bad an standardisasi nasional laporan kinerja...standar nasional satuan ukuran jumlah sertifikat...

BAD AN STANDARDISASI NASIONAL

LAPORAN

KINERJA

2 0 1 9

LAPORAN KINERJA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

TAHUN 2019

BADAN STANDARDISASI NASIONAL 2020

i

2

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Daftar Isi ii

Nilai Organisasi BSN iii

Kata Pengantar iv

Pernyataan Hasil Reviu Laporan Kinerja BSN 2019 v

Ringkasan Eksekutif vi-vii

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang 9 B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 11

C. Mandat dan Peran Strategis 15

D. Sistematika Laporan 18

BAB II

STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN A. Kondisi Umum 20

B. Tujuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 24

C. Arah Kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 25

D. Arah Kebijakan Nasional 26

BAB III

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Strategis 28 B. Rencana Kerja dan Anggaran 32

C. Perjanjian Kinerja 34

D. Pengukuran Kinerja 35

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Indikator Kinerja Utama 37

B. Capaian Penghargaan dan Inovasi Layanan 81

C. Kinerja Keuangan 84

BAB V

PENUTUP Penutup 87

Lampiran:

1) Perjanjian Kinerja

NILAI ORGANISASI

iii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil ‘alamiin, puji syukur kami

panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja

Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2019 dapat

disusun dengan baik.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas

dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi

pemerintah. Laporan kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "good

governance" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya

mewujudkan visi dan misi organisasi. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan

Kinerja BSN Tahun 2019 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan,

penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Kepala BSN

kepada semua pihak yang berkepentingan.

Laporan Kinerja BSN Tahun 2019 ini merupakan laporan akuntabilitas tahun

kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2015-2019 yang menggambarkan sejumlah capaian kinerja Tahun 2019

dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan Tahun 2019 beserta

analisisnya. Berbagai kebijakan dan upaya diambil sebagai langkah demi

mewujudkan visi BSN yaitu “Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal

untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa” terutama untuk

melindungi pasar domestik, memperkuat penetrasi produk nasional terhadap

pasar di luar negeri, serta mampu menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan,

dan kelestarian lingkungan.

Kami berharap dengan disusunnya Laporan Kinerja BSN Tahun 2019 ini

dimaksudkan akan dapat diperoleh manfaat dan umpan balik bagi perbaikan

dan peningkatan kinerja bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan BSN. Masukan dan

saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan

di masa yang akan datang.

Jakarta, 28 Februari 2020

Badan Standardisasi Nasional

Bambang Prasetya

2019| Laporan Kinerja BADAN STANDARDISASI NASIONAL 6

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2019 ini merupakan periode terakhir Renstra BSN 2015-2019.

Selama periode tersebut kinerja BSN menunjukkan peningkatan dari tahun ke

tahun dan pada tahun 2019 ini capaian kinerja BSN ada pada capaian

terbaiknya “memuaskan”, seperti digambarkan dalam tabel berikut:

Laporan Kinerja Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2019

menjabarkan capaian 6 (enam) Sasaran Strategis (SS) yang diukur dengan 15

(lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada tahun 2019, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja BSN

sebesar 97.20% dari 15 (lima belas) IKU. Sebanyak 10 (sepuluh) IKU capaiannya

telah mencapai target dan 5 (lima) IKU lainnya masih di bawah target.

Berikut disajikan tabel capaian IKU BSN tahun 2019 menurut Sasaran

Strategis :

No

Sasaran Strategis

IKU

Target

Realisasi

% capaian

Stakeholder Perspective 1 Terwujudnya daya

saing produk berstandar dipasar domestik dan global

Persentase pertumbuhan ekspor Produk Nasional yang didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukuran)

2,5% 9,03% 100%

Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri

1% 2,.5% 100%

Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

4,40 Nilai 4,07 Nilai 92,5%

Rata-rata capaian SS 1 97,5%

Internal Process Perspective 2 Meningkatkan

Kapasitas dan Kualitas Pengembangan Standar

Jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan (masih aktif)

12.703 SNI 13.048 SNI 100%

Persentase SNI yang harmonis dengan standar internasional

50 % 59,74% 100%

Rata-rata capaian SS 2 100%

3 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran

Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang tertelusur ke Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)

100.000 Sertifikat

77.911 Sertifikat

77,91%

Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang diakui internasional

130 Jenis

Layanan

133 Jenis

Layanan

100%



No

Sasaran Strategis

IKU

Target

Realisasi

% capaian

4 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Akreditasi

Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diakreditasi

2.134 LPK 2.177 LPK 100%

Jumlah pengakuan akreditasi secara internasional

12 SKEMA 12 SKEMA 100%


5 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Persentase SNI yang diterapkan 10 % 25,3% 100%

Persentase produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI

70 % 70% 100%


Perspektif Learning & Growth 6 Meningkatkan kinerja

sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional

Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN

75,01 Nilai 72,71 Nilai 96,93%

Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN

70 (BB) Nilai 67,38 (B) Nilai

96,26%

Opini atas Laporan Keuangan BSN

WTP Opini WTP Opini 100%

Persentase Penerapan Budaya Kerja BSN

70 % 65,71% 93,87%


Rata-rata Capaian BSN Tahun 2019

97,20%

Langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh BSN dalam upaya

memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain:

a) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara BSN dengan pihak-pihak

terkait dan sinergi dalam kegiatan penyusunan, penerapan, dan

pengawasan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia.

b) Meningkatkan bimbingan untuk industri khususnya UMK di bidang

standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan melibatkan pemerintah

daerah terkait dalam mendukung penyusunan SNI sesuai potensi/kebutuhan

daerah dan dapat mendukung penerapan SNI di UMK.

c) Meningkatkan sosialisasi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian

terutama dalam hal sertifikasi SNI kepada masyarakat melalui berbagai

media publikasi, terutama yang berbasis Information Technology (IT).

8 2019| Laporan Kinerja BADAN STANDARDISASI NASIONAL 8

BAB I

PENDAHULUAN


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu alasan penting ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah adanya keyakinan

bahwa Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menjadi pilar yang strategis untuk

meningkatkan daya saing terutama dalam melindungi pasar domestik,

memperkuat penetrasi produk nasional terhadap pasar luar negeri, turut serta

memberikan jaminan kepada masyarakat dalam hal keselamatan, keamanan,

kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, sebagai

upaya untuk mewujudkan kemandirian dalam bidang ekonomi, Presiden

berkomitmen untuk mengembangkan kapasitas perdagangan nasional yang

dilakukan antara lain melalui implementasi dan pengembangan Standar Nasional

Indonesia (SNI) secara konsisten untuk mendorong daya saing produk nasional

dalam rangka penguasaan pasar domestik dan penetrasi pasar internasional serta

melindungi pasar domestik dari barang-barang berstandar rendah.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Lembaga Pemerintah Non

Kementerian (LPNK) memiliki tanggung jawab besar untuk melaksanakan amanah

tersebut. Maka dari itu melalui Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019, BSN telah

berkomitmen untuk mewujudkan infrastruktur mutu nasional yang handal untuk

meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa. Dalam mengupayakan

komitmen tersebut, BSN melaksanakan prinsip-prinsip good governance

sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, dimana

salah satunya adalah azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari

kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut

salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj).


Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban

BSN dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2019 dalam rangka

melaksanakan misi dan mencapai visi BSN, serta sebagai alat kendali dan

pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan BSN, serta sebagai

salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku kepentingan demi

perbaikan kinerja BSN. Dasar penyusunan LKj BSN Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi

Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang

Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Badan Standardisasi Nasional merupakan Lembaga Pemerintah Non

Kementerian (LPNK) yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk membina dan

mengkoordinasikan seluruh kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di

Indonesia. Pembentukan BSN berdasarkan Keputusan Presiden No. 13 Tahun

1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa


kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2018,

tentang Badan Standardisasi Nasional.

Dalam rangka meningkatkan pengembangan Standar Nasional

Indonesia (SNI), pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun

2000 tentang Standardisasi Nasional. Pada tanggal 14 September 2014,

Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian ditet apkan. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, pemerintah

makin memperkuat eksistensi dan peran BSN dalam proses pembangunan di

Indonesia baik dalam konteks pembangunan fisik, pengelolaan sumber daya

alam yang efisien, serta pembangunan manusia Indonesia yang berdaya saing

tinggi.

Menyambut era globalisasi yang menuntut daya saing tinggi, serta

implementasi dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2014, maka BSN berhasil

mereorganisasi dirinya yang memasukkan struktur baru yakni Kedeputian

Satuan Nasional Standar Ukuran (SNSU) pada tahun 2018. Dengan adanya

Kedeputian tersebut, maka BSN lebih bisa optimal mengimplementasikan

infrastruktur mutu (Standardisasi, Penilaian Kesesuaian, Metrologi) guna

mewujudkan sebuah sistem yang memungkinkan produk memenuhi kualitas

dan persyaratan Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Pelesterian

Lingkungan Hidup (K3L); hidup bisa lebih nyaman, aman dan teratur; harkat

dan martabat bangsa akan terangkat karena Indonesia bisa lebih bersaing

dengan internasional.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, BSN menyelenggarakan fungsi:

1. Memfasilitasi para pemangku kepentingan dalam mengembangkan dan

memelihara SNI. Proses tersebut dilakukan oleh Komite Teknis Perumusan SNI

yang beranggotakan wakil dari produsen, konsumen, ahli/perguruan tinggi,

dan pemerintah. Penetapan SNI dilakukan oleh Kepala BSN melalui

Keputusan Kepala BSN

2. Terlibat aktif dalam berbagai Organisasi Internasional seperti ISO, IEC, CAC,

APEC, APLAC, ILAC, PAC, ASEAN, dan sebagainya. Partisipasi aktif BSN bisa

dalam bentuk hadir dalam sidang-sidang perumusan standard

internasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan Indonesia,

maupun sebagai tuan rumah penyelenggaraan sidang/sebagai hosting.


3. Sebagai sekretariat Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang terus

mengembangkan skema akreditasi dan sertifikasi serta memperjuangkan

saling pengakuan di internasional, memungkinkan hasil sertifikasi dan uji

laboratorium yang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian

Indonesia diakui dunia.

4. Mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi, industri, dan

perguruan tinggi untuk ikut serta berpartisipasi aktif mengembangkan dan

mempromosikan SNI. Upaya BSN mendorong pemangku kepentingan untuk

bersama-sama BSN melakukan kegiatan standarisasi dan penilaian

kesesuaian, dituangkan secara formal melalui penandatangan Naskah

Kerjasama (MOU).

5. Memberdayakan pelaku usaha untuk menerapkan SNI dengan berbagai

program insentif dan promosi serta penghargaan SNI Award bagi pelaku

usaha yang konsisten dan sangat baik/excellent dalam menerapkan SNI

6. Melakukan penelitian dan uji petik produk SNI di pasar yang hasilnya bisa

menjadi masukkan Kementerian terkait yang memiliki kapasitas sebagai

pengawas pasar. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh BSN juga bisa

menjadi masukkan bagi kegiatan pengembangan dan pemeliharaan SNI.

7. Memberikan layanan informasi dan penjualan standar, baik SNI maupun

standar internasional

8. Menyelenggarakan kegiatan Standar Nasional Satuan Ukuran yang

memungkinkan kegiatan metrologi di Indonesia, diakui oleh dunia.

Badan Standardisasi Nasional dipimpin oleh Kepala. Dalam menjalankan

tugasnya, Kepala BSN dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris Utama dan 4 (empat)

Deputi, yaitu : Deputi Bidang Pengembangan Standar, Deputi Bidang Penerapan

Standar dan Penilaian Kesesuaian, Deputi Bidang Akreditasi, dan Deputi Bidang

Standar Nasional Satuan Ukuran.

1. Sekretariat Utama; mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan

tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh

unit organisasi di lingkungan BSN.

2. Deputi Bidang Pengembangan Standar; mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan standar.


3. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian; bertugas

mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penerapan

standar dan akreditasi.

4. Deputi Bidang Akreditasi; mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan

penyusunan dan pelaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan

akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

5. Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran; mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengelolaan standar nasional satuan ukuran.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BSN



Gambar 1.2 Profil SDM BSN Tahun 2019

C. Mandat dan Peran Strategis

Dalam menghadapi era globalisasi, beberapa negara sepakat untuk membentuk

organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization, WTO). Indonesia telah

meratifikasi Perjanjian Pembentukan WTO melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1994

tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Untuk mengurangi hambatan teknis

dalam perdagangan, WTO mengatur penurunan tarif secara bertahap dan instrumen

non-tarif. Adapun instrumen non-tarif ini diatur antara lain melalui perjanjian

Hambatan Teknis dalam Perdagangan (Technical Barriers to Trade, TBT) dan perjanjian

Sanitary and Phytosanitary (SPS). Perjanjian TBT disusun untuk menjamin agar standar,

regulasi teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian tidak menimbulkan hambatan teknis

yang tidak perlu dalam perdagangan. Perjanjian SPS disusun untuk mengatur

perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, dan tanaman.


Implikasi dari pelaksanaan UU tersebut di atas, Indonesia tentunya harus siap

dengan keadaan dimana tidak ada lagi pembatasan lalu lintas perdagangan antar

negara melalui tarif. Pemberlakuan standar merupakan salah satu instrumen yang

memungkinkan pembatasan tersebut. Tahun 2015 merupakan momentum awal mulai

diberlakukannnya mekanisme tersebut dalam lingkup regional ASEAN dengan

diimplementasikannya ASEAN Economic Community (AEC) atau lebih dikenal dengan

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). ASEAN sebagai masyarakat ekonomi dengan basis

produksi dan pasar tunggal semestinya menjadi langkah strategis utama bagi Indonesia,

untuk melangkah dan merebut pasar global yang lebih luas.

Ketentuan Umum Standar dan Kesesuaian (Common Rules of Standards and

Conformance), sebagai salah satu pilar utama yang diperlukan untuk dapat

mewujudkan aliran barang secara bebas di pasar ASEAN, harus digunakan sebagai basis

pengembangan Infrastruktur Mutu Nasional. Dengan ketersediaan infrastruktur mutu yang

memadai, Indonesia akan mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi

kepentingan bangsa dan negara serta mendorong daya saing nasional di kancah AEC

dan aliansi ekonomi regional dan internasional lainnya.

Kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian juga diharapkan mampu

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk nasional di pasar domestik.

Kepercayaan masyarakat dibangun dengan memberikan keyakinan bahwa hanya

produk yang telah memenuhi SNI yang mampu memberikan jaminan mutu yang sesuai,

mampu melindungi keselamatan, keamanan, kesehatan serta menjamin fungsi

lingkungan hidup. Kepercayaan masyarakat tersebut dibuktikan melalui kesadaran atau

keinginan masyarakat untuk membeli produk bertanda SNI. Masyarakat sadar bahwa

produk yang memenuhi persyaratan SNI memiliki nilai tambah dibandingkan dengan

produk yang tidak memenuhi persyaratan SNI.

Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam kaitannya dengan implementasi

standardisasi dan penilaian kesesuaian, antara lain:

1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap standar. Hal ini tampak dari sebagian

besar SNI diterapkan oleh pelaku usaha sebagai respon dari pemberlakuan regulasi SNI

secara wajib.

2. Kurangnya kesadaran dan kepercayaan konsumen tentang pentingnya standar

untuk melindungi kepentingannya. Konsumen kalangan menengah keatas akan

memilih barang karena merek (telah lolos uji standar tertentu, baik SNI maupun non


SNI), sedangkan bagi kalangan bawah dengan kemampuan finansial terbatas akan

memilih barang karena pertimbangan harga yang murah);

3. Kurang tepatnya kebijakan dalam penerapan standar. Hal ini tampak dari titik berat

program penerapan standar dilakukan melalui pemberlakuan SNI secara wajib dan

belum mencakup pemberian informasi dan insentif kepada pelaku usaha untuk dapat

memanfaatkan pasar yang lebih besar, padahal SNI hanya dapat diberlakukan

secara wajib dengan alasan perlindungan kepentingan publik dan lingkungan, serta

hanya berlaku di wilayah teritorial Republik Indonesia;

4. Masih perlunya koordinasi antar intansi K/L dalam program pembinaan untuk

mendorong penerapan standar bagi pelaku usaha, terutama UMK untuk mendorong

produk UKM yang telah ber-SNI di desa masuk ke pasar retail modern dan mendorong

produk UKM yang telah memenuhi SNI dapat memperluas distribusinya ke luar negeri.

5. Masih perlunya koordinasi antar instansi pemerintahan dalam rangka penerapan

produk - produk ber-SNI terutama SNI Wajib.

6. Masih lemahnya penegakan hukum bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan

praktek penerapan standar, sehingga dapat merugikan pelaku usaha yang sungguh-

sungguh telah menerapkan standar;

7. Kurangnya infrastruktur mutu baik lembaga sertifikasi produk, laboratorium penguji dan

laboratorium kalibrasi yang terdistribusi secara merata di wilayah Indonesia, sehingga

menyulitkan pelaku usaha dalam proses pengujian dan sertifikasi dan berdampak

biaya tinggi.

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BSN Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan

dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam

mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah

antisipatifnya.

2. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran

strategis BSN, dan sistematika laporan.

3. Bab II Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Bagian ini menguraikan tentang kondisi umum, tujuan dan arah kebijakan.


4. Bab III Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis dan penetapan/perjanjian

kinerja BSN Tahun 2019.

5. Bab IV Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang pengukuran, sasaran dan akuntabilitas

pencapaian kinerja serta realisasi anggaran BSN Tahun 2019.

6. Bab V Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian

sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi

pemecahannya untuk tahun mendatang.

19

BAB II STANDARDISASI DAN

PENILAIAN KESESUAIAN


BAB II STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

A. Kondisi Umum

Infrastruktur mutu nasional, yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 20

tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian meliputi Standardisasi,

Akreditasi, dan Penilaian Kesesuian. BSN sebagai lembaga yang bertanggung jawab

dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia perlu

memastikan bahwa pelaksanaan perencanaan SNI, perumusan SNI, penetapan SNI,

penerapan dan pemberlakuan SNI, pemeliharaan SNI, pengujian, inspeksi, sertifikasi,

akreditasi, pengelolaan standar nasional satuan ukuran, pengendalian tanda SNI,

dan sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

BSN menetapkan SNI, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga

pemerintah lainnya, mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan perumusan SNI dengan

melibatkan seluruh pemangku kepentingan bidang standardisasi dan penilaian

kesesuaian, dengan prinsip-prinsip perumusan SNI sebagaimana yang diatur dalam

Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 01:2015 yaitu prinsip transparansi dan

keterbukaan, konsensus dan tidak memihak, efektif dan relevan, koheren dan

dimensi pengembangan. Perumusan SNI juga harus harmonis dengan kaidah-kaidah

yang berlaku di badan standar tingkat Internasional, seperti ISO, IEC, dan Codex

Alimentarius. BSN diberikan amanah oleh UU Nomor 20 tahun 2014 untuk mengelola

seluruh Komite Teknis ke BSN yang berjumlah 146 Komtek dari 20 K/L terkait.

Indonesia saat ini telah menetapkan 13.048 SNI dengan rincian 10.629 SNI aktif

dan 2.201 telah diabolisi/tidak berlaku yang mencakup berbagai standar produk,

sistem, proses, maupun metode pengujian. Diantara 10.069 SNI yang masih aktif,

sebanyak 205 SNI diantaranya diberlakukan secara wajib. Penerapan SNI dilakukan

oleh pelaku usaha/industri/personel dengan 12.501 Pelaku industri/organisasi

pemegang SPPT SNI. Sertifikat diberikan apabila telah dinyatakan memenuhi SNI oleh

lembaga sertifikasi. Sampai saat ini lebih dari 63.000 penerap yang meliputi produk,

sistem manajemen, HACCP, ekolabel, personel, legalitas kayu, dan pangan organik.


Selain itu BSN juga ditugaskan untuk membina role model UKM bersertifikasi SNI

sebanyak 10.000 UKM hingga tahun 2025 untuk mendorong daya saing 52 juta

UKM Indonesia, hingga saat ini BSN telah membina 464 role model UKM.

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi

Nasional, untuk melaksanakan tugas BSN di bidang akreditasi, pemerintah

membentuk Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN bertanggung jawab melakukan

akreditasi terhadap lembaga penilaian kesesuaian (LPK), antara lain laboratorium,

lembaga sertifikasi produk, lembaga sertifikasi sistem manajemen, lembaga

sertifikasi personel (termasuk profesi), lembaga inspeksi, serta lembaga penilaian

kesesuaian lainnya yang terkait dengan kegiatan kerjasama akreditasi internasional

dalam lingkup International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) dan

International Accreditation Forum (IAF). LPK dapat berupa lembaga pemerintah

maupun lembaga non-pemerintah dengan persyaratan kompetensi tertentu.

Persyaratan kompetensi tersebut harus harmonis dengan persyaratan internasional

(dalam forum ILAC dan IAF). KAN dapat mengembangkan sistem akreditasi LPK yang

diperlukan dan mengupayakan pengakuan internasional melalui ILAC dan IAF. Untuk

mendukung fungsi akreditasi KAN, BSN telah berhasil membuat 49 skema akreditasi.

Penerapan SNI didukung oleh sekitar 1.823 LPK dengan rincian 1.474

laboratorium, 13 penyelenggara uji profisiensi, 80 lembaga inspeksi, dan 256 lembaga

sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasonal. Hasil uji, kalibrasi,

dan sertifikasi oleh lembaga penilaian kesesuaian yang diakreditasi oleh KAN

tersebut, pada saat ini telah diakui di tingkat regional maupun internasional melalui

perjanjian saling pengakuan antara KAN dengan badan-badan akreditasi negara

lain, anggota Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC), Pacific

Accreditation Cooperation (PAC), International Laboratory Accrediitation

Cooperation (ILAC), dan International Accreditation Forum (IAF).

Dalam pengembangan standar nasional, Indonesia telah menjadi anggota the

International Organization for Standardization (ISO), International Electrotechnical

Committee (IEC), CODEX Alimentarius Commission (CAC), dan International

Telecommunication Union (ITU). Keanggotaan Indonesia di dalam organisasi

pengembangan standar internasional tersebut, tentunya harus dapat

dimanfaatkan sebagai basis pengembangan SNI dan basis untuk memperoleh

informasi tentang pengembangan standardisasi di negara-negara lain. Partisipasi


dalam organisasi standardisasi internasional tersebut dapat memperjuangkan

kepentingan Indonesia dalam mendukung ekonomi nasional.

Dalam pengelolaan standar nasional satuan ukuran (SNSU), BSN berkoordinasi

dengan lembaga yang berada di dalam koordinasi Kementrian Riset Teknologi dan

Pendidikan Tinggi, antara lain Pusat Penelitian Metrologi LIPI dan Pusat Teknologi

Kedokteran dan Metrologi Radiasi BATAN, yang baru mencakup besaran fisik,

sedangkan untuk pengukuran kimia baru pada tahap pengembangan oleh Pusat

Penelitian Kimia LIPI dan belum memulai proses untuk memperoleh pengakuan

internasional. Kebutuhan acuan pengukuran selalu berkembang sesuai dengan

perkembangan teknologi dan proses produksi. Ke depan, pengelolaan SNSU perlu

memperluas cakupan untuk pengukuran mikrobiologi, alat kesehatan, biomedis, in-

vitro diagnostik, laboratorium obat, pengukuran nano, dan berbagai pengukuran lain

yang dibutuhkan sesuai perkembangan teknologi. Mikrobiologi dan alat kesehatan

akan dikembangkan oleh BSN berdasarkan amanat dalam RPJMN 2015-

2019.

Di dalam pengelolaan teknis ilmiah Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU),

Indonesia telah menjadi anggota Convention du Metre, telah berpartisipasi dalam

Committe Interational des Poids et Mesures (CIPM) Multilateral Recognition

Arrangement, dan telah memperoleh pengakuan terhadap 362 kemampuan teknis

pengelolaan dan diseminasi SNSU yang diakui di seluruh dunia serta dipublikasikan di

dalam basis data acuan pengukuran dunia, Appendix C of CIPM MRA

(www.bipm.org/kcdb/apendixC). Namun, saat ini jumlah kemampuan kalibrasi dan

pengukuran Indonesia berada sangat jauh di bawah China, Korea, dan bahkan di

bawah negara-negara yang baru menjadi anggota Konvensi Meter pada decade

1990–2000an. Untuk itu sedang dilakukan penataan kelembagaan melalui re-

organisasi BSN untuk mengintegrasikan pengelolaan Standardisasi, Akreditasi dan

SNSU

Pada prinsipnya penerapan SNI bersifat sukarela, namun untuk kepentingan

keselamatan, kesehatan, keamanan dan perlindungan fungsi lingkungan hidup,

instansi Pemerintah (regulator) yang berwenang dapat memberlakukan SNI secara

wajib. Dalam pemberlakuan SNI wajib, masih terdapat kelemahan dalam

pengawasan dan penegakan hukum sehingga di pasar masih banyak dijumpai

produk-produk domestik maupun produk impor yang tidak memenuhi persyaratan

http://www.bipm.org/kcdb/apendixC


tersebut. Pemerintah diharapkan dapat mengimplementasikan Good Regulatory

Practices (GRP) secara efektif untuk memastikan pemenuhan minimal yang

ditetapkan di dalam regulasi teknis berbasis SNI. Untuk penyiapan pelaku usaha

dalam menerapkan SNI, diperlukan pembinaan melalui bimbingan penerapan SNI

dan pemberian insentif sertifikasi pada pelaku usaha terutama UKM.

Peran serta masyarakat dalam standardisasi dan penilaian kesesuaian tidak

hanya sebagai konsumen yang pasif, namun bisa dimulai dari proses perencanaan

standar sampai dengan penerapan dan pengawasan. Peran tersebut dapat

ditingkatkan melalui upaya pemasyarakatan pada seluruh pemangku kepentingan

melalui berbagai media, termasuk penggunaan teknologi informasi dan didukung

dengan dokumentasi standar yang memadai. Peningkatkan budaya standar

diperlukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan standardisasi

nasional yang sangat bergantung pada kesadaran seluruh pihak.

Lebih lanjut Proses Bisnis Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

dalam UU No. 20 tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Proses Bisnis Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

dalam UU No. 20 tahun 2014


B. Tujuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Indonesia diatur dalam Undang–

Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang

mencakup Metrologi Teknik, Standar, Pengujian, dan Mutu. Konsep tersebut

mengacu pada konsep internasional tentang Measurement, Standard, Testing and

Quality Management (MSTQ) Infrastructure, yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan

masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun

pelestarian fungsi lingkungan hidup;

2. Membantu kelancaran perdagangan;

3. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian merupakan salah satu instrumen yang

diharapkan mampu meningkatkan daya saing nasional. Hal ini menjadi salah satu

alasan ditetapkannya UU Nomor 20 Tahun 2014 tersebut. Dalam konteks standardisasi

dan penilaian kesesuaian, peningkatan daya saing nasional dilakukan melalui upaya:

1. Peningkatan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional,

persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian

usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;

2. Peningkatan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja,

dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan,

keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

3. Peningkatan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan

barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri meningkatkan

perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan

masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun

pelestarian fungsi lingkungan hidup.

C. Arah Kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Sejalan dengan dasar hukum penetapan standardisasi nasional serta

tantangan yang dihadapi serta mempertimbangkan rencana pembangunan

jangka panjang nasional 2015-2025 yang menjadi basis pembangunan ekonomi


Indonesia sampai dengan tahun 2025, tujuan Standardisasi Nasional 2015-2025

adalah “mewujudkan sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan daya saing

dan kualitas hidup bangsa”.

Sebagai ukuran tercapainya tujuan standardisasi nasional dalam kurun waktu

10 tahun mendatang, pengembangan standardisasi nasional 2015-2025 diarahkan

untuk mencapai sasaran pokok untuk masing-masing tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya sistem standardisasi nasional untuk melindungi keselamatan,

keamanan, dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup;

2. Terwujudnya sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan kepercayaan

terhadap produk nasional di pasar domestik;

3. Terwujudnya sistem standarisasi nasional untuk membuka akses produk

nasional ke pasar global;

4. Terwujudnya sistem standardisasi nasional sebagai platform sistem inovasi

nasional;

5. Terwujudnya sistem standardisasi nasional untuk meningkatkan keunggulan

kompetitif produk nasional.

