RAPAT KOORDINASI RAPAT KOORDINASI RENCANA AKSI UPAYA RENCANA AKSI UPAYA

KESIAPSIAGAAN KESIAPSIAGAAN PENCEGAHAN KEBAKARAN PENCEGAHAN KEBAKARAN

HUTAN DAN LAHANHUTAN DAN LAHAN

TAHUN 2015TAHUN 2015

DIDI

PROVINSI JAMBIPROVINSI JAMBI

DASAR DASAR HUKUMHUKUM

UU No. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

UU No. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN UU No.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP.

UU No.18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN PP No. 4 TAHUN 2001TENTANG PENGENDALIAN KERUSAKAN ATAU

PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN

PP No. 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA.

INSTRUKSI PRESIDEN No : 16 TAHUN 2011 TENTANG PENINGKATAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

PERMENHUT No. P.12 TAHUN 2009 TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI No. 482 TAHUN 2009 TENTANG PUSAT PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN (PUSDALKARLAHUT).

MAKLUMAT FORKOMPINDA PROVINSI JAMBI TAHUN 2013, TTG SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN, LAHAN DAN KEBUN.

Berdasarkan PP No. 38 TAHUN 2007 Subbidang Perlindungan Hutan

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi :Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung, yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta tahura SKALA PROVINSIPemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat SKALA PROVINSI.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota :Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung, yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta tahura SKALA KABUPATEN/ KOTAPemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat SKALA KABUPATEN/ KOTA.

Intruksi Presiden Upaya Pertama

Upaya Kedua Upaya Ketiga Upaya Keempat

Menkokesra, Menhut, Mentan, MenLH, Menristek, Mendagri, Menlu, Menkeu, Menperpembnas, Kejagung, Panglima TNI, Kapolri, BNPB, Gubernur, Bupati

Melakukan Peningkatan Kegiatan dan Koordinasi,pembinaan dan penegakan hukum

Tugas dan Tanggung Jawab Kementerian dan Lembaga Terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Beberapa Kementerian Tertentu ditegaskan untuk memberikan dukungan dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Melaksanakan Instruksi Persiden dengan penuh tanggung jawab

INPRES RI No. 16 Tahun 2011

Instruksi kepada Gubernur:

a. Menyusun Peraturan Gubernur tentang sistem dalkarhutla.

b. Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai koordinator dalam dalkarhutla.

c. Untuk provinsi yang belum memiliki BPBD agar mengoptimalkan peran dan fungsi organisasi perangkat daerah yang membidangi pemadaman kebakaran sebagai koordinator dalam dalkarhutla.

d. Mengalokasikan biaya pelaksanaan dalkarhutla dalam APBD provinsi.

e. Memfasilitasi hubungan kerjasama antar pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan dalkarhutla di wilayah provinsi.

f. Melaporkan pelaksanaan dalkarhutla di wilayahnya kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

g. Mewajibkan kepada pelaku usaha pertanian, untuk memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran serta melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggung jawabnya.

h. Memberi sanksi tegas kepada pelaku usaha pertanian, yang tidak melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Instruksi kepada Bupati/Walikota

a. Menyusun Peraturan bupati/walikota tentang sistem dalkarhutla.

b. Mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD sebagai koordinator dalam dalkarhutla.

c. Untuk kabupaten/kota yang belum memiliki BPBD agar mengoptimalkan peran dan fungsi organisasi perangkat daerah yang membidangi pemadaman kebakaran sebagai koordinator dalam dalkarhutla.

d. Melaksanakan dalkarhutla di kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerjanya.

e. Mengalokasikan biaya pelaksanaan dalkarhutla dalam APBD Kabupaten/Kota.

f. Mewajibkan kepada pelaku usaha pertanian, untuk memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran serta melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggung jawabnya.

g. Memberi sanksi yang tegas kepada pelaku usaha pertanian, yang tidak melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggung jawabnya.

h. Melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya kepada Gubernur.

