berita negara republik indonesiaditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016...

189
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.669, 2016 KEMEN-DPDTT. Jabatan. Kelas Jabatan. Pencabutan. PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Meningat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); www.peraturan.go.id

Upload: others

Post on 04-Feb-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA

No.669, 2016 KEMEN-DPDTT. Jabatan. Kelas Jabatan.Pencabutan.

PERATURAN MENTERI

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12

Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2015 tentang

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi;

Meningat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

www.peraturan.go.id

Page 2: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -2-

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 13);

3. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2015 tentang

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 301);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG JABATAN

DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

2. Pegawai di lingkungan Kementerian yang selanjutnya

disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan

Pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat

yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau

ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan

organisasi di lingkungan Kementerian.

www.peraturan.go.id

Page 3: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-3-

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi

syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur

Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina

kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan.

4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS

dalam suatu satuan organisasi Jabatan.

5. Jabatan Struktural adalah dalah suatu kedudukan

yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang,

dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu

satuan organisasi negara.

6. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan

yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak seorang PNS dalam satuan

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya

didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan

tertentu serta bersifat mandiri, yang pengangkatan

dalam jabatan tersebut dan kenaikan pangkatnya

tidak disyaratkan dengan angka kredit.

7. Kelas Jabatan adalah Kelas Jabatan adalah

penentuan dan pengelompokan tingkat Jabatan

berdasarkan nilai suatu Jabatan.

8. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan

kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan

yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan

Presiden Nomor 141 Tahun 2015 tentang Tunjangan

Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi.

www.peraturan.go.id

Page 4: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -4-

BAB II

JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

(1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan

jabatannya.

(2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a. Jabatan Struktural; dan

b. Jabatan Fungsional.

(3) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

terdapat juga jabatan lainnya di lingkungan

Kementerian.

Pasal 3

(1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

memiliki Kelas Jabatan.

(2) Daftar nama Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan

Struktural tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

(3) Daftar nama Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan

Fungsional tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 4

Kelas Jabatan bagi Pejabat Struktural dan Pejabat

Fungsional menjadi dasar penyusunan keputusan tentang

pengangkatan, pemindahan, serta alih tugas dalam dan

dari Jabatan dimaksud.

BAB III

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5

Pegawai selain berhak menerima penghasilan sesuai

www.peraturan.go.id

Page 5: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-5-

ketentuan peraturan perundang-undangan juga dapat

diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulannya.

Pasal 6

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan.

(2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan teknis pemberian Tunjangan Kinerja dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja di

lingkungan Kementerian.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun

2013 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4), dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

Page 6: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -6-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 April 2016

MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MARWAN JAFAR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 April 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

Page 7: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-7-

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL DAN KELAS JABATANNYA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

1Sekretaris Jenderal Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi17

2 Kepala Biro Perencanaan 15

3 Kepala Bagian Perencanaan Umum 12

4 Kepala Sub Bagian Analisa Data Perencanaan 9

5 Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal 9

6 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro 9

7 Kepala Bagian Penyusunan Program 12

8 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program I 9

9 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program II 9

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

www.peraturan.go.id

Page 8: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -8-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

10 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program III 9

11 Kepala Bagian Penyusunan Anggaran 12

12 Kepala Sub Bagian Penyusun Anggaran I 9

13 Kepala Sub Bagian Penyusun Anggaran II 9

14 Kepala Sub Bagian Penyusun Anggaran II 9

15 Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan 12

16 Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan I 9

17 Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan I 9

18 Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan I 9

19 Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 15

20 Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran 12

21 Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran I 9

22 Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran II 9

23 Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran III 9

24Kepala Bagian Perbendaharaan dan Penatausahaan

Keuangan12

25 Kepala Sub Bagian Perbendaharaan 9

26 Kepala Sub Bagian Penatausahaan Keuangan 9

27 Kepala Sub Bagian Pengelolaan Gaji 9

28 Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan 12

29 Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan9

www.peraturan.go.id

Page 9: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-9-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

30Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Barang

Milik Negara9

31 Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan 9

32 Kepala Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara 12

33Kepala Sub Bagian Administrasi dan Penatausahaan

Barang Milik Negara9

34Kepala Sub Bagian Penghapusan Barang Milik Negara

dan TPTGR9

35 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro 9

36 Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 15

37 Kepala Bagian Kepegawaian 12

38Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan

Pegawai9

39 Kepala Sub Bagian Administrasi Pegawai 9

40 Kepala Sub Bagian Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai 9

41 Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan 12

42 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Menteri 9

43 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal 9

44 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri 9

45 Kepala Sub Bagian Persuratan dan Kearsipan 9

46 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro 9

47 Kepala Bagian Protokol 12

48 Kepala Sub Bagian Layanan Acara 9

49 Kepala Sub Bagian Layanan Perjalanan 9

50 Kepala Sub Bagian Layanan Tamu 9

www.peraturan.go.id

Page 10: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -10-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

51 Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 12

52 Kepala Sub Bagian Perlengkapan 9

53 Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Pelaporan 9

54 Kepala Sub Bagian Pemeliharaan dan Penyimpanan 9

55 Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama 15

56 Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga 12

57 Kepala Sub Bagian Lembaga Negara dan Pemerintah 9

58Kepala Sub Bagian Lembaga Swasta dan Organisasi

Kemasyarakatan9

59 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro 9

60 Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi 12

61 Kepala Sub Bagian Hubungan Media Massa 9

62 Kepala Sub Bagian Publikasi 9

63 Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Media 9

64 Kepala Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan 12

65Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi dan

Dokumentasi9

66 Kepala Sub Bagian Perpustakaan 9

67 Kepala Sub Bagian Layanan Pengaduan Masyarakat 9

68 Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri 12

69 Kepala Sub Bagian Kerjasama Bilateral 9

70 Kepala Sub Bagian Kerjasama Multilateral 9

71Kepala Sub Bagian Kerjasama Lembaga Asing Non

Pemerintah9

www.peraturan.go.id

Page 11: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-11-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

72 Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana 15

73Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-

Undangan12

74 Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan I 9

75 Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan II 9

76 Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan III 9

77 Kepala Bagian Pelayanan dan Advokasi Hukum 12

78Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Pertimbangan

Hukum9

79 Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum 9

80 Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum 9

81Kepala Bagian Penelaahan, Evaluasi Produk Hukum

dan Perjanjian12

82 Kepala Sub Bagian Penelaahan Produk Hukum 9

83 Kepala Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum 9

84 Kepala Sub Bagian Perjanjian 9

85 Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana 12

86 Kepala Sub Bagian Organisasi 9

87 Kepala Sub Bagian Tata Laksana 9

88 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro 9

89Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi17

90Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi15

www.peraturan.go.id

Page 12: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -12-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

91 Kepala Bagian Program, Anggaran dan Pelaporan 12

92 Kepala Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan 9

93 Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran 9

94 Kepala Bagian Analisa Hasil Pengawasan 12

95 Kepala Sub Bagian Analisa Hasil Pengawasan 9

96Kepala Sub Bagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan9

97 Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan 12

98 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

99 Kepala Sub Bagian Keuangan 9

100 Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum 12

101 Kepala Sub Bagian Kepegawaian 9

102 Kepala Sub Bagian Umum 9

103 Inspektur I 15

104 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

105 Inspektur II 15

106 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

107 Inspektur III 15

108 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

109 Inspektur IV 15

110 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

111 Inspektur V 15

112 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

www.peraturan.go.id

Page 13: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-13-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

113 Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan 17

114 Sekretaris Direktorat Jenderal 15

115 Kepala Bagian Perencanaan 12

116 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran 9

117 Kepala Sub Bagian Data dan Informasi 9

118 Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 9

119 Kepala Bagian Keuangan dan BMN 12

120 Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran 9

121 Kepala Sub Bagian Perbendaharaan 9

122 Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Barang Milik Negara 9

123 Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum 12

124 Kepala Sub Bagian Kepegawaian 9

125 Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 9

126 Kepala Sub Bagian Persuratan 9

127 Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana 12

128 Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum 9

129 Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana 9

130Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang

Undangan9

131Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan

Perdesaan14

132 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

133Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pembangunan

Kawasan Perdesaan Wilayah I11

www.peraturan.go.id

Page 14: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -14-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

134 Kepala Seksi Perencanaan Program 9

135 Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 9

136Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pembangunan

Kawasan Perdesaan Wilayah II11

137 Kepala Seksi Perencanaan Program 9

138 Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 9

139Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pembangunan

Kawasan Perdesaan Wilayah III11

140 Kepala Seksi Perencanaan Program 9

141 Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 9

142Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pembangunan

Kawasan Perdesaan Wilayah IV11

143 Kepala Seksi Perencanaan Program 9

144 Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 9

145Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pembangunan

Kawasan Perdesaan Wilayah V11

146 Kepala Seksi Perencanaan Program 9

147 Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 9

148Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kawasan Perdesaan14

149 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

150Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sarana dan

Prasarana Wilayah I11

151 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi 9

152 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar 9

www.peraturan.go.id

Page 15: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-15-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

153Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sarana dan

Prasarana Wilayah II11

154 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi 9

155 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar 9

156Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sarana dan

Prasarana Wilayah III11

157 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi 9

158 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar 9

159Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sarana dan

Prasarana Wilayah IV11

160 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi 9

161 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar 9

162Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sarana dan

Prasarana Wilayah V11

163 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi 9

164 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar 9

165 Direktur Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan 14

166 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

167Kepala Sub Direktorat Analisa Kebijakan Ekonomi

Kawasan Perdesaan11

168Kepala Seksi Analisa Kebijakan Ekonomi Kawasan

Perdesaan9

169 Kepala Seksi Analisa Kebijakan Pertambangan 9

170Kepala Sub Direktorat Pengembangan Pusat

Pertumbuhan Ekonomi11

www.peraturan.go.id

Page 16: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -16-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

171 Kepala Seksi Sinkronisasi Program Pemerintah 9

172 Kepala Seksi Penyiapan Potensi Masyarakat 9

173Kepala Sub Direktorat Pengembangan Permodalan

dan Investasi11

174 Kepala Seksi Pengembangan Permodalan 9

175 Kepala Seksi Pengembangan Investasi 9

176Kepala Sub Direktorat Pengembangan Fasilitas

Usaha dan Pemasaran11

177 Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas Usaha Ekonomi 9

178 Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas Pemasaran 9

179Direktur Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan

Perdesaan14

180 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

181Kepala Sub Direktur Pengembangan Sumber Daya

Alam Kawasan Perdesaan Wilayah I11

182 Kepala Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi 9

183 Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi 9

184Kepala Sub Direktur Pengembangan Sumber Daya

Alam Kawasan Perdesaan Wilayah II11

185 Kepala Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi 9

186 Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi 9

187Kepala Sub Direktur Pengembangan Sumber Daya

Alam Kawasan Perdesaan Wilayah III11

188 Kepala Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi 9

189 Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi 9

www.peraturan.go.id

Page 17: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-17-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

190Kepala Sub Direktur Pengembangan Sumber Daya

Alam Kawasan Perdesaan Wilayah IV11

191 Kepala Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi 9

192 Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi 9

193Kepala Sub Direktur Pengembangan Sumber Daya

Alam Kawasan Perdesaan Wilayah V11

194 Kepala Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi 9

195 Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi 9

196 Direktur Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas 14

197 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

198Kepala Sub Direktorat Pendampingan Manajemen

dan Teknis11

199 Kepala Seksi Penyiapan Pendampingan Manajemen 9

200 Kepala Seksi Pendampingan Teknis 9

201Kepala Sub Direktorat Penyiapan Media dan

Pembelajaran11

202 Kepala Seksi Penyiapan Media 9

203 Kepala Seksi Pembelajaran 9

204 Kepala Sub Direktur Kerjasama dan Kemitraan 11

205 Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga 9

206 Kepala Seksi Kemitraan Usaha 9

207 Kepala Sub Direktur Keserasian Kawasan Perdesaan 11

208 Kepala Seksi Identifikasi 9

209 Kepala Seksi Fasilitasi 9

www.peraturan.go.id

Page 18: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -18-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

210Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa17

211 Sekretaris Direktur Jenderal 15

212 Kepala Bagian Perencanaan 12

213 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran 9

214 Kepala Sub Bagian Data dan Informasi 9

215 Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 9

216 Kepala Bagian Keuangan dan BMN 12

217 Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran 9

218 Kepala Sub Bagian Pembendaharaan 9

219 Kepala Sub Bagian Akuntanis dan BMN 9

220 Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum 12

221 Kepala Sub Bagian Kepegawaian 9

222 Kepala Sub Bagian Persuratan 9

223 Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 9

224 Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana 12

225Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-

Undangan9

226 Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum 9

227 Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana 9

228 Direktur Pelayanan Sosial Dasar 14

229 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

230 Kepala Sub Direktorat Pelayanan Dasar 11

www.peraturan.go.id

Page 19: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-19-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

231 Kepala Seksi Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Desa 9

232 Kepala Seksi Fasilitasi Pelayanan Pendidikan Desa 9

233 Kepala Sub Direktorat Kesejahteraan Masyarakat 11

234Kepala Seksi Fasilitasi Kesejahteraan Perempuan dan

Anak9

235 Kepala Seksi Fasilitasi Kesejahteraan Sosial 9

236 Kepala Sub Direktorat Adat dan Budaya 11

237 Kepala Seksi Fasilitasi Adat dan Kearifan Lokal 9

238 Kepala Seksi Fasilitasi Seni dan Budaya 9

239 Kepala Sub Direktorat Perlindungan Sosial 11

240 Kepala Seksi Kerukunan dan Ketentraman Desa 9

241 Kepala Seksi Penanganan Konflik Sosial Desa 9

242Kepala Sub Direktorat Pengembangan Akses

Informasi Masyarakat11

243 Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Media Informasi 9

244 Kepala Seksi Pengelolaan Akses Informasi 9

245 Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Desa 14

246 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

247Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Badan Usaha

Milik Desa11

248 Kepala Seksi Fasilitasi Pembentukan BUM Desa 9

249 Kepala Seksi Fasilitasi Pelembagaan BUM Desa 9

250Kepala Sub Direktorat Pengembangan Usaha Badan

Usaha Milik Desa11

www.peraturan.go.id

Page 20: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -20-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

251 Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Usaha BUM Desa 9

252Kepala Seksi Fasilitasi Pemasaran Hasil Usaha BUM

Desa9

253 Kepala Sub Direktorat Perdagangan Desa 11

254 Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Pasar Desa 9

255Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Jaringan

Pemasaran9

256 Kepala Sub Direktorat Permodalan Ekonomi Desa 11

257Kepala Seksi Fasilitasi Permodalan Usaha Ekonomi

Masyarakat Desa9

258 Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Kredit Mikro 9

259Kepala Sub Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat

Desa11

260 Kepala Seksi Fasilitasi Tata Kelola Ekonomi Desa 9

261Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan

Desa9

262Direktur Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan

Teknologi Tepat Guna14

263 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

264Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Hutan,

Pertanian dan Pertambangan11

265Kepala Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya

Hutan Dan Pertanian9

266Kepala Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya

Pertambangan9

267Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Air, Pertanahan

dan Maritim11

www.peraturan.go.id

Page 21: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-21-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

268Kepala Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya

Air dan Pertanahan9

269Kepala Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya

Pesisir dan Kelautan9

270 Kepala Sub Direktorat Lingkungan Hidup 11

271Kepala Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Lingkungan Hidup

Desa9

272Kepala Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Lingkungan Hidup

Desa9

273 Kepala Sub Direktorat Teknologi Tepat Guna 11

274Kepala Seksi Fasilitasi Inovasi dan Promosi Teknologi

Tepat Guna9

275Kepala Seksi Pemetaan dan Pendayagunaan Teknologi

Tepat Guna9

276 Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa 14

277 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

278Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana

Permukiman Desa11

279 Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan Permukiman Desa 9

280Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan Lingkungan

Permukiman Desa9

281Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana

Transportasi Desa11

282 Kepala Seksi Fasilitasi Sarana Transportasi Desa 9

283 Kepala Seksi Fasilitasi Prasarana Tranportasi Desa 9

284Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana

Pendukung Ekonomi Desa11

www.peraturan.go.id

Page 22: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -22-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

285 Kepala Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Produksi 9

286Kepala Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana

Pemasaran9

287Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana

Elektrifikasi Desa11

288Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan Sarana

Elektrifikasi Desa9

289Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan Prasarana

Elektrifikasi Desa9

290Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana

Telekomunikasi Desa11

291 Kepala Seksi Fasilitasi Sarana Telekomunikasi Desa 9

292 Kepala Seksi Fasilitasi Prasarana Telekomunikasi Desa 9

293 Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa 14

294 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

295Kepala Sub Direktorat Pengembangan Kapasitas

Masyarakat Desa11

296 Kepala Seksi Fasilitasi Pembelajaran Masyarakat Desa 9

297Kepala Seksi Pendampingan dan Kaderisasi Masyarakat

Desa9

298Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan

Pembangunan Partisipatif11

299 Kepala Seksi Fasilitasi Perencanaan Partisipatif 9

300 Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan Partisipatif 9

301 Kepala Sub Direktorat Advokasi Peraturan Desa 11

302 Kepala Seksi Analisis dan Penyusunan Peraturan Desa 9

www.peraturan.go.id

Page 23: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-23-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

303 Kepala Seksi Advokasi Kewenangan dan Peraturan Desa 9

304 Kepala Sub Direktorat Ketahanan Masyarakat Desa 11

305 Kepala Seksi Fasilitasi Advokasi Hukum 9

306 Kepala Seksi Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa 9

307Kepala Sub Direktorat Kerja Sama dan Kemitraan

Masyarakat Desa11

308 Kepala Seksi Fasilitasi Kerja Sama Desa 9

309 Kepala Seksi Fasilitasi Kemitraan 9

310Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan

Transmigrasi17

311 Sekretaris Direktorat Jenderal 15

312 Kepala Bagian Perencanaan 12

313 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran 11

314 Kepala Sub Bagian Data dan Informasi 11

315 Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 9

316 Kepala Bagian Keuangan dan BMN 12

317 Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran 9

318 Kepala Sub Bagian Perbendaharaan 9

319 Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Barang Milik Negara 9

320 Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum 12

321 Kepala Sub Bagian Kepegawaian 9

322 Kepala Sub Bagian Persuratan 9

323 Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 9

www.peraturan.go.id

Page 24: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -24-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

324 Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana 12

325Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang

Undangan9

326 Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum 9

327 Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana 9

328 Direktur Promosi dan Kemitraan 14

329 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

330 Kepala Sub Direktorat Promosi dan Publikasi 11

331 Kepala Seksi Promosi 9

332 Kepala Seksi Publikasi 9

333 Kepala Sub Direktorat Kemitraan Badan Usaha 11

334 Kepala Seksi Fasilitasi Kemitraan Badan Usaha 9

335 Kepala Seksi Evaluasi Kemitraan Badan Usaha 9

336 Kepala Sub Direktorat Kemitraan Masyarakat 11

337 Kepala Seksi Fasilitasi Kemitraan Masyarakat 9

338 Kepala Seksi Evaluasi Kemitraan Masyarakat 9

339Kepala Sub Direktorat Kemitraan Kelembagaan

Pemerintah11

340Kepala Seksi Fasilitasi Kemitraan Kelembagaan

Pemerintah9

341Kepala Seksi Evaluasi Kemitraan Kelembagaan

Pemerintah9

342Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sarana

dan Prasarana Kawasan Transmigrasi14

343 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

www.peraturan.go.id

Page 25: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-25-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

344Kepala Sub Direktorat Pembangunan dan

Pengembangan Sarana Permukiman dan Kawasan11

345Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana

Permukiman9

346Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana

Kawasan9

347Kepala Sub Direktorat Pengembangan Prasarana

Permukiman dan Kawasan11

348 Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman 9

349 Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Kawasan 9

350 Kepala Sub Direktorat Penyerasian Lingkungan 11

351 Kepala Seksi Rencana Penyerasian Lingkungan 9

352 Kepala Seksi Mitigasi Lingkungan 9

353Kepala Sub Direktorat Evaluasi Perkembangan

Permukiman dan Kawasan11

354 Kepala Seksi Evaluasi Perkembangan Permukiman 9

355 Kepala Seksi Evaluasi Perkembangan Kawasan 9

356Kepala Sub Direktorat Standarisasi Sarana dan

Prasarana11

357 Kepala Seksi Standarisasi Sarana 9

358 Kepala Seksi Standardisasi Prasarana 9

359 Direktur Pengembangan Usaha Transmigrasi 14

360 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

361 Kepala Sub Direktorat Produksi 11

362 Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan 9

www.peraturan.go.id

Page 26: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -26-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

363 Kepala Seksi Produksi Non Tanaman Pangan 9

364 Kepala Sub Direktorat Pengolahan dan Pemasaran 11

365 Kepala Seksi Pengolahan Hasil 9

366 Kepala Seksi Pemasaran Hasil 9

367Kepala Sub Direktorat Lembaga Ekonomi dan

Permodalan11

368 Kepala Seksi Lembaga Ekonomi 9

369 Kepala Seksi Permodalan 9

370 Kepala Sub Direktorat Kewirausahaan 11

371 Kepala Seksi Pengembangan Wirausaha 9

372 Kepala Seksi Kemitraan Usaha 9

373 Direktur Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi 14

374 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

375 Kepala Sub Direktorat Pangan dan Kesehatan 11

376 Kepala Seksi Pangan 9

377 Kepala Seksi Kesehatan 9

378 Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pendidikan 11

379Kepala Seksi Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Dasar9

380Kepala Seksi Fasilitasi Pendidikan Menengah dan

Perguruan Tinggi9

381Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Mental Spiritual dan

Seni Budaya11

382 Kepala Seksi Fasilitasi Mental Spiritual 9

www.peraturan.go.id

Page 27: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-27-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

383 Kepala Seksi Fasilitasi Seni Budaya 9

384Kepala Sub Direktorat Bina Kelembagaan

Pemerintah dan Masyarakat11

385 Kepala Seksi Kelembagaan Pemerintah 9

386 Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat 9

387 Direktur Pelayanan Pertanahan Transmigrasi 14

388 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

389 Kepala Sub Direktorat Pengukuran Bidang Tanah 11

390 Kepala Seksi Pengukuran dan Pembagian Tanah 9

391 Kepala Seksi Pengukuran Tata Batas 9

392 Kepala Sub Direktorat Pengurusan Hak Atas Tanah 11

393 Kepala Seksi Inventarisasi Kepemilikan Tanah 9

394 Kepala Seksi Legalitas Hak Atas Tanah 9

395 Kepala Sub Direktorat Advokasi Pertanahan 11

396 Kepala Seksi Identifikasi Masalah Pertanahan 9

397 Kepala Seksi Rekognisi dan Kompensasi 9

398Kepala Sub Direktorat Dokumentasi Pelayanan

Pertanahan11

399 Kepala Seksi Pengolahan Data 9

400 Kepala Seksi Penyajian Informasi dan Pelaporan 9

401Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan

Pembangunan Permukiman Transmigrasi17

402 Sekretaris Direktorat Jenderal 15

403 Kepala Bagian Perencanaan 12

www.peraturan.go.id

Page 28: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -28-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

404 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran 9

405 Kepala Sub Bagian Data dan Informasi 9

406 Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 9

407 Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara 12

408 Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran 9

409 Kepala Sub Bagian Pembendaharaan 9

410 Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Barang Milik Negara 9

411 Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum 12

412 Kepala Sub Bagian Kepegawaian 9

413 Kepala Sub Bagian Persuratan 9

414 Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 9

415 Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana 12

416Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang

Undangan11

417 Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum 11

418 Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana 11

419 Direktur Bina Potensi Kawasan Transmigrasi 14

420 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

421Kepala Sub Direktorat Identifikasi dan Informasi

Potensi Kawasan11

422 Kepala Seksi Identifikasi Kawasan 9

423 Kepala Seksi Informasi Potensi Kawasan 9

424 Kepala Sub Direktorat Advokasi Kawasan 11

www.peraturan.go.id

Page 29: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-29-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

425 Kepala Seksi Penyiapan Bahan Advokasi 9

426 Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 9

427 Kepala Sub Direktorat Perencanaan Kawasan 11

428 Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data 9

429 Kepala Seksi Penyusunan Rencana Kawasan 9

430 Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Penetapan Kawasan 11

431 Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data 9

432 Kepala Seksi Penilaian Kawasan 9

433Kepala Sub Direktorat Mediasi dan Kerja Sama Antar

Daerah11

434 Kepala Seksi Mediasi Antar Daerah 9

435 Kepala Seksi Kerja Sama Antar Daerah 9

436Direktur Perencanaan Pembangunan dan

Pengembangan Kawasan Transmigrasi14

437 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

438Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis Satuan

Kawasan Pengembangan11

439 Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data 9

440Kepala Seksi Penyusunan Rencana Satuan Kawasan

Pengembangan9

441Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis Satuan

Permukiman11

442 Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data 9

443 Kepala Seksi Penyusunan Rencana Satuan Permukiman 9

444 Kepala Sub Direktorat Perencanaan Sarana dan 11

www.peraturan.go.id

Page 30: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -30-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

