badan pengawasan mahkamah agung - republik indonesia · peraturan pemerintah no.25 tahun 2011...

3

Upload: others

Post on 21-Nov-2020

7 views

Category:

Documents

0 download

Report

Download

Embed Size (px):

TRANSCRIPT

Page 1: Badan Pengawasan Mahkamah Agung - Republik Indonesia · Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2011 (Lembar Negara RI No.5211) yang diatur dalam Pasal 13 dan 14 4. Berdasarkan pasal 103

Page 2: Badan Pengawasan Mahkamah Agung - Republik Indonesia · Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2011 (Lembar Negara RI No.5211) yang diatur dalam Pasal 13 dan 14 4. Berdasarkan pasal 103

Page 3: Badan Pengawasan Mahkamah Agung - Republik Indonesia · Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2011 (Lembar Negara RI No.5211) yang diatur dalam Pasal 13 dan 14 4. Berdasarkan pasal 103

COVER KOMPETISI 55 - kppu.go.id Kompetisi/55-kompetisi-ebook-2016.pdf · Pasal 22, 23, 24, Pasal 26 huruf c, d, h, i, Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 44 ayat (4), ayat (5)

PASAL 1 FIRMAN YANG DIUNGKAPKAN

KATA PENGANTAR - pa-tangerangkota.go.id · hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA · PDF filedengan perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dalam peraturan-peraturan lain, oleh Pasal 66 UU No. 1 Tahun

TINJAUAN MODUL ASPEK HUKUM PENGADAAN … filerehabilitas, sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 5. 1.3. Bidang Hukum

DRS. NISPIANSYAH, M - ujiandinas.sdm.kemdikbud.go.idujiandinas.sdm.kemdikbud.go.id/bahan-bacaan/Bahan-Bacaan-Pancas… · Muhammadiyah, NU, Perhimpunan ... pasal-pasal Undang-Undang

DAFTAR ISI - sinta.unud.ac.id · Masalah iklan obat, misalnya antara lain diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 0282-3/A/SK/XI/90 tentang Kriteria Terperinci, Kelengkapan

PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MKMengingat: Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan

Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23

repository.unika.ac.idrepository.unika.ac.id/19429/7/13.20.0064 THOMAS ADI WIJAYA (9.15).… · llmu Hukum Pelaksanaan Adopsi Anak Menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

TINJAUANHUKUMPERJANJIANKERJASAMA ANTARA ...digilib.unila.ac.id/54948/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · tertulis di dalam Pasal 7 Pada Perjanjian Kerjasama No : /KKI/CMS//17. Ada

pembatasan perkara OK revisi 2 - LEIPPembatasan Perkara 6 15 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, UU No. 14 tahun 1985, pasal 44. 16 Dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP, pengecualian atas

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA ... › bawas_doc › doc › sema__no...Sebagaimana kita mengetahui menurut Ketentuan pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Stbld. L.N. 1860 No

Kementerian Dalam Negeri Buku Panduan BPD...Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 sd pasal 65. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014

BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO. 1 ... · i batas usia perkawinan menurut pasal 7 undang-undang no. 1 tahun 1974 perspektif undang-undang no. 23 tahun 2002

bawas.mahkamahagung.go.idbawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_03_2011.pdfBab IX Pasal 54, Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang : Penataan Ruangsawitwatch.or.id/download/Peraturan Undang-Undang/122_UU No 24 T… · Umum Pasal 7 (1) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama

GURINDAM pasal 4.ppt

PENERAPAN ASAS RETROAKTIF TERBATAS VIS À VIS PASAL 56 … · 2016. 5. 17. · penerapan asas retroaktif terbatas vis À vis pasal 56 ayat (1) undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang

Seminar Pasal Penghinaan Presiden

Indonesia Malaysia Pasal 1 4

Peraturan Akademik UNP Padangbak.unp.ac.id/phocadownload/peraturan_akademik/Peraturan...Pasal 27 Pindah Kuliah .....32 Pasal 28 Syarat-syarat Pindah ke UNP .....33 Pasal 29 Syarat-syarat

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang...Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 5 ... 18 Pasal 57 ayat (1), dan ayat (30 UU No. 8

Gurindam 12 Pasal

Tafsiran Kitab Kidung Agung Pasal

BAB II TINJAUAN PUSTAKA - repository.uma.ac.idrepository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1846/5/098400043_file5.pdf · Menurut Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997,

sivitasakademika.files.wordpress.com · UndangUndang No. 19 Tahun 2002 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 12 Tahun 1997 Pasal 44 tentang Hak Cipta Pasal 72 1. Barangsiapa dengan

Perubahan Yang Dilakukan: Beban Belajar...Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 18 (1) Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma

SPA SRP.pdf · ketentuan Peraturan Pemerintah No, 6 Tahun 2007 Pasal ... dapat diterbitkannya RKT sebagai dasar ... pemanfaatan hutan berdasarkan kerangka kerja

TaadDPnnaBTtnagaadBKDPannn naB IIt d ngaBKoann ins d ...repository.uki.ac.id/737/1/Indonesia dan Tantangan DK PBB...Sebagaimana diatur dalam Piagam PBB, terutama pasal 25 yang menyebutkan

PENERAPAN PASAL-PASAL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM

SPA SRP.pdf · ketentuan Peraturan Pemerintah No, 6 Tahun 2007 Pasal 71 (c) ... 00'26'03' - 00037' 13" LU ... pemanfaatan hutan berdasarkan kerangka kerja hukum,