Gambar 2.2. Tahapan dan Skala Prioritas Pencapaian Strategi Standardisasi

Nasional 2015-2025

Gambar 2.3. Strategi Pengembangan Standardisasi Nasional

D. Arah Kebijakan Nasional

Sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, BSN bertugas untuk

mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi nasional, terus-menerus

mengupayakan penguatan infrastruktur mutu tersebut dalam rangka

meningkatkan daya saing nasional. Infrastruktur mutu tersebut terdiri dari tiga pilar

yakni: (1) standardisasi; (2) penilaian kesesuaian; dan (3) metrologi untuk

mendukung penerapan SNI.

Prioritas Pembangunan bidang Standardisasi ditujukan untuk mendukung

produk nasional dalam menghadapi proses globalisasi. Standardisasi nasional

diupayakan dapat meningkatkan pengembangan harmonisasi SNI terhadap

standar internasional, sebagai bagian strategi memperlancar perdagangan

produk-produk Indonesia di pasar internasional. Dalam mengembangkan

standar dan penilaian kesesuaian untuk mengurangi hambatan perdagangan

tersebut, Indonesia berperan aktif juga dalam organisasi di tingkat regional

ASEAN, pasifik serta internasional.


27

BAB III

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA


BAB III PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam upaya untuk memperkuat peran BSN dalam melaksanakan tugas di

bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia, BSN telah menetapkan

visi dan misi sebagaimana tertuang dalam RENSTRA BSN tahun 2015-2019. Untuk

mencapai visi dan misi tersebut, BSN telah menetapkan kinerja organisasi dengan

menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC), agar pengelolaan kinerja

BSN dapat dilakukan secara terukur dan terstruktur dengan penekanan pada

empat perspektif yang berimbang dan di “cascading” (diturunkan) dari tingkat

organisasi sampai sampai dengan tingkat staf (Sasaran Kinerja Pegawai, SKP). Hal

tersebut dilakukan dalam rangka mendukung penguatan pelaksanaan Reformasi

Birokrasi BSN dan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) yang lebih baik.

A. Perencanaan Strategis

Badan Standardisasi Nasional bertanggung jawab dalam menjalankan

sebagian urusan pemerintahan di bidang standardisasi secara nasional. Dalam

kurun waktu 2015-2019 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama

5 (lima) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada

maupun tantangan yang mungkin terjadi, BSN diharapkan menjadi lembaga yang

terdepan dalam mengupayakan tujuan standardisasi nasional.

Untuk merealisasikan dan mewujudkan tujuan standardisasi nasional maka

Kepala BSN menetapkan visi berikut:

VISI

“Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk

meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa”

Untuk mewujudkan visi standardisasi dan penilaian kesesuian tersebut,

maka misi yang diemban oleh BSN adalah :

MISI 1. Merumuskan, menetapkan, dan memelihara Standar

Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan.

2. Mengembangkan dan mengelola Sistem Penerapan

Standar, Penilaian Kesesuaian, dan Ketertelusuran


Pengukuran yang handal untuk mendukung

implementasi kebijakan nasional di bidang Standardisasi

dan Penilaian Kesesuaian.

3. Mengembangkan budaya, kompetensi, dan sistem

informasi di bidang Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian sebagai upaya untuk meningkatkan

efektifitas implementasi Sistem Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian.

4. Merumuskan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi

pelaksanaan Kebijakan Nasional, Sistem dan Pedoman

di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang

efektif untuk mendukung daya saing dan kualitas hidup

bangsa.

SASARAN

STRATEGIS

Stakeholder Perspective SS 1. Terwujudnya daya saing produk berstandar dipasar domestik dan global, dengan IKU:

1. Persentase pertumbuhan ekspor Produk Nasional yang didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukuran).

2. Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri.

3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas Sistem

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Internal Process Perspective

SS 2. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengembangan

Standar, dengan IKU: 4. Jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang

ditetapkan (masih aktif). 5. Persentase SNI yang harmonis dengan standar

internasional. SS 3. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Standar

Nasional Satuan Ukuran, dengan IKU:

6. Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang tertelusur ke Standar

Nasional Satuan Ukuran (SNSU).

7. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang diakui internasional.

SS 4. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Akreditasi, dengan IKU:

8. Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diakreditasi

9. Jumlah pengakuan akreditasi secara Internasional


SASARAN

STRATEGIS

SS 5. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, dengan IKU:

10. Presentase SNI yang diterapkan 11. Persentase produk bertanda SNI yang sesuai dengan

persyaratan SNI

Perspektif Learning & Growth SS 6. Meningkatkan kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional, dengan IKU:

12. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN

13. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN

14. Opini Laporan Keuangan BSN

15. Persentase Penerapan Budaya Kerja BSN

TUJUAN 1. Mewujudkan sistem pengembangan SNI yang efektif dan efisien

mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa.

2. Mewujudkan sistem penerapan standar, penilaian kesesuaian, dan

ketelusuran pengukuran yang efektif dan efisien mendukung daya

saing dan kualitas hidup bangsa.

3. Mewujudkan peningkatan budaya mutu, kompetensi, dan efektivitas

sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.

4. Mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Sasaran dan IKU ini merupakan revisi ke 5 (Lima) dari Renstra BSN 2015-

2019. Perubahan ini merupakan tindaklanjut dari hasil penilaian Kemenpan

dan RB.

Berdasarkan Sasaran Strategis tersebut, BSN menetapkan 4 (empat) arah

kebijakan sebagai berikut:

KEBIJAKAN 1. Meningkatkan kualitas SNI sesuai dengan kebutuhan

pasar.

2. Meningkatkan kualitas sistem dan infrastruktur penerapan

standar dan penilaian kesesuaian.

3. Membangun budaya standar.

4. Memperkuat kelembagaan dan peran BSN.


PETA STRATEGIS

Dalam pendekatan Balanced Scorecard (BSC), BSN telah memetakan 6 (enam)

sasaran strategis menjadi 4 (empat) perspective, yaitu :

1. Stakeholder perspective

2. Customer perspective

3. Internal process perspective

4. Learning and growth perspective


B. Rencana Kerja dan Anggaran

Dengan memperhatikan RKP 2019 dan berpedoman pada Renstra BSN

2015-2019, BSN menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan,

program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan

pendukung untuk mencapai sasaran program, dan dirinci menurut indikator

keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun

berikutnya, pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

Dari Renja yang telah disusun dan pagu anggaran yang telah

ditetapkan, BSN menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang memuat

informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan dan sasaran kinerja, serta

rincian anggaran. Informasi pendanaan dalam RKA memuat informasi Rincian

Anggaran, antara lain: output, komponen input, jenis belanja, dan kelompok

belanja.

Dengan memperhatikan RKP 2019 dan berpedoman pada Renstra 2015-

2019, BSN menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program,

dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk

mencapai sasaran program, dan dirinci menurut indikator keluaran, sasaran

keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, pagu

anggaran, serta cara pelaksanaannya. Dari Renja yang telah disusun dan pagu

anggaran yang telah ditetapkan, BSN menyusun Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) yang memuat informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan dan

sasaran kinerja, serta rincian anggaran. Informasi pendanaan dalam RKA

memuat informasi Rincian Anggaran, antara lain: output, komponen input, jenis

belanja, dan kelompok belanja.

BSN pada tahun 2019 mendapatkan total pagu anggaran sebesar

Rp.245.736.441.000,-. yang digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program

dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut:

(1) Program Pengembangan Standardisasi Nasional sebesar

Rp. 125.389.506.000,-

(2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN

sebesar Rp.120.346.935.000,-

Rincian alokasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan disajikan

sebagai berikut:

Tabel 3.1 Alokasi anggaran BSN tahun 2019 berdasarkan Program dan Kegiatan

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

84 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 245.736.441.000

084.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN

125.389.506.000

3549 Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum

5.197.407.000

3550 Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan dan Umum 116.149.128.000

3551 Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN 786.237.000

4176 Peningkatan Pelayanan Humas, Kerjasama dan Layanan Informasi

3.256.734.000

084.01.06 Program Pengembangan Standardisasi Nasional 120.346.935.000

3553 Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK)

777.081.000

3554 Peningkatan Akreditasi Laboratorium 68.060.551.000

3555 Peningkatan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi

9.185.109.000

3556 Peningkatan Data dan Sistem Informasi 2.325.383.000

3558 Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

11.821.577.000

3559 Peningkatan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4.834.034.000

3560 Peningkatan Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal

6.090.020.000

3561 Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

4.667.628.000

4177 Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi 6.532.851.000

4178 Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika Radiasi dan Biologi

2.023.491.000

4179 Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia

1.827.171.000

4180 Peningkatan Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektronika, Transportasi

995.182.000

4181 Peningkatan Pengembangan Standar,Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian

1.206.857.000


33


No.

Sasaran Strategis

IKU

Target

Stakeholder Perspective SS 1 Terwujudnya daya saing

produk berstandar dipasar domestik dan global

1. Persentase pertumbuhan ekspor Produk Nasional 2.5%

yang didukung SNI, Laboratorium, Lembaga

Sertifikasi dan Metrologi (Standar Nasional

Satuan Ukuran)

2. Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di 1% pasar retail dalam negeri

3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap 4.40 Nilai efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian


SS 2 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengembangan Standar

4. Jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang 12.703 SNI ditetapkan (masih aktif)

5. Persentase SNI yang harmonis dengan standar 50% internasional

SS3 Meningkatkan Kapasitas dan

Kualitas Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran

6. Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang tertelusur ke 100.000 Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Sertifikat

7. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi 130 Jenis yang diakui internasional Layanan

300.000.000.000

PAGU VS REALISASI 2015 - 2019

250.000.000.000

245.736.441.000 241.520.103.216

200.000.000.000

164.811.970.000

165.504.554.000

183.641.416.000

177.987.242.000

150.000.000.000

100.000.000.000

157.450.708.845 126.178.139.000

119.816.128.032

156.444.731.851

50.000.000.000

0

2015 2016 2017 2018 2019

Gambar 3.2 Grafik Pagu vs Realisasi Anggaran BSN 2015 - 2019

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja BSN tahun 2019 yang dijabarkan ke dalam IKU BSN

sebagaimana Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Perjanjian Kinerja BSN Tahun 2019

No.

Sasaran Strategis

IKU

Target

SS4 Meningkatkan Kapasitas dan

Kualitas Pengelolaan Akreditasi

8. Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang 2.134 LPK diakreditasi

9. Jumlah pengakuan akreditasi secara internasional 12 SKEMA

SS 5 Meningkatkan Kapasitas dan

Kualitas Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

10. Persentase SNI yang diterapkan 10 % 11. Persentase produk bertanda SNI yang sesuai 70 %

dengan persyaratan SNI

Perspektif Learning & Growth

SS 6 Meningkatkan kinerja sistem

pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional

12. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN 75.01 Nilai

13. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN 70 (BB) Nilai

14. Opini atas Laporan Keuangan BSN WTP Opini

15. Persentase Penerapan Budaya Kerja BSN 70 %

35

Laporan Kinerja BSN tahun 2019 36

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dari adanya perubahan struktur organisasi Badan Standardisasi Nasional

berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, Maka dipandang perlu

dilakukan perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Standardisasi

Nasional.

Oleh karena itu melalui keputusan kepala Bsn Nomor Keputusan Kepala Badan

Standardisasi Nasional, Nomor : 201a/Kep/Bsn/5/2019 Tentang: Perubahan Kelima

Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 28a/Kep/Bsn/2/2015

Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Badan Standardisasi

Nasional Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan

Standardisasi Nasional.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BSN. Pengukuran kinerja yang

dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator

Kinerja Utama (IKU) yang telah disepakati dalam Penetapan Kinerja BSN tahun 2019.

Secara ringkas capaian kinerja BSN tahun 2019 sebagaimana Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Capaian Kinerja BSN tahun 2019

No. Sasaran

Strategis IKU Target Realisasi % capaian

Stakeholder Perspective

1 Terwujudnya daya saing produk berstandar dipasar domestik dan global

1. Persentase pertumbuhan ekspor Produk Nasional yang didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukuran)

2.5% 9.03% 100%

2. Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri

1% 2.5% 100%

3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

4.40 Nilai 4.07 Nilai 100%


2 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengembangan standar

4. Jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan (masih aktif)

12.703 SNI 13.048 SNI 100%

5. Persentase SNI yang harmonis dengan standar internasional

50% 59.74% 100%.

3 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran 6. Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang tertelusur

ke Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)

100.000 Sertifikat

77.991 Sertifikat

77.91%

7. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang diakui internasional

130 Jenis

Layanan

133 Jenis

Layanan

100 %

4 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Akreditasi 8. Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian

(LPK) yang diakreditasi 2.134 LPK 2.177 LPK 100%

9. Jumlah pengakuan akreditasi secara internasional

12 SKEMA 12 SKEMA 100%

5 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian 10. Persentase SNI yang diterapkan 10% 25.3% 100%

11. Persentase produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI

70% 70% 100%

Learning and Growth Perspective

6 Meningkatkan kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional

12. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Nilai PMPRB)

75.01 Nilai

72.71 Nilai

96.93%

13. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN 70 (BB) Nilai

67.38 (B) Nilai

96.26%

14. Opini atas Laporan Keuangan BSN WTP Opini

WTP Opini

100%

15. Persentase Penerapan Budaya Kerja BSN 70% 65.71 93,87%


SASARAN STRATEGIS

1

Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global

Sasaran Strategis Terwujudnya daya saing produk berstandar dipasar domestik

dan global. Untuk implementasi ini disusun 3 indikator, yaitu :

1. Persentase pertumbuhan ekspor Produk Nasional yang didukung SNI,

Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi (Standar Nasional Satuan

ukuran).

2. Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri.

3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas Sistem Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian

Pencapaian rata – rata dari ketiga indikator diatas pada Tahun 2019 ini telah

mencapai target 100% yang telah dilaksanakan melalui beberapa pelaksanaan

kegiatan seperti survei, penelitian hingga pengolahan data.