I. PENDAHULUAN I. PENDAHULUAN

Komitmen Pemerintah RI kepada Dunia Internasional untuk menurunkan Emisi Karbon sebesar 26 persen sampai pada tahun 2020 dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan bantuan pihak lain.Pemerintah Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, salah satu Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2010 – 2015 antara lain adalah Kegiatan pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan penurunan Hotspot secara bertahap bisa menjadi 800 hotspot pada tahun 2015.

Pemerintah Provinsi Jambi telah menyusun Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAD) REDD+ Provinsi Jambi, berdasarkan SK Gubernur Jambi No. 352/KEP.GUB/SETDA.EKBANG & SDA-4.2/2013, Tanggal 27 Mei 2013.

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

1. Membangun Database Kebakaran dan Sarana Pemadam Kebakaran

a. Identifikasi titik panas dan faktor penyebab kebakaran hutan

b. Membuat peta rawan kebakaran hutan.

c. Identifkasi, seleksi dan pengadaan sarana pemadam kebakaran yang tepat guna

2. Membangun kelembagaan penanggulangan kebakaran hutan di tingkat tapak.

Membangun mekanisme keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan

II. LUAS KAWASAN HUTAN, II. LUAS KAWASAN HUTAN, AREAL PENGGUNAAN LAIN AREAL PENGGUNAAN LAIN

(APL) PROVINSI JAMBI(APL) PROVINSI JAMBI

APL (Areal Penggunaan Lain)

Seluas :

+ 2.977.435 Ha(58, 38 %)

Luas DaratanProvinsi Jambi 5.100.000 Ha

Luas Kws hutan Seluas :

+ 2.122.564 ha (41,61 %)

Terdiri dari :- Hutan Produksi Terbatas : 263.507 Ha- Hutan Produksi Tetap : 969.689 Ha- Hutan Lindung/HLG : 167.402 Ha- Cagar Alam : 6.804 Ha- Taman Nasional : 654.001 Ha- Taman Hutan Raya : 49.326 Ha- Taman Wisata Alam : 417 Ha

NO JENIS IZIN USAHA PEMANFAATAN

JUMLAH (UNIT)

LUAS (Ha)

1 IUPHHK-HA 2 56.045,00

2 IUPHHK-HT 18 694.569.39

3 IUPHHK-RE (PT.REKI) 1 49.185,00

TOTAL 799.799,39

III. LOKASI DAN PENYEBAB III. LOKASI DAN PENYEBAB KEBAKARAN LAHAN DAN KEBAKARAN LAHAN DAN

HUTANHUTAN

1. Areal Penggunaan Lain (Areal Perorangan dan Areal Perkebunan)

2. Kawasan Hutan (Konsesi dan Non Konsesi)

1. Faktor Manusia : 90 % penyebab kebakaran lahan dan hutan oleh berbagai kegiatan dan aktivitas manusia

2. Faktor Alam : Cuaca Ekstrim (Suhu Tinggi) pada musim kemarau terutama pada lahan gambut yang cukup besar dan letusan gunung api.

Potensi Lahan/ Hutan Gambut Provinsi Jambi ± 900.000 Ha : a. Hutan Lindung Gambut : 83.630 Hab. TNB : 146.000 Hac. Tahura : 18.380 Had. HP Konsesi PT. WKS di Kab. Tanjabbar,

Tanjabtim dan Muaro Jambi : 113.000 Hae. APL : 536.370 Ha

IV. UPAYA KESIAPSIAGAAN IV. UPAYA KESIAPSIAGAAN PENGENDALIAN KEBAKARAN PENGENDALIAN KEBAKARAN

HUTAN DAN LAHANHUTAN DAN LAHANDI PROVINSI JAMBIDI PROVINSI JAMBI

PENGARAHUnsur Muspida

KETUAWkl. Gubernur Jambi

WKL. KETUASekretaris Daerah

POKJA PENCEGAHAN &

PENAGGULANGAN KEBAKARAN

HUTANKadis Kehutanan

POKJA PENCEGAHAN DAN

PENAGGULANGAN KEBAKARAN TAMBANG &

TRANSMIGRASIKadis Pertambangan

POSKO DALKARLAHUTKABUPATEN/KOTA

SATGAS DALKARLAHUTTINGKAT KECAMATAN

BRIGADE/REGU DALKARLAHUTTK. DESA / PERUSAHAAN

SEKRETARISKaro SDA Setda Prov

WAKIL SEKRETARISKabid PKPM BLHD

POKJA PENANGANAN PASCA KEBAKARAN & DAMPAK LINGKUNGANKa. Badan Kesbangpol

Jalur komando

Jalur koordinasi

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN (PUSDALKARLAHUT) PROVINSI JAMBI (SK Gubernur Jambi : 482 Tahun 2009)

