pasal ?Penilaian Kinerja

Untuk kepentingan manajemen dan pemberian kesejahteraan 5remunerasi6 kepalaunit kerja berhak untuk memberikan penilaian kinerja sta4 yang ada diba"ahnyasetiap bulan sekali.

BAB XIIJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Pasal ?=jin Perka"inan

5%6 P+S di lingkungan RSHS yang akan melangsungkan perka"inan pertama, "ajib mengajukan permohonan ijin se$ara tertulis kepada Direktur SD danPendidikan melalui Kepala Bagian SD.

5&6 Ketentuan sebagaimana pada ayat 5%6 berlaku juga bagi pega"ai RSHS yangyang telah menjadi duda9janda yang akan melangsungkan perka"inan lagi.

Pasal ?1jin Per$eraian

5%6 Pega"ai +egeri Sipil di lingkungan RSHS yang akan melakukan per$eraian "ajib memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat yang ber"enangmemberikan ijin.

5&6 Permintaan untuk memperoleh ijin sebagaimana pada ayat 5%6 diajukan se$aratertulis kepada Direktur SD dan Pendidikan melalui Kepala Bagian SD.

5/6 Dalam surat permintaan ijin per$eraian harus di$antumkan alasan lengkapyang mendasari permintaan ijin per$eraian.

BAB XII

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal ?-Disiplin Pega"ai

(1) Pega"ai yang tidak mentaati ke"ajiban dan melanggar larangan akan dijatuhihukuman disiplin.

%


17/18

5&6 Sebelum diberikan hukuman disiplin pega"ai, Kepala unit Kerja berke"ajibanuntuk melakukan pembinaan terhadap sta4 yang ada di ba"ahnya.

(3) Pembinaan terhadap pega"ai yang melakukan pelanggaran disiplin, harusdilakukan se$ara tertulis 5dengan dibuat berita a$ara 6

Pasal ':ingkat dan >enis Hukuman Disiplin

1) :ingkat hukuman disiplin terdiri dari 2a. hukuman disiplin ringan<b. hukuman disiplin sedang< dan,$. hukuman disipl in berat

&6 >enis hukuman disiplin r ingan terdiri dari 2a. :eguran l isan<b. :eguran tertulis< dan$. Pernyataan tidak puas se$ara tertulis

/6 >enis hukuman disiplin sedang terdiri dari 2a. Penundaan kenaikan gaji berkala % 5satu6 tahun

b. Penundaan kenaikan pangkat selama % 5satu6 tahun< dan$. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama % 5satu6 tahun.

06 >enis hukuman disiplin bera t 2a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama / 5tiga6 tahun<b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah<$. Pembebasan dari jabatan<d.Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai P+S<

dane. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai P+S.

Pasal %Pelanggaran dan >enis Hukuman

5%6 Pelangaran :erhadap Ke"ajiban 27 :idak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama ? 5lima6 hari kerja

sampai dengan %? 5lima belas6 hari kerja tanpa alasan yang sah dijatuhihukuman disiplin ringan dan diberhentikan :KRS dan insenti4nya.

7 :idak masuk kerja selama % 5enam belas6 hari kerja sampai dengan/' 5tiga puluh6 hari kerja dijatuhi hukuman disiplin sedang< dan

7 :idak masuk kerja selama /% 5tiga puluh satu6 hari kerja sampaidengan 0 5empat puluh enam6 hari kerja dijatuhi hukuman disiplin berat.

(2) Keterlambatan masuk kerja dan9atau pulang lebih $epat dihitung se$arakumulati4 sampai dengan = I 5tujuh setengah6 jam, menjadi % hari kerja.

5/6 Pelanggaran terhadap Larangan 27 Hukuman disiplin ringan apabila pelanggarannya berdampak negati4 pada

unit kerja<7 Hukuman disiplin sedang apabila pelanggarannya berdampak negati4 pada

instansinya< dan7 Hukuman disiplin berat apabila pelanggarannya berdampak berdampak

negati4 pada Pemerintah9+egara.

Pasal &Pejabat ang Ber"enang emberikan Hukuman

%6 Pejabat yang ber"enang menghukum "ajib menjatuhkan hukuman kepadaPega"ai yang melakukan pelanggaran disiplin<

&6 #pabila pejabat yang ber"enang menghukum sebagaimana pada ayat 5%6 tidak

menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pega"ai yang melanggar yangmelakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin olehatasannya<

/6 Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat 5&6 sama dengan jenishukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada Pega"ai yangmelakukan pelanggaran disiplin<

BAB XIIIPENSIUN PEGAWAI

Pasal /asa Persiapan Pensiun 5PP6

5%6 P+S yang memasuki usia ?? 5lima puluh lima6 tahun dapat mengajukan PP.5&6 Selama enjalankan PP pega"ai berhak atas gaji se$ara penuh sebagai

P+S sesuai dengan pangkat 9 golongannya.5/6 Untuk kepentingan administrasi kepega"aian, pega"ai yang akan

melaksanakan tugas selama PP harus mengajukan permohonan ijin kepadaDireksi dengan persetujuan atasan kepala unit kerjanya.

%=


18/18

506 jin untuk melaksanakan tugas selama PP dikeluarkan oleh Direksi.

Pasal 0Batas Usia Pensiun

5%6 P+S yang telah memasuki usia ?' 5lima puluh6 tahun dan mempunyai masakerja sebagai P+S minimal &' 5dua puluh6 tahun.5&6 Dapat mengajukan pensiun dengan mendapat hak pensiun.5/6 Batas usia pensiun adalah ? tahun, khusus untuk dokter, apoteker, dan

pera"at ahli, Pejabat struktural eselon dan , batas usia pensiun dapatdiperpanjang sampai dengan usia ' 5enam puluh6 tahun.

506 Khusus untuk pega"ai yang menduduki jabatan 4ungsional pendidik klinisuntuk jenjang pertama dan uda batas usia pensiun ' 5enam puluh6 tahunsedangkan untuk jenjang madya dan utama batas usia pensiun ? 5enampuluh lima6 tahun.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal ?

5%6 Buku Saku ini ditetapkan dan disahkan oleh Direktur Utama RSUPDr. Hasan Sadikin Bandung.

5&6 Seluruh ketentuan yang dimuat dalam buku ini "ajib dilaksanakan olehseluruh pega"ai.

5/6 #pabila ada ketentuan yang ditetapkan dalam buku ini, ternyata kurangdan atau bertentangan dengan Peraturan kepega"aian 9 peraturanperundangan yang berlaku, maka ketentuan tersebut batal demi hukumdan yang diberlakukan adalah ketentuan peraturan perundang7undanganyang ditetapkan oleh Pemerintah.

.

Pasal

Hal7hal yang belum $ukup diatur dalam buku ini, akan diatur lebih lanjut denganmenga$u kepada Peraturan perundang7undangan yang berlaku.

. Ditetapkan di 2 BandungPada tanggal 2 % Desember &'%%

Direktur Utama,

dr.H. Bayu (ahyudi, PH,Sp)*+P %-&'/'%%--''/%''0

dr. H. Bayu (ahyudi, PH, Sp)*.+P.%-&'/'% %--''/ % ''0

%1

buku peraturan pegawai.doc

Documents