Adapun penjelasan capaian atas ketiga indikator sebagai berikut :

Indikator 1. Persentase pertumbuhan ekspor Produk Nasional yang didukung SNI,

Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi (Standar Nasional

Satuan Ukuran)

Tabel 4.2 Target, Realisasi dan Capaian IKU 1

No

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian s.d 2019

(Kumulatif) Capaian

2019

Capaian 2019

Target Realisasi % Target % Capaian

1 Persentase

pertumbuhan ekspor

Produk Nasional yang didukung SNI,

Laboratorium,

Lembaga Sertifikasi

dan Metrologi

(Standar Nasional

Satuan Ukuran)

Persentase IKU baru

2,5 % 9,03 % 100% 2,5% 100%

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase pertumbuhan ekspor produk nasional

yang didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi dan Metrologi (Standar

Nasional Satuan Ukuran) dihitung dari :

A : Ekspor PN didukung Infrastruktur mutu nasional tahun n

B : Ekspor PN didukung Infrastruktur mutu nasional tahun (n-1)


Parameter pengukuran IKU ini diperoleh dari persentase pertumbuhan ekspor

produk nasional dan ditargetkan pada tahun 2019 tercapai nilai sebesar 2,5%.

Untuk menjawab target yang telah ditetapkan pada kegiatan ini, diperlukan

data-data pendukung, baik data primer maupun data sekunder dalam pengolahan

dan analisis. Jenis dan sumber data yang digunakan antara lain:

- Data ekspor Indonesia tahun 2015-2018.

- Data Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

- Data industri pelaku utama pada sektor terpilih.

- Data penerapan SPK pada industri pelaku utama pada sektor terpilih

- Data ekspor produk oleh industri pelaku utama pada sektor terpilih.

- Data manfaat SPK pada industri pelaku utama pada sektor terpilih.

Metodologi penelitian yang dilakukan adalah dengan pengambilan data

primer maupun indepth interview menggunakan instrument penelitian berupa

kuesioner. Lokus dari kegiatan ini adalah di Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan

Banten.

Gambar 4.1. Foto-foto kegiatan survei pengukuran persentase pertumbuhan ekspor produk nasional yang didukung infrastruktur mutu nasional


Pengambilan data primer (nilai ekspor) diprioritaskan ke sector industri non migas

yang memiliki nilai ekspor 3 tertinggi (3 besar). Persyaratan lainnya yang dijadikan

kualifikasi adalah pemenuhan ketersediaan sertifikasi yang terkait 14001, 9001, 22000,

SVLK dan Produk (DPLS 04) di industri tersebut. Pemilihan sektor didasarkan pada

data akreditasi Lembaga Sertifikasi dari Komite Akreditasi Nasional sehingga

ditentukanlah 3 buah sektor untuk dijadikan sebagai populasi dari kegiatan ini.

Tiga buah sektor tersebut adalah sebagai berikut:

- Sektor Makanan dan minuman : minimal 10 perusahaan menjadi responden

- Sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) : minimal 10 perusahaan menjadi

responden

- Sektor Kimia dan Barang Kimia : minimal 10 perusahaan menjadi responden

Selain melakukan pengambilan data primer secara langsung, dilakukan pula

pengambilan data tambahan secara online dari Indonesia stock exchange/

idnfinancials. Secara keseluruhan diperoleh 42 perusahaan yang menjadi

responden dimana menerapkan atau mendapatkan fasilitasi infrastruktur

standardisasi dan penilaian kesesuaian yang tersebar pada 3 sektor utama.

Berdasarkan capaian dari indikator ini didapakan hasil bahwa rata-rata nilai

peningkatan ekspor produk nasional adalah sebesar 9,03 %. Target dari indikator

kinerja ini yang ditetapkan pada tahun 2019 adalah sebesar 2,5 %. Hal ini berarti

ketercapaian target dari indikator kinerja ini melampaui 100 %. Peningkatan nilai

ekspor ini tentunya dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah penerapan

standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK). Penerapan standardisasi dan penialian

kesesuian oleh industri, sebagian besar karena permintaan konsumen (buyer)

ataupun regulasi negara tujuan ekspor. Standar dan penilaian mempunyai pengaruh

dalam perdagangan ekspor, meskipun besaran nilai pengaruhnya belum diketahui,

namun dinyatakan penerapan SPK mempermudah perdagangan dan meningkatkan

daya saing produk dalam perdagangan.

Rekomendasi dari hasil penelitian adalah pengembangan SNI oleh Badan

Standardisasi Nasional pada komoditi unggulan ekspor dilakukan dengan

mempertimbangkan aturan, regulasi, standar, dan skema penilaian kesesuaian di


negara tujuan eskpor. BSN dan KAN melakukan kerjasama dalam bentuk saling

pengakuan dan keberterimaan atas hasil penialian kesesuaian dengan negara

tujuan ekspor produk unggulan nasional, untuk menghindari adanya re-sertifikasi

ataupun pengujian ulang atas produk ekspor. BSN memberikan informasi tentang

penerapan SPK pada negara tujuan ekspor komoditi unggulan nasional, untuk

mengurangi kemungkinan adanya hambatan teknis dalam aspek SPK.

Indikator 2. Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri


No

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian s.d 2019

(Kumulatif) Capaian

2019

Capaian 2019

Target Realisasi % Target Capaian

2 Persentase

pertumbuhan produk

ber-SNI di pasar retail

dalam negeri

Persentase IKU baru

1% 2,5% 100% 1% 100%

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar

retail dalam negeri dihitung dari :

(Jumlah produk bertanda SNI di pasar retail dalam negeri tahun n) - (Jumlah Produk bertanda

SNI di pasar retail dalam negeri tahun n-1) : (Jumlah Produk bertanda SNI di pasar retail dalam negeri

tahun n) X 100%

Untuk mengetahui efektifitas penggunaan produk bertanda SNI yang dijual di

pasar ritel, maka dilaksanakan kegiatan penelitian untuk mendukung indikator kinerja

BSN. Kegiatan penelitian yang dilakukan berupa survei yang menggambarkan

aktivitas pertumbuhan jumlah produk bertanda SNI yang diual di pasar ritel.

Outcome yang diharapkan dari penelitian ini adalah jumlah konsumsi produk

bertanda SNI di masyarakat dapat diketahui. Mengingat hal tersebut berkaitan erat

dengan pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

Kegiatan survei untuk mengambil data primer dilakukan di beberapa

supermarket yang ada di wilayah Jabodetabek, diantaranya :

a. Transmart Cikokol,

b. Transmart Lebak Bulus,

c. Hypermart Cyberpark Karawaci,

d. Hypermart Supermall Karawaci.


Sebagai bahan evaluasi dilakukan cross check dengan melihat data produk

bertanda SNI di website bang Beni, data dari aplikasi SISPK dan Permenperin terkait

pemberlakukan SNI wajib maupun SNI produk tersebut.

Penelitian ini menitikberatkan pada pertumbuhan produk bertanda SNI yang

beredar di pasar ritel dan ditargetkan pada tahun 2019 pertumbuhannya mencapai

1%.

Gambar 4.2. Foto-foto kegiatan survei pengukuran persentase pertumbuhan

produk ber-tanda SNI

Berdasarkan analisis dari hasil survey lapangan, pertumbuhan produk bertanda

SNI di pasar ritel adalah sebesar 2,5 % (dari penelitian sebelumnya di tahun 2017).

Sebagai pendukung hasil penelitian dilakukan pula analisis perhitungan pertumbuhan

menggunakan data aplikasi Bang Beni. Dari aplikasi tersebut diperoleh besaran

pertumbuhan yang cukup signifikan dengan nilai variasi sebesar (37~60)% tiap

tahunnya.

Peningkatan nilai menunjukkan bahwa produk pasar ritel bertanda SNI

mengalami pertumbuhan dari tahun-ketahun, sehingga hal ini menjadi bukti positif


untuk pengembangan SNI yang ada di Indonesia. Meskipun demikian data dari

website bang Beni perlu ditingkatkan akurasinya karena terdapat beberapa produk

yang sama yang dimasukkan sebagai produk bertanda SNI yang dapat

mengakibatkan jumlah produk bertanda SNI lebih banyak dari kenyataannya.

Indikator 3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas Sistem

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian


No

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian s.d 2019

(Kumulatif) Capaian

2019

Capaian 2019


3 Indeks kepuasan

masyarakat terhadap

efektivitas Sistem

Standardisasi dan


Persentase IKU baru 4,40 4,07 100% 4,40 100%

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas

Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dihitung dari :

Survei persepsi masyarakat terhadap Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

(SPK) menggunakan skala 1-5

Sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan dalam pengembangan

standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia, dilakukan suatu penelitian yang

bertujuan untuk memenuhi indicator kinerja yang terkait dengan mengukur efektivitas

sistem SPK yang telah berjalan dari sudut pandang indeks kepuasan masyarakat (IKM).

Pengambilan data primer kegiatan ini dilakukan melalui survei lapangan ke

daerah terpilih yang telah bekerjasama dengan Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN.

Upaya lain yang dilakukan adalah penyebaran kuesioner kegiatan secara online.

Adapun lokus penelitian dilakukan di 6 (enam) kota yaitu Semarang, Pekanbaru,

Palembang, Makassar, Surabaya dan Yogyakarta. Jumlah total responden penelitian

ini sebanyak 166 responden. Parameter yang dituangkan dalam kuesioner kegiatan

ini terdiri atas 3 bagian, yakni:

A. Edukasi Dan Pemasyarakatan Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian. Yang

terdiri dari 8 data terkait :


Laporan Kinerja BSN tahun 2019

4

1. Sertifikat SNI merupakan jaminan mutu dan kesesuaian terhadap

persyaratan standar

2. Pencantuman logo/tanda SNI pada produk perlu dilakukan dan dapat

dilihat dengan jelas

3. Pendidikan dan pengenalan standar sejak dini diperlukan untuk

meningkatkan pengetahuan dan awareness masyarakat

4. Sosialisasi dan pemasyarakatan SNI secara luas melalui media massa yang

lebih lengkap

5. Kerjasama dengan pihak dan elemen daerah (pemda, perguruan tinggi,

LPK) mampu mendorong pengembangan SPK

6. Akses terhadap informasi tentang SNI mudah dijangkau dan terbuka bagi

masyarakat

7. Layanan tentang SPK diperoleh dengan mudah dan dapat dirasakan

masyarakat luas

8. Pelibatan peran masyarakat melalui jajak pendapat sebelum SNI

ditetapkan

B. Penerapan SNI dan Penilaian Kesesuaian. Yang terdiri dari 8 data terkait :

1. Penerapan SNI meningkatkan jaminan mutu, memberikan nilai tambah

produk, peningkatan daya saing dan manfaat ekonomi bagi industry

2. SNI sebagai standar yang berlaku secara nasional harus digunakan dan

atau diterapkan oleh industri terkait

3. Penerapan SNI akan melindungi industri domestik, memperkuat stabilitas

pondasi ekonomi bagi industry

4. Keberadaan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) seperti (Lab. Pengujian,

Lab. Kalibrasi, Lembaga Sertifikasi Produk, dll) perlu merata dan tersebar di

setiap provinsi/daerah

5. Ruang lingkup akreditasi LPK dapat memenuhi kebutuhan stakeholsders

6. Ruang lingkup kemampuan pengukuran di SNSU dapat memenuhi

kebutuhan stakeholsder

7. Pengakuan secara internasional terhadap kemampuan sistem SPK

(akreditasi, sertifikasi dan metrologi(SNSU)) meningkatkan keberterimaan

hasil produksi

8. Peran BSN dalam bidang SPK sudah memenuhi harapan bagi stakeholders

dan pemangku kepentingan.


C. Dukungan SPK Bagi Ekonomi Rakyat. Yang terdiri dari 4 data terkait :

1. Keberpihakan pada ekonomi rakyat melalui peningkatan bimbingan

teknis, pembinaan, pemberian bantuan dan insentif bagi UKM untuk

menerapkan SNI

2. Pembinaan penerapan SNI bagi pelaku usaha UKM melalui program

jangka panjang dan berkelanjutan

3. Ekspansi pasar bagi produk UKM didukung dengan penerapan SNI

4. Era perdagangan bebas memberi dampak pentingnya penerapan SPK

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Reformasi Birokrasi No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan

Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, nilai interpretasi IKM

digambarkan secara detail sesuai dengan tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 Interpretasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No

Nilai Interval Nilai Interval

Konversi Mutu

Pelayanan Kinerja Unit

Pelayanan

1 1,00 – 1,80 20,0-35,9 E Sangat tidak

penting dan

efektif

2 1,80 – 2,60 36,0 - 51,9 D Tidak penting

dan efektif

3 2,60 – 3,40 52,0-67,9 C Cukup penting

dan efektif

4 3,40 - 4,20 68,0-83,9 B Penting dan

efektif

5 4,20 – 5,00 84,0-99,0 A Sangat penting

dan efektif


Gambar I4.3 Foto-foto kegiatan survei pengukuran indeks kepuasan masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) untuk mengukur efektivitas pelaksanaan

standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia dihitung berdasarkan

jawaban responden yang telah mengisi kuesioner. Capaian dari indikator nilai IKM

ini yang diperoleh adalah 4,07 dari target yang ditetapkan pada tahun 2019

sebesar 4,40.

Besar persentase ketercapaian dari indikator ini terhadap target adalah

sebesar 92,5 %. Dari hasil kegiatan ini didapatkan fakta bahwa dari nilai yang

didapatkan ini masyarakat telah menilai penerapan SPK Sudah Efektif dan

pengembangan SPK Penting untuk terus ditingkatkan. Meskipun bila

dibandingkan dengan target yang dicanangkan nilainya masih dibawah target

100 %.

Dari kegiatan ini direkomendasikan sebagai berikut :

(1). Kegiatan ini didistribusikan kepada stakeholder terkait guna

pengembangan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian di

Indonesia

(2). BSN perlu memperkuat kerjasama di daerah baik dengan pemerintah

maupun perguruan tinggi yang ada, guna meningkatkan edukasi dan

pemasyarakatan SPK;

(3). Peran dan tugas Kantor Layanan Teknis (KLT) di daerah lebih diperluas

dan diperbanyak jumlahnya.


mitmen komite teknis dalam membahas dan menyelesaikan perumusan SNI sa

engan penetapannya.