KETUA HARIANAss. II Setda Prov

WKL. KETUAKepala BLHD

POKJA PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN KEBAKARAN KEBUN &

PERTANIANKadis Perkebunan

1. MELAKUKAN KEGIATAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBUKAAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA YANG BERGERAK DIBIDANG KEHUTANAN ;

2. MEMONITOR PELAKSANAAN UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA KAWASAN HUTAN ;

3. MEMBERIKAN ARAHAN TEKNIS OPERASIONAL PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA KAWASAN HUTAN ;

4. MENGUSAHAKAN DUKUNGAN DANA, SARANA DAN PRASARANA SERTA SUMBERDAYA LAINNYA UNTUK MENDUKUNG KELANCARAN UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA KAWASAN HUTAN ;

5. MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PIHAK-PIHAK TERKAIT LAINNYA DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA KAWASAN HUTAN.

V. SUMBERDAYA DAN SARPRAS V. SUMBERDAYA DAN SARPRAS PEMADAMAN KEBAKARAN HUTANPEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN

JUMLAHSUMBERDAYA MANUSIA

ORGANISASI / INSTANSI :

• Dinas Kehutanan Prov. Jambi

• Manggala Agni 5 Daops, BKSDA. DAOPS.png

• Balai TN. Berbak 1 Daops.

• HPH/HTI.

• Kelompok MPA (Masyarakat Peduli Api).

PERSONIL :

• 1 Regu (20 orang)

• 16 Regu (240 orang)

• 2 Regu (30 orang)

• 13 Regu (356 orang)

• 44 Kelompok (737 orang)

MOBIL DAMKAR

MOBIL MINIBUS

MOBIL SLIP ON

MOBIL MONILOG

MOTOR PATROLI

MOTOR IMPULSE GUN

MESIN UTAMA

MESIN JINJING

FLOATING PUMP

1 UNIT

4 UNIT

6 UNIT

11 UNIT

16 UNIT

7 UNIT

12 UNIT

45 UNIT

3 UNIT

JUMLAHSUMBERDAYA PERALATAN

1. PEMBUATAN PETA RAWAN KEBAKARAN. peta rawan karhutla.jpg

2. DETEKSI DINI MELALUI PEMANTAUAN HOTSPOT DARI SATELIT NOAA.18 DILAKUKAN SETIAP HARI. MENTERI_LHK_JAMBI\HS.jpg

3. PATROLI PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DILAKUKAN BERSAMA MPA.

4. DESIMINASI DATA HOTSPOT KEPADA KELOMPOK KERJA KEHUTANAN KABUPATEN DAN UPT UNTUK MENINDAKLANJUTI DATA HOTSPOT.

5. PENGECEKAN HOTSPOT.

6. MELAKUKAN RAPAT KOORDINASI PROVINSI, KABUPATEN / KOTA.

7. APEL SIAGA DALAM RANGKA KESIAPSIAGAAN KEBAKARAN HUTAN

8. MENYIAPKAN DAN MEMELIHARA PERALATAN KEBAKARAN HUTAN

9. MONITORING SUMBER DAYA PENGENDALIAN KEBAKARAN PADA PEMEGANG IJIN.

10. MEMBUAT PENGUMUMAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PENCEGAHAN KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN SERTA PEMBUATAN LEAFLET/ BOOKLET UNTUK KAMPANYE PENCEGAHAN KEBAKARAN SETIAP TAHUN.