Prasarana Kawasan

445 Kepala Seksi Perencanaan Sarana 9

446 Kepala Seksi Perencanaan Prasarana 9

447Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pengembangan

Masyarakat11

448 Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Ekonomi 9

449Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Sosial

Budaya9

450 Direktur Penyediaan Tanah Transmigrasi 14

451 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

452 Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pencadangan Tanah 11

453 Kepala Seksi Identifikasi Status dan Penggunaan Tanah 9

454 Kepala Seksi Pengurusan Status Tanah 9

455Kepala Sub Direktorat Identifikasi dan Penataan

Tanah11

456Kepala Seksi Identifikasi Penggunaan dan Pemilikan

Tanah9

457Kepala Seksi Penataan Penggunaan dan Pemilikan

Tanah9

458 Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Tanah 11

459 Kepala Seksi Pengurusan Hak Pengelolaan Lahan 9

460 Kepala Seksi Pemeliharaan Hak Pengelolaan Lahan 9

461Kepala Sub Direktorat Dokumentasi Penyediaan

Tanah11

462 Kepala Seksi Pengolahan Data 9

www.peraturan.go.id

Page 31: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-31-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

463 Kepala Seksi Penyajian Informasi dan Pelaporan 9

464 Direktur Pembangunan Pemukiman Transmigrasi 14

465 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

466Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Evaluasi Lahan

Permukiman11

467 Kepala Seksi Penyiapan Lahan 9

468 Kepala Seksi Evaluasi Penyiapan Lahan 9

469Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Evaluasi

Sarana Permukiman11

470 Kepala Seksi Penyiapan Sarana 9

471 Kepala Seksi Evaluasi Penyiapan Sarana 9

472Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Evaluasi

Prasarana Permukiman11

473 Kepala Seksi Penyiapan Prasarana 9

474 Kepala Seksi Evaluasi Penyiapan Prasarana 9

475 Kepala Sub Direktorat Kelayakan Permukiman 11

476 Kepala Seksi Evaluasi Kelayakan 9

477 Kepala Seksi Perwujudan Ruang 9

478 Direktur Penataan Persebaran Penduduk 14

479 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

480 Kepala Sub Direktorat Penyiapan Perpindahan 11

481 Kepala Seksi Penyerasian Perpindahan 9

482 Kepala Seksi Administrasi Perpindahan 9

483 Kepala Sub Direktorat Penyiapan Calon Transmigran 11

www.peraturan.go.id

Page 32: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -32-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

dan Penduduk Setempat

484 Kepala Seksi Pendaftaran dan Seleksi 9

485Kepala Seksi Keterampilan Calon Transmigran dan

Penduduk Setempat9

486 Kepala Sub Direktorat Pelayanan Perpindahan 11

487 Kepala Seksi Penampungan dan Perbekalan 9

488 Kepala Seksi Pengangkutan 9

489 Kepala Sub Direktorat Penataan dan Adaptasi 11

490 Kepala Seksi Penataan 9

491 Kepala Seksi Adaptasi 9

492 Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal 17

493 Sekretaris Direktur Jenderal 15

494 Kepala Bagian Perencanaan 12

495 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran 9

496 Kepala Sub Bagian Data dan Informasi 9

497 Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 9

498 Kepala Bagian Keuangan dan BMN 12

499 Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran 9

500 Kepala Sub Bagian Pembendaharaan 9

501 Kepala Sub Bagian Akuntansi dan BMN 9

502 Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum 12

503 Kepala Sub Bagian Kepegawaian 9

504 Kepala Sub Bagian Persuratan 9

www.peraturan.go.id

Page 33: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-33-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

505 Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 9

506 Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana 12

507Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-

Undangan9

508 Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum 9

509 Kepala Sub Bagian Organisasi Tata Laksana 9

510Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah

Tertinggal14

511 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

512Kepala Sub Direktorat Penyusunan Indikator Daerah

Tertinggal11

513 Kepala Seksi Pengumpulan dan Analisis 9

514 Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian 9

515 Kepala Sub Direktorat Identifikasi Daerah Tertinggal 11

516 Kepala Seksi Pengumpulan dan Analisis 9

517 Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian 9

518Kepala Sub Direktorat Penyusunan Rencana dan

Skema Pendanaan K/L11

519 Kepala Seksi Penyusunan Rencana 9

520 Kepala Seksi Skema Pendanaan 9

521Kepala Sub Direktorat Penyusunan Rencana dan

Skema Pendanaan Daerah11

522 Kepala Seksi Penyusunan Rencana 9

523 Kepala Seksi Skema Pendanaan 9

524 Kepala Sub Direktorat Evaluasi dan Pelaporan 11

www.peraturan.go.id

Page 34: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -34-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

525 Kepala Seksi Evaluasi 9

526 Kepala Seksi Pelaporan 9

527 Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia 14

528 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

529 Kepala Sub Direktorat Pendidikan 11

530 Kepala Seksi Peningkatan SDM 9

531 Kepala Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana 9

532 Kepala Sub Direktorat Kesehatan 11

533 Kepala Seksi Peningkatan SDM 9

534 Kepala Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana 9

535 Kepala Sub Direktorat Keterampilan 11

536 Kepala Seksi Peningkatan Kualitas 9

537 Kepala Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana 9

538 Kepala Sub Direktorat Tenaga Kerja 11

539 Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja 9

540 Kepala Seksi Peningkatan Kesempatan Kerja 9

541Kepala Sub Direktorat Inovasi dan Penerapan

Teknologi11

542 Kepala Seksi Inovasi 9

543 Kepala Seksi Penerapan Teknologi 9

544Direktur Pengembangan Sumber Daya Lingkungan

Hidup14

545 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

www.peraturan.go.id

Page 35: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-35-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

546 Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Hayati 11

547 Kepala Seksi Sumber Daya Hayati Berbasis Darata 9

548 Kepala Seksi Sumber Daya Hayati Berbasis Maritim 9

549 Kepala Sub Direktorat Tata Guna Lahan 11

550 Kepala Seksi Perencanaan Tata Guna Lahan 9

551 Kepala Seksi Pendayagunaan Tata Guna Lahan 9

552 Kepala Sub Direktorat Pariwisata 11

553 Kepala Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata 9

554 Kepala Seksi Promosi Pariwisata 9

555 Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Energi 11

556 Kepala Seksi Pemanfaatan Energi Terbarukan 9

557 Kepala Seksi Pemanfaatan Energi Non Terbarukan 9

558 Kepala Sub Direktorat Lingkungan Hidup 11

559 Kepala Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup 9

560 Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 9

561 Direktur Peningkatan Sarana dan Prasarana 14

562 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

563Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana

Transportasi11

564 Kepala Seksi Transportasi Darat 9

565 Kepala Seksi Sumber Transportasi Laut dan Udara 9

566Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Air

Bersih dan Permukiman11

www.peraturan.go.id

Page 36: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -36-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

567 Kepala Seksi Air Bersih 9

568 Kepala Seksi Permukiman 9

569Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana

Ekonomi11

570 Kepala Seksi Industri dan Perdagangan 9

571 Kepala Seksi Pertanian, Kelautan dan Perikanan 9

572 Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Energi 11

573 Kepala Seksi Energi Baru Terabarukan Nabati 9

574 Kepala Seksi Energi Baru Terbarukan Non Nabati 9

575Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana

Informasi dan Telekomunikasi11

576 Kepala Seksi Jaringan Informasi 9

577 Kepala Seksi Jaringan Telekomunikasi 9

578 Direktur Pengembangan Ekonomi Lokal 14

579 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

580 Kepala Sub Direktorat Investasi dan Permodalan 11

581 Kepala Seksi Investasi 9

582 Kepala Seksi Permodalan 9

583 Kepala Sub Direktorat Koperasi, UMKM 11

584 Kepala Seksi Koperasi 9

585 Kepala Seksi UMKM 9

586 Kepala Sub Direktorat Potensi Produk Unggulan 11

587Kepala Seksi Identifikasi dan Analisis Potensi Produk

Unggulan9

www.peraturan.go.id

Page 37: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-37-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

588 Kepala Seksi Pengembangan Produk Unggulan 9

589 Kepala Sub Direktorat Kemitraan Usaha 11

590 Kepala Seksi Identifikasi Usaha 9

591 Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 9

592Kepala Sub Direktorat Industri, Distribusi, dan

Pemasaran11

593 Kepala Seksi Industri 9

594 Kepala Seksi Distribusi dan Pemasaran 9

595 Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu 17

596 Sekretaris Direktorat Jenderal 15

597 Kepala Bagian Perencanaan 12

598 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran 9

599 Kepala Sub Bagian Data dan Informasi 9

600 Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 9

601 Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara 12

602 Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran 9

603 Kepala Sub Bagian Pembendaharaan 9

604 Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Barang Milik Negara 9

605 Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum 12

606 Kepala Sub Bagian Kepegawaian 9

607 Kepala Sub Bagian Persuratan 9

608 Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 9

609 Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana 12

www.peraturan.go.id

Page 38: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -38-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

610Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-

Undangan9

611 Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum 9

612 Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana 9

613 Direktur Pengembangan Daerah Rawan Pangan 14

614 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

615Kepala Sub Direktorat Pengembangan Daerah Rawan

Pangan Wilayah I11

616 Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya 9

617 Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur 9

618Kepala Sub Direktorat Pengembangan Daerah Rawan

Pangan Wilayah II11

619 Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya 9

620 Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur 9

621Kepala Sub Direktorat Pengembangan Daerah Rawan

Pangan Wilayah III11

622 Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya 9

623 Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur 9

624Kepala Sub Direktorat Pengembangan Daerah Rawan

Pangan Wilayah IV11

625 Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya 9

626 Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur 9

627Kepala Sub Direktorat Pengembangan Daerah Rawan

Pangan Wilayah V11

628 Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya 9

www.peraturan.go.id

Page 39: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-39-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

629 Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur 9

630 Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan 14

631 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

632 Kepala Sub Direktorat Perbatasan Wilayah I 11

633 Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya 9

634 Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar 9

635 Kepala Sub Direktorat Perbatasan Wilayah II 11

636 Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya 9

637 Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar 9

638 Kepala Sub Direktorat Perbatasan Wilayah III 11

639 Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya 9

640 Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar 9

641 Kepala Sub Direktorat Perbatasan Wilayah IV 11

642 Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya 9

643 Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar 9

644 Kepala Sub Direktorat Perbatasan Wilayah V 11

645 Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya 9

646 Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar 9

647 Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana 14

648 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

649Kepala Sub Direktorat Penanganan Daerah Rawan

Bencana Wilayah I11

650 Kepala Seksi Pengurangan Resiko Bencana 9

www.peraturan.go.id

Page 40: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -40-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

651 Kepala Seksi Penanganan Pasca Bencana 9

652Kepala Sub Direktorat Penanganan Daerah Rawan

Bencana Wilayah II11

653 Kepala Seksi Pengurangan Resiko Bencana 9

654 Kepala Seksi Penanganan Pasca Bencana 9

655Kepala Sub Direktorat Penanganan Daerah Rawan

Bencana Wilayah III11

656 Kepala Seksi Pengurangan Resiko Bencana 9

657 Kepala Seksi Penanganan Pasca Bencana 9

658Kepala Sub Direktorat Penanganan Daerah Rawan

Bencana Wilayah IV11

659 Kepala Seksi Pengurangan Resiko Bencana 9

660 Kepala Seksi Penanganan Pasca Bencana 9

661Kepala Sub Direktorat Penanganan Daerah Rawan

Bencana Wilayah V11

662 Kepala Seksi Pengurangan Resiko Bencana 9

663 Kepala Seksi Penanganan Pasca Bencana 9

664 Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik 14

665 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

666Kepala Sub Direktorat Penanganan Daerah Pasca

Konflik Wilayah I11

667 Kepala Seksi Pencegahan 9

668 Kepala Seksi Pemulihan 9

669Kepala Sub Direktorat Penanganan Daerah Pasca

Konflik Wilayah II11

www.peraturan.go.id

Page 41: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-41-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

670 Kepala Seksi Pencegahan 9

671 Kepala Seksi Pemulihan 9

672Kepala Sub Direktorat Penanganan Daerah Pasca

Konflik Wilayah III11

673 Kepala Seksi Pencegahan 9

674 Kepala Seksi Pemulihan 9

675Kepala Sub Direktorat Penanganan Daerah Pasca

Konflik Wilayah IV11

676 Kepala Seksi Pencegahan 9

677 Kepala Seksi Pemulihan 9

678Kepala Sub Direktorat Penanganan Daerah Pasca

Konflik Wilayah V11

679 Kepala Seksi Pencegahan 9

680 Kepala Seksi Pemulihan 9

681Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan

Terluar14

682 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

683Kepala Sub Direktorat Pengembangan Daerah Pulau

Kecil dan Terluar Wilayah I11

684 Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya 9

685 Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana 9

686Kepala Sub Direktorat Pengembangan Daerah Pulau

Kecil dan Terluar Wilayah II11

687 Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya 9

688 Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana 9

www.peraturan.go.id

Page 42: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -42-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

689Kepala Sub Direktorat Pengembangan Daerah Pulau

Kecil dan Terluar Wilayah III11

690 Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya 9

691 Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana 9

692Kepala Sub Direktorat Pengembangan Daerah Pulau

Kecil dan Terluar Wilayah IV11

693 Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya 9

694 Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana 9

695Kepala Sub Direktorat Pengembangan Daerah Pulau

Kecil dan Terluar Wilayah V11

696 Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya 9

697 Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana 9

698Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan,

Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi17

699 Sekretaris Badan 15

700 Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan 12

701 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran 9

702 Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 9

703 Kepala Bagian Keuangan dan BMN 12

704 Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran 9

705 Kepala Sub Bagian Perbendaharaan 9

706Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan

dan Barang Milik Negara9

707 Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum 12

708 Kepala Sub Bagian Kepegawaian 9

www.peraturan.go.id

Page 43: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-43-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

709 Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laskana 9

710 Kepala Sub Bagian Umum 9

711 Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat 14

712 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

713 Kepala Bidang Program dan Materi 12

714 Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi 9

715 Kepala Sub Bidang Penyusunan Materi 9

716 Kepala Bidang Standardisasi 12

717 Kepala Sub Bidang Penyusunan Standar 9

718 Kepala Sub Bidang Penerapan Standar 9

719 Kepala Bidang Kerja Sama dan Pemberdayaan 12

720 Kepala Sub Bidang Kerja Sama 9

721 Kepala Sub Bidang Pemberdayaan 9

722 Kepala Pusat Data dan Informasi 14

723 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

724 Kepala Bidang Desa 12

725 Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data 9

726 Kepala Sub Bidang Penyajian Informasi 9

727Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi12

728 Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data 9

729 Kepala Sub Bidang Penyajian Informasi 9

730 Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan 12

www.peraturan.go.id

Page 44: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -44-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

Sumber Daya Informatika

731 Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi 9

732 Kepala Sub Bidang Sumber Daya Informatika 9

733 Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan 14

734 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

735 Kepala Bidang Desa 12

736 Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan 9

737 Kepala Sub Bidang Diseminasi 9

738 Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal 12

739 Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan 9

740 Kepala Sub Bidang Diseminasi 9

741 Kepala Bidang Transmigrasi 12

742 Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan 9

743 Kepala Sub Bidang Diseminasi 9

744 Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN 14

745 Kepala Bagian Tata Usaha 12

746 Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan 9

747 Kepala Sub Bagian Umum 9

748 Kepala Bidang Program Kerja Sama dan Evaluasi 12

749 Kepala Sub Bidang Program dan Kerjasama 9

750 Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan 9

751 Kepala Bidang Penyelenggaraan 12

752 Kepala Sub Bidang Diklat Manajemen dan Struktural 9

www.peraturan.go.id

Page 45: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-45-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

753 Kepala Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional 9

754Kepala Balai Besar Pengembangan Latihan

Masyarakat Jakarta14

755 Kepala Bagian Tata Usaha 12

756 Kepala Sub Bagian Keuangan 9

757 Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 9

758Kepala Bidang Program, Pengelolaan Data dan

Sistem Informasi11

759 Kepala Seksi Program Pelatihan 9

760 Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 9

761 Kepala Bidang Penyelenggaraan 11

762 Kepala Seksi Pelatihan Masyarakat Desa 9

763Kepala Seksi Pelatihan Masyarakat Daerah Tertinggal,

Daerah Tertentu dan Transmigrasi9

764 Kepala Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta 14

765 Kepala Bagian Tata Usaha 12

766 Kepala Sub Bagian Keuangan 9

767 Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 9

768Kepala Bidang Program, Pengelolaan Data dan

Sistem Informasi11

769 Kepala Seksi Program Pelatihan 9

770 Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 9

771 Kepala Bidang Penyelenggaraan 11

772 Kepala Seksi Pelatihan Masyarakat Desa 9

www.peraturan.go.id

Page 46: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -46-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

773Kepala Seksi Pelatihan Masyarakat Daerah Tertinggal,

Daerah Tertentu dan Transmigrasi9

774 Kepala Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru 13

775 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

776Kepala Seksi Program, Pengelolaan Data dan Sistem

Informasi9

777 Kepala Seksi Penyelenggaraan 9

778 Kepala Balai Latihan Masyarakat Denpasar 13

779 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

780Kepala Seksi Program, Pengelolaan Data dan Sistem

Informasi9

781 Kepala Seksi Penyelenggaraan 9

782 Kepala Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin 13

783 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

784Kepala Seksi Program, Pengelolaan Data dan Sistem

Informasi9

785 Kepala Seksi Penyelenggaraan 9

786 Kepala Balai Latihan Masyarakat Makassar 13

787 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

788Kepala Seksi Program, Pengelolaan Data dan Sistem

Informasi9

789 Kepala Seksi Penyelenggaraan 9

790Kepala Balai Pengkajian dan Penerapan Teknik

Produksi Bengkulu13

791 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9

www.peraturan.go.id

Page 47: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-47-

No. Nama Jabatan StrukturalKelas

Jabatan

1 2 3

792 Kepala Seksi Program dan Evaluasi 9

793 Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerja Sama 9

MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

MARWAN JAFAR

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASIwww.peraturan.go.id

Page 48: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -48-

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL DAN KELAS JABATANNYA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

SEKRETARIATJENDERAL

1

Staf Ahli BidangPengembangan Wilayahpada Kementerian Desa,Pembangunan DaerahTertinggal danTransmigrasi

16

2

Staf Ahli BidangHubungan Antar Lembagapada Kementerian Desa,Pembangunan DaerahTertinggal danTransmigrasi

16

3

Staf Ahli BidangPembangunan danKemasyarakatan padaKementerian Desa,Pembangunan DaerahTertinggal danTransmigrasi

16

4

Staf Ahli BidangPengembangan EkonomiLokal pada KementerianDesa, PembangunanDaerah Tertinggal danTransmigrasi

16

www.peraturan.go.id

Page 49: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-49-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

5

Staf Khusus MenteriKementerian Desa,Pembangunan DaerahTertinggal danTransmigrasi

16

6

Staf Khusus MenteriDesa, PembangunanDaerah Tertinggal danTransmigrasi

16

7

Staf Khusus MenteriDesa, PembangunanDaerah Tertinggal danTransmigrasi

16

BIRO SDM DAN UMUM

8Analis Perencanaan danPengembangan Pegawai

Sub BagianPerencanaan danPengembanganPegawai

7

9Analisis Data danInformasi

Sub BagianPerencanaan danPengembanganPegawai

7

10 Pengelola Data

Sub BagianPerencanaan danPengembanganPegawai

6

11Assessor SDM AparaturPertama

Sub BagianPerencanaan danPengembanganPegawai

8

12Analis KepegawaianPertama

Sub BagianPerencanaan danPengembanganPegawai

8

13Analisis Data danInformasi

Sub BagianAdministrasiPegawai

7

14 Pengelola DataSub BagianAdministrasiPegawai

6

www.peraturan.go.id

Page 50: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -50-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

15PengadministrasiKepegawaian

Sub BagianAdministrasiPegawai

5

16Analis KepegawaianPertama

Sub BagianAdministrasiPegawai

8

17Analisis Data danInformasi

Sub BagianMutasi danKesejahteraanPegawai

7

18 Pengelola Data

Sub BagianMutasi danKesejahteraanPegawai

6

19PengadministrasiKepegawaian

Sub BagianMutasi danKesejahteraanPegawai

5

20Analis KepegawaianPertama

Sub BagianMutasi danKesejahteraanPegawai

8

21 SekretarisSub Bagian TataUsaha Menteri

6

22 Pengadministrasi UmumSub Bagian TataUsaha Menteri

5

23 Analis PelaporanSub Bagian TataUsaha Menteri

7

24 SekretarisSub Bagian TataUsaha Sekjen

6

25 Pengadministrasi UmumSub Bagian TataUsaha Sekjen

5

26 Analis PelaporanSub Bagian TataUsaha Sekjen

7

27 SekretarisSub Bagian TataUsaha Staf AhliMenteri

6

28 Pengadministrasi UmumSub Bagian TataUsaha Staf AhliMenteri

5

www.peraturan.go.id

Page 51: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-51-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

29 Analis PelaporanSub Bagian TataUsaha Staf AhliMenteri

7

30 Penyusun RisalahSub BagianPersuratan danKearsipan

7

31 Pengolah DataSub BagianPersuratan danKearsipan

6

32PengadministrasianUmum

Sub BagianPersuratan danKearsipan

5

33 Arsiparis PertamaSub BagianPersuratan danKearsipan

8

34 Penyusun RisalahSub Bagian TataUsaha Biro

7

35 SekretarisSub Bagian TataUsaha Biro

6

36PengadministrasianUmum

Sub Bagian TataUsaha Biro

5

37 Penyusun ProtokolSub BagianLayanan Acara

7

38 Pranata AcaraSub BagianLayanan Acara

6

39 Petugas ProtokolSub BagianLayanan Acara

5

40 Analis PelayananSub BagianLayananPerjalanan

7

41Pengelola DokumenPerizinan

Sub BagianLayananPerjalanan

6

42 Petugas ProtokolSub BagianLayananPerjalanan

5

43 Analis PelayananSub BagianLayanan Tamu

7

44 Pranata Acara Sub Bagian 6

www.peraturan.go.id

Page 52: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -52-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Layanan Tamu

45 Petugas ProtokolSub BagianLayanan Tamu

5

46Penyusun RencanaRumah Tangga danPerlengkapan

Sub BagianPerlengkapan

7

47Pengelola Urusan RumahTangga

Sub BagianPerlengkapan

6

48Komandan PetugasKeamanan

Sub BagianPerlengkapan

6

49 Petugas KeamananSub BagianPerlengkapan

5

50Teknisi Peralatan, Listrikdan Elektronika

Sub BagianPerlengkapan

5

51 Operator MesinSub BagianPerlengkapan

5

52 Pengadministrsi UmumSub BagianPerlengkapan

5

53 Bidan PenyeliaSekretariatJenderal KPPDT

8

54 Dokter MadyaSekretariatJenderal KPPDT

11

55 Dokter Gigi PertamaSekretariatJenderal KPPDT

8

56 Dokter Gigi MudaSekretariatJenderal KPPDT

10

57 Dokter Gigi UtamaSekretariatJenderal KPPDT

14

58 Perawat PelaksanaSekretariatJenderal KPPDT

6

59 Analis Barang dan JasaSub BagianPengadaan danPelaporan

7

60 Analis PelaporanSub BagianPengadaan danPelaporan

7

61 Pengolah DataSub BagianPengadaan dan

6

www.peraturan.go.id

Page 53: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-53-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Pelaporan

62 Pengadministrasi UmumSub BagianPengadaan danPelaporan

5

63Analisis Data danInformasi

Sub BagianPemeliharaandanPenyimpanan

7

64 Pengolah Data

Sub BagianPemeliharaandanPenyimpanan

6

65 Pengadministrasi Umum

Sub BagianPemeliharaandanPenyimpanan

5

66 Pengemudi

Sub BagianPemeliharaandanPenyimpanan

3

BIRO KEUANGAN DANBARANG MILIK NEGARA

67 Analis AnggaranBagianPelaksanaanAnggaran

7

68 Pengolah Data AnggaranBagianPelaksanaanAnggaran

6

69PengadministrasiKeuangan

BagianPelaksanaanAnggaran

5

70 Analis Perbendaharaan

BagianPerbendaharaandanPenatausahaan

7

71Pengolah Data Anggarandan Perbendaharaan

BagianPerbendaharaandanPenatausahaan

6

www.peraturan.go.id

Page 54: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -54-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

72PengadministrasiKeuangan

BagianPerbendaharaandanPenatausahaan

5

73 Analis Keuangan

BagianPerbendaharaandanPenatausahaanKeuangan

7

74 Pengolah Data

BagianPerbendaharaandanPenatausahaanKeuangan

6

75PengadministrasiKeuangan

BagianPerbendaharaandanPenatausahaanKeuangan

5

76 Analis Keuangan

BagianPerbendaharaandanPenatausahaanKeuangan

7

77 Pengelola Gaji

BagianPerbendaharaandanPenatausahaanKeuangan

6

78PengadministrasiKeuangan

BagianPerbendaharaandanPenatausahaanKeuangan

5

79 Analis KeuanganBagianAkuntansi danPelaporan

7

80 Pengelola DataBagianAkuntansi danPelaporan

6

81PengadministrasiKeuangan

BagianAkuntansi dan

5

www.peraturan.go.id

Page 55: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-55-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Pelaporan

82 Analis Pengelola BMNBagianAkuntansi danPelaporan

7

83 Pengelola DataBagianAkuntansi danPelaporan

6

84 Pengadministrasi BMNBagianAkuntansi danPelaporan

5

85 Analis KeuanganBagianAkuntansi danPelaporan

7

86 Verifikator KeuanganBagianAkuntansi danPelaporan

6

87PengadministrasiKeuangan

BagianAkuntansi danPelaporan

5

88 Analis Pengelola BMNBagianPenatausahaanBMN

7

89 Pengelola DataBagianPenatausahaanBMN

6

90 Pengadministrasi BMNBagianPenatausahaanBMN

5

91 Penyusun RisalahBagianPenatausahaanBMN

7

92 Pengelola DataBagianPenatausahaanBMN

6

93PengadministrasianUmum

BagianPenatausahaanBMN

5

BIRO HUKUM,ORGANISASI, DAN TATALAKSANA

www.peraturan.go.id

Page 56: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -56-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