(3). Peran dan tugas Kantor Layanan Teknis (KLT) di daerah lebih diperluas dan diperbanyak jumlahnya.

SASARAN

STRATEGIS 2

Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengembangan Standar

Sasaran Strategis Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengembangan

Standar Untuk implementasi ini disusun 2 indikator, yaitu :

1. Jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan (masih aktif)

2. Persentase SNI yang harmonis dengan standar internasional

Pencapaian rata – rata dari kedua indikator diatas pada Tahun 2019 ini telah

mencapai target 100% yang telah dilaksanakan melalui rapat teknis, konsensus,

sampai dengan penetapan SNI.


Indikator 4. Jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan (masih aktif)


No

Indikator Kinerja

Satuan Capaian

2018

Capaian 2019 Capaian s.d 2019

Target Realisasi % Target % capaian

4 Jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI)

yang ditetapkan (masih

aktif)

SNI 10.069 12.703 13.048 100% 13.048 100%

Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang

ditetapkan (masih aktif) dihitung dari :

Jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan (masih aktif)dihitung

dari Jumlah industri/organisasi yg menerapkan SNI periode/thn berjalan) - (Jumlah

industri/organisasi yg menerapkan SNI periode/thn sebelumnya) dibanding dengan

Jumlah industri/organisasi yg menerapkan SNI periode/thn sebelumnya dikali 100%.

Pada Tahun 2019 BSN telah menetapkan 13.048 SNI ini artinya dari target penetapan

di Tahun 2019 sebesar 12.702 SNI maka telah melampaui target hal ini dikarenakan

ko mpai

d


Gambar 4.4 Kegiatan rapat teknis perumusan SNI lingkup karet dan barang karet

Gambar 4.5 Konsensus perumusan SNI lingkup Bioenergi

SNI yang ditetapkan yang terdiri dari 9 bidang yaitu Pertanian dan teknologi pangan,

Konstruksi, Elektronik, teknologi informasi dan Komunikasi, Teknologi perekayasaan,

Umum, infrastruktur dan ilmu pengetahuan, Kesehatan, keselamatan dan lingkungan,

Teknologi bahan, Teknologi khusus, Transportasi dan distribusi pangan. Detil dari

masing-masing terlihat dari tabel dibawah ini.


Tabel 4.7 Klasifikasi SNI Berdasarkan Sektor ICS (International Classification for Standards)

No.

Bidang

SNI

Berlaku

SNI

Abolisi/

Tidak

Berlaku

Tambahan

SNI Bulan

Desember

Total

1

Pertanian dan teknologi pangan

2218

532

32

2.782

2 Konstruksi 865 198 6 1.069

3 Elektronik, teknologi informasi

dan komunikasi

468 13 20 501

4 Teknologi perekayasaan 1.631 291 42 1.964

5 Umum, infrastruktur dan ilmu

pengetahuan

712 89 40 841

6 Kesehatan, keselamatan dan

lingkungan 934 140 18 1.092

7 Teknologi bahan 2.910 649 32 3.591

8 Teknologi khusus 353 89 28 470

9 Transportasi dan distribusi

pangan

532 206 0 738

10.629

2.201

218

13.048 Jumlah

Untuk itu penetapan SNI per Tahun dari 2015 – 2019 terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.8 Penetapan jumlah SNI

dari tahun 2015 sampai 2019

Tahun

Jumlah SNI yang

ditetapkan

% Capaian Target Realisasi

2015 350 463 132,2 %

2016 450 490 108,8 %

2017 500 539 107,8 %

2018 500 510 102 %

2019 500 548 109,6 %

Permasalahan yang dihadapi dalam penetapan SNI antara lain :

a. Adanya sejumlah SNI yang ditetapkan belum memenuhi ketentuan PBSN

terkait Pengembangan SNI

b. SNI yang ditetapkan belum mendukung produk unggulan untuk meningkatkan

daya saingnya

c. Beberapa SNI yang ditetapkan belum diterapkan oleh industri/organisasi


Dari permasalahan yang dihadapi maka BSN berupaya untuk :

1. SNI yang ditetapkan didorong untuk memenuhi ketentuan PBSN terkait

Pengembangan SNI

2. Pengembangan SNI diarahkan untuk mendukung produk unggulan Nasional

3. Pengembangan SNI untuk memfasilitasi kebutuhan industri/organisasi

Indikator 5. Persentase SNI yang harmonis dengan standar internasional


No

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian s.d 2019

(Kumulatif) Capaian

2019

Capaian 2019


5 Persentase SNI yang

harmonis dengan

standar Internasional

Prosentase IKU

Baru 50 59.74 100% 50 100%

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase SNI yang harmonis dengan standar

internasional dihitung dari :

Jumlah SNI yang selaras dengan standar internasional (tahun n) dibanding SNI yang

telah ditetapkan (tahun n) dikali 100%

Perumusan SNI perlu dilakukan selaras dengan standar internasional

sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 20 tahun 2014 yang tercantum pada

Pasal 13 ayat (2). Pengaturan lebih lanjut telah diatur dalam Peraturan BSN No 2 tahun

2018 tentang Pengembangan SNI, menyebutkan bahwa salah satu prinsip dasar yang

harus diterapkan dalam proses perumusan adalah koheren, yaitu sejauh mungkin

mengacu kepada satu standar internasional yang relevan dan menghindarkan

duplikasi dengan kegiatan perumusan standar internasional agar hasilnya dapat

harmonis dengan perkembangan internasional.

Ditinjau dari tingkat keselarasan dengan standar internasional, dari realisasi 549

SNI yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebanyak 328 SNI disusun dengan

mengadopsi standar internasional secara identik dan modifikasi sehingga memiliki

tingkat keselarasan yang sama dengan standar internasional. Dalam hal ini, 142 SNI

disusun dengan metode republikasi-reprint, 173 SNI disusun dengan metode

terjemahan, dan 13 SNI disusun dengan metode modifikasi dari standar internasional.


Berdasarkan data tersebut, realisasi persentase SNI yang harmonis dengan

Standar Internasional untuk tingkat Deputi Bidang Pengembangan Standar adalah

59,74 % dari target yang ditetapkan tahun 2019 yaitu 50 % ,dengan capaian 119,5%.

Dari 328 SNI tersebut, dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa metode

perumusan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.10 di bawah ini.

Tabel 4.10 – Jumlah SNI yang telah ditetapkan di tahun 2019 yang harmonis dengan

Standar Internasional

No

Metode Perumusan TOTAL

1. Adopsi Identik

1) Adopsi Identik

Republikasi-Reprint

142

2) Adopsi Identik

Terjemahan

173

2 Adopsi Modifikasi 13

TOTAL 328


SASARAN

STRATEGIS 3

Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Standar

Nasional Satuan Ukuran

Sasaran Strategis Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Standar

Nasional Satuan Ukuran Untuk implementasi ini disusun 2 indikator, yaitu :

1. Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang tertelusur ke Standar Nasional Satuan

Ukuran (SNSU)

2. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang diakui

internasional

Pencapaian rata – rata dari kedua indikator diatas pada Tahun 2019 baru mencapai

target 88,96% dari 100% target yang ditetapkan.


Indikator 6. Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang tertelusur ke Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)


N

o

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian s.d 2019

(Kumulatif) Capaian

2019

Capaian 2019


6 Jumlah Sertifikat

Kalibrasi yang

tertelusur ke Standar

Nasional Satuan

Ukuran (SNSU)

Sertifikat IKU

Baru 100.000 77.911 77.91% 100.000 77.91%

Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang tertelusur ke

Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) dihitung dari :

Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang tertelusur ke SI melalui Standar Nasional Satuan Ukuran

(thn n)

Salah satu peran BSN adalah betanggungjawab dalam pengelolaan SNSU

yaitu menyediakan standar nasional dan menyebarluaskannya melalui kalibrasi ke

layanan kalibrasi nasional. Dengan banyaknya kebutuhan kalibrasi nasional,

dibutuhkan layanan kalibrasi nasional yang terdiri dari jaringan laboratorium kalibrasi

industri dan komersial yang terkait atau tertelusur.


Sertifikat kalibrasi yang dikeluarkan untuk laboratorium kalibrasi industri dan

komersial nasional, akan menjadi referensi untuk ratusan bahkan ribuan sertifikat

kalibrasi yang dikeluarkan oleh laboratorium-laboratorium kalibrasi tersebut. Dalam

menjalankan hal tersebut, tentunya pengelola SNSU juga melakukan tugas

tambahan dan penting, yaitu penyebaran keahlian dalam pengukuran dan kalibrasi

melalui partisipasi para tenaga ahli dalam evaluasi kompetensi laboratorium

kalibrasi.

Pada tahun 2019, jumlah sertifikat kalibrasi yang tertelusur ke SNSU ditargetkan

sejumlah 100.000 sertifikat yang ditetapkan berdasarkan data-data yang diperoleh

di tahun sebelumnya. Untuk realisasinya, tercatat sejumlah 77.911 sertifikat kalibrasi

dari 76 laboratorium kalibrasi yang tertelusur ke SNSU di tahun 2019 ini.

Dari data yang tercatat tersebut, capaian indikator kinerja ini masih berada di

bawah target yaitu hanya sebesar 77,91 %. Namun demikian, secara riil di lapangan,

BSN tetap optimis bahwa jumlah sertifikat kalibrasi yang tertelusur ke SNSU dapat

memenuhi target yang ditetapkan, mengingat saat ini terdapat lebih dari 250

laboratorium kalibrasi di Indonesia.

BSN telah mengirimkan permintaan data sertifikat yang dikeluakan oleh

masing-masing laboratorium kalibrasi, dan diestimasikan bahwa baru satu per tiga

laboratorium kalibrasi yang merespon permintaan tersebut. Kendala yang dihadapi

dalam memperoleh data ini adalah banyaknya laboratorium kalibrasi yang belum

merespon permintaan tersebut.

Sebagai informasi tambahan mengenai jumlah sertifikat kalibrasi yang telah

dikeluarkan di tahun 2019 ini terdapat sejumlah 1.157 sertifikat kalibrasi yang

diterbitkan, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 4.6


Gambar 4.6 Jumlah sertifikat kalibrasi yang diterbitkan

Indikator 7. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang diakui

internasional


N

o

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian s.d 2019

(Kumulatif) Capaian

2019

Capaian 2019


7 Jumlah kemampuan

pengukuran dan

kalibrasi yang diakui

internasional

Jenis

Layanan

IKU

Baru

130 133 100% 130 100%

Indikator kinerja Utama (IKU) Jumlah Jumlah kemampuan pengukuran dan

kalibrasi yang diakui internasional di hitung dari :

Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang dihasilkan dan diakui secara

internasional yang dapat dilihat pada website BIPM (kumulatif)

Pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi

(Calibration Measurement Capability – CMC) merupakan jaminan atas kualitas

output kegiatan kalibrasi dan pengukuran yang dihasilkan.

Pengakuan tersebut merupakan prasyarat bagi diakuinya skema akreditasi

dan pada gilirannya bagi diakuinya hasil pengukuran dan kalibrasi yang dilakukan

oleh laboratorium kalibrasi dan pengujian di Indonesia.

Dampak dari hasil pengukuran dan kalibrasi yang diakui tersebut adalah

meningkatnya mutu produk dan keberterimaannya di pasar domestik dan pasar


global. Pengakuan internasional atas CMC tersebut ditandai dengan tercantumnya

jenis layanan tersebut dalam Appendix C pada CIPM MRA (perjanjian saling

mengakui antarnegara anggota Konvensi Meter).

Pada tahun 2019, jumlah pengakuan internasional untuk kemampuan

pengukuran dan kalibrasi ditargetkan sejumlah 130 jenis layanan dan dapat terealisasi

sejumlah 133 layanan. Target tersebut telah terpenuhi dengan nilai persentase

capaian indikator kinerja sebesar 102%. Pada Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia,

terdapat kenaikan pengakuan internasional untuk 9 lingkup kemampuan pengukuran

dan kalibrasi untuk bidang SNSU Waktu.

Radiasi dan Biologi, belum terdapat penambahan lingkup kemampuan

pengukuran dan kalibrasi dari dua (2) rencana penambahan yang telah diajukan

melalui Komite Teknis di Asia-Pacific Metrology Programme (APMP) sebagai organisasi

metrologi regional yang berhak menilai pengajuan CMC.

Hal tersebut disebabkan karena proses penilaian yang memakan waktu cukup

lama, sehingga usulan tersebut belum dapat disetujui pada tahun 2019. Sebagai jalan

keluar, telah dilakukan komunikasi dengan mitra kerja di Komite Teknis APMP agar

proses penilaian pengajuan CMC dapat menjadi lebih efisien.

Gambar IV.7 Pengakuan internasional atas CMC yang dimiliki


SASARAN

STRATEGIS 4

Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan

Akreditasi

Sasaran Strategis Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Akreditasi

Untuk implementasi ini disusun 2 indikator, yaitu :

1. Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diakreditasi)

2. Jumlah pengakuan akreditasi secara internasional

Pencapaian rata – rata dari kedua indikator diatas pada Tahun 2019 telah mencapai

target 100%, adapun penjelasan capaian atas kedua indikator sebagai berikut :

Indikator 8. Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diakreditasi


No

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian s.d 2019

(Kumulatif) Capaian

2019

Capaian 2019


8 Jumlah Lembaga


(LPK) yang

diakreditasi

LPK 2.019 2.134 2.177 100 2.134 100%

Indikator kinerja Utama (IKU) Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang

diakreditasi dihitung dari :

jumlah Kumulatif Lembaga Penilaian Kesesuaian yang diakreditasi.

Untuk memastikan kesesuaian barang, jasa, proses, sistem atau personal sesuai

dengan persyaratan SNI, maka diperlukan kegiatan penilaian kesesuaian. Kegiatan

penilaian kesesuaian dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi KAN, baik

laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi

ataupun lembaga sertifikasi. Oleh karena itu, peranan LPK sangat diperlukan dalam

kegiatan penerapan SNI.