11. SOSIALISASI / PENYULUHAN PADA MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN HUTAN

12. MELAKSANAKAN PEMADAMAN. Data Luas karhutla.png

13. MELAKSANAKAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA KEBAKARAN

14. MELAKUKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPADA PARA MPA DAN PEMEGANG IJIN.

LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKSANAKAN POKJA DILAKSANAKAN POKJA

KEHUTANANKEHUTANAN

2011 2012 2013 2014 2015

1433

2414

11511152

91

HOTSPOT PROVINSI JAMBIHOTSPOT PROVINSI JAMBITAHUN 20TAHUN 20111 1 –– 20201155

(Per 7 Februari)(Per 7 Februari)

HOTSPOT PER PROVINSI (s/d 7 Februari 2015)

JAMBI SUMSEL RIAU SUMUT SUMBARLAMPUNG KALSEL KALBAR KALTENG KALTIM

91

33

144

28 26

1 3

3645

22

HOTSPOT PER KABUPATEN TAHUN 2015(per 7 Februari Total 91 hotspot )

KOTA MJBI TJBAR TJBTM BTH TEBO BUNGO MRGN SRL KRC SPN

0

3

9

4

9

38

3 4

18

6

1

46,16%53,84%

Dalam Kws Hutan

Luar Kws Hutan

(per 7 Februari TOTAL 91 HOTSPOT)

(42)

(49)

VI. KENDALA DAN HAMBATANVI. KENDALA DAN HAMBATAN

Musim kemarau yang panjang

Kebiasaan masyarakat dalam membuka lahan secara tradisional masih sulit dirubah

Akses ke lokasi kebakaran sulit dijangkau dan sumber air terbatas

Luasnya lahan gambut yang mudah terbakar.

Belum semua Pemerintah Kabupaten / kota dan dunia usaha memiliki sumberdaya manusia, anggaran dan peralatan kebakaran lahan dan hutan yang memadai

Penegakan hukum bagi pelaku pembakaran belum optimal karena keterbatasan kemampuan SDM/ Polhut.

Kurangya komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam hal kegiatan perlindungan lahan dan hutan, khususnya dalam rangka pengendalian kebakaran hutan.

Keterbatasan akses karena kewenangan Manggala Agni dalam melakukan operasi pemadaman kebakaran di luar kawasan hutan konservasi, sedangkan kondisi saat ini yang sudah siap untuk melaksanakan operasi tersebut di Provinsi Jambi adalah Manggala Agni.

1.1. Agar institusi lain sesuai Pokja berperan aktif melakukan Agar institusi lain sesuai Pokja berperan aktif melakukan Kesiapsiagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.Kesiapsiagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

2.2. Agar dibentuk Satgas Pengendalian KARLAHUT sampai tingkat Desa Agar dibentuk Satgas Pengendalian KARLAHUT sampai tingkat Desa dengan sistem dan mekanisme garis komando yang jelas.dengan sistem dan mekanisme garis komando yang jelas.

3.3. Memberi kewenangan kepada Manggala Agni untuk melakukan Memberi kewenangan kepada Manggala Agni untuk melakukan Pengendalian KARLAHUT di luar kawasan hutan konservasi.Pengendalian KARLAHUT di luar kawasan hutan konservasi.

4.4. Agar para pemegang ijin mempunyai kepedulian dan tanggung jawab Agar para pemegang ijin mempunyai kepedulian dan tanggung jawab terhadap upaya pengendalian KARLAHUT di sekitar area kerja.terhadap upaya pengendalian KARLAHUT di sekitar area kerja.

5.5. Untuk memberi efek jera terhadap pelaku agar dikenakan Sanksi yang Untuk memberi efek jera terhadap pelaku agar dikenakan Sanksi yang tegas tegas

NO TAHUNTAKSIRAN LUAS KEBAKARAN

Dalam Kawasan

Hutan

LuarKawasan Hutan

Jumlah (ha)

1 2010 8,00 9,50 17,50

2 2011 621,00 1.313,40 1.934,40

3 2012 467,25 2.474,35 2.941,60

4 2013 162,00 127,00 289,00

5 2014 1.996,30 1.006,70 3.003,00