94Penyusun PerancanganPerundang-Undangan

Bagian PeraturanPerundang-Undangan

7

95Pengelola PenyusunPeraturan Perundang-undangan

Bagian PeraturanPerundang-Undangan

6

96Pengadministrasi dataperundang-undangan

Bagian PeraturanPerundang-Undangan

5

97 Analis HukumBagian PelayananHukum danAdvokasi Hukum

7

98Pengelola BantuanHukum

Bagian PelayananHukum danAdvokasi Hukum

6

99 Pengadministrasi HukumBagian PelayananHukum danAdvokasi Hukum

5

100Pengelola DokumentasiHukum

Bagian PelayananHukum danAdvokasi Hukum

6

101 Analisis Produk Hukum

BagianPenelaahan,Evaluasi ProdukHukum danPerjanjian

7

102Pengelola InformasiProduk Hukum

BagianPenelaahan,Evaluasi ProdukHukum danPerjanjian

6

103 Pengadministrasi Hukum

BagianPenelaahan,Evaluasi ProdukHukum danPerjanjian

5

104 Analis OrganisasiBagianOrganisasi danTata Laksana

7

105 Pengelola OrganisasiBagianOrganisasi dan

6

www.peraturan.go.id

Page 57: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-57-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Tata Laksana

106 Pengadministrasi UmumBagianOrganisasi danTata Laksana

5

BIRO HUBUNGANMASYARAKAT DANKERJASAMA

107 Analis KerjasamaBagianHubungan AntarLembaga

7

108 Pengelola DataBagianHubungan AntarLembaga

6

109 Pengadministrasi UmumBagianHubungan AntarLembaga

5

110 Penyusun RisalahBagianHubungan AntarLembaga

7

111 SekretarisBagianHubungan AntarLembaga

6

112PengadministrasianUmum

BagianHubungan AntarLembaga

5

113 Analis KerjasamaBagianPemberitaan danPublikasi

7

114 Pengelola DataBagianPemberitaan danPublikasi

6

115 Pengadministrasi UmumBagianPemberitaan danPublikasi

5

116 Analis Data dan InformasiBagianPemberitaan danPublikasi

7

117 Pengelola DataBagianPemberitaan danPublikasi

6

www.peraturan.go.id

Page 58: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -58-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

118 Pengadministrasi UmumBagianPemberitaan danPublikasi

5

119 Analis Data dan InformasiBagian Informasidan PelayananPengaduan

7

120 Pengelola DataBagian Informasidan PelayananPengaduan

6

121 Pengadministrasi UmumBagian Informasidan PelayananPengaduan

5

122 Pengelola DatabaseBagian Informasidan PelayananPengaduan

6

123 Pengadministrasi UmumBagian Informasidan PelayananPengaduan

5

124Analis PengaduanMasyarakat

Bagian Informasidan PelayananPengaduan

7

125Analis Kerjasama Bilateraldan Regional

BagianKerjasama danLuar Negeri

7

126 Pengelola DataBagianKerjasama danLuar Negeri

6

127 Pengadministrasi UmumBagianKerjasama danLuar Negeri

5

128Analis KerjasamaMultilateral

BagianKerjasama danLuar Negeri

7

129 Analis KerjasamaBagianKerjasama danLuar Negeri

7

BIRO PERENCANAAN

130 Analis PerencanaanBagianPerencanaanUmum

7

www.peraturan.go.id

Page 59: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-59-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

131Pengelola BahanPerencanaan

BagianPerencanaanUmum

6

132 Pengadministrasi UmumBagianPerencanaanUmum

5

133 Analis Tata UsahaBagianPerencanaanUmum

7

134Penyusun PerencanaanProgram dan Kegiatan

BagianPenyusunanProgram

7

135Pengelola Program danKegiatan

BagianPenyusunanProgram

6

136 Pengadministrasi umumBagianPenyusunanProgram

5

137Pengevaluasi PelaksanaKegiatan dan Anggran

BagianPenyusunanAnggaran

7

138 Pengelola anggaranBagianPenyusunanAnggaran

6

139PengadministrasiAnggaran

BagianPenyusunanAnggaran

5

140Penyusun PerencanaEvaluasi dan Pelaporan

Bagian Evaluasidan Pelaporan

7

141 Pengelola dataBagian Evaluasidan Pelaporan

6

142 Pengadministrasi umumBagian Evaluasidan Pelaporan

5

INSPEKTORATJENDERAL

143Penyusun ProgramAnggaran dan Pelaporan

Bagian Program,Anggaran danPelaporan

7

144Pengolah Data Program,Anggaran dan Laporan

Bagian Program,Anggaran dan

6

www.peraturan.go.id

Page 60: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -60-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Pelaporan

145Analis Evaluasi danPelaporan

Bagian Program,Anggaran danPelaporan

7

146 Pengolah DataBagian Program,Anggaran danPelaporan

6

147Penyusun RencanaKetatausahaan danPersuratan

Bagian TataUsaha danKeuangan

7

148 Pengelola KetatausahaanBagian TataUsaha danKeuangan

6

149 Analis PerbendaharaanBagian TataUsaha danKeuangan

7

150 Pengelola AnggaranBagian TataUsaha danKeuangan

6

151Penyusun Perencanaandan PengembanganPegawai

BagianKepegawaian danUmum

7

152 Pengelola DataBagianKepegawaian danUmum

6

153PengadministrasiKepegawaian

BagianKepegawaian danUmum

5

154Penyusun RencanaRumah Tangga danPerlengkapan

BagianKepegawaian danUmum

7

155Pengelola Urusan RumahTangga

BagianKepegawaian danUmum

6

156Analis BidangPengawasan

Bagian Analisadan PemantauanHasilPengawasan

7

157 Pengolah DataBagian Analisadan Pemantauan

6

www.peraturan.go.id

Page 61: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-61-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4HasilPengawasan

158Penyusun RencanaTindak Lanjut dan HasilPengawasan

Bagian Analisadan PemantauanHasilPengawasan

7

159 Pengolah Data

Bagian Analisadan PemantauanHasilPengawasan

6

160 Perencana PertamaSekretariatInspektoratJenderal

8

161 Perencana MudaSekretariatInspektoratJenderal

9

162 Perencana MadyaSekretariatInspektoratJenderal

11

163Analis KepegawaianPelaksana

SekretariatInspektoratJenderal

6

164Analis KepegawaianPelaksana Lanjutan

SekretariatInspektoratJenderal

7

165Analis KepegawaianPenyelia

SekretariatInspektoratJenderal

8

166Analis KepegawaianPertama

SekretariatInspektoratJenderal

8

167 Analis Kepegawaian MudaSekretariatInspektoratJenderal

9

168 Auditor Ahli Madya Inspektorat I 11

169 Auditor Muda Inspektorat I 9

170 Auditor Pertama Inspektorat I 8

www.peraturan.go.id

Page 62: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -62-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

171Auditor KepegawaianMadya

Inspektorat I 11

172Auditor KepegawaianMuda

Inspektorat I 9

173Auditor KepegawaianPertama

Inspektorat I 8

174Penyusun Program,Anggaran, Laporan

Inspektorat I 7

175 Pengelola BMN Inspektorat I 6

176Pengelola AdministrasiKepegawaian

Inspektorat I 6

177 Pengadministrasi Umum Inspektorat I 5

178 Auditor Ahli Madya Inspektorat II 11

179 Auditor Muda Inspektorat II 9

180 Auditor Pertama Inspektorat II 8

181Auditor KepegawaianMadya

Inspektorat II 11

182Auditor KepegawaianMuda

Inspektorat II 9

183Auditor KepegawaianPertama

Inspektorat II 8

184Penyusun Program,Anggaran, Laporan

Inspektorat II 7

185 Pengelola BMN Inspektorat II 6

186Pengelola AdministrasiKepegawaian

Inspektorat II 6

187 Pengadministrasi Umum Inspektorat II 5

188 Auditor Ahli Madya Inspektorat III 11

189 Auditor Muda Inspektorat III 9

190 Auditor Pertama Inspektorat III 8

www.peraturan.go.id

Page 63: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-63-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

191Auditor KepegawaianMadya

Inspektorat III 11

192Auditor KepegawaianMuda

Inspektorat III 9

193Auditor KepegawaianPertama

Inspektorat III 8

194Penyusun Program,Anggaran, Laporan

Inspektorat III 7

195 Pengelola BMN Inspektorat III 6

196Pengelola AdministrasiKepegawaian

Inspektorat III 6

197 Pengadministrasi Umum Inspektorat III 5

198 Auditor Madya Inspektorat IV 11

199 Auditor Muda Inspektorat IV 9

200 Auditor Pertama Inspektorat IV 8

201Auditor KepegawaianMadya

Inspektorat IV 11

202Auditor KepegawaianMuda

Inspektorat IV 9

203Auditor KepegawaianPertama

Inspektorat IV 8

204Penyusun Program,Anggaran, Laporan

Inspektorat IV 7

205 Pengelola BMN Inspektorat IV 6

206Pengelola AdministrasiKepegawaian

Inspektorat IV 6

207 Pengadministrasi Umum Inspektorat IV 5

208 Auditor Ahli Madya Inspektorat V 11

209 Auditor Muda Inspektorat V 9

210 Auditor Pertama Inspektorat V 8

www.peraturan.go.id

Page 64: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -64-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

211Auditor KepegawaianMadya

Inspektorat V 11

212Auditor KepegawaianMuda

Inspektorat V 9

213Auditor KepegawaianPertama

Inspektorat V 8

214Penyusun Program,Anggaran, Laporan

Inspektorat V 7

215 Pengelola BMN Inspektorat V 6

216Pengelola AdministrasiKepegawaian

Inspektorat V 6

217 Pengadministrasi Umum Inspektorat V 5

DIERKTORAT JENDERALPEMBANGUNANKAWASAN PERDESAAN

218Analis PerencanaanAnggaran

BagianPerencanaan

7

219Penyusun Program danAnggaran

BagianPerencanaan

7

220 Pengelola AnggaranBagianPerencanaan

6

221 Analis Data dan InformasiBagianPerencanaan

7

222 Pengolah DataBagianPerencanaan

6

223Penyusun Evaluasi danPelaporan

BagianPerencanaan

7

224 Analis AnggaranBagian Keuangandan BMN

7

225 Verifikator AnggaranBagian Keuangandan BMN

6

226 Pengolah Data AnggaranBagian Keuangandan BMN

6

227 Pengadministrasi UmumBagian Keuangandan BMN

5

228 Analis PerbendaharaanBagian Keuangandan BMN

7

www.peraturan.go.id

Page 65: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-65-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

229 Pengolah DataBagian Keuangandan BMN

6

230PengadministrasiKeuangan

Bagian Keuangandan BMN

5

231 Analis KeuanganBagian Keuangandan BMN

7

232Penyusun LaporanKeuangan

Bagian Keuangandan BMN

7

233Analis Pengelola BarangMilik Negara

Bagian Keuangandan BMN

7

234 Pengelola BMNBagian Keuangandan BMN

6

235Analis Perencanaan danPengembangan Pegawai

BagianKepegawaian danUmum

7

236 Pengelola DataBagianKepegawaian danUmum

6

237PengadministrasiKepegawaian

BagianKepegawaian danUmum

6

238Penyusun RencanaKetatausahaan danPersuratan

BagianKepegawaian danUmum

7

239 Pengadministrasi UmumBagianKepegawaian danUmum

5

240Penyusun RencanaRumah Tangga danPerlengkapan

BagianKepegawaian danUmum

7

241Teknisi Sarana danPrasarana Kantor

BagianKepegawaian danUmum

5

242 Pramu PerlengkapanBagianKepegawaian danUmum

5

243Analis Perundang-undangan

Bagian Hukum,Organisasi danTata Laksana

7

www.peraturan.go.id

Page 66: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -66-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

244 Pengelola DataBagian Hukum,Organisasi danTata Laksana

6

245 Analis HukumBagian Hukum,Organisasi danTata Laksana

7

246 Analis OrganisasiBagian Hukum,Organisasi danTata Laksana

7

247 Analis Tata LaksanaBagian Hukum,Organisasi danTata Laksana

7

248 Perencana MadyaSekretariatJenderal PKP

11

249 Perencana MudaSekretariatJenderal PKP

9

250 Perencana PertamaSekretariatJenderal PKP

8

251Analis KepegawaianMadya

SekretariatJenderal PKP

11

252 Analis Kepegawaian MudaSekretariatJenderal PKP

9

253Analis KepegawaianPertama

SekretariatJenderal PKP

8

254 Arsiparis MadyaSekretariatJenderal PKP

11

255 Arsiparis MudaSekretariatJenderal PKP

9

256 Arsiparis PertamaSekretariatJenderal PKP

8

257Pengelola PengadaanBarjas Madya

SekretariatJenderal PKP

11

258Pengelola PengadaanBarjas Muda

SekretariatJenderal PKP

9

259Pengelola PengadaanBarjas Pertama

SekretariatJenderal PKP

8

260Perancang PeraturanPerundang-UndanganMadya

SekretariatJenderal PKP

11

www.peraturan.go.id

Page 67: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-67-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

261Perancang PeraturanPerundang-UndanganMuda

SekretariatJenderal PKP

9

262Perancang PeraturanPerundang-UndanganPertama

SekretariatJenderal PKP

8

263Penyusunan Program danRencana Anggaran

Sub DirektoratPerencanaanPembangunanKawasanPedesaanWilayah I

7

264 Pengolah Data

Sub DirektoratPerencanaanPembangunanKawasanPedesaanWilayah I

6

265 Pengadministrasi Umum

Sub DirektoratPerencanaanPembangunanKawasanPedesaanWilayah I

5

266Analis Evaluasi danLaporan

Sub DirektoratPerencanaanPembangunanKawasanPedesaanWilayah I

7

267Penyusunan Program danRencana Anggaran

Sub DirektoratPerencanaanPembangunanKawasanPedesaanWilayah II

7

268 Pengolah Data

Sub DirektoratPerencanaanPembangunanKawasanPedesaanWilayah II

6

www.peraturan.go.id

Page 68: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -68-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

269 Pengadministrasi Umum

Sub DirektoratPerencanaanPembangunanKawasanPedesaanWilayah II

5

270Analis Evaluasi danLaporan

Sub DirektoratPerencanaanPembangunanKawasanPedesaanWilayah II

7

271Penyusunan Program danRencana Anggaran

Sub DirektoratPerencanaanPembangunanKawasanPedesaanWilayah III

7

272 Pengolah Data

Sub DirektoratPerencanaanPembangunanKawasanPedesaanWilayah III

6

273 Pengadministrasi Umum

Sub DirektoratPerencanaanPembangunanKawasanPedesaanWilayah III

5

274Analis Evaluasi danLaporan

Sub DirektoratPerencanaanPembangunanKawasanPedesaanWilayah III

7

275Penyusunan Program danRencana Anggaran

Sub DirektoratPerencanaanPembangunanKawasanPedesaanWilayah IV

7

www.peraturan.go.id

Page 69: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-69-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

276 Pengolah Data

Sub DirektoratPerencanaanPembangunanKawasanPedesaanWilayah IV

6

277 Pengadministrasi Umum

Sub DirektoratPerencanaanPembangunanKawasanPedesaanWilayah IV

5

278Analis Evaluasi danLaporan

Sub DirektoratPerencanaanPembangunanKawasanPedesaanWilayah IV

7

279Penyusunan Program danRencana Anggaran

Sub DirektoratPerencanaanPembangunanKawasanPedesaanWilayah V

7

280 Pengolah Data

Sub DirektoratPerencanaanPembangunanKawasanPedesaanWilayah V

6

281 Pengadministrasi Umum

Sub DirektoratPerencanaanPembangunanKawasanPedesaanWilayah V

5

282Analis Evaluasi danLaporan

Sub DirektoratPerencanaanPembangunanKawasanPedesaanWilayah V

7

www.peraturan.go.id

Page 70: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -70-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

283 Arsiparis Madya

DirektoratPerencanaanPembangunanKawasanPerdesaan

11

284 Arsiparis Muda

DirektoratPerencanaanPembangunanKawasanPerdesaan

9

285 Arsiparis Pertama

DirektoratPerencanaanPembangunanKawasanPerdesaan

8

286 Statistisi Madya

DirektoratPerencanaanPembangunanKawasanPerdesaan

11

287 Statistisi Muda

DirektoratPerencanaanPembangunanKawasanPerdesaan

9

288 Statistisi Pertama

DirektoratPerencanaanPembangunanKawasanPerdesaan

8

289 Perencana Madya

DirektoratPerencanaanPembangunanKawasanPerdesaan

11

290 Perencana Muda

DirektoratPerencanaanPembangunanKawasanPerdesaan

9

291 Perencana PertamaDirektoratPerencanaanPembangunan

8

www.peraturan.go.id

Page 71: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-71-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4KawasanPerdesaan

292Analis PengembanganEkonomi Pedesaan

Sub DirektoratPengembanganSarana danPrasaranaWilayah I

7

293 Pengolah Data

Sub DirektoratPengembanganSarana danPrasaranaWilayah I

6

294Analis PengembanganSarana Prasarana

Sub DirektoratPengembanganSarana danPrasaranaWilayah II

7

295 Pengolah Data

Sub DirektoratPengembanganSarana danPrasaranaWilayah II

6

296Analis PengembanganSarana Prasarana

Sub DirektoratPengembanganSarana danPrasaranaWilayah III

7

297 Pengolah Data

Sub DirektoratPengembanganSarana danPrasaranaWilayah III

6

298Analis PengembanganSarana Prasarana

Sub DirektoratPengembanganSarana danPrasaranaWilayah IV

7

299 Pengolah Data

Sub DirektoratPengembanganSarana danPrasaranaWilayah IV

6

www.peraturan.go.id

Page 72: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -72-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

300Analis PengembanganSarana Prasarana

Sub DirektoratPengembanganSarana danPrasaranaWilayah V

7

301 Pengolah Data

Sub DirektoratPengembanganSarana danPrasaranaWilayah V

6

302Penyusun Program,Anggaran dan laporan

DirektoratPembangunanSarana danPrasaranaKawasanPerdesaan

7

303 Pengolah Data

DirektoratPembangunanSarana danPrasaranaKawasanPerdesaan

6

304Pengelola AdministrasiKepegawaian

DirektoratPembangunanSarana danPrasaranaKawasanPerdesaan

6

305 Pengadministrasi Umum

DirektoratPembangunanSarana danPrasaranaKawasanPerdesaan

5

306 Arsiparis Madya

DirektoratPembangunanSarana danPrasaranaKawasanPerdesaan

11

307 Arsiparis MudaDirektoratPembangunanSarana dan

9

www.peraturan.go.id

Page 73: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-73-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4PrasaranaKawasanPerdesaan

308 Arsiparis Pertama

DirektoratPembangunanSarana danPrasaranaKawasanPerdesaan

8

309Penyuluh Perindustriandan Perdagangan Madya

DirektoratPembangunanSarana danPrasaranaKawasanPerdesaan

11

310Penyuluh Perindustriandan Perdagangan Muda

DirektoratPembangunanSarana danPrasaranaKawasanPerdesaan

9

311Penyuluh Perindustriandan Perdagangan Pertama

DirektoratPembangunanSarana danPrasaranaKawasanPerdesaan

8

312Analis PengembanganEkonomi Pedesaan

Sub DirektoratAnalisaKebijakanEkonomiKawasanPerdesaan

7

313 Pengelola Data

Sub DirektoratAnalisaKebijakanEkonomiKawasanPerdesaan

6

314 Penelaah Data SDA

Sub DirektoratAnalisaKebijakanEkonomi

7

www.peraturan.go.id

Page 74: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -74-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4KawasanPerdesaan

315 Analis Kelembagaan

Sub DirektoratPengembanganPusatPertumbuhanEkonomi

7

316 Pengelola Data

Sub DirektoratPengembanganPusatPertumbuhanEkonomi

6

317Analis PemberdayaanMasyarakat

Sub DirektoratPengembanganPusatPertumbuhanEkonomi

7

318Analis Investasi DanPermodalan Usaha

Sub DirektoratPengembangandan Permodalandan Investasi

7

319 Pengelola Data

Sub DirektoratPengembangandan Permodalandan Investasi

6

320Analis PengembanganEkonomi Pedesaan

Sub DirektoratPengembanganFasilitas Usahadan Pemasaran

7

321 Pengelola Data

Sub DirektoratPengembanganFasilitas Usahadan Pemasaran

6

322Penyusun Program,Anggaran dan laporan

DirektoratPembangunanEkonomiKawasanPerdesaan

7

323 Pengelola BMN

DirektoratPembangunanEkonomiKawasan

6

www.peraturan.go.id

Page 75: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-75-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Perdesaan

324Pengelola AdministrasiKepegawaian

DirektoratPembangunanEkonomiKawasanPerdesaan

6

325 Arsiparis Madya

DirektoratPembangunanEkonomiKawasanPerdesaan

11

326 Arsiparis Muda

DirektoratPembangunanEkonomiKawasanPerdesaan

9

327 Arsiparis Pertama

DirektoratPembangunanEkonomiKawasanPerdesaan

8

328Penyuluh Perindustriandan Perdagangan Madya

DirektoratPembangunanEkonomiKawasanPerdesaan

11

329Penyuluh Perindustriandan Perdagangan Muda

DirektoratPembangunanEkonomiKawasanPerdesaan

9

330Penyuluh Perindustriandan Perdagangan Pertama

DirektoratPembangunanEkonomiKawasanPerdesaan

8

331 Statistisi Madya

DirektoratPembangunanEkonomiKawasanPerdesaan

11

www.peraturan.go.id

Page 76: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -76-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

332 Statistisi Muda

DirektoratPembangunanEkonomiKawasanPerdesaan

9

333 Statistisi Pertama

DirektoratPembangunanEkonomiKawasanPerdesaan

8

334 Penelaah Data SDA

Sub DirektoratPengembanganSumber DayaAlam KawasanPerdesaanWilayah I

7

335 Pengolah Data

Sub DirektoratPengembanganSumber DayaAlam KawasanPerdesaanWilayah I

6

336 Pengadministrasi Umum

Sub DirektoratPengembanganSumber DayaAlam KawasanPerdesaanWilayah I

5

337 Penelaah Data SDA

Sub DirektoratPengembanganSumber DayaAlam KawasanPerdesaanWilayah II

7

338 Pengolah Data

Sub DirektoratPengembanganSumber DayaAlam KawasanPerdesaanWilayah II

6

339 Pengadministrasi UmumSub DirektoratPengembanganSumber Daya

5

www.peraturan.go.id

Page 77: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-77-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Alam KawasanPerdesaanWilayah II

340 Penelaah Data SDA

Sub DirektoratPengembanganSumber DayaAlam KawasanPerdesaanWilayah III

7

341 Pengolah Data

Sub DirektoratPengembanganSumber DayaAlam KawasanPerdesaanWilayah III

6

342 Pengadministrasi Umum

Sub DirektoratPengembanganSumber DayaAlam KawasanPerdesaanWilayah III

5

343 Penelaah Data SDA

Sub DirektoratPengembanganSumber DayaAlam KawasanPerdesaanWilayah IV

7

344 Pengolah Data

Sub DirektoratPengembanganSumber DayaAlam KawasanPerdesaanWilayah IV

6

345 Pengadministrasi Umum

Sub DirektoratPengembanganSumber DayaAlam KawasanPerdesaanWilayah IV

5

346 Penelaah Data SDA

Sub DirektoratPengembanganSumber DayaAlam Kawasan

7

www.peraturan.go.id

Page 78: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -78-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4PerdesaanWilayah V

347 Pengolah Data

Sub DirektoratPengembanganSumber DayaAlam KawasanPerdesaanWilayah V

6

348 Pengadministrasi Umum

Sub DirektoratPengembanganSumber DayaAlam KawasanPerdesaanWilayah V

5

349Penyusun Program,Anggaran dan laporan

DirektoratPengembanganSumber DayaAlam KawasanPerdesaan

7

350 Pengelola BMN

DirektoratPengembanganSumber DayaAlam KawasanPerdesaan

6

351Pengelola AdministrasiKepegawaian

DirektoratPengembanganSumber DayaAlam KawasanPerdesaan

6

352 Pengadministrasi Umum

DirektoratPengembanganSumber DayaAlam KawasanPerdesaan

5

353 Arsiparis Madya

DirektoratPengembanganSumber DayaAlam KawasanPerdesaan

11

354 Arsiparis Muda

DirektoratPengembanganSumber DayaAlam Kawasan

9

www.peraturan.go.id

Page 79: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-79-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Perdesaan

355 Arsiparis Pertama

DirektoratPengembanganSumber DayaAlam KawasanPerdesaan

8

356 Penata Ruang Madya

DirektoratPengembanganSumber DayaAlam KawasanPerdesaan

11

357 Penata Ruang Muda

DirektoratPengembanganSumber DayaAlam KawasanPerdesaan

9

358 Penata Ruang Pertama

DirektoratPengembanganSumber DayaAlam KawasanPerdesaan

8

359Teknik PenyehatanLingkungan Madya

DirektoratPengembanganSumber DayaAlam KawasanPerdesaan

11

360Teknik PenyehatanLingkungan Muda

DirektoratPengembanganSumber DayaAlam KawasanPerdesaan

9

361Teknik PenyehatanLingkungan Pertama

DirektoratPengembanganSumber DayaAlam KawasanPerdesaan

8

362Penyusun BimbinganTeknis

Sub DirektoratPendampinganManajemen danTeknis

7

363 Pengelola Bimbingan Sub Direktorat 6

www.peraturan.go.id

Page 80: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -80-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Teknis dan BantuanTeknis