Pertumbuhan LPK yang diakreditasi mengindikasikan semakin besarnya pasar

sertifikasi di Indonesia dan semakin sadarnya masyarakat dan pelaku usaha akan

pentingnya penilaian kesesuaian pada kelangsungan usaha dan perlindungan pada

kesehatan, keamanan dan lingkungan hidup. Sertifikat sertifikasi merupakan bukti

kesesuaian suatu Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi SNI atau

persyaratan lainnya. Sertifikat kesesuaian diberikan oleh Lembaga Sertifikasi yang


diakreditasi KAN kepada pelaku usaha, khususnya industri/organisasi, setelah melalui

proses penilaian kesesuaian terhadap persyaratan sertifikasi, SNI. Semakin banyak

jumlah sertifikat kesesuaian yang diberikan oleh LPK menunjukkan bahwa

penggunaan SNI oleh pelaku usaha telah semakin meningkat.

Sampai dengan 31 Desember 2019, sebanyak 2.177 lembaga penilaian

kesesuiaan diakreditasi yang terdiri dari 312 lembaga sertifikasi, 114 lembaga inspeksi,

1.727 laboratorium dan 24 penyelenggara uji profisiensi. Realisasi ini telah melampaui

target yaitu 2.133 LPK yang diakreditasi.

Kontribusi keberhasilan ini adalah semakin banyaknya skema akreditasi yang

dikembangkan dan dioperasikan oleh KAN baik karena mengikuti pasar kebutuhan

sertifikasi dan laboratorium yang ada di internasional maupun respon dari permintaan

pemerintah maupun pemangku kepentingan lain serta semakin banyaknya

kebutuhan sertifikasi untuk menunjang kebutuhan industry dan kebijakan pemerintah.

Gambar 4.8 Logo KAN sebagai tanda bahwa lembaga penilaian kesesuaian

diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional

Sampai dengan 31 Desember 2019, belum ada Produsen Bahan Acuan,

Lembaga Sertifikasi Manajemen Bioresiko Laboratorium, dan Lembaga Sertifikasi

Keamanan Rantai Pasok yang diakreditasi meskipun skema akreditasinya sudah

dioperasikan. Sementara itu akreditasi Lembaga Inspeksi mengalami kenaikan

signifikan disebabkan karena dorongan permintaan pelanggan atas akreditasi

sebagai bukti kompetensi serta adanya regulasi yang mewajibkan akreditasi sebagai

persyaratan kompetensi.


1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

2016 2017 2018 2019

Labor ato rium Pen gu ji Labor atorium Kalibrasi Labor atorium M ed ik Lembaga Penyelen ggara Uji P rofisiensi

Gambar 4.9 Perkembangan Jumlah Akreditasi Laboratorium periode 2016 - 2019

120

100

80

60

40

20

0

2016

2017

2018

2019

Lembag a Inspeksi Lembag a Val ida si dan Verifikasi Ga s Rumah Kaca Lembag a Sertifikasi Pr oduk

Lembag a Sertif ikasi Organik Lembag a Se rtifikasi Ha lal Lembag a Sertifikasi Ekolabel

Lembag a Ve rifikasi Lega litas Ka yu

Lembag a Penilai Peng elolaa n Hutan Pr oduksi Le sta ri

Lembag a Se rtifikasi PPIU

Lembag a Se rtif ikasi Pers

onel

Lembag a Sertifikasi Usaha Par iwis ata

Lembag a Sertifikasi Sistem Manaja men Bioresiko Labor atorium

Lembag a Sertifikasi Sistem Manajemen Lembag a Se rtifikasi Siste m Manajemen K ea manan Pangan Lembag a Sertifikasi HA CCP

Lembag a Sertifikasi Sistem Manaja men Kema nan Informa si Lembag a Se rtifikasi Siste m Manajemen Mutu Alat Kes ehata n Lembag a Sertifikasi Sistem Manajemen A nti Penyuapan

Lembag a Sertifikasi Sistem Manajeme n Lingkungan Lembag a Se rtifikasi Siste m Manajemen E ne rgi Lembag a Sertifikasi SMK3

Lembag a Sertif ikasi SMKRP

Gambar 4.10 Perkembangan Jumlah Akreditasi Lembaga Sertifikasi periode 2016 -

2019


Beberapa peraturan yang mewajibkan atau mendorong adanya persyaratan

akreditasi dari regulator adalah:

Permendag No. 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi

atau Ketertelusuran Teknis di Bidang Perdagangan

Permen ESDM No 38 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi

dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Permen Kelautan dan Perikanan no. PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Selain adanya peraturan yang mempersyaratkan untuk akreditasi, pencapaian

indikator kinerja tersebut juga tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan,

antara lain:

1. Fasilitasi peningkatan kompetensi LPK untuk meningkatkan kemampuan LPK

dan calon LPK dalam memahami persyaratan akreditasi.

2. Pelaksanan layanan akreditasi LPK yang profesional, khususnya terhadap

efisiensi waktu proses layanan akreditasi LPK

3. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM yang terkait dengan pelaksanaan

akreditasi LPK.

4. Pengembangan ruang lingkup skema akreditasi sesuai dengan kebutuhan

stakeholder.

Data lengkap perkembangan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian disajikan

pada tabel 4.14.

Tabel 4.14. LPK yang diakreditasi KAN

Lembaga Penilaian Kesesuaian 2016 2017 2018 2019

Laboratorium Penguji 1072 1170 1296 1366

Laboratorium Kalibrasi 230 249 274 291

Laboratorium Medik 49 55 64 70

Lembaga Penyelenggara Uji Profisiensi 11 13 17 24

Produsen Bahan Acuan - - - -

Lembaga Inspeksi 53 80 91 114

Lembaga Validasi dan Verifikasi Gas Rumah Kaca 2 3 3 3

Lembaga Sertifikasi Produk 47 59 69 72

Lembaga Sertifikasi Organik 8 8 9 9

Lembaga Sertifikasi Halal 0 0 1 1

Lembaga Sertifikasi Ekolabel 2 2 2 2

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu 22 25 25 27

Lembaga Sertifikasi PPIU - - 2 13


Lembaga Penilaian Kesesuaian 2016 2017 2018 2019

Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata 52 49 37 34

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 13 14 14 15

Lembaga Sertifikasi Personel 7 11 16 18

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajamen Bioresiko

Laboratorium

0 0 0 1

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen 36 40 46 51

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan

Pangan

8 8 8 8

Lembaga Sertifikasi HACCP 8 8 8 8

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajamen Kemanan

Informasi 2 4 6 10

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Alat

Kesehatan

2 2 2 2

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti

Penyuapan 0 2 6 9

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan 16 20 21 23

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi 1 1 2 2

Lembaga Sertifikasi SMK3 0 0 0 3

Lembaga Sertifikasi SMKRP 0 0 0 1

TOTAL 1641 1823 2019 2177

Indikator 9. Jumlah pengakuan akreditasi secara internasional


No

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian s.d 2019

(Kumulatif) Capaian

2019

Capaian 2019


9 Jumlah

pengakuan

akreditasi secara

internasional

Skema IKU

Baru

12

Skema

12

Skema

100% 12

Skema

100%

Indikator kinerja Utama (IKU) Jumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang

diakreditasi dihitung dari :

Jumlah pengakuan akreditasi (Laboratorium dan Lembaga Inspeksi) secara

internasional (kumulatif)

Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah pengakuan akreditasi LPK yang

diakui secara internasional, dimana data didapat dari mutual recognition

arrangement (MLA/MRA).


Untuk meningkatkan keberterimaan tersebut, Indonesia dalam hal ini diwakili

oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan sekretariatnya yang berada di bawah

Deputi Bidang Akreditasi menjadi anggota di forum akreditasi tingkat regional yaitu

Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) dan di tingkat internasional menjadi

anggota International Accreditation Forum (IAF) dan International Laboratory

Accreditation Cooperation (ILAC).

Gambar 4.11

Penandatanganan IAF MRA

untuk Information Security

Management Systems – ISMS

dan Energy Management

Systems - EnMS

Akreditasi laboratorium, Lembaga sertifikasi dan lembaga inspeksi telah

mendapatkan pengakuan internasional berupa Mutual Recognition Arrangement

(MRA) dari organisasi Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC), International

Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) dan International Accreditation Forum

(IAF) untuk lingkup akreditasi laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi,

laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, lembaga inspeksi, lembaga

sertifikasi sistem manajemen mutu, lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan,

lembaga sertifikasi produk, lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan,

lembaga sertifikasi sistem manajemen energy, lembaga sertifikasi sistem manajemen

keamanan informasi dan lembaga sertifikasi personel. Melalui pengakuan MRA dan

MLA ini akan meningkatkan keberterimaan hasil uji, kalibrasi dan inspeksi serta sertifikat

pelaku usaha dalam transaksi internasional untuk mendukung daya saing produk

nasional.


MLA MLA APAC MLA IAF

Quality Management Systems - QMS 24 Aug 2000 2 Sep 2002

Environmental Management Systems - EMS 08 Jul 2004 6 Oct 2007

Product 16 Jun 2009 19 Oct 2009

Food Safety Management Systems - FSMS 22 May 2013 21 Oct 2015

Persons 15 Jun 2016 26 Oct 2018

Tujuan utama dari MLA adalah membangun pengaturan antar badan

akreditasi yang menjadi anggotanya untuk berkontribusi pada kegiatan

perdagangan dengan menghilangkan hambatan teknis perdagangan dan

meningkatkan keberterimaan di bidang penilaian kesesuaian antar negara anggota

IAF yang saat ini berjumlah 71 negara dan antar negara anggota ILAC yang saat ini

berjumlah 103 negara.

Gambar 4.12 Simbol ILAC MRA dan IAF MRA sebagai tanda keberterimaan global

dari hasil penilaian kesesuaian

Diharapkan dengan MLA/MRA sertifikat akreditasi dan sertifikasi yang

dikeluarkan oleh LPK yang diakreditasi oleh anggota MLA/MRA diakui oleh anggota

MLA/MRA lainnya, sesuai dengan tujuan MLA/MRA yaitu satu sertifikat diterima di

mana saja (certified once accepted everywhere). Sampai Desember tahun 2019,

telah dilakukan pemeliharaan dan pengembangan skema akreditasi KAN yang

diakui di tingkat internasional (MRA/MLA), yaitu mencakup 12 skema dari 29 ruang

lingkup skema yang dioperasikan. Untuk tahun 2020, akan diajukan evaluasi untuk

akreditasi lembaga validasi dan verifikasi dalam rangka penambahan MLA di APAC.

Detail MRA/MLA yang telah berhasil dicapai diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.16 MLA APAC dan IAF


MLA MLA APAC MLA IAF

Information Security Management Systems

- ISMS

14 Dec 2017 21 Jun 2019

Energy Management Systems - EnMS 14 Dec 2017 21 Jun 2019

Tabel 4.17 MLA APAC dan ILAC

MRA MRA APAC MRA ILAC

ISO/IEC 17025 Testing 22 May 2001 20 Jun 2001

ISO/IEC 17025 Calibration 13 Nov 2003 30 Dec 2003

ISO/IEC 17020 Inspection 09 Dec 2004 24 Oct 2012

ISO 15189 Medical 14 Mar 2013 14 Mar 2013

ISO/IEC 17043 PTP 21 Jun 2017 03 Oct 2019

SASARAN STRATEGIS

5

Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

Sasaran Strategis Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Penerapan Standar dan

Penilaian Kesesuaian Untuk implementasi ini disusun 2 indikator, yaitu :

1. Persentase SNI yang diterapkan

2. Persentase produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI

Kedua capaian indikator diatas pada Tahun 2019 telah mencapai 100%, adapun

penjelasan capaian atas kedua indikator sebagai berikut :

Indikator 10. Persentase SNI yang ditetapkan


No

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian s.d 2019

(Kumulatif) Capaian

2019

Capaian 2019


10 Persentase SNI yang

diterapkan Persentase IKU

Baru 10% 25.3% 100 10% 100

Indikator kinerja Utama (IKU) Persentase SNI yang diterapkan dihitung dari :

Jumlah SNI yang diterapkan ---------------------------------------------------------- x 100%

Jumlah Total SNI yang aktif


SNI berdayaguna kalau diterapkan oleh pelaku usaha. Penerapan SNI menjadi

elemen penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing produk nasional

dan memperluas akses pasar global. SNI digunakan sebagai sarana untuk

meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan serta

mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan. Sampai tahun 2019, BSN

sudah menetapkan 11.250 SNI yang diharapkan menjadi acuan stakeholder dalam

proses bisnisnya. Capaian indikator kinerja prosentase SNI yang diterapkan mencapai

sebesar 100%.

Target prosentase SNI yang diterapkan pada tahun 2019 sebesar 10% dan terealisasi

sebesar 25%, angka ini melebihi dari capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 6.2 %.

Sumber data SNI yang diterapkan diperoleh dari SNI yang menjadi acuan

lembaga sertifikasi dan laboratorium penguji dalam melakukan penilaian keseuaian,

acuan pelaku usaha dalam sertifikasi SNI, SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha

peserta SNI Award (non sertifikasi), dan SNI yang menjadi acuan kebijakan

kementerian/lembaga dalam membuat regulasi. Sehingga diperoleh data sebanyak

2526 SNI.

Sedangkan SNI yang berlaku diambil dari data pada bulan Desember

sebanyak 10.629 SNI. Kedeputian Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian

mengembangkan skema penilaian kesesuaian. SNI dan Skema Penilaian Kesesuaian

didesiminasikan kepada stakeholder melalui berbagai media seperi melalui tatap

muka, workshop, forum group discussion dan juga melalui media sosial BSN, seperti

dalam Gambar 4.13


Gambar 4.13 Media promosi SNI dalam bentuk infografis yang ditayangkan di Medsos BSN

Indikator 11. Persentase produk bertanda SNI yang sesuai dengan

persyaratan SNI


No

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian s.d 2019

(Kumulatif) Capaian

2019

Capaian 2019


11 Persentase produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI

Persentase IKU Baru

70% 70% 100% 70% 100%


Jumlah produk bertanda SNI yang sesuai dengan persyaratan SNI ------------------------------------------------------------------- x 100%

Jumlah total produk bertanda SNI


Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014

tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN melakukan uji petik kesesuaian

untuk memastikan efektivitas penerapan SNI. Dalam melaksanakan kegiatan

tersebut, BSN berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah

nonkementerian. Hasil uji petik kesesuaian terhadap SNI disampaikan kepada KAN,

instansi pembina, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang

bertanggung jawab melakukan pengawasan pasar sebagai masukan untuk tindak

lanjut yang diperlukan.