PendampinganManajemen danTeknis

364 Pengadministrasi umum

Sub DirektoratPendampinganManajemen danTeknis

5

365Penyusun BimbinganTeknis

Sub DirektoratPenyiapan MediadanPembelajaran

7

366 Pengelola Data

Sub DirektoratPenyiapan MediadanPembelajaran

6

367 Pengadministrasi Umum

Sub DirektoratPenyiapan MediadanPembelajaran

5

368Penyusun Bahan KerjaSama dan Kemitraan

Sub DirektoratKerjasama danKemitraan

7

369 Pengelola DataSub DirektoratKerjasama danKemitraan

6

370 Pengadministrasi UmumSub DirektoratKerjasama danKemitraan

5

371Penyusun Rencana TataRuang

Sub DirektoratKeserasianKawasanPerdesaan

7

372 Pengolah Data

Sub DirektoratKeserasianKawasanPerdesaan

6

373PengadministrasianUmum

Sub DirektoratKeserasianKawasanPerdesaan

5

374Penyusun Program,Anggaran dan laporan

DirektoratKerjasama dan

7

www.peraturan.go.id

Page 81: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-81-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4PengembanganKapasitas

375 Pengelola BMN

DirektoratKerjasama danPengembanganKapasitas

6

376Pengelola AdministrasiKepegawaian

DirektoratKerjasama danPengembanganKapasitas

6

377 Pengadministrasi Umum

DirektoratKerjasama danPengembanganKapasitas

5

378 Arsiparis Madya

DirektoratKerjasama danPengembanganKapasitas

11

379 Arsiparis Muda

DirektoratKerjasama danPengembanganKapasitas

9

380 Arsiparis Pertama

DirektoratKerjasama danPengembanganKapasitas

8

381 Analis Kebijakan Madya

DirektoratKerjasama danPengembanganKapasitas

11

382 Analis Kebijakan Muda

DirektoratKerjasama danPengembanganKapasitas

9

383 Analis Kebijakan Pertama

DirektoratKerjasama danPengembanganKapasitas

8

DIERKTORAT JENDERALPEMBANGUNAN DANPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA

www.peraturan.go.id

Page 82: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -82-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

384Analis PerencanaanAnggaran

Sekretariat DitJenderal

7

385Penyusun Program danAnggaran

Sekretariat DitJenderal

7

386 Pengelola AnggaranSekretariat DitJenderal

6

387 Analis Data dan InformasiSekretariat DitJenderal

7

388 Pengolah DataSekretariat DitJenderal

6

389Penyusun Evaluasi danPelaporan

Sekretariat DitJenderal

7

390 Pengolah DataSekretariat DitJenderal

6

391 Analis AnggaranSekretariat DitJenderal

7

392 Verifikator AnggaranSekretariat DitJenderal

6

393 Pengelola AnggaranSekretariat DitJenderal

6

394 Analis PerbendaharaanSekretariat DitJenderal

7

395 Pengolah DataSekretariat DitJenderal

6

396PengadministrasiKeuangan

Sekretariat DitJenderal

5

397 Analis KeuanganSekretariat DitJenderal

7

398Penyusun LaporanKeuangan

Sekretariat DitJenderal

7

399Analis Pengelola BarangMilik Negara

Sekretariat DitJenderal

7

400 Pengolah DataSekretariat DitJenderal

6

401 Pengelola BMNSekretariat DitJenderal

6

402Analis Perencanaan danPengembangan Pegawai

Sekretariat DitJenderal

7

www.peraturan.go.id

Page 83: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-83-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

403 Pengelola DataSekretariat DitJenderal

6

404PengadministrasiKepegawaian

Sekretariat DitJenderal

6

405Penyusun RencanaKetatausahaan danPersuratan

Sekretariat DitJenderal

7

406 Pengadministrasi UmumSekretariat DitJenderal

5

407Penyusun RencanaRumah Tangga danPerlengkapan

Sekretariat DitJenderal

7

408Teknisi Sarana danPrasarana Kantor

Sekretariat DitJenderal

5

409 Pramu PerlengkapanSekretariat DitJenderal

5

410Analis Perundang-undangan

Sekretariat DitJenderal

7

411 Pengelola DataSekretariat DitJenderal

6

412 Analis HukumSekretariat DitJenderal

7

413 Pengelola DataSekretariat DitJenderal

6

414 Analis OrganisasiSekretariat DitJenderal

7

415 Analis Tata LaksanaSekretariat DitJenderal

7

416 Pengelola DataSekretariat DitJenderal

6

417 Perencana MadyaSekretariat DitJenderal

11

418 Perencana MudaSekretariat DitJenderal

9

419 Perencana PertamaSekretariat DitJenderal

8

420Analis KepegawaianMadya

Sekretariat DitJenderal

11

www.peraturan.go.id

Page 84: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -84-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

421 Analis Kepegawaian MudaSekretariat DitJenderal

9

422Analis KepegawaianPertama

Sekretariat DitJenderal

8

423 Arsiparis MadyaSekretariat DitJenderal

11

424 Arsiparis MudaSekretariat DitJenderal

9

425 Arsiparis PertamaSekretariat DitJenderal

8

426Pengelola PengadaanBarjas Madya

Sekretariat DitJenderal

11

427Pengelola PengadaanBarjas Muda

Sekretariat DitJenderal

9

428Pengelola PengadaanBarjas Pertama

Sekretariat DitJenderal

8

429Perancang PeraturanPerundang-UndanganMadya

Sekretariat DitJenderal

11

430Perancang PeraturanPerundang-UndanganMuda

Sekretariat DitJenderal

9

431Perancang PeraturanPerundang-UndanganPertama

Sekretariat DitJenderal

8

432Penyusun Program,Anggaran, Laporan

DirektoratPelayanan SosialDasar

7

433 Pengelola BMNDirektoratPelayanan SosialDasar

6

434Pengelola AdministrasiKepegawaian

DirektoratPelayanan SosialDasar

6

435 Pengadministrasi UmumDirektoratPelayanan SosialDasar

5

436 Analis Data dan InformasiSub DirektoratPelayanan Dasar

7

www.peraturan.go.id

Page 85: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-85-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

437 Pengolah DataSub DirektoratPelayanan Dasar

6

438 Analis Data dan InformasiSub DirektoratPelayanan Dasar

7

439 Pengolah DataSub DirektoratPelayanan Dasar

6

440Analis PemberdayaanMasyarakat

Sub DirektoratKesejahteraanMasyarakat

7

441 Pengolah DataSub DirektoratKesejahteraanMasyarakat

6

442Analis PemberdayaanMasyarakat

Sub DirektoratKesejahteraanMasyarakat

7

443 Pengolah DataSub DirektoratKesejahteraanMasyarakat

6

444Analis PemberdayaanMasyarakat

Sub DirektoratAdat dan Budaya

7

445 Pengolah DataSub DirektoratAdat dan Budaya

6

446Analis PemberdayaanMasyarakat

Sub DirektoratAdat dan Budaya

7

447 Pengolah DataSub DirektoratAdat dan Budaya

6

448Analis PemberdayaanMasyarakat

Sub DirektoratPerlindunganSosial

7

449 Pengolah DataSub DirektoratPerlindunganSosial

6

450Analis PemberdayaanMasyarakat

Sub DirektoratPerlindunganSosial

7

451 Pengolah DataSub DirektoratPerlindunganSosial

6

452 Analis Sistem Informasi Sub Direktorat 7

www.peraturan.go.id

Page 86: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -86-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4PengembanganAkses InformasiMasyarakat

453 Pengolah Data

Sub DirektoratPengembanganAkses InformasiMasyarakat

6

454 Analis Sistem Informasi

Sub DirektoratPengembanganAkses InformasiMasyarakat

7

455 Pengolah Data

Sub DirektoratPengembanganAkses InformasiMasyarakat

6

456 Arsiparis MadyaDirektoratPelayanan SosialDasar

11

457 Arsiparis MudaDirektoratPelayanan SosialDasar

9

458 Arsiparis PertamaDirektoratPelayanan SosialDasar

8

459 Statistisi MadyaDirektoratPelayanan SosialDasar

11

460 Statistisi MudaDirektoratPelayanan SosialDasar

9

461 Statistisi PertamaDirektoratPelayanan SosialDasar

8

462 Penyuluh Agama MadyaDirektoratPelayanan SosialDasar

11

463 Penyluh Agama MudaDirektoratPelayanan SosialDasar

9

464 Penyuluh Agama PertamaDirektoratPelayanan Sosial

8

www.peraturan.go.id

Page 87: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-87-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Dasar

465Penyusun Program,Anggaran dan laporan

Direktorat PUED 7

466 Pengelola BMN Direktorat PUED 6

467Pengelola AdministrasiKepegawaian

Direktorat PUED 6

468 Pengadministrasi Umum Direktorat PUED 5

469 Analis KelembagaanSub DirektoratKelembagaanBUMD

7

470 Pengolah DataSub DirektoratKelembagaanBUMD

6

471 Analis KelembagaanSub DirektoratKelembagaanBUMD

7

472 Pengolah DataSub DirektoratKelembagaanBUMD

6

473Analis PembinaanPengelolaan Usaha

Sub DirektoratPengembanganUsaha BUMD

7

474 Pengolah DataSub DirektoratPengembanganUsaha BUMD

6

475Analis PembinaanPengelolaan Usaha

Sub DirektoratPengembanganUsaha BUMD

7

476 Pengolah DataSub DirektoratPengembanganUsaha BUMD

6

477Analis PengembanganEkonomi Desa

Sub DirektoratPerdaganganDesa

7

478 Pengolah DataSub DirektoratPerdaganganDesa

6

www.peraturan.go.id

Page 88: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -88-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

479Analis PengembanganEkonomi Desa

Sub DirektoratPerdaganganDesa

7

480 Pengolah DataSub DirektoratPerdaganganDesa

6

481Analis Investasi danPermodalan Usaha

Sub DirektoratPermodalanEkonomi Desa

7

482 Pengolah DataSub DirektoratPermodalanEkonomi Desa

6

483Analis Investasi danPermodalan Usaha

Sub DirektoratPermodalanEkonomi Desa

7

484 Pengolah DataSub DirektoratPermodalanEkonomi Desa

6

485Analis PengembanganEkonomi Desa

Sub DirektoratUsaha EkonomiMasyarakat Desa

7

486 Pengolah DataSub DirektoratUsaha EkonomiMasyarakat Desa

6

487Analis PengembanganEkonomi Desa

Sub DirektoratUsaha EkonomiMasyarakat Desa

7

488 Pengolah DataSub DirektoratUsaha EkonomiMasyarakat Desa

6

489 Arsiparis Madya Direktorat PUED 11

490 Arsiparis Muda Direktorat PUED 9

491 Arsiparis Pertama Direktorat PUED 8

492 Analis Kebijakan Madya Direktorat PUED 11

493 Analis Kebijakan Muda Direktorat PUED 9

www.peraturan.go.id

Page 89: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-89-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

494 Analis Kebijakan Pertama Direktorat PUED 8

495Penyuluh Perindustriandan Perdagangan Madya

Direktorat PUED 11

496Penyuluh Perindustriandan Perdagangan Muda

Direktorat PUED 9

497Penyuluh Perindustriandan Perdagangan Pertama

Direktorat PUED 8

498 Statistisi Madya Direktorat PUED 11

499 Statistisi Muda Direktorat PUED 9

500 Statistisi Pertama Direktorat PUED 8

501Penyusun Program,Anggaran dan laporan

Direktorat PSDAdan TTG

7

502 Pengelola BMNDirektorat PSDAdan TTG

6

503Pengelola AdministrasiKepegawaian

Direktorat PSDAdan TTG

6

504 Pengadministrasi UmumDirektorat PSDAdan TTG

5

505 Penelaah Data SDA

Sub DirektoratSDH, PertaniandanPertambangan

7

506 Pengolah Data

Sub DirektoratSDH, PertaniandanPertambangan

6

507 Penelaah Data SDASub DirektoratSDA, Pertanahandan Maritim

7

508 Pengolah DataSub DirektoratSDA, Pertanahandan Maritim

6

509 Penelaah Data SDASub DirektoratSDA, Pertanahandan Maritim

7

www.peraturan.go.id

Page 90: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -90-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

510 Pengolah DataSub DirektoratSDA, Pertanahandan Maritim

6

511Penelaah DampakLingkungan

Sub DirektoratLingkunganHidup

7

512 Pengolah DataSub DirektoratLingkunganHidup

6

513Penelaah DampakLingkungan

Sub DirektoratLingkunganHidup

7

514 Pengolah DataSub DirektoratLingkunganHidup

6

515Analis PengembanganTeknologi Tepat Guna

Sub DirektoratTeknologi TepatGuna

7

516 Pengolah DataSub DirektoratTeknologi TepatGuna

6

517Analis PengembanganTeknologi Tepat Guna

Sub DirektoratTeknologi TepatGuna

7

518 Pengolah DataSub DirektoratTeknologi TepatGuna

6

519 Arsiparis MadyaDirektorat PSDAdan TTG

11

520 Arsiparis MudaDirektorat PSDAdan TTG

9

521 Arsiparis PertamaDirektorat PSDAdan TTG

8

522 Penata Ruang MadyaDirektorat PSDAdan TTG

11

523 Penata Ruang MudaDirektorat PSDAdan TTG

9

524 Penata Ruang PertamaDirektorat PSDAdan TTG

8

www.peraturan.go.id

Page 91: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-91-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

525Teknik PenyehatanLingkungan Madya

Direktorat PSDAdan TTG

11

526Teknik PenyehatanLingkungan Muda

Direktorat PSDAdan TTG

9

527Teknik PenyehatanLingkungan Pertama

Direktorat PSDAdan TTG

8

528Penyusun Program,Anggaran dan laporan

Direktorat PSPD 7

529 Pengelola BMN Direktorat PSPD 6

530Pengelola AdministrasiKepegawaian

Direktorat PSPD 6

531 Pengadministrasi Umum Direktorat PSPD 5

532Analis PengembanganSarana Prasarana

Sub DirektoratSarana danPrasaranaPermukimanDesa

7

533 Pengolah Data

Sub DirektoratSarana danPrasaranaPermukimanDesa

6

534Analis PengembanganSarana Prasarana

Sub DirektoratSarana danPrasaranaPermukimanDesa

7

535 Pengolah Data

Sub DirektoratSarana danPrasaranaPermukimanDesa

6

536Analis PengembanganSarana Prasarana

Sub DirektoratSarana danPrasaranaTransportasiDesa

7

537 Pengolah DataSub DirektoratSarana dan

6

www.peraturan.go.id

Page 92: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -92-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4PrasaranaTransportasiDesa

538Analis PengembanganSarana Prasarana

Sub DirektoratSarana danPrasaranaTransportasiDesa

7

539 Pengolah Data

Sub DirektoratSarana danPrasaranaTransportasiDesa

6

540Analis PengembanganSarana Prasarana

Sub DirektoratSarana danPrasaranaPendukungEkonomi Desa

7

541 Pengolah Data

Sub DirektoratSarana danPrasaranaPendukungEkonomi Desa

6

542Analis PengembanganSarana Prasarana

Sub DirektoratSarana danPrasaranaPendukungEkonomi Desa

7

543 Pengelola Pemasaran

Sub DirektoratSarana danPrasaranaPendukungEkonomi Desa

6

544Analis PengembanganSarana Prasarana

Sub DirektoratSarana danPrasaranaElektrifikasi Desa

7

545 Pengolah Data

Sub DirektoratSarana danPrasaranaElektrifikasi Desa

6

546Analis PengembanganSarana Prasarana

Sub DirektoratSarana dan

7

www.peraturan.go.id

Page 93: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-93-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4PrasaranaElektrifikasi Desa

547 Pengolah Data

Sub DirektoratSarana danPrasaranaElektrifikasi Desa

6

548 Analis Sistem Informasi

Sub DirektoratSarana danPrasaranaTelekomunikasiDesa

7

549 Pengolah Data

Sub DirektoratSarana danPrasaranaTelekomunikasiDesa

6

550 Analis Sistem Informasi

Sub DirektoratSarana danPrasaranaTelekomunikasiDesa

7

551 Pengolah Data

Sub DirektoratSarana danPrasaranaTelekomunikasiDesa

6

552 Arsiparis Madya Direktorat PSPD 11

553 Arsiparis Muda Direktorat PSPD 9

554 Arsiparis Pertama Direktorat PSPD 8

555Penyuluh Perindustriandan Perdagangan Madya

Direktorat PSPD 11

556Penyuluh Perindustriandan Perdagangan Muda

Direktorat PSPD 9

557Penyuluh Perindustriandan Perdagangan Pertama

Direktorat PSPD 8

558Penyusun Program,Anggaran dan laporan

Direktorat PPMD 7

559 Pengelola BMN Direktorat PPMD 6

www.peraturan.go.id

Page 94: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -94-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

560Pengelola AdministrasiKepegawaian

Direktorat PPMD 6

561 Pengadministrasi Umum Direktorat PPMD 5

562Analis PemberdayaanMasyarakat

Sub DirektoratPengembanganKapasitasMasyarakat Desa

7

563 Pengolah Data

Sub DirektoratPengembanganKapasitasMasyarakat Desa

6

564Analis PemberdayaanMasyarakat

Sub DirektoratPengembanganKapasitasMasyarakat Desa

7

565 Pengolah Data

Sub DirektoratPengembanganKapasitasMasyarakat Desa

6

566Analis PemberdayaanMasyarakat

Sub DirektoratPerencanaan danPembangunanPartisipatif

7

567 Pengolah Data

Sub DirektoratPerencanaan danPembangunanPartisipatif

6

568Analis PemberdayaanMasyarakat

Sub DirektoratPerencanaan danPembangunanPartisipatif

7

569 Pengolah Data

Sub DirektoratPerencanaan danPembangunanPartisipatif

6

570Analis PemberdayaanMasyarakat

Sub DirektoratAdvokasiPeraturan Desa

7

571 Pengolah DataSub DirektoratAdvokasiPeraturan Desa

6

www.peraturan.go.id

Page 95: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-95-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

572Analis PemberdayaanMasyarakat

Sub DirektoratAdvokasiPeraturan Desa

7

573 Pengolah DataSub DirektoratAdvokasiPeraturan Desa

6

574 Analis HukumSub DirektoratKetahananMasyarakat Desa

7

575 Pengolah DataSub DirektoratKetahananMasyarakat Desa

6

576 Analis KelembagaanSub DirektoratKetahananMasyarakat Desa

7

577 Pengolah DataSub DirektoratKetahananMasyarakat Desa

6

578 Analis Kelembagaan

Sub DirektoratKerjasama danKemitraanMasyarakat Desa

7

579 Pengolah Data

Sub DirektoratKerjasama danKemitraanMasyarakat Desa

6

580 Analis Kelembagaan

Sub DirektoratKerjasama danKemitraanMasyarakat Desa

7

581 Pengolah Data

Sub DirektoratKerjasama danKemitraanMasyarakat Desa

6

582 Arsiparis Madya Direktorat PPMD 11

583 Arsiparis Muda Direktorat PPMD 9

584 Arsiparis Pertama Direktorat PPMD 8

585Penyuluh Perindustriandan Perdagangan Madya

Direktorat PPMD 11

www.peraturan.go.id

Page 96: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -96-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

586Penyuluh Perindustriandan Perdagangan Madya

Direktorat PPMD 9

587Penyuluh Perindustriandan Perdagangan Muda

Direktorat PPMD 8

588 Statistisi Madya Direktorat PPMD 11

589 Statistisi Muda Direktorat PPMD 9

590 Statistisi Pertama Direktorat PPMD 8

591 Pranata Humas Muda 9

592 Pranata Humas Pertama 8

593Pranata Humas PelaksanaLanjutan

7

594 Pranata Humas Penyelia 8

595 Pranata Humas Pelaksana 6

596 Arsiparis Muda 9

597 Arsiparis Pertama 8

598Arsiparis Pelaksanalanjutan

7

599 Arsiparis Penyelia 8

600 Arsiparis Pelaksana 6

601 Pranata Komputer Muda 9

602Pranata KomputerPertama

8

603Pranata KomputerPelaksana Lanjutan

7

604Pranata KomputerPenyelia

8

605Pranata KomputerPelaksana

6

606 Penerjemah Madya 11

607 Penerjemah Muda 9

www.peraturan.go.id

Page 97: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-97-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

608 Penerjemah Pertama 8

609 Penata Ruang Madya 11

610 Penata Ruang Muda 9

611 Penata Ruang Pertama 8

612 Perencana wilayah Madya 11

613 Perencana wilayah Muda 9

614Perencana wilayahPertama

8

615Teknik Jalan danJembatan Madya

11

616Teknik Jalan danJembatan Muda

9

617Teknik Jalan danJembatan Pertama

8

618 Teknik Pengairan Madya 11

619 Teknik Pengairan Muda 9

620 Teknik Pengairan Pertama 8

621Teknik Tata Bangunandan Perumahan Madya

11

622Teknik Tata Bangunandan Perumahan Muda

9

623Teknik Tata Bangunandan Perumahan Pertama

8

624Penyehatan LingkunganMadya

11

625Penyehatan LingkunganMuda

9

626Penyehatan LingkunganPertama

8

627 Penyuluh Agama Madya 11

628 Penyuluh Agama Muda 9

www.peraturan.go.id

Page 98: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -98-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

629 Penyuluh Agama Pertama 8

DIERKTORAT JENDERALPENGEMBANGANKAWASANTRANSMIGRASI

630Analis PerencanaanAnggaran

BagianPerencanaan

7

631Penyusun Program danAnggaran

BagianPerencanaan

7

632 Pengelola AnggaranBagianPerencanaan

6

633 Analis Data dan InformasiBagianPerencanaan

7

634Pengolah Data danInformasi

BagianPerencanaan

6

635Analis Evaluasi danPelaporan

BagianPerencanaan

7

636 Pengolah DataBagianPerencanaan

6

637 Analis AnggaranBagian Keuangandan BMN

7

638 Verifikator AnggaranBagian Keuangandan BMN

6

639 Pengolah Data AnggaranBagian Keuangandan BMN

6

640 Analis PerbendaharaanBagian Keuangandan BMN

7

641Pengolah DataPerbendaharaan

Bagian Keuangandan BMN

6

642PengadministrasiKeuangan

Bagian Keuangandan BMN

5

643 Analis KeuanganBagian Keuangandan BMN

7

644Penyusun LaporanKeuangan

Bagian Keuangandan BMN

7

645Analis Pengelola BarangMilik Negara

Bagian Keuangandan BMN

7

www.peraturan.go.id

Page 99: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-99-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

646Pengolah Data LaporanKeuangan

Bagian Keuangandan BMN

6

647 Pengelola BMNBagian Keuangandan BMN

6

648Penyusun Perencanaandan PengembanganPegawai

BagianKepegawaian danUmum

7

649Pengelola Umum danKepegawaian

BagianKepegawaian danUmum

6

650PengadministrasiKepegawaian

BagianKepegawaian danUmum

5

651Penyusun RencanaKetatausahaan danPersuratan

BagianKepegawaian danUmum

7

652 Pengadministrasi UmumBagianKepegawaian danUmum

5

653Penyusun RencanaRumah Tangga danPerlengkapan

BagianKepegawaian danUmum

7

654Teknisi PemeliharaanKantor dan Perlengkapan

BagianKepegawaian danUmum

5

655 Pramu PerlengkapanBagianKepegawaian danUmum

5

656

Analis PeraturanPerundang-Undangan danRancangan PeraturanPerundang-Undangan

Bagian Hukum,Organisasi danTata Laksana

7

657Pengelola PenyusunanPeraturan Perundang-Undangan

Bagian Hukum,Organisasi danTata Laksana

6

658 Analis HukumBagian Hukum,Organisasi danTata Laksana

7

659Pengelola BantuanHukum

Bagian Hukum,Organisasi dan

6

www.peraturan.go.id

Page 100: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -100-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Tata Laksana

660Analis Organisasi danTata Laksana

Bagian Hukum,Organisasi danTata Laksana

7

661Penyusun RencanaOrganisasi dan TataLaksana

Bagian Hukum,Organisasi danTata Laksana

7

662 Perencana MadyaSekretariat DitJenderal PKT

11

663 Perencana MudaSekretariat DitJenderal PKT

9

664 Perencana PertamaSekretariat DitJenderal PKT

8

665 Analis Kepegawaian MudaSekretariat DitJenderal PKT

9

666Analis KepegawaianPertama

Sekretariat DitJenderal PKT

8

667Analis KepegawaianPelaksana Lanjutan

Sekretariat DitJenderal PKT

7

668Analis KepegawaianPenyelia

Sekretariat DitJenderal PKT

8

669Analis KepegawaianPelaksana

Sekretariat DitJenderal PKT

6

670 Pranata Humas MudaSekretariat DitJenderal PKT

9

671 Pranata Humas PertamaSekretariat DitJenderal PKT

8

672Pranata Humas PelaksanaLanjutan

Sekretariat DitJenderal PKT

7

673 Pranata Humas PenyeliaSekretariat DitJenderal PKT

8

674 Pranata Humas PelaksanaSekretariat DitJenderal PKT

6

675 Pranata Komputer MudaSekretariat DitJenderal PKT

9

676Pranata KomputerPertama

Sekretariat DitJenderal PKT

8

www.peraturan.go.id

Page 101: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-101-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

677Pranata KomputerPelaksana Lanjutan

Sekretariat DitJenderal PKT

7

678Pranata KomputerPenyelia

Sekretariat DitJenderal PKT

8

679Pranata KomputerPelaksana

Sekretariat DitJenderal PKT

6

680 Statistisi MudaSekretariat DitJenderal PKT

9

681 Statistisi PertamaSekretariat DitJenderal PKT

8

682Statistisi PelaksnaLanjutan

Sekretariat DitJenderal PKT

7

683 Statistisi PenyeliaSekretariat DitJenderal PKT

8

684 Statistisi PelaksanaSekretariat DitJenderal PKT

6

685 Arsiparis MudaSekretariat DitJenderal PKT

9

686 Arsiparis PertamaSekretariat DitJenderal PKT

8

687Arsiparis Pelaksanalanjutan

Sekretariat DitJenderal PKT

7

688 Arsiparis PenyeliaSekretariat DitJenderal PKT

8

689 Arsiparis PelaksanaSekretariat DitJenderal PKT

6

690Perancang PeraturanPerundang-undanganMadya

Sekretariat DitJenderal PKT

11

691Perancang PeraturanPerundang-undanganMuda

Sekretariat DitJenderal PKT

9

692Perancang PeraturanPerundang-undanganPertama

Sekretariat DitJenderal PKT

8

693Penyusun RencanaPromosi

Sub DirektoratPromosi danPublikasi

7

www.peraturan.go.id

Page 102: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -102-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

694 Pengelola DataSub DirektoratPromosi danPublikasi

6

695 Analis PublikasiSub DirektoratPromosi danPublikasi

7

696Penyusun BahanInformasi dan Publikasi

Sub DirektoratPromosi danPublikasi

7

697 Analis KemitraanSub DirektoratKemitraanMasyarakat

7

698Pengelola PotensiKemitraan dan PotensiUsaha

Sub DirektoratKemitraanMasyarakat

6

699 Analis KemitraanSub DirektoratKemitraanMasyarakat

7

700 Pengelola DataSub DirektoratKemitraanMasyarakat

6

701 Analis KemitraanSub DirektoratKemitraan BadanUsaha

7

702 Pengelola DataSub DirektoratKemitraan BadanUsaha

6

703 Analis KemitraanSub DirektoratKemitraan BadanUsaha

7

704 Pengelola DataSub DirektoratKemitraan BadanUsaha

6

705 Analis Kemitraan

Sub DirektoratKemitraanKelembagaanPemerintah

7

706 Pengelola Data

Sub DirektoratKemitraanKelembagaanPemerintah

6

www.peraturan.go.id

Page 103: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-103-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

707 Analis Kemitraan

Sub DirektoratKemitraanKelembagaanPemerintah

7

708 Pengelola Data

Sub DirektoratKemitraanKelembagaanPemerintah

6

709Penyusun ProgramAnggaran dan Laporan

DirektoratPromosi danKemitraan

7

710 Pengelola BMNDirektoratPromosi danKemitraan

6

711Pengelola administrasikepegawaian

DirektoratPromosi danKemitraan

6

712 Pengadministrasi umumDirektoratPromosi danKemitraan

5

713 Pranata Humas MudaDirektoratPromosi danKemitraan

9

714 Pranata Humas PertamaDirektoratPromosi danKemitraan

8

715Pranata Humas PelaksanaLanjutan

DirektoratPromosi danKemitraan

7

716 Pranata Humas PenyeliaDirektoratPromosi danKemitraan

8

717 Pranata Humas PelaksanaDirektoratPromosi danKemitraan

6

718 Arsiparis MudaDirektoratPromosi danKemitraan

9

719 Arsiparis PertamaDirektoratPromosi danKemitraan

8

www.peraturan.go.id

Page 104: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -104-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

720Arsiparis Pelaksanalanjutan

DirektoratPromosi danKemitraan

7

721 Arsiparis PenyeliaDirektoratPromosi danKemitraan

8

722 Arsiparis PelaksanaDirektoratPromosi danKemitraan

6

723 Pranata Komputer MudaDirektoratPromosi danKemitraan

9

724Pranata KomputerPertama

DirektoratPromosi danKemitraan

8

725Pranata KomputerPelaksana Lanjutan

DirektoratPromosi danKemitraan

7

726Pranata KomputerPenyelia

DirektoratPromosi danKemitraan

8

727Pranata KomputerPelaksana

DirektoratPromosi danKemitraan

6

728 Penerjemah MadyaDirektoratPromosi danKemitraan

11

729 Penerjemah MudaDirektoratPromosi danKemitraan

9

730 Penerjemah PertamaDirektoratPromosi danKemitraan

8

731Analis PengembanganSarana dan Prasarana

Sub DirektoratPembangunandanPengembanganSaranaPermukiman danKawasan

7

www.peraturan.go.id

Page 105: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-105-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

732Pengelola PenataanSarana dan Prasarana

Sub DirektoratPembangunandanPengembanganSaranaPermukiman danKawasan

6

733Analis PengembanganSarana dan Prasarana

Sub DirektoratPembangunandanPengembanganSaranaPermukiman danKawasan

7

734Pengelola PenataanSarana dan Prasarana

Sub DirektoratPembangunandanPengembanganSaranaPermukiman danKawasan

6

735Analis PengembanganSarana dan Prasarana

Sub DirektoratPengembanganPrasaranaPermukiman danKawasan

7

736Pengelola PenataanSarana dan Prasarana

Sub DirektoratPengembanganPrasaranaPermukiman danKawasan

6

737Analis PengembanganSarana dan Prasarana

Sub DirektoratPengembanganPrasaranaPermukiman danKawasan

7

738Pengelola PenataanSarana dan Prasarana

Sub DirektoratPengembanganPrasaranaPermukiman danKawasan

6

739 Analis Lingkungan HidupSub DirektoratPenyerasian

7

www.peraturan.go.id

Page 106: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -106-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Lingkungan

740Pengelola PenyusunanRencana dan Program

Sub DirektoratPenyerasianLingkungan

6

741Penyusun RencanaMitigasi dan Adaptasi

Sub DirektoratPenyerasianLingkungan

7

742Pengelola mitigasilingkungan

Sub DirektoratPenyerasianLingkungan

6

743Pengelola penyerasianlingkungan

Sub DirektoratPenyerasianLingkungan

6

744Analis Penilaian Tanahdan Kawasan

Sub DirektoratEvaluasiPerkembanganPermukiman danKawasan

7

745Pengelola Perumahan danPermukiman

Sub DirektoratEvaluasiPerkembanganPermukiman danKawasan

6

746Analis Penilaian Tanahdan Kawasan

Sub DirektoratEvaluasiPerkembanganPermukiman danKawasan

7

747Pengelola Perumahan danPermukiman

Sub DirektoratEvaluasiPerkembanganPermukiman danKawasan

6

748Analis PengembanganSarana dan Prasarana

Sub DirektoratStandarisasiSarana danPrasarana

7

749Pengelola PenataanSarana dan Prasarana

Sub DirektoratStandarisasiSarana danPrasarana

6

www.peraturan.go.id

Page 107: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-107-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

750Analis PengembanganSarana dan Prasarana

Sub DirektoratStandarisasiSarana danPrasarana

7

751Pengelola PenataanSarana dan Prasarana

Sub DirektoratStandarisasiSarana danPrasarana

6

752Penyusun ProgramAnggaran dan Laporan

Direktorat PPSdan PKT

7

753 Pengelola BMNDirektorat PPSdan PKT

6

754Pengelola AdministrasiKepegawaian

Direktorat PPSdan PKT

6

755 Pengadministrasi UmumDirektorat PPSdan PKT

5

756 Arsiparis MudaDirektorat PPSdan PKT

9

757 Arsiparis PertamaDirektorat PPSdan PKT

8

758Arsiparis PelaksanaLanjutan

Direktorat PPSdan PKT

7

759 Arsiparis PenyeliaDirektorat PPSdan PKT

8

760 Arsiparis PelaksanaDirektorat PPSdan PKT

6

761 Pranata Komputer MudaDirektorat PPSdan PKT

9

762Pranata KomputerPertama

Direktorat PPSdan PKT

8

763Pranata KomputerPelaksana lanjutan

Direktorat PPSdan PKT

7

764Pranata KomputerPenyelia

Direktorat PPSdan PKT

8

765Pranata KomputerPelaksana

Direktorat PPSdan PKT

6

766 Penata Ruang MadyaDirektorat PPSdan PKT

11

www.peraturan.go.id

Page 108: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -108-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

767 Penata Ruang MudaDirektorat PPSdan PKT

9

768 Penata Ruang PertamaDirektorat PPSdan PKT

8

769 Perencana wilayah MadyaDirektorat PPSdan PKT

11

770 Perencana wilayah MudaDirektorat PPSdan PKT

9

771Perencana wilayahPertama

Direktorat PPSdan PKT

8

772Teknik Jalan danJembatan Madya

Direktorat PPSdan PKT

11

773Teknik Jalan danJembatan Muda

Direktorat PPSdan PKT

9

774Teknik Jalan danJembatan Pertama

Direktorat PPSdan PKT

8

775 Teknik Pengairan MadyaDirektorat PPSdan PKT

11

776 Teknik Pengairan MudaDirektorat PPSdan PKT

9

777 Teknik Pengairan PertamaDirektorat PPSdan PKT

8

778Teknik Tata Bangunandan Perumahan Madya

Direktorat PPSdan PKT

11

779Teknik Tata Bangunandan Perumahan Muda

Direktorat PPSdan PKT

9

780Teknik Tata Bangunandan Perumahan Pertama

Direktorat PPSdan PKT

8

781Penelaah Kebijakan danStrategi

Sub DirektoratProduksi

7

782Pengolah Data danInformasi

Sub DirektoratProduksi

6

783Penelaah Kebijakan danStrategi

Sub DirektoratProduksi

7

784Pengolah Data danInformasi

Sub DirektoratProduksi

6

785 Analis Data dan InformasiSub DirektoratPengolahan dan

7

www.peraturan.go.id

Page 109: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-109-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Pemasaran

786 Pengolah DataSub DirektoratPengolahan danPemasaran

6

787 Analis PemasaranSub DirektoratPengolahan danPemasaran

7

788 Pengelola PemasaranSub DirektoratPengolahan danPemasaran

6

789 Analis Ekonomi

Sub DirektoratLembagaEkonomi danPermodalan

7

790Pengolah Data danInformasi

Sub DirektoratLembagaEkonomi danPermodalan

6

791Analis Kerjasama danPermodalan

Sub DirektoratLembagaEkonomi danPermodalan

7

792 Pengelola Permodalan

Sub DirektoratLembagaEkonomi danPermodalan

6

793 Analis EkonomiSub DirektoratKewirausahaan

7

794Pengolah DataKewirausahaan

Sub DirektoratKewirausahaan

6

795Penyusun RencanaKemitraan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah

Sub DirektoratKewirausahaan

7

796Pengolah Data danInformasi

Sub DirektoratKewirausahaan

6

797Penyusun ProgramAnggaran dan Laporan

DirektoratPengembanganUsahaTransmigrasi

7

www.peraturan.go.id

Page 110: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -110-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

798 Pengelola BMN

DirektoratPengembanganUsahaTransmigrasi

6

799Pengelola AdministrasiKepegawaian

DirektoratPengembanganUsahaTransmigrasi

6

800 Pengadministrasi Umum

DirektoratPengembanganUsahaTransmigrasi

5

801 Arsiparis Muda

DirektoratPengembanganUsahaTransmigrasi

9

802 Arsiparis Pertama

DirektoratPengembanganUsahaTransmigrasi

8

803Arsiparis PelaksanaLanjutan

DirektoratPengembanganUsahaTransmigrasi

7

804 Arsiparis Penyelia

DirektoratPengembanganUsahaTransmigrasi

8

805 Arsiparis Pelaksana

DirektoratPengembanganUsahaTransmigrasi

6

806 Pranata Komputer Muda

DirektoratPengembanganUsahaTransmigrasi

9

807Pranata KomputerPertama

DirektoratPengembanganUsahaTransmigrasi

8

808Pranata KomputerPelaksana lanjutan

DirektoratPengembangan

7

www.peraturan.go.id

Page 111: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-111-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4UsahaTransmigrasi

809Pranata KomputerPenyelia

DirektoratPengembanganUsahaTransmigrasi

8

810Pranata KomputerPelaksana

DirektoratPengembanganUsahaTransmigrasi

6

811 Penata Ruang Madya

DirektoratPengembanganUsahaTransmigrasi

11

812 Penata Ruang Muda

DirektoratPengembanganUsahaTransmigrasi

9

813 Penata Ruang Pertama

DirektoratPengembanganUsahaTransmigrasi

8

814 Perencana wilayah Madya

DirektoratPengembanganUsahaTransmigrasi

11

815 Perencana wilayah Muda

DirektoratPengembanganUsahaTransmigrasi

9

816Perencana wilayahPertama

DirektoratPengembanganUsahaTransmigrasi

8

817 Penelaah Data SDASub DirektoratPangan danKesehatan

7

818Pengolah Data danInformasi

Sub DirektoratPangan danKesehatan

6

819 Analis Data dan InformasiSub DirektoratPangan dan

7

www.peraturan.go.id

Page 112: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -112-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Kesehatan

820Pengolah Data danInformasi

Sub DirektoratPangan danKesehatan

6

821 Analis PendidikanSub DirektoratFasilitasiPendidikan

7

822 Pengelola DataSub DirektoratFasilitasiPendidikan

6

823 Analis PendidikanSub DirektoratFasilitasiPendidikan

7

824 Pengelola DataSub DirektoratFasilitasiPendidikan

6

825 Analis Sosial Budaya

Sub DirektoratFasilitasi MentalSpiritual danSeni Budaya

7

826 Pengolah Data

Sub DirektoratFasilitasi MentalSpiritual danSeni Budaya

6

827 Analis Sosial Budaya

Sub DirektoratFasilitasi MentalSpiritual danSeni Budaya

7

828 Pengolah Data

Sub DirektoratFasilitasi MentalSpiritual danSeni Budaya

6

829 Analis Sosial Budaya

Sub DirektoratBinaKelembagaanPemerintah danMasyarakat

7

830 Pengolah Data

Sub DirektoratBinaKelembagaanPemerintah dan

6

www.peraturan.go.id

Page 113: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-113-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Masyarakat

831 Analis Sosial Budaya

Sub DirektoratBinaKelembagaanPemerintah danMasyarakat

7

832 Pengolah Data

Sub DirektoratBinaKelembagaanPemerintah danMasyarakat

6

833Penyusun Program,Anggaran dan laporan

Direktorat PSBT 7

834 Pengelola BMN Direktorat PSBT 6

835Pengelola AdministrasiKepegawaian

Direktorat PSBT 6

836 Pengadministrasi Umum Direktorat PSBT 5

837 Arsiparis Muda Direktorat PSBT 9

838 Arsiparis Pertama Direktorat PSBT 8

839Arsiparis PelaksanaLanjutan

Direktorat PSBT 7

840 Arsiparis Penyelia Direktorat PSBT 8

841 Arsiparis Pelaksana Direktorat PSBT 6

842 Pranata Komputer Muda Direktorat PSBT 9

843Pranata KomputerPertama

Direktorat PSBT 8

844Pranata KomputerPelaksana lanjutan

Direktorat PSBT 7

845Pranata KomputerPenyelia

Direktorat PSBT 8

846Pranata KomputerPelaksana

Direktorat PSBT 6

847Penyehatan LingkunganMadya

Direktorat PSBT 11

www.peraturan.go.id

Page 114: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -114-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

848Penyehatan LingkunganMuda

Direktorat PSBT 9

849Penyehatan LingkunganPertama

Direktorat PSBT 8

850 Penyuluh Agama Madya Direktorat PSBT 11

851 Penyuluh Agama Muda Direktorat PSBT 9

852 Penyuluh Agama Pertama Direktorat PSBT 8

853 Perencana Wilayah Madya Direktorat PSBT 11

854 Perencana Wilayah Muda Direktorat PSBT 9

855Perencana WilayahPertama

Direktorat PSBT 8

856 Analis PertanahanSub DirektoratPengukuranBidang Tanah

7

857 Pengelola PertanahanSub DirektoratPengukuranBidang Tanah

6

858 Analis PertanahanSub DirektoratPengukuranBidang Tanah

7

859 Pengelola PertanahanSub DirektoratPengukuranBidang Tanah

6

860 Analis PertanahanSub DirektoratPenguurusanHak Atas Tanah

7

861 Pengelola PertanahanSub DirektoratPenguurusanHak Atas Tanah

6

862 Analis PertanahanSub DirektoratPenguurusanHak Atas Tanah

7

863 Pengelola PertanahanSub DirektoratPenguurusanHak Atas Tanah

6

864 Analis Pertanahan Sub Direktorat 7

www.peraturan.go.id

Page 115: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-115-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4AdvokasiPertanahan

865 Pengelola PertanahanSub DirektoratAdvokasiPertanahan

6

866 Analis PertanahanSub DirektoratAdvokasiPertanahan

7

867 Pengelola PertanahanSub DirektoratAdvokasiPertanahan

6

868 Analis Data

Sub DirektoratDokumentasiPelayananPertanahan

7

869 Pengelola Data

Sub DirektoratDokumentasiPelayananPertanahan

6

870Penyusun Evaluasi danPelaporan

Sub DirektoratDokumentasiPelayananPertanahan

7

871Pengelola Evaluasi danLaporan

Sub DirektoratDokumentasiPelayananPertanahan

6

872Penyusun Program,Anggaran dan Laporan

Direktorat PPT 7

873 Pengelola BMN Direktorat PPT 6

874Pengelola AdministrasiKepegawaian

Direktorat PPT 6

875 Pengadministrasi Umum Direktorat PPT 5

876 Arsiparis Muda Direktorat PPT 9

877 Arsiparis Pertama Direktorat PPT 8

878Arsiparis PelaksanaLanjutan

Direktorat PPT 7

www.peraturan.go.id

Page 116: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -116-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

879 Arsiparis Penyelia Direktorat PPT 8

880 Arsiparis Pelaksana Direktorat PPT 6

881 Pranata Komputer Muda Direktorat PPT 9

882Pranata KomputerPertama

Direktorat PPT 8

883Pranata KomputerPelaksana lanjutan

Direktorat PPT 7

884Pranata KomputerPenyelia

Direktorat PPT 8

885Pranata KomputerPelaksana

Direktorat PPT 6

886 Penata Ruang Madya Direktorat PPT 11

887 Penata Ruang Muda Direktorat PPT 9

888 Penata Ruang Pertama Direktorat PPT 8

889 Perencana wilayah Madya Direktorat PPT 11

890 Perencana wilayah Muda Direktorat PPT 9

891Perencana wilayahPertama

Direktorat PPT 8

DIREKTORAT JENDERALPENYIAPAN KAWASANDAN PEMBANGUNANPEMUKIMANTRANSMIGRASI

892Analis PerencanaanAnggaran

BagianPerencanaan

7

893Penyusun Program danAnggaran

BagianPerencanaan

7

894 Pengelola AnggaranBagianPerencanaan

6

895 Analis Data dan InformasiBagianPerencanaan

7

896 Pengelola DataBagianPerencanaan

6

www.peraturan.go.id

Page 117: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-117-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

897 Pengolah DataBagianPerencanaan

6

898Penyusun Evaluasi danPelaporan

BagianPerencanaan

7

899 Pengolah DataBagianPerencanaan

6

900 Analis AnggaranBagian Keuangandan BMN

7

901 Verifikator AnggaranBagian Keuangandan BMN

6

902 Pengolah DataBagian Keuangandan BMN

6

903 Analis PerbendaharaanBagian Keuangandan BMN

7

904 Pengelola DataBagian Keuangandan BMN

6

905 Pengolah DataBagian Keuangandan BMN

6

906PengadministrasiKeuangan

Bagian Keuangandan BMN

5

907 Analis KeuanganBagian Keuangandan BMN

7

908Penyusun LaporanKeuangan

Bagian Keuangandan BMN

7

909Analis Pengelola BarangMilik Negara

Bagian Keuangandan BMN

7

910 Pengolah DataBagian Keuangandan BMN

6

911 Pengelola BMNBagian Keuangandan BMN

6

912Penyusun Perencanaandan PengembanganPegawai

BagianKepegawaian danUmum

7

913 Pengelola DataBagianKepegawaian danUmum

6

914PengadministrasiKepegawaian

BagianKepegawaian dan

5

www.peraturan.go.id

Page 118: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -118-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Umum

915Penyusun RencanaKetatausahaan danPersuratan

BagianKepegawaian danUmum

7

916 Pengadministrasi UmumBagianKepegawaian danUmum

5

917Penyusun RencanaRumah Tangga danPerlengkapan

BagianKepegawaian danUmum

7

918Teknisi PemeliharaanKantor dan Perlengkapan

BagianKepegawaian danUmum

5

919 Pramu PerlengkapanBagianKepegawaian danUmum

5

920Analis Perundang-Undangan

Bagian Hukum,Organisasi danTata Laksana

7

921 Pengelola DataBagian Hukum,Organisasi danTata Laksana

6

922 Analis HukumBagian Hukum,Organisasi danTata Laksana

7

923 Pengelola DataBagian Hukum,Organisasi danTata Laksana

6

924 Analis OrganisasiBagian Hukum,Organisasi danTata Laksana

7

925 Analis Tata LaksanaBagian Hukum,Organisasi danTata Laksana

7

926 Pengelola DataBagian Hukum,Organisasi danTata Laksana

6

927 Perencana MadyaSekretariat DitJenderalPKP2TRANS

11

www.peraturan.go.id

Page 119: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-119-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

928 Perencana MudaSekretariat DitJenderalPKP2TRANS

9

929 Perencana PertamaSekretariat DitJenderalPKP2TRANS

8

930Analis KepegawaianMadya

Sekretariat DitJenderalPKP2TRANS

11

931 Analis Kepegawaian MudaSekretariat DitJenderalPKP2TRANS

9

932Analis KepegawaianPertama

Sekretariat DitJenderalPKP2TRANS

8

933 Arsiparis MadyaSekretariat DitJenderalPKP2TRANS

11

934 Arsiparis MudaSekretariat DitJenderalPKP2TRANS

9

935 Arsiparis PertamaSekretariat DitJenderalPKP2TRANS

8

936Pengelola PengadaanBarjas Madya

Sekretariat DitJenderalPKP2TRANS

11

937Pengelola PengadaanBarjas Muda

Sekretariat DitJenderalPKP2TRANS

9

938Pengelola PengadaanBarjas Pertama

Sekretariat DitJenderalPKP2TRANS

8

939Perancang PeraturanPerundang-UndanganMadya

Sekretariat DitJenderalPKP2TRANS

11

940Perancang PeraturanPerundang-UndanganMuda

Sekretariat DitJenderalPKP2TRANS

9

941 Perancang Peraturan Sekretariat Dit 8

www.peraturan.go.id

Page 120: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -120-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Perundang-UndanganPertama

JenderalPKP2TRANS

942 Pranata Komputer MadyaSekretariat DitJenderalPKP2TRANS

11

943 Pranata Komputer MudaSekretariat DitJenderalPKP2TRANS

9

944Pranata KomputerPertama

Sekretariat DitJenderalPKP2TRANS

8

945 Pengadministrasi UmumSubbag TataUsaha padaDirektorat

5

946 Pengelola BMNSubbag TataUsaha padaDirektorat

6

947Penyusun Program,Anggaran & Laporan

Subbag TataUsaha padaDirektorat

7

948Penyusun RencanaPemanfaatan Kawasan

Sub DirektoratIdentifikasi danInformasi PotensiKawasan

7

949 Pengolah Data

Sub DirektoratIdentifikasi danInformasi PotensiKawasan

6

950 Analis Data

Sub DirektoratIdentifikasi danInformasi PotensiKawasan

7

951 Pengelola Data

Sub DirektoratIdentifikasi danInformasi PotensiKawasan

6

952 Pengolah Data

Sub DirektoratIdentifikasi danInformasi PotensiKawasan

6

953 Analis Hukum Sub Direktorat 7

www.peraturan.go.id

Page 121: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-121-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4AdvokasiKawasan

954 Pengolah DataSub DirektoratAdvokasiKawasan

6

955 Pengelola DataSub DirektoratAdvokasiKawasan

6

956Analis Evaluasi danPelaporan

Sub DirektoratAdvokasiKawasan

7

957 Pengolah DataSub DirektoratAdvokasiKawasan

6

958 Analis DataSub DirektoratPerencanaanKawasan

7

959 Pengelola DataSub DirektoratPerencanaanKawasan

6

960Penyusun RencanaPemanfaatan Kawasan

Sub DirektoratPerencanaanKawasan

7

961 Pengolah DataSub DirektoratPerencanaanKawasan

6

962 Analis Data

Sub DirektoratFasilitasiPenetapanKawasan

7

963 Pengolah Data

Sub DirektoratFasilitasiPenetapanKawasan

6

964 Analis Data

Sub DirektoratFasilitasiPenetapanKawasan

7

965 Pengolah DataSub DirektoratFasilitasiPenetapan

6

www.peraturan.go.id

Page 122: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -122-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Kawasan