Capaian indikator kinerja Prosentase produk bertanda SNI yang sesuai persyaratan

SNI pada tahun 2019 sebesar 100% dari 70 % yang ditargetkan tercapai 70 %. Hasil inii

lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 66,28 %.

Pengambilan sampel dilakukan oleh Tim Uji Petik yang beranggotakan wakil dari

Badan Standardisasi Nasional dan K/L dengan lokasi uji petik di 16 kota dan

menetapkan 7 kelompok produk yang disampling.

Produk yang disampling, yaitu:

1) Produk yang SNI-nya telah diberlakukan wajib, yaitu: helm pengendara

kendaraan bermotor roda dua, kipas angin, regulator tekanan rendah untuk

tabung baja LPG dan garam konsumsi beryodium.

2) Produk yang SNI-nya diterapkan secara sukarela dan telah mendapatkan

sertifikat/Tanda SNI atau mencantumkan tanda SNI pada produk, yaitu: penanak

nasi, kertas tisu muka dan sarden dan makerel dalam kemasan kaleng.

Hasil monitoring dan uji petik tersebut telah menghasilkan beberapa

rekomendasai bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan

kebijakan, sehingga diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan kualitas

penerapan standar, yang pada akhirnya akan berdampak kepada semakin

bertambahnya pelaku usaha yang menerapkan SNI dan terciptanya perlindungan

terhadap kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup bagi masyarakat.


SASARAN STRATEGIS

6

Meningkatkan kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional

Sasaran Strategis Meningkatkan kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber

daya manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional Untuk implementasi ini

disusun 4 indikator, yaitu :

1. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Nilai PMPRB)

2. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN

3. Opini atas Laporan Keuangan BSN

4. Persentase Penerapan Budaya Kerja BSN

Keempat capaian indikator diatas pada Tahun 2019 telah mencapai 72,72 %,

adapun penjelasan capaian atas kedua indikator sebagai berikut :

Indikator 12. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Nilai PMPRB)


No

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian s.d 2019

(Kumulatif) Capaian

2018

Capaian 2019


12 Tingkat

pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi (Nilai

PMPRB)

Nilai 72.71 75.01 72.76 97 75.01 97%

Indikator kinerja Utama (IKU) Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Nilai

PMPRB) dihitung dari :

Hasil Penilaian lembar kerja evaluasi Reformasi Birokrasi dari KemenPANRB

Setiap Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) diwajibkan melaksanakan

Reformasi Birokrasi sebagaimana dituangkan dalam Perpres No. 81 Tahun 2010.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, tata laksana, dan

sumber daya manusia aparatur.

Untuk menilai tingkat pelaksanaan RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melakukan evaluasi setiap tahun di

seluruh K/L/D. Nilai pelaksanaan RB BSN berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluator

Kemenpan RB sampai dengan Laporan Kinerja ini disusun belum keluar, sehingga


realisasi indikator kinerja tingkat pelaksanaan reformasi Birokrasi BSN menggunakan

hasil penilaian tahun 2018 dengan nilai sebesar 72,76 Ini berarti capaian kinerja

sebesar 97%. Namun berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(PMPRB) oleh Inspektorat BSN pada Tahun 2019 didapatkan nilai 85.32. Berikut

perkembangan hasil evaluasi pelaksanaan RB BSN oleh Kemenpan RB Tahun 2015-

2018

Tabel 4.21 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB BSN Tahun 2015 – 2018

No Komponen Penilaian Nilai 2015 2016 2017 2018

Maks

A Pengungkit

1 Manajemen Perubahan 5 3,66 3,65 3,64 3,64

2 Penataan Peraturan Perundangan 5 2,71 2,71 2,71 2,92

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6 4,01 3,84 3,84 3,84

4 Penataan Tatalaksana 5 3,76 4,13 4,01 4,02

5 Penataan Sistem Manaj SDM 15 10,57 13,25 13,21 13,21

6 Penguatan Akuntabilitas 6 3,89 3,40 3,68 3,68

7 Penguatan Pengawasan 12 7,23 5,39 5,86 6,14

8 Peningkatan Pelayanan Publik 6 3,53 4,78 4,85 4,85

Sub Total Komponen Pengungkit (A) 60 39,36 41,13 41,80 42,30

B Hasil

1 Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja

Organisasi

20 13,42 13,04 13,79 13,32

2 Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN 10 8,70 9,00 9,27 9,16

3 Kualitas Pelayanan Publik 10 6,80 7,73 7,83 7,98

Sub Total Komponen Hasil (B) 40 28,92 30,66 30,89 30,46

Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) 100 68,29 71,79 72,69 72,76

B BB BB BB

Jika dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun terdapat peningkatan nilai

seiring dengan adanya kenaikan target yang direncanakan. Hal-hal yang

menunjukkan kinerja pelaksanaan RB Tahun 2019 lebih meningkat dari sebelumnya

diantaranya sebagai berikut.

a. Telah berhasil dibuat rencana aksi untuk setiap area perubahan RB untuk lembaga

dan diturunkan sampai ke tingkat unit kerja.

Adanya rencana aksi RB Tahun 2019 menjadikan pelaksanaan RB lebih baik di

lembaga dan di setiap unit kerja.

Dalam menyusun rencana aksi ini, disesuaikan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan

RB dengan koordinasi dan konsultasi dengan narasumber dari Kemenpan RB.


Rencana aksi RB Tahun 2019 diawali dengan melakukan analisa kondisi saat ini

dan permasalahan yang ada untuk setiap area perubahan RB, kemudian solusi

dari permasalahan tersebut dibuat rencana kegiatan-kegiatan apa saja, beserta

target outputnya dan rencana pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya rencana aksi

tersebut dilaksanakan oleh unit kerja yang dimotori oleh Kelompok Kerja RB BSN

yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BSN dan dibantu sekretariat RB BSN

yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Gambar IV.14 Rapat Pokja RB BSN

b. Pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan RB berdasarkan Rencana Aksi

Rencana aksi tahun 2019 yang telah disusun untuk 8 (delapan) area perubahan

RB dilaksanakan oleh BSN dan unit kerja, yang dimotori oleh Kelompok Kerja

(Pokja) RB BSN ditetapkan melalui Surat Keputusan dan dibantu sekretariat RB BSN

yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro SDMOH.

Pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan RB BSN, sebagai berikut :

1. Manajemen Perubahan

Telah dibentuk Pokja RB BSN dan Pokja RB Unit Kerja Eselon 1 yang menyusun

rencana aksi dan mengkoordinir pelaksanaan RB, memonitor dan

mengevaluasi pelaksanaannya. Dilakukan pula upaya untuk melakukan

perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai melalui penetapan Nilai

Organisasi BSN yang baru beserta perilakunya. Nilai organisasi tersebut

disosialisasikan dan diinternalisasi secara terus menerus oleh segenap pimpinan

BSN dibantu Agent of Change dan dilakukan pengukuran penerapan budaya

kerja di setiap unit kerja.


2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Telah dilakukan pemetaan peraturan perundang-undangan terkait

Standardisasai dan Penilaian Kesesuaian (SPK) untuk meningkatkan kualitas

peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kualitas

layanan publik BSN dan menghindari tumpeng tindih/duplikasi peraturan

perundangan di bidang SPK. Untuk meningkatkan layanan di bidang

penyusunan peraturan perundangan, telah mengembangkan aplikasi e-

monitoring penetapan peraturan BSN (E-TAP) yang ditujukan untuk

memudahkan proses pemantauan pembentukan peraturan BSN dan Aplikasi

Penetapan SNI (SIKAP-SNI) yang memudahkan proses penetapan SK SNI.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Telah dilakukan evaluasi kelembagaan berdasarkan Permenpanrb No. 20

Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

Dalam pedoman ini, evaluasi kelembagaan selain dilakukan pada tingkat

Lembaga/BSN juga dilakukan pada tingkat Eselon I, dan dilakukan pula pada

unit eselon 2 di bawah Kepala BSN (unit teknokratik).

Hasil dari evaluasi kelembagaan BSN dinyatakan dalam grafik sebagai berikut:

Gambar IV.15 Grafik Radar Hasil Evaluasi Kelembagaan BSN

Nilai peringkat komposit yang didapat dari evaluasi level BSN sebesar 87,08.

Nilai tersebut dinyatakan masuk ke dalam kategori P-5 (skor 81-100). Kategori

ini menyatakan bahwa dari sisi struktur dan proses, BSN dinilai tergolong sangat


efektif. Struktur dan proses organisasi BSN yang ada dinilai mempunyai

kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi

dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan

eksternal organisasi. Hasil penghitungan nilai komposit dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 4.22 Peringkat Organisasi, dan Interpretasi

Keterangan

P-5

Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai

tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai

mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan

internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika

perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Kondisi Dimensi Struktur dan Proses Sangat Efektif

Kemampuan akomodasi kebutuhan internal

dan adaptasi lingkungan eksternal

Sangat Tinggi

Kekurangan -

Hasil penghitungan kuesioner evaluasi masing-masing tim pada tingkat

suborganization wide level dari masing-masing unit kerja menunjukkan bahwa

unit kerja Eselon I, unit teknostruktur, dan Inspektorat menunjukkan bahwa unit

kerja berada pada tingkat P-4 dan P-5.

Unit yang termasuk dalam kategori P-5 adalah :

a. Deputi Bidang Akreditasi (Skor komposit : 87,90)

b. Deputi Bidang Pengembangan Standar (Skor komposit : 87,57)

c. Pusat Data dan Sistem Informasi (Skor komposit :95,.70)

d. Sekretariat Utama (Skor komposit :90,24)

Sedangkan, unit yang termasuk dalam kategori P-4 adalah :

a. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian (Skor

komposit: 76,35)

b. Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran (Skor komposit: 68,56)

c. Inspektorat (Skor komposit: 68,75)

d. Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Skor komposit:

73,07)

4. Penataan Tata Laksana

Telah disusun bisnis proses berdasarkan organisasi yang baru. Dalam

melaksakan tugas dan fungsinya, pimpinan BSN telah berkomitmen untuk


melakukan penataan tata laksana dengan menggunakan sistem manajemen

yang terintegrasi. Pada tahun 2019 telah berhasil disusun Panduan Sistem

Manajemen yang terintegrasi antara SNI/ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu),

SNI ISO/IEC 27001 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi), SNI/ISO 37001

(Sistem Manjemen Anti Penyuapan). Untuk tahun 2019 ini pelaksanaan integrasi

belum dapat dilakukan secara utuh, dan akan dilanjutkan pada tahun 2020.

Dalam melaksanakan e-government, BSN juga melaksanakan peningkatan

pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan menyusun

17 Kebijakan, 7 Tata kelola dan 13 Layanan serta membangun dan

mengembangkan layanan internal dan eksternal berbasis aplikasi.

5. Penataan Sistem SDM Aparatur

Melaksanakan manajemen kinerja yang salah satunya terkait penilaian

pegawai berbasis kinerja , dengan membuat:

a. Form SKP memuat Perjanjian Kinerja Individu dengan Kegiatan Tugas

Jabatan

b. Menyusun rencana kerja tahunan individu

c. Memantau capaian rencana kerja triwulanan

d. Pegawai menyusun logbook harian

Yang keseluruhannya difasilitasi dalam Aplikasi “Sistem Kinerja Pegawai”

Disamping itu, telah disusun dan ditetapkan Peraturan Kepala BSN No. /2019

tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan BSN dengan perubahan

yaitu pemberian tunjangan kinerja berbasis Data rekaman kehadiran, Disiplin

Pegawai, dan Penilaian Kinerja, yang sebelumnya hanya berdasarkan

kehadiran/presensi.

6. Peningkatan Pengawasan

Pembuatan Aplikasi Whistle Blowing System, Penerapan Zona Integritas dan

Wilayah Bebas Korupsi yang didukung juga melalui penerapan Sistem

Manajemen Anti Penyuapan berbasis SNI ISO 3700.

7. Peningkatan Akuntabilitas

Telah merumuskan peta strategis BSN 2020-2024 sesuai organisasi baru BSN dan

menyusun cascading kinerjanya. Untuk memudahkan pelaksanaan program

akuntabilitas, telah dilakukan pengembangan aplikasi e-Performance dengan


menambahkan menu integrasi antara Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, dan

Pemantauan capaian kinerja, serta menampilkan capaian kinerja unit kerja

untuk memudahkan dalam memantau capaian kinerja unit.

8. Peningkatan Pelayanan Publik

Layanan penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI melalui aplikasi

Si Bang Beni. Sebelumnya SPPT SNI diajukan oleh lembaga sertifikasi, dengan

aplikasi ini konsumen dapat langsung mengajukan penerbitan SPPT SNI setelah

terlebih dahulu memperoleh sertifikat produk sesuai SNI dari lembaga sertifikasi

produk. Dilakukan pula pengembangan aplikasi pembelian SNI secara online

melalui web http://pesta.bsn.go.id.

c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB

Dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB BSN dan Unit Kerja Eselon 1

untuk melihat progres dan kendala beserta pemecahan permasalahannya.

Untuk pelaksanaan evaluasi, mulai tahun 2019 Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (PMPRB) selain dilakukan di lingkup lembaga, juga dilakukan di

lingkup Unit Eselon 1. Hasil PMPRB telah disampaikan ke Kemenpan RB, dan kemudian

dilakukan evaluasi lapangan oleh Tim Evaluator Kemenpan RB untuk melihat secara

langsung pelaksanaan RB BSN.