966 Analis Kerjasama

Sub DirektoratMediasi danKerjasama AntarDaerah

7

967 Pengelola data

Sub DirektoratMediasi danKerjasama AntarDaerah

6

968 Analis Kerjasama

Sub DirektoratMediasi danKerjasama AntarDaerah

7

969 Pengelola data

Sub DirektoratMediasi danKerjasama AntarDaerah

6

970Penyusun Program,Anggaran & Laporan

Direktorat BinaPotensi KawasanTransmigrasi

7

971 Pengelola BMNDirektorat BinaPotensi KawasanTransmigrasi

6

972Pengelola AdministrasiKepegawaian

Direktorat BinaPotensi KawasanTransmigrasi

6

973 Pengadministrasi UmumDirektorat BinaPotensi KawasanTransmigrasi

5

974 Arsiparis MadyaDirektorat BinaPotensi KawasanTransmigrasi

11

975 Arsiparis MudaDirektorat BinaPotensi KawasanTransmigrasi

9

976 Arsiparis PertamaDirektorat BinaPotensi KawasanTransmigrasi

8

977 Penata Ruang MadyaDirektorat BinaPotensi Kawasan

11

www.peraturan.go.id

Page 123: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-123-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Transmigrasi

978 Penata Ruang MudaDirektorat BinaPotensi KawasanTransmigrasi

9

979 Penata Ruang PertamaDirektorat BinaPotensi KawasanTransmigrasi

8

980 Analis Data

Sub DirektoratPerencanaanTeknis SatuanKawasanPengembangan

7

981 Pengelola Data

Sub DirektoratPerencanaanTeknis SatuanKawasanPengembangan

6

982Penyusun RencanaPemanfaatan Kawasan

Sub DirektoratPerencanaanTeknis SatuanKawasanPengembangan

7

983 Pengelola Data

Sub DirektoratPerencanaanTeknis SatuanKawasanPengembangan

6

984 Analis Data

Sub DirektoratPerencanaanTeknis SatuanPermukiman

7

985 Pengelola Data

Sub DirektoratPerencanaanTeknis SatuanPermukiman

6

986Penyusun RencanaPemanfaatan Kawasan

Sub DirektoratPerencanaanTeknis SatuanPermukiman

7

987 Pengelola DataSub DirektoratPerencanaan

6

www.peraturan.go.id

Page 124: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -124-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Teknis SatuanPermukiman

988Analis PengembanganSarana Prasarana

Sub DirektoratPerencanaanSarana danPrasaranaKawasan

7

989 Pengelola Data

Sub DirektoratPerencanaanSarana danPrasaranaKawasan

6

990Analis PengembanganSarana Prasarana

Sub DirektoratPerencanaanSarana danPrasaranaKawasan

7

991 Pengelola Data

Sub DirektoratPerencanaanSarana danPrasaranaKawasan

6

992 Analis Perekonomian

Sub DirektoratPerencanaanPengembanganMasyarakat

7

993 Pengelola Data

Sub DirektoratPerencanaanPengembanganMasyarakat

6

994 Analis Sosial

Sub DirektoratPerencanaanPengembanganMasyarakat

7

995 Pengelola Data

Sub DirektoratPerencanaanPengembanganMasyarakat

6

996 Pengadministrasi UmumSubbag TataUsaha padaDirektorat

5

997 Pengelola BMN Subbag Tata 6

www.peraturan.go.id

Page 125: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-125-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Usaha padaDirektorat

998Penyusun Program,Anggaran & Laporan

Subbag TataUsaha padaDirektorat

7

999Penyusun Program,Anggaran dan laporan

DirektoratPerencanaanPembangunandanPengembanganKawasanTransmigrasi

7

1000 Pengelola BMN

DirektoratPerencanaanPembangunandanPengembanganKawasanTransmigrasi

6

1001Pengelola AdministrasiKepegawaian

DirektoratPerencanaanPembangunandanPengembanganKawasanTransmigrasi

6

1002 Pengadministrasi Umum

DirektoratPerencanaanPembangunandanPengembanganKawasanTransmigrasi

5

1003 Arsiparis Madya

DirektoratPerencanaanPembangunandanPengembanganKawasanTransmigrasi

11

1004 Arsiparis MudaDirektoratPerencanaanPembangunan

9

www.peraturan.go.id

Page 126: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -126-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4danPengembanganKawasanTransmigrasi

1005 Arsiparis Pertama

DirektoratPerencanaanPembangunandanPengembanganKawasanTransmigrasi

8

1006 Statistisi Madya

DirektoratPerencanaanPembangunandanPengembanganKawasanTransmigrasi

11

1007 Statistisi Muda

DirektoratPerencanaanPembangunandanPengembanganKawasanTransmigrasi

9

1008 Statistisi Pertama

DirektoratPerencanaanPembangunandanPengembanganKawasanTransmigrasi

8

1009 Perancana Wilayah Madya

DirektoratPerencanaanPembangunandanPengembanganKawasanTransmigrasi

11

1010 Perencana Wilayah Muda

DirektoratPerencanaanPembangunandanPengembangan

9

www.peraturan.go.id

Page 127: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-127-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4KawasanTransmigrasi

1011Perencana WilayahPertama

DirektoratPerencanaanPembangunandanPengembanganKawasanTransmigrasi

8

1012 Analis Pertanahan

Sub DirektoratFasilitasiPencadanganTanah

7

1013 Pengelola Data

Sub DirektoratFasilitasiPencadanganTanah

6

1014 Analis Pertanahan

Sub DirektoratFasilitasiPencadanganTanah

7

1015 Pengelola Data

Sub DirektoratFasilitasiPencadanganTanah

6

1016 Analis PertanahanSub DirektoratIdentifikasi danPenataan Tanah

7

1017 Pengelola DataSub DirektoratIdentifikasi danPenataan Tanah

6

1018 Analis PertanahanSub DirektoratIdentifikasi danPenataan Tanah

7

1019 Pengelola DataSub DirektoratIdentifikasi danPenataan Tanah

6

1020 Analis PertanahanSub DirektoratPengelolaanTanah

7

1021 Pengelola DataSub DirektoratPengelolaan

6

www.peraturan.go.id

Page 128: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -128-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Tanah

1022 Analis PertanahanSub DirektoratPengelolaanTanah

7

1023 Pengelola DataSub DirektoratPengelolaanTanah

6

1024 Analis Pertanahan

Sub DirektoratDokumentasiPenyediaanTanah

7

1025 Pengelola Data

Sub DirektoratDokumentasiPenyediaanTanah

6

1026 Analis Data

Sub DirektoratDokumentasiPenyediaanTanah

7

1027 Analis Data dan Informasi

Sub DirektoratDokumentasiPenyediaanTanah

7

1028Pengelola Data danInformasi

Sub DirektoratDokumentasiPenyediaanTanah

6

1029 Pengadministrasi UmumSubbag TataUsaha padaDirektorat

5

1030Pengelola AdministrasiKepegawaian

Subbag TataUsaha padaDirektorat

6

1031 Pengelola BMNSubbag TataUsaha padaDirektorat

6

1032Penyusun Program,Anggaran & Laporan

Subbag TataUsaha padaDirektorat

7

1033 Penyusun Program, Direktorat 7

www.peraturan.go.id

Page 129: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-129-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Anggaran dan laporan Penyediaan

TanahTransmigrasi

1034 Pengelola BMN

DirektoratPenyediaanTanahTransmigrasi

6

1035Pengelola AdministrasiKepegawaian

DirektoratPenyediaanTanahTransmigrasi

6

1036 Pengadministrasi Umum

DirektoratPenyediaanTanahTransmigrasi

5

1037 Arsiparis Madya

DirektoratPenyediaanTanahTransmigrasi

11

1038 Arsiparis Muda

DirektoratPenyediaanTanahTransmigrasi

9

1039 Arsiparis Pertama

DirektoratPenyediaanTanahTransmigrasi

8

1040 Penata Ruang Madya

DirektoratPenyediaanTanahTransmigrasi

11

1041 Penata Ruang Muda

DirektoratPenyediaanTanahTransmigrasi

9

1042 Penata Ruang Pertama

DirektoratPenyediaanTanahTransmigrasi

8

1043 Analis PertanahanSub DirektoratPenyiapan danEvaluasi Lahan

7

www.peraturan.go.id

Page 130: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -130-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Permukiman

1044 Pengelola Data

Sub DirektoratPenyiapan danEvaluasi LahanPermukiman

6

1045 Analis Pertanahan

Sub DirektoratPenyiapan danEvaluasi LahanPermukiman

7

1046 Pengolah Data

Sub DirektoratPenyiapan danEvaluasi LahanPermukiman

6

1047Analis PengembanganSarana Prasarana

Sub DirektoratPenyiapan danEvaluasi SaranaPermukiman

7

1048 Pengelola Data

Sub DirektoratPenyiapan danEvaluasi SaranaPermukiman

6

1049Analis Evaluasi danPelaporan

Sub DirektoratPenyiapan danEvaluasi SaranaPermukiman

7

1050 Pengelola Data

Sub DirektoratPenyiapan danEvaluasi SaranaPermukiman

6

1051 Pengelola Data

Sub DirektoratPenyiapan danEvaluasiPrasaranaPermukiman

6

1052Penyusun BahanPrasarana PenerapanStandar

Sub DirektoratPenyiapan danEvaluasiPrasaranaPermukiman

7

1053Penyusun RencanaEvaluasi dan Pelaporan

Sub DirektoratPenyiapan dan

7

www.peraturan.go.id

Page 131: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-131-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4EvaluasiPrasaranaPermukiman

1054Analis PengembanganSarana Prasarana

Sub DirektoratKelayakanPermukiman

7

1055 Pengelola DataSub DirektoratKelayakanPermukiman

6

1056 Analis Tata RuangSub DirektoratKelayakanPermukiman

7

1057 Pengelola DataSub DirektoratKelayakanPermukiman

7

1058 Pengadministrasi UmumSubbag TataUsaha padaDirektorat

5

1059Pengelola AdministrasiKepegawaian

Subbag TataUsaha padaDirektorat

6

1060 Pengelola BMNSubbag TataUsaha padaDirektorat

6

1061Penyusun Program,Anggaran & Laporan

Subbag TataUsaha padaDirektorat

7

1062Penyusun Program,Anggaran dan laporan

DirektoratPembangunanPemukimanTransmigrasi

7

1063 Pengelola BMN

DirektoratPembangunanPemukimanTransmigrasi

6

1064Pengelola AdministrasiKepegawaian

DirektoratPembangunanPemukimanTransmigrasi

6

1065 Pengadministrasi UmumDirektoratPembangunan

5

www.peraturan.go.id

Page 132: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -132-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4PemukimanTransmigrasi

1066 Arsiparis Madya

DirektoratPembangunanPemukimanTransmigrasi

11

1067 Arsiparis Muda

DirektoratPembangunanPemukimanTransmigrasi

9

1068 Arsiparis Pertama

DirektoratPembangunanPemukimanTransmigrasi

8

1069 Penata Ruang Madya

DirektoratPembangunanPemukimanTransmigrasi

11

1070 Penata Ruang Muda

DirektoratPembangunanPemukimanTransmigrasi

9

1071 Penata Ruang Pertama

DirektoratPembangunanPemukimanTransmigrasi

8

1072Teknik Tata Bangunandan Perumahan Madya

DirektoratPembangunanPemukimanTransmigrasi

11

1073Teknik Tata Bangunandan Perumahan Muda

DirektoratPembangunanPemukimanTransmigrasi

9

1074Teknik Tata Bangunandan Perumahan Pertama

DirektoratPembangunanPemukimanTransmigrasi

8

1075 Pengadministrasi UmumSubbag TataUsaha padaDirektorat

5

www.peraturan.go.id

Page 133: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-133-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

1076Pengelola AdministrasiKepegawaian

Subbag TataUsaha padaDirektorat

6

1077 Pengelola BMNSubbag TataUsaha padaDirektorat

6

1078Penyusun Program,Anggaran & Laporan

Subbag TataUsaha padaDirektorat

7

1079Analis PemberdayaanMasyarakat

Sub DirektoratPenyiapanPerpindahan

7

1080 Pengelola DataSub DirektoratPenyiapanPerpindahan

6

1081Analis PemberdayaanMasyarakat

Sub DirektoratPenyiapanPerpindahan

7

1082 Pengelola DataSub DirektoratPenyiapanPerpindahan

6

1083Analis PemberdayaanMasyarakat

Sub DirektoratPenyiapan CalonTransmigran danPendudukSetempat

7

1084 Pengelola Data

Sub DirektoratPenyiapan CalonTransmigran danPendudukSetempat

6

1085Analis PemberdayaanMasyarakat

Sub DirektoratPenyiapan CalonTransmigran danPendudukSetempat

7

1086 Pengelola Data

Sub DirektoratPenyiapan CalonTransmigran danPendudukSetempat

6

www.peraturan.go.id

Page 134: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -134-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

1087Analis PengembanganSarana dan Prasarana

Sub DirektoratPelayananPerpindahan

7

1088 Pengelola DataSub DirektoratPelayananPerpindahan

6

1089Analis PengembanganSarana dan Prasarana

Sub DirektoratPelayananPerpindahan

7

1090 Pengelola DataSub DirektoratPelayananPerpindahan

6

1091Analis PemberdayaanMasyarakat

Sub DirektoratPenataan danAdaptasi

7

1092 Pengelola DataSub DirektoratPenataan danAdaptasi

6

1093Analis PemberdayaanMasyarakat

Sub DirektoratPenataan danAdaptasi

7

1094 Pengelola DataSub DirektoratPenataan danAdaptasi

6

1095Penyusun Program,Anggaran dan laporan

DirektoratPenataanPersebaranPenduduk

7

1096 Pengelola BMN

DirektoratPenataanPersebaranPenduduk

6

1097Pengelola AdministrasiKepegawaian

DirektoratPenataanPersebaranPenduduk

6

1098 Pangadministrasi Umum

DirektoratPenataanPersebaranPenduduk

5

www.peraturan.go.id

Page 135: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-135-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

1099 Arsiparis Madya

DirektoratPenataanPersebaranPenduduk

11

1100 Arsiparis Muda

DirektoratPenataanPersebaranPenduduk

9

1101 Arsiparis Pertama

DirektoratPenataanPersebaranPenduduk

8

1102 Statistisi Madya

DirektoratPenataanPersebaranPenduduk

11

1103 Stastisi Muda

DirektoratPenataanPersebaranPenduduk

9

1104 Stastisi Pertama

DirektoratPenataanPersebaranPenduduk

8

1105 Analis Kebijakan Madya

DirektoratPenataanPersebaranPenduduk

11

1106 Analis Kebijakan Muda

DirektoratPenataanPersebaranPenduduk

9

1107 Analis Kebijakan Pertama

DirektoratPenataanPersebaranPenduduk

8

DIREKTORAT JENDERALPEMBANGUNAN DAERAHTERTINGGAL

1108Analis PerencanaanAnggaran

Sekretariat DitJenderal

7

www.peraturan.go.id

Page 136: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -136-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

1109Penyusun Program danAnggaran

Sekretariat DitJenderal

7

1110 Pengelola AnggaranSekretariat DitJenderal

6

1111 Analis Data dan InformasiSekretariat DitJenderal

7

1112 Pengolah DataSekretariat DitJenderal

6

1113Penyusun Evaluasi danPelaporan

Sekretariat DitJenderal

7

1114 Pengolah DataSekretariat DitJenderal

6

1115 Analis AnggaranSekretariat DitJenderal

7

1116 Verifikator AnggaranSekretariat DitJenderal

6

1117 Pengelola AnggaranSekretariat DitJenderal

6

1118 Analis PerbendaharaanSekretariat DitJenderal

7

1119 Pengolah DataSekretariat DitJenderal

6

1120PengadministrasiKeuangan

Sekretariat DitJenderal

5

1121 Analis KeuanganSekretariat DitJenderal

7

1122Penyusun LaporanKeuangan

Sekretariat DitJenderal

7

1123Analis Pengelola BarangMilik Negara

Sekretariat DitJenderal

7

1124 Pengolah DataSekretariat DitJenderal

6

1125 Pengelola BMNSekretariat DitJenderal

6

1126Penyusun Perencanaandan PengembanganPegawai

Sekretariat DitJenderal

7

www.peraturan.go.id

Page 137: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-137-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

1127 Pengelola DataSekretariat DitJenderal

6

1128PengadministrasiKepegawaian

Sekretariat DitJenderal

5

1129Penyusun RencanaKetatausahaan danPersuratan

Sekretariat DitJenderal

7

1130 Pengadministrasi UmumSekretariat DitJenderal

5

1131Penyusun RencanaRumah Tangga danPerlengkapan

Sekretariat DitJenderal

7

1132Teknisi Sarana danPrasarana Kantor

Sekretariat DitJenderal

5

1133 Pramu PerlengkapanSekretariat DitJenderal

5

1134Analis Perundang-undangan

Sekretariat DitJenderal

7

1135 Pengelola DataSekretariat DitJenderal

6

1136 Analis HukumSekretariat DitJenderal

7

1137 Pengelola DataSekretariat DitJenderal

6

1138 Analis OrganisasiSekretariat DitJenderal

7

1139 Analis Tata LaksanaSekretariat DitJenderal

7

1140 Pengelola DataSekretariat DitJenderal

6

1141 Perencana MadyaSekretariat DitJenderal

11

1142 Perencana MudaSekretariat DitJenderal

9

1143 Perencana PertamaSekretariat DitJenderal

8

1144Analis KepegawaianMadya

Sekretariat DitJenderal

11

www.peraturan.go.id

Page 138: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -138-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

1145 Analis Kepegawaian MudaSekretariat DitJenderal

9

1146Analis KepegawaianPertama

Sekretariat DitJenderal

8

1147 Arsiparis MadyaSekretariat DitJenderal

11

1148 Arsiparis MudaSekretariat DitJenderal

9

1149 Arsiparis PertamaSekretariat DitJenderal

8

1150Pengelola PengadaanBarang dan Jasa Madya

Sekretariat DitJenderal

11

1151Pengelola PengadaanBarang dan Jasa Muda

Sekretariat DitJenderal

9

1152Pengelola PengadaanBarang dan Jasa Pertama

Sekretariat DitJenderal

8

1153Perancang PeraturanPerundang-UndanganMadya

Sekretariat DitJenderal

11

1154Perancang PeraturanPerundang-UndanganMuda

Sekretariat DitJenderal

9

1155Perancang PeraturanPerundang-UndanganPertama

Sekretariat DitJenderal

8

1156 Analis Sosial

Sub DirektoratPenyusunanIndikator DaerahTertinggal

7

1157 Pengolah Data

Sub DirektoratPenyusunanIndikator DaerahTertinggal

6

1158 Analis Sosial

Sub DirektoratPenyusunanIndikator DaerahTertinggal

7

1159 Pengolah DataSub DirektoratPenyusunanIndikator Daerah

6

www.peraturan.go.id

Page 139: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-139-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Tertinggal

1160 Analis Sosial

Sub DirektoratIdentifikasiDaerahTertinggal

7

1161 Pengolah Data

Sub DirektoratIdentifikasiDaerahTertinggal

6

1162 Analis Sosial

Sub DirektoratIdentifikasiDaerahTertinggal

7

1163 Pengolah Data

Sub DirektoratIdentifikasiDaerahTertinggal

6

1164Analis PerencanaanAnggaran

Sub DirektoratPenyusunanRencana danSkemaPendanaanDaerah

7

1165Analis Evaluasi danPelaporan

Sub DirektoratEvaluasi danPelaporan

7

1166 Pengelola EvaluasiSub DirektoratEvaluasi danPelaporan

6

1167 Analis PelaporanSub DirektoratEvaluasi danPelaporan

7

1168 Pengelola LaporanSub DirektoratEvaluasi danPelaporan

6

1169Penyusun Program,Anggaran dan Laporan

DirektoratPengembanganDaerahTertinggal

7

1170 Pengelola BMNDirektoratPengembangan

6

www.peraturan.go.id

Page 140: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -140-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4DaerahTertinggal

1171Pengelola AdministrasiKepegawaian

DirektoratPengembanganDaerahTertinggal

6

1172 Pengadministrasi Umum

DirektoratPengembanganDaerahTertinggal

5

1173 Arsiparis Madya

DirektoratPerencanaan danIdentifikasiDaerahTertinggal

11

1174 Arsiparis Muda

DirektoratPerencanaan danIdentifikasiDaerahTertinggal

9

1175 Arsiparis Pertama

DirektoratPerencanaan danIdentifikasiDaerahTertinggal

8

1176 Statistisi Madya

DirektoratPerencanaan danIdentifikasiDaerahTertinggal

11

1177 Statistisi Muda

DirektoratPerencanaan danIdentifikasiDaerahTertinggal

9

1178 Statistisi Pertama

DirektoratPerencanaan danIdentifikasiDaerahTertinggal

8

1179 Perencana MadyaDirektoratPerencanaan danIdentifikasi

11

www.peraturan.go.id

Page 141: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-141-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4DaerahTertinggal

1180 Perencana Muda

DirektoratPerencanaan danIdentifikasiDaerahTertinggal

9

1181 Perencana Pertama

DirektoratPerencanaan danIdentifikasiDaerahTertinggal

8

1182 Analis SDMSub DirektoratPendidikan

7

1183 Pengelola DataSub DirektoratPendidikan

6

1184 Analis SDMSub DirektoratPendidikan

7

1185Pengelola Data Saranadan Prasarana Pendidikan

Sub DirektoratPendidikan

6

1186 Analis SDMSub DirektoratKesehatan

7

1187 Pengelola DataSub DirektoratKesehatan

6

1188 Analis SDMSub DirektoratKesehatan

7

1189 Pengelola DataSub DirektoratKesehatan

6

1190 Analis SDMSub DirektoratKeterampilan

7

1191 Pengelola DataSub DirektoratKeterampilan

6

1192 Analis SDMSub DirektoratKeterampilan

7

1193 Pengelola DataSub DirektoratKeterampilan

6

1194 Analis SDMSub DirektoratTenaga Kerja

7

1195 Pengelola Data Sub Direktorat 6

www.peraturan.go.id

Page 142: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -142-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Tenaga Kerja

1196 Analis SDMSub DirektoratTenaga Kerja

7

1197 Pengelola DataSub DirektoratTenaga Kerja

6

1198 Analis SDM

Sub DirektoratInovasi danPenerapanTeknologi

7

1199 Pengelola Data

Sub DirektoratInovasi danPenerapanTeknologi

6

1200Analis PengembanganTeknologi Tepat Guna

Sub DirektoratInovasi danPenerapanTeknologi

7

1201 Pengelola Data

Sub DirektoratInovasi danPenerapanTeknologi

6

1202Penyusun Program,Anggaran dan Laporan

DirektoratPengembanganSumber DayaManusia

7

1203 Pengelola BMN

DirektoratPengembanganSumber DayaManusia

6

1204Pengelola AdministrasiKepegawaian

DirektoratPengembanganSumber DayaManusia

6

1205 Pengadministrasi Umum

DirektoratPengembanganSumber DayaManusia

5

1206 Arsiparis Madya

DirektoratPengembanganSumber DayaManusia

11

www.peraturan.go.id

Page 143: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-143-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

1207 Arsiparis Muda

DirektoratPengembanganSumber DayaManusia

9

1208 Arsiparis Pertama

DirektoratPengembanganSumber DayaManusia

8

1209 Analis Kebijakan Madya

DirektoratPengembanganSumber DayaManusia

11

1210 Analis Kebijakan Muda

DirektoratPengembanganSumber DayaManusia

9

1211 Analis Kebijakan Pertama

DirektoratPengembanganSumber DayaManusia

8

1212 Penelaah Data SDASub DirektoratSumber DayaHayati

7

1213 Pengelola DataSub DirektoratSumber DayaHayati

6

1214 Penelaah Data SDASub DirektoratSumber DayaHayati

7

1215 Pengelola DataSub DirektoratSumber DayaHayati

6

1216 Penelaah Data SDASub DirektoratTata Guna Lahan

7

1217 Pengelola DataSub DirektoratTata Guna Lahan

6

1218 Penelaah Data SDASub DirektoratTata Guna Lahan

7

1219 Pengelola DataSub DirektoratTata Guna Lahan

6

www.peraturan.go.id

Page 144: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -144-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

1220 Analis PariwisataSub DirektoratPariwisata

7

1221Pengelola InformasiKepariwisataan

Sub DirektoratPariwisata

6

1222Penyusun BahanPublikasi dan Promosi

Sub DirektoratPariwisata

7

1223 Pengelola InformasiSub DirektoratPariwisata

6

1224Analis PengembanganEnergi

Sub DirektoratSumber DayaEnergi

7

1225 Pengelola DataSub DirektoratSumber DayaEnergi

6

1226Analis PengembanganEnergi

Sub DirektoratSumber DayaEnergi

7

1227 Pengelola DataSub DirektoratSumber DayaEnergi

6

1228Penelaah DampakLingkungan

Sub DirektoratLingkunganHidup

7

1229 Pengelola DataSub DirektoratLingkunganHidup

6

1230Penelaah DampakLingkungan

Sub DirektoratLingkunganHidup

7

1231 Pengelola DataSub DirektoratLingkunganHidup

6

1232Penyusun Porgram,Anggaran dan Laporan

DirektoratPengembanganSumber Dayadan LingkunganHidup

7

1233 Pengelola BMNDirektoratPengembanganSumber Daya

6

www.peraturan.go.id

Page 145: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-145-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4dan LingkunganHidup

1234Pengelola AdministrasiKepegawaian

DirektoratPengembanganSumber Dayadan LingkunganHidup

6

1235 Pengadministrasi Umum

DirektoratPengembanganSumber Dayadan LingkunganHidup

5

1236 Arsiparis Madya

DirektoratPengembanganSumber Dayadan LingkunganHidup

11

1237 Arsiparis Muda

DirektoratPengembanganSumber Dayadan LingkunganHidup

9

1238 Arsiparis Pertama

DirektoratPengembanganSumber Dayadan LingkunganHidup

8

1239 Penata Ruang Madya

DirektoratPengembanganSumber Dayadan LingkunganHidup

11

1240 Penata Ruang Muda

DirektoratPengembanganSumber Dayadan LingkunganHidup

9

1241 Penata Ruang Pertama

DirektoratPengembanganSumber Dayadan LingkunganHidup

8

www.peraturan.go.id

Page 146: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -146-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

1242Teknik PenyehatanLingkungan Madya

DirektoratPengembanganSumber Dayadan LingkunganHidup

11

1243Teknik PenyehatanLingkungan Muda

DirektoratPengembanganSumber Dayadan LingkunganHidup

9

1244Teknik PenyehatanLingkungan Pertama

DirektoratPengembanganSumber Dayadan LingkunganHidup

8

1245Analis PengembanganSarana Prasarana

Sub DirektoratSarprasTransportasi

7

1246 Pengelola DataSub DirektoratSarprasTransportasi

6

1247Analis PengembanganSarana Prasarana

Sub DirektoratSarpras AirBersih danPermukiman

7

1248 Pengelola Data

Sub DirektoratSarpras AirBersih danPermukiman

6

1249Analis PengembanganSarana Prasarana

Sub DirektoratSarpras Ekonomi

7

1250 Pengelola DataSub DirektoratSarpras Ekonomi

6

1251Analis PengembanganSarana Prasarana

Sub DirektoratSarpras Energi

7

1252 Pengelola DataSub DirektoratSarpras Energi

6

1253Analis PengembanganSarana Prasarana

Sub DirektoratSarprasInformasi danTelekomunikasi

7

www.peraturan.go.id

Page 147: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-147-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

1254 Pengelola Data

Sub DirektoratSarprasInformasi danTelekomunikasi

6

1255Penyusun Program,Anggaran dan Laporan

DirektoratPeningkatanSarana danPrasarana

7

1256 Pengelola BMN

DirektoratPeningkatanSarana danPrasarana

6

1257Pengelola AdministrasiKepegawaian

DirektoratPeningkatanSarana danPrasarana

6

1258 Pengadministrasi Umum

DirektoratPeningkatanSarana danPrasarana

5

1259 Arsiparis Madya

DirektoratPeningkatanSarana danPrasarana

11

1260 Arsiparis Muda

DirektoratPeningkatanSarana danPrasarana

9

1261 Arsiparis Pertama

DirektoratPeningkatanSarana danPrasarana

8

1262Penyuluh Perindustriandan Perdagangan Madya

DirektoratPeningkatanSarana danPrasarana

11

1263Penyuluh Perindustriandan Perdagangan Muda

DirektoratPeningkatanSarana danPrasarana

9

1264Penyuluh Perindustriandan Perdagangan Pertama

DirektoratPeningkatan

8

www.peraturan.go.id

Page 148: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -148-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Sarana danPrasarana

1265Analis Investasi DanPermodalan Usaha

Sub DirektoratInvestasi danPermodalan

7

1266 Pengolah DataSub DirektoratInvestasi danPermodalan

6

1267 Analis KoperasiSub DirektoratUMKM

7

1268 Pengolah DataSub DirektoratUMKM

6

1269Penyusun RencanaBimbingan Teknis UMKM

Sub DirektoratUMKM

7

1270 Pengolah DataSub DirektoratUMKM

6

1271

Penyusun RencanaPengembangan ProdukSkala Kecil, Mikro,Menengah

Sub DirektoratPotensi ProdukUnggulan

7

1272 Pengolah DataSub DirektoratPotensi ProdukUnggulan

6

1273

Penyusun RencanaPengembangan ProdukSkala Kecil, Mikro,Menengah

Sub DirektoratPotensi ProdukUnggulan

7

1274 Pengolah DataSub DirektoratPotensi ProdukUnggulan

6

1275Penyusun RencanaKemitraan Usaha Kecil,Mikro, Menengah

Sub DirektoratKemitraan Usaha

7

1276 Pengolah DataSub DirektoratKemitraan Usaha

6

1277Penyusun RencanaEvaluasi dan Pelaporan

Sub DirektoratKemitraan Usaha

7

1278Pengelola Evaluasi danPelaporan

Sub DirektoratKemitraan Usaha

6

www.peraturan.go.id

Page 149: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-149-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

1279Penyusun Rencana KerjaSama Industri

Sub DirektoratIndustri,Distribusi, danPemasaran

7

1280 Pengelola Data

Sub DirektoratIndustri,Distribusi, danPemasaran

6

1281Penyusun RencanaJaringan Distribusi

Sub DirektoratIndustri,Distribusi, danPemasaran

7

1282 Pengelola Data

Sub DirektoratIndustri,Distribusi, danPemasaran

6

1283Penyusun Program,Anggaran dan Laporan

DirektoratPengembanganEkonomi Lokal

7

1284 Pengelola BMNDirektoratPengembanganEkonomi Lokal

6

1285Pengelola AdministrasiKepegawaian

DirektoratPengembanganEkonomi Lokal

6

1286 Pengadministrasi UmumDirektoratPengembanganEkonomi Lokal

5

1287 Arsiparis MadyaDirektoratPengembanganEkonomi Lokal

11

1288 Arsiparis MudaDirektoratPengembanganEkonomi Lokal

9

1289 Arsiparis PertamaDirektoratPengembanganEkonomi Lokal

8

1290Penyuluh Perindustriandan Perdagangan Madya

DirektoratPengembanganEkonomi Lokal

11

www.peraturan.go.id

Page 150: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -150-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

1291Penyuluh Perindustriandan Perdagangan Muda

DirektoratPengembanganEkonomi Lokal

9

1292Penyuluh Perindustriandan Perdagangan Pertama

DirektoratPengembanganEkonomi Lokal

8

1293 Statistisi MadyaDirektoratPengembanganEkonomi Lokal

11

1294 Statistisi MudaDirektoratPengembanganEkonomi Lokal

9

1295 Statistisi PertamaDirektoratPengembanganEkonomi Lokal

8

DIREKTORAT JENDERALPENGEMBANGANDAERAH TERTENTU

1296Analis Program danAnggaran

Sekretariat DitJenderal

7

1297Penyusun Program danAnggaran

Sekretariat DitJenderal

7

1298 Pengelola AnggaranSekretariat DitJenderal

6

1299 Analis Data dan InformasiSekretariat DitJenderal

7

1300Penyusun Data danInformasi

Sekretariat DitJenderal

7

1301Pengolah Data danInformasi

Sekretariat DitJenderal

6

1302Pengadministrasi Datadan Informasi

Sekretariat DitJenderal

5

1303Penyusun Evaluasi danPelaporan

Sekretariat DitJenderal

7

1304 Pengolah DataSekretariat DitJenderal

6

1305 Analis AnggaranSekretariat DitJenderal

7

www.peraturan.go.id

Page 151: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-151-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

1306 Pengolah Data AnggaranSekretariat DitJenderal

6

1307 Verifikator AnggaranSekretariat DitJenderal

6

1308 Analis PerbendaharaanSekretariat DitJenderal

7

1309Pengolah DataPerbendaharaan

Sekretariat DitJenderal

6

1310PengadministrasiKeuangan

Sekretariat DitJenderal

5

1311 Analis KeuanganSekretariat DitJenderal

7

1312Penyusun LaporanKeuangan

Sekretariat DitJenderal

7

1313Analis Pengelola BarangMilik Negara

Sekretariat DitJenderal

7

1314Pengolah Data LaporanKeuangan

Sekretariat DitJenderal

6

1315Penyusun Perencanaandan PengembanganPegawai

Sekretariat DitJenderal

7

1316Pengelola Umum danKepegawaian

Sekretariat DitJenderal

6

1317Penyusun RencanaKetatausahaan danPersuratan

Sekretariat DitJenderal

7

1318 Pengadministrasi UmumSekretariat DitJenderal

6

1319Penyusun RencanaRumah Tangga danPerlengkapan

Sekretariat DitJenderal

7

1320Teknisi PemeliharaanKantor dan Perlengkapan

Sekretariat DitJenderal

6

1321 Pramu PerlengkapanSekretariat DitJenderal

5

1322Analis Peraturan PUU danRP

Sekretariat DitJenderal

7

1323 Pengelola Penyusunan Sekretariat Dit 6

www.peraturan.go.id

Page 152: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -152-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4PUU Jenderal

1324 Analis HukumSekretariat DitJenderal

7

1325Pengelola BantuanHukum

Sekretariat DitJenderal

6

1326Analis Organisasi danTata Laksana

Sekretariat DitJenderal

7

1327Penyusun RencanaOrganisasi dan TataLaksana

Sekretariat DitJenderal

7

1328 Perencana MadyaSekretariat DitJenderal

11

1329 Perencana MudaSekretariat DitJenderal

9

1330 Perencana PertamaSekretariat DitJenderal

8

1331Analis KepegawaianMadya

Sekretariat DitJenderal

11

1332 Analis Kepegawaian MudaSekretariat DitJenderal

9

1333Analis KepegawaianPertama

Sekretariat DitJenderal

8

1334 Arsiparis MadyaSekretariat DitJenderal

11

1335 Arsiparis MudaSekretariat DitJenderal

9

1336 Arsiparis PertamaSekretariat DitJenderal

8

1337Pengelola PengadaanBarjas Madya

Sekretariat DitJenderal

11

1338Pengelola PengadaanBarjas Muda

Sekretariat DitJenderal

9

1339Pengelola PengadaanBarjas Pertama

Sekretariat DitJenderal

8

1340Perancang PeraturanPerundang-UndanganMadya

Sekretariat DitJenderal

11

www.peraturan.go.id

Page 153: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-153-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

1341Perancang PeraturanPerundang-UndanganMuda

Sekretariat DitJenderal

9

1342Perancang PeraturanPerundang-UndanganPertama

Sekretariat DitJenderal

8

1343 Analis Data dan Informasi

Sub DirektoratPengembanganPerbatasanWilayah I

7

1344 Pengolah Data

Sub DirektoratPengembanganPerbatasanWilayah I

6

1345 Analis Data dan Informasi

Sub DirektoratPengembanganPerbatasanWilayah II

7

1346 Pengolah Data

Sub DirektoratPengembanganPerbatasanWilayah II

6

1347 Analis Data dan Informasi

Sub DirektoratPengembanganPerbatasanWilayah III

7

1348 Pengolah Data

Sub DirektoratPengembanganPerbatasanWilayah III

6

1349 Analis Data dan Informasi

Sub DirektoratPengembanganPerbatasanWilayah IV

7

1350 Pengolah Data

Sub DirektoratPengembanganPerbatasanWilayah IV

6

1351 Analis Data dan Informasi

Sub DirektoratPengembanganPerbatasanWilayah V

7

www.peraturan.go.id

Page 154: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -154-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

1352 Pengolah Data

Sub DirektoratPengembanganPerbatasanWilayah V

6

1353 Arsiparis Madya

DirektoratPengembanganDaerahPerbatasan

11

1354 Arsiparis Muda

DirektoratPengembanganDaerahPerbatasan

9

1355 Arsiparis Pertama

DirektoratPengembanganDaerahPerbatasan

8

1356 Penata Ruang Madya

DirektoratPengembanganDaerahPerbatasan

11

1357 Penata Ruang Muda

DirektoratPengembanganDaerahPerbatasan

9

1358 Penata Ruang Pertama

DirektoratPengembanganDaerahPerbatasan

8

1359Penyusun Program,Anggaran, dan Laporan

DirektoratPengembanganDaerahPerbatasan

7

1360 Pengelola BMN

DirektoratPengembanganDaerahPerbatasan

6

1361Pengelola AdministrasiKepegawaian

DirektoratPengembanganDaerahPerbatasan

6

1362 Pengadministrasi UmumDirektoratPengembangan

5

www.peraturan.go.id

Page 155: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-155-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4DaerahPerbatasan

1363Penelaah Bahan KajianBencana

Sub DirektoratPenangan DaerahRawan BencanaWilayah I

7

1364 Pengolah Data

Sub DirektoratPenangan DaerahRawan BencanaWilayah I

6

1365Penelaah Bahan KajianBencana

Sub DirektoratPenangan DaerahRawan BencanaWilayah II

7

1366 Pengolah Data

Sub DirektoratPenangan DaerahRawan BencanaWilayah II

6

1367Penelaah Bahan KajianBencana

Sub DirektoratPenangan DaerahRawan BencanaWilayah III

7

1368 Pengolah Data

Sub DirektoratPenangan DaerahRawan BencanaWilayah III

6

1369Penelaah Bahan KajianBencana

Sub DirektoratPenangan DaerahRawan BencanaWilayah IV

7

1370 Pengolah Data

Sub DirektoratPenangan DaerahRawan BencanaWilayah IV

6

1371Penelaah Bahan KajianBencana

Sub DirektoratPenangan DaerahRawan BencanaWilayah V

7

1372 Pengolah Data

Sub DirektoratPenangan DaerahRawan BencanaWilayah V

6

www.peraturan.go.id

Page 156: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -156-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

1373Penyusun Program,Anggaran, dan Laporan

DirektoratPenangananDaerah RawanBencana

7

1374 Pengelola BMN

DirektoratPenangananDaerah RawanBencana

6

1375Pengelola AdministrasiKepegawaian

DirektoratPenangananDaerah RawanBencana

6

1376 Pengadministrasi Umum

DirektoratPenangananDaerah RawanBencana

5

1377 Perencana Madya

DirektoratPenangananDaerah RawanBencana

11

1378 Perencana Muda

DirektoratPenangananDaerah RawanBencana

9

1379 Perencana Pertama

DirektoratPenangananDaerah RawanBencana

8

1380Analis KepegawaianMadya

DirektoratPenangananDaerah RawanBencana

11

1381 Analis Kepegawaian Muda

DirektoratPenangananDaerah RawanBencana

9

1382Analis KepegawaianPertama

DirektoratPenangananDaerah RawanBencana

8

1383 Arsiparis MadyaDirektoratPenanganan

11

www.peraturan.go.id

Page 157: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-157-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Daerah RawanBencana

1384 Arsiparis Muda

DirektoratPenangananDaerah RawanBencana

9

1385 Arsiparis Pertama

DirektoratPenangananDaerah RawanBencana

8

1386Pengelola PengadaanBarjas Madya

DirektoratPenangananDaerah RawanBencana

11

1387Pengelola PengadaanBarjas Muda

DirektoratPenangananDaerah RawanBencana

9

1388Pengelola PengadaanBarjas Pertama

DirektoratPenangananDaerah RawanBencana

8

1389Perancang Perundang-undangan Madya

DirektoratPenangananDaerah RawanBencana

11

1390Perancang Perundang-undangan Muda

DirektoratPenangananDaerah RawanBencana

9

1391Perancang Perundangan-undangan Pertama

DirektoratPenangananDaerah RawanBencana

8

1392 Penelaah Bidang Sosial

Sub DirektoratPenangananDaerah PascaKonflik Wilayah I

7

1393 Pengolah Data

Sub DirektoratPenangananDaerah PascaKonflik Wilayah I

6

www.peraturan.go.id

Page 158: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -158-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

1394 Penelaah Bidang Sosial

Sub DirektoratPenangananDaerah PascaKonflik Wilayah II

7

1395 Pengolah Data

Sub DirektoratPenangananDaerah PascaKonflik Wilayah II

6

1396 Penelaah Bidang Sosial

Sub DirektoratPenangananDaerah PascaKonflik WilayahIII

7

1397 Pengolah Data

Sub DirektoratPenangananDaerah PascaKonflik WilayahIII

6

1398 Penelaah Bidang Sosial

Sub DirektoratPenangananDaerah PascaKonflik WilayahIV

7

1399 Pengolah Data

Sub DirektoratPenangananDaerah PascaKonflik WilayahIV

6

1400 Penelaah Bidang Sosial

Sub DirektoratPenangananDaerah PascaKonflik Wilayah V

7

1401 Pengolah Data

Sub DirektoratPenangananDaerah PascaKonflik Wilayah V

6

1402Penyusun Program,Anggaran dan Laporan

DirektoratPenangananDaerah PascaKonflik

7

1403 Pengelola BMNDirektoratPenanganan

6

www.peraturan.go.id

Page 159: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-159-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Daerah PascaKonflik

1404Pengelola AdministrasiKepegawaian

DirektoratPenangananDaerah PascaKonflik

6

1405 Pengadministrasi Umum

DirektoratPenangananDaerah PascaKonflik

5

1406 Arsiparis Madya

DirektoratPenangananDaerah PascaKonflik

11

1407 Arsiparis Muda

DirektoratPenangananDaerah PascaKonflik

9

1408 Arsiparis Pratama

DirektoratPenangananDaerah PascaKonflik

8

1409 Pekerja Sosial Madya

DirektoratPenangananDaerah PascaKonflik

11

1410 Pekerja Sosial Muda

DirektoratPenangananDaerah PascaKonflik

9

1411 Pekerja Sosial Pertama

DirektoratPenangananDaerah PascaKonflik

8

1412 Analis Data dan Informasi

Sub DirektoratPengembanganDaerah PulauKecil dan TerluarWilayah I

7

1413 Pengolah DataSub DirektoratPengembanganDaerah Pulau

6

www.peraturan.go.id

Page 160: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -160-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Kecil dan TerluarWilayah I

1414 Analis Data dan Informasi

Sub DirektoratPengembanganDaerah PulauKecil dan TerluarWilayah II

7

1415 Pengolah Data

Sub DirektoratPengembanganDaerah PulauKecil dan TerluarWilayah II

6

1416 Analis Data dan Informasi

Sub DirektoratPengembanganDaerah PulauKecil dan TerluarWilayah III

7

1417 Pengolah Data

Sub DirektoratPengembanganDaerah PulauKecil dan TerluarWilayah III

6

1418 Analis Data dan Informasi

Sub DirektoratPengembanganDaerah PulauKecil dan TerluarWilayah IV

7

1419 Pengolah Data

Sub DirektoratPengembanganDaerah PulauKecil dan TerluarWilayah IV

6

1420 Analis Data dan Informasi

Sub DirektoratPengembanganDaerah PulauKecil dan TerluarWilayah V

7

1421 Pengolah Data

Sub DirektoratPengembanganDaerah PulauKecil dan TerluarWilayah V

6

www.peraturan.go.id

Page 161: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-161-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

1422Penyusun Program,Anggaran dan Laporan

DirektoratPengembanganDaerah PulauKecil dan Terluar

7

1423 Pengelola BMN

DirektoratPengembanganDaerah PulauKecil dan Terluar

6

1424Pengelola AdministrasiKepegawaian

DirektoratPengembanganDaerah PulauKecil dan Terluar

6

1425 Pengadministrasi Umum

DirektoratPengembanganDaerah PulauKecil dan Terluar

5

1426 Arsiparis Madya

DirektoratPengembanganDaerah PulauKecil dan Terluar

11

1427 Arsiparis Muda

DirektoratPengembanganDaerah PulauKecil dan Terluar

9

1428 Arsiparis Pertama

DirektoratPengembanganDaerah PulauKecil dan Terluar

8

1429Penggerak SwadayaMasyarakat Madya

DirektoratPengembanganDaerah PulauKecil dan Terluar

11

1430Penggerak SwadayaMasyarakat Muda

DirektoratPengembanganDaerah PulauKecil dan Terluar

9

1431Penggerak SwadayaMasyarakat Pertama

DirektoratPengembanganDaerah PulauKecil dan Terluar

8

1432 Analis Data dan InformasiSub DirektoratPengembangan

7

www.peraturan.go.id

Page 162: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -162-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Daerah RawanPangan Wilayah I

1433 Pengolah Data

Sub DirektoratPengembanganDaerah RawanPangan Wilayah I

6

1434 Analis Data dan Informasi

Sub DirektoratPengembanganDaerah RawanPangan WilayahII

7

1435 Pengolah Data

Sub DirektoratPengembanganDaerah RawanPangan WilayahII

6

1436 Analis Data dan Informasi

Sub DirektoratPengembanganDaerah RawanPangan WilayahIII

7

1437 Pengolah Data

Sub DirektoratPengembanganDaerah RawanPangan WilayahIII

6

1438 Analis Data dan Informasi

Sub DirektoratPengembanganDaerah RawanPangan WilayahIV

7

1439 Pengolah Data

Sub DirektoratPengembanganDaerah RawanPangan WilayahIV

6

1440 Analis Data dan Informasi

Sub DirektoratPengembanganDaerah RawanPangan WilayahV

7

1441 Pengolah DataSub DirektoratPengembangan

6

www.peraturan.go.id

Page 163: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-163-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Daerah RawanPangan WilayahV

1442Penyusun Program,Anggaran dan Laporan

DirektoratPengembanganDaerah RawanPangan

7

1443 Pengelola BMN

DirektoratPengembanganDaerah RawanPangan

6

1444Pengelola AdministrasiKepegawaian

DirektoratPengembanganDaerah RawanPangan

6

1445 Pengadministrasi Umum

DirektoratPengembanganDaerah RawanPangan

5

1446 Arsiparis Madya

DirektoratPengembanganDaerah RawanPangan

11

1447 Arsiparis Muda

DirektoratPengembanganDaerah RawanPangan

9

1448 Arsiparis Pratama

DirektoratPengembanganDaerah RawanPangan

8

1449Pengawas Mutu HasilPertanian Madya

DirektoratPengembanganDaerah RawanPangan

11

1450Pengawas Mutu HasilPertanian Muda

DirektoratPengembanganDaerah RawanPangan

9

1451Pengawas Mutu HasilPertanian Pertama

DirektoratPengembanganDaerah Rawan

8

www.peraturan.go.id

Page 164: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -164-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Pangan

BADAN PENELITIAN DANPENGEMBANGAN,PENDIDIKAN DAN,PELATIHAN, DANINFORMASI

1452 Analis AnggaranBagian Keuangandan BMN

7

1453 Verifikator AnggaranBagian Keuangandan BMN

6

1454 Pengelola AnggaranBagian Keuangandan BMN

6

1455 Analis PerbendaharaanBagian Keuangandan BMN

7

1456 Pengolah DataBagian Keuangandan BMN

6

1457PengadministrasiKeuangan

Bagian Keuangandan BMN

5

1458 Analis KeuanganBagian Keuangandan BMN

7

1459Penyusun LaporanKeuangan

Bagian Keuangandan BMN

7

1460Analis Pengelola BarangMilik Negara

Bagian Keuangandan BMN

7

1461 Pengolah DataBagian Keuangandan BMN

6

1462 Pengelola BMNBagian Keuangandan BMN

6

1463Analis Perencanaan danPengembangan Pegawai

BagianKepegawaian danUmum

7

1464 Pengelola DataBagianKepegawaian danUmum

6

1465PengadministrasiKepegawaian

BagianKepegawaian danUmum

5

1466 Analis Organisasi Bagian 7

www.peraturan.go.id

Page 165: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-165-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Kepegawaian danUmum

1467 Analis Tata LaksanaBagianKepegawaian danUmum

7

1468 Pengelola DataBagianKepegawaian danUmum

6

1469Penyusun RencanaRumah Tangga danPerlengkapan

BagianKepegawaian danUmum

7

1470Penyusun RencanaKetatausahaan danPersuratan

BagianKepegawaian danUmum

7

1471Pengelola Urusan RumahTangga

BagianKepegawaian danUmum

6

1472 Pengadministrasi UmumBagianKepegawaian danUmum

5

1473Analis KepegawaianPenyelia

BagianKepegawaian danUmum

8

1474Analis KepegawaianPelaksana Lanjutan

BagianKepegawaian danUmum

7

1475Analis KepegawaianPelaksana

BagianKepegawaian danUmum

6

1476 Arsiparis PenyeliaBagianKepegawaian danUmum

8

1477Arsiparis PelaksanaLanjutan

BagianKepegawaian danUmum

7

1478 Arsiparis PelaksanaBagianKepegawaian danUmum

6

1479Analis PerencanaanAnggaran

Bagian Program,Evaluasi danPelaporan

7

www.peraturan.go.id

Page 166: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -166-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

1480Penyusun Program danAnggaran

Bagian Program,Evaluasi danPelaporan

7

1481 Pengelola AnggaranBagian Program,Evaluasi danPelaporan

6

1482 Pengadministrasi UmumBagian Program,Evaluasi danPelaporan

5

1483Penyusun Evaluasi danPelaporan

Bagian Program,Evaluasi danPelaporan

7

1484 Pengolah dataBagian Program,Evaluasi danPelaporan

6

1485 Perencana MudaBagian Program,Evaluasi danPelaporan

9

1486 Perencana PertamaBagian Program,Evaluasi danPelaporan

8

1487 Perencana MadyaSekretariatBadan

11

1488 Perencana MudaSekretariatBadan

9

1489 Perencana PertamaSekretariatBadan

8

1490Analis KepegawaianMadya

SekretariatBadan

11

1491 Analis Kepegawaian MudaSekretariatBadan

9

1492Analis KepegawaianPertama

SekretariatBadan

8

1493 Arsiparis MadyaSekretariatBadan

11

1494 Arsiparis MudaSekretariatBadan

9

1495 Arsiparis PertamaSekretariatBadan

8

www.peraturan.go.id

Page 167: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-167-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