Indikator 13. Tingkat kualitas akuntabilitas Kinerja BSN


N

o Indikator Kinerja Satuan

Capaian

2018

Capaian 2019 Rencana sd 2019


13 Tingkat kualitas

akuntabilitas kinerja BSN

Nilai 67.38 (B) 70 (BB) 67,38 (B) 96,26% 70 (BB 96,26%

Tabel 4.24

Hasil Evaluasi AKIP BSN Tahun 2010 – 2018

No Komponen yang

dinilai Bobot

Nilai

Bobot

Nilai

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

a. Perencanaan Kinerja 35 18,65 19,75 19,69 23,04 24,18 30 19,92 21,37 21,58 21,60

b. Pengukuran Kinerja 20 10,33 10,50 10,50 11,35 11,25 25 15,80 16,13 16,95 16,95

c. Pelaporan Kinerja 15 9,25 8,88 9,36 9,63 9,78 15 10,28 10,36 10,45 10,65

d. Evaluasi Kinerja 10 5,00 5,40 5,42 6,14 6,26 10 5,85 5,89 6,11 6,21

http://pesta.bsn.go.id/


No Komponen yang

dinilai Bobot

Nilai

Bobot

Nilai

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

e. Capaian Kinerja 20 11,08 9,97 13,25 12,79 13,34 20 12,35 11,12 11,79 11,97

Nilai Hasil Evaluasi 100 54,31 54,50 58,21 62,95 63,81 100 64,20 64,87 66,88 67,38

Tingkat Akuntabilitas Kinerja CC CC CC CC CC B B B B

Jika dilihat dari tabel 4.24 di atas, terdapat kenaikan nilai hasil evaluasi

akuntabilitas kinerja setiap tahun, walaupun belum sesuai dengan target yang

diharapkan untuk mendapatkan nilai dengan kriteria ‘BB”.

Sebagai upaya perbaikan penerapan Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2019

telah dilakukan Reviu Renstra BSN 2015-2019 sesuai organisasi baru, merumuskan

Indikator Kinerja Utama BSN untuk periode tahun 2020-2024 dan telah ditetapkan

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 pada akhir tahun 2019, dan pembuatan Aplikasi E-

Performance untuk memonitor capaian kinerja. Selanjutnya pada tahun 2020 akan

terus dilakukan penyempurnaan terhadap proses monitoring capaian kinerja yaitu

menambah menu Aplikasi E-Performance yang merupakan penyempurnaan dari

Aplikasi SIPP, mereviu pedoman SAKIP BSN dengan menambahkan tata cara

pengumpulan data kinerja dan monitoring capaian kinerja, serta merumuskan kriteria

pemberian reward dan punishment atas hasil pengukuran kinerja.

Gambar IV.16 Perubahan Renstra BSN 2015-2019, Perjanjian Kinerja BSN 2020,

Aplikasi E-Performance


Indikator 14. Opini atas Laporan Keuangan BSN


No

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian s.d 2019

(Kumulatif) Capaian

2018

Capaian 2019


14 Opini atas laporan keuangan BSN

WTP Opini

WTP Opini

WTP Opini

WTP Opini

100% WTP

Opini 100%

Indikator kinerja Utama (IKU) Opini atas laporan keuangan BSN dihitung dari :

Opini atas Laporan Keuangan tahun n-1 yang dikeluarkan oleh BPK

Indikator ini adalah indikator yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian

reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Utama BSN. Laporan Keuangan Badan

Standardisasi Nasional (BSN) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek

keuangan yang dikelola oleh Satker Sekretariat Utama BSN. Laporan Keuangan ini

dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual

maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan

pada Badan Standardisasi Nasional.

Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

bertujuan untuk memberikan kejelasan yang memadai bahwa laporan keuangan

telah disajikan dengan wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Pemeriksaan

tersebut dapat menghasilkan opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP, Nilai

capaian 100%), Wajar Dengan Pengecualian (WDP, Nilai capaian 75%), Tidak Wajar

(TW, Nilai Capaian 50%), Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer, Nilai Capaian

25%).

BSN menetapkan target mendapatkan opini WTP untuk Laporan Keuangan

BSN tahun 2018 karena telah mendapatkan opini WTP atas Laporan Keuangan

sebanyak 8 (delapan) kali secara berturut-turut sejak tahun 2009, yaitu untuk Laporan

Keuangan BSN tahun 2008 sampai dengan tahun 2014. Walaupun pada Laporan

Keuangan BSN Tahun 2015 sempat menurun dengan mendapatkan opini WDP,

namun mulai Laporan Keuangan BSN tahun 2016 sampai tahun 2019 opini WTP dapat

dipertahankan.


Tabel 4.26

Capaian Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2010-2019

Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Opini BPK atas

Laporan

Keuangan

WTP WTP WTP WTP WTP WDP WTP WTP WTP WTP

Gambar IV.17 Piagam Penghargaan WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2018


Indikator 15. Persentase Penerapan Budaya Kerja BSN


No

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian s.d 2019

(Kumulatif) Capaian

2019

Capaian 2019


14 Persentase

Penerapan Budaya

Kerja BSN

Persentase Iku Baru 70 65.71 93,87% 70 93,87%


Jumlah nilai penerapan budaya kerja unit ------------------------------------------------------ x 100%

Jumlah unit kerja yang dinilai

Mengingat budaya kerja merupakan salah satu elemen kunci pengelolaan

sumber daya manusia aparatur yang menentukan keberhasilan dan

ketidakberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu perlu dipikirkan bagaimana

pegawai dapat menerapkan budaya kerja profesional dengan baik agar dapat

melaksanakan visi dan misi sesuai dengan target organisasi yang diinginkan. Untuk

mengukur tingkat penerapan budaya kerja di lingkup BSN, maka mulai tahun 2019

dilakukan penilaian penerapan budaya kerja di seluruh unit kerja BSN. Realisasi

indikator kinerja ini masih dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 65,71%

(target sebesar 70%) atau capaiannya hanya sebesar 93,87%.

Pengukuran budaya kerja dimulai dengan mensosialisasikan nilai organisasi

BSN dan perilakunya yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BSN No.

395/KEP/BSN/9/2019 tentang Nilai Organisasi badan Standardisasi Nasional.


Gambar IV.18 Nilai Organisasi BSN

Untuk tahun 2019 pengukuran penerapan budaya masih dalam fase sosialisasi.

Pengukuran dilakukan melalui 3 (tiga) metode yaitu (1) Metode questioner dan

asessmen (bobot 20%); (2) Metode Interview (bobot 45%); dan (3) Metode Observasi

(bobot 35%). Pengukuran dilakukan kepada seluruh unit kerja eselon 2 di BSN oleh

pihak ke-3 yang independen. Interview dilakukan terhadap unsur Leader, Agent of

Change, dan insan di setiap unit kerja secara random.

Dalam pengukuran fase 1 ini, penilaian dilaksanakan 2 tahap. Setiap tahap

dihasilkan nilai penerapan budaya per unit kerja. Keseluruhan nilai unit kerja kemudian

dirata-rata, yang kemudian nilai rata-rata ini adalah nilai penerapan budaya kerja

BSN secara keseluruhan.


Gambar IV.19 Program Penerapan Budaya Kerja BSN

Hasil dari penilaian ini terlihat nilai penerapan di masing-masing unit kerja. Lima

unit kerja dengan nilai terendah dalam pada tahap ke-2 akan memperoleh clinic dan

permak oleh Pimpinan Tinggi Utama dan Madya didampingi oleh konsultan penilai.

Kemudian ke-5 pimpinan unit kerja tersebut menandatangani kesepakatan untuk

memperbaiki penerapan budaya di unitnya dengan disaksikan oleh Kepala BSN dan

Pimpinan Tinggi Madya BSN. Diharapkan setelah melalui clinic dan permak, unit kerja

dengan nilai rendah akan meningkatkan penerapan budaya kerja unit nya, sehingga

akan mendapat nilai yang lebih baik. Secara keseluruhan, nilai penerapan budaya

kerja BSN akan meningkat.

Pada penilaian tahap 1, dari 16 unit yang dinilai hasil nilai tertinggi adalah 85,1

dan nilai terendah 71,8. Nilai penerapan budaya BSN yang merupakan rata-rata nilai

seluruh unit kerja adalah 79,2. Hal ini menunjukkan acceptasi yang cukup baik. Target

penerapan budaya kerja di BSN untuk tahun 2019 adalah nilai 70.

Namun untuk penilaian tahap ke-2 terjadi penurunan. Nilai penerapan budaya

kerja di BSN menjadi 65,7 dengan nilai terendah 55,17 dan nilai tertinggi 71,43.

Penurunan nilai cukup ekstrim dan susunan ranking unit kerja yang drastis, dengan

menggunakan metode dan penilaian yang sama. Hal ini menggambarkan

inkosistensi penerapan budaya belum menjadi behavior. Tingginya nilai pada tahap

1 juga dikarenakan pelaksanaan survei sudah terinformasikan/tidak mendadak,

sedangkan survei tahap kedua relatif tidak terduga. Perubahan/inkonsistensi


penerapan budaya merupakan hal yang wajar, untuk itu dibutuhkan culture

organisasi untuk menjaga arah perilaku insan/pegawai agar tetap terjaga.

B. Capaian Penghargaan dan Inovasi Layanan

1. BSN melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) Peroleh Pengakuan Internasional

ILAC Skema Akreditasi Penyelenggara Uji profisiensi

2. BSN terpilih sebagai anggota komite Eksekutif APAC


3. Indonesia terpilih menjadi sekretaris PASC Periode 2020 - 2022

4. Tim Indonesia Raih Prestasi dalam olimpiade standardisasi Internasional

5. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas laporan Keuangan 2018


6. Peresmian kantor Layanan Teknis Ke-4 di Pekanbaru Riau

7. BSN menangkan TOP Digital Awards 2019 (aplikasi layanan berbasis TI)

8. Unit Layanan Terpadu BSN Raih Penghargaan Pelayanan Publik dari Kemenpan RB


C. Kinerja Keuangan

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BSN sesuai organisasi baru,

pada tahun 2019 BSN melaksanakan 2 (dua) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan,

yang didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Tahun 2019. Berdasarkan DIPA BSN Nomor SP DIPA-084.01-0/2019

tanggal 5 Desember 2018, pagu alokasi anggaran BSN sebesar Rp245.736.441.000,-

sedangkan realisasi anggarannya sebesar Rp 241.520.103.216,- atau sebesar 98,28%.

Setiap tahun realisasi anggaran BSN rata-rata capaiannya sekitar 95%, ini berarti

anggaran yang ada telah digunakan dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan program

dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Adapun rincian penyerapan anggaran berdasarkan program dan kegiatan

ditampilkan pada table dibawah ini.

Tabel 4.28

Realisasi Anggaran BSN TA. 2019

KODE PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

(Rp) Realisasi (Rp)

84 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 245.736.441.000 241.520.103.216

084.01.01 Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN

125.389.506.000 122.087.299.803

3549 Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia,

Organisasi dan Hukum

5.197.407.000 5.163.457.708

3550 Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan dan

Umum

116.149.128.000 112.944.331.723

3551 Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

BSN

786.237.000 765.698.140

4176 Peningkatan Pelayanan Humas, Kerjasama dan

Layanan Informasi

3.256.734.000 3.213.812.232

084.01.06 Program Pengembangan Standardisasi Nasional 120.346.935.000 119.432.803.413

3553 Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian

Kesesuaian (SPK)

777.081.000 759.635.980

3554 Peningkatan Akreditasi Laboratorium 68.060.551.000 67.975.567.299

3555 Peningkatan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan

Lembaga Sertifikasi

9.185.109.000 9.149.646.160

3556 Peningkatan Data dan Sistem Informasi 2.325.383.000 2.276.389.610

3558 Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan


11.821.577.000 11.601.886.347


KODE PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

(Rp) Realisasi (Rp)

3559 Peningkatan Riset dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia

4.834.034.000 4.628.874.376

3560 Peningkatan Pengembangan Standar Agro, Kimia,

Kesehatan dan Halal

6.090.020.000 6.052.728.829

3561 Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan


4.667.628.000 4.628.511.569

4177 Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi 6.532.851.000 6.516.260.856

4178 Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran

Mekanika Radiasi dan Biologi

2.023.491.000 1.944.243.962

4179 Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran

Termoelektrik dan Kimia

1.827.171.000 1.699.879.456

4180 Peningkatan Pengembangan Standar Mekanika,

Energi, Elektronika, Transportasi

995.182.000 994.150.466

4181 Peningkatan Pengembangan Standar,Infrastruktur,


1.206.857.000 1.205.028.503


BAB V

PENUTUP


BAB V

PENUTUP

Laporan Kinerja BSN ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas

pencapaian pelaksanaan visi dan misi BSN menuju good governance dengan

mengacu pada Rencana Strategis tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja

BSN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Instruksi

Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja BSN tahun kelima pelaksanaan

RPJMN tahun 2015-2019.

Tantangan globalisasi menuntut daya saing yang tinggi agar mampu

memenangi persaingan tersebut. Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian diyakini

dapat meningkatkan daya saing perekonomian nasional yang diharapkan

mampu melindungi konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat

lainnya untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi

lingkungan hidup; membantu kelancaran perdagangan; dan mewujudkan

persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung dalam

mengkoordinasikan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia,

BSN telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. BSN telah berhasil

mengatasi tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat

diselesaikan sesuai dengan harapan. Hal ini tampak pada pencapaian IKU pada

tahun 2019 secara umum sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2019, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja BSN

sebesar 100% dari 15 IKU. Sebanyak 10 IKU capaiannya telah melampaui target

dan 5 IKU lainnya masih di bawah target.

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh BSN dalam upaya

memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain:

a) Meningkatkan bimbingan untuk industri khususnya UMK di bidang standardisasi

dan penilaian kesesuaian dengan melibatkan pemerintah daerah terkait


dalam mendukung penyusunan SNI sesuai potensi/kebutuhan daerah dan

dapat mendukung penerapan SNI di UMK.

b) Meningkatkan sosialisasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

terutama dalam hal sertifikasi SNI kepada masyarakat melalui berbagai media

publikasi, terutama yang berbasis Information Technology (IT).

c) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara BSN dengan pihak-pihak

terkait dan sinergi dalam kegiatan penyusunan, penerapan, dan pengawasan

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Indonesia.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat

memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait

mengenai tugas fungsi BSN, sehingga dapat memberikan umpan balik guna

peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja ini

harus memotivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan

memperhatikan perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan, sehingga

BSN dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan

pelayanan yang professional.

LAMPIRAN


. , . -

bad an standardisasi nasional laporan kinerja...standar nasional satuan ukuran jumlah sertifikat...

Documents