1496Pengelola PengadaanBarjas Madya

SekretariatBadan

11

1497Pengelola PengadaanBarjas Muda

SekretariatBadan

9

1498Pengelola PengadaanBarjas Pertama

SekretariatBadan

8

1499Perancang PeraturanPerundang-UndanganMadya

SekretariatBadan

11

1500Perancang PeraturanPerundang-UndanganMuda

SekretariatBadan

9

1501Perancang PeraturanPerundang-UndanganPertama

SekretariatBadan

8

PUSAT PENELITIAN DANPENGEMBANGAN

1502Penyusun Program,Anggaran, Laporan

Subbag TataUsaha Puslitbang

7

1503 Pengadministrasi UmumSubbag TataUsaha Puslitbang

7

1504Penyusun Evaluasi danPelaporan

Bidang Desa 6

1505 Analis Perencanaan Bidang Desa 8

1506 Pengolah Data Bidang Desa 7

1507Teknisi Penelitian danPerekayasaan Penyelia

Bidang Desa 7

1508Teknisi Penelitian danPerekayasaanPelaksanaan Lanjutan

Bidang Desa 6

1509 Analis Program Bidang Desa 7

1510 Pengolah Data Bidang Desa 7

1511Penyusun Evaluasi danPelaporan

BidangPembangunanDaerahTertinggal

6

www.peraturan.go.id

Page 168: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -168-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

1512 Analis Perencanaan

BidangPembangunanDaerahTertinggal

7

1513 Pengolah Data

BidangPembangunanDaerahTertinggal

6

1514 Analis Program

BidangPembangunanDaerahTertinggal

8

1515 Pengolah Data

BidangPembangunanDaerahTertinggal

7

1516Teknisi Penelitian danPerekayasaan Penyelia

BidangPembangunanDaerahTertinggal

7

1517Penyusun Evaluasi danPelaporan

BidangTransmigrasi

6

1518 Analis PerencanaanBidangTransmigrasi

7

1519 Pengolah DataBidangTransmigrasi

6

1520 Analis ProgramBidangTransmigrasi

8

1521 Pengolah DataBidangTransmigrasi

9

1522Teknisi Penelitian danPerekayasaan Penyelia

BidangTransmigrasi

8

1523 Peneliti MudaBidangTransmigrasi

7

1524 Peneliti PertamaBidangTransmigrasi

6

1525Penyusun Program,Anggaran, Laporan

PUSLITBANG 6

1526 Pengelola BMN PUSLITBANG 5

www.peraturan.go.id

Page 169: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-169-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

1527Pengelola AdministrasiKepegawaian

PUSLITBANG 6

1528 Pengadministrasi Umum PUSLITBANG 5

1529 Peneliti Utama PUSLITBANG 13

1530 Peneliti Madya PUSLITBANG 11

PUSAT PENDIDIKAN DANPELATIHAN APARATURSIPIL NEGARA

1531 Analis KeuanganBidang TataUsaha

7

1532 Pengolah DataBidang TataUsaha

6

1533PengadministrasiKepegawaian

Bidang TataUsaha

5

1534PengadministrasiKeuangan

Bidang TataUsaha

5

1535Penyusun RencanaKetatausahaan danPersuratan

Bidang TataUsaha

7

1536 Pengelola BMNBidang TataUsaha

6

1537 Pengadministrasi UmumBidang TataUsaha

5

1538PengadministrasiPersuratan

Bidang TataUsaha

5

1539 Analis Program DiklatBidang ProgramKerjasama danEvaluasi

7

1540 Analis Kerjasama DiklatBidang ProgramKerjasama danEvaluasi

7

1541Penyusun BahanKerjasama

Bidang ProgramKerjasama danEvaluasi

7

1542Pengadministrasi Programdan Kerjasama

Bidang ProgramKerjasama danEvaluasi

5

www.peraturan.go.id

Page 170: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -170-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

1543Analis Evaluasi danPelaporan

Bidang ProgramKerjasama danEvaluasi

7

1544 Pengolah DataBidang ProgramKerjasama danEvaluasi

6

1545 Analis DiklatBidangPenyelenggaraan

7

1546 Analis Kebutuhan DiklatBidangPenyelenggaraan

7

1547Pengelola DataPenyelenggaraan Diklat

BidangPenyelenggaraan

6

1548Analis PenyelenggaraanDiklat

BidangPenyelenggaraan

7

1549 Pengelola Kegiatan DiklatBidangPenyelenggaraan

6

1550 Widyaiswara Utama PUSDIKLAT ASN 13

1551 Widyaiswara Madya PUSDIKLAT ASN 11

1552 Widyaiswara Muda PUSDIKLAT ASN 9

1553 Widyaiswara Pertama PUSDIKLAT ASN 8

1554 Perencana Pertama PUSDIKLAT ASN 8

PUSAT LATIHANMASYARAKAT

1555 Pengelola BMNSubbag TataUsaha Puslatmas

6

1556Pengelola AdministrasiKepegawaian

Subbag TataUsaha Puslatmas

6

1557 Pengadministrasi UmumSubbag TataUsaha Puslatmas

5

1558 Analis ProgramBidang Programdan Materi

7

1559Analis PerencanaanEvaluasi dan Pelaporan

Bidang Programdan Materi

7

1560Analis Pengelolaan SaranaProgram

Bidang Programdan Materi

7

www.peraturan.go.id

Page 171: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-171-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

1561 Pengadministrasi ProgramBidang Programdan Materi

5

1562Penyusun Bahan MateriBimbingan Teknis

Bidang Programdan Materi

7

1563Pengelola BimbinganMasyarakat

Bidang Programdan Materi

6

1564Analis Standarisasi danSertifikasi

BidangStandarisasi

7

1565Petugas Standarisasi danSertifikasi

BidangStandarisasi

6

1566 Pengadministrasi UmumBidangStandarisasi

5

1567 Pengelola DataBidangStandarisasi

6

1568 Analis KerjasamaBidangKerjasama danPemberdayaan

7

1569Pengelola InformasiKerjasama

BidangKerjasama danPemberdayaan

6

1570PengadministrasiKerjasama

BidangKerjasama danPemberdayaan

5

1571Analis Program KerjasamaLembaga Masyarakat

BidangKerjasama danPemberdayaan

7

1572Pengadministrasi Programdan Kerjasama

BidangKerjasama danPemberdayaan

5

1573 Pengelola BMN PUSLAT MASY 6

1574Pengolah DataKepegawaian

PUSLAT MASY 6

1575PengadministrasiKeuangan

PUSLAT MASY 5

1576 Pengadministrasi Umum PUSLAT MASY 5

1577PengadministrasiPersuratan

PUSLAT MASY 5

www.peraturan.go.id

Page 172: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -172-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

1578PengadministrasiKepegawaian

PUSLAT MASY 5

1579Penggerak SwadayaMasyarakat Muda

PUSLAT MASY 9

PUSAT DATA DANINFORMASI

1580Penyusun Program,Anggaran, Laporan

Subbag TataUsaha Pusdatin

7

1581 Pengadministrasi UmumSubbag TataUsaha Pusdatin

5

1582 Analis Data dan Informasi Bidang Desa 7

1583 Pengolah Data Bidang Desa 6

1584 Analis Program Bidang Desa 7

1585 Analis Pelaporan Bidang Desa 7

1586 Pranata Komputer Madya Bidang Desa 11

1587 Pranata Komputer Muda Bidang Desa 8

1588Pranata KomputerPertama

Bidang Desa 8

1589 Analis Data dan Informasi

BidangPembangunanDaerahTertinggal

7

1590 Pengolah Data

BidangPembangunanDaerahTertinggal

6

1591 Analis Pelaporan

BidangPembangunanDaerahTertinggal

7

1592Teknisi Penelitian danPerekayasaan Penyelia

BidangPembangunanDaerahTertinggal

8

1593 Stastisi MudaSubbid PenyajianInformasi Bidang

9

www.peraturan.go.id

Page 173: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-173-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4PembangunanDaerahTertinggalPusdatin

1594Analis PengembanganSistem Informasi

BidangPengembanganSistem Informasidan SumberDaya Informatika

7

1595 Pengolah Data

BidangPengembanganSistem Informasidan SumberDaya Informatika

6

1596Pengadministrasi Datadan Informasi

BidangPengembanganSistem Informasidan SumberDaya Informatika

5

1597 Analis Informatika

BidangPengembanganSistem Informasidan SumberDaya Informatika

7

1598Pranata KomputerPertama

PUSDATIN 8

1599 Pranata Komputer Muda PUSDATIN 9

1600 Pranata Komputer Madya PUSDATIN 11

1601 Peneliti Pertama PUSDATIN 8

1602 Peneliti Muda PUSDATIN 9

1603 Peneliti Madya PUSDATIN 11

1604Penyusun Program,Anggaran, Laporan

PUSDATIN 7

1605 Pengelola BMN PUSDATIN 6

1606Pengelola AdministrasiKepegawaian

PUSDATIN 6

1607 Pengadministrasi Umum PUSDATIN 5

www.peraturan.go.id

Page 174: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -174-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

Balai BesarPengembangan LatihanMasyarakat Jakarta

1608Penggerak SwadayaMasyarakat Madya

Balai BesarPengembanganLatihanMasyarakatJakarta

11

1609Penggerak SwadayaMasyarakat Muda

Balai BesarPengembanganLatihanMasyarakatJakarta

9

1610Penggerak SwadayaMasyarakat Pertama

Balai BesarPengembanganLatihanMasyarakatJakarta

8

1611Pranata KomputerPelaksana

Balai BesarPengembanganLatihanMasyarakatJakarta

6

1612 Analis Data dan Informasi

Bidang Program,Pengelolaan Datadan SistemInformasi, BalaiBesarPengembanganLatihanMasyarakatJakarta

7

1613 Pengolah Data

Bidang Program,Pengelolaan Datadan SistemInformasi, BalaiBesarPengembanganLatihanMasyarakatJakarta

6

1614 Pengadministrasi UmumBidang Program,Pengelolaan Data

5

www.peraturan.go.id

Page 175: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-175-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4dan SistemInformasi, BalaiBesarPengembanganLatihanMasyarakatJakarta

1615 Analis Data dan Informasi

Bidang Program,Pengelolaan Datadan SistemInformasi, BalaiBesarPengembanganLatihanMasyarakatJakarta

7

1616 Pengolah Data

Bidang Program,Pengelolaan Datadan SistemInformasi, BalaiBesarPengembanganLatihanMasyarakatJakarta

6

1617 Pengadministrasi Umum

Bidang Program,Pengelolaan Datadan SistemInformasi, BalaiBesarPengembanganLatihanMasyarakatJakarta

5

1618 Analis Data dan Informasi

BidangPenyelenggaraan,Balai BesarPengembanganLatihanMasyarakatJakarta

7

1619 Pengolah DataBidangPenyelenggaraan,Balai Besar

6

www.peraturan.go.id

Page 176: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -176-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4PengembanganLatihanMasyarakatJakarta

1620 Pengadministrasi Umum

BidangPenyelenggaraan,Balai BesarPengembanganLatihanMasyarakatJakarta

5

1621 Analis Data dan Informasi

BidangPenyelenggaraan,Balai BesarPengembanganLatihanMasyarakatJakarta

7

1622 Pengolah Data

BidangPenyelenggaraan,Balai BesarPengembanganLatihanMasyarakatJakarta

6

1623 Pengadministrasi Umum

BidangPenyelenggaraan,Balai BesarPengembanganLatihanMasyarakatJakarta

5

1624 Analis Laporan Keuangan

Bagian TataUsaha, BalaiBesarPengembanganLatihanMasyarakatJakarta

7

1625 Verifikator Keuangan

Bagian TataUsaha, BalaiBesarPengembanganLatihan

6

www.peraturan.go.id

Page 177: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-177-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4MasyarakatJakarta

1626PengadministrasiKeuangan

Bagian TataUsaha, BalaiBesarPengembanganLatihanMasyarakatJakarta

5

1627 Pengadministrasi Umum

Bagian TataUsaha, BalaiBesarPengembanganLatihanMasyarakatJakarta

5

1628 Pengelola BMN

Bagian TataUsaha, BalaiBesarPengembanganLatihanMasyarakatJakarta

6

1629Penyusun Program danAnggaran

Bagian TataUsaha, BalaiBesarPengembanganLatihanMasyarakatJakarta

7

1630PengadministrasiKepegawaian

Bagian TataUsaha, BalaiBesarPengembanganLatihanMasyarakatJakarta

5

1631Pengolah DataKepegawaian

Bagian TataUsaha, BalaiBesarPengembanganLatihanMasyarakatJakarta

6

www.peraturan.go.id

Page 178: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -178-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

Balai Besar LatihanMasyarakat Yogyakarta

1632Penggerak SwadayaMasyarakat Madya

Balai BesarLatihanMasyarakatYogyakarta

11

1633Penggerak SwadayaMasyarakat Muda

Balai BesarLatihanMasyarakatYogyakarta

9

1634Penggerak SwadayaMasyarakat Pertama

Balai BesarLatihanMasyarakatYogyakarta

8

1635Penggerak SwadayaMasyarakat Penyelia

Balai BesarLatihanMasyarakatYogyakarta

8

1636Penggerak SwadayaMasyarakat PelaksanaLanjutan

Balai BesarLatihanMasyarakatYogyakarta

6

1637Pranata KomputerPelaksana

Balai BesarLatihanMasyarakatYogyakarta

6

1638 Analis Data dan Informasi

Bidang Programdan PengelolaanData dan SistemInformasi, BalaiBesar LatihanMasyarakatYogyakarta

7

1639 Pengolah Data

Bidang Programdan PengelolaanData dan SistemInformasi, BalaiBesar LatihanMasyarakatYogyakarta

6

1640 Analis Data dan InformasiBidang Programdan Pengelolaan

7

www.peraturan.go.id

Page 179: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-179-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Data dan SistemInformasi, BalaiBesar LatihanMasyarakatYogyakarta

1641 Pengolah Data

Bidang Programdan PengelolaanData dan SistemInformasi, BalaiBesar LatihanMasyarakatYogyakarta

6

1642 Analis Data dan Informasi

BidangPenyelenggaran,Balai BesarLatihanMasyarakatYogyakarta

7

1643 Pengolah Data

BidangPenyelenggaran,Balai BesarLatihanMasyarakatYogyakarta

6

1644 Analis Data dan Informasi

BidangPenyelenggaran,Balai BesarLatihanMasyarakatYogyakarta

7

1645 Pengolah Data

BidangPenyelenggaran,Balai BesarLatihanMasyarakatYogyakarta

6

1646 Analis Laporan Keuangan

Bagian TataUsaha, BalaiBesar LatihanMasyarakatYogyakarta

7

1647Penyusun Program danAnggaran

Bagian TataUsaha, Balai

6

www.peraturan.go.id

Page 180: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -180-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Besar LatihanMasyarakatYogyakarta

1648 Verifikator Keuangan

Bagian TataUsaha, BalaiBesar LatihanMasyarakatYogyakarta

7

1649 Pengelola BMN

Bagian TataUsaha, BalaiBesar LatihanMasyarakatYogyakarta

6

1650 Pengadministrasi Umum

Bagian TataUsaha, BalaiBesar LatihanMasyarakatYogyakarta

5

1651 Pengolah Data

Bagian TataUsaha, BalaiBesar LatihanMasyarakatYogyakarta

6

Balai Latihan MasyarakatPekanbaru

1652Penggerak SwadayaMasyarakat Madya

Balai LatihanMasyarakatPekanbaru

11

1653Penggerak SwadayaMasyarakat Muda

Balai LatihanMasyarakatPekanbaru

9

1654Penggerak SwadayaMasyarakat Pertama

Balai LatihanMasyarakatPekanbaru

8

1655Penggerak SwadayaMasyarakat Penyelia

Balai LatihanMasyarakatPekanbaru

8

1656Penggerak SwadayaMasyarakat Pelaksana

Balai LatihanMasyarakatPekanbaru

6

1657Pranata KomputerPelaksana

Balai LatihanMasyarakat

6

www.peraturan.go.id

Page 181: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-181-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Pekanbaru

1658 Analis Data dan Informasi

Seksi Program,Pengelolaan Datadan SistemInformasi, BalaiLatihanMasyarakatPekanbaru

7

1659 Pengolah Data

Seksi Program,Pengelolaan Datadan SistemInformasi, BalaiLatihanMasyarakatPekanbaru

6

1660 Analis Data dan Informasi

SeksiPenyelenggaraan,Balai LatihanMasyarakatPekanbaru

7

1661 Pengolah Data

SeksiPenyelenggaraan,Balai LatihanMasyarakatPekanbaru

6

1662PengadministrasiKeuangan

Subbagian TataUsaha, BalaiLatihanMasyarakatPekanbaru

6

1663 Pengelola BMN

Subbagian TataUsaha, BalaiLatihanMasyarakatPekanbaru

6

1664Penyusun Program danAnggaran

Subbagian TataUsaha, BalaiLatihanMasyarakatPekanbaru

7

1665 Pengolah DataSubbagian TataUsaha, Balai

6

www.peraturan.go.id

Page 182: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -182-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4LatihanMasyarakatPekanbaru

1666 Pengadministrasi Umum

Subbagian TataUsaha, BalaiLatihanMasyarakatPekanbaru

5

Balai Pengkajian danPenerapan TeknikProduksi Bengkulu

1667 Peneliti Muda

Balai Pengkajiandan PenerapanTeknik ProduksiBengkulu

9

1668 Peneliti Pertama

Balai Pengkajiandan PenerapanTeknik ProduksiBengkulu

8

1669 Teknisi Litkayasa Penyelia

Balai Pengkajiandan PenerapanTeknik ProduksiBengkulu

8

1670Teknisi LitkayasaPelaksana Lanjutan

Balai Pengkajiandan PenerapanTeknik ProduksiBengkulu

6

1671Teknisi LitkayasaPelaksana

Balai Pengkajiandan PenerapanTeknik ProduksiBengkulu

6

1672Pranata KomputerPelaksana

Balai Pengkajiandan PenerapanTeknik ProduksiBengkulu

6

1673Penggerak SwadayaMasyarakat Pertama

Balai Pengkajiandan PenerapanTeknik ProduksiBengkulu

8

1674 Analis Data dan InformasiSeksi Programdan Evaluasi,Balai Pengkajian

7

www.peraturan.go.id

Page 183: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-183-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4dan PenerapanTeknik ProduksiBengkulu

1675 Pengolah Data

Seksi Programdan Evaluasi,Balai Pengkajiandan PenerapanTeknik ProduksiBengkulu

6

1676 Analis Data dan Informasi

SeksiPenyelenggaraandan Kerja Sama,Balai Pengkajiandan PenerapanTeknik ProduksiBengkulu

7

1677 Pengolah Data

SeksiPenyelenggaraandan Kerja Sama,Balai Pengkajiandan PenerapanTeknik ProduksiBengkulu

6

1678Penyusun Program danAnggaran

Subbagian TataUsaha, BalaiPengkajian danPenerapanTeknik ProduksiBengkulu

7

1679 Pengelola BMN

Subbagian TataUsaha, BalaiPengkajian danPenerapanTeknik ProduksiBengkulu

6

1680 Pengolah Data

Subbagian TataUsaha, BalaiPengkajian danPenerapanTeknik ProduksiBengkulu

6

1681 Pengadministrasi UmumSubbagian TataUsaha, Balai

5

www.peraturan.go.id

Page 184: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -184-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Pengkajian danPenerapanTeknik ProduksiBengkulu

1682PengadministrasiKeuangan

Subbagian TataUsaha, BalaiPengkajian danPenerapanTeknik ProduksiBengkulu

6

Balai Latihan MasyarakatDenpasar

1683Penggerak SwadayaMasyarakat Muda

Balai LatihanMasyarakatDenpasar

9

1684Penggerak SwadayaMasyarakat Pertama

Balai LatihanMasyarakatDenpasar

8

1685Pranata KomputerPelaksana

Balai LatihanMasyarakatDenpasar

6

1686 Analis Data dan Informasi

Seksi Program,Pengelolaan Datadan SistemInformasi, BalaiLatihanMasyarakatDenpasar

7

1687 Pengolah Data

Seksi Program,Pengelolaan Datadan SistemInformasi, BalaiLatihanMasyarakatDenpasar

6

1688 Analis Data dan Informasi

SeksiPenyelenggaraan,Balai LatihanMasyarakatDenpasar

7

1689 Pengolah DataSeksiPenyelenggaraan,Balai Latihan

6

www.peraturan.go.id

Page 185: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-185-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4MasyarakatDenpasar

1690Penyusun Program danAnggaran

Subbagian TataUsaha, BalaiLatihanMasyarakatDenpasar

7

1691 Pengelola BMN

Subbagian TataUsaha, BalaiLatihanMasyarakatDenpasar

6

1692 Pengolah Data

Subbagian TataUsaha, BalaiLatihanMasyarakatDenpasar

6

1693PengadministrasiKeuangan

Subbagian TataUsaha, BalaiLatihanMasyarakatDenpasar

6

1694 Pengadministrasi Umum

Subbagian TataUsaha, BalaiLatihanMasyarakatDenpasar

5

Balai Latihan MasyarakatBanjarmasin

1695Penggerak SwadayaMasyarakat Muda

Balai LatihanMasyarakatBanjarmasin

9

1696Penggerak SwadayaMasyarakat Pertama

Balai LatihanMasyarakatBanjarmasin

8

1697Penggerak SwadayaMasyarakat Penyelia

Balai LatihanMasyarakatBanjarmasin

8

1698Pranata KomputerPelaksana

Balai LatihanMasyarakatBanjarmasin

6

www.peraturan.go.id

Page 186: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -186-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

1699 Analis Data dan Informasi

Seksi Program,Pengelolaan Datadan SistemInformasi, BalaiLatihanMasyarakatBanjarmasi

7

1700 Pengolah data

Seksi Program,Pengelolaan Datadan SistemInformasi, BalaiLatihanMasyarakatBanjarmasi

6

1701 Analis Data dan Informasi

SeksiPenyelenggaraan,Balai LatihanMasyarakatBanjarmasi

7

1702 Pengolah data

SeksiPenyelenggaraan,Balai LatihanMasyarakatBanjarmasi

6

1703Penyusun Program danAnggaran

Subbagian TataUsaha, BalaiLatihanMasyarakatBanjarmasi

7

1704 Pengelola BMN

Subbagian TataUsaha, BalaiLatihanMasyarakatBanjarmasi

6

1705 Pengolah Data

Subbagian TataUsaha, BalaiLatihanMasyarakatBanjarmasi

6

1706PengadministrasiKeuangan

Subbagian TataUsaha, BalaiLatihanMasyarakat

6

www.peraturan.go.id

Page 187: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-187-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Banjarmasi

1707 Pengadministrasi Umum

Subbagian TataUsaha, BalaiLatihanMasyarakatBanjarmasi

5

Balai Latihan MasyarakatMakassar

1708Penggerak SwadayaMasyarakat Madya

Balai LatihanMasyarakatMakassar

11

1709Penggerak SwadayaMasyarakat Muda

Balai LatihanMasyarakatMakassar

9

1710Penggerak SwadayaMasyarakat Pertama

Balai LatihanMasyarakatMakassar

8

1711Pranata KomputerPelaksana

Balai LatihanMasyarakatMakassar

6

1712 Analis Data dan Informasi

Seksi Program,Pengelolaan Datadan SistemInformasi, BalaiLatihanMasyarakatMakassar

7

1713 Pengolah data

Seksi Program,Pengelolaan Datadan SistemInformasi, BalaiLatihanMasyarakatMakassar

6

1714 Analis Data dan Informasi

Seksi

Penyelenggaraan,

Balai Latihan

Masyarakat

Makassar

7

www.peraturan.go.id

Page 188: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669 -188-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4

1715 Pengolah data

Seksi

Penyelenggaraan,

Balai Latihan

Masyarakat

Makassar

6

1716Penyusun Program dan

Anggaran

Subbagian Tata

Usaha, Balai

Latihan

Masyarakat

Makassar

7

1717 Pengelola BMN

Subbagian Tata

Usaha, Balai

Latihan

Masyarakat

Makassar

6

1718 Pengolah Data

Subbagian Tata

Usaha, Balai

Latihan

Masyarakat

Makassar

6

1719 Pengadministrasi Umum

Subbagian Tata

Usaha, Balai

Latihan

Masyarakat

Makassar

5

1720Pengadministrasi

Keuangan

Subbagian Tata

Usaha, Balai

Latihan

Masyarakat

6

www.peraturan.go.id

Page 189: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn669-2016.pdfno.669, 2016 kemen-dpdtt. jabatan. kelas jabatan. pencabutan. peraturan menteri desa, pembangunan

2016, No.669-189-

No.Nama Jabatan

FungsionalUnit Organisasi

KelasJabatan

1 2 3 4Makassar

MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MARWAN JAFAR

www.peraturan.go.id